Pejabat Barat mengungkap Mayor Jenderal Andrei Kolesnikov tewas di tangan pasukan Ukraina. Kolesnikov menjadi jenderal Rusia ketiga yang tewas dalam pertemuan. Ilustrasi. (REUTERS/MAKSIM LEVIN)
Seorang jenderal Rusia dikabarkan tewas di tangan pasukan Ukraina. Mayor Jenderal Andrei Kolesnikov menjadi jenderal Rusia ketiga yang meninggal dalam pertempuran.
Berdasarkan situs Kementerian Pertahanan Rusia, Kolesnikov merupakan komandan Distrik Militer Timur Rusia.
Dilansir CNN, Sabtu (12/3), seorang pejabat pertahanan barat mengingatkan hanya tiga perwira staf umum Rusia yang terbunuh selama seluruh konflik Suriah. Ia memperkirakan Rusia akan mempertahankan total 20 jenderal di Ukraina saat ini.
Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu memberi penghormatan kepada kekuatan perlawanan Ukraina, khususnya di sekitar Kyiv dan Mykolaiv, di mana upaya Rusia untuk mengepung kota-kota telah gagal.
Informasi tewasnya Kolesnikov juga diunggah oleh akun Twitter militer Ukraina @ArmedForcesUkr.
"Penjajah Rusia terus kehilangan perwira mereka dalam perang melawan Ukraina. Tentara berhasil melenyapkan Mayor Jenderal Andriy Kolesnikov, Komandan Distrik Militer Timur," tulis akun tersebut.
Pada Kamis lalu, CNN melaporkan Mayjen Rusia Andrey Sukhovetsky juga tewas saat berperang di Ukraina berdasarkan pernyataan dari Pemerintah Kota Novorossiysk di Rusia pada 3 Maret.
Dalam pernyataan itu, pemerintah mengatakan Sukhovetsky - wakil komandan Angkatan Darat Gabungan ke-41 Angkatan Darat Rusia - meninggal pada 28 Februari saat melakukan misi tempur selama operasi khusus di Ukraina.
Sukhovetsky sebelumnya bertugas di militer Rusia selama operasi di wilayah Kaukasus Utara dan Suriah, kata pernyataan itu.
Kemudian, Selasa lalu, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan seorang jenderal Rusia, Mayor Jenderal Vitaly Gerasimov, tewas dalam pertempuran di dekat Kharkiv.
Kementerian Pertahanan Rusia belum memberikan berkomentar. (cnn/sfr)
♖ CNN
Alasan Kenapa Indonesia Perlu Beli Jet Tempur 
Pesawat Tempur Rafale milik Angkatan Udara Prancis di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. [Dokumentasi : KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG] ☆
Rencana pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dan F-15ID dari Amerika Serikat oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menuai perdebatan di kalangan masyarakat, manakala pembelian sejumlah pesawat tempur tersebut dinilai sebagai suatu pemborosan anggaran di tengah kondisi Indonesia, yang saat ini sedang mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, padahal keperluan pembelian jet tempur tambahan untuk Indonesia penting karena adanya beberapa faktor.
Pertama, kesiapan operasional rendah, menurut data dari Military Balance 2022 yang dirilis oleh International Institute for Strategic Studies (IISS), Angkatan Udara Indonesia memiliki kapabilitas operasional pesawat hanya mencapai 45%, dari total 108 pesawat yang dioperasikan saat ini. Angka ini mengkhawatirkan, karena kapabilitas operasional pesawat saat ini tidak menyentuh bahkan 50%. Rendahnya angka kesiapan ini juga didukung karena adanya kekosongan armada sejak tidak lagi diterbangkannya pesawat F-5 Tiger II pada tahun 2016, setelah 7 tahun berlalu, pesawat pengganti dari armada F-5 Tiger II pun sampai saat ini belum bisa didatangkan ke Indonesia. Terlebih, banyak Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) pada matra Udara yang sudah mulai memasuki usia yang tidak lagi muda, sehingga selayaknya segera diganti dengan yang lebih baru untuk mendukung operasional satuan dalam menjalankan tugas.
Menyusul terjadinya perang di antara Rusia-Ukraina, dan penjatuhan sanksi-sanksi berat terhadap Rusia, maka terdapat kemungkinan terhambatnya proses perbaikan dan perawatan pesawat Sukhoi 27/30 yang masih diterbangkan oleh Indonesia saat ini. Apabila hambatan tersebut benar terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, artinya akan semakin menambah daftar pesawat yang ada pada Inventaris Indonesia untuk tidak dapat diterbangkan, dan angka kesiapan operasional pesawat akhirnya kembali menurun.
