Alasan TNI AL Tak Kerahkan Kapal Tempur Utama di Natuna?

✈ Karena sifat dasar operasi laut itu tidak menduduki, tapi mengendalikan.✈ Satgas Natuna [dok TNI AL] ☆

Insiden penangkapan kapal nelayan China di perairan Natuna oleh TNI Angkatan Laut berujung protes dari pemerintah negeri Tirai Bambu kepada pemerintah RI. China mengklaim perairan Natuna sebagai traditional fishing ground nelayan China.

Namun, menurut Panglima Komando Armada Barat (Pangkoarmabar) Laksamana Muda Taufiqoerrochman klaim China terhadap Laut China Selatan tidak pernah diakui dunia. Sebab, klaim China atas laut yang tengah jadi sengketa sejumlah negara itu hanya berdasarkan wilayah tradisional penangkapan ikan atau ‘Traditional Fishing Ground’.

“Dunia internasional tidak mengenal istilah itu,” kata Taufiq di Mako Lantamal III, Gunung Sahari, Jakarta Utara, Jumat 24 Juni 2016.

Taufiq menegaskan pemerintah Indonesia hanya mengakui traditional fishing right di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Kesepakatan itu ditandatangani bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Kendati begitu, jenderal bintang dua ini menganggap wajar ketika China menempatkan beberapa coast guard-nya di Laut China Selatan.

“Ketika negara melakukan klaim, maka biasanya diikuti dengan adanya armada di lokasi,” ujarnya.

Sementara itu, sikap Indonesia lanjut Taufiq, tetap menempatkan kapal-kapal perangnya di perairan Natuna, yang selama ini diklaim merupakan wilayah tradisional penangkapan ikan China. Namun, bukan kapal perang kekuatan tempur yang standby di Natuna, tapi hanya kapal patroli pesisir.

“Kapal patroli offshore patrol vessel. Saya tidak kerahkan kekuatan tempur ke sana (Natuna). Dengan yang ada sekarang masih bisa dikendalikan, karena sifat dasar operasi laut itu tidak menduduki, tapi mengendalikan,” tegasnya.

Sayangnya, mantan Komandan Satgas pembebasan sandera MV Sinar Kudus di Somalia itu tak bersedia merinci berapa unit KRI yang dikerahkan di Natuna, dengan alasan rahasia. 

  ✈ Vivanews  

TNI-AU Rencana Gantikan Hawk 100/200 Dengan FA-50

✈ Ingin Spektek Terbaik, TNI AU Bersabar Menunggu Su-35✈ Hawk TNI AU [def.pk] ☆

TNI Angkatan Udara tetap bersabar menunggu proses pembelian penempur generasi 4++ buatan Rusia, Sukhoi Su-35 Flanker-E, guna menggantikan F-5E/F Tiger II yang saat ini tinggal beberapa unit dioperasikan oleh Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi, Madiun.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Wieko Syofyan mewakili KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna menyatakan hal tersebut kepada media di Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 24 Juni 2016.

Pesawat Golden Eagle serie FA-50 (KAI)

Dikonfirmasi apa detail proses yang saat ini tengah dilakukan, Kadispenau menjelaskan bahwa hal itu menyangkut spesifikasi teknis (spektek) yang diinginkan oleh TNI AU dari Su-35 yang akan dibeli Pemerintah Indonesia. “Itu hanya tinggal kesepakatan saja. Dengan biaya anggaran yang ada, TNI AU ingin mendapatkan spektek yang terbaik,” ujarnya. Hal lainnya, lanjut Wieko Syofyan, adalah menyangkut cara pembayarannya. “Tapi, sekali lagi, ini ranahnya Kementerian Pertahanan ya,” ujar Kadispenau menjawab pertanyaan wartawan. “TNI AU hanya merekomendasikan saja.”

Kepala Dinas Pengadaan (Kadisada) TNI AU Marsma TNI Fachri Adamy dalam kesempatan yang sama saat ditanya Angkasa mengatakan, pengadaan Su-35 termasuk dalam program jangka dekat TNI AU. “Pengadaan jangka dekat di TNI AU saat ini adalah melengkapi pesawat T-50 Golden Eagle dengan radar dan persenjataannya, pengadaan radar untuk melengkapi Satuan Radar, dan pengadaan Su-35,” ujarnya.

