Sabtu, 29 Januari 2022

Membangun Otot TNI AL

"Insya Allah dalam waktu yang bisa kelihatan bahwa TNI akan menjadi sangat kuat di Asia Tenggara, Angkatan Laut kita akan kembali jaya di samudera."Formasi tabir KRI TNI AL [TNI AL]

Sekilas, pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Kamis (27/1) biasa-biasa saja. Apalagi dalam kapasitas sebagai menteri pertahanan yang memang harus menyampaikan apa yang telah dan akan dilakukan untuk membangun kekuatan Indonesia, dalam hal ini alutsista TNI.

Di lingkup Asia Tenggara (Asean) TNI secara tradisional juga menempati posisi nomor satu atau terkuat. Posisi ini diteguhkan situs Global Fire Power 2022 yang diterbitkan pertengahan Januari ini. Pun di level global, kekuatan TNI bahkan naik peringkat, menjadi nomor 15. Posisinya mengungguli Jerman, Australia dan Israel. Postur TNI AL tentu menjadi variabel signifkan dalam pembentukan kekuatan TNI.

Lantas apa yang perlu digarisbawahi? Ada dua kalimat yang perlu mendapat perhatian, yakni ‘TNI akan menjadi sangat kuat di Asia Tenggara’ dan ‘Angkatan Laut kita akan kembali jaya di samudera’. Penggalan pertama menunjukkan penekanan TNI akan jauh lebih kuat dari kapasitas saat ini vis- a-vis negara ASEAN, sedangkan penggalan kedua mengingatkan memori tentang era kejayaan TNI AL di era 60-an. Saat itu TNI AL menjelma sebagai paling terkuat di bumi bagian selatan.

Bila dibanding dengan menteri pertahanan sebelumnya, apa yang disampaikan Prabowo mengandung tensi lebih, yakni komitmen sekaligus optimisme untuk menghadirkan postur TNI, khususnya TNI AL, yang jauh lebih berotot. Pesan tegas seperti inilah yang telah ditunggu masyarakat, terutama TNI AL.

Dalam momen yang sama, Prabowo bahkan membeberkan target yang akan dicapai dalam waktu dua tahun ke depan, yakni Indonesia bakal memiliki 50 kapal perang siap tempur. Belum jelas apakah hal dimaksud merujuk pada pembekalan terhadap kapal yang sudah ada hingga siap tempur, atau pembelian baru. Namun dia memastikan anggaran yang disebut terbesar sepanjang sejarah perjalanan Indonesia itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Berdasar data, termasuk yang digunakan Global Fire Power dalam memberikan penilaian, secara kuantitas kapal perang yang dimiliki TNI terbilang banyak. Secara keseluruhan jumlahnya mencapai 296 buah, terdiri atas kapal fregat sebanyak 7 unit, kapal korvet (24), kapal selam (4), kapal patroli (181), mine warfare (11).

Namun, bila diukur secara kualitas yang melibatkan sejumlah variabel seperti kecangguhan sistem rudal, sistem manajemen tempur, sistem pertahana udara, dan lainnya, tentu akan menimbulkan tanda tanya karena faktanya mayoritas kapal perang yang dimiliki TNI AL berusia tua.

Pembangunan kekuatan alutsista tentu harus mempertimbangkan perkembangan tekhnologi. Belum lagi ancaman kian meningkat, termasuk menghadapi agresivitas China di Indo Fasifik. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono telah menegaskan, bagi Indonesia memiliki kapal-kapal dengan teknologi modern bukan hanya kebutuhan tetapi sebuah keniscayaan, sebab ancaman yang harus dihadapi semakin kompleks.

Prabowo memahami betul dinamika lingkungan yang berkembang dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Karena itu, kebijakan yang diambil sejak diamanahi sebagai menteri pertahanan tampak ambisius. Lihatlah bagaimana dia memborong enam kapal FREMM dari galangan Fincantieri Italia plus dua kapal bekas, Kelas Maestrale. Indonesia juga sudah teken kontrak untuk pembangunan dua kapal fregat dari Inggris, Arrowhead 140, yang bakal dibangun di PT PAL. Tidak hanya itu, negeri ini juga ancang-ancang mengakusisi kapal seram baru, dan membeli Fregat Mogami Kelas dari Jepang.

Pemenuhan kapal perang juga semakin banyak melibatkan galangan kapal dalam negeri. Teranyar pemerintah telah meresmikan KRI Golok-688 buatan PT Lindungi Industri Invest. Saat ini Indonesia juga sudah memulai pembangunan kapan Offshore Patrol Vessel (OPV) di galangan kapal dalam negeri, PT Daya Radar Utama (DRU), yang bekerja sama dengan perusahaan alutsista ternama dunia, Haveksan Turki dan Thales Belanda. Bukan hanya itu, PT PAL juga tengah meneruskan kontrak kapal cepat rudal (KCR) yang dilengkapi dengan sistem manajemen tempur atau CMS canggih dari Terma Denmark.

