KSAU Minta Kontrol Lalu Lintas Udara Segera Diambil Alih dari Singapura 
KSAU
Sebagian wilayah jalur penerbangan baik sipil dan militer di Indonesia masih dibawah kontrol patroli udara Singapura. TNI AU berharap pemerintah Indonesia untuk segera mengambil alih dari negara tetangga tersebut.
Demikian disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Ida Bagus Putu Dunia di sela-sela peresmian Skadron Udara F16 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (3/12/2014). Dia menjelaskan untuk saat ini sebagian wilayah jalur udara baik sipil dan militer Indonesia masih meminta izin dari Singapura.
"Persoalan ini sebenarnya sudah lama sekali. Misalkan saja kalau pesawat kita dari Pekanbaru ingin ke Natuna Provinsi Kepri saja harus minta izin dari Singapura dulu. Begitu juga untuk penerbangan sipil," kata IB Putu Dunia.
Karenanya, lanjut Marsekal IB Putu Dunia, mengharapkan pemerintah segera mengambil alih pengaturan lalu lintas udara dari Singapura. Karena hal ini adalah menyangkut wilayah keamanan udara di Indonesia.
"Kita punya tugas keamanan hukum wilayah udara. Selama inikan kalau ingin kita bertugas mengamankan wilayah udara ke Natuna itu harus izin Singapura. Kita harus memberi tahu, minta jalan udara ke Singapura. Padahalkan kita bertujuan pengamanan wilayah hukum di Indonesia," kata Marsekal IB Putu Dunia.
Kalau soal lalu lintas udara, kata Marsekal IB Putu Dunia, secara umum tidak ada masalah dengan Singapura. Tapi dari segi pengamanan kedaulautan wilayah hukum Indonesia, terasa rancu kalau untuk penegakan hukum di wilayah Indonesia harus meminta izin lalu lintas udaranya dari Singapura.
"Kita harapkan sesuai dengan UU yang ada di negara kita, tahun 2019 pengaturan lalu lintas udara itu sudah bisa kita ambilalih dari Singapura. Semakin cepat semakin bagus, agar kita lebih mudah melakukan pengamanan kedaulatan udara," kata Marsekal IB Putu Dunia.
Untuk mengelola lalu lintas udara, lanjut Marsekal Putu Dunia, tidak akan menjadi persoalan terhadap Singapura. Karena pada prisipnya memiliki tujuan bersama dalam rangka pengamanan wilayah udara.
"Saya kira tak ada masalah kalau kita ambilalih dari Singapura. Karenakan yang akan kita pantau di wilayah kita sendiri," kata Marsekal Putu.
Namun untuk mengambil alih lalu lintas udara itu, katanya, pemerintah harus mempersiapkan fasilitas pendukungnya.
"Tapi bukan berarti kita tidak siap untuk fasilitas pendukung tersebut. Karena untuk mempersiapkan fasilitas itu harus ada komitmen bersama dengan departemen terkait. Kita ajak bersama menyelesai masalah ini," katanya.
"Kalau itu berhasil, maka tugas pokok kita dalam rangka penegakan hukum akan berjalan maksimal. Sekarang inikan banyak pelanggaran udara di tempat kita," kata tutup Marsekal IB Putu Dunia.Menhan: Kita Upayakan Kontrol Lalu Lintas RI Diambil Alih dari Singapura
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
Sebagian wilayah jalur penerbangan baik sipil dan militer di Indonesia masih dibawah kontrol patroli udara Singapura. Pemerintah akan segera mengambil alih dari negara tetangga tersebut.
"(Diambil alih) Bagus. Kalau kita sudah mampu nggak apa-apa. Nanti kita upayakan," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta (3/12/2014).
Ryamizard mengatakan kontrol yang dipegang oleh Singapura itu tidak mengganggu hubungan Indonesia-Singapura. Sebab, kontrol itu ditujukan menghindari kecelakaan pesawat.
"Nggak mengganggu. Ini masalah kedaulatan saja," imbuhnya.
Ketika ditanya bagaimana caranya mengambil alih kontrol itu, mantan KSAD ini mengatakan akan mempersiapkan segala fasilitasnya terlebih dahulu.