Kedua, Indonesia memiliki wilayah udara yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total mencapai 5.455.675 km2, berkaca dari wilayah udara yang sedemikian luas, maka diperlukan lebih banyak pesawat-pesawat berkualitas dengan teknologi terkini untuk melindungi keseluruhan luas wilayah kedaulatan Indonesia di sektor udara. Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 49 jet tempur, jumlah ini jauh lebih sedikit daripada kebanyakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai perbandingan, menurut data dari IISS Military Balance 2022, Singapura saat ini memiliki sekitar 100 jet tempur dan Australia memiliki 68 jet tempur, Malaysia dan Filipina meskipun jet tempurnya tidak sebanyak Indonesia, namun ke duanya tergabung dalam sebuah aliansi pertahanan, di mana Filipina beraliansi dengan Amerika Serikat dan Malaysia merupakan negara anggota aliansi Five Power Defence Arrangements (FPDA).
Idealnya negara dengan luas seperti Indonesia perlu setidaknya memiliki lebih dari 80 jet tempur yang terbagi di lebih dari 10 Skuadron Udara. Jet tempur yang dioperasikan pun selayaknya memiliki kualitas serta spesifikasi yang baik, didukung dengan teknologi termuktahir atau generasi terbaru serta dalam kondisi prima untuk dapat melaksanakan berbagai operasi sesuai perannya, sehingga dapat dengan sigap merespon setiap ancaman udara yang ada di bagian wilayah udara manapun hingga beberapa dekade ke depan.
Ketiga, hadirnya faktor ancaman fisik melalui pengerahan kekuatan militer dari negara lain menjadi satu hal yang tidak bisa lagi dikesampingkan. Adanya konflik Rusia-Ukraina menjadi sebuah bukti dan peringatan untuk Indonesia. Mengingat pada posisi strategisnya saat ini, Indonesia dikepung oleh berbagai macam aliansi militer seperti FPDA yang beranggotakan Inggris, Singapura, Malaysia, Singapura dan Selandia Baru serta aliansi trilateral antara Amerika Serikat, Australia serta Inggris dalam AUKUS.
Faktor ancaman lain adalah China, dengan keinginannya untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan (LCS) melalui Nine Dash Line (9DL) nya dan merebut kembali Taiwan dengan kekuatan militer maka pergerakan China adalah suatu hal yang patut diwaspadai. Sebab, apabila terjadi konflik di wilayah Laut China Selatan maka Indonesia akan terkena dampak langsung dari konflik di LCS, dikarenakan posisinya yang sangat dekat dengan wilayah tersebut. Lebih jauh, China berulang kali melakukan protes terhadap penambangan minyak dan gas yang dilakukan oleh Indonesia di Blok Tuna, Laut Natuna Utara.
Kapal Penjaga Pantai China dan Angkatan Laut China seringkali ikut andil dalam ‘melindungi’ nelayan-nelayan China yang kerap melakukan aktifitas illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, China berusaha untuk terus mempertahankan eksistensinya di wilayah ZEE negara-negara di Asia Tenggara yang terlibat pada sengketa perbatasan di LCS, yang juga mencangkup wilayah ZEE Indonesia. Tindakan China jelas merupakan ancaman bagi kedaulatan negara, yang semestinya mendapat respon keras dari Indonesia, sayangnya hal tersebut tidak akan bisa terwujud apabila Indonesia tidak dibekali kekuatan yang cukup.
Keempat, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan modernisasi alutsista pada sektor Udara dan Laut, hal ini dikarenakan oleh semakin berkembangnya teknologi yang memungkinan penembakan sebuah peluru kendali atau misil balistik dari wilayah yang jauh dari luar wilayah teritorial Indonesia. Penguatan kekuatan udara dan laut menjadi penting, selain berfungsi sebagai deteksi dini, alutsista-alutsista seperti pesawat tempur, kapal selam dan kapal perang permukaan yang lebih besar dan memiliki daya jelajah lebih jauh daripada kendaraan perang darat akan sangat membantu bagi Indonesia dalam merespon dan mengeliminasi bentuk ancaman yang letaknya jauh tersebut.
Membenahi postur pertahanan TNI menjadi hal krusial saat ini, selain Indonesia sudah terlampau lama tidak dapat melakukan modernisasi alutsista karena berbagai tantangan finansial dan embargo militer, proses pengadaan alutsista dengan teknologi kompleks seperti pesawat tempur tidak memakan waktu yang sebentar, bahkan bisa bertahun-tahun sampai pesawat-pesawat tempur tersebut benar-benar tiba dan bisa dioperasikan di Indonesia. Memang saat ini Indonesia dan bahkan dunia sedang berusaha bangkit dari pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada perekonomian negara.
