Jangan Ada Mark Up Lagi 
Ilustrasi Frigate Iver Huitfeldt class, kandidat kuat kapal frigate TNI AL [Brian Aitkenhead] ☆
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran pertahanan secara efisien. Baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Dan perlu saya informasikan, saya tahu bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 besarnya Rp 127 triliun. Hati-hati penggunaan,“ katanya di Kantor Kemhan, Kamis (23/1/2020).
Jokowi mengingatkan, tidak boleh ada upaya mark up dalam penggunaan anggaran. Jokowi juga meminta agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk mendukung industri pertahanan dalam negeri.
“Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta yakin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dapat mengurus anggaran secara baik. “Yakin Pak Menhan kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini pak di sini pak, sudah juga saya merasa aman untuk urusan Rp127 triliun ini,” tandasnya. (poe)
Belanja Pertahanan Harus Diubah Menjadi Investasi Pertahanan
Ilustrasi medium tank pindad [pindad]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perubahan paradigma dalam mengelola pertahanan Indonesia, dari sebelumnya berorientasi pada belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.
"Semua membutuhkan kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat. Apakah pembelian ini berguna 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Harus dihitung, dikalkulasi semuanya secara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan," katanya di Kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (23/1/2020).
Dia pun telah membicarakan pengembangan industri pertahanan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, sebagaimana di dalam UU Industri Pertahanan harus memenuhi beberapa hal yakni transfer teknologi, produksi dengan BUMN, peningkatan TKDN dan pengembangan rantai produksi.
"Yang saya lihat di negara lain, minimal industri ini harus diberikan yang namanya pesanan, order dalam 15 tahun minimal. Sehingga jangka investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju jelas. Tidak bisa lagi setiap tahun kita nggak bisa," tuturnya.
Drone Elang hitam desain bersama BUMNIS [antara]
Lebih lanjut dia menyoroti perkembangan teknologi pertahanan yang berkembang dengan begitu cepat. Salah satunya adalah drone yang kini bisa dipersenjatai dan bisa mengejar tank maupun kendaraan militer lain, hingga menghabisi lawan dari jarak dekat maupun jauh dengan tepat sasaran.
Tak hanya itu, teknologi pertahanan juga sudah menggabungkan instrumen persenjataan dengan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). "Termasuk pengembangan pesawat tanpa awak, kapal tanpa awak, yang dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan modern. Hati-hati dengan ini," ujarnya.
Jokowi pun meminta agar mulai dibangun industri pertahanan yang menghasilkan peralatan militer berteknologi canggih. Apalagi, hampir semua teknologi yang ada sekarang, dimulai dari peralatan militer.
"Entah itu yang namanya GPS, yang dulu namanya HT, yang namanya handphone, yang namanya drone, dimulai, baru masuk ke dunia bisnis. Semuanya dimulai dari industri militer, semua negara, termasuk di Indonesia," ungkapnya.
Dia juga meminta agar Indonesia terus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan. Salah satunya teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom. Lalu teknologi sensor yang akan mengarah kepada pengembangan sistem penginderaan jarak jauh yang sudah digunakan oleh Indonesia dalam sejumlah operasi.
"Teknologi informasi (TI) seperti 5G dan komputasi kuantum yang akan mengarah ke pengembangan sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber," pungkasnya. (zik)
Prabowo Ingin Politik Anggaran Pertahanan Tepat Guna dan Efisien
Ilustrasi MLRS Rhan 122B [istimewa]
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Menhan Prabowo Subianto menekankan agar anggaran pertahanan untuk penguatan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Pak Prabowo ingin memastikan politik anggaran kita itu punya empat prinsip. Pertama, tentu adalah tepat guna, efisien, ekonomis. Kedua, tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," kata Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Untuk itu, kata Dahnil, Prabowo kerap melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurut Dahnil, kunjungan Prabowo ke luar negeri untuk melakukan diplomasi pertahanan sekaligus menjaga hubungan yang baik dengan negara yang memiliki alutsista mumpuni.
"Misal ke Iran. Kan beli senjata itu tidak seperti beli mobil di dealer atau beli tivi. Tapi butuh kesepakatan butuh clearance G to G sekarang. Apalagi bisnis senjata itu membelinya walau business to business tetap saja nanti clearance nya G to G. Atau government and government," ungkapnya.
