⚓ Membangun Angkatan Laut terbesar sejak Perang Dunia II
Hunter Class FFG, RAN berencana memproduksi 9 unit fregat namun di kurangi menjadi 6 unit. (navy gov) ☆
Australia, salah satu tetangga Indonesia, ingin membangun Angkatan Laut terbesar sejak Perang Dunia II.
Canberra, pada Selasa (20/2/2024), menguraikan rencana selama satu dekade untuk melipatgandakan armada kapal perangnya dan meningkatkan belanja pertahanan sebesar USD 7 miliar (lebih dari Rp 266,3 triliun).
Itu dilakukan Australia dalam menghadapi perlombaan senjata yang semakin cepat di Asia-Pasifik.
Berdasarkan rencana tersebut, Australia akan memiliki Angkatan Laut yang terdiri dari 26 kapal perang permukaan utama, naik dari 11 kapal yang ada saat ini.
“Ini adalah armada terbesar yang kami miliki sejak akhir Perang Dunia II,” kata Menteri Pertahanan Richard Marles, seperti dikutip Reuters.
Pengumuman ini muncul setelah adanya peningkatan kekuatan senjata secara besar-besaran oleh China dan Rusia, dan di tengah meningkatnya konfrontasi antara sekutu pimpinan Amerika Serikat dan pemerintah otoriter yang semakin agresif.
Hunter class Frigate
Australia akan membangun enam fregat kelas Hunter, 11 fregat tujuan umum, dan enam kapal perang permukaan canggih yang tidak perlu diawaki.
Setidaknya beberapa armada akan dipersenjatai dengan rudal Tomahawk yang mampu melakukan serangan jarak jauh terhadap sasaran jauh di dalam wilayah musuh—sebuah kemampuan pencegahan yang besar.
Rencana tersebut akan membuat Australia meningkatkan belanja pertahanannya menjadi 2,4 persen dari produk domestik bruto, di atas target 2 persen yang ditetapkan oleh sekutu NATO-nya.
Beberapa kapal akan dibangun di Adelaide, memastikan lebih dari 3.000 lapangan kerja, namun kapal lainnya akan bersumber dari desain Amerika Serikat dan desain yang masih belum diputuskan berasal dari Spanyol, Jerman, Korea Selatan atau Jepang.
Pada 2021, Australia mengumumkan rencana untuk membeli setidaknya tiga kapal selam bertenaga nuklir rancangan AS, membatalkan rencana bertahun-tahun untuk mengembangkan kapal selam non-nuklir dari Prancis yang telah menelan biaya miliaran dolar.
Meskipun kapal selam kelas Virginia akan bertenaga nuklir, mereka tidak akan dipersenjatai dengan senjata atom dan diharapkan membawa rudal jelajah jarak jauh. Hal ini mewakili sebuah langkah perubahan dalam kemampuan perairan terbuka negara ini.
Kapal selam nuklir Virginia (iNews)
Para pakar mengatakan bahwa secara keseluruhan, Australia siap untuk mengembangkan kemampuan Angkatan Laut yang signifikan.
Namun proyek-proyek pertahanan besar di negara ini telah lama dilanda pembengkakan biaya, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan dan rencana proyek yang lebih bermanfaat bagi penciptaan lapangan kerja lokal dibandingkan pertahanan.
Michael Shoebridge, mantan pejabat keamanan senior dan sekarang menjadi analis independen, mengatakan pemerintah harus mengatasi kesalahan masa lalu dan tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan ketika persaingan di kawasan ini memanas.
Shoebridge mengatakan harus ada proses pengadaan yang disederhanakan, jika tidak, hal ini akan menjadi jalur yang lazim yang menyebabkan penundaan, masalah konstruksi, pembengkakan biaya—dan pada akhirnya, kapal yang terlambat masuk layanan dengan sistem yang diambil alih oleh peristiwa dan perubahan teknologi.
"Membujuk pemilih tertentu dengan janji pembuatan kapal Angkatan Laut yang berkelanjutan tidak bisa menjadi prioritas," katanya.
