TNI AU Akan Mengoperasikan 2 Helikopter Caracal Baru

 Pada Akhir 2023 Ilustrasi (dispenau) ★

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Indan Gilang Buldansyah mengatakan bahwa TNI AU akan mengoperasikan 2 helikopter H225M Caracal pada akhir tahun 2023. Saat ini, helikopter tersebut tengah dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Saat ditemui usai acara soft launching KSAU Award 2023 di Jakarta, Kamis (16/3/2023), Indan mengaku TNI AU akan menerima 5 pesawat Hercules yang sebelumnya ditinjau Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ia pun mengaku TNI AU tengah menunggu penyelesaian perakitan helikopter H225M Caracal.

"Ini di dalam proses sudah ada di dalam negeri lagi proses perakitan helikopter H22M caracal. Itu helikopter sudah tiba di sini sedang diproses finishing di PT DI," kata Indan, Kamis.

Indan menuturkan, setidaknya ada 2 helikopter Caracal yang tengah dibangun (build) oleh PT DI. Helikopter tersebut, kata Indan, diperkirakan selesai dirakit pada 2-3 bulan mendatang. Ia mengaku helikopter-helikopter itu diperkirakan beroperasi pada akhir 2023.

"Iya, kemungkinan akhir tahun ini," kata Indan.

Selain itu, TNI AU juga kedatangan radar pertahanan udara baru. Ia mengaku radar tersebut akan segera selesai.

“Terus ada radar pertahanan udara, radar medium itu juga sudah tiba dalam proses penyiapan untuk bisa digelar lah," kata Indan.

Sebagai catatan, Caracal adalah salah satu helikopter yang masuk dalam minimum essential force (MEF) Indonesia tahap kedua. Dikutip dari laman resmi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Kementerian Pertahanan melakukan kontrak pengadaan sebanyak 8 helikopter H225M Caracal dengan konfigurasi angkut berat hingga sarana dan prasarana pendukung.

Dalam rilis tersebut juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan seharusnya menyediakan jumlah helikopter Caracal sebanyak satu skuadron (12 pesawat), tetapi baru bisa mengadakan 8.

  ⍟ Tirto  

Jokowi Minta TNI-Polri Pakai Produk Dalam Negeri

♞ Pengamat : Kualitasnya Tak Kalah dengan Luar NegeriRantis Maung V3 merupakan pioner penggunaan produk dalam negeri, karena akan dipesan ribuan unit untuk TNI (Pindad) ★

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran TNI-Polri agar mendukung pembelian produk dalam negeri. Khususnya terkait pengadaan keperluan prajurit mulai dari seragam hingga senjata.

Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi. "Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa TNI-Polri sudah harus memulai menggunakan dan percaya produk dalam negeri," ujarnya, Jumat (17/3/2023).

Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut beberapa perusahaan dalam negeri yang mampu menghasilkan berbagai produk militer berkualitas.

"Kita punya PT. Sri Rejeki (Sritex) dan berbagai pabrik tekstil di Indonesia yang terkenal sudah mampu membuat seragam NATO dan tentara luar negeri. Mengapa kita harus ambil tekstil impor yang tentu harganya pun lebih tinggi dengan kualitas yang belum tentu lebih baik. Demikian juga sepatu dan produk militer lain juga sudah dapat diproduksi di sini," ucapnya.

Menurut Nuning, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah metode presisi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya serta sistem perpajakannya.

"Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ekspor alutsista ke mancanegara dapat ditempuh melalui dua strategi keunggulan, yakni Strategi Keunggulan Komparatif dan Strategi Keunggulan Kompetitif," katanya.

Pengamat militer dan intelijen ini menjelaskan, Strategi Keunggulan Komparatif lebih mengutamakan kapasitas produk-produk yang mampu bersaing dengan kualitas yang sama sementara harga bisa lebih murah.

"Contohnya munisi ringan untuk peluru kaliber 5,56 mm atau 7,62 mm yang dipakai militer seluruh dunia. PT. Pindad harus memiliki kompetensi SDM yang dapat bekerja dengan teknologi pabrik yang lebih autonomus. Militer seluruh dunia harus banyak membeli produk PT. Pindad karena lebih murah dan kualitas tinggi terbukti dari seringnya digunakan TNI AD menjadi juara AASAM dan AARM.

