⚓️ Dalam Latma Multilateral Kakadu-22 
Awak kapal REM 331 di ruang CIC [TNI AL]
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para peserta dalam menghadapi ancaman bahaya kapal selam, dibawah pimpinan Komandan Kolonel Laut (P) Nopriadi, M. Tr. Hanla., KRI Raden Eddy Martadinata-331 yang tergabung dalam Task Group 628.1 Latma Multilateral Kakadu-22 dipercaya memimpin Latihan Anti Submarine Warfare (ASW) dalam kegiatan Freeplay diakhir Sea Phase, Rabu (21/9).
Kegiatan tersebut dimulai dengan tahap perencanaan di HMAS Hobart, meliputi paparan dari Padiv SBA KRI REM-331 Kapten Laut (P) Rian Risky Putrantio, S.S.T.Han., kepada CTG 628.1 dan unsur-unsur yang tergabung dalam Task Group 628.1 (HMAS Hobart, RSS Steadfast dan INS Satpura) terkait rencana KRI REM-331 selaku Komandan Peperangan Anti Kapal Selam dalam memimpin TG 628.1 untuk menghadapi ancaman bahaya kapal selam pada tahap Freeplay.
Penugasan KRI REM-331 sebagai Komandan Peperangan Anti Kapal Selam ini merupakan bentuk kepercayaan dan keyakinan CTG 628.1 terhadap kemampuan Peperangan Anti Kapal Selam KRI REM-331 dan profesionalisme prajurit pengawaknya, sekaligus bentuk perwujudan tema latihan yaitu “Friendship, Leadership, Partnership”.
KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman bersama Kasad Perancis General Pierre Schill
Kasad Perancis General Pierre Schill menyampaikan keinginan Angkatan Darat Perancis untuk menjalin kerja sama militer dengan TNI AD berupa latihan bersama dan pertukaran Prajurit Armed terutama prajurit yang mengawaki senjata Caesar dan Mistrall pada tahun 2023 mendatang.
Hal itu diungkapkan General Pierre Schill saat menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman di Markas Besar Angkatan Darat Perancis. Kamis, (22/9/2022). Demikiajh informasi dari Dispen TNI dan Dispenad.
Dalam pertemuan itu, General Pierre Schill mengungkapkan, perkembangan teknologi Alutsista terutama senjata Armed, Arhanud dan Drone telah mendorong Angkatan Darat Perancis dalam memperbaharui teknologi persenjataannya selama lima tahun ke depan agar memiliki kemampuan yang lebih reaktif dan responsif.
Sementara itu, Jenderal Dudung menyambut baik keinginan kerja sama militer yang disampaikan oleh General Pierre Schill, dan TNI AD akan menjawab secara resmi. Selain latihan bersama, Jenderal Dudung menyampaikan potensi kerja sama militer lainnya yang dapat dilakukan oleh Angkatan Darat kedua negara, melalui pertukaran Cadet antara Indonesia dan Perancis.
Diungkapkan Jenderal Dudung, bahwa saat ini ada dua prajurit TNI AD yang sedang menempuh pendidikan setingkat Seskoad dan satu prajurit menempuh pendidikan setingkat Diklapa di Perancis. Jenderal Dudung berharap, ke depan Taruna Akademi Militer juga dapat mengikuti pendidikan dan belajar di Perancis dalam konteks Exchange Students dengan Perancis.
Di akhir pertemuan, Jenderal Dudung menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang baik dari General Pierre Schill selama rombongan TNI AD berkunjung ke Perancis, dan mengundang Kasad Perancis ke Indonesia guna memperkenalkan TNI AD sekaligus sebagai kunjungan balasan.
♖ Industry
Latma Harimau Satya 9
Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan menutup Latma Harimau Satya ke-9 antara Kopassus dan pasukan elite GGK Malaysia. [Foto/Pen Kopassus]
Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan menghadiri kegiatan Senior officer Visit Programme (SOVP). Dalam kesempatan itu, Danjen Kopassus juga menutup Latma Harimau Satya ke-9 di Teluk Murau, Kem Iskandar Mersing, Johor, Malaysia pada Kamis, 22 September 2022.
Dalam kesempatan itu, Danjen Kopassus didampingi Paban II/Minlat Slatad, Asops Kopassus Kolonel Inf Eko Setyawan, Dangrup 1 Kopassus Letkol Inf Romel Jangga Wardana, dan Katud Slatad Letkol Inf Edy Supriadi.
”Kehadiran Danjen Kopassus di tengah tengah prajurit untuk menambah semangat. Selain itu juga untuk meninjau langsung Latihan puncak yang disajikan dengan demonstrasi gabungan antara Kopassus dengan GGK,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Jumat (23/9/2022).