Permasalahannya, tidak ada yang dapat memastikan secara tepat kapan pandemi ini berakhir, sementara bentuk ancaman kedaulatan negara terus berkembang dan berevolusi, meski di tengah pandemi sekalipun, kenyataan lainnya adalah kondisi memprihatinkan dari kesiapan operasional pesawat-pesawat yang dimiliki oleh Angkatan Udara Indonesia saat ini, perlu mendapatkan perhatian serius.
Desain inovasi MLRS Pindad ★
Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) Pindad menampilkan desain inovasi kendaraan MLRS (Multiple Launch Rocket System).
Kendaraan MLRS hasil desain Pindad direncanakan akan diproduksi kedepan bila nantinya di setujui kelaikannya oleh Kemhan.
Dari desainnya, bisa ditebak nantinya kendaraan ini akan menggunakan beberapa jenis roket dengan kaliber yang berbeda.
Bila melihat desain dari gambar, nantinya kendaraan ini akan mengusung roket Rhan kaliber besar, bila mengikuti proyek LAPAN, bisa jadi akan mengusung kaliber 450 mm.
Semoga desain kendaraan ini cepat direlasikan dan diharapkan dapat mengusung salah satu rudal hasil penelitian lokal kedepan.
Berikut ilustrasi kreasi Pindad :
♞ Pengadaannya Sampai dengan 2024
Badak FSV Pindad ☆
Alat Utama Sistem Senjata atau Alutsista TNI AD yang diharapkan datang kembali adalah APC Anoa 6x6 buatan Pindad yang didanai oleh Pinjaman Dalam Negeri.
Program tersebut tercantum dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) 2021 yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan kontraknya telah ditandangani beberapa bulan silam.
Sebagai produsen alutsista APC Anoa 6x6, PT Pindad akan memasok sejumlah kendaraan tempur lapis baja itu ke TNI AD.
Kontrak tersebut akan semakin memperpanjang terbukanya lini produksi kendaraan yang desainnya mengacu pada Renault VAB buatan Prancis itu.
PT Pindad juga sudah mendapatkan kontrak untuk memasok alutsista kendaraan tempur Badak 6x6 yang dilengkapi kanon 90 mm dari pemerintah. Kontrak itu akan menambah populasi alutsista Badak 6x6 di lingkungan TNI Angkatan Darat setelah Januari 2022 lalu BUMN ini menyerahkan tujuh Badak 6x6 ke TNI Angkatan Darat melalui Kementerian Pertahanan.
Seperti diketahui, Badak 6x6 mempunyai fungsi sebagai Fire Support Vehicle (FSV) untuk mendukung pergerakan satuan-satuan TNI Angkatan Darat di medan operasi.
Dioperasikan oleh satuan kavaleri, Badak 6x6 mengadopsi turret CSE 90 buatan John Cockerill Defence.
Berikut video diposkan Sobat militer :
♞ Youtube
⚓ Dari Koarmada II
Dua KRI Koarmada II [Koarmada II] ⚓
Dua unsur KRI dari jajaran Satkor (Satuan Kapal Eskorta) Koarmada II, yakni KRI Fatahillah-361 dan KRI Hasan Basri-382, dengan kekuatan penuh siap mengamankan Perairan Lembeh di Sulawesi Utara.
Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari Latihan Manuver Lapangan yang melibatkan KRI dan pesawat udara yang sedang melaksanakan operasi di daerah yang sama.
Dalam latihan yang digelar Rabu (9/3/2022) di perairan Lembeh tersebut, unsur yang terlibat antara lain KRI Fatahillah-361 yang berada di Bawah Kendali Operasi Guskamla II, dan KRI Hasan Basri-382 di bawah Kendali Operasi Guspurla Koarmada II, kemudian KAL Patola dari Satuan Kapal Patroli Lantamal VIII Manado, serta Pesud U-6216.
Kegiatan Latihan Manuver ini juga dimanfaatkan oleh Taruna AAL Tingkat IV untuk menambah bekal ilmu. Para Taruna AAL saat ini tengah melaksanakan kegiatan Lattek (Latihan dan Praktek) Magang dan on board di unsur-unsur KRI Koarmada II yang berada di daerah operasi.
Sementara itu latihan diawali dengan perencanaan dan kordinasi yang terjalin antara keempat unsur dalam satu daerah operasi.
Dilanjutkan beberapa serial latihan yang dilaksanakan oleh 2 KRI, 1 KAL dan 1 Pesud Patmar tersebut, yang terdiri dari Communication exercise, Leaving Harbour, Mine Field Transit, Air Defence Exercise, Air Joining Procedure, Semaphorex, Flaghoist, RAS Approach, Tactical Manuvering dan Photo Exercise.
