Terduga insiden September terulang kembali 
Politisi PDIP TB Hasanuddin menyesalkan insiden bentrok TNI AD Batalyon 134 dan Brimob di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), karena membahayakan, dan memberi contoh buruk terhadap masyarakat.
Kalau insiden itu terjadi lagi di wilayah manapun, maka hukum harus ditegakkan dan atau Kapolda dan Pangdamnya dicopot.
"Bentrok antar aparat pemeirntah itu tidak boleh terjadi. Sebelumnya Danrem sudah turun, dan tidak bisa berhenti. Panglima Kodam juga turun, sudah bolak balik ke Batalyon, ke Brimob, juga masih terjadi tembakan-tembakan yang bisa membahayakan masyarakat sekitar," tegas TB. Hasanuddin yang merupakan purnawirawan TNI pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Menurut purnawirawan TNI mayor jenderal itu, agar bentrokan serupa tidak terulang, maka dia menyarankan Presiden Jokowi untuk segera memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
“Jadi, kedua belah pihak itu harus duduk bersama dan membuat kesepakatan. Itu solusi yang baik. Bahwa bapak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk duduk bersama. Dibuat kesepakatan kalau bentrok lagi di sebuah wilayah Kodam atau Polda, maka Kapolda dan Pangdamnya bertanggung jawab sampai dicopot dari jabatannya," tambahnya.
Dikatakan, bentrok TNI-Polri sudah sering terjadi. Kasus terakhir di Batam sudah sangat meresahkan masyarakat. Seharusnya kedua institusi itu bisa memberi contoh yang baik, bukan malah berantem.
"Aparat yang seharusnya memberi contoh kedamaian, kerukunan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, malah dicederai dengan pertempuran," ujarnya.
Karena itu TB Hasanuddin berharap pihak-pihak yang bersalah dalam kasus bentrokan tersebut harus diproses secara hukum.
"Saya kira, siapapun yang salah harus dihukum. Ada aturan-aturannya, dengan hukum disiplin militer, atau pidana militer. Sebab, mengeluarkan senjata itu termasuk pidana militer," pungkasnya.Legislator ingin Polri-TNI jujur soal akar bentrokan
Anggota DPR Dwi Ria Latifa mendesak Polri dan TNI membuka secara jujur akar permasalahan yang menyebabkan anggota TNI Yonif 134 Tuah Sakti bentrok dengan Brimob di Batam.
"Harus diselesaikan dari akarnya, bukan ujungnya, seperti yang terjadi selama ini. Saya minta Kapolri dan Kepala Staf Angkatan Darat menggali dan menyelesaikan permasalahannya secara serius," kata Latifa, anggota Komisi III DPR di Gedung Nusantara I DPR, Kamis.
Dia curiga penyebab bentrok antara anggota TNI Yonif 134 Tuah Sakti dengan Brimob Polda Kepri di Batam bukan hanya karena selisih paham atau tersinggung, melainkan ada hal lain yang prinsip dan mendasar.
Hal prinsip itu dapat berhubungan dengan balas dendam, karena pada 21 September 2014 terjadi peristiwa yang sama.
"Atau mungkin ada hal lain, yang perlu didalami, diselesaikan dan diumumkan kepada publik. Saya minta kedua belah pihak tidak menyelesaikan permasalahan seperti petugas pemadam kebakaran, melainkan menggali akar permasalahan, dan mencari solusinya, " katanya.
Latifa mendesak Kapolri dan Kasad tidak menutupi akar permasalahan dari bentrok tersebut, karena peristiwa itu sudah berulang kali terjadi.
Kedua institusi harus meninggalkan paradigma menutupi akar permasalahan yang terjadi.
"Tinggalkan paradigma itu, mari kita jujur. Ini permasalahan serius, yang membuat warga Batam merasa tidak aman," tegasnya.
Dia mengatakan bentrok aparat pertahanan keamanan di Batam tidak dapat dianggap sebelah mata, karena Batam berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Batam juga kota industri, yang memiliki banyak investor asing.
"Batam merupakan salah satu pintu masuk Indonesia, wajah Indonesia. Aparat pertahanan keamanan itu seharusnya menjadi benteng, bukan pasukan yang bentrok," katanya.
DPR: tindak tegas oknum TNI-Polri bentrok
Komisi I Bidang Pertahanan, intelejen, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika DPR RI meminta oknum TNI-Polri yang terlibat bentrok di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/11) ditindak tegas.
"Terulangnya kasus bentrok tersebut menunjukkan penyelesaian persoalan gesekan antaraparat tidak tuntas," kata Ketua Komisi DPR RI Mahfudz Siddiq saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Akhir Tahun Lembaga Penyiaran Publik RRI 2014 di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, penyelesaian bentrok selama ini hanya disikapi dengan pernyataan bersama dan nota kesepahaman bersama. "Tidak ada upaya yang serius untuk duduk bersama mencari akar masalah dan solusinya," katanya.