"Kita harus siapkan fasilitasnya. Kalau kita ambil, kita nggak punya apa-apa, nggak jalan nantinya," tutur Ryamizard tanpa merinci lebih jauh.Kapan RI Ambil Alih Kontrol Udara dari Singapura? Menko Tedjo: Segera!
Menko Polhukam Tedjo Edhi
Pemerintah akan mengambil alih kontrol lalu lintas udara dari Singapura. Pemerintah akan mengambil alih dalam waktu sesegera mungkin.
"Sesegara mungkin. Harusnya begitu, dengan perhubungan udara Kemenhub. Nanti akan saya bicarakan kepada mereka. Ini nantinya akan bicara kedaulatan juga. Karena pesawat-pesawat kita, patroli, harus izin ke Singapura. Memang alasannya untuk keselamatan penerbangan. Tapi itu wilayah kita sendiri. Nanti bagaimana caranya bisa kita kendalikan sendiri," tutur Menko Polhukam Tedjo Edhi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Tedjo mengatakan selama ini memang Singapura memegang kontrol udara sebagian wilayah di Indonesia. Hal itu sudah disetujui oleh International Civil Aviation Organitation (ICAO).
"Di sana untuk keselamatan harus dikendalikan. Ada aturan di sana yang disetujui oleh ICAO, Singapura mengontrol udara 100 mil, itu masuk ke wilayah kita, itu dikontrol oleh Singapura. Bukan berarti masalah kedaulatan, tapi keselamatan," jelasnya.
Tedjo mengaku ambil alih ini harus dilalukan dengan segera. Meski begitu, Indonesia juga harus menyiapkan regulasi dan SDM yang mumpuni untuk mengambil alih kontrol tersebut.
"Kita harus bisa upgrade peraturan kita, SDM kita, sehingga nanti bisa dikontrol oleh orang kita sendiri. Begitu masuk area Singapura, baru kontak ke tower Singapura. Harusnya begitu aturannya. Kita selama ini nggak pernah berpikir untuk mengambil alih. Untuk itu kita harus siapkan peralatannya dan SDM yang bisa mengontrol pesawat secara internasional dengan sedemikian banyak pesawat itu," paparnya.(mpr/jor)
KSAUSebagian wilayah jalur penerbangan baik sipil dan militer di Indonesia masih dibawah kontrol patroli udara Singapura. TNI AU berharap pemerintah Indonesia untuk segera mengambil alih dari negara tetangga tersebut.
Demikian disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Ida Bagus Putu Dunia di sela-sela peresmian Skadron Udara F16 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (3/12/2014). Dia menjelaskan untuk saat ini sebagian wilayah jalur udara baik sipil dan militer Indonesia masih meminta izin dari Singapura.
"Persoalan ini sebenarnya sudah lama sekali. Misalkan saja kalau pesawat kita dari Pekanbaru ingin ke Natuna Provinsi Kepri saja harus minta izin dari Singapura dulu. Begitu juga untuk penerbangan sipil," kata IB Putu Dunia.
Karenanya, lanjut Marsekal IB Putu Dunia, mengharapkan pemerintah segera mengambil alih pengaturan lalu lintas udara dari Singapura. Karena hal ini adalah menyangkut wilayah keamanan udara di Indonesia.
"Kita punya tugas keamanan hukum wilayah udara. Selama inikan kalau ingin kita bertugas mengamankan wilayah udara ke Natuna itu harus izin Singapura. Kita harus memberi tahu, minta jalan udara ke Singapura. Padahalkan kita bertujuan pengamanan wilayah hukum di Indonesia," kata Marsekal IB Putu Dunia.
Kalau soal lalu lintas udara, kata Marsekal IB Putu Dunia, secara umum tidak ada masalah dengan Singapura. Tapi dari segi pengamanan kedaulautan wilayah hukum Indonesia, terasa rancu kalau untuk penegakan hukum di wilayah Indonesia harus meminta izin lalu lintas udaranya dari Singapura.
"Kita harapkan sesuai dengan UU yang ada di negara kita, tahun 2019 pengaturan lalu lintas udara itu sudah bisa kita ambilalih dari Singapura. Semakin cepat semakin bagus, agar kita lebih mudah melakukan pengamanan kedaulatan udara," kata Marsekal IB Putu Dunia.