Dalam Upacara penutupan Latma Harimau Satya 9 juga dilakukan pertukaran Wing FreeFall dan Brevet Sniper antara peserta latihan dari Kopassus dan GGK yang disematkan langsung oleh Danjen Kopassus dan Ketua Staf GGK Brigadir Jenderal Adi Ridzwan Bin Abdullah sebagai tanda kemahiran yang telah diraih bersama.
Untuk membakar semangat prajuritnya, kegiatan diakhiri dengan teriakan sorak sorai yel-yel Komando dibarengi dengan tangan mengangkat junjung Danjen beserta Ketua Staf di sebagai bukti kecintaan Prajurit kepada pimpinan. (cip)
♖ Sindonews
✈️ New Delhi kepada Washington
✈️ Ilustrasi Su 30 MKI India [ist]
Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bagchi mengatakan, India bukanlah negara yang dapat ditekan saat Washington mendesak New Delhi untuk mengurangi ketergantungannya pada senjata dan energi Rusia.
"Saya tidak berpikir India adalah negara yang Anda tekan dan harapkan untuk mendapatkan hasil. Saya pikir posisi India berasal dari keyakinan kami sendiri dan kepentingan kami dalam apa yang perlu kami lakukan," Bagchi seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (23/9/2022).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri India itu bersikeras bahwa pemerintah India belum merasakan tekanan dari Amerika Serikat (AS) atas hubungan pertahanan dan energinya dengan Rusia.
"Tidak ada masalah tekanan pada titik mana pun," ujarnya.
Sebelumnya, pada hari Selasa, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengklaim bahwa New Delhi "mulai memahami" bahwa Rusia bukan lagi pemasok senjata yang dapat diandalkan.
"India sangat, sangat bergantung pada Rusia, dan itu adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri selama 40 tahun: pertama militer mereka dan kemudian ketergantungan energi mereka," bantah pejabat AS itu.
Sekitar 70 persen senjata India berasal dari Rusia. Selama empat tahun terakhir, kerja sama pertahanan bilateral mendapat dorongan, setelah New Delhi menandatangani beberapa perjanjian dengan Rusia untuk membeli sistem rudal pertahanan udara, kapal perang, dan senapan serbu.
Selama kebuntuan perbatasan dengan China pada tahun 2020, India menerima semua peralatan dan suku cadang, serta sistem pertahanan udara S-400 sesuai jadwal.
"Jadi, kami telah melakukan percakapan mendalam dengan India tentang fakta bahwa kami ingin membantu mereka memiliki opsi untuk melakukan diversifikasi di sini," tambah pejabat Departemen Luar Negeri AS.
Sementara itu di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) di Samarkand, Uzbekistan, awal bulan ini Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas ketahanan pangan global, ketahanan energi, dan ketersediaan pupuk dalam konteks tantangan yang berasal dari situasi geopolitik saat ini.
Kedua pemimpin menghargai momentum berkelanjutan dalam hubungan bilateral, termasuk kontak di berbagai tingkatan.
Pada 15 September, Menteri Luar Negeri India Vinay Mohan Kwatra bersumpah untuk melanjutkan pembelian minyak dari Rusia, menggarisbawahi bahwa India bukan anggota G7 dan tidak akan mengenakan batasan harga pada pasokan energi Rusia.
Saat berpidato di Forum Ekonomi Timur pada 7 September, PM Modi mengupayakan kerja sama yang mendalam di bidang energi, termasuk pasokan batu bara kokas Rusia. (ian)
Patuhi Instruksi Jokowi 
Rantis Maung Listrik 4x4 produksi Pindad [screenshoot TVone]
TNI Angkatan Laut akan memulai menerapkan penggunaan mobil dinas listrik mulai tahun 2023.
Rencana penggunaan mobil listrik ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan kendaraan listrik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.
“Tahun anggaran ini (2022) kan sudah selesai, sudah berjalan, sudah terencana berjalan. Nanti tahun 2023 akan saya mulai dengan mobil listrik,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono kepada wartawan di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (22/9/2022) siang.
Sebagai langkah pertama, ia akan mengecek ketersediaan kendaraan listrik. Yudo mengaku, sudah tertarik menggunakan kendaraan listrik sejak lama di lingkungan Mabes AL.
Tepatnya, ketika dirinya berkunjung ke Korea Selatan beberapa waktu lalu.
“Sebenernya sudah lama waktu saya ke Korea, melihat seperti ini (mobil listrik), oh ini bagus,” terang dia.
“Saya tanya ke yang di Cikarang, saya suruh cek ternyata belum ada mobil seperti itu, sedan yang bagus belum stok katanya. Di G20 itu yang pertama Hyundai yang bagus juga bisa kita,” sambung dia.
Terkait jenis kendaraan listrik yang akan digunakan, Yudo menuturkan nantinya akan disesuaian dengan pangkat perwira.