Untuk Strategi Keunggulan Kompetitif, kata Nuning, lebih mengutamakan kapasitas produk-produk yang memang hanya diproduksi oleh pabrik alutsista di Indonesia. Contohnya, Helikopter NBell versi Naval/Maritime buatan PTDI yang dirancang khusus beroperasi di atas geladak kapal-kapal perang.

Rantis Polri dibeli dari Korea Selatan, padahal Pindad mampu memproduksinya (ist)

PTDI harus memiliki kompetensi SDM yang mampu senantiasa kreatif dan inovatif merancang platform yang tepat untuk helikopter yang tahan korosi.

"Kita juga perlu mengingat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan DPR, turut mengatur mengenai industri sektor pertahanan dan keamanan. Salah satunya soal pelibatan swasta dalam pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista)," kata Nuning.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah, salah satunya Pasal 11. Bunyi pasal tersebut dalam draft UU Cipta Kerja yang baru disahkan antara lain:

Industri alutsista merupakan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemandu utama (lead integrator) yang menghasilkan alutsista dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen baku, dan bahan baku menjadi alat utama.

Dalam UU 16/2012 sebelumnya dinyatakan jika industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, swasta hanya diizinkan di industri komponen utama atau penunjang industri alat utama.

Selain Pasal 11, ketentuan lain yang diubah yakni Pasal 52. Dalam UU Cipta Kerja yang baru menyatakan kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki oleh BUMN dan atau swasta yang mendapat persetujuan dari menteri pertahanan.

Kemudian, kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku diatur melalui peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Sementara dalam UU 16/2012 dinyatakan kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. Kemudian kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan BUMN, paling rendah 51% modalnya dimiliki oleh negara. (cip)

  ♞ sindonews  

[Global] Arab Saudi Pilih China Jadi Broker Perdamaian dengan Iran

Karena AS Tak JujurSekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani berjabat tangan dengan penasihat keamanan nasional Arab Saudi Musaad bin Mohammed al-Aiban dalam pertemuan di Beijing dengan kehadiran diplomat top China Wang Yi (Luo Xiaoguang/Xinhua via AP)

Arab Saudi memilih China, bukan Amerika Serikat (AS), sebagai perantara untuk pembicaraan damai dengan Iran. Alasannya, Amerika dianggap sebagai broker yang tidak jujur.

Itu diungkap pangeran senior Arab Saudi, Turki al-Faisal, kepada AFP.

Pangeran berusia 78 tahun itu menjelaskan mengapa China berhasil menengahi salah satu persaingan paling sengit di kawasan Timur Tengah mengingat Barat telah gagal begitu lama.

"Baik AS atau Eropa tidak akan bisa menjadi perantara yang jujur antara kedua pihak," kata Pangeran Turki al-Faisal yang merupakan mantan kepala intelijen Arab Saudi.

Pangeran senior tersebut saat ini menjabat sebagai ketua King Faisal Foundation's Centre for Research and Islamic Studies.

"China adalah mitra logis dalam mewujudkannya," ujarnya, yang dilansir Jumat (17/3/2023).

Pangeran Turki al-Faisal berharap kesepakatan damai antara Arab Saudi dan Iran bisa menjadi titik balik bagi kawasan, terutama dalam perselisihan mereka atas Suriah, Yaman, Libanon, dan Irak.

Riyadh telah menuduh Iran memicu ketegangan sektarian di wilayah tersebut dan Pangeran Turki al-Faisal berpikir bahwa kesepakatan damai tersebut dapat mengarah pada perbaikan perilaku Iran.

Iran dan Arab Saudi, pada Jumat pekan lalu, sepakat memulihkan hubungan diplomatik setelah tujuh tahun terputus dan bermusuhan. Kesepakatan itu tercapai di Beijing dengan perantara China.

Kedua negara itu telah lama berusaha untuk mengatasi perbedaan, termasuk melibatkan Qassem Soleimani—jenderal top Iran yang dibunuh oleh AS pada tahun 2020 melalui serangan drone di Baghdad, Irak.