Pelaksanaan latihan mendapat perhatian besar dariKomandan Guskamla Koarmada II, Laksamana Pertama TNI I G. P. Alit Jaya, yang meninjau langsung kegiatan tersebut dari Kapal Markas Guskamla II yakni KRI Fatahillah-361.
Latihan ini merupakan wujud implementasi dari instruksi Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, agar senantiasa menjaga serta meningkatkan profesionalitas sebagai Prajurit Matra Laut dalam menghadapi tantangan dan ancaman di daerah operasi yang komprehensif.
Sehingga siap sewaktu-waktu bila di butuhkan, hal ini pun selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yakni terkait pembinaan SDM TNI AL yang unggul, serta penyelarasan doktrin, operasi latihan dan sistem pelatihan yang fleksibel dan adaptiv terhadap dinamika situasi terkini.
Pesanan Filipina 
Kedatangan helikopter T129B [MaxDefense] ★
Dua unit helikopter T129 dari enam yang dipesan produksi Turki tiba dan diterima Aigkatan Udara Filipina (PAF).
PAF mengatakan dalam sebuah pernyataan 9 Maret di halaman Facebook-nya bahwa dua unit itu tiba di Pangkalan Udara Clark di Kota Mabalacat, Pampanga, dengan menumpang dua pesawat angkut Airbus A400M Angkatan Udara Turki.
Letnan Kolonel Maynard Mariano, juru bicara PAF, mengatakan kepada Kantor Berita Filipina (PNA) bahwa salah satu pesawat A400M membawa dua helikopter, sedangkan yang kedua membawa peralatan logistik dan pendukung untuk dua platform.
Ia mengatakan kepada Janes bahwa PAF berharap untuk segera meresmikan helikopter ATAK secepatnya.
“T-129 harus menjalani prosedur penerimaan wajib, ini akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan sistem dan penerbangan uji. Paling tidak butuh waktu dua minggu untuk menyelesaikannya, tetapi kami belum dapat menentukan waktu dan tanggal yang tepat untuk upacara penerimaan,” katanya.
★ Garuda Militer
Kapal Perang Pengangkut Tank yang Diresmikan KSAL
KRI Teluk Palu 523 [istimewa] ☆
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan KRI Jenis Angkut Tank 6 KRI Teluk Palu-523 di Galangan kapal PT. Daya Radar Utama (DRU) Lampung, Rabu (9/3/2022).
Alutsista ini akan bergabung dengan jajaran kapal perang di jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) TNI AL. Yudo mengatakan, pembangunan kekuatan dengan langkah modernisasi alutsista dan teknologinya menjadi salah satu program prioritas TNI AL. Sebab hal itu sebagai upaya menghindari ketergantungan terhadap negara lain.
Menurut Yudo, teknologi alutsista memang bukan hal yang mudah untuk dikuasai sehingga diperlukan komitmen, tekad dan usaha yang tidak pernah berhenti dari semua pihak, termasuk pelaku industri yang harus terus meningkatkan kemampuan agar memenuhi tuntutan kebutuhan.
“Saya yakin kehadiran KRI Teluk Palu-523 dalam jajaran alutsista TNI AL akan meningkatkan daya gempur, kepercayaan diri, dan performa dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI AL ke depan," ujar Yudo.
Kapal KRI Teluk Palu-523 memiliki daya tampung 360 prajurit, 115 personel Anak Buah Kapal (ABK), dan 6 kru helikopter. Kapal ini memiliki panjang 120 meter, lebar 18 meter, draft 3 meter (full load) dengan bobot 4.508 ton.
Kapal tersebut juga memiliki kecepatan maksimum 16 knots, kecepatan jelajah 14,8 knots dan kecepatan ekonomis 13,6 knots serta dilengkapi persenjataan 2xMer 40 mm dan 2x Mer 12,7 mm sebagai pertahanannya.
Selain acara delivery dan peresmian kapal tersebut, dilaksanakan pula pengukuhan Letkol Laut (P) Siswandony yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 48 Tahun 2002 sebagai Komandan KRI Teluk Palu-523 yang pertama. (cip)
Panggilan telepon Presiden AS Joe Biden ditolak pemimpin Saudi dan UEA. (AFP/BRENDAN SMIALOWSKI) ★
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS), dan pemimpin Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan, dilaporkan menolak panggilan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, saat perang terus berlanjut di Ukraina, Selasa (8/3).
"Ada beberapa harapan dari panggilan telepon, tapi itu tidak terjadi," kata salah satu pejabat Amerika Serikat kepada Wall Street Journal yang dikutip The Guardian.
Pejabat itu kemudian berkata, "Itu bagian dari menyalakan keran (minyak Saudi)."
