Tanpa Izin 
USS John Paul Jones di teluk persia [wikimedia] ☆
Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya sengaja menahan diri untuk tidak meminta persetujuan India untuk patroli 'kebebasan navigasi' di dekat kepulauan Lakshadweep minggu ini. Hal itu dilakukan untuk menantang klaim maritim New Delhi yang bertentangan bertentangan dengan hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Armada ke-7 AS menyatakan, USS John Paul Jones menegaskan hak navigasi dan kebebasan sekitar 240 km barat Kepulauan Lakshadweep, yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) India, tanpa meminta persetujuan sebelumnya dari India. Menurutnya hal itu konsisten dengan hukum internasional.
USS John Paul Jones adalah sebuah kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke.
"Misinya di Laut Arab menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan yang sah atas laut yang diakui dalam hukum internasional dengan menantang klaim maritim India yang berlebihan," tambah pernyataan itu seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (10/4/2021).
Angkatan Laut AS mengatakan sangat menyadari bahwa New Delhi memerlukan persetujuan sebelumnya untuk latihan atau manuver militer di ZEE dan landas kontinennya, tetapi bersikeras bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
India percaya memiliki hak untuk menuntut izin tersebut sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang telah ditandatangani pada tahun 1995. Namun, AS yang tidak pernah menandatangani konvensi tersebut, dan saat ini menantang apa yang dianggapnya klaim maritim yang berlebihan oleh lebih dari selusin negara.
Kapal perang AS secara teratur melakukan patroli kebebasan navigasi di Laut China Selatan untuk menggugat klaim teritorial Beijing di daerah tersebut, tetapi kemunculan mereka di ZEE India kurang diharapkan. Washington telah berupaya menjadikan New Delhi sebagai sekutu dalam melawan pengaruh China di Indo-Pasifik. Hanya bulan lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd James Austin melakukan kunjungan dua hari ke India, dengan kedua negara setuju untuk lebih meningkatkan kerja sama militer mereka.
Pernyataan Angkatan Laut AS juga datang pada hari terakhir latihan internasional di Samudra Hindia timur, di mana kapal perang Amerika dan India berpartisipasi bersama dengan kapal perang Jepang dan Prancis.
Belum ada reaksi resmi terhadap patroli AS yang tidak disetujui dari pemerintah di New Delhi, tetapi surat kabar India menggambarkannya sebagai langkah "provokatif" yang membuat "mengangkat alis" di negara itu.
Mantan kepala angkatan laut India, Arun Prakash, mengungkapkan kebingungannya di Twitter, menulis bahwa fakta bahwa misi AS melanggar undang-undang India cukup buruk.
Prakash juga menunjukkan bahwa pesan Armada ke-7 ke India tetap tidak jelas baginya. Ia pun menyerukan Angkatan Laut AS untuk memastikan sistem IFF (Identification Friend or Foe) diaktifkan dengan benar.(ian)
USS John Paul Jones di teluk persia [wikimedia] ☆Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya sengaja menahan diri untuk tidak meminta persetujuan India untuk patroli 'kebebasan navigasi' di dekat kepulauan Lakshadweep minggu ini. Hal itu dilakukan untuk menantang klaim maritim New Delhi yang bertentangan bertentangan dengan hukum internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Armada ke-7 AS menyatakan, USS John Paul Jones menegaskan hak navigasi dan kebebasan sekitar 240 km barat Kepulauan Lakshadweep, yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) India, tanpa meminta persetujuan sebelumnya dari India. Menurutnya hal itu konsisten dengan hukum internasional.
USS John Paul Jones adalah sebuah kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke.
"Misinya di Laut Arab menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan yang sah atas laut yang diakui dalam hukum internasional dengan menantang klaim maritim India yang berlebihan," tambah pernyataan itu seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (10/4/2021).
Angkatan Laut AS mengatakan sangat menyadari bahwa New Delhi memerlukan persetujuan sebelumnya untuk latihan atau manuver militer di ZEE dan landas kontinennya, tetapi bersikeras bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum.
India percaya memiliki hak untuk menuntut izin tersebut sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang telah ditandatangani pada tahun 1995. Namun, AS yang tidak pernah menandatangani konvensi tersebut, dan saat ini menantang apa yang dianggapnya klaim maritim yang berlebihan oleh lebih dari selusin negara.
Kapal perang AS secara teratur melakukan patroli kebebasan navigasi di Laut China Selatan untuk menggugat klaim teritorial Beijing di daerah tersebut, tetapi kemunculan mereka di ZEE India kurang diharapkan. Washington telah berupaya menjadikan New Delhi sebagai sekutu dalam melawan pengaruh China di Indo-Pasifik. Hanya bulan lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd James Austin melakukan kunjungan dua hari ke India, dengan kedua negara setuju untuk lebih meningkatkan kerja sama militer mereka.
Pernyataan Angkatan Laut AS juga datang pada hari terakhir latihan internasional di Samudra Hindia timur, di mana kapal perang Amerika dan India berpartisipasi bersama dengan kapal perang Jepang dan Prancis.
Belum ada reaksi resmi terhadap patroli AS yang tidak disetujui dari pemerintah di New Delhi, tetapi surat kabar India menggambarkannya sebagai langkah "provokatif" yang membuat "mengangkat alis" di negara itu.
Mantan kepala angkatan laut India, Arun Prakash, mengungkapkan kebingungannya di Twitter, menulis bahwa fakta bahwa misi AS melanggar undang-undang India cukup buruk.
Prakash juga menunjukkan bahwa pesan Armada ke-7 ke India tetap tidak jelas baginya. Ia pun menyerukan Angkatan Laut AS untuk memastikan sistem IFF (Identification Friend or Foe) diaktifkan dengan benar.(ian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.