Negara penjajah biasanya menginginkan eks-jajahannya maju, karena merasa bersalah atau berhutang moral. Hal ini terlihat dengan cara Inggris membantu negara-negara eks-jajahannya yang terkumpul dalam negara Persemakmuran. Demikian pula dengan Perancis terhadap negara bekas jajahannya: Maroko, Aljazair, Mauritania, Mali, Senegal,Pantai Gading, Burkina Faso, Chad, Gabon dan Madagaskar.
Kita ambil contoh Maroko. Hubungan Maroko dengan Perancis sangat erat. Lebih dari 1 juta penduduk Maroko diterima oleh Perancis untuk bekerja atau tinggal di negara Jeanne d’Arc ini. Hubungan yang sangat erat itu membuat Perancis menjadi mitra ekonomi utama bagi Maroko. Tidak heran, ketika Francois Hollande terpilih sebagai Presiden baru Perancis, rakyat Maroko ikut menyambutnya dengan sukacita.
Bagaimana dengan Belanda dan negara eks-jajahannya Indonesia ?.
Presiden Soekarno pernah kesal ke Belanda. Kerajaan Belanda dituding berada di balik pembentukan Republik Maluku Selatan (RMS) yang diproklamirkan Chris Soumokil, 25 April 1950. Belanda juga diprotes oleh Soekarno karena menampung sekitar 12.000 lebih warga Maluku yang mengungsi ke negara itu, pasca pemberantasan separatis RMS.
Sementara saat Orde Baru, Presiden Soeharto tersinggung saat Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda Jan Pronk mengkritik Indonesia terkait insiden Dili, November 1991. Soeharto memutuskan tidak lagi menerima bantuan dari Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang diketuai Belanda. Bukan hanya menolak bantuan IGGI, Indonesia juga menghentikan semua program beasiswa antar kedua negara.
Bukan hanya Presiden Soekarno dan Soeharto yang pernah sakit hati ke pemerintah Belanda. Presiden SBY juga pernah membatalkan kunjungannya ke Belanda, karena di saat rencana kedatangannya ke Den Haag, akan digelar tuntutan RMS ke Pengadilan di Den Haag.
Di masa Pemerintahan SBY pula, Indonesia diombang-ambingkan dengan pembelian Light Frigate Sigma 10514 karena tidak adanya kejelasan proses alih teknologi dari Belanda. Bahkan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI harus menemui Duta Besar Belanda di Indonesia, untuk menanyakan keseriusan pihak Belanda.
Tindakan yang sama juga dilakukan Belanda terhadap rencana Indonesia untuk membeli 100 tank Leopard 2A6. Pemerintah Belanda tidak juga mengambil keputusan. Parlemen Belanda tidak menyetujui dengan alasan HAM yang buruk di Indonesia.
Mereka lupa, bahwa kakek dan nenek merekalah yang banyak sekali melakukan pelanggaran HAM berat di Indonesia.
Mengapa susah sekali berurusan dengan negara Belanda ?. Kayaknya mereka terkena Syndrome Complex. Bagaimana bisa ? Jika kita jalan jalan ke Den Haag, kita akah melihat gedung gedung besar di kota itu diberi nama dengan tulisan besar: Sumatera, Jawa, Borneo, Sulawesi dan sebagainya. Begitu pula dengan nama-nama jalannya. Kita akan menemui nama jalan: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya.
Keberadaan Indonesia mereka abadikan di berbagai landmark dan infrastruktur kota. Bahkan event musik besar di Den Haag tidak lepas dari atribut Indonesia yakni Java Jazz Festival yang biasa digelar di Novotel Den Haag.
Bagaimana perlakuan mereka terhadap penduduk Indonesia ?.
Di suatu sore, bertemulah saya dengan pria asal Indonesia berusia 74 tahun di Den Haag Belanda. Pada awal tahun 1960-an, pria dari Indonesia Timur ini memutuskan pergi ke Belanda dan menjadi warga negara setempat. Menurutnya, warga Indonesia yang lahir sebelum tahun 1949 dianggap warga negara Belanda, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan kewarganegaraan.
Dia pun menikah dengan orang Belanda dan memiliki 4 anak. Anaknya tersebar entah kemana, mengurus keluarga masing-masing. Sementara pria yang telah bekerja selama 40 tahun ini, tinggal bersama isterinya di rumah susun kecil yang disewa per tahun. Uang pensiun hanya bisa membayar sewa rumah. Sementara untuk biaya hidup, ia harus menjadi sopir di usianya yang sudah senja. “Kalau tahu begini lebih baik saya tinggal di Indonesia. Tanah orangtua saya luas di sana. Tapi saya sudah tua”, ujarnya menutup pembicaraan.
Awal tahun 1960-an Belanda menerima banyak orang Indonesia. Tapi, setelah sampai di sana, tidak ada bedanya dengan di Indonesia, bahkan bisa lebih buruk. Padahal mereka pergi ke Belanda dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Sekarang mari kita lihat sikap Belanda terhadap Negara Republik Indonesia. Lebih parah lagi, hingga kini pemerintah Belanda tidak juga mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Belanda hanya menyatakan, menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia 27 Desember 1949, berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar. Sikap Belanda itu membuat luka psikologis bagi bangsa Indonesia yang pernah dijajah selama 350 tahun. Belum lagi, eksisnya gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) diakui oleh Belanda dan seringkali dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendiskreditkan Indonesia.
Untunglah Kementerian Pertahanan sadar dan menghentikan upaya pembelian Tank Leopard ke Belanda. Sebagai gantinya Indonesia membeli 100 lebih main battle tank Leopard 2A6 dari Jerman dengan nilai 280 juta USD. 15 unit pertama akan tiba bulan Oktober 2012 dan seterusnya datang bertahap 100 unit hingga Oktober 2014.
Jerman bukan hanya menawarkan tank Leopard 2A6, tapi juga transfer teknologi. “Mulai dari Oktober, akan mengalir pengiriman dan distribusi tank Leopard disertai transfer teknologi yang dilaksanakan oleh PT Pindad. Transfer teknologi bertujuan untuk kemandirian peremajaan dan peningkatan kapasitas tempur tank,” ujar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Leopard 2A6 yang dibeli Indonesia berupa tank yang telah diremajakan (refurbishment) dan dimodifikasi sesuai kebutuhan Indonesia, seperti yang dibeli Singapura. “Pembelian Leopard diputuskan dari Jerman, setelah proses pembelian dari Belanda dihentikan, karena tidak ada kepastian dari pemerintah Belanda,” ujar Sjafrie.
Belanda oh Belanda. Kok nggak kapok-kapoknya orang Indonesia berhubungan dengan anda.
semoga pindad membuat tank mbt sama seperti leopard repolution dan membeli pesawat jet sukhoi pakfa T 50 steail garuda sebagai pertahanan yang paling raksasa dan adi daya super power
BalasHapus