Defend ID Akui Perang di Beberapa Negara Buka Peluang Dan Tantangan

Direktur Utama Defend ID, Bobby Rasyidin (kanan), Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Gita Amperiawan (dua kanan), Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose (kiri), Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod (belakang kiri), dan Direktur Utama PT Dahana, Wildan Widarman (belakang kanan), menghadiri acara puncak peringatan HUT Ke-2 Defend ID di Kantor Pusat PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/4/2024). (ANTARA/HO-Dokumentasi Defend ID) ★

Gabungan perusahaan BUMN bidang pertahanan, Defense Industry Indonesia (Defend ID), mengakui perang di beberapa belahan dunia memang membuka peluang bagi bisnis, tetapi juga menghadirkan ragam tantangan salah satunya terganggunya rantai pasok global yang dapat menghambat produksi.

Direktur Umum Defend ID, sekaligus Direktur Umum PT Len Industri, Bobby Rasyidin, menjelaskan, perang dan konflik bersenjata di beberapa wilayah dunia turut berpengaruh pada naiknya anggaran pertahanan sejumlah negara dari rata-rata dua persen menjadi tiga persen.

“Ini tentunya peluang yang luas sekali buat Defend ID untuk mengembangkan pasar globalnya. Itu adalah kesempatannya. Sementara tantangannya buat kami adalah terganggunya rantai pasok dunia,” kata dia, saat jumpa pers pada sela-sela acara puncak peringatan HUT Ke-2 Defend ID di Kantor Pusat PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Ia menjelaskan terganggunya rantai pasok akibat konflik turut berpengaruh pada naiknya biaya logistik.

“Konflik di Laut Merah itu menyebabkan biaya logistik akan tinggi. Yang tadinya komponen yang kami impor dari Eropa itu lewat Terusan Suez, sekarang terpaksa dia memutar,” kata dia.

Genosida dan gempuran terus-menerus militer Israel ke Gaza memicu aksi balasan dari kelompok-kelompok paramiliter seperti Houthi di Yaman yang mengincar kapal-kapal di Laut Merah yang terafiliasi dengan Israel ataupun militer Israel.

Tidak hanya itu, dia melanjutkan konflik juga membuat banyak negara berhati-hati, misalnya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mempertahankan suku bunganya dalam waktu cukup panjang. “Ini mengakibatkan ongkos dari komponen, ongkos dari material, ongkos dari produksi kami akan terdampak juga,” kata dia.

Ia menjelaskan situasi itu sulit dihindari industri pertahanan dalam negeri, termasuk Defend ID, karena mayoritas bahan baku masih diimpor dari luar negeri.

“Bahan-bahan baku kami ini masih impor. Kalau di Pindad seperti mesin, itu kita masih impor. Di PT PAL seperti mesin dan beberapa jenis baja masih impor. PT DI itu bahan-bahan komposit untuk mesin pesawat terbang kami masih impor. Jadi, memang ketergantungan kami terhadap jejaring pasokan dunia di komponen ini masih tinggi. Nah, ini tantangan buat Defend ID untuk menurunkan tingkat ketergantungan itu,” kata dia.

Situasinya saat ini, dia melanjutkan, tingkat kandungan komponen dalam negeri untuk alutsista-alutsista buatan dalam negeri rata-rata masih 40 persen. Dia berharap dalam 2–3 tahun ke depan, rata-rata TKDN itu meningkat sampai 55 persen.

“Tentunya akan kami tingkatkan seiring dengan penguasaan teknologi, seiring juga dengan peningkatan kapasitas produksi,” sambung dia.

Defend ID, perusahaan gabungan BUMN bidang pertahanan, mencakup PT Len Industri sebagai perusahaan induk yang membawahi PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana. Perusahaan induk itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada 20 April 2022.

Defend ID merayakan HUT ke-2 secara terpusat di Bandung, Sabtu, dengan menghadirkan ragam acara hiburan, penampilan musik, bazar kuliner, dan pernak-pernik. Tidak hanya itu, Defend ID dalam rangkaian acara HUT-nya juga menggelar bakti sosial dan turnamen olahraga.

"Pelaksanaan HUT tahun ini sebagai wujud kolaborasi di antara anggota Defend ID. Ini tercermin dari peran aktif direksi hingga ke karyawan di seluruh entitas," kata Wakil Direktur Utama PT Pindad, Syaifuddin, yang bertugas sebagai ketua Panitia HUT ke-2 Defend ID, saat puncak perayaan HUT di Bandung.

Dalam acara itu, seluruh direktur utama yang tergabung dalam perusahaan gabungan Defend ID hadir. Selain Rasyidin, ada juga Direktur Utama PT DI, Gita Amperiawan, Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, dan Direktur Utama PT Dahana, Wildan Widarman.

 Kemenhan teken kontrak Rp 2,24 triliun 

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menandatangani kontrak senilai Rp 2,24 triliun untuk membeli produk dalam negeri pada pelaksanaan pameran Business Matching 2024 yang diadakan Kementerian Perindustrian di Denpasar, Bali.

“Kontrak antara Kemenhan dengan PT Len dan PT Pindad sebesar Rp 2,24 triliun dari total anggaran Kemhan Rp 9 triliun,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang pada penutupan Business Matching 2024 di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis.

Menperin menyaksikan langsung penandatanganan kontrak antara Kemenhan dengan dua BUMN itu di sela pelaksanaan pameran belanja produk dalam negeri itu pada Selasa (5/3).

Berdasarkan data yang dipaparkan di sela penandatanganan kontrak itu, nilai kontrak untuk unit organisasi (UO) Pusat Alat Peralatan Pertahanan (Pus Alpalhan) di Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan dengan BUMN, PT Len Industri (Persero) mencapai Rp 335 miliar.

Selain itu, kontrak Baranahan Kemenhan dengan BUMN PT Pindad sebesar Rp 1,90 triliun.

Menperin Agus Gumiwang menjelaskan kontrak belanja produk dalam negeri dengan dua BUMN itu yakni untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).

Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian/lembaga yang merealisasikan belanja produk lokal selama Business Matching 2024 di Bali dengan produk yang disajikan di 182 stan pameran tersebut sudah mengantongi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ada pun total realisasi selama pelaksanaan pameran yang mempertemukan pemilik anggaran dan produsen 4-7 Maret itu mencapai Rp 213 triliun, atau meningkat dibandingkan pelaksanaan 2023 mencapai Rp 181 triliun.

Kementerian Perindustrian mencatat realisasi tersebut paling besar dibeli oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp 146,94 triliun dan dari BUMN mencapai Rp 66,74 triliun.

Sedangkan nilai komitmen yang siap direalisasikan pemilik anggaran (pemerintah pusat/daerah) kepada produsen pada tahun ini juga meningkat mencapai Rp 1.148,25 triliun dibandingkan 2023 mencapai Rp 1.157 triliun.

Agus Gumiwang juga meminta pemilik anggaran tersebut untuk segera memberikan detail kebutuhan produk dalam negeri agar dapat disiapkan oleh produsen.

  ★ antara