Batalkan Perayaan Hubungan dengan AS 
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mantan PM Australia Malcolm Turnbull, di atas kapal selam Australia selama kunjungan Macron ke Sydney pada tahun 2018. [Foto/The New York Times] ⚓️
Prancis tampaknya masih menyimpan kemarahan atas pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk membantu Australia mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir. Sebagai ekspresi dari kemarahan tersebut, para pejabat Prancis di Washington membatalkan perayaan hubungan dengan AS.
Acara untuk memperingati "240 tahun Pertempuran Capes." yang akan berlangsung Jumat malam di kedutaan Prancis dan di atas kapal fregat Prancis di Baltimore, tidak akan dilakukan. Perwira tinggi angkatan laut Prancis, yang telah melakukan perjalanan ke Washington untuk acara merayakan bantuan angkatan laut mereka dalam pertempuran kemerdekaan Amerika pada tahun 1781, akan kembali ke Paris lebih awal.
Pembatalan itu merupakan cerminan langsung dari kemarahan yang dirasakan di antara para pejabat dan diplomat Prancis setelah kesepakatan yang diumumkan Biden di Gedung Putih pada hari Rabu dengan para pemimpin Australia dan Inggris secara virtual.
"Seorang pejabat Prancis di Washington mengatakan pemerintahan Biden telah membutakan Prancis dan menuduh pejabat tinggi Amerika menyembunyikan informasi tentang kesepakatan itu meskipun ada upaya berulang kali oleh diplomat Prancis, yang mencurigai ada sesuatu yang sedang dikerjakan, untuk mempelajari lebih lanjut. Seorang pejabat mengatakan pemerintah Prancis berusaha untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan tetapi ditolak," seperti dikutip dari The New York Times, Jumat (17/9/2021).
Pejabat yang menolak disebutkan namanya itu mengatakan tindakan Amerika merusak kepercayaan antara kedua sekutu dan memvalidasi keyakinan Presiden Emmanuel Macron dan pejabat tinggi Prancis lainnya bahwa Amerika tidak lagi menjadi mitra yang dapat diandalkan. Keyakinan yang telah muncul selama empat tahun Donald Trump menjabat.
Para pejabat Prancis mengatakan bahwa langkah Biden pada kesepakatan kapal selam, bersama dengan kurangnya konsultasi tentang penarikan dari Afghanistan, akan mempercepat langkah Prancis menuju kedaulatan Eropa yang tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat di masa depan.
Gala pada hari Jumat seharusnya menjadi perayaan aliansi AS-Prancis, dengan para diplomat, pelobi, jurnalis, dan lainnya diundang untuk berbaur bersama. Tetapi pejabat Prancis itu mengatakan bahwa akan "konyol" untuk melanjutkan acara tersebut setelah kesepakatan Biden, seolah-olah segala sesuatu di antara kedua negara itu bahagia.
Seorang pejabat AS mengakui bahwa pemerintah Amerika tidak memberi tahu Prancis tentang kesepakatan itu sebelum diumumkan karena mereka tahu mereka tidak akan menyukainya. Pejabat itu, yang meminta anonimitas karena dia tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang diskusi tersebut, mengatakan pemerintah Biden memutuskan bahwa terserah Australia untuk memberi tahu Prancis karena merekalah yang memiliki kontrak. Pejabat itu mengakui bahwa Prancis berhak untuk kesal dan bahwa keputusan itu kemungkinan akan memicu keinginan kemerdekaan pertahanan Prancis yang berkelanjutan untuk UE.
Tetapi pejabat senior pemerintah lainnya yang tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang diskusi diplomatik mengatakan bahwa para pembantu utama Biden telah berhubungan dengan rekan-rekan mereka di Prancis sebelum pengumuman untuk membahas pengaturan keamanan baru antara Australia dan Inggris.
“Seperti yang dikatakan presiden kemarin, kami bekerja sama erat dengan Prancis dalam prioritas bersama di Indo-Pasifik dan akan terus melakukannya,” kata pejabat itu dalam sebuah pernyataan yang tidak secara khusus menyebutkan kesepakatan kapal selam.
Prancis Tuntut Kompensasi ke Australia
Kapal Angkatan Laut Prancis "Suffren" di fasilitas Naval Group, Cherbourg, Prancis, 5 Juli 2019. [Foto/REUTERS/Benoit Tessier] ⚓️
Prancis dapat menuntut kompensasi dari Australia atas penarikannya dari perjanjian kapal selam senilai USD 66 miliar dengan pembuat kapal France Naval Grup. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Prancis Florence.
"Kami sedang memeriksa semua opsi," kata Parly kepada stasiun televisi RFI ketika ditanya apakah Prancis akan menuntut kompensasi dari Australia.
