Kebangkitan Maritim Indonesia 
Menteri Koordinator Maritim, Dwisuryo Indroyono Susilo (kedua kiri), didampingi Dirut PT PAL Indonesia (Persero), M Firmansyah Arifin (kedua kanan) dan Direktur Produksi PT PAL Indonesia (Persero), Edy Widarto (kiri), berada di salah satu bengkel Divisi Kapal Perang, PT PAL Indonesia (Persero), Ujung Surabaya, Jumat (14/11). Kunjungan Menko Maritim tersebut untuk melihat secara langsung pembuatan kapal di PT PAL Indonesia (Persero), dalam mendukung kekayaan maritim Indonesia. (ANTARA FOTO/Eric Ireng)
Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi berulang kali menegaskan visi pemerintahannya lima tahun ke depan menitikberatkan pada sektor maritim.
Menurut presiden, terlalu lama Indonesia memunggungi laut dan selat. Padahal, dengan kondisi geografis Indonesia, seharusnya sektor kelautan atau kemaritiman menjadi ujung tombak dalam pembangunan ekonomi.
Tak salah mengedepankan sektor maritim, sebab Indonesia mengklaim diri sebagai negara maritim terbesar dunia dengan 2/3 wilayahnya merupakan lautan dan kaya sumber daya. Namun, bukan hal mudah mengembangkan sektor-sektor kemaritiman mulai dari perikanan, pariwisata, pertambangan, hingga industri. Karena itulah dibentuk kementerian khusus, Kementerian koordinator bidang Kemaritiman.
Bicara soal industri kemaritiman tidak lepas dari peran industri galangan kapal sebagai salah satu kuncinya. Presiden ketiga Indonesia BJ Habibie pernah mengutarakan, sudah waktunya industri maritim nasional bangkit dan saatnya industri perkapalan nasional berjaya di lautan.
Pemerintah mendorong industri perkapalan dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Industri galangan kapal dikategori industri strategis karena prospek cerah di masa depan. Perkembangan industri perkapalan nasional tak banyak disorot.
Kinerja industri galangan kapal Indonesia disebut-sebut menunjukkan perkembangan membanggakan. Mengutip World Shipbuilding Statistics edisi Juni 2007, saat itu Indonesia masuk dalam jajaran 22 negara pembangun kapal dunia. Padahal industri galangan kapal nasional tanpa bantuan pemerintah meski Inpres 5 tahun 2005 sudah berjalan.
Pangsa pasar kapal dunia menjadi kian besar sejak diberlakukannya peraturan baru keamanan pelayaran safety of life at sea (SOLAS). Tidak heran jika banyak negara berlomba-lomba menggairahkan produksi kapal. Termasuk Indonesia.
Kepulauan Batam menjadi pusat dari industri galangan kapal di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengungkapkan dari 198 industri galangan kapal yang dimiliki Tanah Air, 110 di antaranya berada di Pulau Batam. Sisanya, 88 industri berada di luar Pulau Batam.
"Nah yang 110 itu sangat sukses tumbuhnya, perkembangan bagus dan membuka lapangan kerja untuk 120.000 masyarakat di sana," ungkap Indroyono di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (11/11).
Ada alasan kuat yang melatarbelakangi suksesnya industri galangan kapal di Batam dibanding daerah lain. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Panggah Susanto membeberkan resep majunya industri galangan kapal di Pulau Batam. Salah satunya lantaran tarif bea masuk komponen yang saat ini nol persen alias bebas bea masuk komponen impor.
Sementara untuk bea masuk komponen industri galangan kapal yang ada di luar Pulau Batam diberlakukan 10 persen.
"Yang fiskal itu terutama diperlakukan hal yang sama terkait insentif galangan kapal di Batam dan di luar Batam. Kalau tidak disamakan maka tentu kalau di dalam tender-tender akan selalu lebih mahal kapal yang di luar Batam," jelasnya.
Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Firmansyah Arifin mengakui, industri galangan kapal di Batam memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan daerah lain. Salah satunya karena Batam masuk wilayah kawasan bebas perdagangan dan lokasi yang strategis.
