Ditelepon Menteri Susi, Jokowi dan Menko Maritim Kejar Kapal Asing Pencuri Ikan

Menteri Indroyono Soesilo mengaku melihat dan menyaksikan kapal asing mencuri ikan di laut Arafura, Maluku. Ia menyaksikan pencurian ikan dari kapal intai TNI AU.

Saat itu, ia terbang bersama Presiden Jokowi serta didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.

Informasi pencurian ikan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Waktu ditelpon Bu Susi. Dia bilang ada pencurian ikan di Laut Arafura. Saya minta bantuan skuadron intai TNI AU. Kita pakai pesawat Boeing 737 TNI. Dari penelusuran itu, ketemu 22 kapal. Itu kapal ikan Tiongkok bendera Indonesia. Sama beliau (Presiden) dilihat saja," kata Indroyono di Kemenhub, Jakarta, Jumat(19/12/2014).

Saat pengintaian memakai pesawat khusus TNI AU tersebut, ia bersama Jokowi tidak menemukan kapal patroli TNI AL. Padahal di sana banyak berkeliaran kapal pencuri ikan.

Alhasil Jokowi hanya mengabadikan hasil tinjauan tersebut. "Sama beliau dilihat saja dan diambil fotonya. Karena di sana kapal patroli TNI AL nggak ada di situ," jelasnya.

Melihat fenomena tersebut, TNI AU mengusulkan ide untuk memodifikasi pesawat jet agar bisa mendarat dan terbang di laut. Tujuannya adalah agar cepat bisa menindak kapal pencuri ikan.

"Diusulkan kembangkan jet amphibi yang bisa mendarat di air. KSAU usulkan 3 biji. Mereka punya pesawat Boeing yang bisa dimodifikasi," jelasnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi setuju menambah anggaran BBM untuk patroli TNI AL. Namun presiden mengajukan syarat agar tambahan anggaran sejalan dengan tingkat penindakan terhadap kapal asing pencuri hasil laut di perairan Indonesia.

"TNI AL kebutuhan BBMnya Rp 5 triliun. Beliau setuju untuk kasih bahan bakar Rp 5 triliun. Tapi kata beliau, dia ingin lihat ada hasilnya," sebutnya.

Indroyono pada kesempatan tersebut mendorong wadah coast guard atau Badan Koordinasi Keamanan Laut. Badan ini akan didorong sebagai koordinator lembaga keamanan laut yang membawahi Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub, Polisi hingga TNI AL.

Secara teknis sistem radar dan kapal patroli akan dikoordinasikan di bawah payung Bakorkamla.

"Coast guard organisasi Bakorkamla. Itu unsur KPLP, Bea Cukai, polisi, KKP. Kriminal di laut polisi, TNI AL jaga kedaulatan NKRI di laut," ujarnya.

  ★ detik