Untuk mengelola lalu lintas udara, lanjut Marsekal Putu Dunia, tidak akan menjadi persoalan terhadap Singapura. Karena pada prisipnya memiliki tujuan bersama dalam rangka pengamanan wilayah udara.
"Saya kira tak ada masalah kalau kita ambilalih dari Singapura. Karenakan yang akan kita pantau di wilayah kita sendiri," kata Marsekal Putu.
Namun untuk mengambil alih lalu lintas udara itu, katanya, pemerintah harus mempersiapkan fasilitas pendukungnya.
"Tapi bukan berarti kita tidak siap untuk fasilitas pendukung tersebut. Karena untuk mempersiapkan fasilitas itu harus ada komitmen bersama dengan departemen terkait. Kita ajak bersama menyelesai masalah ini," katanya.
"Kalau itu berhasil, maka tugas pokok kita dalam rangka penegakan hukum akan berjalan maksimal. Sekarang inikan banyak pelanggaran udara di tempat kita," kata tutup Marsekal IB Putu Dunia.Menhan: Kita Upayakan Kontrol Lalu Lintas RI Diambil Alih dari Singapura
Menteri Pertahanan Ryamizard RyacuduSebagian wilayah jalur penerbangan baik sipil dan militer di Indonesia masih dibawah kontrol patroli udara Singapura. Pemerintah akan segera mengambil alih dari negara tetangga tersebut.
"(Diambil alih) Bagus. Kalau kita sudah mampu nggak apa-apa. Nanti kita upayakan," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta (3/12/2014).
Ryamizard mengatakan kontrol yang dipegang oleh Singapura itu tidak mengganggu hubungan Indonesia-Singapura. Sebab, kontrol itu ditujukan menghindari kecelakaan pesawat.
"Nggak mengganggu. Ini masalah kedaulatan saja," imbuhnya.
Ketika ditanya bagaimana caranya mengambil alih kontrol itu, mantan KSAD ini mengatakan akan mempersiapkan segala fasilitasnya terlebih dahulu.
"Kita harus siapkan fasilitasnya. Kalau kita ambil, kita nggak punya apa-apa, nggak jalan nantinya," tutur Ryamizard tanpa merinci lebih jauh.Kapan RI Ambil Alih Kontrol Udara dari Singapura? Menko Tedjo: Segera!
Menko Polhukam Tedjo EdhiPemerintah akan mengambil alih kontrol lalu lintas udara dari Singapura. Pemerintah akan mengambil alih dalam waktu sesegera mungkin.
"Sesegara mungkin. Harusnya begitu, dengan perhubungan udara Kemenhub. Nanti akan saya bicarakan kepada mereka. Ini nantinya akan bicara kedaulatan juga. Karena pesawat-pesawat kita, patroli, harus izin ke Singapura. Memang alasannya untuk keselamatan penerbangan. Tapi itu wilayah kita sendiri. Nanti bagaimana caranya bisa kita kendalikan sendiri," tutur Menko Polhukam Tedjo Edhi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Tedjo mengatakan selama ini memang Singapura memegang kontrol udara sebagian wilayah di Indonesia. Hal itu sudah disetujui oleh International Civil Aviation Organitation (ICAO).
"Di sana untuk keselamatan harus dikendalikan. Ada aturan di sana yang disetujui oleh ICAO, Singapura mengontrol udara 100 mil, itu masuk ke wilayah kita, itu dikontrol oleh Singapura. Bukan berarti masalah kedaulatan, tapi keselamatan," jelasnya.
Tedjo mengaku ambil alih ini harus dilalukan dengan segera. Meski begitu, Indonesia juga harus menyiapkan regulasi dan SDM yang mumpuni untuk mengambil alih kontrol tersebut.
"Kita harus bisa upgrade peraturan kita, SDM kita, sehingga nanti bisa dikontrol oleh orang kita sendiri. Begitu masuk area Singapura, baru kontak ke tower Singapura. Harusnya begitu aturannya. Kita selama ini nggak pernah berpikir untuk mengambil alih. Untuk itu kita harus siapkan peralatannya dan SDM yang bisa mengontrol pesawat secara internasional dengan sedemikian banyak pesawat itu," paparnya.(mpr/jor)
★ detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.