Dalam rapat pleno KKIP 2024
Rantis Maung MV3 Komando Pindad (Pindad)
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra membuka Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2024 yang menyoroti kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Di hadapan perwakilan beberapa kementerian, industri pertahanan BUMN dan swasta, pejabat TNI, Bakamla, Polri, dan Basarnas, Wamenhan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis menegaskan kemandirian industri pertahanan itu merupakan tindak lanjut atas visi dan misi pertahanan negara.
"Kita harus mampu mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan besar, yaitu tercapainya kemandirian industri pertahanan Indonesia. Saya yakin bahwa upaya kita akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pertahanan nasional dan peningkatan daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat global," kata Wamenhan.
Dia melanjutkan kemandirian industri pertahanan juga menjadi tujuan puncak dari kebijakan industri pertahanan.
"Industri pertahanan dibangun melalui peran serta pemangku kepentingan yang aktif, sinergis, dan harmonis dalam menuju kemandirian. Sinergi dan koordinasi aktivitas seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembangunannya memerlukan rencana sebagai bagian integral dalam rencana pembangunan nasional," kata Herindra.
Dalam rapat yang sama, Wamenhan juga kembali mengingatkan pentingnya membeli produk-produk alutsista buatan dalam negeri, meskipun barang-barang itu harganya relatif lebih mahal daripada barang impor.
Herindra mencontohkan salah satunya kebijakan pembelian kendaraan taktis buatan Pindad, yaitu Maung. Dia menyebut meskipun ada kendaraan taktis lain buatan luar negeri yang harganya lebih murah, tetapi TNI tetap mengupayakan membeli Maung.
"(Maung) itu mahal dan belum sempurna ya, tetapi saya sampaikan pada TNI, pakai! Jangan itu ya dibandingkan ya dengan mobil-mobil impor yang sudah developed, sudah maju," ujar Wamenhan.
Dia berkeyakinan pembelian produk alutsista buatan dalam negeri itu menjadi faktor penting yang mendukung kemandirian industri pertahanan.
"Kita terus sampaikan pihak user (pengguna) jangan dicacat itu bahasa Jawa artinya jangan dicela, pakai saja dulu, pakai dulu, nanti kalau ada kekurangan bisa diperbaiki," tutur Herindra.
Rapat Pleno KKIP 2024, yang dipimpin oleh Wamenhan RI, dihadiri sejumlah pejabat yaitu Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Kepala Tim Pelaksana KKIP Letjen TNI (Purn) Dr Yoedhi Swastanto, dan perwakilan industri salah satunya Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan. Kemudian, ada juga perwakilan dari Mabes TNI, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra, dan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah.
Dalam acara yang sama, ada juga perwakilan dari Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantannas).
Usul setop impor peluru kaliber kecil
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra saat membuka Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2024 di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis, mengusulkan untuk setop impor peluru-peluru kaliber kecil dari luar negeri.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
“Setop kalau perlu, saya sampaikan end user (pengguna akhir/pembeli) saya lihat izin impor lagi, kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, masa sih kita tidak bisa (membeli dari dalam negeri)? Kalau untuk pasukan khusus boleh lah,” kata Wamenhan M. Herindra di hadapan beberapa pejabat TNI, Polri, Bakamla, dan instansi lainnya saat Rapat Pleno KKIP 2024.
Dia menjelaskan pembelian produk-produk pertahanan, misalnya peluru dan pistol buatan dalam negeri, itu penting, karena mendukung upaya membangun kemandirian industri pertahanan di tanah air.
Herindra lanjut mencontohkan produk pistol G2 buatan Pindad.
“Kita berharap pistol G2 mau dipakai Filipina, (itu dapat terwujud) kalau kita pakai, nanti (mereka) baru pakai SS1 dan SS2, anggota kita sudah banyak yang pakai dan beberapa kali memenangkan turnamen, sehingga mendapatkan kredit poin,” kata Herindra mencontohkan pentingnya menggunakan senjata-senjata buatan dalam negeri, misalnya senapan serbu SS1 dan SS2 buatan Pindad.
Dalam acara yang sama, dia juga menekankan pentingnya membeli kendaraan taktis buatan dalam negeri, meskipun harganya mahal dan masih banyak kekurangannya. Herindra menjelaskan langkah itu merupakan bentuk keberpihakan dan dukungan terhadap industri pertahanan dalam negeri.
Kementerian Pertahanan RI membeli puluhan unit kendaraan taktis Maung buatan Pindad untuk Mabes TNI dan tiga matra TNI. Dia menyebut tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Maung mencapai 60 persen lebih.
“Maung itu mahal dan belum sempurna ya, tetapi saya sampaikan kepada TNI, pakai! Jangan itu dibandingkan dengan mobil-mobil yang sudah developed, yang sudah maju. Kadang-kadang ada yang bilang, Pak mobil LC (land cruiser) lebih murah, tetapi itu impor,” kata Herindra.
Dia optimistis harga Maung ke depannya akan bersaing dan mendekati harga pasar manakala pemesanan terhadap kendaraan taktis itu bertambah. Dia memperkirakan jika pemesanan Maung mencapai 20.000 unit, harganya pun perlahan akan turun.
“Ingat tidak, dulu kita sering ejek India. Di India itu dulu pakai mobil-mobil tua kaya mobil Wilis, tetapi sekarang lihat industri pertahanan India luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita sendiri tidak mau pakai produk buatan dalam negeri, siapa yang mau pakai?” ujar dia.
