⚓ Dan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023Kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan yang strategis karena diapit oleh dua samudera besar yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Keberadaan dua samudera utama ini menjadikan kawasan perairan Asia Tenggara sebagai salah satu jalur lalu lintas pelayaran internasional yang utama di dunia. Meskipun demikian, perkembangan geopolitik dan keamanan saat ini menunjukkan realitas baru bahwa kawasan Asia Tenggara sejatinya saat ini diapit oleh dua kekuatan maritim besar yang semakin hari berpotensi menciptakan ketidakstabilan kawasan.
Kekuatan Maritim Besar
Ilustrasi Armada kapal China (defense update)
Secara umum ada dua kekuatan maritim besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, yakni PLA STC dan USINDOPACOM. PLA STC (People's Liberation Army-Southern Theatre Command - Komando Terpadu Selatan Militer Tiongkok) adalah gelar pasukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mencakup wilayah daratan dan perairan di Laut Tiongkok Selatan. PLA STC dibentuk pada 2016 sebagai bagian dari upaya reorganisasi militer Tiongkok besar-besaran di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.
Selain wilayah selatan, PLA juga mendirikan empat komando terpadu untuk wilayah utara, timur, barat, dan tengah. Setiap komando terpadu terdiri dari kekuatan lima matra yaitu darat, laut, udara, satuan roket, dan satuan dukungan strategis yang dipersiapkan untuk operasi militer gabungan. Berbeda dengan komando terpadu lainnya, PLA STC memiliki dukungan kekuatan angkatan laut yang lebih besar melalui keberadaan armada laut selatan. Kekuatan armada laut selatan disokong oleh 18 unit kapal selam, 11 unit kapal perusak (destroyer) dan 18 unit kapal frigat. Selain itu, kekuatan laut PLA di wilayah selatan juga didukung oleh ratusan kapal patroli penjaga pantai dan kapal milisi maritim Tiongkok.
Sementara itu, kehadiran militer AS di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan dan Asia Tenggara direpresentasikan oleh U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) yang bermarkas di Hawai. Secara operasional, USINDOPACOM didukung oleh armada pasifik (USPACFLT) yang merupakan armada terbesar milik Angkatan Laut AS. Armada Pasifik AS memiliki sekitar 200 kapal perang/kapal selam dan ribuan pesawat tempur/angkut yang bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan AS di wilayah maritim Indo-Pasifik. Pengalaman tempur yang pernah dilakukan oleh Armada Pasifik meliputi Perang Dunia II, Perang Semenanjung Korea, Perang Vietnam, dan krisis selat Taiwan pada 1996.
Ditinjau dari komposisi kekuatan tempur, USINDOPACOM memang memiliki gelar kekuatan pasukan yang lebih unggul dibandingkan PLA STC. Tetapi, USINDOPACOM memiliki wilayah operasi yang lebih luas meliputi kawasan Indo-Pasifik jika dibandingkan dengan PLA STC yang fokus di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Meskipun demikian, kekuatan tempur USINDOPACOM secara rutin melakukan aktivitas latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara. Misalnya, Armada Pasifik AS melalui Armada Ketujuh Angkatan Laut AS mengadakan workshop SEACAT pada Agustus 2022 yang lalu bersama negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terkait keamanan maritim di Singapura. Khusus untuk Indonesia, TNI dan USINDOPACOM juga baru-baru ini mengadakan latihan operasi militer gabungan Garuda Shield 2022 selama 2 pekan yang melibatkan 4337 personel.
Provokasi dan Ketegangan
Ilustrasi Armada ketujuh AS (ist)
Kehadiran dua kekuatan maritim besar tersebut akhir-akhir ini menunjukkan aksi provokasi yang mengarah pada ketidakstabilan keamanan kawasan di Asia Tenggara. Contohnya, pada awal bulan juli 2022 yang lalu, PLA STC mengklaim telah mengusir kapal perusak USS Benfold milik armada ketujuh AS di wilayah kepulauan Paracel yang merupakan wilayah sengketa antar Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam.
Pihak Armada Ketujuh AS sendiri mengklaim bahwa USS Benfold beroperasi untuk memastikan bahwa prinsip Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) mengenai kebebasan navigasi (freedom of navigation) ditegakkan di kawasan tersebut. Sayangnya, AS sendiri adalah negara yang belum meratifikasi UNCLOS, meskipun mengklaim mendukung prinsip-prinsip UNCLOS. Bulan berikutnya, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, Armada Ketujuh AS menyiagakan empat kapal perang, termasuk kapal induk USS Reagan, di sekitar perairan timur Taiwan. Setelah Pelosi meninggalkan Taiwan, PLA STC merespons dengan mengadakan latihan militer skala besar di wilayah perairan yang mendekati Taiwan. Situasi panas di Laut Tiongkok Selatan kemudian berlanjut pada akhir Agustus 2022 ketika dua kapal perang AS melintasi Selat Taiwan dengan alasan kebebasan navigasi.