Yudo juga memastikan, penerapan kendaraan listrik di lingkungan Mabes AL akan dilakukan secara bertahap.
“Nanti secara bertahap sesuai dengan kebijakan pemerintah, ke depan kalau mobil listrik ini memenuhi jumlah dan bisa terpenuhi kita ganti semuanya gitu,” imbuh dia.
Sebelumnya, Jokowi memerintahkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kepada jajarannya di pusat dan daerah.
Hal itu diatur dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (Battery Electic Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kenadaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daeah dapat dilakukan lewat skema pembelian, sewa, maupun konversi kendaraan bermotor bakar.
"Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum ketiga Inpres 7/2022.
Merupakan Rompi produksi dalam Negeri
Rompi produksi dalam Negeri ☆
Wakil Komandan Korps Marinir (Wadan Kormar) Brigadir Jenderal TNI (Mar) Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP. menghadiri uji fungsi Rompi Anti Peluru level IV Tahun Anggaran 2022. di Lapangan Tembak Jusman Puger Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (21/09/2022).
Rompi anti Peluru ini merupakan Rompi Serbu untuk perorangan yang dapat melindungi bagian tubuh seperti dada, perut, dan punggung dari proyektil peluru dan serpihan bagi orang yang memakainya, dimana Rompi anti Peluru ini merupakan Rompi produksi dalam Negeri. Demikian informasi dari Dispen Kormar.
Kegiatan ini diawali dengan sambutan Kepala Dinas Perbekalan Angkatan Laut (Kadisbekal) yang diwakili oleh Kolonel Laut (S) Nanang Permadi, dalam sambutannya uji coba ini sangat diperlukan sebagai masukan dari calon pengguna nantinya dalam hal ini Kormar, perlu diperhatikan apa-apa saja kekurangan yang ada pada rompi anti peluru ini sebelum benar-benar digunakan oleh para Prajurit Korps Marinir TNI AL dimedan penugasan.
Pada uji coba kali ini, Rompi anti Peluru diuji dari tingkat kenyamanan pada saat di pakai baik itu buat lari, merayap, berguling, tiarap dan berdiri kemudian dilanjutkan uji keamanan dan kelayakan yakni Rompi di tembak dengan senjata Snaiper dengan kaliber 7,62 dengan jarak tembak 25 meter dan dilanjutkan di tembak dengan senjata kaliber 5,56 dengan jarak tembakan 15 meter dimana rompi dalam keadaan basah dan kering.
Hadir pada kesempatan tersebut, Wadan Pasmar Kolonel Marinir Bambang Wahyuono, S.A.P., Koorsahli Dankormar Kolonel Marinir Nanang Purwoko, Aslog Dankormar Kolonel Marinir Tri Subandiyana, S.H., Aspers Dankormar, Kolonel MarinirArif Handono, S.A.P., Danbrigif 1 Mar, beserta pejabat Pasmar-1 dan Tim dari uji fungsi.
Bukan Rusia dan China
Ilustrasi [NYTimes]
Kepala Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) Frank Kendall menguraikan beberapa kekhawatiran terbesar yang dihadapi tentara Amerika, dan itu ternyata tidak termasuk Rusia atau China.
Sebaliknya, para prajurit semakin takut akan masa depan ekonomi mereka, mengingat biaya hidup yang meroket di tengah serangan inflasi harga-harga yang sangat parah.
Menyampaikan pidato utama pada konferensi Air, Space dan Cyber Asosiasi Angkatan Udara dan Luar Angkasa pada Senin, Kepala Angkatan Udara AS Frank Kendall mengatakan banyak pasukan merasa semakin sulit menutupi biaya dasar.
Dia mencatat dengan tegas, “Kepemimpinan militer tidak dapat mengharapkan tentara memberikan segalanya untuk misi ketika mereka khawatir tentang membayar bensin untuk bekerja, menemukan penitipan anak, atau menyediakan tempat tinggal yang aman bagi keluarga mereka.”
“Kekhawatiran paling umum yang saya dengar dari penerbang dan para tentara tentang inflasi, biaya perumahan atau kondisi dan perawatan anak kami,” ujar Kendall.
Dia menambahkan, “Beberapa bulan terakhir inflasi telah memberikan tekanan unik pada keuangan, dan beberapa dari spesialisasi penting kami.”
Mengutip tingkat inflasi yang tinggi dan melonjaknya biaya hipotek yang baru-baru ini naik di atas 6% untuk pertama kalinya sejak 2008, dia mengatakan Angkatan Udara akan mengembalikan pemotongan ke “pembayaran tugas khusus”, yang sebelumnya memungkinkan beberapa tentara mendapatkan uang tambahan.
“Sistem kami untuk menyesuaikan pembayaran tugas khusus tidak sinkron dengan perubahan cepat dalam ekonomi kita yang disebabkan oleh Covid dan invasi ke Ukraina. Makanya saya umumkan hari ini bahwa (Departemen Angkatan Udara) akan mengembalikan semua pemotongan gaji tugas khusus yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Oktober,” ujar Kendall.
