Sabtu, 25 Januari 2020
LAPAN Siapkan Rp 300 M
Ikut Bangun Drone Tempur Elang Hitam 
PUNA MALE Black Eagle [antara]
Lapan menjadi anggota Konsorsium PUNA MALE (Pesawat Udara Nir Awak Medium Altitude Long Endurance) yang bergabung belakangan untuk membangun drone tempur Elang Hitam yang menarik perhatian Presiden Joko Widodo dalam pameran industri pertahanan di Kementerian Pertahanan, 23 Januari 2020.
Pengembangan drone tersebut diinisiasi oleh Badan Litbang Kementerian Pertahanan pada tahun 2015. Dua tahun kemudian pengembangannya resmi dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pembentukan Konsorsium antara BPPT sebagai koordinator bersama Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, ITB, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LEN Industri.
Tahun 2019, Lapan menyusul bergabung menjadi anggota Konsorsium. Kendati bergabung belakangan, Lapan sudah diminta menyumbangkan sejumlah inovasi untuk Elang Hitam.
Kepala BPPT, Hammam Riza mengatakan, PUNA MALE misalnya akan dilengkapi dengan Synthetic Aperture Radar (SAR). Radar yang dikembangkan Lapan ini dirancang bisa memindai hingga menembus lapisan tanah.
“Dengan synthetic-aperture radar (SAR) yang kita pasang di MALE bisa menembus sampai kurang lebih 30 sentimeter dari batas tanah sehingga bisa mengukur berapa banyak air yang dikandung,” kata dia.
Peran PUNA MALE yang dilengkapi SAR tersebut akan memantau tinggi muka air di lahan gambut. “Sebelum dia kering, kita harus sirami lahan-lahan gambut supaya tidak muncul kebakaran hutan, atau tidak muncul hot-spot itu,” kata Hammam.
Anggota Konsorsium juga diminta menyisihkan dananya masing-masing untuk pengembangan drone tersebut. BPPT misalnya sudah menyiapkan dana Rp 81 miliar untuk pengembangan Elang Hitam. “Karena ini konsorsium, masing-masing institusi chip-in, istilahnya, mengkontribusikan anggarannya,” kata Hamam.
Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa, Lapan, Rika Andiarti mengatakan, Lapan diminta membantu mengembangkan flight control system dengan memanfaatkan satelit untuk Elang Hitam.
“Kalau dari Konsorsium ini, Lapan ditugaskan mengembangkan mission system. Itu terdiri dari baik flight control system, sistem komunikasi, data recorder, dan payload-nya,” kata dia di sela Roll Out PUNA MALE di kompleks PT DI, 30 Desember 2019.
Rika mengatakan, Lapan sudah berbekal pengalaman sejak 3 tahun terakhir mengembangkan flight control system untuk mengendalikan drone dari jarak jauh. Lapan baru memiliki flight control system untuk drone dengan ukuran kecil, dengan durasi terbang maksimal 5 jam sehingga butuh pengembangan lagi.
Menggunakan Satelit BRI-Sat
Elang Hitam (Antara)
Rencananya, PUNA MALE akan menggunakan sistem kendali dengan memanfaatkan satelit agar bisa dikendalikan dari jarak jauh. BRI-Sat rencananya akan digunakan. Pemerintah misalnya memiliki slot frekwensi KU-Band yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan drone PUNA MALE.
“Pakai satelit sehingga di luar line-of-sight kita bisa terus terima datanya secara real-time,” kata Rika.
Rika mengatakan, Lapan juga diminta mengembangkan SAR (synthetic-aperture radar) yang akan di usung oleh PUNA MALE. Sistem radar yang dikembangkan Lapan tersebut saat ini dipergunakan untuk pertanian, hingga mencegah pencurian kayu.
“Lapan juga punya program pengembangan UAV sendiri khusus untuk surveillance. Sudah kita manfaatkan untuk pertanian, untuk illegal loging, juga kebencanaan,” kata dia.
Kepala Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Gunawan Setia Prabowo mengatakan, Lapan berencana menyiapkan anggaran bertahap hingga Rp 300 miliar untuk ikut membangun drone tempur Elang Hitam. Khusus tahun 2020 ini, Lapan sudah menyiapkan Rp 23 miliar. “Total sekitar Rp 300 miliar sampai 2024,” kata dia.
Gunawan mengatakan, Lapan berencana menggunakan dana itu untuk pengembangan development mission system, SAR, serta sistem satelit komunikasi. Dia mencontohkan, Lapan sudah mengembangkan teknologi pengendali drone via satelit. Namun kemampuannya masih terbatas.
Teknologi pengendali drone yang sudah dimiliki Lapan memanfaatkan Satelit Thuraya, satelit komersil. Dengan pemanfaatan satelit BRI-Sat, diharapkan bisa meningkatkan kemampuan teknologi tersebut.
“Thuraya itu kebetulan bandwith-nya kecil, hanya bisa mengirim data telemetri dan capture. Lagi pula biayanya mahal karena komersial. Dengan KU-Band (BRI-Sat), kita bisa command real time dan gambarnya juga bisa kita lihat real time,” kata Gunawan.
Air-frame untuk prototipe drone PUNA MALE sendiri digarap oleh PT Dirgantara Indonesia. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI), Elfien Goentoro mengatakan, prototipe tersebut baru berupa development-manufacturing hasil pengembangan bersama Konsorosium.
Uji terbang akan dilakukan tahun ini, sekaligus membangun bertahap 3 unit lagi prototipe PUNA MALE. “Satu ini, kedua nanti untuk sertifikasi, ketiga untuk static-test, ke empatuntuk sertifikasi kombatan,” kata dia, 30 Desember 2019.
Dikutip dari data konfigurasinya, prototipe PUNA MALE 1 menggunakan bahan komposit serat karbon dan glass. Pesawat prototipe 1 ini berfungsi sebagai technology demonstrator. Targetnya untuk menguji kemampuan terbang dalam mode autopilot, yakini take-off dan auto landing.
Sementara prototipe PUNA MALE 2 dan 3 dibangun untuk mengikuti uji sertifikasi serta uji struktur. Pesawat prototipe 2 ini yang akan melewati serangkaian pengujian untuk mendapatkan sertifikasi Indonesian Millitary Airworthiness Authority (IMAA). Konfigurasi pesawat ini untuk menjalankan misi surveilance.
Baru pada prototipe PUNA MALE 4, drone ini akan mendapat penyempurnaan penuh. Di antaranya pemasangan Flight Control System yang pengembangannya dipimpin oleh PT LEN.