Soleimani berada di Baghdad saat itu untuk membahas langkah-langkah untuk meredakan ketegangan antara Teheran dan Riyadh. Israel kemudian mengakui perannya dalam pembunuhan tersebut.

Ditanya apakah perdamaian antara Iran dan Arab Saudi kemungkinan akan membahayakan potensi normalisasi antara Riyadh dan Israel, Pangeran Turki al-Faisal mengatakan bahwa kesepakatan damai antara Saudi dan Israel tidak lebih dari pelaporan media dan normalisasi antara kerajaan dan negara apartheid itu tidak dijamin.

Arab Saudi dan Iran sepakat untuk membuka kembali kedutaan dan misi mereka dalam waktu dua bulan dan berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Itu menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan dengan mediator China.

Di Washington ada kegugupan seputar perjanjian damai dengan spekulasi atas melemahnya pengaruh Amerika di wilayah tersebut.

  Reaksi Israel  Para politisi Israel menujukkan ketidaksukaan normalisasi hubungan kedua negara Islam tersebut. (Foto/REUTERS)

Iran dan Arab Saudi sepakat berdamai dan memulihkan hubungan diplomatik setelah tujuh tahun bermusuhan. Negara-negara Arab dan dunia Muslim senang dengan pemulihan hubungan kedua negara itu, namun para politisi Israel menunjukkan ketidaksukaan.

Dalam kesepakatan yang ditengahi China, Teheran dan Riyadh akan membuka kembali kedutaan masing-masing dalam waktu dua bulan. Kesepakatan itu tercapai setelah pembicaraan kedua pihak yang diadakan di Ibu Kota China, Beijing.

“Sebagai hasil dari pembicaraan tersebut, Iran dan Arab Saudi setuju untuk melanjutkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan dalam waktu dua bulan,” tulis kantor berita Iran, IRNA.

Media pemerintah Iran tersebut mem-posting foto dan video pertemuan di China. Itu menunjukkan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Shamkhani bersama Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Musaad bin Mohammed al-Aiban dan diplomat senior China Wang Yi.

"Setelah pelaksanaan keputusan, menteri luar negeri kedua negara akan bertemu untuk mempersiapkan pertukaran duta besar," bunyi siaran televisi pemerintah Iran.

Saudi Press Agency (SPA) mengonfirmasi perjanjian tersebut ketika juga menerbitkan pernyataan bersama dari Arab Saudi dan Iran, yang mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk menghormati kedaulatan negara dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum berkomentar atas pemulihan hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi.

Namun para politisi Zionis, terutama kubu oposisi, menyebut normalisasi hubungan Teheran dan Riyadh merupakan kegagalan kebijakan luar negeri oleh PM Netanyahu.

Mereka mengatakan Netanyahu telah mengabaikan hubungan eksternal negara untuk fokus pada reformasi peradilan domestik, sebuah proyek yang telah memecah belah negara dan membawa puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan menentang apa yang mereka lihat sebagai ancaman terhadap demokrasi.

"Ini adalah kegagalan total dan berbahaya kebijakan luar negeri pemerintah Israel,” kata pemimpin oposisi, Yair Lapid, di Twitter.

“Ini adalah runtuhnya tembok pertahanan regional yang mulai kami bangun melawan Iran,” lanjut Lapid, yang sebelumnya menjabat PM Israel.

“Inilah yang terjadi ketika Anda [Netanyahu] sibuk sepanjang hari dengan proyek hukum yang gila alih-alih menangani Iran.”

Seluruh elite politik Israel melihat ancaman eksistensial dalam program nuklir Iran yang kontroversial. Namun Teheran membantah berusaha memperoleh senjata nuklir.

Mantan menteri pertahanan Israel, Benny Gantz, menuduh Netanyahu dan kabinetnya melakukan "kudeta" sementara tantangan keamanan yang sangat besar yang dihadapi oleh Negara Israel meningkat.

Sementara itu mantan perdana menteri sayap kanan Naftali Bennett menyebut kesepakatan normalisasi hubungan Iran dan Arab Saudi sebagai "kemenangan politik bagi Iran". "Itu pukulan fatal bagi upaya membangun koalisi regional untuk melawannya, dan kegagalan luar biasa dari pemerintah Netanyahu," katanya, seperti dikutip AFP, Sabtu (11/3/2023).

