Untuk Kedaulatan, Tak Ada Kompromi!

Bukti kapal China di perairan Natuna ⚓️

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menyelesaikan permasalahan dengan China soal Laut Natuna. Namun, Luhut menegaskan Indonesia tidak akan kompromi terkait kedaulatan negara.

"Saya mau garis bawahi ya supaya clear, kalau menyangkut kedaulatan kita tidak akan pernah ada kompromi. Itu aja. Kalau ada masalah di sana-sini kita selesaikan," ujar Luhut di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2019).

Luhut mengatakan pemerintah telah meminta agar kapal ikan dan coast guard China untuk menyingkir dari Perairan Natuna. Luhut menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bernegosiasi terkait batas-batas wilayah.

"Kan sudah kita minta pergi. Yang penting kawan media, tidak ada pemerintah itu mau negosiasi soal batas wilayah," ungkapnya.

Sementara itu, Luhut mengatakan belum mengatahui apakah kapal China masih berada di Zona Ekonomi Eksklusif RI itu. Dia mengatakan akan segera mengecek situasi Natuna.

"Nggak juga (Kapal China masih di Natuna), kita cek lah nanti. saya juga belum tahu. Ya ndak tahu, kan mesti diliat fotonya lah," kata dia. (lir/rvk)

 China Provokasi RI Agar Langgar Hukum Internasional 

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Sisriadi menyatakan China memprovokasi Indonesia dengan masuknya kapal Coast Guard China ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna. Sisriadi menegaskan TNI tidak akan terjebak oleh upaya provokasi yang dilakukan China.

"Kita tidak ingin terprovokasi. Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri, sehingga kalau itu terjadi justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan justru kita yang rugi," ujar Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/1/2019).

Sisriadi mengatakan operasi pengamanan di laut Natuna oleh TNI akan dilakukan sesuai prosedur yang sudah disepakati hukum internasional. Dia menyebut Indonesia akan mematuhi aturan tersebut.

"Jadi begini, TNI dalam hal Ini TNI AL dan AU yang melakukan operasi di sana melakukan prosedur-prosedur yang sudah disepakati internasional. Jadi sebagai negara yang patuh pada hukum-hukum internasional jadi kita melakukan kegiatan," katanya.

"Prajurit-prajurit TNI AL dan AU melakukan operasi dengan memegang teguh aturan pelibatan yang berpedoman pada hukum-hukum laut nasional dan internasional," sambungnya.

Sisriadi menyebut urusan TNI hanya melakukan pengamanan lewat pengamatan dan pengintaian di wilayah perbatasan yang menjadi kedaulatan Indonesia. Menurutnya, untuk mengurangi ketegangan antara RI dan China itu hanya urusan diplomatik.

"Jadi perkara ketegangan itu sudah pada urusan diplomasi jadi pada Bu Menlu dengan Menlu Cina. Yang dilakukan TNI seperti sudah disampaikan Pangkogabwilhan I Pak Laksdya Yudo bahwa TNI melakukan operasi yang rutin digelar sepanjang tahun," katanya. (fas/fjp)

 Pemerintah Kirim 120 Nelayan Pantura ke Natuna 

Sebanyak 120 nelayan dari daerah pantai utara (Pantura) akan dikirim pemerintah ke wilayah perairan utara Natuna. Langkah ini diambil pemerintah setelah masuknya kapal penjaga dan kapal penangkap ikan Cina ke wilayah perairan Natuna.

Hari ini, Senin, 6 Januari 2020, para nelayan itu mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka mendapat pengarahan langsung dari Mahfud. "Saudara, daerah yang dimasuki itu adalah daerah yang kaya dengan sumber daya laut berbagai jenis ikan yang mahal-mahal melimpah di sana dan itu sebenarnya hak Indonesia," kata Mahfud dalam sambutannya.

Mahfud mengatakan agar kekayaan laut di perairan Natuna dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga, maka para nelayan dari Pantura ini dikirim ke sana. Mahfud mengakui saat ini, aktivitas nelayan Indonesia di perairan Natuna belum terlalu banyak. Hal ini juga yang menurut dia, membuat Cina berani masuk ke perairan Indonesia.

"Salah satu keputusan ikutan dari situ adalah kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo langsung. Jokowi ingin agar negara hadir langsung di Natuna. Kehadiran itu, kata Mahfud, tertuang dalam dua bentuk, yakni patroli yang rutin, dan kegiatan melaut nelayan.

Saat ini, perairan Cina masih kerap bersilang aktifitas dengan negara lain. Karena itu, Mahfud juga menjanjikan perlindungan bagi para warga selama beraktifitas di sana. "Saudara akan dilindungi oleh negara tidak akan ada tindakan tindakan fisik yang mengancam saudara, yang penting sudah nyaman di situ. Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," kata Mahfud.

  ⚓️ detik | Tempo