Pesawat Hawk 100/200 TNI AU (defence.pk)

Sementara itu, Asisten Operasi KSAU Marsda TNI Barhim, juga dalam kesempatan yang sama menyampaikan kepada Angkasa, untuk pengadaan pesawat tempur di TNI AU arahnya adalah melengkapi tipe yang ada, bukan menambah tipe baru. “Jadi ya melengkapi yang kita punya sekarang ini: F-16, Sukhoi, dan T-50. Hawk 100/200 kemungkinan besar akan diganti oleh T-50, tapi varian A-50 (FA-50),” ujar mantan Pangkoopsau II ini. Ditambahkan, FA-50 akan dipilih selain karena spekteknya juga dalam kaitan kerja sama pengembangan KF-X/IF-X yang tengah dikerjakan oleh Korea Selatan dan Indonesia.

Meski demikian, proses memang masih terus bergulir. Dalam catatan Angkasa, beberapa hal yang diinginkan oleh TNI AU belum tentu sama dengan apa yang diputuskan oleh Kementerian Pertahanan. So, mari kita tunggu saja. 

  ✈ Angkasa  

★ Pesawat NC212i PT Dirgantara Indonesia

✈ Sejumlah teknisi menyelesaikan produksi pesawat NC212i di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6).

Pesawat NC212i merupakan pesawat multiguna generasi terbaru dengan daya angkut 28 penumpang, yang sepenuhnya dikerjakan oleh PT DI.

Dan diproduksi untuk memenuhi pesanan dari Negara Filipina sebanyak dua unit dan 3 unit pesanan dari Negara Vietnam untuk kebutuhan militer seperti patroli maritim dan penjaga pantai.
  ✈ Antara  

Pakar Sebut China Sengaja Provokasi Indonesia

Kisruh Natuna KRI Todak berada di sebelah kapal patroli China. KRI Todak juga mencoba menangkap kapal nelayan berbendera China, Han Tan Cou, yang sempat kabur begitu melihat armada perang RI mendekat. (Antara/HO/Dispen Kormabar) ☆

Pakar hukum internasional menilai kekisruhan yang terjadi di perairan Natuna merupakan tindakan sengaja dari China untuk memprovokasi Indonesia. China bermanuver karena putusan pengadilan arbitrase di Den Haag dipredikasi membatalkan klaim China terhadap hampir seluruh kawasan Laut China Selatan.

Pendapat itu disampaikan Melda Kamil Ariadno, seorang profesor hukum internasional di Universitas Indonesia.

”Pengadilan Tetap Arbitrase akan mengeluarkan vonis dan saya percaya itu akan membatalkan klaim China terkait nine-dash line (garis sembilan bidang). Itulah mengapa China melakukan beberapa manuver,” ujarnya.

Komentar Profesor Melda ini muncul setelah Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Natuna bersama Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang terkenal dengan sikap kerasnya terhadap kapal asing pencuri ikan.

Presiden Jokowi bahkan menggelar rapat kabinet di atas kapal perang Indonesia di perairan Natuna, yang sekaligus menjadi pesan yang ditujukan pada China bahwa Natuna bagian dari kedaulatan Indonesia.

Ditanya apakah konflik Indonesia dan China atas insiden di Natuna, Melda mengatakan: "Ingat, ini bukan hanya kita yang membutuhkan China, namun China membutuhkan kita. Jadi kita perlu memiliki hubungan yang baik tetapi tidak harus datang dengan mempertaruhkan hak kedaulatan.”

Indonesia dan China sudah tiga kali terlibat insiden di perairan Natuna. Yang terbaru, kapal perang Indonesia menembaki kapal nelayan China karena diduga mencuri ikan di Natuna. Alih-alih meminta maaf, Pemerintah China justru memprotes keras dan menyalahkan Indonesia yang dianggap menyalahgunakan kekuatan militer. China juga mengklaim, kapal nelayannya beroperasi di perairan tradisional mereka.

Indonesia yang tertarik untuk mendorong investasi asing dari China, sebelumnya telah mengecilkan pertengkaran maritim. Namun, kali ini Presiden Jokowi menyampaikan sikap tegas.

