Media-media itu mengkritik pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur oleh pemerintahan Soeharto. Kabar itu berfokus pada harga pembelian yang diperdebatkan oleh Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie dan Menteri Keuangan Marie Muhammad. Utamanya, besaran harga dari US$ 12,7 juta menjadi US$ 1,1 miliar. Sepekan sebelumnya, majalah Tempo mengungkapkan pembengkakan harga kapal bekas sebesar 62 kali lipat.
Pada 9 Juni 1994, dua hari setelah pemberitaan tersebut, ketika meresmikan pembangunan Pangkalan Utama Angkatan Laut di Teluk Ratai, Lampung, Soeharto marah besar. Dia menegaskan keberpihakannya kepada ABRI. Soeharto menghujat pers. Dia memerintahkan supaya menindak tegas media yang “mengadu domba”.
Dari sinilah, Menteri Penerangan Harmoko memberedel ketiga media tadi. “Tanpa alasan eksplisit atas pecabutan SIUPP atau izin terbit majalah, dengan hanya menyebut bahwa Tempo telah mengganggu stabilitas nasional dan gagal menjaga pers Pancasila,” tulis Janet Steel.
Mengenai pemberedelan ini, Tempo edisi 19 Oktober 1998 memuat pernyataan Harmoko. “Eee, wah.. kok saya lupa, ya. Sudahlah, biarkan itu semua berlalu.”
Kepada Tempo, Habibie enggan bicara politik, termasuk masa lalunya di era Orde Baru.
● Tempo.Co
Pak habibe sekarang enak bikin film sekarang ,gimana kabar kapal rongsokan sampai sekarang kalau di pakek gak boleh ama barat .bellom timtim brooo?????
BalasHapusKapal itu bagus-bagus, tidak ada yang rongsokan. Ketika itu memang d pensiunkan oleh pihak Jerman karena ketika kedua Jerman bersato, mereka melakukan standarisasi alutsista dari NATO. Dan kualitasnya tidak kalah bersaing
Hapusto hairuus slamet
BalasHapussaya cuman bertanya kepada anda tentang kapal2 tersebut, apa kapal tersebut dari barat?
saya rasa kapal tersebut dari jerman timur bukan dari jerman barat dan satu lagi soal kapal coba anda cek apa kapal2 tersebut masih b'operasi sampai sekarang?
soal timtim
saya rasa itu bukan sepenuhnya kesalahan pak habibie, yg pertama karena timtim bukan belanda yg menjajah sehinga menurut perjanjian bukan termasuk NKRI, timtim berkeinginan sendiri untuk bergabung dengan NKRI
yg kedua tau sendirilah sapa yg campur tangan persoalan timtim sampai lepas dari NKRI
Ternyata tepat kalau kita melepaskan Timtim...karena : 1. memang Timtim itu duri dalam daging. dan yang ke 2. Timtim itu daerah tandus tidak punya kekayaan alam dan selama ini hidupnya dari suntikan APBN. Jadi Indonesia akan lebih sehat dengan melepaskan Timtim.
BalasHapus