Sementara Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2023 menyerukan beberapa kenaikan gaji terbesar untuk tentara dalam hampir 20 tahun, RUU itu belum lulus di Kongres.
Sementara itu, Kendall mengatakan militer akan meluncurkan "program tunjangan kebutuhan dasar" bagi tentara yang sangat kesulitan, dan akan bekerja untuk "memastikan tunjangan dasar untuk perumahan juga mengimbangi biaya."
Tingkat inflasi di AS telah sedikit menurun dari musim panas, ketika inflasi mencapai tertinggi empat dekade karena harga makanan, bahan bakar dan perumahan melonjak.
Menurut statistik pemerintah, pada Juni harga konsumen naik 9,1% dibandingkan tahun sebelumnya, lompatan tahunan terbesar sejak 1981. (sya)
♖ Sindonews
✈ Dikembangkan untuk Awasi Kebakaran Hutan 
✈ Drone Elang Hitam [BPPT]
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, kekeliruan mendasar dalam proyek pesawat udara nirawak (PUNA) atau drone Elang Hitam buatan dalam negeri akibat tujuan awal yakni untuk penggunaan militer.
Hal itu, kata dia, memaksa BRIN untuk mengalihkan proyek Elang Hitam untuk tujuan sipil.
"Strategi memulai dengan kombatan padahal teknologi kunci belum dikuasai merupakan kesalahan,” kata Laksana kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).
Menurut Laksana, pengalihan atau reorientasi membuat proyek drone Elang Hitam di masa mendatang tak terkena restriksi atau pembatasan sebagaimana yang terjadi pada versi militer untuk pertahanan dan keamanan.
“Karena akses kita ke teknologi kunci tersebut menjadi sangat terbatas. Karena semua negara membatasi transfer teknologi kunci terkait hankam (pertahanan keamanan),” ujar Laksana.
Dengan pengalihan ke versi sipil, Laksana mengklaim proyek drone Elang Hitam memiliki pangsa yang lebih menjanjikan.
Laksana mengatakan, Elang Hitam ke depan dikembangkan untuk kebutuhan monitoring seperti cuaca hingga kebakaran hutan.
“Versi sipil memiliki pasar yang besar, karena banyak kebutuhan untuk monitoring lahan, pemetaan, cuaca, kebakaran hutan, dan lain-lain,” terang dia.
“Versi sipil pada prinsipnya juga memanfaatkan teknologi kunci yang sama, tetapi spesifikasi dan tuntutannya tidak setinggi versi hankam (pertahanan keamanan),” sambung dia.
Pengalihan versi ini pun memiliki risiko besar yang otomatis akan melucuti kemampuan tempur pada drone Elang Hitam.
Laksana menjelaskan, keputusan pengalihan versi ini diambil setelah adanya evaluasi dan audit mendalam pasca-kegagalan Elang Hitam terbang dalam momen uji coba pada Desember 2021.
“Kami sudah melaporkan dan mendiskusikan hal ini dengan Tim Menko Ekonomi sebagai penanggung jawab PSN (proyek strategis nasional),” ujar Laksana.
Sebagai informasi, proyek Elang Hitam merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo pada 2016.
Bahkan, proyek Elang Hitam yang merupakan tipe PUNA medium altitude long endurance (MALE) tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Strategis Nasional dalam sektor teknologi.
Proyek ini digadang-gadang ini untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang semakin kompleks.
Terdapat lintas kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proyek ini, meliputi Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Drone Elang Hitam kali pertama diperkenalkan di PT Dirgantara Indonesia pada 30 Desember 2019.
Dikutip dari Kompas.id, Elang Hitam mempunyai kemampuan terbang medium altitude long endurance (MALE), yakni pada ketinggian menengah mencapai 15.000-30.000 kaki dan mampu terbang selama 24-30 jam.
Pesawat nirawak Elang Hitam mempunyai panjang 8,3 meter dengan rentang sayap 16 meter.
Spesifikasi dan kehebatan Jet Tempur Rafale buatan Perancis yang dipesan Indonesia. (HARIAN KOMPAS/INFOGRAFIK GUNAWAN) ☆
Pesawat tempur Rafale pertama pesanan Indonesia diperkirakan akan tiba di Tanah Air akhir 2026 setelah kontrak pengadaan dinyatakan efektif.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma Indan Gilang Buldansyah mengatakan, unit Rafale itu akan tiba di Indonesia 39 bulan usai kontrak berstatus efektif.
“Unit pesawat Rafale akan datang 39 bulan setelah kontrak efektif, jadi kurang lebih akhir 2026 pesawat pertama Rafale akan tiba di Indonesia,” kata Indan saat dikonfirmasi, Rabu (21/9/2022).
