Soal KPK-Polri, Panglima TNI: Kalau Konflik Sudah High, Kami Harus Gerak! 
Kisruh antara KPK dengan Polri semakin memanas saat ini. Meski TNI demikian, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI tak akan menggerakkan pasukannya. Saat ini kondisi konflik dan potensi gangguan pertahanan negara masih dalam kategori low intensity.
"Kami perlu melihat konteksnya. Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way! TNI harus turun. Sekarang masih masuk low intensity," ujar Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (18/2/2015).
TNI disebut Moeldoko memiliki ukuran dan indikator untuk bisa menentukan kadar konflik atau potensi gangguan dan kondisi pertahanan negara saat ini disimpulkan masih masuk dalam kategori low intensity. Sayang, mantan Pangdam Siliwangi tersebut tidak bersedia menjelaskan mengenai kriteria yang dimaksud.
"Oh kita punya ukuran, punya indikator. Dari situasi hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah, kita memiliki indikator untuk itu. Kapan TNI harus melakukan hal-hal yang diperlukan dalam situasi," kata Moeldoko.
Meski riak-riak pertikaian sudah mulai terlihat dalam kisruh KPK-Polri, untuk saat ini TNI belum mau terlibat. Panglima TNI hanya mengingatkan kepada pihak-pihak terkait agar jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. TNI menegaskan akan langsung turun tangan jika negara sudah terancam.
"TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang itu tidak masuk domain TNI. Kalau masih konteks hukum dan politik silahkan ditangani. Kalau sudah mengganggu stabilitas ya TNI perlu turun tangan ya kita akan turun," tegas Jenderal Bintang 4 tersebut.
Kisruh KPK dan Polri semakin memanas usai Komjen Budi Gunawan memenangkan praperadilan dan juga karena ditetapkannya Ketua KPK Abraham Samad. Reaksi dari masyarakat cukup kencang untuk membela KPK. Namun beberapa aksi dukungan kepada Komjen BG pun juga bermunculan.Panglima TNI Beri Peringatan Soal KPK dan Polri: Jangan Menjurus Konflik! Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberi peringatan terkait permasalahan KPK dan Polri yang terus menyita perhatian masyarakat Menurut dia, sebenarnya saat ini masih dalam taraf wajar dalam negara demokrasi. Pergerakan politik dan hukum juga masih bisa dimaklumi.
"Tidak ada yang bisa lagi mengerem persoalan-persoalan tersebut mengemuka. Yang kita sikapi, saya hormati tapi kita juga perlu mengingatkan bahwa jangan sampai nanti hal-hal ini menjurus ke arah konflik," jelas Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (18/22015).
"Karena kita semua tidak menginginkan seperti itu, apalagi dalam situasi dunia turbulensi ekonomi khususnya, jangan sampai kita tidak stabil," tambahnya.
Menurut Moeldoko, stabilitas politik dan keamanan akan sangat berpengaruh atas stabilitas pembangunan nasional. Jadi dia mengimbau kepada pihak terkait agar tetap pada koridor politik dan hukum yang pas.
"Jangan sampai mengarah pada kondisi konflik yang kita inginkan," tutupnya.(ear/ndr)
Kisruh antara KPK dengan Polri semakin memanas saat ini. Meski TNI demikian, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI tak akan menggerakkan pasukannya. Saat ini kondisi konflik dan potensi gangguan pertahanan negara masih dalam kategori low intensity."Kami perlu melihat konteksnya. Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way! TNI harus turun. Sekarang masih masuk low intensity," ujar Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (18/2/2015).
TNI disebut Moeldoko memiliki ukuran dan indikator untuk bisa menentukan kadar konflik atau potensi gangguan dan kondisi pertahanan negara saat ini disimpulkan masih masuk dalam kategori low intensity. Sayang, mantan Pangdam Siliwangi tersebut tidak bersedia menjelaskan mengenai kriteria yang dimaksud.
"Oh kita punya ukuran, punya indikator. Dari situasi hijau, hijau ke kuning, kuning ke merah, kita memiliki indikator untuk itu. Kapan TNI harus melakukan hal-hal yang diperlukan dalam situasi," kata Moeldoko.
Meski riak-riak pertikaian sudah mulai terlihat dalam kisruh KPK-Polri, untuk saat ini TNI belum mau terlibat. Panglima TNI hanya mengingatkan kepada pihak-pihak terkait agar jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. TNI menegaskan akan langsung turun tangan jika negara sudah terancam.
"TNI tidak mau melibatkan diri dan terlibat yang itu tidak masuk domain TNI. Kalau masih konteks hukum dan politik silahkan ditangani. Kalau sudah mengganggu stabilitas ya TNI perlu turun tangan ya kita akan turun," tegas Jenderal Bintang 4 tersebut.
Kisruh KPK dan Polri semakin memanas usai Komjen Budi Gunawan memenangkan praperadilan dan juga karena ditetapkannya Ketua KPK Abraham Samad. Reaksi dari masyarakat cukup kencang untuk membela KPK. Namun beberapa aksi dukungan kepada Komjen BG pun juga bermunculan.Panglima TNI Beri Peringatan Soal KPK dan Polri: Jangan Menjurus Konflik! Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberi peringatan terkait permasalahan KPK dan Polri yang terus menyita perhatian masyarakat Menurut dia, sebenarnya saat ini masih dalam taraf wajar dalam negara demokrasi. Pergerakan politik dan hukum juga masih bisa dimaklumi.
"Tidak ada yang bisa lagi mengerem persoalan-persoalan tersebut mengemuka. Yang kita sikapi, saya hormati tapi kita juga perlu mengingatkan bahwa jangan sampai nanti hal-hal ini menjurus ke arah konflik," jelas Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (18/22015).
"Karena kita semua tidak menginginkan seperti itu, apalagi dalam situasi dunia turbulensi ekonomi khususnya, jangan sampai kita tidak stabil," tambahnya.
Menurut Moeldoko, stabilitas politik dan keamanan akan sangat berpengaruh atas stabilitas pembangunan nasional. Jadi dia mengimbau kepada pihak terkait agar tetap pada koridor politik dan hukum yang pas.
"Jangan sampai mengarah pada kondisi konflik yang kita inginkan," tutupnya.(ear/ndr)
☠ detik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.