Jokowi bahkan menuliskan pesan di buku tamu kapal perang Indonesia di Natuna, bahwa dia meminta militer Indonesia menjaga Natuna sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Pesan itu ramai diperbincangkan publik di media sosial.

”Saya pikir itu adalah masalah besar,” kata Evan Laksmana, dari Pusat Studi Strategis dan Internasional di Jakarta, mengomentari kunjungan Jokowi ke Natuna, seperti dikutip Sydney Morning Herald, Jumat (24/6/2016).

”Hanya karena kami berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan China, tidak berarti Indonesia bersedia untuk menjual perairan. Itulah keseimbangan Jokowi. Itu perlu dibuat jelas bahwa pulau-pulau dan perairan sekitarnya adalah milik kita,” katanya. (mas)

 ♖ sindonews  

TNI AL Segera Bangun Fasilitas Pelatihan Prajurit

di Surabaya Pangkalan TNI AL (dok TNI AL)

Seiring dengan perkembangan global yang menuntut profesionalisme, Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan lahan untuk mendukung fasilitas dan pelatihan para prajurit. Pusat fasilitas dan pelatihan prajurit itu akan dibangun di Surabaya di atas lahan 24,6 hektare.

“TNI AL akan segera menyiapkan lahan seluas 24,6 hektar yang berada di daerah Pesape, Pintu Air, Krembangan, Surabaya untuk membangun berbagai fasilitas latihan dan pendukung tugas dan fungsi pangkalan TNI AL,” kata Wadan Lantamal, Kolonel Laut (P) Isbandi Andrianto, Kamis (23/6/2016).

Ada beberapa fasilitas yang akan dibangun di lokasi tersebut, salah satunya adalah lapangan tembak, marseling area, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara (SPBT), pool dinas angkutan, balai prajurit, mess prajurit, lapangan parkir, musala, lapangan tenis, kantor Jansmani dan Rekreasi (Jasrek).

Ada juga yang dibangun beberapa pusat kegiatan olahraga diantara lain adalah, lapangan volley, lapangan basket, lapangan futsal.

“Termasuk balai Pengobatan, sekolah dasar, TK/PAUD, masjid, flat untuk prajurit, gudang dopus, gardu listrik, gudang perlengkapan prajurit, rumah genset, gudang logca dan kantor fasilitas dan perbekalan,” ucapnya.

Isbandi juga mengajak seluruh panitia yang ditunjuk dalam kepanitiaan tersebut, untuk meninjau lahan yang akan digunakan fasilitas latihan dan pendukung tugas dan fungsi pangkalan TNI AL tersebut. Isbandi, Berharap, panitia mendapat gambaran yang utuh tentang apa yang bahas dalam rapat di ruangan dengan lokasi sesungguhnya di lapangan.

 ♖ detik  

Jokowi Serukan Perketat Penjagaan Laut Natuna

Pesan Jokowi pada buku tamu KRI Imam Bonjol 383 (def.pk)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan kepada Tentara Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Laut untuk memperketat penjagaan laut. Instruksi itu diberikan dalam rapat kabinet terbatas yang berlangsung di kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Imam Bonjol, di perairan Natuna kemarin.

“Patroli dan penjagaan keamanan laut harus ditingkatkan. Agar saudara-saudara kita di perbatasan, kawasan terluar, dan pulau terdepan Indonesia, bisa maju bersama saudara-saudaranya yang lain di tanah air,” kata Jokowi dalam pesan tertulis kepada publik via akun resminya di media sosial, beberapa saat usai memimpin rapat di KRI Imam Bonjol.

Rapat kabinet terbatas di KRI Imam Bonjol itu membahas rencana pengembangan Natuna. Rapat digelar di tengah mencuatnya kembali ketegangan antara Indonesia dan China, usai kapal perang RI melepas tembakan ke kapal nelayan China yang memasuki perairan Natuna dan menebar jala di sana.

Tembakan peringatan itu dilepas oleh KRI Imam Bonjol yang kemarin disambangi Jokowi, menunjukkan pesan kuat Indonesia kepada China tentang sikapnya atas Laut Natuna yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

“Pengamanan di wilayah perairan perbatasan tidak boleh kita lupakan,” kata Jokowi, yang juga mengingatkan agar kelengkapan teknologi radar RI pun diperhatikan.

Sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia yang menjadi gerbang negeri, ujar Jokowi, Natuna harus dibangun. Untuk itu pemerintah akan fokus pada industri perikanan dan minyak-gas. Terlebih di sekitar Kepulauan Natuna terdapat 16 blok migas, dengan 5 blok sudah berproduksi, sedangkan 11 blok lainnya pada tahap eksplorasi.

Sementara kekayaan ikan Natuna yang melimpah membuat pemerintah hendak membangun sentra kelautan dan perikanan di wilayah itu secara terpadu.

Soal rapat kabinet yang digelar Jokowi di atas kapal perang yang menembak kapal China, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan hal tersebut merupakan “sinyal.”

Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet di KRI Imam Bonjol, kapal perang TNI Angkatan Laut yang melepas tembakan ke kapal China yang memasuki perairan Natuna. (ANTARA/Setpres-Krishadiyanto)

Luhut menegaskan, Natuna ialah wilayah Indonesia, dan Indonesia tidak ingin ada yang mengganggu stabilitas di kawasan itu.

Natuna yang berada di barat daya Kalimantan dan secara administratif masuk Provinsi Kepulauan Riau, memiliki posisi rawan karena berhadapan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan.

Meski demikian, menurut Luhut, Indonesia bukannya sedang unjuk kekuatan dari KRI Imam Bonjol yang berlayar di Natuna.

“Kami tetap bersahabat dengan Tiongkok,” ujar Luhut seperti dilansir Antara usai mengikuti rapat terbatas dengan Jokowi di KRI Imam Bonjol.

 Destinasi wisata baru 

Natuna tak hanya akan dijaga ketat, namun juga dikembangkan menjadi destinasi wisata baru oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan telah meminta kepada Dinas Pariwisata Kepulauan Riau untuk melaporkan hasil kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Natuna kemarin kepada kementeriannya untuk bersinergi.

Natuna yang memiliki potensi wisata bahari ke depannya akan ditunjang oleh infrastruktur yang lebih memadai. Untuk itu Jokowi telah menginstruksikan percepatan pembangunan di Natuna.

Pembangunan infrastruktur di Natuna bertujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong perekonomian setempat seperti industri perikanan, gas, termasuk wisata bahari.

 Komando Armada RI Waspadai Peningkatan Kapal Asing Ilegal 
Satgas Natuna (antara)

Komando Armada RI Kawasan Barat TNI Angkatan Laut bersiap menghadapi peningkatan pelanggaran hukum oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia. Berdasarkan pola selama ini, pelanggaran meningkat ketika ada kapal yang ditangkap.

“Mungkin mereka ingin menaikkan tingkat persentase kehadiran kapal-kapalnya di tempat kita (Indonesia). Kemungkinan juga setelah kejadian kemarin (kapal China ditangkap), sekarang akan masuk lagi lebih banyak kapal,” ujar Kolonel Laut I Gusti Kompiang Aribawa, Asisten Operasi Panglima Koarmabar, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/6).

Koarmabar yang mengawasi wilayah barat Indonesia sepanjang 2016 ini telah menangkap 16 kapal ikan asing. Kapal-kapal itu ditangkap karena melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.

Berdasarkan data Kormabar, kapal asal Vietnam tercatat paling banyak melakukan pelanggaran, yakni 10 kapal. Sementara China berada di posisi berikutnya sebanyak dua kapal. Empat kapal lain yang ditangkap berbendera Malaysia, Nigeria, Seychelles, dan Equatorial Guinea.

Jumlah tersebut hanya untuk kapal yang ditangkap oleh Koarmabar, tidak untuk total kapal yang ditangkap di seluruh wilayah Indonesia. Selain Koarmabar, ada pula Komando Armada RI Kawasan Timur yang mengawasi wilayah timur Indonesia.

Pengawasan juga dilakukan oleh Polisi Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki armada kapal pengawas, serta Badan Keamanan Laut RI.

Data Koarmabar menunjukkan penangkapan kapal ikan asing meningkat pada bulan Maret. Dalam sebulan ada enam kapal ditangkap. Seluruhnya berbendera Vietnam dengan muatan ikan campuran. Mereka ditangkap dua hari berturut-turut.

