⚓️ RI Butuh Perpres Modernisasi Alutsista 
FREMM Bergamini class yang diberitakan akan diakuisisi sebanyak 6 unit [RID]
Kehadiran rancangan peraturan presiden terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dinilai menjadi jawaban konkret untuk membuat ketahanan dalam negeri semakin kokoh.
Menurut Pengamat Pertahanan dari Semar Sentinel Pte Ltd Alban Sciascia, jika menelisik ke belakang pemerintah telah memiliki program bernama Minimum Essential Force (MEF) yang dimulai sejak 2009 dan ditargetkan rampung di 2024. Namun, tidak ada tanda-tanda program tersebut berjalan baik dan akan rampung tepat waktu.
"Banyak indikator menunjukkan bahwa pemerintah atau TNI tidak akan mampu menyelesaikannya tepat waktu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).
Alban mencontohkan hal ini dapat terlihat dari target awal RI mengoperasikan 11 skuadron tempur, 151 kapal perang dan 12 kapal selam pada tahun 2024 yang diperkirakan tidak akan tercapai.
"Bahkan jika ada anggaran untuk melakukannya, akan memakan waktu bertahun-tahun bagi produsen untuk memproduksi dan mengirimkan platformnya untuk TNI," jelasnya.
"Oleh karena itu, tidak heran hingga tahun 2019, program modernisasi baru mencapai 63,19% dari yang seharusnya 75,54%," imbuhnya.
Alban mengatakan keterlambatan modernisasi juga telah memaksa TNI untuk menunda penghentian beberapa platform dan melemparkan beberapa sistem persenjataan dari satu unit ke unit lainnya.
"Ini terutama terjadi pada awal 2020 ketika Angkatan Udara mentransfer tiga Su-27/30 dari Skuadron 11 ke Skuadron 14 karena skuadron terakhir tidak memiliki pesawat organik sejak 2016 karena penundaan program penggantian F-5E/F," ungkapnya.
Menurutnya, rencana modernisasi alutsista dengan skema yang tertuang dalam rancangan peraturan presiden bisa menjadi jawaban. Apalagi, saat ini lebih dari 50% senjata TNI tidak hanya tua tetapi juga tidak dapat dioperasikan.
Diketahui pada draf rancangan perpres yang beredar, pemerintah terlihat berupaya menggodok skema pengadaan alutsista secara jangka panjang dan menyeluruh dengan jangka waktu 25 tahun untuk lima Renstra tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024.
"Bagaimanapun, melihat bagaimana rencana MEF tertunda, strategi baru mungkin diperlukan. Dari perspektif ini, rencana pengadaan jangka panjang yang mendukung strategi jangka panjang yang efektif harus dianggap penting untuk mendukung modernisasi TNI dalam melindungi bangsa dan kedaulatan," pungkasnya.
Modernisasi Alutsista Dinilai Rencana yang Masuk Akal
Rafale yang juga diberitakan akan dibeli sebanyak 36 unit [Thalesgroup]
Rencana pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dianggap masuk akal meski kontroversi mengemuka usai munculnya draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Rancangan peraturan tersebut dianggap menjadi bukti pemerintah mulai melihat ke depan untuk menata sistem pertahanan dengan perencanaan jangka panjang.
"Ini bisa jadi pertama kalinya Kemenhan mengusulkan strategi pengadaan yang bisa diandalkan dalam jangka panjang dan berperan aktif dalam modernisasi TNI," kata pengamat pertahanan Semar Sentinel Indonesia Alban Sciascia dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).
"Sebenarnya, kurangnya kedalaman strategis Indonesia dalam hal perencanaan pertahanan telah menjadi bahan kritik yang tak henti-hentinya selama bertahun-tahun oleh para pengamat dan pakar," lanjutnya.
Menurut Alban, konteks keamanan saat ini semakin berkembang. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi ancaman dalam jangka menengah hingga jangka panjang.
Dia menjelaskan, lingkungan keamanan masa depan telah dijelaskan oleh banyak lembaga think tank di seluruh dunia. Alban menerangkan bahwa sebagian besar menganggap kawasan Asia-Pasifik sebagai salah satu daerah yang paling rawan konflik di masa depan.
Dia juga mengatakan, Indonesia dihadapkan dengan pembangunan militer China dengan agresifitasnya yang ditunjukkan dalam sengketa teritorial dapat meluas, seperti yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, strategi militerisasi Beijing di Laut China Selatan.
Menurut dia, hal tersebut harus ditanggapi dengan serius oleh Indonesia.
"Penangkapan ikan ilegal juga meningkat dalam sedekade terakhir, menunjukkan bahwa beberapa negara menggunakan kekuatan atau setidaknya sekadar unjuk kekuatan untuk mengamankan sumber daya," katanya.
Artinya, lanjut Alban, Indonesia akan terus diapit oleh berbagai kepentingan yang vital.
"Indonesia, mengingat letak geografisnya, harus siap menghadapi ancaman di masa depan dan mampu melindungi wilayah kedaulatannya sekaligus berkontribusi pada perdamaian regional dan global," jelasnya.
"Perpres ini harus dilihat sebagai kelanjutan dari program modernisasi yang sedang berlangsung, yaitu Minimum Essential Force (MEF), yang dimulai pada 2009 dan ditargetkan selesai pada 2024. Banyak indikator menunjukkan bahwa pemerintah atau TNI tidak akan mampu menyelesaikannya,"
Diketahui, mengacu pada draf rancangan perpres yang beredar, pemerintah tengah berupaya menggodok skema pengadaan alutsista secara jangka panjang dan menyeluruh dengan jangka waktu 25 tahun untuk lima Renstra tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024. (ega/ega)
FREMM Bergamini class yang diberitakan akan diakuisisi sebanyak 6 unit [RID] Kehadiran rancangan peraturan presiden terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dinilai menjadi jawaban konkret untuk membuat ketahanan dalam negeri semakin kokoh.