Sekadar diketahui, awal permusuhan Iran dan Arab Saudi dimulai pada Januari 2016 ketika Riydh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Itu terjadi setelah pengunjuk rasa menyerbu pos-pos diplomatik Arab Saudi di Iran.

Serangan itu sebagai respons kemarahan setelah Arab Saudi mengeksekusi seorang ulama Muslim Syiah terkemuka, Nimr al-Nimr, atas tuduhan terlibat terorisme. (min)
 ♖ Sindonews  

Sekilas Desain Baru KCR 60 PAL Indonesia

⚓ Dipamerkan perdana di Manila Desain baru Fast Attack Craft 60. (PAL Indonesia) ⚓

PAL Indonesia menampilkan desain kapal baru perdana, salah satunya Fast Attack Craft 60 meter, pada pameran eksebisi Philippine Marine 2022, di Manila.

Fast Attack Craft 60 meter merupakan desain terbaru PAL dari kapal tipe KCR.

Dari brosurnya, kapal ini akan dibekali senjata utama kaliber 57 mm, dan menggunakan tiang kapal model baru menganut sistem enclosed mast.

Kapal KCR  ini nantinya dilengkapi sistem ESM, Surveillance Radar & IFF, juga dibekali senjata bantuan kaliber 12,7mm pada kedua sisi kapal, dan akan dilengkapi rudal surface to surface missile (SSM).

Desain baru KCR 60 PAL Indonesia. (PAL Indonesia)

KCR dengan panjang 60 meter di desain untuk misi anti air warfare, anti surface warfare, electronic warfare dan naval gun fire support.

Dengan lebar kapal 8,6 meter, mempunyai bobot 400 ton, mampu diawaki 32 orang awak.

Menariknya, kapal ini didesain mampu berlayar dengan kecepatan penuh 40 knots, sedangkan untuk criusing speed 20 knots. Jarak jelajah kapal adalah 1920Nm.
 

  👷 Garuda Militer  

[Global] ICC Perintahkan Penangkapan Presiden Putin

 Rusia Bereaksi Keras 
Rusia bereaksi keras atas keputusan Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. (Foto/REUTERS) ★

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin terkait kejahatan perang di Ukraina. Moskow bereaksi keras atas keputusan itu.

Selain ditujukan pada Putin, surat perintah penangkapan dari ICC juga ditujukan untuk Komisaris Hak Anak Kantor Presiden Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova atas tuduhan pemindahan tidak sah anak-anak Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC di Den Haag pada hari Jumat tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki bobot hukum.

"Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional tidak memiliki arti penting bagi negara kita, termasuk dari sudut pandang hukum," tulis Zakharova dalam posting Telegram pada Jumat malam, seperti dikutip Sputnik, Sabtu (18/3/2023).

"Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma ICC dan tidak memikul kewajiban di bawahnya. Rusia tidak terlibat dalam kerja sama dengan badan ini, dan kemungkinan 'resep' untuk penangkapan yang datang dari pengadilan akan secara hukum batal demi hukum bagi kami," imbuh Zakharova.

Senator Andrei Klishas, Ketua Komite Dewan Federasi Rusia untuk Perundang-undangan Konstitusional dan Pembangunan Negara, menggemakan sentimen Zakharova, dengan mengatakan surat perintah ICC tidak memiliki dasar atau efek hukum di Rusia.

"Mendesak Rusia untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap semua hakim ICC," ujarnya.

"Saat ini yurisdiksi ICC tidak hanya diakui oleh Rusia, tetapi juga oleh sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB. Setelah membuat keputusan yang tidak masuk akal, ICC telah memulai jalan penghancuran diri,” kata Klishas.

Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova atas dugaan tanggung jawab mereka terkait kejahatan perang berupa pemindahan anak-anak secara tidak sah dari wilayah pendudukan di Ukraina ke Federasi Rusia dari Februari 2022 dan seterusnya.

  Sangat Keterlaluan! 

Kremlin marah atas keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Surat perintah penangkapan itu terkait dengan dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow tidak berkewajiban untuk mengakui surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC pada hari Jumat.