"Paris akan membuat segala kemungkinan untuk meminimalkan kerugian finansial setelah pelanggaran kontrak," tambahnya seperti dikutip dari Sputnik,Jumat (17/9/2021).
Sementara itu Sekretaris Jenderal Naval Group, Vincent Hurel mengatakan, kontraktor pertahanan itu "kecewa" dengan keputusan Australia yang membatalkan kontrak yang ditandatangani pada 2016 untuk 12 kapal selam diesel demi perjanjian dengan Inggris dan Amerika Serikat (AS) untuk kapal selam bertenaga nuklir dan bersenjata konvensional.
Hurel mengatakan bahwa sekitar 500 karyawan Naval Group terlibat dalam "program Australia," menambahkan dia tidak percaya mereka harus membayar tagihan untuk keputusan sepihak Australia, menunjukkan bahwa biaya itu seharusnya ditanggung oleh Canberra seperti dikutip dari Russia Today.
Australia sebelumnya memutuskan untuk meninggalkan kesepakatan dengan Prancis demi kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris di bawah aliansi AUKUS yang baru dibentuk. Aliansi ini diumumkan Rabu malam.
Lewat aliansi ini, pasokan kapal selam tenaga nuklir untuk angkatan laut Australia akan menjadi proyek besar pertama dalam aliansi.
Keputusan ini membuat Prancis meradang. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengecam keras penarikan Australia, mencapnya sebagai "tikaman dari belakang" dan pengkhianatan atas rasa saling percaya antar negara. (ian)
Australia Tak Terima Dituduh Prancis Menikam dari Belakang
Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison bersikeras sudah menyatakan “sangat jelas” kepada Prancis bahwa membatalkan kesepakatan kapal selam 2016 adalah suatu kemungkinan.
Morrison menolak klaim Paris bahwa Canberra tidak memperingatkan mereka sebelumnya tentang pembatalan kontrak kapal selam.
Berbicara kepada radio 5aa, Morrison menegaskan Presiden Prancis Emmanuel Macron sangat menyadari Canberra sedang mempertimbangkan opsi lain yang akan melayani “kepentingan nasional” Australia.
Perdana Menteri Australia mengklaim dia membuatnya “sangat jelas” pada akhir Juni saat makan malam dengan mitranya dari Prancis bahwa, “Ada kekhawatiran signifikan tentang kemampuan kapal selam konvensional untuk menghadapi lingkungan strategis baru.”
Canberra, Washington dan London mengumumkan pengiriman kapal selam bertenaga nuklir tetapi "bersenjata konvensional" sesuai pakta AUKUS pada konferensi pers pada Rabu (15/9/2021).
Pakta itu berarti Australia akan membuang kontrak 2016 untuk kapal selam diesel dari Naval Grup, Angkatan Laut Prancis.
Menurut ketiga sekutu tersebut, inisiatif tersebut didedikasikan untuk “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” langkah yang tampaknya melawan China dengan meningkatkan persenjataan Australia.
Pemimpin Australia, bagaimanapun, mengatakan dia telah memberi tahu Prancis sebelum pengumuman tersebut. Klaim Australia itu dibantah Paris.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian menggambarkan pembatalan perjanjian Canberra sebagai "tikaman dari belakang" yang merusak "hubungan kepercayaan dengan Australia" pada Kamis dalam wawancara dengan radio franceinfo.
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis mengungkapkan pada hari yang sama bahwa mencari kompensasi dari Australia untuk kesepakatan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Naval Group, Vincent Hurel, bersikeras bahwa Prancis tidak perlu membayar Canberra yang keluar dari perjanjian tersebut.
Perusahaannya memiliki sekitar 500 karyawan yang terlibat dalam “program Australia.”
Hanya segelintir negara yang saat ini mengoperasikan kapal selam nuklir, yang termasuk China, Prancis, India, Rusia, Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Enam kekuatan ini juga memiliki senjata nuklir.
Jika skema AUKUS mulai berlaku, Australia akan menjadi negara pertama yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir, tetapi bukan senjata nuklir. (sya)
RI Khawatirkan Bisa Picu Perlombaan Senjata
Pemerintah Indonesia mengaku khawatir akuisisi kapal selam nuklir oleh Australia bisa memicu perlombaan senjata di kawasan. Akuisisi kapal selam nuklir adalah bagian dari pakta pertahanan Australia, Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir.
"Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan.
Dalam pernyataanya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir.
"Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation," ujarnya, seperti dikutip Sindonews pada Jumat (17/9/2021).
"Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai," ujarnya.
Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Kawasan. (esn)
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mantan PM Australia Malcolm Turnbull, di atas kapal selam Australia selama kunjungan Macron ke Sydney pada tahun 2018. [Foto/The New York Times] ⚓️Prancis tampaknya masih menyimpan kemarahan atas pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk membantu Australia mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir. Sebagai ekspresi dari kemarahan tersebut, para pejabat Prancis di Washington membatalkan perayaan hubungan dengan AS.
Acara untuk memperingati "240 tahun Pertempuran Capes." yang akan berlangsung Jumat malam di kedutaan Prancis dan di atas kapal fregat Prancis di Baltimore, tidak akan dilakukan. Perwira tinggi angkatan laut Prancis, yang telah melakukan perjalanan ke Washington untuk acara merayakan bantuan angkatan laut mereka dalam pertempuran kemerdekaan Amerika pada tahun 1781, akan kembali ke Paris lebih awal.
Pembatalan itu merupakan cerminan langsung dari kemarahan yang dirasakan di antara para pejabat dan diplomat Prancis setelah kesepakatan yang diumumkan Biden di Gedung Putih pada hari Rabu dengan para pemimpin Australia dan Inggris secara virtual.
"Seorang pejabat Prancis di Washington mengatakan pemerintahan Biden telah membutakan Prancis dan menuduh pejabat tinggi Amerika menyembunyikan informasi tentang kesepakatan itu meskipun ada upaya berulang kali oleh diplomat Prancis, yang mencurigai ada sesuatu yang sedang dikerjakan, untuk mempelajari lebih lanjut. Seorang pejabat mengatakan pemerintah Prancis berusaha untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan tetapi ditolak," seperti dikutip dari The New York Times, Jumat (17/9/2021).
Pejabat yang menolak disebutkan namanya itu mengatakan tindakan Amerika merusak kepercayaan antara kedua sekutu dan memvalidasi keyakinan Presiden Emmanuel Macron dan pejabat tinggi Prancis lainnya bahwa Amerika tidak lagi menjadi mitra yang dapat diandalkan. Keyakinan yang telah muncul selama empat tahun Donald Trump menjabat.
Para pejabat Prancis mengatakan bahwa langkah Biden pada kesepakatan kapal selam, bersama dengan kurangnya konsultasi tentang penarikan dari Afghanistan, akan mempercepat langkah Prancis menuju kedaulatan Eropa yang tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat di masa depan.
Gala pada hari Jumat seharusnya menjadi perayaan aliansi AS-Prancis, dengan para diplomat, pelobi, jurnalis, dan lainnya diundang untuk berbaur bersama. Tetapi pejabat Prancis itu mengatakan bahwa akan "konyol" untuk melanjutkan acara tersebut setelah kesepakatan Biden, seolah-olah segala sesuatu di antara kedua negara itu bahagia.
Seorang pejabat AS mengakui bahwa pemerintah Amerika tidak memberi tahu Prancis tentang kesepakatan itu sebelum diumumkan karena mereka tahu mereka tidak akan menyukainya. Pejabat itu, yang meminta anonimitas karena dia tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang diskusi tersebut, mengatakan pemerintah Biden memutuskan bahwa terserah Australia untuk memberi tahu Prancis karena merekalah yang memiliki kontrak. Pejabat itu mengakui bahwa Prancis berhak untuk kesal dan bahwa keputusan itu kemungkinan akan memicu keinginan kemerdekaan pertahanan Prancis yang berkelanjutan untuk UE.
Tetapi pejabat senior pemerintah lainnya yang tidak berwenang untuk berbicara secara terbuka tentang diskusi diplomatik mengatakan bahwa para pembantu utama Biden telah berhubungan dengan rekan-rekan mereka di Prancis sebelum pengumuman untuk membahas pengaturan keamanan baru antara Australia dan Inggris.
“Seperti yang dikatakan presiden kemarin, kami bekerja sama erat dengan Prancis dalam prioritas bersama di Indo-Pasifik dan akan terus melakukannya,” kata pejabat itu dalam sebuah pernyataan yang tidak secara khusus menyebutkan kesepakatan kapal selam.
Prancis Tuntut Kompensasi ke Australia
Kapal Angkatan Laut Prancis "Suffren" di fasilitas Naval Group, Cherbourg, Prancis, 5 Juli 2019. [Foto/REUTERS/Benoit Tessier] ⚓️Prancis dapat menuntut kompensasi dari Australia atas penarikannya dari perjanjian kapal selam senilai USD 66 miliar dengan pembuat kapal France Naval Grup. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Prancis Florence.
"Kami sedang memeriksa semua opsi," kata Parly kepada stasiun televisi RFI ketika ditanya apakah Prancis akan menuntut kompensasi dari Australia.