Menurut Pengamat Pertahanan dari Semar Sentinel Pte Ltd Alban Sciascia, jika menelisik ke belakang pemerintah telah memiliki program bernama Minimum Essential Force (MEF) yang dimulai sejak 2009 dan ditargetkan rampung di 2024. Namun, tidak ada tanda-tanda program tersebut berjalan baik dan akan rampung tepat waktu.
"Banyak indikator menunjukkan bahwa pemerintah atau TNI tidak akan mampu menyelesaikannya tepat waktu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).
Alban mencontohkan hal ini dapat terlihat dari target awal RI mengoperasikan 11 skuadron tempur, 151 kapal perang dan 12 kapal selam pada tahun 2024 yang diperkirakan tidak akan tercapai.
"Bahkan jika ada anggaran untuk melakukannya, akan memakan waktu bertahun-tahun bagi produsen untuk memproduksi dan mengirimkan platformnya untuk TNI," jelasnya.
"Oleh karena itu, tidak heran hingga tahun 2019, program modernisasi baru mencapai 63,19% dari yang seharusnya 75,54%," imbuhnya.
Alban mengatakan keterlambatan modernisasi juga telah memaksa TNI untuk menunda penghentian beberapa platform dan melemparkan beberapa sistem persenjataan dari satu unit ke unit lainnya.
"Ini terutama terjadi pada awal 2020 ketika Angkatan Udara mentransfer tiga Su-27/30 dari Skuadron 11 ke Skuadron 14 karena skuadron terakhir tidak memiliki pesawat organik sejak 2016 karena penundaan program penggantian F-5E/F," ungkapnya.
Menurutnya, rencana modernisasi alutsista dengan skema yang tertuang dalam rancangan peraturan presiden bisa menjadi jawaban. Apalagi, saat ini lebih dari 50% senjata TNI tidak hanya tua tetapi juga tidak dapat dioperasikan.
Diketahui pada draf rancangan perpres yang beredar, pemerintah terlihat berupaya menggodok skema pengadaan alutsista secara jangka panjang dan menyeluruh dengan jangka waktu 25 tahun untuk lima Renstra tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024.
"Bagaimanapun, melihat bagaimana rencana MEF tertunda, strategi baru mungkin diperlukan. Dari perspektif ini, rencana pengadaan jangka panjang yang mendukung strategi jangka panjang yang efektif harus dianggap penting untuk mendukung modernisasi TNI dalam melindungi bangsa dan kedaulatan," pungkasnya.
Modernisasi Alutsista Dinilai Rencana yang Masuk Akal
Rafale yang juga diberitakan akan dibeli sebanyak 36 unit [Thalesgroup]Rencana pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dianggap masuk akal meski kontroversi mengemuka usai munculnya draf rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
Rancangan peraturan tersebut dianggap menjadi bukti pemerintah mulai melihat ke depan untuk menata sistem pertahanan dengan perencanaan jangka panjang.
"Ini bisa jadi pertama kalinya Kemenhan mengusulkan strategi pengadaan yang bisa diandalkan dalam jangka panjang dan berperan aktif dalam modernisasi TNI," kata pengamat pertahanan Semar Sentinel Indonesia Alban Sciascia dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2021).
"Sebenarnya, kurangnya kedalaman strategis Indonesia dalam hal perencanaan pertahanan telah menjadi bahan kritik yang tak henti-hentinya selama bertahun-tahun oleh para pengamat dan pakar," lanjutnya.
Menurut Alban, konteks keamanan saat ini semakin berkembang. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi ancaman dalam jangka menengah hingga jangka panjang.
Dia menjelaskan, lingkungan keamanan masa depan telah dijelaskan oleh banyak lembaga think tank di seluruh dunia. Alban menerangkan bahwa sebagian besar menganggap kawasan Asia-Pasifik sebagai salah satu daerah yang paling rawan konflik di masa depan.
Dia juga mengatakan, Indonesia dihadapkan dengan pembangunan militer China dengan agresifitasnya yang ditunjukkan dalam sengketa teritorial dapat meluas, seperti yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, strategi militerisasi Beijing di Laut China Selatan.
Menurut dia, hal tersebut harus ditanggapi dengan serius oleh Indonesia.
"Penangkapan ikan ilegal juga meningkat dalam sedekade terakhir, menunjukkan bahwa beberapa negara menggunakan kekuatan atau setidaknya sekadar unjuk kekuatan untuk mengamankan sumber daya," katanya.
Artinya, lanjut Alban, Indonesia akan terus diapit oleh berbagai kepentingan yang vital.
"Indonesia, mengingat letak geografisnya, harus siap menghadapi ancaman di masa depan dan mampu melindungi wilayah kedaulatannya sekaligus berkontribusi pada perdamaian regional dan global," jelasnya.
"Perpres ini harus dilihat sebagai kelanjutan dari program modernisasi yang sedang berlangsung, yaitu Minimum Essential Force (MEF), yang dimulai pada 2009 dan ditargetkan selesai pada 2024. Banyak indikator menunjukkan bahwa pemerintah atau TNI tidak akan mampu menyelesaikannya,"
Diketahui, mengacu pada draf rancangan perpres yang beredar, pemerintah tengah berupaya menggodok skema pengadaan alutsista secara jangka panjang dan menyeluruh dengan jangka waktu 25 tahun untuk lima Renstra tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024. (ega/ega)
⚓️ detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.