Konsorsium PUNA MALE merancang drone tempur Elang Hitam mengikuti Design, Requirement, and Objectives (DRO) yang disepakati untuk dipergunakan oleh TNI Angkatan Udara. Di antaranya mampu mengudara dan mendarat di landasan pendek 700 meter, mengudara hingga ketinggian 20 ribu kaki, memiliki kecepatan maksimal 235 kilometer per jam, dengan durasi mengudara maksimal hingga 30 jam, serta mampu mengusung beban hingga 300 kilogram.
PUNA MALE Black Eagle [antara] Lapan menjadi anggota Konsorsium PUNA MALE (Pesawat Udara Nir Awak Medium Altitude Long Endurance) yang bergabung belakangan untuk membangun drone tempur Elang Hitam yang menarik perhatian Presiden Joko Widodo dalam pameran industri pertahanan di Kementerian Pertahanan, 23 Januari 2020.
Pengembangan drone tersebut diinisiasi oleh Badan Litbang Kementerian Pertahanan pada tahun 2015. Dua tahun kemudian pengembangannya resmi dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pembentukan Konsorsium antara BPPT sebagai koordinator bersama Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, ITB, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LEN Industri.
Tahun 2019, Lapan menyusul bergabung menjadi anggota Konsorsium. Kendati bergabung belakangan, Lapan sudah diminta menyumbangkan sejumlah inovasi untuk Elang Hitam.
Kepala BPPT, Hammam Riza mengatakan, PUNA MALE misalnya akan dilengkapi dengan Synthetic Aperture Radar (SAR). Radar yang dikembangkan Lapan ini dirancang bisa memindai hingga menembus lapisan tanah.
“Dengan synthetic-aperture radar (SAR) yang kita pasang di MALE bisa menembus sampai kurang lebih 30 sentimeter dari batas tanah sehingga bisa mengukur berapa banyak air yang dikandung,” kata dia.
Peran PUNA MALE yang dilengkapi SAR tersebut akan memantau tinggi muka air di lahan gambut. “Sebelum dia kering, kita harus sirami lahan-lahan gambut supaya tidak muncul kebakaran hutan, atau tidak muncul hot-spot itu,” kata Hammam.
Anggota Konsorsium juga diminta menyisihkan dananya masing-masing untuk pengembangan drone tersebut. BPPT misalnya sudah menyiapkan dana Rp 81 miliar untuk pengembangan Elang Hitam. “Karena ini konsorsium, masing-masing institusi chip-in, istilahnya, mengkontribusikan anggarannya,” kata Hamam.
Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa, Lapan, Rika Andiarti mengatakan, Lapan diminta membantu mengembangkan flight control system dengan memanfaatkan satelit untuk Elang Hitam.
“Kalau dari Konsorsium ini, Lapan ditugaskan mengembangkan mission system. Itu terdiri dari baik flight control system, sistem komunikasi, data recorder, dan payload-nya,” kata dia di sela Roll Out PUNA MALE di kompleks PT DI, 30 Desember 2019.
Rika mengatakan, Lapan sudah berbekal pengalaman sejak 3 tahun terakhir mengembangkan flight control system untuk mengendalikan drone dari jarak jauh. Lapan baru memiliki flight control system untuk drone dengan ukuran kecil, dengan durasi terbang maksimal 5 jam sehingga butuh pengembangan lagi.
Menggunakan Satelit BRI-Sat
Elang Hitam (Antara)Rencananya, PUNA MALE akan menggunakan sistem kendali dengan memanfaatkan satelit agar bisa dikendalikan dari jarak jauh. BRI-Sat rencananya akan digunakan. Pemerintah misalnya memiliki slot frekwensi KU-Band yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan drone PUNA MALE.
“Pakai satelit sehingga di luar line-of-sight kita bisa terus terima datanya secara real-time,” kata Rika.
Rika mengatakan, Lapan juga diminta mengembangkan SAR (synthetic-aperture radar) yang akan di usung oleh PUNA MALE. Sistem radar yang dikembangkan Lapan tersebut saat ini dipergunakan untuk pertanian, hingga mencegah pencurian kayu.
“Lapan juga punya program pengembangan UAV sendiri khusus untuk surveillance. Sudah kita manfaatkan untuk pertanian, untuk illegal loging, juga kebencanaan,” kata dia.
Kepala Pusat Teknologi Penerbangan Lapan, Gunawan Setia Prabowo mengatakan, Lapan berencana menyiapkan anggaran bertahap hingga Rp 300 miliar untuk ikut membangun drone tempur Elang Hitam. Khusus tahun 2020 ini, Lapan sudah menyiapkan Rp 23 miliar. “Total sekitar Rp 300 miliar sampai 2024,” kata dia.
Gunawan mengatakan, Lapan berencana menggunakan dana itu untuk pengembangan development mission system, SAR, serta sistem satelit komunikasi. Dia mencontohkan, Lapan sudah mengembangkan teknologi pengendali drone via satelit. Namun kemampuannya masih terbatas.
Teknologi pengendali drone yang sudah dimiliki Lapan memanfaatkan Satelit Thuraya, satelit komersil. Dengan pemanfaatan satelit BRI-Sat, diharapkan bisa meningkatkan kemampuan teknologi tersebut.
“Thuraya itu kebetulan bandwith-nya kecil, hanya bisa mengirim data telemetri dan capture. Lagi pula biayanya mahal karena komersial. Dengan KU-Band (BRI-Sat), kita bisa command real time dan gambarnya juga bisa kita lihat real time,” kata Gunawan.
Air-frame untuk prototipe drone PUNA MALE sendiri digarap oleh PT Dirgantara Indonesia. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI), Elfien Goentoro mengatakan, prototipe tersebut baru berupa development-manufacturing hasil pengembangan bersama Konsorosium.
Uji terbang akan dilakukan tahun ini, sekaligus membangun bertahap 3 unit lagi prototipe PUNA MALE. “Satu ini, kedua nanti untuk sertifikasi, ketiga untuk static-test, ke empatuntuk sertifikasi kombatan,” kata dia, 30 Desember 2019.
Dikutip dari data konfigurasinya, prototipe PUNA MALE 1 menggunakan bahan komposit serat karbon dan glass. Pesawat prototipe 1 ini berfungsi sebagai technology demonstrator. Targetnya untuk menguji kemampuan terbang dalam mode autopilot, yakini take-off dan auto landing.