Sebelumnya, pada 9 Februari, Biden sempat berbicara dengan ayah MbS, Raja Salman.
Namun, pekan lalu ditengah gejolak yang masih membara di Ukraina, MbS dan Sheikh Mohammed bin Zayed menerima panggilan telepon dari Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Menurut keterangan sejumlah pejabat, hubungan Washington dengan dua negara Teluk itu regang lantaran kurangnya dukungan pemerintahan Biden menyoal konflik di Yaman. Selain itu, hubungan diplomatik ketiga negara itu semakin pelik karena negosiasi yang tak kunjung selesai soal menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran.
Pejabat Saudi juga disebut mencari impunitas untuk MbS, yang telah menerima banyak tuntutan dari Amerika Serikat. Hal itu, salah satunya, insiden pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 lalu.
Gedung Putih sejauh ini menyoroti negara seperti Iran, Arab Saudi dan Venezuela untuk membicarakan peningkatan produksi minyak di tengah krisis Ukraina.
Biden menyatakan larangan impor minyak Rusia, eskalasi besar dan sejumlah sanksi akan menyebabkan lonjakan harga minyak bagi warga Amerika.
Sementara itu, awal Februari lalu, pejabat Saudi menolak seruan untuk memompa lebih banyak minyak.
Menurut laporan Huffington Post, mereka mengatakan akan tetap berpegang pada perjanjian produksi yang sudah disepakati Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Salah satu anggota aliansi ini yakni Rusia.
Pelarangan impor minyak dari Rusia membuat harga minyak mencapai US$ 130 atau sekitar Rp 1,8 juta per barel. Angka ini mencapai level tertinggi selama 14 tahun.
Hingga kini, Ukraina masih berada dalam gempuran Rusia usai mereka memutuskan invasi ke Eks Uni Soviet itu pada 24 Februari lalu.
Negosiasi sempat terjadi namun tak menuai hasil yang signifikan. Pertemuan terakhir pada Rabu (9/3), Rusia sepakat gencatan senjata sementara di lima kota untuk membuka ruang bagi warga sipil di evakuasi.
Lima kota itu di antaranya, Kiev, Chernihiv, sumy, Kharkiv dan Mariupol.
Ledakan dan pertempuran pun terus terjadi hingga sekarang. Menurut data sementara pemerintah Ukraina korban tewas imbas invasi mencapai 2.000, sementara menurut PBB tercatat 474 warga sipil tewas. (isa/bac)
Perawatan jet tempur Sukhoi milik TNI AU bakal terganggu jika perang Rusia-Ukraina tak lekas usai (Joko Sulistyo) ☆
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan ada dampak buruk bagi TNI AU jika perang Rusia-Ukraina terjadi dalam waktu yang lama.
Dampak buruk yang dimaksud berkenaan dengan perawatan alutsista pesawat jenis Sukhoi Su 27. Diketahui, Indonesia punya kerja sama dengan Belarusia dalam Maintenance Repair and Overhaul (MRO).
"Dampak konflik bisa diminimalisir kalau misalnya Belarusia tidak terlibat atau tidak terkena imbas sanksi barat. Indonesia kan punya kerja sama pertahanan dengan Belarusia terkait MRO Sukhoi," kata Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (9/3).
Jika perang segera usai, Indonesia tidak akan terkena dampak buruk. Namun, menurut Fahmi, Indonesia tetap harus mempersiapkan kemungkinan terburuk.
Ia menyarankan agar meminimalkan misi dan peran alutsista seperti Sukhoi Su 27 dalam operasi udara TNI. Namun itu pun berpotensi menimbulkan masalah baru.
"Tapi masalahnya pengurangan itu juga akan berpotensi meningkatkan beban operasi skadron lain," katanya.
Fahmi mengatakan Indonesia perlu lebih aktif dalam menyikapi perang antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya itu penting karena banyak hal yang akan terdampak bagi Indonesia jika perang berlangsung lebih lama.
"Karena kita ada kepentingan ekonomi, perdagangan. Tapi peran itu enggak bisa sendirian, kolaborasi (dengan negara lain) biar bisa didengar," katanya.
Pesawat sukhoi TS 2701 baru saja mendarat setelah menjalani perawatan berat selama 2 tahun [Lembaga KERIS]
Terpisah, Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis mengatakan perang yang terjadi juga berpotensi membuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Rusia akan sangat terbatas.
"Yaitu hanya dalam upaya perawatan jet SU 27/30 yang kita miliki," katanya.
Berbeda dengan Fahmi, menurut Beni, sikap yang ditunjukkan Presiden Jokowi maupun Menlu Retno Marsudi dalam merespons konflik Rusia-Ukraina sudah tepat. Pasalnya, posisi Indonesia tidak cukup kuat dalam menekan atau menjadi mediator agar Rusia menghentikan tindakannya.
