Sabtu, 05 Januari 2013

Menanti Armada Baru

Menanti Armada Baru
Jakarta Anggota Komisi I DPR Nuning Kertopati menilai, pembentukan Komando Pertahanan Laut (Kohanla) sangat penting. Pasalnya, saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan negara tetangga.

Terkait fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi. Karena pulau-pulau tersebut digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga.

“Ini tinggal menunggu persetujuan presiden. Tentunya kita menilai ini sangat penting,” jelas Nuning kepada LICOM, Sabtu (5/1).

TNI AL selain menjalankan tugas-tugas militer matra laut, juga berupaya melakukan langkah-langkah proaktif demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah perbatasan. Kawasan perbatasan negara sebagai beranda harus mengedepankan aspek ‘prosperity’ dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

“Juga yang paling penting harus tetap memperhatikan aspek pengamanan,” ungkap politisi Hanura itu.

TNI AL harus mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut dalam bentuk apapun. Selain melaksanakan tugas TNI matra laut, juga menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yuridiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan international yang telah diratifikasi.

“Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kasal Laksamana Marsetio,” pungkas Nuning.

 Pembentukan Kohanla Menunggu Persetujuan Presiden

Marinir (We Supratman)
Pembentukan Komando Pertahanan Laut (Kohanla) dipastikan akan terwujud, menyusul adanya persetujuan di tingkat Markas Besar TNI dan menunggu proses persetujuan Presiden.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI (P) Untung Suropati menjelaskan, Kohanla nantinya akan membawahi tiga armada yaitu Armada Barat, Armada Tengah dan Armada Timur.


"Dalam forum apel komandan satuan kemarin sudah dipaparkan perubahan mendasar adalah validasi organisasi TNI AL. Ini sudah disetujui di tingkat Mabes TNI, mulai dari pengembangan armada, marinir, perkembangan atau penambahan organisasi baru," kata Kadispenal Untung Suropati di Jakarta, Jumat (4/1).


Pengembangan postur ini menurut Untung akan diikuti oleh strata kepangkatan. Untuk Kohanla akan dipimpin oleh pangkat Laksamana Madya (Laksdya). Sedangkan masing-masing armada dipimpin oleh Laksamana Muda.


Pemekaran postur yang juga disetujui oleh Mabes TNI yaitu pembangunan satu pasukan marinir (Pasmar) yaitu Pasmar III di Sorong. Meski mengaku belum dikaji lebih jauh, namun jumlah personel Pasmar di Sorong, menurut Kadispenal idealnya setara dengan satu divisi di angkatan darat.


Hingga kini pembangunan infrastrutur untuk Armada Tengah diakui Untung, belum dilakukan karena menunggu keputusan presiden terkait revisi Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI. "Dari Mabes TNI yang sudah menyetujui akan diajukan ke pemerintah. Pembangunan menunggu persetujuan presiden terlebih dahulu," pungkasnya.



1 komentar:

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.