Dengan kondisi itu, ia memperkirakan kasus perselisihan akan terus terulang. Untuk mengatasi masalah bentrok antara aparat TNI-Polri, Mahfudz Siddiq meminta oknum yang terlibat dari dua belah pihak ditindak tegas.
"Tentunya yang terlibat harus ditindak tegas, dan institusi Polri dan TNI tidak boleh ada yang melindungi oknum yang terlibat," katanya.
Mahfudz menegaskan penegakkan hukum harus diciptakan untuk memberikan efek jera. Ia menduga, perselisihan terjadi karena masih ada aparat TNI-Polri di lapangan yang menjalankan tugas di luar tupoksi mereka.
"Tugas polisi menegakkan keamanan dan hukum, sedangkan TNI adalah pertahanan. Jadi, tidak ada urusannya menjadi beking kemanan mengamankan bisnis ilegal," tegasnya.
Mahfudz menambahkan selama aparat TNI-Polri terlibat dalam bisnis di luar tugasnya, maka konflik akan terus terjadi. Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawas atas terulangnya bentrok TNI-Polri di Kepri Ia menegaskan, bahwa polemik antardua korps ini adalah masalah institusi.
"Ini bukan urusan orang per orang yang harus bertanggung jawab, tapi sudah masalah institusi," katanya.
Mahfudz menegaskan, jika tidak ada respons dari TNI-Polri untuk menyelesaikan masalah bentrokan tersebut secara sungguh-sungguh. Komisi I dan III menyelenggarakan rapat kerja untuk membahas masalah tersebut.
"Komisi I dan III akan bahas masalah ini, tapi kita beri kesempatan pada TNI-Polri untuk selesaikan masalahnya. Gak perlu DPR terlibat, nanti malah tambah complicated," katanya.
Diketahui pada Rabu malam, sekitar 30 anggota TNI AD Yonif 134/Tuah Sakti menyerang Mako Brimob Polda Kepri. Sejak sore hari hingga malam, terjadi penembakan di Mako Brimob. Saat kejadian, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo beserta sejumlah staf dan empat jurnalis terjebak di dalam hingga akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 22.30 WIB. Hingga saat ini pihak terkait masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut.
Politisi PDIP TB Hasanuddin menyesalkan insiden bentrok TNI AD Batalyon 134 dan Brimob di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), karena membahayakan, dan memberi contoh buruk terhadap masyarakat.Kalau insiden itu terjadi lagi di wilayah manapun, maka hukum harus ditegakkan dan atau Kapolda dan Pangdamnya dicopot.
"Bentrok antar aparat pemeirntah itu tidak boleh terjadi. Sebelumnya Danrem sudah turun, dan tidak bisa berhenti. Panglima Kodam juga turun, sudah bolak balik ke Batalyon, ke Brimob, juga masih terjadi tembakan-tembakan yang bisa membahayakan masyarakat sekitar," tegas TB. Hasanuddin yang merupakan purnawirawan TNI pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Menurut purnawirawan TNI mayor jenderal itu, agar bentrokan serupa tidak terulang, maka dia menyarankan Presiden Jokowi untuk segera memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
“Jadi, kedua belah pihak itu harus duduk bersama dan membuat kesepakatan. Itu solusi yang baik. Bahwa bapak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk duduk bersama. Dibuat kesepakatan kalau bentrok lagi di sebuah wilayah Kodam atau Polda, maka Kapolda dan Pangdamnya bertanggung jawab sampai dicopot dari jabatannya," tambahnya.
Dikatakan, bentrok TNI-Polri sudah sering terjadi. Kasus terakhir di Batam sudah sangat meresahkan masyarakat. Seharusnya kedua institusi itu bisa memberi contoh yang baik, bukan malah berantem.
"Aparat yang seharusnya memberi contoh kedamaian, kerukunan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, malah dicederai dengan pertempuran," ujarnya.
Karena itu TB Hasanuddin berharap pihak-pihak yang bersalah dalam kasus bentrokan tersebut harus diproses secara hukum.
"Saya kira, siapapun yang salah harus dihukum. Ada aturan-aturannya, dengan hukum disiplin militer, atau pidana militer. Sebab, mengeluarkan senjata itu termasuk pidana militer," pungkasnya.Legislator ingin Polri-TNI jujur soal akar bentrokan
Anggota DPR Dwi Ria Latifa mendesak Polri dan TNI membuka secara jujur akar permasalahan yang menyebabkan anggota TNI Yonif 134 Tuah Sakti bentrok dengan Brimob di Batam."Harus diselesaikan dari akarnya, bukan ujungnya, seperti yang terjadi selama ini. Saya minta Kapolri dan Kepala Staf Angkatan Darat menggali dan menyelesaikan permasalahannya secara serius," kata Latifa, anggota Komisi III DPR di Gedung Nusantara I DPR, Kamis.