"Artinya pemerintah sudah berbuat sesuai kapasitasnya yaitu hanya melakukan kecaman atas agresi Rusia ini dan tidak bisa lebih dari itu apalagi melakukan embargo ekonomi ke Rusia," katanya.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo mengklaim konflik Rusia-Ukraina tidak akan begitu mempengaruhi pemeliharaan alutsista Indonesia.
Sebab, ujar dia, TNI AU sudah sejak lama mempersiapkan suku cadang guna perawatan jangka panjang.
"Jadi beberapa suku cadang sudah kita beli dari beberapa waktu lalu. Untuk ke depan kita sama-sama mencermati keadaan," kata Fadjar beberapa waktu lalu.
⚓ Kapal KCR 60 keenam produksi PAL Indonesia
KRI Panah 626 [PAL] ⚓
Dari website resmi PAL Indonesia, di publikasikan kapal keenam KCR 60 M.
Kapal dengan panjang 60 meter ini diberitakan diberi nama KRI Panah 626.
Baru baru ini PT PAL telah memasang senjata utama, Main Gun 57Mk3 naval gun system pada Kapal Cepat Rudal (KCR) kapal ke-6 telah dilaksanakan dengan lancar.
Kapal KCR merupakan state of the art PT PAL Indonesia, dimana keseluruhan proses rancang bangun dilakukan oleh PT PAL Indonesia.
Kapal tersebut dibangun secara lengkap baik platform hingga sistem sensor dan senjata.
Sebelumnya PT PAL Indonesia juga telah melakukan launching ceremony KCR kapal ke-5 pada Desember 2021 lalu.
Proyek pembangunan kapal KCR 60 meter merupakan salah satu bukti kapabilitas PT PAL Indonesia dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan matra laut dalam negeri, untuk memperkuat serta memodernisasi kebutuhan alutsista di jajaran TNI Angkatan Laut.
KCR 60 meter batch ketiga ini juga mempunyai keunggulan ketahanan di laut selama lima hari, mempunyai jarak jelajah 2400 nautical mile (NM) pada kecepatan 20 knot serta mampu mengangkut 55 orang.
Untuk menambah daya gempur dan kehandalannya, KCR 60 meter ini akan dipasang sensor dan weapon and command (Sewaco).
Antara lain, SSM Exocet MM40 B3 MBDA France, Auxiliary 20 mm Gun Shipborn E Serbia, Surveillanc E Radar Terma Scanter 4603 Denmark, EO tracking c-fire United Kingdom, Decoy & ESM [FFBNW], Data Link National D L Indonesia, CMS Terma C-FLEX Denmark, dan Main Gun 57 Bofors MK3 Sweden.
🔅 Garuda Militer
Kemenhan sempat berencana membeli Sukhoi Su-35 buatan Rusia. (Foto: AFP/JOHANNES EISELE)
Rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia yang dilontarkan sejak 2017 tak menemui titik terang. Ancaman sanksi Amerika Serikat diduga jadi penghambat.
Menteri Pertahanan saat itu, Ryamizard Ryacudu, menyebut pembelian Sukhoi dilakukan dengan skema imbal beli dengan Rusia yang diklaim sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Pada pasal 43 ayat 5 huruf e UU tersebut dijelaskan, setiap pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri wajib disertakan imbal beli, kandungan lokal dan/atau ofset minimal 85 persen.
"Ini baru pertama kali kami merasakan UU itu, sebelumnya belum terlaksana. Pelaksanaannya G to G langsung, tidak ada perantara macam-macam. Imbal dagang 50 persen, ofset 35 persen, jadi total 85 persen. Ini juga membantu ekspor ke luar, jadi ada nilai tambah," kata Ryamizard di Gedung Kementerian Pertahanan, Agustus 2017 silam.
Dalam perjalanannya, pesawat tempur itu tak kunjung datang. Pada 2019, Rusia sempat mengatakan sejumlah negara tak menyukai rencana Indonesia membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35.
Wakil Duta Besar Rusia di Jakarta Oleg V Kopylov tak menyebut negara yang dimaksud. Ia hanya menuturkan beberapa negara itu bahkan mencoba mengancam agar Indonesia tak jadi membeli pesawat perang buatan Negeri Beruang Merah tersebut.
"Indonesia tetap berkeinginan untuk melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi meski beberapa negara mencoba mengancam Indonesia. Tapi Indonesia tak merasa terancam, ini sangat bagus," kata Kopylov dalam jumpa pers di kantornya, Desember 2019.