Sementara prototipe PUNA MALE 2 dan 3 dibangun untuk mengikuti uji sertifikasi serta uji struktur. Pesawat prototipe 2 ini yang akan melewati serangkaian pengujian untuk mendapatkan sertifikasi Indonesian Millitary Airworthiness Authority (IMAA). Konfigurasi pesawat ini untuk menjalankan misi surveilance.
Baru pada prototipe PUNA MALE 4, drone ini akan mendapat penyempurnaan penuh. Di antaranya pemasangan Flight Control System yang pengembangannya dipimpin oleh PT LEN.
Konsorsium PUNA MALE merancang drone tempur Elang Hitam mengikuti Design, Requirement, and Objectives (DRO) yang disepakati untuk dipergunakan oleh TNI Angkatan Udara. Di antaranya mampu mengudara dan mendarat di landasan pendek 700 meter, mengudara hingga ketinggian 20 ribu kaki, memiliki kecepatan maksimal 235 kilometer per jam, dengan durasi mengudara maksimal hingga 30 jam, serta mampu mengusung beban hingga 300 kilogram.
Presiden Akan Gelar Rapat Terbatas Terkait Pembelian Alutsista
Ilustrasi Frigate Iver Huitfeldt class [imgur] Presiden Joko Widodo merespons keinginan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berniat membeli alutsista buatan dari Perancis.
Presiden mengaku akan membahasnya terlebih dahulu dalam rapat terbatas yang dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, pekan depan.
“Belum diputuskan. Nanti minggu depan baru kita bicarakan. Jadi di bidang apa, untuk peralatan apa, nanti minggu depan (dibahas),” kata Presiden selepas menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Menurut Presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah melakukan penjajakan untuk pembelian alutsista dengan sejumlah negara. Tak hanya Prancis, ada juga Korea Selatan serta negara-negara di Eropa Timur.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan segera memutuskan pembelian alutsista setelah melakukan rapat terbatas bersama Prabowo dan jajaran terkait pada pekan depan.
“Minggu depan kami akan rapat terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya,” ujar dia.
Jumat, 24 Januari 2020
Wamenhan Ingin CN235 Dikembangkan
Untuk Keperluan Komersial 
Uji terbang CN235 PT DI ♣
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono ingin pesawat CN235 yang dikembangkan oleh PT DI dan CASA tak hanya dikembangkan untuk keperluan militer. Pesawat jenis ini bisa dikembangkan untuk angkutan komersial. CN235 sempat dioperasikan oleh maskapai penerbangan Merpati.
“Harus dikembangkan. Ini (Pesawat CN235) bisa digunakan untuk komersial. Arahnya ke sana. Misal untuk penerbangan jarak pendek. Di kawasan timur misalnya daerah wisata seperti Labuan Bajo,” kata Trenggono dalam memberi arahan di Kemhan, Rabu (22/1/2020).
Keinginan untuk mengembangkan pesawat CN235 milik PT DI bukan hanya disampaikan Trenggono kepada jajaran PT DI tapi juga kepada awak media.
“Kita ingin kembangkan industri pertahanan dalam negeri harus kuat. PT DI 15 tahun ke depan supaya bisa mencapai visinya presiden. Khususnya yang kuat CN235,” katanya.
Pesawat CN235 memang jadi kebanggaan bagi PT DI, Kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terbilang tinggi, yakni mencapai 40%. Pun banyak negara lain yang sudah memesan pesawat ini, misalnya Pakistan, Brunei Darussalam, Thailand hingga salah satu yang teranyar adalah Nepal. Total pesawat ini sudah tersebar sebanyak hampir 300 pesawat di seluruh dunia. Kebanyakan memang digunakan untuk militer.
Pihak PT DI melalui Program Manager UAV PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Muhammad Naenar mengatakan siap menjalankan arahan tersebut. Dia menjelaskan pesawat ini sebelumnya juga pernah digunakan oleh maskapai, yakni Merpati Air beberapa tahun silam.
Pengembangan CN235 untuk keperluan komersial bisa menambah kapasitas penumpang yang saat ini dinilai masih terbatas. “Dicoba lebih dari 50 penumpang, karena pesaingnya di kisaran 48-50 penumpang. Saat ini 40 penumpang, jadi kemungkinan akan dipanjangkan, kemudian bisa bawa penumpang lebih banyak,” sebut Naenar kepada CNBC Indonesia Rabu (22/12/2020) di Kemhan.
Namun, tentu perlu waktu untuk pengembangan CN235 agar bisa punya kapasitas lebih besar. Dia menyebut setidaknya membutuhkan waktu sekitar dua tahun. “Rencana kita akan cepat untuk bisa mengembangkan ini. Karena pesawat sipil sangat ketat regulasinya,” sebut Naenar.
Uji terbang CN235 PT DI ♣Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono ingin pesawat CN235 yang dikembangkan oleh PT DI dan CASA tak hanya dikembangkan untuk keperluan militer. Pesawat jenis ini bisa dikembangkan untuk angkutan komersial. CN235 sempat dioperasikan oleh maskapai penerbangan Merpati.
“Harus dikembangkan. Ini (Pesawat CN235) bisa digunakan untuk komersial. Arahnya ke sana. Misal untuk penerbangan jarak pendek. Di kawasan timur misalnya daerah wisata seperti Labuan Bajo,” kata Trenggono dalam memberi arahan di Kemhan, Rabu (22/1/2020).
Keinginan untuk mengembangkan pesawat CN235 milik PT DI bukan hanya disampaikan Trenggono kepada jajaran PT DI tapi juga kepada awak media.
“Kita ingin kembangkan industri pertahanan dalam negeri harus kuat. PT DI 15 tahun ke depan supaya bisa mencapai visinya presiden. Khususnya yang kuat CN235,” katanya.
Pesawat CN235 memang jadi kebanggaan bagi PT DI, Kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terbilang tinggi, yakni mencapai 40%. Pun banyak negara lain yang sudah memesan pesawat ini, misalnya Pakistan, Brunei Darussalam, Thailand hingga salah satu yang teranyar adalah Nepal. Total pesawat ini sudah tersebar sebanyak hampir 300 pesawat di seluruh dunia. Kebanyakan memang digunakan untuk militer.
Pihak PT DI melalui Program Manager UAV PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Muhammad Naenar mengatakan siap menjalankan arahan tersebut. Dia menjelaskan pesawat ini sebelumnya juga pernah digunakan oleh maskapai, yakni Merpati Air beberapa tahun silam.
Pengembangan CN235 untuk keperluan komersial bisa menambah kapasitas penumpang yang saat ini dinilai masih terbatas. “Dicoba lebih dari 50 penumpang, karena pesaingnya di kisaran 48-50 penumpang. Saat ini 40 penumpang, jadi kemungkinan akan dipanjangkan, kemudian bisa bawa penumpang lebih banyak,” sebut Naenar kepada CNBC Indonesia Rabu (22/12/2020) di Kemhan.