Alutsista memang sangat mahal. Misalnya, untuk pembelian 6 FREMM dari Italia, pemerintah harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp 72 triliun. Dana yang dibutuhkan sudah pasti akan berlipat ganda untuk kebutuhan pembelian dan pembangunan fregat lain, kapal selam, atau kapal perang yang ditarget mencapai 50 unit. Tentu pembayaran tidak sekaligus, tapi menggunakan skema long term. Namun, dana itu tidak berarti bila dibandingkan dengan kedaulatan yang harus dipertahankan. Si vis pacem para bellum, jika Indonesia ingin damai maka harus bersiap perang. Kekuatan TNI AL menjadi kunci untuk mewujudkan harapan tersebut. (ynt)
 

  🔅
sindonews  

TNI AD Tingkatkan Kerja Sama Militer dengan Ceko

 Kasad terima kunjungan Dubes Ceko Pandur II TNI AD [CZDefence]

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Ceko, Y.M. Jaroslav Dolecek, bertempat di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Kamis, (27/1/2022).

Kedatangan Y.M. Jaroslav Dolecek yang didampingi Asisten Kedubes Ceko Mrs. Jana Horcickova di Mabesad disambut hangat oleh Kasad beserta para Asisten Kasad, diawali dengan menerima jajar kehormatan. Demikian informasi dari Dispen TNI dan Dispenad.

Adapun tujuan dari kunjungan Duta Besar Republik Ceko ke Mabesad yaitu dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral di bidang militer antara kedua negara, seperti dalam hal Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan Peralatan serta kegiatan latihan bersama antara Angkatan Darat Republik Ceko dengan TNI AD.

Selain menyambut baik tujuan kedatangan Duta Besar Republik Ceko tersebut, Kasad berharap ada kerja sama lain yang bisa dilaksanakan oleh kedua negara seperti dalam bidang Pendidikan yaitu pertukaran Taruna dan Perwira, maupun bidang penelitian dan pengembangan lainnya.

Atas harapan dan keinginan Kasad tersebut, Duta Besar Republik Ceko langsung merespons dengan sangat antusias dan meminta agar Staf terkait dapat merencanakan program pendidikan yang cocok dilaksanakan oleh kedua negara.

  ♞
Industry  

Jumat, 28 Januari 2022

Pangkoarmada II Kerjasama Bilateral Dengan Korsel Terkait Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal Selam

Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr(Han) menghadiri meeting Invitation Ore Program, dalam rangka kunjungan Minister of Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Republic Of Korea (ROK) beserta Delegasi, bertempat di kantor DSME PT. PAL Indonesia di Surabaya, pada Kamis (27/1).

Pada pertemuan tersebut membahas seputar kerja sama industri pertahanan terkait program pertahanan pengadaan alutsista ,dan khususnya lagi pengadaan dan pemeliharaan Kapal Selam Indonesia.

Dalam sambutannya Pangkoarmada II menyampaikan bahwa Operation Readines Enhancement (ORE) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi teknis kapal selam kelas nagapasa sehingga dapat beroperasi secara optimal.

Dengan adanya kelanjutan dari ORE program ini, diharapkan dapat dilaksanakan analisis kerusakan-kerusakan yang terjadi di kapal selam kelas Nagapasa secara menyeluruh, sehingga dapat menghasilkan solusi dari permasalahan-permasalahan pokok yang terjadi pada kapal selam itu sendiri,” jelas Laksda Iwan.

Selanjutnya, Laksda Iwan mendampingi DAPA Rok Mr. Kang Eun-Ho meninjau Galangan Kapal Selam di PT. PAL Indonesia beserta para delegasi, serta mengecek peralatan teknologi yang berada dalam galangan. Diakhir penghujung acara Mr. Kang Eun Ho memberikan cenderamata kepada Pangkoarmada II.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kaharuddin Djenod Direktur PT. PAL Indonesia,Aslog Pangkoarmada II, Dansatsel Koarmada II, Komandan KRI Nagapasa-403, Komandan KRI Ardadedali-404, Komandan KRI Alugoro-405, Pasharmat Satsel, serta Delegasi Korea.

  ⚓️ PW  

[Video] Menhan Prabowo Kunjungi PT GMF AeroAsia

 Liputan Kompas TVMenteri Pertahanan Prabowo Subianto lakukan kunjungan kerja ke PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia TBk di Tangerang, Banten pada Rabu (26/1).

Prabowo menegaskan dukungannya terhadap pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk perawatan pesawat dan alutsista.

Pemaksimalan sumber daya yang ada di dalam negeri ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian nasional dalam pemeliharaan dan perawatan alutsista.