“Kami menganggap premis itu sangat keterlaluan dan tidak dapat diterima,” kesal Peskov ketika ditanya wartawan tentang surat perintah penangkapan untuk Putin tersebut.

"Rusia, seperti banyak negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Oleh karena itu, Federasi Rusia menganggap setiap pernyataannya batal demi hukum dari sudut pandang hukum," lanjut Peskov, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (18/3/2023).

ICC pada hari Jumat mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin dan Komisaris Hak Anak Kantor Presiden Rusia Maria Lvova-Belova, menuduh mereka melakukan pemindahan tidak sah anak-anak dari wilayah pendudukan di Ukraina ke wilayah Federasi Rusia.

Hakim ICC mengeklaim Putin dan Lvova-Belova memikul tanggung jawab individu dan komando atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Pihak berwenang Rusia telah mengevakuasi ribuan penduduk dari Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson—empat wilayah Ukraina yang memilih bergabung dengan Rusia melalui referendum September lalu—ke wilayah Rusia. Alasannya, karena ada penembakan yang disengaja terhadap warga sipil oleh pasukan Ukraina, yang seringkali menggunakan senjata pasokan NATO.

Baik Rusia maupun Ukraina belum meratifikasi Statuta Roma yang membentuk ICC.

AS, yang menanggung pengadilan untuk Yugoslavia dan Rwanda yang menjadi dasar ICC, mengadopsi undang-undang yang mengizinkan invasi militer ke Belanda jika ada orang Amerika yang ditahan oleh ICC. (min)

  ★ sindonews  

[Global] Australia Pesan 200 Rudal Tomahawk

Rudal jelajah Tomahaw diluncurkan dari kapal selam (defensebridge) 🚀

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui permintaan Australia untuk membeli 220 rudal jelajah Tomahawk. Rudal-rudal jarak jauh itu akan digunakan untuk mempersenjatai kapal Angkatan Laut Australia dan kapal selam bertenaga nuklir buatan AS yang dibeli Canberra dalam pakta pertahanan AUKUS.

Seperti dilansir CNN dan Associated Press, Jumat (17/3/2023), Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan dalam pernyataannya menyebut kesepakatan rudal Tomahawk itu memakan biaya AU$ 1,3 miliar (Rp 13,3 triliun), yang akan mencakup pemeliharaan dan dukungan logistik.

"Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Australia untuk saling beroperasi dengan pasukan maritim AS dan pasukan sekutu lainnya juga kemampuannya untuk berkontribusi dalam misi-misi yang menjadi kepentingan bersama," sebut Departemen Luar Negeri AS, yang memberikan persetujuan itu.

Kesepakatan ini merupakan bagian pakta pertahanan AUKUS antara AS, Australia dan Inggris, yang mengatur kebijakan berbagi teknologi dan sumber daya antara ketiga negara itu untuk membangun armada baru kapal selam bertenaga nuklir dalam dua dekade ke depan.

Geostrategy AUKUS, mengelilingi wilayah Indonesia (ist)

Di bawah kesepakatan lebih luas, AS akan menjual tiga kapal selam kelas Virginia kepada Australia. Selain itu, Canberra dan London juga akan membangun armada kapal selam bertenaga nuklir untuk meningkatkan kemampuan sekutu AS di kawasan Indo-Pasifik, di mana China membangun aset militernya.

Soal kesepakatan pembelian rudal Tomahawk, Associated Press melaporkan bahwa Raytheon Missiles and Defense akan menjadi kontraktor utamanya.

"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat," tegas Departemen Luar Negeri AS.

"Australia merupakan salah satu sekutu paling penting kami di Pasifik Barat," sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.

  🚀 detik  

Finalisasi Kontrak Pengadaan Munisi 60 mm Mortir dan Roket R-Han 122

➶ Akan digunakan TNI ALRhan produksi Pindad 🚀

Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 13.30 WIB s.d. selesai bertempat di ruang rapat Kabaranahan Gd. A.H. Nasution Kemhan telah diselenggarakan rapat finalisasi Kontrak Pengadaan Munisi 60 mm Mortir dan Roket R-Han 122.