Dari keseluruhan peningkatan sistem pertahanan maka dibutuhkan upaya diplomasi yang terus menerus. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang mengritik Prabowo hanya jalan-jalan ke luar negeri, dia setuju dengan Presiden Jokowi bahwa pihak-pihak tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pertahanan. "Jadi kritik yang sebut Pak Prabowo jalan-jalan ini bukti bahwa ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," kata dia. (cip)
Ilustrasi Frigate Iver Huitfeldt class, kandidat kuat kapal frigate TNI AL [Brian Aitkenhead] ☆ Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran pertahanan secara efisien. Baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Dan perlu saya informasikan, saya tahu bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 besarnya Rp 127 triliun. Hati-hati penggunaan,“ katanya di Kantor Kemhan, Kamis (23/1/2020).
Jokowi mengingatkan, tidak boleh ada upaya mark up dalam penggunaan anggaran. Jokowi juga meminta agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk mendukung industri pertahanan dalam negeri.
“Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta yakin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dapat mengurus anggaran secara baik. “Yakin Pak Menhan kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini pak di sini pak, sudah juga saya merasa aman untuk urusan Rp127 triliun ini,” tandasnya. (poe)
Belanja Pertahanan Harus Diubah Menjadi Investasi Pertahanan
Ilustrasi medium tank pindad [pindad]Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perubahan paradigma dalam mengelola pertahanan Indonesia, dari sebelumnya berorientasi pada belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.
"Semua membutuhkan kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat. Apakah pembelian ini berguna 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Harus dihitung, dikalkulasi semuanya secara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan," katanya di Kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (23/1/2020).
Dia pun telah membicarakan pengembangan industri pertahanan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, sebagaimana di dalam UU Industri Pertahanan harus memenuhi beberapa hal yakni transfer teknologi, produksi dengan BUMN, peningkatan TKDN dan pengembangan rantai produksi.
"Yang saya lihat di negara lain, minimal industri ini harus diberikan yang namanya pesanan, order dalam 15 tahun minimal. Sehingga jangka investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju jelas. Tidak bisa lagi setiap tahun kita nggak bisa," tuturnya.
Drone Elang hitam desain bersama BUMNIS [antara]Lebih lanjut dia menyoroti perkembangan teknologi pertahanan yang berkembang dengan begitu cepat. Salah satunya adalah drone yang kini bisa dipersenjatai dan bisa mengejar tank maupun kendaraan militer lain, hingga menghabisi lawan dari jarak dekat maupun jauh dengan tepat sasaran.
Tak hanya itu, teknologi pertahanan juga sudah menggabungkan instrumen persenjataan dengan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). "Termasuk pengembangan pesawat tanpa awak, kapal tanpa awak, yang dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan modern. Hati-hati dengan ini," ujarnya.
Jokowi pun meminta agar mulai dibangun industri pertahanan yang menghasilkan peralatan militer berteknologi canggih. Apalagi, hampir semua teknologi yang ada sekarang, dimulai dari peralatan militer.
"Entah itu yang namanya GPS, yang dulu namanya HT, yang namanya handphone, yang namanya drone, dimulai, baru masuk ke dunia bisnis. Semuanya dimulai dari industri militer, semua negara, termasuk di Indonesia," ungkapnya.
Dia juga meminta agar Indonesia terus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan. Salah satunya teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom. Lalu teknologi sensor yang akan mengarah kepada pengembangan sistem penginderaan jarak jauh yang sudah digunakan oleh Indonesia dalam sejumlah operasi.
"Teknologi informasi (TI) seperti 5G dan komputasi kuantum yang akan mengarah ke pengembangan sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber," pungkasnya. (zik)
Prabowo Ingin Politik Anggaran Pertahanan Tepat Guna dan Efisien
Ilustrasi MLRS Rhan 122B [istimewa]Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Menhan Prabowo Subianto menekankan agar anggaran pertahanan untuk penguatan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Pak Prabowo ingin memastikan politik anggaran kita itu punya empat prinsip. Pertama, tentu adalah tepat guna, efisien, ekonomis. Kedua, tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," kata Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Untuk itu, kata Dahnil, Prabowo kerap melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurut Dahnil, kunjungan Prabowo ke luar negeri untuk melakukan diplomasi pertahanan sekaligus menjaga hubungan yang baik dengan negara yang memiliki alutsista mumpuni.
"Misal ke Iran. Kan beli senjata itu tidak seperti beli mobil di dealer atau beli tivi. Tapi butuh kesepakatan butuh clearance G to G sekarang. Apalagi bisnis senjata itu membelinya walau business to business tetap saja nanti clearance nya G to G. Atau government and government," ungkapnya.
Dari keseluruhan peningkatan sistem pertahanan maka dibutuhkan upaya diplomasi yang terus menerus. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang mengritik Prabowo hanya jalan-jalan ke luar negeri, dia setuju dengan Presiden Jokowi bahwa pihak-pihak tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pertahanan. "Jadi kritik yang sebut Pak Prabowo jalan-jalan ini bukti bahwa ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," kata dia. (cip)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.