Sejalan dengan akan datangnya Rafale pada 2026, TNI Angkatan Udara juga sudah mulai memikirkan sumber daya manusia (SDM) yang bakal mengoperasionalkan Rafale.
“Personel penerbang dan juga teknisi untuk pemeliharaan (mulai dipersiapkan),” terang Indan.
Adapun kontrak pembelian enam dari 42 Rafale oleh Indonesia resmi efektif setelah Indonesia membayar uang muka ke Perancis.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, kontrak enam jet Rafale sudah efektif sejak 9 September 2022.
“Per tanggal 9 September 2022 sudah efektif,” kata Dahnil saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu.
Setelah membayar cicilan pertama, Indonesia kini tinggal menanti selesainya produksi enam Rafale untuk siap dipakai.
“Kita tinggal menunggu produksi Rafale selesai,” ujar Dahnil.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah meneken kontrak pengadaan 42 Rafale dengan Dassault Aviation, produsen Rafale yang merupakan perusahaan penerbangan Perancis.
Penandatanganan kontrak berlangsung di Kantor Kemenhan, Jakarta, pada 10 Februari 2022.
Momen penandatanganan juga disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menhan Perancis Florence Farly.
Sebagai langkah awal, Indonesia mengakuisisi enam unit lebih dulu untuk mendatangkan 42 Rafale secara keseluruhan.
Usai menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa 36 Rafale lainnya akan didatangkan Indonesia dalam waktu dekat.
"Akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan," ujar Prabowo.
Sebagai informasi, Rafale dikenal sebagai pesawat serba bisa karena dapat digunakan untuk berbagai misi.
Misalnya, interdiction (larangan), aerial reconnaissance (pengintaian udara), ground support (dukungan darat), anti-ship strike (serangan antikapal) dan nuclear deterrence mission (misi pencegahan nuklir).
Pesawat yang muncul pertama kali pada 2001 itu hingga kini sudah digunakan oleh enam negara di luar Perancis. Antara lain, Qatar, Yunani, India, Uni Emirat Arab, Kroasia, dan Mesir.
Baru-baru ini, tiga Rafale yang dioperasikan French Air and Space Force atau Angkatan Udara dan Luar Angkasa Perancis sempat singgah di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Kehadiran tiga Rafale di Indonesia itu dalam rangka menjalani Misi Pegase 2022 setelah mengikuti latihan bersama Pitch Black 2022 di Australia yang turut diikuti TNI AU.
Selain tiga Rafale, terdapat satu pesawat angkut A400M dan dua pesawat multirole tanker transport A330 MRTT yang turut singgah di Tanah Air.
Tembus Rp 134 Triliun
Kemhan [kemhan] ★
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati usulan kenaikan pagu anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam postur sementara RAPBN 2023, menjadi Rp 1.000,77 triliun atau bertambah Rp 7,6 triliun dari usulan awal.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menjelaskan, total belanja K/L di dalam RAPBN 2023 usulan awal sebesar Rp 993,2 triliun, yang direncanakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 273 triliun, belanja barang Rp 337 triliun dan belanja modal Rp 199,1 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 143,6 triliun.
Kendati demikian, kata Isa terdapat penyesuaian belanja pemerintah pusat, sesuai kesepakatan dalam rapat kerja postur sementara. Di mana Belanja K/L menjadi Rp 1.000,77 triliun dan belanja non K/L menjadi Rp 1.245,69 triliun.
"Belanja K/L dinaikkan dari Rp 993,2 triliun menjadi Rp 1.000,77 triliun. Disini tentu ada penempatan ulang dari yang dikategorikan non K/L dari postur sementara. Sebagian ada di belanja K/L dan belanja non K/L menjadi Rp 1.245,69 triliun. Antara lain untuk program pengelolaan utang dan hibah," jelas Isa dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Selasa (20/9/2022).
Adapun penambahan anggaran tersebut terutama untuk Polri sebesar Rp 3,3 triliun, Kejaksaan RI Rp 3,2 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 2,4 triliun.
K/L lainnya yakni MPR terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar, DPR sebesar Rp 224 miliar, Kementerian Perindustrian Rp 300 miliar, Kementerian ESDM Rp 404 miliar, Badan Intelijen Negara Rp 500 miliar, Mahkamah Konstitusi Rp 70 miliar dan DPD RI sebesar Rp 73,7 triliun.
Meski anggaran ditambah, namun ada juga anggaran K/L yang direalokasi. Anggaran Kementerian Kesehatan misalnya, dialihkan Rp 3 triliun. Namun, Kemenkeu tidak merinci ke mana anggaran tersebut dialihkan. Anggaran Kementerian Pertanian merealokasi anggaran sebesar Rp 103,5 miliar ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Isa juga menyebut bahwa belanja non K/L ikut terkerek menjadi Rp 1.245,69 triliun atau terjadi penambahan sekira Rp 8,83 triliun triliun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp 1.236,86 triliun.