"Paris akan membuat segala kemungkinan untuk meminimalkan kerugian finansial setelah pelanggaran kontrak," tambahnya seperti dikutip dari Sputnik,Jumat (17/9/2021).
Sementara itu Sekretaris Jenderal Naval Group, Vincent Hurel mengatakan, kontraktor pertahanan itu "kecewa" dengan keputusan Australia yang membatalkan kontrak yang ditandatangani pada 2016 untuk 12 kapal selam diesel demi perjanjian dengan Inggris dan Amerika Serikat (AS) untuk kapal selam bertenaga nuklir dan bersenjata konvensional.
Hurel mengatakan bahwa sekitar 500 karyawan Naval Group terlibat dalam "program Australia," menambahkan dia tidak percaya mereka harus membayar tagihan untuk keputusan sepihak Australia, menunjukkan bahwa biaya itu seharusnya ditanggung oleh Canberra seperti dikutip dari Russia Today.
Australia sebelumnya memutuskan untuk meninggalkan kesepakatan dengan Prancis demi kerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris di bawah aliansi AUKUS yang baru dibentuk. Aliansi ini diumumkan Rabu malam.
Lewat aliansi ini, pasokan kapal selam tenaga nuklir untuk angkatan laut Australia akan menjadi proyek besar pertama dalam aliansi.
Keputusan ini membuat Prancis meradang. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengecam keras penarikan Australia, mencapnya sebagai "tikaman dari belakang" dan pengkhianatan atas rasa saling percaya antar negara. (ian)
Australia Tak Terima Dituduh Prancis Menikam dari Belakang
Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison bersikeras sudah menyatakan “sangat jelas” kepada Prancis bahwa membatalkan kesepakatan kapal selam 2016 adalah suatu kemungkinan.
Morrison menolak klaim Paris bahwa Canberra tidak memperingatkan mereka sebelumnya tentang pembatalan kontrak kapal selam.
Berbicara kepada radio 5aa, Morrison menegaskan Presiden Prancis Emmanuel Macron sangat menyadari Canberra sedang mempertimbangkan opsi lain yang akan melayani “kepentingan nasional” Australia.
Perdana Menteri Australia mengklaim dia membuatnya “sangat jelas” pada akhir Juni saat makan malam dengan mitranya dari Prancis bahwa, “Ada kekhawatiran signifikan tentang kemampuan kapal selam konvensional untuk menghadapi lingkungan strategis baru.”
Canberra, Washington dan London mengumumkan pengiriman kapal selam bertenaga nuklir tetapi "bersenjata konvensional" sesuai pakta AUKUS pada konferensi pers pada Rabu (15/9/2021).
Pakta itu berarti Australia akan membuang kontrak 2016 untuk kapal selam diesel dari Naval Grup, Angkatan Laut Prancis.
Menurut ketiga sekutu tersebut, inisiatif tersebut didedikasikan untuk “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” langkah yang tampaknya melawan China dengan meningkatkan persenjataan Australia.
Pemimpin Australia, bagaimanapun, mengatakan dia telah memberi tahu Prancis sebelum pengumuman tersebut. Klaim Australia itu dibantah Paris.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian menggambarkan pembatalan perjanjian Canberra sebagai "tikaman dari belakang" yang merusak "hubungan kepercayaan dengan Australia" pada Kamis dalam wawancara dengan radio franceinfo.
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis mengungkapkan pada hari yang sama bahwa mencari kompensasi dari Australia untuk kesepakatan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Naval Group, Vincent Hurel, bersikeras bahwa Prancis tidak perlu membayar Canberra yang keluar dari perjanjian tersebut.
Perusahaannya memiliki sekitar 500 karyawan yang terlibat dalam “program Australia.”
Hanya segelintir negara yang saat ini mengoperasikan kapal selam nuklir, yang termasuk China, Prancis, India, Rusia, Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Enam kekuatan ini juga memiliki senjata nuklir.
Jika skema AUKUS mulai berlaku, Australia akan menjadi negara pertama yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir, tetapi bukan senjata nuklir. (sya)
RI Khawatirkan Bisa Picu Perlombaan Senjata
Pemerintah Indonesia mengaku khawatir akuisisi kapal selam nuklir oleh Australia bisa memicu perlombaan senjata di kawasan. Akuisisi kapal selam nuklir adalah bagian dari pakta pertahanan Australia, Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir.
"Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan.
Dalam pernyataanya, Kementerian Luar Negeri Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir.
"Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation," ujarnya, seperti dikutip Sindonews pada Jumat (17/9/2021).
"Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai," ujarnya.
Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Kawasan. (esn)
⚓️ Sindonews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.