"Yang bisa dikerjakan di dalam negeri harus dikerjakan di dalam negeri," kata Menhan Prabowo dalam keterangannya dikutip Jumat (28/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meninjau progress modernisasi kokpit dan penggantian center wing box untuk pesawat C130H milik TNI AU oleh GMF AeroAsia.
 


  Youtube  

Indonesia Bahas Kapal Selam HDW Class 209, 214 Dengan TKMS

 Untuk kebutuhan Angkatan Lautkapal selam 209 [ist] ⚓️

Indonesia kembali mengadakan pembicaraan dengan Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) untuk varian terbaru dari tipe kapal selam ini.

Pejabat dari Angkatan Laut Indonesia dan Kementerian Pertahanan telah mengadakan pertemuan lagi dengan pembuat kapal Jerman Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS).

Kali ini membahas tentang kapal selam HDW Class 209/1400 mod untuk kebutuhan peperangan bawah laut Jakarta. Pertemuan itu diadakan secara virtual pada 12 Januari, ungkap sumber yang turut dalam diskusi kepada Janes.

Hal-hal yang dibahas antara lain profil misi HDW Class 209/1400mod dan apakah dapat melakukan misi yang dibutuhkan TNI AL termasuk peperangan kapal selam konvensional, dan operasi lainnya seperti pengumpulan intelijen dan penyusupan pasukan khusus.

HDW Class 209/1400mod adalah versi terbaru dari 209 keluarga kapal selam bertenaga diesel TKMS. Kapal ini memiliki panjang keseluruhan 62 m, diameter lambung bertekanan 6,2 m, dan bobotnya sekitar 1.450 ton saat muncul ke permukaan. Kapal ini dilengkapi dengan delapan tabung senjata dan dapat menampung 30 awak.

Dalam pertemuan itu juga dibahas kembali keluarga TKMS 214 class yang dapat dilengkapi dengan sistem air-independent propulsion (AIP).

Ini adalah pertemuan resmi kedua yang diketahui diadakan antara pejabat pertahanan Indonesia dan TKMS. Seperti yang dilaporkan oleh Janes pada Maret 2021, delegasi TKMS berada di Jakarta bulan itu untuk memberi pengarahan kepada para perencana pertahanan Indonesia tentang penawaran 214 class.

  ⚓️
Jane's  

Kamis, 27 Januari 2022

TNI AL Bakal Punya 50 Kapal Perang

⚓️ Menjadi yang terkuat di Asia Tenggara Ilustrasi KRI TNI AL [TNI AL]

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan, pemerintah Indonesia saat ini sangat fokus membangun kekuatan militer Indonesia, termasuk kekuatan kapal-kapal perang TNI AL.

Bahkan, dia mengklaim, Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran untuk militer yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebagai informasi, untuk tahun anggaran 2022 Kementerian Pertahanan memang mendapat anggaran terbesar di antara kementerian atau lembaga lainnya, yaitu mencapai Rp 133,9 triliun.

"Presiden Joko Widodo telah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran yang terbesar, mungkin dalam 40 tahun, bahkan mungkin sepanjang Republik Indonesia kalau dikaji lebih teliti," papar dia di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selaku bendahara negara dikatakannya juga telah membantu memperkuat militer Indonesia. Meskipun, setiap pembahasan ini menurutnya terjadi perdebatan yang alot dengan Sri, namun dinilianya itu adalah hal yang wajar.

"Memang kita harus akui menteri keuangan kita sangat prudent, sangat hati-hati, jadi memang kadang-kadang perjuangan keuangan cukup alot tapi saya kira itu tugas mereka. Kalau mereka tidak alot mungkin manajemen keuangan kita tidak seperti sekarang," ucap Prabowo.

Dengan dukungan tersebut, dia memastikan Kementerian Pertahanan telah mendapat lampu hijau untuk menjadikan militer Indonesia menjadi yang terkuat di Asia Tenggara. Khususnya untuk memperkuat armada kapal laut tempur dengan pengadaan pada 24 bulan ke depan sehingga total armada bisa mencapai 50 kapal perang siap tempur.

"InsyaAllah dalam waktu yang bisa kelihatan bahwa TNI akan menjadi sangat terkuat di Asia Tenggara. Angkatan Laut kita akan kembali jaya di samudra. Saya telah laporkan ke presiden, ke kabinet, bahwa dalam 24 bulan kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur," ungkap Prabowo.

Meski demikian, dia mengakui, saat ini juga ada kapal-kapal yang sudah tidak layak operasional. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono pada kesempatan yang sama menyampaikan ada 22 kapal perang tipe pendarat yang sudah tidak layak operasi.

"Jadi memang banyak yang sekarang sudah susah, tidak bisa diperbaiki, ya kita laporkan apa adanya. Daripada kita pelihara yang tidak bisa kita rawat, tapi yang bisa kita rawat akan kita operasionalkan," tutur Menhan.