Secara rinci, belanja non K/L terdiri dari program pengelolaan utang sebesar Rp 441,4 triliun, pengelolaan hibah Rp 10,1 miliar, serta program pengelolaan subsidi sebesar Rp 298,5 triliun; yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 211,9 triliun dan non energi sebesar Rp 86,5 triliun.
Dalam pos belanja non K/L untuk program belanja lainnya diturunkan menjadi Rp 349,4 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 356,9 triliun. Di mana pengelolaan belanja lainnya ini terdiri dari anggaran cadangan pendidikan sebesar Rp 63,5 triliun, cadangan anggaran kesehatan sebesar Rp 7 triliun dan cadangan kompensasi sebesar Rp 127,7 triliun.
Selain itu juga terdapat anggaran program pengelolaan transaksi khusus sebesar Rp 156,41 triliun pada 2023 yang akan diperuntukan bagi pensiunan hingga berbagai jaminan para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, TNI, dan Polri, dan lain sebagainya.
Sehingga total belanja pemerintah pusat naik menjadi Rp 2.246,46 triliun, atau bertambah Rp 16,46 triliun dari RAPBN 2023 usulan awal yang sebesar Rp 2.230 triliun.
Dalam dokumen yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, diketahui Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi paling besar dalam APBN 2023 yang sudah disepakati Banggar dan pemerintah, yakni Rp 134,33 triliun atau terjadi penambahan Rp 2,4 triliun dari usulan awal pemerintah.
Kementerian selanjutnya yang mendapatkan alokasi dana terbesar untuk tahun 2023 adalah Kementerian PUPR dengan nilai Rp 125,22 triliun. Disusul Polri dengan anggaran sebesar Rp 111,1 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 85,5 triliun, dan Kemendikbudristek sebesar Rp 80,22 triliun. (cap/mij)
Empat wilayah di Ukraina timur akan melakukan referendum pada akhir pekan ini untuk bergabung dengan Rusia. [Foto/Ilustrasi]
Referendum publik untuk bergabung dengan Federasi Rusia akan diadakan di Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk (LPR dan DPR) di Donbas dari 23 hingga 27 September 2022.
Kabar mengejutkan ini diumumkan para pemimpin republik Donbas pada Selasa (20/9/2022).
Kepala LPR Leonid Pasechnik adalah orang pertama yang menandatangani undang-undang tentang “mengadakan referendum publik di republik tentang dimasukkannya wilayah itu ke dalam Federasi Rusia.”
Sebelumnya, parlemen wilayah dengan suara bulat mendukung langkah tersebut dan menetapkan tanggal referendum.
Keputusan LPR itu segera ditindaklanjuti oleh Kepala DPR Denis Pushilin yang menyatakan republiknya juga akan menggelar referendum serupa pada tanggal yang sama.
Pushilin mengaku sudah memperkenalkan badan legislatif terkait ke parlemen DPR.
Hasil referendum itu akan menentukan apakah warga di sana mendukung jika LPR dan DPR gabung ke Rusia.
Langkah ini jelas akan mendapatkan protes keras dari Kiev yang masih mengklaim Donbas sebagai wilayahnya. (sya)
NATO Kecam Referendum Donbass
NATO bereaksi terhadap pengumuman bahwa Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk (LPR dan DPR) akan mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia akhir pekan ini.
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut itu tidak sah dan menuntut lebih banyak dukungan komunitas internasional untuk Ukraina.
“Referendum palsu tidak memiliki legitimasi dan tidak mengubah sifat perang agresi Rusia terhadap Ukraina,” kata Stoltenberg di Twitter, menyebutnya sebagai eskalasi lebih lanjut dalam perang Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Masyarakat internasional harus mengutuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini dan meningkatkan dukungan untuk Ukraina,” tambah Stoltenberg seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (21/9/2022).
Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan menegaskan kembali kecaman Stoltenberg pada konferensi pers Gedung Putih, menyebut referendum itu penghinaan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.
“Kami tidak akan pernah mengakui wilayah ini sebagai apa pun selain bagian dari Ukraina,” tambah Sullivan.
Sebelumnya, para pemimpin dua wilayah LPR dan DPR mengatakan akan mengadakan pemungutan suara untuk penyatuan dengan Rusia pada 23-27 September. Wilayah yang dikuasai Rusia di wilayah tetangga Zaporozhye dan Kherson juga akan memilih mulai Jumat.
Beberapa wilayah Ukraina menolak untuk mengakui legitimasi pemerintah di Kiev setelah kudeta yang didukung AS terhadap presiden terpilih pada Februari 2014. Crimea mengadakan referendum untuk bergabung kembali dengan Rusia pada bulan Maret tahun yang sama – yang juga ditolak oleh NATO – sementara Donetsk dan Lugansk mendeklarasikan kemerdekaan.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus kepada Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014.
Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. (ian)
♖ Sindonews
Enam Rafale dari 42 yang dipesan telah diberlakukan. Indonesia resmi menjadi pelanggan Rafale ke-7 Dassault Aviation. 
[Dassault Aviation] ☆
Bagian dari pesanan untuk 42 Rafale, yang ditandatangani Februari lalu oleh Indonesia, telah mulai berlaku, menurut sumber yang sesuai. Atau enam Rafale dari 42.
Artinya, cicilan pertama sudah dibayarkan Indonesia ke Dassault Aviation. Itu baru-baru ini, kami tentukan di La Tribune. Mengapa hanya 6 dari 42? Kontrak Rafale di Indonesia dibagi menjadi dua tahap, yang pertama dari enam pesawat yang dibiayai kurang lebih (sekitar 1,3 miliar dolar), diikuti oleh 36 pesawat tanpa anggaran nyata. Namun, harga Rafale diindeks ke pesanan keseluruhan 42 pesawat.
“Kami telah sepakat untuk membeli 42 Rafale” dengan “kontrak yang ditandatangani untuk enam yang pertama”, kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada bulan Februari saat upacara penandatanganan setelah pertemuan dengan timpalannya dari Prancis Florence Parly di Jakarta.
Indonesia resmi menjadi pelanggan ekspor ketujuh. Daftar pelanggan Rafale internasional untuk pesawat yang digosipkan tidak laku terus bertambah: Mesir (55 pesawat), Qatar (36), India (36), Yunani (18), Kroasia (12), Uni Emirat Arab (80) dan sekarang Indonesia (6 dari 42). Dassault Aviation mengharapkan kemungkinan pesanan baru pada akhir tahun (Serbia dan India, khususnya). Keputusan yang bagaimanapun bisa tergelincir pada tahun 2023.
Total kontrak sebesar 8,1 miliar dolar
Pembayaran deposit ini mengakhiri ketidakpastian tentang tatanan ini karena konteks politik yang rumit di Indonesia. "Dua kontrak ini belum berlaku", juga telah ditunjukkan pada 20 Juli CEO Dassault Aviation Eric Trappier selama presentasi hasil setengah tahunan dari pabrikan pesawat. Dassault Aviation telah menandatangani kontrak untuk penjualan 42 Rafale F3R (30 kursi tunggal dan 12 kursi dua) dengan jumlah total 8,1 miliar dolar termasuk persenjataan, kata Kementerian Angkatan Bersenjata pada Februari. Pengiriman pertama Rafale akan dilakukan tiga tahun setelah berlakunya kontrak. Atau pada tahun 2025.
Untuk menghormati semua kontrak senjata yang ditandatangani—khususnya dengan Prancis, Italia (Fincantieri) dan Inggris Raya (Babcock International)—oleh Prabowo Subianto tetapi tidak terlalu dianggarkan, menteri membutuhkan anggaran pertahanan lebih dari $ 21 miliar pada 2023. Jauh, sangat jauh dari anggaran pertahanan saat ini ($ 9,3 miliar pada 2022). Hanya Presiden Joko Widodo, yang juga merupakan saingan beratnya di kancah politik Indonesia, yang memiliki kemungkinan untuk membuka blokir situasi melalui keputusan presiden. Emmanuel Macron telah bertemu pada akhir Juni dengan Joko Widodo, di sela-sela KTT G7 di Elmau. Mereka sempat menyinggung tentang penguatan hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Dengan mengamankan uang muka yang ditunggu-tunggu, Dassault Aviation berhasil mendapatkan pijakan di Indonesia yang telah menjadi pelanggan baru pesawat tempur Dassault Aviation.
Ilustrasi Seorang petarung dengan atribut PMC Wagner Group terlihat di Donetsk. [Dailymail] ☆
Wagner Group, sebuah perusahaan militer swasta Rusia, berusaha merekrut lebih dari 1.500 penjahat yang dihukum untuk ambil bagian dalam perang Rusia di Ukraina. Hal itu diungkap seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat (AS).
Namun, kata pejabat tersebut, banyak yang menolak untuk bergabung.
"Informasi kami menunjukkan bahwa Wagner telah menderita kerugian besar di Ukraina, terutama dan tidak mengejutkan di kalangan petempur muda dan tidak berpengalaman," kata pejabat AS kepada wartawan, yang berbicara dengan syarat anonim, seperti dikutip Reuters, Selasa (20/9/2022).
Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi pada Wagner Group, menuduhnya melakukan operasi klandestin atas nama Kremlin.