Namun, tentu perlu waktu untuk pengembangan CN235 agar bisa punya kapasitas lebih besar. Dia menyebut setidaknya membutuhkan waktu sekitar dua tahun. “Rencana kita akan cepat untuk bisa mengembangkan ini. Karena pesawat sipil sangat ketat regulasinya,” sebut Naenar.
Kamis, 23 Januari 2020
[Foto] Pameran Alutsista Kementrian Pertahanan
Liputan CNBC
Kendaraan militer SSE P6-ATAV, buatan PT Sentra Surya Ekajaya, Banten. Berdimensi P x L x T, 4.600 mm, 2.300 mm, 1.500 mm, P6-ATAV ini juga dibekali ban M/T dan winch. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
SSE P6-ATAV dipersenjatai mesin turbo diesel berkapasitas 2.500 cc dengan transmisi otomatis 4X4. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Display helm-mounted display (HMD) adalah perangkat yang digunakan di pesawat terbang untuk memproyeksikan informasi ke mata pilot. Cakupannya mirip dengan tampilan head-up (HUD) pada pelindung atau reticle aircrew. Sebuah HMD memberikan pilot dengan kesadaran situasi, gambar yang ditingkatkan dari tempat kejadian, dan dalam aplikasi militer menunjukkan sistem senjata, ke arah yang ditunjuk kepala mereka. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Drone Male bisa membawa senjata antara lain rudal, bom dan lainnya yang dirancang maksimal berbobot 300 kg. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
★ CNBC
Anggaran Kemhan Paling Besar
Jangan Ada Mark Up Lagi 
Ilustrasi Frigate Iver Huitfeldt class, kandidat kuat kapal frigate TNI AL [Brian Aitkenhead] ☆
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran pertahanan secara efisien. Baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Dan perlu saya informasikan, saya tahu bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 besarnya Rp 127 triliun. Hati-hati penggunaan,“ katanya di Kantor Kemhan, Kamis (23/1/2020).
Jokowi mengingatkan, tidak boleh ada upaya mark up dalam penggunaan anggaran. Jokowi juga meminta agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk mendukung industri pertahanan dalam negeri.
“Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta yakin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dapat mengurus anggaran secara baik. “Yakin Pak Menhan kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini pak di sini pak, sudah juga saya merasa aman untuk urusan Rp127 triliun ini,” tandasnya. (poe)
Belanja Pertahanan Harus Diubah Menjadi Investasi Pertahanan
Ilustrasi medium tank pindad [pindad]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perubahan paradigma dalam mengelola pertahanan Indonesia, dari sebelumnya berorientasi pada belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.
"Semua membutuhkan kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat. Apakah pembelian ini berguna 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Harus dihitung, dikalkulasi semuanya secara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan," katanya di Kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (23/1/2020).
Dia pun telah membicarakan pengembangan industri pertahanan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, sebagaimana di dalam UU Industri Pertahanan harus memenuhi beberapa hal yakni transfer teknologi, produksi dengan BUMN, peningkatan TKDN dan pengembangan rantai produksi.
"Yang saya lihat di negara lain, minimal industri ini harus diberikan yang namanya pesanan, order dalam 15 tahun minimal. Sehingga jangka investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju jelas. Tidak bisa lagi setiap tahun kita nggak bisa," tuturnya.
Drone Elang hitam desain bersama BUMNIS [antara]
Lebih lanjut dia menyoroti perkembangan teknologi pertahanan yang berkembang dengan begitu cepat. Salah satunya adalah drone yang kini bisa dipersenjatai dan bisa mengejar tank maupun kendaraan militer lain, hingga menghabisi lawan dari jarak dekat maupun jauh dengan tepat sasaran.
Tak hanya itu, teknologi pertahanan juga sudah menggabungkan instrumen persenjataan dengan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). "Termasuk pengembangan pesawat tanpa awak, kapal tanpa awak, yang dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan modern. Hati-hati dengan ini," ujarnya.
Jokowi pun meminta agar mulai dibangun industri pertahanan yang menghasilkan peralatan militer berteknologi canggih. Apalagi, hampir semua teknologi yang ada sekarang, dimulai dari peralatan militer.
"Entah itu yang namanya GPS, yang dulu namanya HT, yang namanya handphone, yang namanya drone, dimulai, baru masuk ke dunia bisnis. Semuanya dimulai dari industri militer, semua negara, termasuk di Indonesia," ungkapnya.
Dia juga meminta agar Indonesia terus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan. Salah satunya teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom. Lalu teknologi sensor yang akan mengarah kepada pengembangan sistem penginderaan jarak jauh yang sudah digunakan oleh Indonesia dalam sejumlah operasi.
"Teknologi informasi (TI) seperti 5G dan komputasi kuantum yang akan mengarah ke pengembangan sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber," pungkasnya. (zik)
Prabowo Ingin Politik Anggaran Pertahanan Tepat Guna dan Efisien
Ilustrasi MLRS Rhan 122B [istimewa]
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Menhan Prabowo Subianto menekankan agar anggaran pertahanan untuk penguatan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Pak Prabowo ingin memastikan politik anggaran kita itu punya empat prinsip. Pertama, tentu adalah tepat guna, efisien, ekonomis. Kedua, tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," kata Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Untuk itu, kata Dahnil, Prabowo kerap melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurut Dahnil, kunjungan Prabowo ke luar negeri untuk melakukan diplomasi pertahanan sekaligus menjaga hubungan yang baik dengan negara yang memiliki alutsista mumpuni.
"Misal ke Iran. Kan beli senjata itu tidak seperti beli mobil di dealer atau beli tivi. Tapi butuh kesepakatan butuh clearance G to G sekarang. Apalagi bisnis senjata itu membelinya walau business to business tetap saja nanti clearance nya G to G. Atau government and government," ungkapnya.
Dari keseluruhan peningkatan sistem pertahanan maka dibutuhkan upaya diplomasi yang terus menerus. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang mengritik Prabowo hanya jalan-jalan ke luar negeri, dia setuju dengan Presiden Jokowi bahwa pihak-pihak tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pertahanan. "Jadi kritik yang sebut Pak Prabowo jalan-jalan ini bukti bahwa ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," kata dia. (cip)
Ilustrasi Frigate Iver Huitfeldt class, kandidat kuat kapal frigate TNI AL [Brian Aitkenhead] ☆ Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran pertahanan secara efisien. Baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
“Dan perlu saya informasikan, saya tahu bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 besarnya Rp 127 triliun. Hati-hati penggunaan,“ katanya di Kantor Kemhan, Kamis (23/1/2020).