Rapat dipimpin oleh Kol Laut (T) A.T. Sitindao, Pengelola Pengadan B/J Madya Pus Alpahan Baranahan, dihadiri perwakilan PT. PINDAD, Itjen, Puslaik, Pus BMM, Biro Hukum, Mabes Al dan Roturdang setjen Kemhan.

Rapat membahas tentang kontrak yang telah disepakati pada pembahasan sebelum (mencocokan kembalil) terkait hal2 yang di tawarkan oleh Penyedia (penjual PT.PINDAD) dengan User (Pengguna) dalam hal ini TNI Angkatan Laut.

  🚀 Kemhan  

Denhanud 473 Kopasgat Latihan Alap Gesit 2023

 Di Lanud Supadio 
Denhanud 473 latihan pertahanan titik di lanud Supadio (Kopasgat) ★

Prajurit Panah Khatulistiwa Denhanud 473 Kopasgat ikuti Latihan Alap Gesit Tahun 2023 yang digelar Lanud Supadio. Latihan rutin yang digelar tahunan ini, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan personel dalam berbagai situasi dan keadaan yang mengancam kedaulatan negara.

Kegiatan diawali oleh penyampaian skenario latihan, penyampaian rencana operasi Pangkogas, pembuatan produk, penyiapan rencana pelibatan, rencana pergerakan dari semua unsur, yang dilanjutkan dengan kegiatan gladi posko.

Adapun unsur yang terlibat adalah Sat Pespur (Skadud 1), Sat Pes Intai (Skadud 51), Sat Pes Heli (Skadud 6), Sat Dukops, Sat Khusus (Yonko 465 Kopasgat), Sat Dukkes (RSAU. dr. M. Sutomo), Sur Hanud (Denhanud 473 Kopasgat), Satgas Intel dan Satgas Info.

  ★ Kopasgat  

Yonif R 321 Kostrad Bangun PLTMH

 Terangi Papua PegununganYonif R 321 Kostrad Bangun PLTMH. (Penkostrad)

Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad membuat perubahan besar di wilayah Papua pegunungan, terutama Distrik Mbua dan Distrik Dal, Kabuputen Nduga.

Mereka mengirimkan personel Pos Kotis Mbua dan Pod Dal Satgas Yonif Raider 321 Kostrad membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Pembangunan PLTMH itu dilakukan melalui program teritorial unggulan, yakni menerangi bumi Papua dan membuat masa depan yang lebih cerah.

Selain itu, pembangunan PLTMH tersebut sebagai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Kostrad.

Dansatgas Yonif Raider 321 Kostrad Letkol Inf Ricky J. Wuwung mengatakan kegiatan tesebut merupakan bukti nyata bahwa kami hadir bagi masyarakat.

"Ini merupakan bentuk perhatian kami terhadap masyarakat di Papua pegunungan dengan memberikan karya terbaik guna menunjang keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Letkol Inf Ricky, dalam keterangannya, Jumat (10/3).

Dansatgas menambahkan jarak dan juga kerawanan di Papua Pegunungan ini membuat timbulnya kendala yang mengakibatkan masyarakat hidup dalam kegelapan.

"Dengan memanfaatkan arus sungai di sekita pos, masyarakat dapat menikmati aliran listrik selama 24 jam," ujarnya.

Sementara itu, Pasiter Satgas Yonif Raider 321/GT/13/1 Kostrad Letda Inf Sobirin mengatakan proses pembangunan PLTMH di Distrik Mbua memakan waktu dua bulan. Untuk di Distrik Dal memakan waktu lima bulan dengan tingkat kesulitan yang tinggi.

"Mesin PLTMH tersebut mampu memberikan daya dan mendukung pencahayaan ke semua honai dan rumah yang ada di Distrik Mbua dan Distrik Dal.," tuturnya. (jlo/jpnn)
 💡 JPNN  

[Video] No, Russia did not "capture and destroy" Ukraine’s Leopard 2 tanks

  Report by France 24According to social media images, Leopard 2 tanks - just delivered to Ukraine after weeks of waiting - have been destroyed by Russia’s Wagner mercenary group.

But Wagner’s head, Yevegny Prigozhin has denied the claims - and the images have been around a while on the internet.

We take a look in this edition of Truth or Fake with Vedika Bahl.