  22 Kapal Perang Sudah Tidak Layak Beroperasi 
LST Bituni class [TNI AL]

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengungkapkan, saat ini terdapat 22 kapal perang yang sudah tidak layak beroperasi. Karenanya, mereka mengajukan untuk dihapus dari daftar barang milik negara (BMN).

Dari 22 kapal tersebut, TNI AL saat ini telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR untuk melelang dua kapal perang jenis pendarat, yaitu Kapal Eks KRI Teluk Mandar-514 dan Kapal KRI Teluk Penyu-513. Proses lelang akan dilakukan Kementerian Keuangan.

"Dua kapal ini memang benar-benar sudah tidak laik dan sudah kita istirahatkan sejak empat tahun yang lalu sehingga menunggu hasil administrasi kapal-kapal tersebut, baru keluar persetujuannya," kata dia di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Kamis, 27 Januari 2022.

Selain dua kapal ini, Yudo menegaskan, pada dasarnya ada satu kapal lagi yang diajukan untuk dihapuskan berbarengan dengan dua kapal tersebut. Satu kapal ini adalah KRI Teluk Sampit 515 yang tinggal menunggu persetujuan DPR.

"Dari badan kapal kondisinya memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dioperasikan dan saat ini pada kapal yang bersamaan juga telah tenggelam karena memang sudah tidak ada perawatan," ungkap Yudo.

Ketika kapal ini ingin dilakukan penghapusan, Yudo mengungkapkan bahwa seluruh personil yang mengoperasikan sudah ditarik. Dengan demikian tidak ada lagi pengerjaan perawatan pada kapal-kapal tersebut.

"Sehingga apabila ini prosesnya lama kapal tersebut akan tenggelam dan ini sudah ada tiga kapal dari 22 kapal yang kita ajukan penghapusan ada 3 kapal yang sudah tenggelam. Bahwa di TNI AL sekarang ini ada 22 KRI yang diajukan untuk penghapusan," paparnya.

Adapun lokasi dari kapal-kapal yang sudah tidak layak operasi itu, di antaranya, kata Yudo ada di dermaga Surabaya, Manado hingga Belawan, Medan. Kapal tak layak operasi ini menurutnya mengganggu operasional kapal perang lainnya.

"Dengan dermaga yang terbatas digunakan untuk kapal-kapal yang siap operasional sehingga terganggu dengan adanya kapal-kapal ini, sehingga kami sangat memohon untuk kapal-kapal yang sudah diajukan ini segera diputuskan," paparnya.

Yudo memastikan, penghapusan kapal-kapal ini tidak akan mengganggu tugas dan fungsi TNI secara keseluruhan, sebab kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal tempur. Di sisi lain, kapal-kapal ini juga telah memiliki pengganti yang siap digunakan, sehingga lebih baik cepat dilelang agar yang tidak beroperasional bisa memberikan pemasukkan ke kas negara.

"Dari kapal-kapal jenis LST yang saat ini dihapus sudah ada penggantinya LST yang dibangun sejak 5 tahun lalu. Jumlahnya ada 9 kapal yang memang ada 3 yang belum jadi di PT DLU Lampung yang nantinya sebagai pengganti kapal-kapal ini," tegasnya.

 ⚓️ 
Tempo  

[RIP] Prajurit TNI Gugur saat Baku Tembak di Papua Jadi 3 Orang

1 KritisIlustrasi

Prajurit TNI yang meninggal dunia dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Kamis (27/1/2022), kembali bertambah satu orang. Dengan demikian, total anggota TNI yang gugur menjadi tiga personel.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga mengatakan, selain meninggal dunia, satu personel dilaporkan kritis. "Akibat penyerangan brutal KKB terhadap Pos Satgas Kodim YR 408/Sbh mengakibatkan personel TNI berjumlah tiga personel Satgas Kodim YR 408/Sbh meninggal dunia dan satu personel dalam kondisi kritis," kata Erlangga, Kamis (27/1/2022).

Penyerangan terhadap dua personel itu dilakukan KKB ketika Satgas selesai mengevakuasi Pratu Baraza yang sebelumya telah tewas. Kedua personel yang dimaksud atas nama Pratu Saeful dan Pratu Rahman. Akibat terkena tembakan, keduanya lantas diberangkatkan ke Puskesmas Illaga guna mendapatkan perawawatan intensif. Namun sayangnya, nyawa dari Pratu Rahman tidak bisa tertolong.

"Dua personel atas nama Pratu Rahman dan Pratu Saeful terkena tembakan kemudian dievakuasi ke Puskesmas Illaga. Setibanya di Puskesmas, korban Pratu Rahman dinyatakan meninggal dunia oleh dokter puskesmas," katanya.