Jokowi mengingatkan, tidak boleh ada upaya mark up dalam penggunaan anggaran. Jokowi juga meminta agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk mendukung industri pertahanan dalam negeri.
“Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita,” tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta yakin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dapat mengurus anggaran secara baik. “Yakin Pak Menhan kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini pak di sini pak, sudah juga saya merasa aman untuk urusan Rp127 triliun ini,” tandasnya. (poe)
Belanja Pertahanan Harus Diubah Menjadi Investasi Pertahanan
Ilustrasi medium tank pindad [pindad]Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perubahan paradigma dalam mengelola pertahanan Indonesia, dari sebelumnya berorientasi pada belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.
"Semua membutuhkan kebijakan perencanaan pengembangan alutsista yang tepat. Apakah pembelian ini berguna 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Harus dihitung, dikalkulasi semuanya secara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan," katanya di Kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (23/1/2020).
Dia pun telah membicarakan pengembangan industri pertahanan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, sebagaimana di dalam UU Industri Pertahanan harus memenuhi beberapa hal yakni transfer teknologi, produksi dengan BUMN, peningkatan TKDN dan pengembangan rantai produksi.
"Yang saya lihat di negara lain, minimal industri ini harus diberikan yang namanya pesanan, order dalam 15 tahun minimal. Sehingga jangka investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju jelas. Tidak bisa lagi setiap tahun kita nggak bisa," tuturnya.
Drone Elang hitam desain bersama BUMNIS [antara]Lebih lanjut dia menyoroti perkembangan teknologi pertahanan yang berkembang dengan begitu cepat. Salah satunya adalah drone yang kini bisa dipersenjatai dan bisa mengejar tank maupun kendaraan militer lain, hingga menghabisi lawan dari jarak dekat maupun jauh dengan tepat sasaran.
Tak hanya itu, teknologi pertahanan juga sudah menggabungkan instrumen persenjataan dengan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). "Termasuk pengembangan pesawat tanpa awak, kapal tanpa awak, yang dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan modern. Hati-hati dengan ini," ujarnya.
Jokowi pun meminta agar mulai dibangun industri pertahanan yang menghasilkan peralatan militer berteknologi canggih. Apalagi, hampir semua teknologi yang ada sekarang, dimulai dari peralatan militer.
"Entah itu yang namanya GPS, yang dulu namanya HT, yang namanya handphone, yang namanya drone, dimulai, baru masuk ke dunia bisnis. Semuanya dimulai dari industri militer, semua negara, termasuk di Indonesia," ungkapnya.
Dia juga meminta agar Indonesia terus memperkuat penguasaan teknologi pertahanan. Salah satunya teknologi otomatisasi yang akan disertai dengan pengembangan sistem senjata yang otonom. Lalu teknologi sensor yang akan mengarah kepada pengembangan sistem penginderaan jarak jauh yang sudah digunakan oleh Indonesia dalam sejumlah operasi.
"Teknologi informasi (TI) seperti 5G dan komputasi kuantum yang akan mengarah ke pengembangan sistem senjata yang otonom serta pertahanan siber," pungkasnya. (zik)
Prabowo Ingin Politik Anggaran Pertahanan Tepat Guna dan Efisien
Ilustrasi MLRS Rhan 122B [istimewa]Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Menhan Prabowo Subianto menekankan agar anggaran pertahanan untuk penguatan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Pak Prabowo ingin memastikan politik anggaran kita itu punya empat prinsip. Pertama, tentu adalah tepat guna, efisien, ekonomis. Kedua, tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," kata Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Untuk itu, kata Dahnil, Prabowo kerap melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurut Dahnil, kunjungan Prabowo ke luar negeri untuk melakukan diplomasi pertahanan sekaligus menjaga hubungan yang baik dengan negara yang memiliki alutsista mumpuni.
"Misal ke Iran. Kan beli senjata itu tidak seperti beli mobil di dealer atau beli tivi. Tapi butuh kesepakatan butuh clearance G to G sekarang. Apalagi bisnis senjata itu membelinya walau business to business tetap saja nanti clearance nya G to G. Atau government and government," ungkapnya.
Dari keseluruhan peningkatan sistem pertahanan maka dibutuhkan upaya diplomasi yang terus menerus. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang mengritik Prabowo hanya jalan-jalan ke luar negeri, dia setuju dengan Presiden Jokowi bahwa pihak-pihak tersebut tidak memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pertahanan. "Jadi kritik yang sebut Pak Prabowo jalan-jalan ini bukti bahwa ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," kata dia. (cip)
Jokowi Bicara Drone Punya Daya Hancur
Soal Teknologi Militer 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) [Foto: Matius Alfons/detikcom] ★
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada jajarannya akan perkembangan teknologi militer. Pesawat tanpa awak atau drone pun sudah memiliki daya rusak.
"Sekarang pun kita merasakan bagaimana teknologi drone dipersenjatai bisa mengejar tank, kendaraan militer dan menghabisi dari jarak dekat maupun tidak dekat dan tepat sasaran. Saya lihat peristiwa dalam 2 minggu, 3 minggu kemarin," ujar Jokowi dalam rapat pimpinan Kemhan-TNI-Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Jokowi menjelaskan soal teknologi militer yang kemudian digunakan untuk masyarakat umum. Sebut saja GPS, handphone, dan drone.
"Dan TNI kita juga harus berani memulai, membangun barang-barang yang tadi saya sebutkan karena semua yang ada di industri bisnis dimulai dari peralatan militer. Entah GPS, HT, Handphone, drone, dimulai dari masuk dunia bisnis. Tapi semuanya dari industri militer. Semua negara, termasuk Indonesia," kata Jokowi.
Untuk itu ke depannya, Jokowi meminta penguatan teknologi pertahanan.
"Kita harus memperkuat teknologi pertahanan kita, yang pertama teknologi automatisasi yang akan disertai pengembangan sistem senjata yang otonom. Sekali lagi, teknologi automatisasi yang akan disertai sistem pengembangan senjata yang otonom. Ke depan berkembangan dengan sangat pesat," ujar Jokowi.
Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto sudah bertemu membahas teknologi pertahanan dan alutsista. Jokowi berharap pembelian alutsista untuk jangka panjang.