Insiden di atas menunjukkan bahwa kehadiran kekuatan maritim besar di kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan dapat mendorong peningkatan rasa tidak aman (insecurity) di antara negara-negara pantai, terutama negara-negara Asia Tenggara. Aksi saling provokasi antara RRT dan AS di perairan Laut Tiongkok Selatan dapat mendorong munculnya sebuah dilema keamanan bagi Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang memiliki klaim (claimant) teritorial atas perairan tersebut.
Jika provokasi antara kekuatan maritim besar terus bereskalasi, maka akan muncul dua konsekuensi logis bagi negara-negara Asia Tenggara. Pertama, semakin meningkatnya derajat ketidakpastian penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi. Kedua, gelar kekuatan (show of force) oleh AS dan Tiongkok akan mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk semakin meningkatkan kehadiran gelar kekuatan maritim masing-masing guna mengantisipasi konflik terbuka di Laut Tiongkok selatan. Kondisi ketidakpastian akan solusi damai dan peningkatan gelar kekuatan maritim di kawasan Asia Tenggara tersebut dapat memicu kerawanan dalam konteks keamanan regional yang diibaratkan sebagai sebuah ladang ranjau yang sangat rentan untuk dipicu oleh insiden kecil di lapangan.
Momentum Keketuaan di ASEAN
Ilustrasi KRI TNI AL
Pada 2023 nanti, Indonesia akan kembali mendapatkan mandat untuk menjalankan posisi keketuaan dalam ASEAN setelah lebih dari satu dekade. Dalam periode keketuaan di ASEAN pada 2011, Indonesia telah berhasil mendorong kesepakatan antara ASEAN dan RRT mengenai dokumen the Guidelines for the Implementation of the DOC (Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea) dalam Pertemuan tingkat Menteri ASEAN di Bali. Dokumen mengenai panduan implementasi DOC tersebutlah yang kemudian menjadi pintu masuk penyusunan CoC (Code of Conduct) sebagai landasan operasional kawasan maritim yang damai di Laut Tiongkok Selatan.
Sayangnya, tidak banyak kemajuan yang dicapai dalam negosiasi CoC hingga Agustus 2022. Kemungkinan besar, target untuk menyelesaikan CoC pada akhir 2022 akan sulit tercapai. Artinya, Indonesia harus mempersiapkan skenario negosiasi CoC lanjutan dalam keketuaannya di ASEAN tahun depan. Hal ini akan menjadi tantangan sekaligus kesempatan besar bagi Indonesia untuk sekali lagi menunjukkan kemampuan diplomasi Indonesia dan membangun kredibilitas peran sentral ASEAN bagi stabilitas kawasan di Asia Tenggara.
Tubagus Hasanuddin Anggota Komisi I DPR (mmu/mmu)
Kekuatan Maritim Besar
Ilustrasi Armada kapal China (defense update)Secara umum ada dua kekuatan maritim besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, yakni PLA STC dan USINDOPACOM. PLA STC (People's Liberation Army-Southern Theatre Command - Komando Terpadu Selatan Militer Tiongkok) adalah gelar pasukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mencakup wilayah daratan dan perairan di Laut Tiongkok Selatan. PLA STC dibentuk pada 2016 sebagai bagian dari upaya reorganisasi militer Tiongkok besar-besaran di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.
Selain wilayah selatan, PLA juga mendirikan empat komando terpadu untuk wilayah utara, timur, barat, dan tengah. Setiap komando terpadu terdiri dari kekuatan lima matra yaitu darat, laut, udara, satuan roket, dan satuan dukungan strategis yang dipersiapkan untuk operasi militer gabungan. Berbeda dengan komando terpadu lainnya, PLA STC memiliki dukungan kekuatan angkatan laut yang lebih besar melalui keberadaan armada laut selatan. Kekuatan armada laut selatan disokong oleh 18 unit kapal selam, 11 unit kapal perusak (destroyer) dan 18 unit kapal frigat. Selain itu, kekuatan laut PLA di wilayah selatan juga didukung oleh ratusan kapal patroli penjaga pantai dan kapal milisi maritim Tiongkok.
Sementara itu, kehadiran militer AS di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan dan Asia Tenggara direpresentasikan oleh U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) yang bermarkas di Hawai. Secara operasional, USINDOPACOM didukung oleh armada pasifik (USPACFLT) yang merupakan armada terbesar milik Angkatan Laut AS. Armada Pasifik AS memiliki sekitar 200 kapal perang/kapal selam dan ribuan pesawat tempur/angkut yang bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan AS di wilayah maritim Indo-Pasifik. Pengalaman tempur yang pernah dilakukan oleh Armada Pasifik meliputi Perang Dunia II, Perang Semenanjung Korea, Perang Vietnam, dan krisis selat Taiwan pada 1996.