Pencurian ikan oleh kapal asing kembali meningkat bulan Juni ini. Tercatat ada lima kapal asing yang ditangkap. Empat kapal asal Vietnam ditangkap pada hari yang sama. Sementara yang terakhir, KM Han Tan Cou asal China, ditangkap belakangan di Laut Natuna pada 17 Juni.

KRI Imam Bonjol-383 yang melepas tembakan ke kapal China, Han Tan Cou, di Natuna. Kapal perang itu kemarin disambangi Presiden Jokowi. Ia menggelar rapat kabinet di dalamnya. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Masuknya kapal-kapal China ke perairan Natuna diyakini Koarmabar terkait pengadilan arbitrase (penyelesaian sengketa) soal Laut China Selatan yang segera diputus di Den Haag, Belanda. Laut China Selatan yang dipersengketakan sejumlah negara, memiliki posisi berhadapan dengan Laut Natuna.

Laut Natuna belakangan makin sering disebut China sebagai zona perikanan tradisional mereka –klaim yang tak diterima sama sekali oleh pemerintah Republik Indonesia.

Proses hukum atas Laut China Selatan di Den Haag, ujar Kompiang, ikut memengaruhi intensitas pelanggaran hukum oleh China di perairan Natuna.

“Dia (China) ingin menunjukkan bahwa dia eksis. Caranya dengan memperbanyak kehadiran kapal mereka di sana,” kata Kompiang.

Panglima Koarmabar Laksamana Muda A Taufiq R sebelumnya juga menyampaikan pandangan serupa. “Kalau mengklaim, maka harus hadir di sana (perairan yang diklaim). Cara hadirnya dia (China) dengan kapal ikan,” kata Taufiq.

Pencurian ikan, ujar Taufiq, hanya dijadikan alasan oleh China untuk mengklaim wilayah kedaulatan negara lain. Menurutnya, China hendak membangun persepsi bahwa Laut China Selatan, termasuk perairan Natuna, merupakan wilayah tradisional perikanan mereka. (agk)

 Bangun Infrastruktur di Natuna 
Pemerintah diminta untuk segera membangun infrastruktur minyak dan gas bumi maupun sektor perikanan di Kabupaten Natuna untuk menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais mengatakan diperlukan kegiatan ekonomi oleh pemerintah di kabupaten tersebut agar Indonesia memiliki kedaulatan terhadap wilayah tersebut. Selama ini, paparnya, kekayaan alam di Natuna tak pernah menjadi prioritas pembangunan dan diabaikan pemerintah.

"Pembangunan infrastruktur menjadi pintu masuk untuk Indonesia menunjukkan hak berdaulatnya," kata Hanafi di Jakarta, Kamis (24/6). "Kegiatan ekonomi itu terpublikasi ke masyarakat internasional bahwa Indonesia memiliki hak eksploitasi."

Dia menegaskan tak hanya soal minyak dan gas bumi, Natuna juga kaya dengan sektor perikanan. Hanafi juga meminta pemerintah dapat mengembangkan sektor pariwisata di salah satu pulau terluar tersebut.

Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Natuna menyatakan produksi perikanan pada 2011 mencapai 172,44 ton, sedangkan rumput laut mencapai 2.592 ton. Sementara itu, potensi sumber daya perikanan tangkap yang tersedia mencapai 1.504.348 ekor, yang hanya dimanfaatkan sekitar 4 persen.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Natuna menyebutkan jumlah cadangan migas di ladang gas Blok D-Alpha merupakan kekayaan paling fenomenal dengan mencapai 222 triliun kaki kubik dan gas hidrokarbon 56 triliun kaki kubik. Dengan sumber daya itu, Natuna menjadi salah satu sumber migas terbesar di Asia.

Hanafi memaparkan negara selama ini abai terhadap prioritas pembangunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah diminta segera untuk membangun kegiatan ekonomi di Natuna.

Terpisah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat sedikitnya enam permasalah dengan pembangunan kelautan di Tanah Air. Hal itu terdiri dari ekonomi kelautan; tata kelola laut; batas laut dengan negara lain; konektivitas antar pulau; bencana dan pencemaran; dan sumber daya manusia.