"Semua ini membutuhkan perencanaan kebijakan alutsista yang tepat. Apakah pembelian ini berguna untuk 20, 30, 50 tahun yang akan datang, harus dihitung, harus dikalkulasi secara detail," tuturnya. (dkp/knv)
Banyak Negara Kepincut Alutsista Buatan RI
Medium Tank Pindad [antara]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan banyak negara yang kepincut alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan tanah air. Belakangan ini yang sudah deal adalah Ghana dan Filipina.
Menurut Jokowi selain dua negara itu juga masih banyak negara yang tertarik alutsista made in Indonesia.
"Ada beberapa negara yang lain," kata Jokowi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Dari laporan Kementerian Pertahanan, kedua negara tersebut akan membeli senjata dan alat tempur buatan PT Pindad (Persero). Filipina sepakat membeli tank tempur, sedangkan Ghana belum diketahui secara pasti akan memboyong apa saja.
Selain itu, dikatakan Jokowi, Indonesia sendiri masih melakukan penjajakan kerja sama di bidang pertahanan. Baik dengan Prancis, Korea Selatan, hingga negara-negara Eropa timur.
Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan bahwa penjajakan tersebut akan diputuskan dalam waktu dekat atau saat pemerintah melalukan rapat terbatas (ratas) soal sistem pertahanan nasional.
"Segera akan diputuskan, dan minggu depan kita akan rapat terbatas dengan pak Menhan nanti di Surabaya," jelas dia.
"Nanti minggu depan baru kita bicarakan. Jadi di bidang apa untuk peralatan apa nanti minggu depan," tambahnya. (hek/ara)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) [Foto: Matius Alfons/detikcom] ★Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada jajarannya akan perkembangan teknologi militer. Pesawat tanpa awak atau drone pun sudah memiliki daya rusak.
"Sekarang pun kita merasakan bagaimana teknologi drone dipersenjatai bisa mengejar tank, kendaraan militer dan menghabisi dari jarak dekat maupun tidak dekat dan tepat sasaran. Saya lihat peristiwa dalam 2 minggu, 3 minggu kemarin," ujar Jokowi dalam rapat pimpinan Kemhan-TNI-Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Jokowi menjelaskan soal teknologi militer yang kemudian digunakan untuk masyarakat umum. Sebut saja GPS, handphone, dan drone.
"Dan TNI kita juga harus berani memulai, membangun barang-barang yang tadi saya sebutkan karena semua yang ada di industri bisnis dimulai dari peralatan militer. Entah GPS, HT, Handphone, drone, dimulai dari masuk dunia bisnis. Tapi semuanya dari industri militer. Semua negara, termasuk Indonesia," kata Jokowi.
Untuk itu ke depannya, Jokowi meminta penguatan teknologi pertahanan.
"Kita harus memperkuat teknologi pertahanan kita, yang pertama teknologi automatisasi yang akan disertai pengembangan sistem senjata yang otonom. Sekali lagi, teknologi automatisasi yang akan disertai sistem pengembangan senjata yang otonom. Ke depan berkembangan dengan sangat pesat," ujar Jokowi.
Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto sudah bertemu membahas teknologi pertahanan dan alutsista. Jokowi berharap pembelian alutsista untuk jangka panjang.
"Semua ini membutuhkan perencanaan kebijakan alutsista yang tepat. Apakah pembelian ini berguna untuk 20, 30, 50 tahun yang akan datang, harus dihitung, harus dikalkulasi secara detail," tuturnya. (dkp/knv)
Banyak Negara Kepincut Alutsista Buatan RI
Medium Tank Pindad [antara]Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan banyak negara yang kepincut alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan tanah air. Belakangan ini yang sudah deal adalah Ghana dan Filipina.
Menurut Jokowi selain dua negara itu juga masih banyak negara yang tertarik alutsista made in Indonesia.
"Ada beberapa negara yang lain," kata Jokowi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Dari laporan Kementerian Pertahanan, kedua negara tersebut akan membeli senjata dan alat tempur buatan PT Pindad (Persero). Filipina sepakat membeli tank tempur, sedangkan Ghana belum diketahui secara pasti akan memboyong apa saja.
Selain itu, dikatakan Jokowi, Indonesia sendiri masih melakukan penjajakan kerja sama di bidang pertahanan. Baik dengan Prancis, Korea Selatan, hingga negara-negara Eropa timur.
Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan bahwa penjajakan tersebut akan diputuskan dalam waktu dekat atau saat pemerintah melalukan rapat terbatas (ratas) soal sistem pertahanan nasional.
"Segera akan diputuskan, dan minggu depan kita akan rapat terbatas dengan pak Menhan nanti di Surabaya," jelas dia.
"Nanti minggu depan baru kita bicarakan. Jadi di bidang apa untuk peralatan apa nanti minggu depan," tambahnya. (hek/ara)
♞ detik
Prabowo Akan Perbanyak Kapal Perang
Perkuat Choke Point di Perbatasan 
Ilustrasi desain OPV 95 Tesco Indomaritim [screenshoot instagram Tesco] ★
Rapat pimpinan nasional di Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas salah satunya terkait keamanan perbatasan. Dalam jangka panjang, Menhan Prabowo Subianto disebut akan fokus memperkuat choke point atau titik sempit di berbagai wilayah Indonesia.
"Tadi kan juga disampaikan kebijakan misalnya Pak Prabowo fokus salah satunya penguatan choke point di banyak daerah dengan perbanyak kapal laut kita, kapal perang, dan kapal lainnya, tentu ini bukan pekerjaan jangka pendek tapi pekerjaan jangka panjang," kata jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Kerja sama pertahanan dan keamanan juga akan dilakukan di wilayah perbatasan. Hal itu, kata Dahnil, sesuai dengan masukan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi yang memberi masukan terkait pentingnya politik perbatasan.
"Tadi juga ada feeding dari Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) terkait politik perbatasan kita, diplomasi perbatasan kita, ini yang menjadi catatan untuk pihak Kementerian Pertahanan dan masukan bagi TNI," ujarnya.
Dahnil mengatakan dalam politik perbatasan, bukan saja diplomasi yang diperlukan. Kerja sama dalam pertahanan dan keamanan, kata dia, juga merupakan hal yang harus dilakukan untuk memperkuat wilayah perbatasan.
"Ini yang menjadi catatan untuk pihak Kemhan dan masukan bagi TNI bagaimana menjaga selain diplomasi tapi juga kerja sama pertahanan, kerja sama militer dan keamanan," pungkas Dahnil.
Beli Senjata Tak Seperti Beli TV
Staf Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan mengenai gencarnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri. Ada dua hal yang menjadi alasannya.