  Video from Youtube ; 

  ♞ Youtube  

TNI AL Siapkan Konsep Network Centric Warfare

⚓️ Hadapi Perang Modern Askomlek Kasal Laksda TNI Dwika Tjahja Setiawan cek truck TOC

TNI Angkatan Laut terus membangun kemampuan tempur untuk menghadapi perang modern. Hal itu menjadi pembahasan serius dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Komunikasi dan Elektronik (Komlek) yang dibuka oleh Asisten Komunikasi dan Elektronik Kepala Staf Angkatan Laut (Askomlek Kasal) Laksamana Muda (Laksda) TNI Dwika Tjahja Setiawan di Mabesal, Cilangkap Jakarta Timur, Kamis 16 Maret 2023.

Askomlek Kasal Laksda TNI Dwika mengatakan, dalam Rakornis Komlek tahun ini, pihaknya membangun sistem Network Centric Warfare (NCW) sebagai sebuah konsep perang modern yang menggambarkan kombinasi dari taktik, teknik dan prosedur serta penyebaran informasi secara real time, yang dapat digunakan secara bersama oleh seluruh unsur Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang merupakan unsur kekuatan TNI AL dalam melaksanakan operasi.

"Jadi sebetulnya basic dari NCW ini adalah bagaimana kita membangun suatu perangkat baik metode, SDM, dan lain sebagainya yang berbasis pada satelite," kata Askomlek Kasal Laksda TNI Dwika Tjahja Setiawan di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur.

Mantan Komandan Pusat Penerbang TNI Angkatan Laut (Danpuspenerbal) itu lebih jauh menjelaskan, peran Komlek sangat penting dalam menjamin operabilitas dan interoperabilitas antara unsur Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang terdiri dari Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Marinir, Pangkalan, serta Pesawat Udara (Pesud) TNI AL.

Komlek menjamin terintegrasinya seluruh elemen K4IPP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian), dalam membangun sebuah Network Centric Warfare (NCW), sebagai sebuah konsep perang modern yang menggambarkan kombinasi dari taktik, teknik dan prosedur serta penyebaran informasi secara real time.

"Saat ini kita sedang menyiapkan alat-alat komunikasi yang modern dan canggih yang berbasis pada IT," kata Dwika.

"Mudah-mudahan nanti di dalam rapat koordinasi komlek ini banyak hal-hal yang kita bicarakan banyak hal yang kita evaluasi sehingga ke depan NCW harus bisa terbangun untuk kepentingan operasi militer dari AL," tambahnya.

Sementara itu, Kadispenal Laksma TNI Julius Widjojono mengatakan, pembangunan konsep NCW sangat relevan jika dihadapkan situasi saat ini.

"Sebagai langkah pendekat strategis didasari pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam mencapai system peperangan berbasis jaringan yang mampu meningkatkan efektifitas operasi militer dan kemampuan pertahanan suatu negara," kata Laksma TNI Julius Widjojono.

 ⚓️  Viva.co.id  

India-Russia Defence Firm Eyes $ 200 mln Missile Deal with Indonesia

BrahMos (wikimedia) ★

India-based defence company BrahMos Aerospace expects to close a deal this year to sell Indonesia supersonic cruise missiles worth at least $200 million, as it looks to expand its presence in Southeast Asia, its chief executive said on Wednesday.

BrahMos, a joint venture between India and Russia, clinched its first foreign deal last year with a $ 375 million sale of shore-based anti-ship missiles to the Philippines - part of Indian Prime Minister Narendra Modi's ambitious push to triple defence exports.

The company has been in protracted negotiations with Indonesia and details about the size and timeline of a potential deal have not been previously reported.

BrahMos Aerospace CEO Atul D. Rane said that it was in advanced discussions with Jakarta on a deal worth $ 200 million to $ 350 million under which it had offered to supply shore-based missiles and a version that can be mounted on warships.

"I have a team right now in Jakarta," Rane told Reuters in an interview, adding that a deal could be in place within the year. "The defence forces of Indonesia are extremely interested."

A spokesperson for Indonesian Defence Minister Prabowo Subianto on Wednesday declined to give immediate comment and said he needed to first check the information.