Ditinjau dari komposisi kekuatan tempur, USINDOPACOM memang memiliki gelar kekuatan pasukan yang lebih unggul dibandingkan PLA STC. Tetapi, USINDOPACOM memiliki wilayah operasi yang lebih luas meliputi kawasan Indo-Pasifik jika dibandingkan dengan PLA STC yang fokus di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Meskipun demikian, kekuatan tempur USINDOPACOM secara rutin melakukan aktivitas latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara. Misalnya, Armada Pasifik AS melalui Armada Ketujuh Angkatan Laut AS mengadakan workshop SEACAT pada Agustus 2022 yang lalu bersama negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terkait keamanan maritim di Singapura. Khusus untuk Indonesia, TNI dan USINDOPACOM juga baru-baru ini mengadakan latihan operasi militer gabungan Garuda Shield 2022 selama 2 pekan yang melibatkan 4337 personel.
Provokasi dan Ketegangan
Ilustrasi Armada ketujuh AS (ist)Kehadiran dua kekuatan maritim besar tersebut akhir-akhir ini menunjukkan aksi provokasi yang mengarah pada ketidakstabilan keamanan kawasan di Asia Tenggara. Contohnya, pada awal bulan juli 2022 yang lalu, PLA STC mengklaim telah mengusir kapal perusak USS Benfold milik armada ketujuh AS di wilayah kepulauan Paracel yang merupakan wilayah sengketa antar Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam.
Pihak Armada Ketujuh AS sendiri mengklaim bahwa USS Benfold beroperasi untuk memastikan bahwa prinsip Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) mengenai kebebasan navigasi (freedom of navigation) ditegakkan di kawasan tersebut. Sayangnya, AS sendiri adalah negara yang belum meratifikasi UNCLOS, meskipun mengklaim mendukung prinsip-prinsip UNCLOS. Bulan berikutnya, ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, Armada Ketujuh AS menyiagakan empat kapal perang, termasuk kapal induk USS Reagan, di sekitar perairan timur Taiwan. Setelah Pelosi meninggalkan Taiwan, PLA STC merespons dengan mengadakan latihan militer skala besar di wilayah perairan yang mendekati Taiwan. Situasi panas di Laut Tiongkok Selatan kemudian berlanjut pada akhir Agustus 2022 ketika dua kapal perang AS melintasi Selat Taiwan dengan alasan kebebasan navigasi.
Insiden di atas menunjukkan bahwa kehadiran kekuatan maritim besar di kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan dapat mendorong peningkatan rasa tidak aman (insecurity) di antara negara-negara pantai, terutama negara-negara Asia Tenggara. Aksi saling provokasi antara RRT dan AS di perairan Laut Tiongkok Selatan dapat mendorong munculnya sebuah dilema keamanan bagi Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang memiliki klaim (claimant) teritorial atas perairan tersebut.
Jika provokasi antara kekuatan maritim besar terus bereskalasi, maka akan muncul dua konsekuensi logis bagi negara-negara Asia Tenggara. Pertama, semakin meningkatnya derajat ketidakpastian penyelesaian sengketa melalui jalur diplomasi. Kedua, gelar kekuatan (show of force) oleh AS dan Tiongkok akan mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk semakin meningkatkan kehadiran gelar kekuatan maritim masing-masing guna mengantisipasi konflik terbuka di Laut Tiongkok selatan. Kondisi ketidakpastian akan solusi damai dan peningkatan gelar kekuatan maritim di kawasan Asia Tenggara tersebut dapat memicu kerawanan dalam konteks keamanan regional yang diibaratkan sebagai sebuah ladang ranjau yang sangat rentan untuk dipicu oleh insiden kecil di lapangan.
Momentum Keketuaan di ASEAN
Ilustrasi KRI TNI ALPada 2023 nanti, Indonesia akan kembali mendapatkan mandat untuk menjalankan posisi keketuaan dalam ASEAN setelah lebih dari satu dekade. Dalam periode keketuaan di ASEAN pada 2011, Indonesia telah berhasil mendorong kesepakatan antara ASEAN dan RRT mengenai dokumen the Guidelines for the Implementation of the DOC (Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea) dalam Pertemuan tingkat Menteri ASEAN di Bali. Dokumen mengenai panduan implementasi DOC tersebutlah yang kemudian menjadi pintu masuk penyusunan CoC (Code of Conduct) sebagai landasan operasional kawasan maritim yang damai di Laut Tiongkok Selatan.
Sayangnya, tidak banyak kemajuan yang dicapai dalam negosiasi CoC hingga Agustus 2022. Kemungkinan besar, target untuk menyelesaikan CoC pada akhir 2022 akan sulit tercapai. Artinya, Indonesia harus mempersiapkan skenario negosiasi CoC lanjutan dalam keketuaannya di ASEAN tahun depan. Hal ini akan menjadi tantangan sekaligus kesempatan besar bagi Indonesia untuk sekali lagi menunjukkan kemampuan diplomasi Indonesia dan membangun kredibilitas peran sentral ASEAN bagi stabilitas kawasan di Asia Tenggara.
Tubagus Hasanuddin Anggota Komisi I DPR (mmu/mmu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.