Sebelumya diberitakan, kontak tembak antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan Satgas TNI kembali terjadi. Kali ini di Bukit Tepuk Kampung Jenggernok, Distrik Gome Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1/2022). Akibatnya, dua orang prajurit TNI gugur terkena tembakan KKB teroris. Keduanya bertugas di Batalyon Infanteri Raider 408/Suhbrastha (Yonif Raider 408/Suhbrastha). (abd)

  💂 sindonews  

[RIP] Kontak Tembak dengan KKB di Puncak Papua

KKB Serang Pos TNI Puncak Papua[istimewa]

Teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menyerang pos TNI di Bukit Tepuk Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Insiden itu berlanjut hingga terjadi kontak tembak dan menyebabkan dua prajurit TNI gugur.

"Penyerangan pos TNI itu terjadi pagi subuh tadi sekitar pukul 05.00 Wit hingga berlanjut terjadi kontak tembak. Sampai saat ini masih terjadi kontak tembak di lokasi tersebut. Akibat dari kejadian ini, 2 orang personel dari Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH terkena tembakan," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga kepada wartawan di Jayapura, Kamis (27/1/2022).

Aqsha menjelaskan, seorang prajurit meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan satu orang lagi sempat mendapat penanganan, namun tak tertolong.

"Dari dua prajurit TNI yang tertembak, satu orang meninggal dunia di tempat atas nama Serda Rizal. Sedangkan Pratu Baraza, yang terkena tembakan di bagian perut, setelah mendapat penanganan di Puskesmas Ilaga Kabupaten Puncak, namun tidak tertolong sehingga meninggal dunia," jelas Aqsha.

Kedua korban sudah dievakuasi ke puskesmas terdekat. Namun aksi baku tembak antara anggota TNI dan KKB masih terus berlanjut.

"Kondisi terakhir di lokasi tersebut saat ini masih terjadi kontak tembak dan tidak ada korban dari masyarakat di sekitar lokasi. Kami mohon doanya, semoga aparat TNI yang sedang bertugas diberikan keselamatan untuk melaksanakan tugas melindungi masyarakat dan pengabdian kepada NKRI," ujar Aqsha.
(knv/knv

 1 Prajurit Gugur-1 Terluka

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang pos TNI di Kabupaten Puncak, Papua. Satu prajurit gugur dan satu lainnya mengalami luka setelah terkena tembakan senjata api.

"Dari dua prajurit TNI yang tertembak, satu orang meninggal dunia di tempat atas nama Serda Rizal. Sedangkan Pratu Baraza yang terkena tembakan di bagian perut," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga kepada wartawan di Jayapura, Kamis (27/1/2022).

KKB Papua menyerang pos TNI yang terletak di Bukit Tepuk Kampung Jenggernok, Distrik Gome, sekitar pukul 05.00 WIT tadi. Penyerangan tersebut lantas berujung kontak tembak.

"Penyerangan Pos TNI itu terjadi pagi subuh tadi sekitar pukul 05.00 WIT hingga berlanjut terjadi kontak tembak. Sampai saat ini masih terjadi kontak tembak di lokasi tersebut," kata Kolonel Aqsha.

Dua prajurit yang terkena tembakan diketahui merupakan Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH dan telah dievakuasi ke Puskesmas terdekat. Aqsha mengatakan kontak tembak di lokasi masih berlanjut hingga kini.

"Kondisi terakhir di lokasi tersebut saat ini masih terjadi kontak tembak dan tidak ada korban dari masyarakat di sekitar lokasi. Kami mohon doanya," katanya. (hmw/mud)

  💂 detik  

TNI AU Jelaskan Awal Mula Nama Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat

 Logo Korpaskhas

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah nama pasukan elite TNI Angkatan Udara (AU) Korps Pasukan Khas (Paskhas) menjadi Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat). TNI AU menjelaskan awal mula Paskhas berganti nama menjadi Kopasgat.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma Indan Gilang Buldansyah menjelaskan pergantian nama itu bermula pada 2018 silam. Saat itu, dilakukan rapat validasi organisasi TNI AU dengan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

"Pada 9 Februari 2018, dilaksanakan rapat validasi organisasi TNI AU oleh Dewan Pembentukan Organisasi TNI AU (Deporau) yang dipimpin oleh Kasau dengan agenda membahas organisasi Koopsau 3 dan Koopsudnas. Rekomendasi rapat menyetujui pembentukan Koopsau 3, sementara Koopsudnas akan dibahas pada rapat berikutnya," ujar Indan dalam keterangannya, Rabu (26/1/2022).

Indan menjelaskan, KSAU yang menjabat saat itu memantik saran untuk mengubah nama Paskhas. KSAU menyarankan agar Paskhas berganti nama menjadi Kopasgat atau Komando Pasukan Gerak Cepat.