"Yang terpenting adalah penguatan dan modernisasi alutsista di mana Pak Prabowo ingin mengajukan politik anggaran pertahanan itu beliau punya 4 fungsi yakni tepat guna, efisien, lalu ekonomis. Kemudian yang kedua juga tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," kata Dahnil di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Dahnil menyampaikan, sang menteri tidak hanya melakukan diplomasi pertahanan. Menurutnya, Prabowo juga mengurus beberapa perizinan diplomatik, termasuk mengenai pembelian senjata.
"Itulah kenapa kemudian Pak Prabowo banyak berkunjung melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka diplomasi pertahanan. Bukan cuma sekedar melakukan diplomasi pertahanan dalam hal menjaga hubungan baik dengan negara yang strategis tapi juga terkait dengan persenjataan, alutsista, misalnya clearance," sambungnya.
Dia pun menganalogikan, hal ini tidaklah sama seperti membeli sebuah alat elektronik. "Beli senjata itu tidak seperti beli TV Atau beli mobil di dealer tapi butuh clearance atau kesepakatan G to G," ucap Dahnil.
Terkait pembelian senjata, Dahnil menambahkan, hal tersebut harus dilakukan antar pemerintah setiap negara. Walaupun dia tidak menampik hal tersebut awalnya didasari oleh keperluan bisnis.
"Sekarang apa lagi bisnis senjata, beli senjata dan alutsista itu walaupun membelinya bisnis to bisnis tapi akhirnya nanti clearance nya ada G to G, government to government. Sebab itulah dibutuhkan diplomasi," ungkapnya.
Dahnil menilai, pihak-pihak yang mengkritik kegiatan diplomatik pertahanan Prabowo tersebut sebenarnya tidak memahami esensi dari tugas pertahanan. Dia pun merasa hal tersebut didasari pada literasi sang pengkritik yang tidak memadai.
"Seperti tadi pak Presiden yang bilang ada kritik yang mengatakan bahwa Pak Menhan jalan jalan ke luar negeri saya pikir itu datang dari mereka yang tidak punya pemahaman baik tentang tugas tugas pertahanan, ada diplomasi pertahanan yang sangat penting harus dilakukan," kata Dahnil.
"Jadi kalau kritik menyebutkan seolah-olah menyebut pak Prabowo jalan jalan ke luar negeri ini membuktikan bahwasanya ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'pasang badan' terkait kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi menyebut Prabowo melakukan diplomasi pertahanan.
"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar lain-lain," ujar Jokowi dalam Rapim Kemhan 2020 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemhan, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (23/1/2020) (jef/imk)
Ilustrasi desain OPV 95 Tesco Indomaritim [screenshoot instagram Tesco] ★Rapat pimpinan nasional di Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas salah satunya terkait keamanan perbatasan. Dalam jangka panjang, Menhan Prabowo Subianto disebut akan fokus memperkuat choke point atau titik sempit di berbagai wilayah Indonesia.
"Tadi kan juga disampaikan kebijakan misalnya Pak Prabowo fokus salah satunya penguatan choke point di banyak daerah dengan perbanyak kapal laut kita, kapal perang, dan kapal lainnya, tentu ini bukan pekerjaan jangka pendek tapi pekerjaan jangka panjang," kata jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Kerja sama pertahanan dan keamanan juga akan dilakukan di wilayah perbatasan. Hal itu, kata Dahnil, sesuai dengan masukan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi yang memberi masukan terkait pentingnya politik perbatasan.
"Tadi juga ada feeding dari Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) terkait politik perbatasan kita, diplomasi perbatasan kita, ini yang menjadi catatan untuk pihak Kementerian Pertahanan dan masukan bagi TNI," ujarnya.
Dahnil mengatakan dalam politik perbatasan, bukan saja diplomasi yang diperlukan. Kerja sama dalam pertahanan dan keamanan, kata dia, juga merupakan hal yang harus dilakukan untuk memperkuat wilayah perbatasan.
"Ini yang menjadi catatan untuk pihak Kemhan dan masukan bagi TNI bagaimana menjaga selain diplomasi tapi juga kerja sama pertahanan, kerja sama militer dan keamanan," pungkas Dahnil.
Beli Senjata Tak Seperti Beli TV
Staf Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan mengenai gencarnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan ke luar negeri. Ada dua hal yang menjadi alasannya.
"Yang terpenting adalah penguatan dan modernisasi alutsista di mana Pak Prabowo ingin mengajukan politik anggaran pertahanan itu beliau punya 4 fungsi yakni tepat guna, efisien, lalu ekonomis. Kemudian yang kedua juga tentu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis," kata Dahnil di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
Dahnil menyampaikan, sang menteri tidak hanya melakukan diplomasi pertahanan. Menurutnya, Prabowo juga mengurus beberapa perizinan diplomatik, termasuk mengenai pembelian senjata.
"Itulah kenapa kemudian Pak Prabowo banyak berkunjung melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka diplomasi pertahanan. Bukan cuma sekedar melakukan diplomasi pertahanan dalam hal menjaga hubungan baik dengan negara yang strategis tapi juga terkait dengan persenjataan, alutsista, misalnya clearance," sambungnya.
Dia pun menganalogikan, hal ini tidaklah sama seperti membeli sebuah alat elektronik. "Beli senjata itu tidak seperti beli TV Atau beli mobil di dealer tapi butuh clearance atau kesepakatan G to G," ucap Dahnil.
Terkait pembelian senjata, Dahnil menambahkan, hal tersebut harus dilakukan antar pemerintah setiap negara. Walaupun dia tidak menampik hal tersebut awalnya didasari oleh keperluan bisnis.
"Sekarang apa lagi bisnis senjata, beli senjata dan alutsista itu walaupun membelinya bisnis to bisnis tapi akhirnya nanti clearance nya ada G to G, government to government. Sebab itulah dibutuhkan diplomasi," ungkapnya.
Dahnil menilai, pihak-pihak yang mengkritik kegiatan diplomatik pertahanan Prabowo tersebut sebenarnya tidak memahami esensi dari tugas pertahanan. Dia pun merasa hal tersebut didasari pada literasi sang pengkritik yang tidak memadai.
"Seperti tadi pak Presiden yang bilang ada kritik yang mengatakan bahwa Pak Menhan jalan jalan ke luar negeri saya pikir itu datang dari mereka yang tidak punya pemahaman baik tentang tugas tugas pertahanan, ada diplomasi pertahanan yang sangat penting harus dilakukan," kata Dahnil.