Presiden Vladimir Putin mengatakan kelompok itu tidak mewakili negara Rusia, tetapi kontraktor militer swasta memiliki hak untuk bekerja di mana saja di dunia selama mereka tidak melanggar hukum Rusia.
Pejabat AS menunjuk ke video media sosial baru-baru ini, yang menunjukkan Yevgeny Prigozhin, yang menurut Departemen Keuangan AS dan Uni Eropa terkait dengan Wagner Group, mencoba merekrut tahanan.
Video itu menunjukkan Prigozhin berusaha merekrut tahanan Rusia serta orang Tajikistan, Belarusia, dan Armenia.
Kendati demikian, keaslian video itu belum bisa diverifikasi secara independen.
Para petempur Wagner Group telah dituduh oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) dan pemerintah Ukraina melakukan kejahatan perang di Suriah dan Ukraina timur mulai tahun 2014 dan seterusnya.
Pada bulan Juli, intelijen militer Inggris mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan Wagner Group untuk memperkuat pasukan garis depan dalam konflik Ukraina.
Data Pentagon bulan lalu mengatakan militer Rusia telah menderita antara 70.000 dan 80.000 korban personel, baik terbunuh atau terluka, sejak invasinya ke Ukraina dimulai.
Sementara itu, Ukraina pada hari Senin memperpanjang cengkeramannya di wilayah yang baru-baru ini direbut kembali ketika pasukan berbaris lebih jauh ke timur ke daerah-daerah yang ditinggalkan oleh pasukan Rusia. Itu membuka jalan bagi kemungkinan serangan terhadap pasukan pendudukan Rusia di wilayah Donbass. (min)
Napi Atau Anak Anda Berperang di Ukraina?
Ilustrasi pasukan bayaran Wagner di Suriah [Dailymail]
Pemimpin kelompok tentara bayaran Rusia, Grup Wagner, mendukung gagasan mengirim tahanan untuk berperang ke Ukraina.
Itu dilakukan setelah sebuah video menunjukkan ia merekrut narapidana untuk berperang di Ukraian bocor ke publik.
Bos Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan mereka yang tidak ingin mengirim narapidana untuk berperang ke Ukraina harus mengirim anak mereka sendiri.
Sebelumnya, rekaman yang bocor menunjukkan dia memberi tahu narapidana bahwa mereka akan dibebaskan jika mereka menjalani tugas selama enam bulan bersama kelompoknya.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di media sosial setelah video itu menjadi viral, Prigozhin mengatakan bahwa jika dia berada di penjara, dia akan "bermimpi" bergabung dengan Grup Wagner untuk membayar hutang ke Tanah Air.
Dia menambahkan pesan kepada mereka yang tidak ingin tentara bayaran atau tahanan berperang.
"Entah itu perusahaan militer swasta dan tahanan, atau anak-anak Anda - putuskan sendiri," ujarnya seperti dikutip dari BBC, Jumat (16/9/2022).
Bendera Turki. (ivabalk/Pixabay) ★
Turki menjadi negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pertama yang berencana bergabung ke Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) bersama Rusia dan China.
Rencana itu muncul lewat pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah ia datang ke Konferensi Tingkat-Tinggi (KTT) SCO di Uzbekistan pada Jumat (16/9).
"Saat ini, proses kami selanjutnya adalah langkah untuk menyelesaikan itu. Itu tujuan kami," kata Erdogan saat membalas pernyataan jurnalis terkait apakah Turki menimbang bergabung menjadi anggota SCO, dalam Anadolu Agency, dikutip dari Tass.
"Hubungan kami dengan negara-negara tersebut bakal berubah ke posisi yang berbeda dengan langkah ini," kata Erdogan saat membahas tentang SCO dengan sejumlah jurnalis di Samarkand, dikutip dari South China Morning Post.
Erdogan juga menuturkan Turki memiliki hubungan "sejarah dan budaya" dengan Benua Asia. Turki juga tertarik mengambil peran di SCO yang merepresentasikan "30 persen dari produk domestik bruto (PDB) global."
Pernyataan Erdogan ini muncul setelah Turki masih belum berhasil melakukan pertemuan tatap muka dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Informasi ini disampaikan oleh sejumlah orang yang familier dengan isu tersebut.
Di sisi lain, Turki telah berhubungan dengan SCO sejak 2013. Kala itu, Ankara menandatangani kesepakatan kemitraan dengan organisasi tersebut.
Namun, keanggotaan penuh Turki di SCO dapat memberikan Erdogan manfaat baru untuk melawan Barat dan membuka celah memperbaiki ekonomi negara itu.
Hubungan Turki dengan sekutu Barat juga semakin berkurang sejak Erdogan berkuasa. Erdogan dinilai sering mengecewakan dan kurang setia kawan dengan NATO kala membahas isu keamanan, khususnya Kurdi dan Yunani. (isa/bac)
Awak kapal REM 331 di ruang CIC [TNI AL] 