Media asing melaporkan Indonesia berpotensi batal membeli pesawat tempur itu karena ancaman sanksi dari Amerika Serikat.
Rumor pembatalan ini muncul setelah seorang pejabat Indonesia yang tak ingin disebutkan namanya menuturkan pihak AS telah menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa kena sanksi jika terus melanjutkan kontrak dengan Rusia.
Dikutip dari Bloomberg, pejabat yang mengetahui kontrak pembelian jet itu mengatakan bahwa sejumlah koleganya sudah berulang kali mempertanyakan alasan pelarangan pembelian jet Rusia dalam beberapa pertemuan dengan Menteri Pertahanan Negeri AS dan sejumlah pejabat lainnya.
Pejabat itu memaparkan bahwa pejabat AS dengan gampangnya hanya menjawab bahwa itu adalah kebijakan Negeri Paman Sam.
Infografis Perbandingan Dassault Rafale dengan Sukhoi SU-35. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)
Amerika memang memiliki undang-undang yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara lain, terutama negara mitra, jika kedapatan menjalin transaksi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan musuh AS.
Undang-undang itu dikenal dengan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). UU itu berlaku bagi Rusia dan beberapa negara lain yang juga dianggap AS ancaman seperti China.
Namun, Wakil Menteri Pertahanan saat itu, Wahyu Sakti Trenggono membantah kabar tersebut.
"Kami tidak pernah membatalkan," kata Wahyu.
Akhir Desember 2021, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan rencana pembelian Sukhoi Su-35 tak akan dilanjutkan.
Hal itu seiring dengan rencana Indonesia membeli pesawat tempur generasi 4,5, yakni Dassault Rafale buatan Perancis, dan F-15 EX buatan Amerika Serikat.
"Sukhoi Su-35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran," kata Fadjar.
Awal Februari lalu, Kemhan pun melakukan penandatanganan kontrak kerja sama pembelian enam unit Dassault Rafale.
Penandatanganan kontrak itu disaksikan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis H.E. Mrs. Florence Parly beserta delegasi di Kemhan, Jakarta, Kamis (10/2).
"Kita rencananya akan mengakuisisi 42 pesawat Rafale. Kita mulai hari ini dengan tanda tangan kontrak pertama untuk 6 pesawat," kata Prabowo saat itu.
Pembelian Rafale itu semakin membuat gelap rencana pembelian Sukhoi-35. CNNIndonesia.com telah menghubungi Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar, untuk bertanya soal kelanjutan rencana pembelian Sukhoi-35, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini ditulis.
Di saat yang sama, ada momentum invasi Rusia ke Ukraina, yang ditentang keras oleh Amerika Serikat dan sekutu. yoa/arh)
Beri Sanksi untuk Rusia Tetapi Israel Tidak
AS dan sekutunya disebut munafik karena menjatuhkan sanksi kepada Rusia tetapi tidak kepada Israel. Foto/Daily Sabah
Amerika Serikat (AS) dan sekutunya disebut telah menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina namun memblokir hal serupa atas tindakan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Namun kelompok-kelompok pro-Israel di AS menolak tuduhan itu dengan menuduh para kritikus telah membuat persamaan yang salah dengan mengeksploitasi penderitaan Ukraina.
Bulan lalu, Amnesty International menyerukan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel setelah bergabung dengan kelompok hak asasi manusia lainnya dalam menuduhnya melanggar hukum internasional dengan mempraktikkan apartheid dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam "dominasi" Palestina.
Pejabat Palestina dan pelapor khusus PBB di wilayah pendudukan juga telah mendesak sanksi atas perampasan tanah Israel di Tepi Barat, blokade Gaza dan pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil Palestina.
Sementara mendesak untuk tindakan terhadap Rusia, bagaimanapun, AS dan sekutunya telah menolak tindakan serupa terhadap Israel.
Pada hari Selasa pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan kepada dewan hak asasi manusia PBB bahwa mereka harus mengirim "pesan tegas" kepada Vladimir Putin untuk menghentikan invasi yang telah menghancurkan sekolah, rumah sakit dan bangunan tempat tinggal, serta menewaskan ratusan warga sipil.
“Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dibuat untuk dihentikan oleh dewan ini. Jika kita tidak bisa bersatu sekarang, kapan kita akan bersatu?” katanya saat itu.
Dalam pidato yang sama, Blinken menyebut penyelidikan dewan hak asasi manusia PBB yang sedang berlangsung atas tindakan Israel di wilayah pendudukan adalah "noda pada kredibilitas dewan" dan menyerukan agar mereka dihentikan. Penyelidikan telah menemukan Israel bertanggung jawab atas “pelanggaran hak untuk hidup” yang terus-menerus dan kejahatan lainnya.
