TNI akan menjaga kedaulatan di teritori Laut Natuna Utara. 
Ilustrasi latma KRI TNI AL ☆
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menegaskan, TNI tidak memihak ke China dan Amerika Serikat terkait polemik Laut China Selatan (LCS). TNI menganut kebijakan bebas aktif.
"Terkait dengan kebijakan posisi kita, karena kita menganut bebas aktif, maka kita tidak ikut mereka. Kalau dulu misalkan ada nonblok, kalau yang jelas sekarang kita memiliki kebijakan negara kita sendiri, sehingga kita tidak mengikut kemana-mana," kata Riad kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, menanggapi memanasnya LCS.
Dengan prinsip itu, lanjut dia, maka TNI tidak mengambil sikap memihak terhadap AS maupun China. Jenderal bintang dua ini menjelaskan, Pemerintah Indonesia memiliki hubungan diplomasi yang sangat baik dengan seluruh negara. "Kita tidak ikut atau berpihak kemana-mana, karena kita berhubungan baik dengan semuanya. Baik dengan NATO kita punya hubungan baik," katanya lagi.
Hubungan yang baik Indonesia dengan seluruh negara dapat terlihat dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI. "Kita punya alutsista dari Amerika, Rusia, semua negara mana pun kita punya," ujarnya pula.
Riad juga mencontohkan diplomasi Indonesia dengan negara lain, yakni pengadaan vaksin Covid-19. "Sebagai contoh kecil hasil diplomasi kita dengan negara lain terkait dengan vaksin, ini saya hubungkan dengan vaksin karena ada hubungannya dengan diplomasi juga, kita ada vaksin dari AstraZeneca (Inggris), ada Sinovac (China)," katanya.
Namun demikian, ujar dia, TNI akan menjaga kedaulatan di sepanjang teritori Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Sebelumnya, anggota Fraksi PKB DPR Marwan Jafar meminta Pemerintah Indonesia harus terus melakukan dialog secara intensif dalam menyikapi masuknya armada kapal perang dari China dan Amerika Serikat di LCS.
Ia menilai pemerintah harus memberikan perhatian serius terkait meningkatnya tensi politik di LCS saat ini. "Karena ini melibatkan negara adidaya, Indonesia harus bisa melakukan diplomasi yang 'lunak' supaya persoalan tidak berlarut-larut," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/2).
Dia menjelaskan dengan munculnya armada-armada dari China dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, dalam rangka seaward harus menjadi perhatian serius Indonesia supaya saling memahami sekaligus bisa memahami komunikasi yang intensif.
Ilustrasi latma KRI TNI AL ☆Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menegaskan, TNI tidak memihak ke China dan Amerika Serikat terkait polemik Laut China Selatan (LCS). TNI menganut kebijakan bebas aktif.
"Terkait dengan kebijakan posisi kita, karena kita menganut bebas aktif, maka kita tidak ikut mereka. Kalau dulu misalkan ada nonblok, kalau yang jelas sekarang kita memiliki kebijakan negara kita sendiri, sehingga kita tidak mengikut kemana-mana," kata Riad kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, menanggapi memanasnya LCS.
Dengan prinsip itu, lanjut dia, maka TNI tidak mengambil sikap memihak terhadap AS maupun China. Jenderal bintang dua ini menjelaskan, Pemerintah Indonesia memiliki hubungan diplomasi yang sangat baik dengan seluruh negara. "Kita tidak ikut atau berpihak kemana-mana, karena kita berhubungan baik dengan semuanya. Baik dengan NATO kita punya hubungan baik," katanya lagi.
Hubungan yang baik Indonesia dengan seluruh negara dapat terlihat dari alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI. "Kita punya alutsista dari Amerika, Rusia, semua negara mana pun kita punya," ujarnya pula.
Riad juga mencontohkan diplomasi Indonesia dengan negara lain, yakni pengadaan vaksin Covid-19. "Sebagai contoh kecil hasil diplomasi kita dengan negara lain terkait dengan vaksin, ini saya hubungkan dengan vaksin karena ada hubungannya dengan diplomasi juga, kita ada vaksin dari AstraZeneca (Inggris), ada Sinovac (China)," katanya.
Namun demikian, ujar dia, TNI akan menjaga kedaulatan di sepanjang teritori Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Sebelumnya, anggota Fraksi PKB DPR Marwan Jafar meminta Pemerintah Indonesia harus terus melakukan dialog secara intensif dalam menyikapi masuknya armada kapal perang dari China dan Amerika Serikat di LCS.
Ia menilai pemerintah harus memberikan perhatian serius terkait meningkatnya tensi politik di LCS saat ini. "Karena ini melibatkan negara adidaya, Indonesia harus bisa melakukan diplomasi yang 'lunak' supaya persoalan tidak berlarut-larut," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/2).
Dia menjelaskan dengan munculnya armada-armada dari China dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, dalam rangka seaward harus menjadi perhatian serius Indonesia supaya saling memahami sekaligus bisa memahami komunikasi yang intensif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.