"Pada agenda rapat Koopsudnas, dibahas penarikan Kohanudnas ke dalam TNI AU menjadi Kotamops dan Kotamabin TNI AU, dan merubah nomenklatur Kohanudnas menjadi Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas)," tuturnya.

"Dalam proses rapat tersebut, muncul saran dari Kasau untuk merubah nomenklatur Korpaskhas (Korps Pasukan Khas), menjadi Kopasgat (Komando Pasukan Gerak Cepat)," sambung Indan.

Kemudian, pada tahun 2019, Panglima TNI menerbitkan Peraturan Panglima (Perpang) TNI tentang struktur organisasi tugas dan jabatan TNI AU untuk merespons Perpres Nomor 66 Tahun 2019.

"Seiring terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang organisasi tugas dan jabatan di lingkungan TNI, terbitlah Perpang TNI Nomor 37 Tahun 2019 tentang struktur organisasi tugas dan jabatan TNI AU. Kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Perpang TNI Nomor 43 Tahun 2019 tentang struktur organisasi tugas di jajaran TNI AU," jelasnya.

Indan mengungkapkan perubahan nomenklatur tersebut tertuang dalam Perpang TNI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi Tugas Kopasgat. Setelah itu, muncul perubahan mengenai fungsi organisasi Kopasgat.

"Seiring perubahan nomenklatur, juga diiringi dengan beberapa perubahan yang terkait dengan fungsi organisasi Kopasgat, yaitu yang menyangkut fungsi organik satuan dan fungsi pembinaan kemampuan teknis," kata Indan.

Sementara itu, Indan mengungkapkan pergantian nama dari Paskhas menjadi Kopasgat turut memunculkan satu tambahan jabatan. Jabatan yang dimaksud ialah Irkopasgat, atau setara jabatan bintang satu.

"Selain itu juga ada tambahan jabatan bintang satu yaitu Irkopasgat," imbuhnya.

  Paskhas Ganti Nama Jadi Kopasgat 

Diberitakan sebelumnya, Paskhas kini berganti nama. Pasukan elite TNI AU) ini kini berubah nama menjadi Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat).

Dilihat detikcom, Rabu (26/1), hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/66/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI. SK tersebut diterbitkan pada Jumat (21/1).

Pada SK Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu, ada daftar nama dan jabatan 328 perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan AU yang terkena rotasi jabatan.

Pada urutan ke-260, tertulis nama Marsda Eris Widodo Yuliastono, yang dirotasi dari jabatan awal Dankorpaskhas menjadi Dankopasgat. Terdapat keterangan selanjutnya rotasi ini bersifat validasi organisasi.

  💂 detik  

RI Tak Kuasai Ruang Udara Natuna Sepenuhnya

 Infografis, 5 Poin Kesepakatan FIR antara RI-Singapura [CNN] ✈️

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan Indonesia mengambil alih kendali ruang udara (FIR) di Kepulauan Riau, termasuk Natuna, yang selama ini dikelola Singapura saat bertemu Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Bintan, Selasa (25/1).

"Selama penandatanganan FIR (ruang kendali udara) maka ruang lingkup FIR Jakarta akan melingkupi seluruh teritorial Indonesia terutama Natuna dan Riau," ujar Jokowi dalam konferensi pers daring di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (25/1).

Pemerintah menganggap kesepakatan itu sebagai pencapaian signifikan bagi Indonesia. Sebab, Indonesia telah membujuk Singapura untuk memberikan kendali ruang udara di kawasan itu sejak medio 1990-an.

Namun, ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menganggap tidak ada pencapaian signifikan bagi Indonesia dalam kesepakatan FIR dengan Singapura kemarin.

Sebab, berdasarkan pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Indonesia masih memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu di Kepulauan Riau pada ketinggian 0-37.000 kaki kepada otoritas penerbangan Singapura.

Di sisi lain, Indonesia hanya mengendalikan ruang udara mulai 37.000 kaki ke atas di kawasan tersebut. Sementara itu, sebagian besar penerbangan komersial beroperasi 31.000 hingga 38.000 kaki.

"Bila merujuk pada siaran pers Kemenkomarves dan berbagai pemberitaan di Singapura sepertinya kendali FIR belum berada di Indonesia. Pertama, Siaran Pers Kemenko Marves menyebutkan di ketinggian 0-37,000 kaki di wilayah tertentu dari Indonesia akan didelegasikan ke otoritas penerbangan Singapura," kata Hikmahanto melalui pernyataan kepada CNNIndonesia.com pada Selasa (25/1).

"Ini yang oleh media Singapura disebut hal yang memungkinkan bagi Bandara Changi untuk tumbuh secara komersial dan menjamin keselamatan penerbangan," paparnya menambahkan.

Dalam rilisnya, Kemenkomarves menuturkan ada lima elemen penting dari kesepakatan penyesuaian batas FIR RI-Singapura.

