[Global] Ketika Barat Berstandar Ganda dalam Sikapi Palestina dan Ukraina

Petugas medis selamatkan anak kecil korban serangan militer Israel di Gaza, Palestina. Sikap standar ganda Barat dalam menyikapi Palestina dan Ukraina menuai kritikan. (Foto/REUTERS) ★

Menyusul serangan mendadak Operasi Badai al-Aqsa oleh Hamas terhadap Israel pada Sabtu lalu, Presiden Ukraina Volodomyr Zelensky menyampaikan belasungkawa kepada mereka yang kehilangan orang-orang tercinta dalam apa yang dia sebut sebagai "serangan teroris".

"Hak Israel untuk membela diri tidak perlu dipertanyakan lagi," katanya di media sosial X.

Banyak pemimpin Barat, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, menyuarakan sentimen serupa.

Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan: "Israel mempunyai hak untuk membela diri—hari ini dan di masa mendatang. Uni Eropa mendukung Israel."

Mengutip laporan Al Jazeera, Selasa (10/10/2023) banyak pengguna media sosial yang mengkritik pernyataan para pemimpin Barat tersebut, meningkatkan kekhawatiran tentang persepsi “standar ganda” dalam tanggapan Barat terhadap peristiwa ini.

Kebanyakan pemimpin Barat memuji hak Ukraina untuk membela diri dan mengutuk invasi Rusia. Namun, beberapa komentator berpendapat bahwa hal yang sama tidak dapat dikatakan mengenai pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza, Palestina.

Aaron Bastani, seorang jurnalis Inggris, mengatakan di X: "Standar ganda yang jelas dalam mendukung terorisme terhadap sasaran sipil di Ukraina...dan mengutuknya oleh warga Palestina."

Banyak pengguna internet mengatakan diplomat dan media Barat sering menunjukkan solidaritas terhadap warga Ukraina yang membela tanah air mereka, namun menyebut warga Palestina yang berperang melawan Israel sebagai “teroris”.

Sebuah ilustrasi yang sering beredar di media sosial menggambarkan wajah seorang perempuan, dengan satu mata tertutup di samping bendera Palestina dan mata lainnya terbuka di samping bendera Ukraina, melambangkan dugaan standar ganda dalam cara pandang kedua konflik tersebut di Barat.

Klip dari wawancara CNN dengan Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, juga muncul di media sosial. Dalam wawancara tersebut, dia secara retoris mempertanyakan mengapa Amerika Serikat mendukung Ukraina dalam memerangi pendudukan, namun mendukung penjajah dalam konteks Palestina, di mana pendudukan terus berlanjut.

Tuduhan terhadap negara-negara Barat yang menunjukkan standar ganda dalam pendekatan mereka terhadap perang Ukraina bukanlah hal baru.

Awal tahun ini, Amnesty International merilis sebuah laporan yang menekankan apa yang mereka gambarkan sebagai “standar ganda” Barat mengenai hak asasi manusia global.

Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan kepada Al Jazeera pada saat itu bahwa pendudukan Palestina adalah “pendudukan yang sangat penting”.

“Tanpa membuat perbandingan apa pun antara agresi Rusia dan Israel...jelas bahwa rakyat Palestina berada di bawah rezim penindasan. Sebuah rezim pendudukan dan rezim apartheid,” kata Callamard kepada Al Jazeera.

Dalam tiga hari terakhir, pengguna X telah meninjau kembali pernyataan sebelumnya yang menyebutkan apa yang mereka anggap sebagai kemunafikan Barat. Mereka membagikan video pada bulan Maret 2022 yang menampilkan anggota parlemen Irlandia Richard Boyd Barrett, yang mengkritik keras standar ganda pemerintah Irlandia dalam pendekatannya terhadap masalah Ukraina dan Palestina.

“Anda senang menggunakan bahasa yang paling kuat dan kuat untuk menggambarkan kejahatan terhadap kemanusiaan [Presiden Rusia] Vladimir Putin, namun Anda tidak akan menggunakan kekuatan bahasa yang sama ketika menggambarkan perlakuan Israel terhadap Palestina," katanya.

Barrett pada hari Minggu kembali menyerukan apa yang dia sebut sebagai "standar ganda yang mengejutkan dari para pemimpin Barat yang mendukung perlawanan Ukraina namun mengutuk Palestina."

Sementara itu, pihak lain memperingatkan agar tidak membandingkan kedua konflik tersebut, sementara beberapa pihak memperingatkan bahwa Hamas dan Palestina tidak boleh dilihat sebagai satu kesatuan yang sama.

Pesepakbola Ukraina Oleksandr Zinchenko, yang bermain untuk Arsenal, memposting di Instagram yang menyatakan dia "mendukung Israel".

Zinchenko telah menjadi pendukung vokal negara asalnya dalam pertahanan melawan Rusia dan bahkan mengambil bagian dalam pertandingan amal "Game4Ukraine" di London awal tahun ini untuk mengumpulkan uang bagi Ukraina.