“Hal ini hanya akan menghalangi prioritas sebenarnya: membalikkan keruntuhan armada Angkatan Laut kita.” (mas)
Hunter Class FFG, RAN berencana memproduksi 9 unit fregat namun di kurangi menjadi 6 unit. (navy gov) ☆Australia, salah satu tetangga Indonesia, ingin membangun Angkatan Laut terbesar sejak Perang Dunia II.
Canberra, pada Selasa (20/2/2024), menguraikan rencana selama satu dekade untuk melipatgandakan armada kapal perangnya dan meningkatkan belanja pertahanan sebesar USD 7 miliar (lebih dari Rp 266,3 triliun).
Itu dilakukan Australia dalam menghadapi perlombaan senjata yang semakin cepat di Asia-Pasifik.
Berdasarkan rencana tersebut, Australia akan memiliki Angkatan Laut yang terdiri dari 26 kapal perang permukaan utama, naik dari 11 kapal yang ada saat ini.
“Ini adalah armada terbesar yang kami miliki sejak akhir Perang Dunia II,” kata Menteri Pertahanan Richard Marles, seperti dikutip Reuters.
Pengumuman ini muncul setelah adanya peningkatan kekuatan senjata secara besar-besaran oleh China dan Rusia, dan di tengah meningkatnya konfrontasi antara sekutu pimpinan Amerika Serikat dan pemerintah otoriter yang semakin agresif.
Hunter class FrigateAustralia akan membangun enam fregat kelas Hunter, 11 fregat tujuan umum, dan enam kapal perang permukaan canggih yang tidak perlu diawaki.
Setidaknya beberapa armada akan dipersenjatai dengan rudal Tomahawk yang mampu melakukan serangan jarak jauh terhadap sasaran jauh di dalam wilayah musuh—sebuah kemampuan pencegahan yang besar.
Rencana tersebut akan membuat Australia meningkatkan belanja pertahanannya menjadi 2,4 persen dari produk domestik bruto, di atas target 2 persen yang ditetapkan oleh sekutu NATO-nya.
Beberapa kapal akan dibangun di Adelaide, memastikan lebih dari 3.000 lapangan kerja, namun kapal lainnya akan bersumber dari desain Amerika Serikat dan desain yang masih belum diputuskan berasal dari Spanyol, Jerman, Korea Selatan atau Jepang.
Pada 2021, Australia mengumumkan rencana untuk membeli setidaknya tiga kapal selam bertenaga nuklir rancangan AS, membatalkan rencana bertahun-tahun untuk mengembangkan kapal selam non-nuklir dari Prancis yang telah menelan biaya miliaran dolar.
Meskipun kapal selam kelas Virginia akan bertenaga nuklir, mereka tidak akan dipersenjatai dengan senjata atom dan diharapkan membawa rudal jelajah jarak jauh. Hal ini mewakili sebuah langkah perubahan dalam kemampuan perairan terbuka negara ini.
Kapal selam nuklir Virginia (iNews)Para pakar mengatakan bahwa secara keseluruhan, Australia siap untuk mengembangkan kemampuan Angkatan Laut yang signifikan.
Namun proyek-proyek pertahanan besar di negara ini telah lama dilanda pembengkakan biaya, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan kebijakan dan rencana proyek yang lebih bermanfaat bagi penciptaan lapangan kerja lokal dibandingkan pertahanan.
Michael Shoebridge, mantan pejabat keamanan senior dan sekarang menjadi analis independen, mengatakan pemerintah harus mengatasi kesalahan masa lalu dan tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan ketika persaingan di kawasan ini memanas.
Shoebridge mengatakan harus ada proses pengadaan yang disederhanakan, jika tidak, hal ini akan menjadi jalur yang lazim yang menyebabkan penundaan, masalah konstruksi, pembengkakan biaya—dan pada akhirnya, kapal yang terlambat masuk layanan dengan sistem yang diambil alih oleh peristiwa dan perubahan teknologi.
"Membujuk pemilih tertentu dengan janji pembuatan kapal Angkatan Laut yang berkelanjutan tidak bisa menjadi prioritas," katanya.
“Hal ini hanya akan menghalangi prioritas sebenarnya: membalikkan keruntuhan armada Angkatan Laut kita.” (mas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.