Pertama, penyesuaian batas FIR Jakarta yang melingkupi seluruh wilayah teritorial Indonesia, sehingga perairan sekitar Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya masuk dalam FIR Singapura menjadi bagian dari FIR Jakarta.

Kedua, Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia yang selaras dengan batas-batas laut teritorial.

Indonesia juga akan memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan pada area tertentu di ketinggian 0-37.000 kaki kepada otoritas penerbangan Singapura. Di area tertentu tersebut, ketinggian 37.000 kaki ke atas tetap dikontrol Indonesia.

Ketiga, Singapura juga menyepakati pembentukan kerangka kerja sama sipil dan militer terkait Manajemen Lalu Lintas Penerbangan (Civil Military Coordination in ATC/CMAC). Tujuannya, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

Keempat, Singapura juga berkewajiban menyetorkan kutipan biaya jasa pelayanan penerbangan kepada pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura ke Indonesia. Pendelegasian PJP ini juga akan diawasi dan dievaluasi secara ketat oleh Kementerian Perhubungan.

Kelima, Indonesia juga berhak untuk melakukan evaluasi operasional atas pemberian pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Singapura. Hal tersebut dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO).

Sementara itu, berdasarkan keterangan pemerintah Singapura, kesepakatan penyesuaian FIR ini akan berlaku selama 25 tahun ke depan dan bisa diperpanjang dengan persetujuan kedua negara.

"Apakah 25 tahun tidak terlalu lama? Lalu tidakkah perpanjangan waktu berarti tidak memberi kepastian? Memang konsep FIR bertujuan untuk keselamatan penerbangan, namun pada kenyataannya Bandara Changi dapat mencetak keuntungan besar bila FIR diatas Kepulauan Riau masih dikendalikan oleh Singapura," kata Hikmahanto.

  Singapura Masih Diuntungkan 

Dilansir Channel News Asia, Singapura berulang kali menegaskan isu FIR bukan lah masalah kedaulatan, tetapi keselamatan dan efisiensi lalu lintas penerbangan komersial.

Menteri Transportasi Singapura, S Iswaran, mengatakan perjanjian FIR terbaru dengan Indonesia tetap bisa memberi ruang Bandara Internasional Changi untuk tumbuh dan berkembang. Iswaran menuturkan perjanjian FIR dengan Indonesia saling menguntungkan dan akan memenuhi kebutuhan Bandara Changi dan bandara Indonesia saat ini dan di masa depan.

"Ini akan memastikan pertumbuhan penerbangan sipil yang aman dan efisien di kawasan ini," ucap Iswaran dalam unggahannya di Facebook.

"Saya menantikan ratifikasi dan implementasi perjanjian, yang akan memungkinkan Singapura dan Indonesia untuk bekerja lebih erat lagi untuk menegakkan keselamatan dan efisiensi penerbangan sipil internasional."

Sementara itu, Hikmahanto memaparkan FIR atas ruang udara suatu negara memang bisa saja dikelola oleh negara lain. Hanya saja bila dikelola oleh negara lain dianggap menunjukkan ketidakmampuan negara tesebut dalam pengelolaan FIR yang tunduk pada kedaulatannya.

"Bagi Indonesia muncul sejumlah pertanyaan atas Perjanjian Penyesuaian FIR, antara lain, apakah hingga saat ini Indonesia belum dapat mengelola FIR diatas Kepulauan Riau?" ucap Hikmahanto.

"Lalu menjadi pertanyaan dimanakah kehormatan (dignity) Indonesia sebagai negara besar bila tidak mampu mengelola FIR diatas wilayah kedaulatannya dan menjamin keselamatan penerbangan berbagai pesawat udara. Apakah Indonesia rela bila Changi terus berkembang secara komersial karena FIR diatas Kepulauan Riau dipegang oleh Singapura dan tidak Soekarno Hatta?" ujarnya menambahkan.

FIR Kepulauan Riau memang berada di bawah kendali Singapura sejak Maret 1946. Negara-kota itu menguasai sekitar 100 mil atau sekitar 160 kilometer laut wilayah udara Indonesia.

Keputusan itu diambil melalui International Civil Organization, karena Jakarta saat itu belum memiliki kompetensi dari berbagai aspek di usianya yang baru menginjak satu tahun merdeka.

Salah satu implementasi penguasaan FIR oleh Singapura adalah saat penerbang TNI AU harus mengantongi izin dari menara kendali penerbangan Bandara Internasional Changi untuk bisa lepas-landas atau mendarat hingga menentukan rute, bahkan ketinggian dan kecepatan.

Ruang udara di Batam dan Natuna adalah bagian dari FIR Blok A. Selain itu, terdapat pula Blok B dan C yang berada di atas perairan Natuna.

Sektor A mencakup wilayah udara di atas 8 kilometer sepanjang Batam dan Singapura. Sektor B mencakup kawasan udara di atas Tanjung Pinang dan Karimun.