Namun, menghadapi reaksi keras di dunia maya, dengan beberapa orang mempertanyakan dugaan standar ganda dalam dukungannya terhadap Israel, pesepakbola tersebut memutuskan untuk menghapus postingan tersebut dan mengatur akun media sosialnya menjadi pribadi.

Beberapa orang mengeklaim bahwa klub sepak bolanya, dengan tidak menanggapi komentar Zinchenko, bersalah atas kemunafikan setelah mereka menjauhkan diri dari komentar mantan pemain Mesut Ozil pada tahun 2019 mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di China.

 Partai-partai Kiri Eropa Salahkan Israel, Bukan Hamas 
Gerombolan tentara Israel bersenjata lengkap menangkap seorang anak Palestina. (Foto/AFSC) ★

Partai-partai sayap kiri Eropa memilih bersikap pro-Palestina dengan menyalahkan Israel dan menghindari kecaman terhadap Hamas atas perang besar-besaran di wilayah Timur Tengah tersebut.

“Situasi kekerasan dan kematian di Israel dan Palestina adalah buah dari pendudukan dan apartheid,” kata Partai Podemos, partai sayap kiri Spanyol, yang merupakan bagian dari koalisi sayap kiri yang dipimpin oleh Partai Sumar.

“Satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik adalah mengakhiri impunitas Israel dan menghormati hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri," lanjut Partai Podemos di X, sebelumnya bernama Twitter.

Partai Sumar juga berhati-hati dalam mengecam Hamas, menyalahkan kedua belah pihak dalam konflik yang semakin intensif.

“Menyerang warga sipil merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Jenewa mengenai hukum kemanusiaan, baik kita berbicara tentang Hamas atau Israel,” kata juru bicara partai, Ernest Urtasun, seperti dikutip AFP, Selasa (10/10/2023).

Di Prancis, kelompok sayap kiri La France Insoumise (LFI) menyalahkan pendudukan Israel terhadap Palestina sebagai biang dari konflik saat ini.

Para anggota Parlemen LFI mengatakan serangan bersenjata oleh pasukan perlawanan Palestina; Hamas, dilakukan dalam konteks intensifikasi kebijakan pendudukan Israel.

“Tidak ada relativisme yang mungkin terjadi,” kata Olivier Faure, pemimpin partai kiri-tengah PS yang berhaluan sosialis.

Di Yunani, mantan menteri keuangan Yanis Varoufakis menyebut Gaza sebagai "penjara terbuka terbesar di dunia" dan Israel sebagai "negara apartheid".

“Apartheid, baik yang dipraktikkan di Afrika Selatan, atau di Palestina, atau Israel akan selalu menghasilkan kekerasan, karena ini adalah sistem yang penuh kekerasan dan misantropis,” katanya dalam sebuah wawancara media yang di-posting di X.

Partai Komunis Yunani mengatakan pada hari Senin bahwa warga Palestina memiliki hak untuk melawan pendudukan jangka panjang.

“Eskalasi kekerasan dibentuk oleh kejahatan kronis pendudukan Palestina, yang didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa,” kata partai tersebut dalam hariannya Rizospastis.

Di Inggris, partai oposisi utama Partai Buruh di bawah kepemimpinan Keir Starmer menyebut serangan Hamas terhadap Israel sebagai "serangan teroris" namun konferensi tahunan partai tersebut masih dihadiri oleh beberapa orang yang bersimpati pada perjuangan Palestina.

Mantan pemimpin sayap kiri Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan dia tidak "mendukung serangan apa pun" namun berusaha menghindari kritik langsung terhadap Hamas, yang pernah dia gambarkan sebagai "teman".

Sayap pemuda dan beberapa anggota partai nasionalis Irlandia Sinn Fein, partai terbesar di majelis devolusi Irlandia Utara, menghadapi kritik setelah mengunggah pesan-pesan pro-Palestina di media sosial.

Sinn Fein, mantan sayap politik paramiliter IRA, bisa menjadi partai terbesar di Republik Irlandia pada pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2025, menurut jajak pendapat.

IRA berperang melawan pemerintahan Inggris di Irlandia Utara hingga tercapainya kesepakatan damai pada tahun 1998, dan menjaga hubungan dekat dengan militan Palestina selama konflik tiga dekade yang dikenal sebagai "The Troubles".

Presiden Sinn Fein Mary Lou McDonald mengatakan pada hari Senin bahwa "penargetan warga sipil dan penyanderaan harus dikutuk".

Namun dia menambahkan bahwa “pengeboman yang terjadi di Gaza saat ini juga harus dikutuk”.

“Faktanya adalah bahwa selama beberapa dekade negara Israel telah melanggar hukum internasional dengan hukuman kolektif, penyitaan tanah, penerapan rezim apartheid, dan penyangkalan hak mutlak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” kata McDonald kepada radio RTE. (mas)

  ★ sindonews