Berangkat dari kesuksesan itu, pemerintah pun tak segan-segan menggelontorkan insentif besar untuk memajukan industri galangan kapal. Pemerintah menggunakan pelbagai pendekatan kebijakan. Salah satu kebijakannya adalah insentif fiskal agar industri galangan kapal nasional berkembang.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku sedang menyiapkan pelbagai insentif untuk industri galangan kapal. Di antaranya, pemotongan Bea Masuk, kemudahan PPN, menyederhanakan proses prosedur PNBPT dan fasilitas PPh melalui tax allowance untuk industri galangan kapal.
"Bisa dipungut, bebas, bisa seperti lainnya. Nanti kita cari cara yang paling bagus sesuai peraturan perundangan,".
Pemerintah menjanjikan melindungi industri galangan dalam negeri. Pemberian insentif diklaim sebagai salah satu caranya.
"Kita sedang cari upaya supaya PPN tidak memberatkan. Silakan di-nol-kan kalau memang tidak ada industri dalam negeri yang dirugikan," tegasnya.
Perusahaan galangan kapal milik pemerintah antusias dengan rencana pemberian insentif untuk industri galangan kapal di luar Batam. Pemerintah memiliki empat perusahaan galangan kapal diantaranya, PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Industri Kapal Indonesia (IKI), dan PT Dok & Perkapalan Surabaya (DPS).
Dengan berbagai insentif yang bakal diberikan pemerintah, industri galangan kapal terutama di wilayah Indonesia Timur diyakini bakal makin maju. Sebab, jumlah kapal yang melintas Indonesia Timur lebih banyak dibanding Indonesia Barat.
Sampai saat ini, kapasitas produksi per tahun mencapai 3 unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan 2 unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun.
Namun masih ada persoalan di balik itu semua. industri galangan kapal masih melakukan impor komponen. Industri pelayaran Indonesia kesulitan menggunakan produk dalam negeri karena galangan kapalnya belum kompetitif.
"Saat ini bahan dasar yang diproduksi dalam negeri baru pelat, di luar itu semuanya impor," kata Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Firmansyah Arifin.
Menteri Koordinator Maritim, Dwisuryo Indroyono Susilo (kedua kiri), didampingi Dirut PT PAL Indonesia (Persero), M Firmansyah Arifin (kedua kanan) dan Direktur Produksi PT PAL Indonesia (Persero), Edy Widarto (kiri), berada di salah satu bengkel Divisi Kapal Perang, PT PAL Indonesia (Persero), Ujung Surabaya, Jumat (14/11). Kunjungan Menko Maritim tersebut untuk melihat secara langsung pembuatan kapal di PT PAL Indonesia (Persero), dalam mendukung kekayaan maritim Indonesia. (ANTARA FOTO/Eric Ireng)
Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi berulang kali menegaskan visi pemerintahannya lima tahun ke depan menitikberatkan pada sektor maritim.
Menurut presiden, terlalu lama Indonesia memunggungi laut dan selat. Padahal, dengan kondisi geografis Indonesia, seharusnya sektor kelautan atau kemaritiman menjadi ujung tombak dalam pembangunan ekonomi.
Tak salah mengedepankan sektor maritim, sebab Indonesia mengklaim diri sebagai negara maritim terbesar dunia dengan 2/3 wilayahnya merupakan lautan dan kaya sumber daya. Namun, bukan hal mudah mengembangkan sektor-sektor kemaritiman mulai dari perikanan, pariwisata, pertambangan, hingga industri. Karena itulah dibentuk kementerian khusus, Kementerian koordinator bidang Kemaritiman.
Bicara soal industri kemaritiman tidak lepas dari peran industri galangan kapal sebagai salah satu kuncinya. Presiden ketiga Indonesia BJ Habibie pernah mengutarakan, sudah waktunya industri maritim nasional bangkit dan saatnya industri perkapalan nasional berjaya di lautan.
Pemerintah mendorong industri perkapalan dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Industri galangan kapal dikategori industri strategis karena prospek cerah di masa depan. Perkembangan industri perkapalan nasional tak banyak disorot.