Sementara itu, sektor C yang berada di wilayah udara Natuna dibagi menjadi dua, Singapura mengendalikan di atas 24.500 kaki, dan Malaysia di bawah 24.500 kaki. (rds/sur)
 

 
CNN  

Mahasiswa STTAL Buat Drone Pengintai Bertenaga Surya

 Bisa Terbang Hingga 12 Jam 
https://img.okezone.com/content/2022/01/21/65/2535699/mahasiswa-sttal-buat-drone-pengintai-bertenaga-surya-bisa-terbang-hingga-12-jam-zTJ1PICDtq.jpg[antara]

M
ahasiswa sekolah tinggi teknik angkatan laut atau STTAL Surabaya berinovasi membuat pesawat tak berawak (drone) pengintai yang menggunakan solar cell atau bertenaga sinar matahari. Kelebihannya menggunakan solar cell ini, pesawat bisa terbang dengan durasi hampir 12 jam.

Drone karya tiga prajurit TNI AL dan mahasiswa diploma tiga teknik elektronika STTAL Surabaya ini dirancang sebagai pesawat pengintai musuh. Pesawat ini dilengkapi kamera serta dikendalikan melalui pengontrol jarak jauh (remote).

Pesawat ini diklaim bisa terbang selama 12 jam dengan menggunakan cahaya mahatari.

Setelah melihat hasil karya canggih mahasiswa STTAL Surabaya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono terpukau dan tertarik untuk dikembangkan karena inovasi mahasiswa sangat bagus dan inovatif.

Hasil karya inovatif para mahasiswa tersebut dibangun sebagai tugas akhir syarat kelulusan di STTAL Surabaya.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tni Yudo Margono telah menginstruksikan Komandan STTAL untuk mendata produk-produk tersebut untuk selanjutnya didaftarkan ke HAKI, hak kekayaan intelektual. Ke depannya drone ini diharapkan bisa diproduksi dan digunakan sebagai alutsista Republik Indonesia. (dka)

  Drone Dua Median 

https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2022/01/13/61e01bf42f73e-viva-militer-ksal-tinjau-drone-dua-media-buatan-siswa-sttal_1265_711.jpgKSAL tinjau Drone Dua Media Buatan Siswa STTAL [Vivanews]

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Matra Angkatan Laut itu juga mengapresiasi beberapa produk hasil karya penelitian dosen dan mahasiswa STTAL yang masuk dalam katagori first artikel sebagai produk unggulan.

Produk unggulan yang membuat KSAL takjub diantaranya adalah drone dua media yang bisa terbang di udara dan menyelam di air, hybrid drone dengan sumber energi solar cell untuk pengintaian, riddingbouy bersistem kendali untuk penyelamatan korban jatuh di laut, rancang bangun cone eksplosive sebagai senjata tempur dasar laut dengan sistem firing device berbasis mikro controller arduino dan LORA, serta alat ukur pasang surut sensor pressure dengan modul pengiriman nirkabel jarak jauh.

"Dalam rangka pengembangan lebih lanjut dan produksi massal dari prototipe produk penelitian tersebut akan disinergikan dengan satuan terkait selaku user dan ditindaklanjuti oleh Dislitbangal guna mendukung perkuatan dan kemandirian alutsista TNI AL. Sinergitas tersebut sangat diperlukan untuk menghasilkan produk pengembangan yang lebih berkualitas dan berdayaguna bagi TNI AL," ujarnya.

  ★ Okezone | Vivanews  

[Global] China Berikan Bantuan Militer Kepada Filipina

Senilai 20,5 juta USD Eartmover buatan China [DND]L

China memberikan bantuan militer senilai 20,5 juta dolar AS (USD) kepada Filipina di tengah sengketa kendali atas bagian-bagian Laut China Selatan.

Gelombang pertama bantuan peralatan militer senilai 12 juta USD telah tiba di Manila pada 16 Januari lalu.

Bantuan tersebut berupa peralatan berat seperti peralatan penyelamatan dan pertolongan, sistem drone, detektor, kendaraan penjernih air, ambulans, truk pemadam kebakaran, sinar-X mesin, robot EOD, pakaian penjinak bom, kendaraan pengangkut, dan peralatan teknik seperti backhoe, dumptruck, forklift, dan earthmover.

Direktur Juru Bicara Departemen Pertahanan Nasional (DND) dan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) Arsenio R. Andolong mengatakan, bantuan secara resmi akan diserahkan dalam sebuah upacara di bulan depan.

Sementara itu, bantuan kedua senilai 8,5 juta USD akan menyusul diserahkan di kemudian hari. Bantuan peralatan militer ini diberikan oleh China kepada Filipina untuk membantu penanggulangan bencana alam. -Poetra-

  ♞
Airspace Review