Peneliti LIPI Pesimistis Komcad Bisa Hadapi Perang Masa Depan

...Infografis Komcad [CNN]

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko tak yakin dengan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) yang bisa dimobilisasi presiden jika sewaktu-waktu terjadi peperangan.

Pelatihan Komcad memang saat ini tengah digodok di Kementerian Pertahanan dan rencananya sebanyak 25 ribu warga dibidik untuk ikut pelatihan di bawah komando militer ini.

Diandra mengaku sanksi, pembentukan Komcad yang rencananya mulai dibuka tahun ini bisa efektif untuk menghadapi perang yang bisa saja terjadi di masa depan.

"Saya juga enggak yakin komponen cadangan bisa efektif," kata Diandra saat menjadi pembicara dalam diskusi Imparsial yang digelar secara daring bertajuk 'Kritik Pembentukan Komponen Cadangan', Rabu (3/2).

Dia beralasan mengenai prediksi ketidakefektifan itu karena hingga saat ini pemerintah pun ini belum bisa memproyeksikan perang jenis apa yang bisa terjadi di masa depan.

Padahal, kata dia, proyeksi jenis perang itu penting dalam perencanaan pembentukan Komcad. Hal tersebut, kata dia, akan berkaitan dengan jenis pelatihan yang bisa diberikan. Diandra sendiri ragu, di masa depan perang yang terjadi masih berkutat pada perang-perang konvensional atau terbuka.

"Apa iya di masa depan akan muncul peperangan konvensional yang membutuhkan komponen cadangan. Saya enggak kebayang bagaimana seorang komponen cadangan bisa membantu serangan siber misalnya," kata Diandra.

Alih-alih berkutat pada pembentukan Komponen Cadangan, Diandra menyinggung soal perbaikan dan peningkatan kemampuan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya akan lebih baik pemerintah terlebih dulu memperbaiki kualitas dan kuantitas prajurit TNI. Misalnya, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) maupun peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) personel TNI.

"Apa iya semua [peningkatan eskalasi geopolotik] mengindikasikan kita butuh tambahan prajurit. Kayaknya enggak ada di antara semua dinamika ancaman, tak ada yang mengindikasikan kita kekurangan prajurit," kata dia.

"Semua itu menunjukkan kita kurang alutsista. Kedua, kurang kemampuan SDM dan peningkatan profesionalitas di tubuh militer itu sendiri," kata dia.

Dalam diskusi yang sama, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin pun menyarankan lebih baik pemerintah memprioritaskan perbaikan dan peningkatan TNI dulu daripada pembentukan Komcad.

"Jadi kalau menurut hemat saya kalau ikuti pada perencanaan dan tahapan Minimum Esensial Force (MEF) menurut hemat saya Komcad itu ya tidak pas," kata Hasanuddin saat mengisi diskusi yang digelar Imparsial secara daring, Rabu (3/2).

"Kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pihak tersebut (TNI) dengan alat sistem senjata. Alutsistanya itu," sambung pria yang pernah menjadi Sekretaris Militer di era kepresidenan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Lagi pula Hasanuddin menambahkan, dengan anggaran Kemenhan yang terbatas, pembentukan Komcad dirasa tak terlalu efektif. Dia--yang juga pernah menjadi ajudan Presiden BJ Habibie dan Ajudan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno--itu pun mempertanyakan metode pelatihan yang akan dilakukan jika rekrutmen 25 ribu Komcad tetap dilakukan di masa pandemi Covid-19.

"Anggaran terbatas, apalagi kalau kita mau laksanakan latihan secara tertutup, di ruang tertutup, kalau pengerahan 25 ribu Komcad dilaksanakan dalam satu tahun toh sekarang juga masih era Covid-19," papar Hasanuddin.

Diketahui, Kementerian Pertahanan memang mulai menggodok pembentukan Komcad setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) resmi diteken Presiden Joko Widodo.

Dalam aturan itu, terdapat tiga matra dalam struktur komponen Cadangan. Matra ini merujuk pada matra TNI, yakni matra darat, laut, dan udara. Untuk pembukaan awal, sebanyak 25 ribu warga negara Indonesia dibidik untuk mengikuti Komcad.

 Penguatan Sistem Pertahanan Tak Bisa Saat Perang 

Sementara itu, dalam waktu terpisah, Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Dahnil Anzar Simanjutak mengatakan alasan pemerintah berencana membentuk Komcad yang proses rekrutmennya dimulai tahun ini.

"Pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara akan sulit dilakukan saat perang," kata Dahnil kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (4/2).

Dahnil menerangkan komponen cadangan itu merupakan bagian dari sistem pertahanan untuk menunjang kedaulatan negara. Komponen cadangan itu, sambungnya, nanti pun akan ada di tiga matra seperti TNI yakni laut, udara, dan darat.

Dia mengakui peningkatan kemampuan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) hingga penguatan prajurit TNI memang diperlukan. Namun, itu akan sejalan dengan pembentukan Komcad yang tengah menunggu regulasi berupa Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan).

"Komcad sebagai subsistem pertahanan RI adalah bagian yang integral dalam sistem Pertahanan kita yang perlu diperkuat bersamaan dengan modernisasi alutsista," kata dia.

Dahnil mengatakan setelah PP dan Perpres yang mengatur Komcad diteken Presiden RI Joko Widodo, kementeriannya pun akan segera menerbitkan Permenhan untuk mengaturnya lebih detail. (tst/kid)

 Tingkatkan TNI Dibanding Bentuk Komcad 
Desain OPV 90M Tescomaritim dan PAL Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin tidak mempermasalahkan perihal pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) yang tengah digodok Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hanya saja alih-alih membentuk Komcad yang bakal menyedot anggaran hingga miliaran Rupiah, dia menyarankan lebih baik memperbaiki TNI. Baik dari segi kualitas prajurit maupun persenjataan.

"Jadi kalau menurut hemat saya kalau ikuti pada perencanaan dan tahapan Minimum Esensial Force (MEF) menurut hemat saya Komcad itu ya tidak pas," kata Hasanuddin saat mengisi diskusi yang digelar Imparsial secara daring, Rabu (3/2).

"Kita meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pihak tersebut (TNI) dengan alat sistem senjata. Alutsistanya itu," tutur dia lagi.

Lagi pula Hasanuddin menambahkan, dengan anggaran Kemenhan yang terbatas, pembentukan Komcad dirasa tak terlalu efektif.

Ditambah lagi, pelatihan yang digelar pada masa pandemi Covid-19 pun dinilai bakal tak maksimal. Mengingat, kata dia, pelatihan militer harus dilakukan di lapangan, sedangkan selama pandemi ada larangan berkerumun demi memutus penyebaran virus corona yang belum juga terkendali.

Alhasil, Hasanuddin memperkirakan, jika toh Komcad tetap berjalan maka pelatihannya dipastikan akan dilakukan dengan sistem daring.

"Anggaran terbatas, apalagi kalau kita mau laksanakan latihan secara tertutup, di ruang tertutup, kalau pengerahan 25 ribu Komcad dilaksanakan dalam satu tahun toh sekarang juga masih era Covid-19," papar Hasanuddin.

"Pelatihan-pelatihan yang ada dilakukan secara virtual, sehingga kalau mau lakukan pelatihan Komcad dengan biaya misal Rp 1 triliun, menurut hemat saya prioritasnya pun tidak jadi prioritas," sambungnya.

Itu sebab daripada memaksakan pembentukan Komcad, Hasanuddin mendorong perbaikan kualitas hidup untuk para perwira TNI. Tak hanya berkaitan dengan persenjataan, tempat tinggal para prajurit pun mesti mulai diperhatikan.

Hasanuddin bahkan menyinggung senjata tua yang masih dipakai oleh anggota TNI. Saat ini kata dia, masih ada senjata dari era 1960-an yang digunakan para prajurit.

"Kita masih memiliki senjata tahun 60an, saya belum lahir pun sudah ada senjata ini dan masih dipakai oleh prajurit-prajurit TNI. Ini kan tidak lagi visible untuk dihadapkan kepada ancaman yang sifatnya teknologi," ungkap dia.

Untuk itu, Hasanuddin mendorong dana yang semula digelontorkan untuk pelatihan Komcad, terlebih dulu digunakan untuk kesejahteraan prajurit TNI.

Lagi pula menurut dia, hingga saat ini belum ada urgensi untuk mengerahkan Komcad.

"Toh dalam waktu dekat tak ada ancaman. Memang ancaman itu hanya prediksi situasi LCS seperti ini dan sebagainya," kata dia. (tst/nma)
 ♖ CNN