Sarah Leah Whitson, mantan direktur divisi Timur Tengah Human Rights Watch, mengatakan ada persamaan yang jelas antara pelanggaran hukum internasional Rusia dan Israel, termasuk melakukan kejahatan perang.
“Kami melihat bahwa bukan hanya pemerintah AS tetapi perusahaan-perusahaan AS sangat antusias untuk menjatuhkan sanksi dan memboikot apa pun yang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia,” katanya.
“Bandingkan dengan kebalikannya ketika memberikan sanksi kepada Israel karena pelanggarannya terhadap hukum internasional ke titik di mana negara-negara Amerika mengeluarkan undang-undang untuk menghukum orang Amerika kecuali mereka berjanji untuk tidak pernah memboikot Israel. Sangat jelas bahwa alasan untuk menolak sanksi terhadap Israel, atau bahkan kepatuhan terhadap hukum internasional, adalah murni politik,” tuturnya seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (8/3/2022).
Lara Friedman, presiden Foundation for Middle East Peace, membandingkan dukungan Amerika untuk sanksi terhadap Rusia dengan upaya Kongres untuk melarang boikot terhadap Israel atau permukimannya di wilayah Palestina di AS.
James Zogby, presiden Institut Arab Amerika di Washington, membandingkan penggambaran orang Ukraina yang melemparkan bom molotov sebagai aksi heroik mempertahankan wilayah mereka dengan orang Palestina yang dicirikan sebagai teroris atau militan karena melawan pendudukan dan perampasan tanah oleh Israel.
AS tidak sendirian dalam menghadapi tuduhan munafik. Inggris dan Kanada juga memimpin seruan agar pengadilan pidana internasional menyelidiki kejahatan perang Rusia di Ukraina. Tahun lalu, kedua negara mengatakan ICC harus menghentikan penyelidikan terhadap Israel sebagian dengan alasan bahwa Palestina bukan negara berdaulat, meskipun diakui sebagai negara oleh PBB.
Di Inggris, anggota parlemen Partai Buruh Julie Elliott mengatakan kepada parlemen bahwa ada standar ganda dalam hal membela Palestina.
“Orang-orang Palestina meminta kami untuk berbicara dan bertindak dalam istilah yang sama. Kami memberikan sanksi kepada Rusia atas Crimea, dan kami sekarang kemungkinan akan menjatuhkan lebih banyak sanksi, yang dengan sepenuh hati saya setujui, namun orang-orang Palestina bertanya mengapa kami tidak melakukan apa pun untuk mengakhiri pendudukan Israel,” katanya.
Para kritikus juga menuduh badan sepak bola internasional memiliki kebijakan yang kontradiktif.
UEFA mendenda tim Liga Utama Skotlandia Glasgow Celtic setelah para penggemarnya mengibarkan bendera Palestina di pertandingan internasional, dengan mengatakan bahwa itu adalah simbol politik. Namun bendera Ukraina telah dikibarkan secara luas pada sejumlah pertandingan di Eropa baru-baru ini dengan persetujuan otoritas sepakbola setempat.
Namun pendukung Israel menolak tuduhan itu dengan menyangkal ada persamaan antara apa yang terjadi di Ukraina dengan Palestina.
Jonathan Greenblatt, kepala eksekutif Liga Anti-Fitnah, sebuah kelompok pro-Israel terkemuka yang berbasis di New York, mengatakan konflik Israel-Palestina adalah perselisihan wilayah oleh dua orang yang keduanya memiliki klaim dan koneksi bersejarah.
“Membandingkan kerumitan ini dengan penggunaan kekuatan brutal Rusia terhadap negara Ukraina yang berdaulat & damai adalah dengan sengaja menggambarkan konflik Israel-Palestina, dan sangat tidak peka terhadap krisis keamanan dan kemanusiaan yang dihadapi Ukraina hari ini,” cuitnya.
Media Israel, The Jerusalem Post, juga menolak apa yang disebutnya sebagai “upaya tidak jujur untuk menghubungkan Ukraina dengan Palestina”.
“Sayangnya, beberapa orang hanya akan melihat bahwa Rusia adalah pihak yang jauh lebih kuat dalam perang ini, bahwa Israel adalah pihak yang jauh lebih kuat ketika memerangi Hamas di Gaza, dan secara refleks hanya bersimpati dengan pihak yang tidak diunggulkan, pihak yang lebih lemah,” tulis The Jerusalem Post.
“Kelemahan, bagaimanapun, tidak secara otomatis memberikan kebajikan. Dalam konflik Ukraina-Rusia, kebetulan Ukraina adalah pihak yang dirugikan dan pihak yang lebih lemah. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang-orang Palestina.” (ian)
♖ Sindonews