BrahMos is also aiming to land a follow-on order of around $ 300 million with the Philippines, where its missiles are scheduled to be delivered to the Philippine Marine Corps starting at the end of 2023, Rane said.

"The Philippines themselves have sort of indicated to us that this is just an ice breaker," Rane said, referring to the 2022 sale. "They are looking at more systems."

A spokesperson for the Philippine Department of National Defence did not immediately respond to a request for comment.

  DEFENCE SPENDING   

In response to a growing Chinese maritime presence in the South China Sea and some surrounding areas, Indonesia and the Philippines have ramped up their spending on the procurement of weapons and other military equipment, according to data from defence intelligence company Janes.

Indonesia's investment in the acquisition of new weapons grew by nearly 28% in 2021 and 69% in 2022, while the Philippines saw a rise of 29% in 2021 and 40% in 2022 - far higher than the average in Southeast Asia, the data shows.

"Territorial disputes with China have been a major concern for most of the Southeast Asian countries which is driving their defence budget to meet their security requirements," said Akash Pratim Debbarma, an aerospace and defence analyst at GlobalData.

Much of Southeast Asia's new military purchases come from traditional suppliers, including the United States, France and Russia, but India - the world's largest defence importer - and BrahMos are trying to make inroads.

"We have got the go-ahead to market to every country in southeast Asia from both the government of India and the government of Russia," said Rane.

BrahMos was established through an inter-governmental agreement in 1998 as a joint venture between India's state-run Defence Research and Development Organisation and NPO Mashinostroyenia of Russia.

Western-led sanctions against Russia for its invasion of Ukraine have not impacted BrahMos production or planning, said Rane.

Although BrahMos missiles still depend on Russian parts and raw material, Rane said the percentage of local input had gone up to over 70% from around 15% at the start of the venture.

  ★ Reuters  

[Global] China, Rusia, dan Iran Semakin Akrab

⚓️ Akan Gelar Latihan Militer di Teluk Oman (FOTO/Anadolu Agency)

China, Rusia, dan Iran akan meluncurkan latihan maritim bersama di Teluk Oman pada pekan ini. Hal itu diungkapkan Kementerian Pertahanan China, Rabu (15/3/2023).

Latihan berlangsung mulai Rabu hingga Minggu (19/3/2023). “Latihan ini akan membantu memperdalam kerja sama praktis di antara angkatan laut negara-negara peserta,” kata kementerian itu, seperti dikutip dari The National News.

China mengatakan akan mengerahkan kapal perusak berpeluru kendali Nanning untuk latihan tersebut. Latihan ini akan mencakup operasi pencarian udara, penyelamatan laut, latihan pembentukan parade angkatan laut, serta tugas-tugas lain dalam kerangka latihan.

“Negara-negara lain juga ikut serta dalam latihan Security Bond-2023,” lanjut pernyataan Kementerian Pertahanan China. Diketahui, Iran, Pakistan, Oman, dan Uni Emirat Arab masing-masing memiliki garis pantai yang menyentuh teluk, yang terletak di mulut Teluk Persia yang strategis.

China, Rusia, dan Iran mengadakan latihan serupa pada tahun lalu dan pada 2019. Beijing menggarisbawahi meningkatnya hubungan militer dan politik Beijing dengan negara-negara yang sebagian besar dijauhi oleh Amerika Serikat dan mitranya.

Teluk Oman adalah situs populer untuk mengadakan latihan militer karena posisinya yang strategis untuk transportasi minyak dan Iran, Pakistan, Oman, dan UEA semuanya memiliki garis pantai di sepanjang itu.

Pekan lalu, China menjadi tuan rumah pembicaraan antara Iran dan Arab Saudi. Itu menghasilkan kesepakatan di antara mereka pada hari Jumat untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh setelah tujuh tahun ketegangan.

Sementara AS dan Arab Saudi memiliki hubungan militer dan politik yang telah berlangsung lama, hubungan tersebut telah retak karena pembunuhan jurnalis yang berbasis di AS Jamal Khashoggi pada tahun 2018, seorang kritikus kepemimpinan kerajaan dan pemotongan produksi oleh kartel minyak OPEC+ yang menurut pemerintah adalah membantu Rusia. (esn)

 ✮  sindonews