Dia curiga penyebab bentrok antara anggota TNI Yonif 134 Tuah Sakti dengan Brimob Polda Kepri di Batam bukan hanya karena selisih paham atau tersinggung, melainkan ada hal lain yang prinsip dan mendasar.
Hal prinsip itu dapat berhubungan dengan balas dendam, karena pada 21 September 2014 terjadi peristiwa yang sama.
"Atau mungkin ada hal lain, yang perlu didalami, diselesaikan dan diumumkan kepada publik. Saya minta kedua belah pihak tidak menyelesaikan permasalahan seperti petugas pemadam kebakaran, melainkan menggali akar permasalahan, dan mencari solusinya, " katanya.
Latifa mendesak Kapolri dan Kasad tidak menutupi akar permasalahan dari bentrok tersebut, karena peristiwa itu sudah berulang kali terjadi.
Kedua institusi harus meninggalkan paradigma menutupi akar permasalahan yang terjadi.
"Tinggalkan paradigma itu, mari kita jujur. Ini permasalahan serius, yang membuat warga Batam merasa tidak aman," tegasnya.
Dia mengatakan bentrok aparat pertahanan keamanan di Batam tidak dapat dianggap sebelah mata, karena Batam berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Batam juga kota industri, yang memiliki banyak investor asing.
"Batam merupakan salah satu pintu masuk Indonesia, wajah Indonesia. Aparat pertahanan keamanan itu seharusnya menjadi benteng, bukan pasukan yang bentrok," katanya.
DPR: tindak tegas oknum TNI-Polri bentrok
Komisi I Bidang Pertahanan, intelejen, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika DPR RI meminta oknum TNI-Polri yang terlibat bentrok di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/11) ditindak tegas.
"Terulangnya kasus bentrok tersebut menunjukkan penyelesaian persoalan gesekan antaraparat tidak tuntas," kata Ketua Komisi DPR RI Mahfudz Siddiq saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Akhir Tahun Lembaga Penyiaran Publik RRI 2014 di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, penyelesaian bentrok selama ini hanya disikapi dengan pernyataan bersama dan nota kesepahaman bersama. "Tidak ada upaya yang serius untuk duduk bersama mencari akar masalah dan solusinya," katanya.
Dengan kondisi itu, ia memperkirakan kasus perselisihan akan terus terulang. Untuk mengatasi masalah bentrok antara aparat TNI-Polri, Mahfudz Siddiq meminta oknum yang terlibat dari dua belah pihak ditindak tegas.
"Tentunya yang terlibat harus ditindak tegas, dan institusi Polri dan TNI tidak boleh ada yang melindungi oknum yang terlibat," katanya.
Mahfudz menegaskan penegakkan hukum harus diciptakan untuk memberikan efek jera. Ia menduga, perselisihan terjadi karena masih ada aparat TNI-Polri di lapangan yang menjalankan tugas di luar tupoksi mereka.
"Tugas polisi menegakkan keamanan dan hukum, sedangkan TNI adalah pertahanan. Jadi, tidak ada urusannya menjadi beking kemanan mengamankan bisnis ilegal," tegasnya.
Mahfudz menambahkan selama aparat TNI-Polri terlibat dalam bisnis di luar tugasnya, maka konflik akan terus terjadi. Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawas atas terulangnya bentrok TNI-Polri di Kepri Ia menegaskan, bahwa polemik antardua korps ini adalah masalah institusi.
"Ini bukan urusan orang per orang yang harus bertanggung jawab, tapi sudah masalah institusi," katanya.
Mahfudz menegaskan, jika tidak ada respons dari TNI-Polri untuk menyelesaikan masalah bentrokan tersebut secara sungguh-sungguh. Komisi I dan III menyelenggarakan rapat kerja untuk membahas masalah tersebut.
"Komisi I dan III akan bahas masalah ini, tapi kita beri kesempatan pada TNI-Polri untuk selesaikan masalahnya. Gak perlu DPR terlibat, nanti malah tambah complicated," katanya.
Diketahui pada Rabu malam, sekitar 30 anggota TNI AD Yonif 134/Tuah Sakti menyerang Mako Brimob Polda Kepri. Sejak sore hari hingga malam, terjadi penembakan di Mako Brimob. Saat kejadian, Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo beserta sejumlah staf dan empat jurnalis terjebak di dalam hingga akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 22.30 WIB. Hingga saat ini pihak terkait masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.