Kinerja industri galangan kapal Indonesia disebut-sebut menunjukkan perkembangan membanggakan. Mengutip World Shipbuilding Statistics edisi Juni 2007, saat itu Indonesia masuk dalam jajaran 22 negara pembangun kapal dunia. Padahal industri galangan kapal nasional tanpa bantuan pemerintah meski Inpres 5 tahun 2005 sudah berjalan.
Pangsa pasar kapal dunia menjadi kian besar sejak diberlakukannya peraturan baru keamanan pelayaran safety of life at sea (SOLAS). Tidak heran jika banyak negara berlomba-lomba menggairahkan produksi kapal. Termasuk Indonesia.
Kepulauan Batam menjadi pusat dari industri galangan kapal di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengungkapkan dari 198 industri galangan kapal yang dimiliki Tanah Air, 110 di antaranya berada di Pulau Batam. Sisanya, 88 industri berada di luar Pulau Batam.
"Nah yang 110 itu sangat sukses tumbuhnya, perkembangan bagus dan membuka lapangan kerja untuk 120.000 masyarakat di sana," ungkap Indroyono di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (11/11).
Ada alasan kuat yang melatarbelakangi suksesnya industri galangan kapal di Batam dibanding daerah lain. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian Panggah Susanto membeberkan resep majunya industri galangan kapal di Pulau Batam. Salah satunya lantaran tarif bea masuk komponen yang saat ini nol persen alias bebas bea masuk komponen impor.
Sementara untuk bea masuk komponen industri galangan kapal yang ada di luar Pulau Batam diberlakukan 10 persen.
"Yang fiskal itu terutama diperlakukan hal yang sama terkait insentif galangan kapal di Batam dan di luar Batam. Kalau tidak disamakan maka tentu kalau di dalam tender-tender akan selalu lebih mahal kapal yang di luar Batam," jelasnya.
Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Firmansyah Arifin mengakui, industri galangan kapal di Batam memiliki keuntungan tersendiri dibandingkan daerah lain. Salah satunya karena Batam masuk wilayah kawasan bebas perdagangan dan lokasi yang strategis.
Berangkat dari kesuksesan itu, pemerintah pun tak segan-segan menggelontorkan insentif besar untuk memajukan industri galangan kapal. Pemerintah menggunakan pelbagai pendekatan kebijakan. Salah satu kebijakannya adalah insentif fiskal agar industri galangan kapal nasional berkembang.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku sedang menyiapkan pelbagai insentif untuk industri galangan kapal. Di antaranya, pemotongan Bea Masuk, kemudahan PPN, menyederhanakan proses prosedur PNBPT dan fasilitas PPh melalui tax allowance untuk industri galangan kapal.
"Bisa dipungut, bebas, bisa seperti lainnya. Nanti kita cari cara yang paling bagus sesuai peraturan perundangan,".
Pemerintah menjanjikan melindungi industri galangan dalam negeri. Pemberian insentif diklaim sebagai salah satu caranya.
"Kita sedang cari upaya supaya PPN tidak memberatkan. Silakan di-nol-kan kalau memang tidak ada industri dalam negeri yang dirugikan," tegasnya.
Perusahaan galangan kapal milik pemerintah antusias dengan rencana pemberian insentif untuk industri galangan kapal di luar Batam. Pemerintah memiliki empat perusahaan galangan kapal diantaranya, PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB), PT Industri Kapal Indonesia (IKI), dan PT Dok & Perkapalan Surabaya (DPS).
Dengan berbagai insentif yang bakal diberikan pemerintah, industri galangan kapal terutama di wilayah Indonesia Timur diyakini bakal makin maju. Sebab, jumlah kapal yang melintas Indonesia Timur lebih banyak dibanding Indonesia Barat.
Sampai saat ini, kapasitas produksi per tahun mencapai 3 unit kapal dengan ukuran 50,000 DWT dan 2 unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun.
Namun masih ada persoalan di balik itu semua. industri galangan kapal masih melakukan impor komponen. Industri pelayaran Indonesia kesulitan menggunakan produk dalam negeri karena galangan kapalnya belum kompetitif.
"Saat ini bahan dasar yang diproduksi dalam negeri baru pelat, di luar itu semuanya impor," kata Direktur Utama PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia Firmansyah Arifin.
♞ Merdeka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.