"Jadi kalau kritik menyebutkan seolah-olah menyebut pak Prabowo jalan jalan ke luar negeri ini membuktikan bahwasanya ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'pasang badan' terkait kunjungan kerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi menyebut Prabowo melakukan diplomasi pertahanan.
"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar lain-lain," ujar Jokowi dalam Rapim Kemhan 2020 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemhan, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (23/1/2020) (jef/imk)
♞ detik
RI Bersiap Produksi Jet Tempur
Setelah Bikin Kapal Selam 
Ujicoba KRI Alugoro 405 [submarine.id] ★
PT PAL Indonesia (Persero) sudah mampu memproduksi kapal selam KRI 405 Alugoro yang merupakan kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel). Saat bersamaan, Korsel dan Indonesia juga sedang memproses proyek bersama pembangunan dan produksi bersama pesawat tempur canggih generasi 4.5 yang dinamai proyek Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sempat memastikan pembicaraan mengenai proyek kerjasama pembuatan jet tempur KFX/IFX antara pemerintah Korsel tetap dilanjutkan.
Mahfud sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Korsel Jeong Kyeong-doo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). "Pembicaraannya tetap dilanjutkan," kata Mahfud seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia mengatakan Menhan Korsel sengaja datang ke Indonesia untuk menemui Menhan Prabowo Subianto. Menurutnya, kunjungan itu bertujuan untuk melanjutkan kerjasama proyek tersebut. Mahfud menyatakan saat ini kedua negara masih dalam proses negosiasi untuk melanjutkan proyek tersebut.
"Itu sekarang masih di sedang di negosiasi dan dari Indonesia memang yang ditunjuk Pak Prabowo Menteri Pertahanan untuk berbicara antar menteri pertahanan," kata Mahfud kala itu.
Menteri Pertahanan sebelumnya, Ryamizard Ryacudu, pernah mengungkapkan Indonesia belum membayar 20 persen dari total biaya pengerjaan KF-X/IF-X fase kedua. Indonesia dan Korsel telah menyepakati kontrak proyek itu senilai Rp 18 triliun atau 1,65 triliun won (US$ 1,3 miliar).
Ilustrasi pesawat tempur KFX/IFX [BUMN]
Sementara 80 persen sisanya ditanggung pemerintah Korsel. Total dana yang dikeluarkan kedua negara untuk penggarapan fase kedua ini sebanyak 8,6 triliun won.
Presiden Joko Widodo pada Oktober tahun 2018 lalu pernah menginstruksikan untuk melakukan renegosiasi rencana kerja sama tersebut. Hal itu supaya Indonesia mendapatkan keringanan dalam hal pembiayaan.
Pada November 2018, Kepala Program KFX/IFX dari PTDI Heri Yansyah sempat bercerita seperti dikutip dari detikcom, soal asal mula proyek ini. Proyek ini dimulai dengan letter of intent (LoI) antara Indonesia dan Korsel yang ditandatangani 2009. Selanjutnya pada 2010 ada MoU 2010 yang diteken dua menteri pertahanan di hadapan Presiden.
Pengembangan proyek ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain pengembangan teknologi, dalam kurun waktu 2011-2012. Lalu ada tahap EMD engineering manufacturing development yang ditargetkan 10 tahun termasuk ada primary design. Pada 2021 ditargetkan ada prototipe pertama dari rencana 6 prototype yang terbang, ada 2 prototype yang tidak terbang.
Namun, dengan sempat adanya penundaan, jadwal di atas bisa berubah. Semoga seperti kapal selam, proyek ini juga bisa berhasil.
Ujicoba KRI Alugoro 405 [submarine.id] ★PT PAL Indonesia (Persero) sudah mampu memproduksi kapal selam KRI 405 Alugoro yang merupakan kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel). Saat bersamaan, Korsel dan Indonesia juga sedang memproses proyek bersama pembangunan dan produksi bersama pesawat tempur canggih generasi 4.5 yang dinamai proyek Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sempat memastikan pembicaraan mengenai proyek kerjasama pembuatan jet tempur KFX/IFX antara pemerintah Korsel tetap dilanjutkan.
Mahfud sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Korsel Jeong Kyeong-doo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). "Pembicaraannya tetap dilanjutkan," kata Mahfud seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia mengatakan Menhan Korsel sengaja datang ke Indonesia untuk menemui Menhan Prabowo Subianto. Menurutnya, kunjungan itu bertujuan untuk melanjutkan kerjasama proyek tersebut. Mahfud menyatakan saat ini kedua negara masih dalam proses negosiasi untuk melanjutkan proyek tersebut.
"Itu sekarang masih di sedang di negosiasi dan dari Indonesia memang yang ditunjuk Pak Prabowo Menteri Pertahanan untuk berbicara antar menteri pertahanan," kata Mahfud kala itu.
Menteri Pertahanan sebelumnya, Ryamizard Ryacudu, pernah mengungkapkan Indonesia belum membayar 20 persen dari total biaya pengerjaan KF-X/IF-X fase kedua. Indonesia dan Korsel telah menyepakati kontrak proyek itu senilai Rp 18 triliun atau 1,65 triliun won (US$ 1,3 miliar).
Ilustrasi pesawat tempur KFX/IFX [BUMN]Sementara 80 persen sisanya ditanggung pemerintah Korsel. Total dana yang dikeluarkan kedua negara untuk penggarapan fase kedua ini sebanyak 8,6 triliun won.
Presiden Joko Widodo pada Oktober tahun 2018 lalu pernah menginstruksikan untuk melakukan renegosiasi rencana kerja sama tersebut. Hal itu supaya Indonesia mendapatkan keringanan dalam hal pembiayaan.
Pada November 2018, Kepala Program KFX/IFX dari PTDI Heri Yansyah sempat bercerita seperti dikutip dari detikcom, soal asal mula proyek ini. Proyek ini dimulai dengan letter of intent (LoI) antara Indonesia dan Korsel yang ditandatangani 2009. Selanjutnya pada 2010 ada MoU 2010 yang diteken dua menteri pertahanan di hadapan Presiden.
Pengembangan proyek ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain pengembangan teknologi, dalam kurun waktu 2011-2012. Lalu ada tahap EMD engineering manufacturing development yang ditargetkan 10 tahun termasuk ada primary design. Pada 2021 ditargetkan ada prototipe pertama dari rencana 6 prototype yang terbang, ada 2 prototype yang tidak terbang.
Namun, dengan sempat adanya penundaan, jadwal di atas bisa berubah. Semoga seperti kapal selam, proyek ini juga bisa berhasil.
♞ CNBC