KKIP menggelar rapat pleno di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis. Rapat itu mengangkat tema “Kemandirian Industri Pertahanan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Rantis Maung MV3 Komando Pindad (Pindad)Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra membuka Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2024 yang menyoroti kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Di hadapan perwakilan beberapa kementerian, industri pertahanan BUMN dan swasta, pejabat TNI, Bakamla, Polri, dan Basarnas, Wamenhan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis menegaskan kemandirian industri pertahanan itu merupakan tindak lanjut atas visi dan misi pertahanan negara.
"Kita harus mampu mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan besar, yaitu tercapainya kemandirian industri pertahanan Indonesia. Saya yakin bahwa upaya kita akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pertahanan nasional dan peningkatan daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat global," kata Wamenhan.
Dia melanjutkan kemandirian industri pertahanan juga menjadi tujuan puncak dari kebijakan industri pertahanan.
"Industri pertahanan dibangun melalui peran serta pemangku kepentingan yang aktif, sinergis, dan harmonis dalam menuju kemandirian. Sinergi dan koordinasi aktivitas seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pembangunannya memerlukan rencana sebagai bagian integral dalam rencana pembangunan nasional," kata Herindra.
Dalam rapat yang sama, Wamenhan juga kembali mengingatkan pentingnya membeli produk-produk alutsista buatan dalam negeri, meskipun barang-barang itu harganya relatif lebih mahal daripada barang impor.
Herindra mencontohkan salah satunya kebijakan pembelian kendaraan taktis buatan Pindad, yaitu Maung. Dia menyebut meskipun ada kendaraan taktis lain buatan luar negeri yang harganya lebih murah, tetapi TNI tetap mengupayakan membeli Maung.
"(Maung) itu mahal dan belum sempurna ya, tetapi saya sampaikan pada TNI, pakai! Jangan itu ya dibandingkan ya dengan mobil-mobil impor yang sudah developed, sudah maju," ujar Wamenhan.
Dia berkeyakinan pembelian produk alutsista buatan dalam negeri itu menjadi faktor penting yang mendukung kemandirian industri pertahanan.
"Kita terus sampaikan pihak user (pengguna) jangan dicacat itu bahasa Jawa artinya jangan dicela, pakai saja dulu, pakai dulu, nanti kalau ada kekurangan bisa diperbaiki," tutur Herindra.
Rapat Pleno KKIP 2024, yang dipimpin oleh Wamenhan RI, dihadiri sejumlah pejabat yaitu Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Kepala Tim Pelaksana KKIP Letjen TNI (Purn) Dr Yoedhi Swastanto, dan perwakilan industri salah satunya Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan. Kemudian, ada juga perwakilan dari Mabes TNI, yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra, dan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah.
Dalam acara yang sama, ada juga perwakilan dari Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantannas).
Usul setop impor peluru kaliber kecil
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra saat membuka Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2024 di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis, mengusulkan untuk setop impor peluru-peluru kaliber kecil dari luar negeri.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
“Setop kalau perlu, saya sampaikan end user (pengguna akhir/pembeli) saya lihat izin impor lagi, kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, masa sih kita tidak bisa (membeli dari dalam negeri)? Kalau untuk pasukan khusus boleh lah,” kata Wamenhan M. Herindra di hadapan beberapa pejabat TNI, Polri, Bakamla, dan instansi lainnya saat Rapat Pleno KKIP 2024.
Dia menjelaskan pembelian produk-produk pertahanan, misalnya peluru dan pistol buatan dalam negeri, itu penting, karena mendukung upaya membangun kemandirian industri pertahanan di tanah air.
Herindra lanjut mencontohkan produk pistol G2 buatan Pindad.
“Kita berharap pistol G2 mau dipakai Filipina, (itu dapat terwujud) kalau kita pakai, nanti (mereka) baru pakai SS1 dan SS2, anggota kita sudah banyak yang pakai dan beberapa kali memenangkan turnamen, sehingga mendapatkan kredit poin,” kata Herindra mencontohkan pentingnya menggunakan senjata-senjata buatan dalam negeri, misalnya senapan serbu SS1 dan SS2 buatan Pindad.
Dalam acara yang sama, dia juga menekankan pentingnya membeli kendaraan taktis buatan dalam negeri, meskipun harganya mahal dan masih banyak kekurangannya. Herindra menjelaskan langkah itu merupakan bentuk keberpihakan dan dukungan terhadap industri pertahanan dalam negeri.
Kementerian Pertahanan RI membeli puluhan unit kendaraan taktis Maung buatan Pindad untuk Mabes TNI dan tiga matra TNI. Dia menyebut tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Maung mencapai 60 persen lebih.
“Maung itu mahal dan belum sempurna ya, tetapi saya sampaikan kepada TNI, pakai! Jangan itu dibandingkan dengan mobil-mobil yang sudah developed, yang sudah maju. Kadang-kadang ada yang bilang, Pak mobil LC (land cruiser) lebih murah, tetapi itu impor,” kata Herindra.
Dia optimistis harga Maung ke depannya akan bersaing dan mendekati harga pasar manakala pemesanan terhadap kendaraan taktis itu bertambah. Dia memperkirakan jika pemesanan Maung mencapai 20.000 unit, harganya pun perlahan akan turun.
“Ingat tidak, dulu kita sering ejek India. Di India itu dulu pakai mobil-mobil tua kaya mobil Wilis, tetapi sekarang lihat industri pertahanan India luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita sendiri tidak mau pakai produk buatan dalam negeri, siapa yang mau pakai?” ujar dia.
KKIP menggelar rapat pleno di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis. Rapat itu mengangkat tema “Kemandirian Industri Pertahanan Menuju Indonesia Emas 2045”.
💥 antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.