Sedangkan soal ekonomi kelautan, lembaga itu mencatat terdapat tujuh sektor yang dapat dikembangkan pada masyarakat pesisir. Industri itu adalah perhubungan laut; industri maritim; perikanan; wisata bahari; energi dan sumber daya mineral; bangunan laut; serta jasa kelautan.

"Potensi belum terdata dan terkonsolidasikan dengan baik," demikian Bappenas dalam Pembangunan Kelautan dalam RPJMN 2015-2019. "Posisi yang perlu diambil untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Dalam rencana pembangunan itu, pemerintah akan menerapkan ekonomi kelautan sebagai sumber pendapatan baru. Tak hanya itu, namun juga persoalan tata ruang laut dan zonasi akan dilaksanakan. (asa)

 ♖ CNN  

Aksi Jokowi di Kapal Perang Atas Perairan Natuna dalam Sorotan Dunia

Presiden Jokowi di atas Kapal Perang KRI Imam Bonjol (Biro Pers Setpres)

Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas di atas Kapal Perang KRI Imam Bonjol, Kamis (23/6/2016). Kunjungan Presiden di perairan Natuna terjadi setelah sempat memanasnya situasi perairan dengan beberapa insiden kapal penjaga pantai dan nelayan Tiongkok.

Adapun Kapal Perang KRI Imam Bonjol 383 adalah kapal yang sebelumnya menyergap kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna, Jumat (17/6/2016). Dalam insiden ini Beijing justru menuduh aparat Indonesia melakukan penembakan sehingga seorang nelayan Tiongkok terluka. TNI Al membantah keras melakukan penembakan justru kapal nelayan Tiongkok nekat menabrakan diri dan kapal penjaga pantai Tiongkok melakukan provokasi.

Jokowi dalam rapat terbatas di atas kapal perang itu, bahkan memikirkan akan mengalihkan nelayan-nelayan Indonesia yang melaut di perairan Jawa karena dinilai melebihi kapasitas. Presiden memikirkan rencana tersebut daripada sumber daya kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan oleh nelayan asing.

Aksi Jokowi ternyata menjadi sorotan berbagai media internasional di dunia. Majalah “Time” melalui versi online menulis dengan judul “Indonesian President Jokowi Visits the Natuna Islands to Send a Strong Signal to China.” Time menulis tentang rapat Presiden Jokowi di tengah suasana insiden perairan Natuna. Sedangkan International Bussines Times UK menulis dengan judul “Indonesian leader visits South China Sea islands on warship.“

Laporan serupa ditulis oleh Japan Times dengan judul “Indonesia leader, top execs visit Natuna isles in warship” Japan Times juga menulis tentang insiden dengan Tiongkok yang mengklaim memiliki peta perairan Natuna yang tak diakui pemerintah Indonesia. Tulisan yang ditulis Washington Post melaporkan “Indonesian president visits Natuna in South China Sea” dengan foto Jokowi berada dalam kemudi KRI Imam Bonjol.

Sementara The Sydney Morning Herald menulis dengan judul “Indonesian president’s visit to Natuna Islands sends waters warning to China.” Media Australia ini juga menulis tentang protes keras Tiongkok tentang tuduhan adanya ABK nelayan Tiongkok yang ditembak. Media Australia lainnya menulis, ABC Online melaporkan dengan judul South China Sea: Indonesian leader visits Natuna Islands amid growing tensions.

Media negara tetangga Filipina juga menurunkan laporannya tentang kunjungan Presiden Jokowi di perairan Natuna. Inquirer menurunkan laporan dengan judul Indonesian leader stands up to China, visits isles off clash site. Hal serupa juga ditulis oleh The Manila Times dengan judul Indonesian leader visits South China Sea islands on warship.

Insiden di perairan Natuna, tak hanya kali ini. Sebelumnya KRI Oswald Siahaan-354 juga berhasil menangkap kapal nelayan Tiongkok yang juga melakukan aksi pencurian ikan di wilayah perairan yang sama.

Bahkan kapal pencuri ikan asal Tiongkok KM Kway Fey 10078 berbobot 300 GT sejatinya dikejar oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 di perairan Natuna, namun melarikan diri dengan cara zig zag, Sabtu (19/3/2016). Upaya Hiu II tak berjalan mulus karena arogansi kapal penjaga pantai atau coast guard Tiongkok hingga sempat terjadi tembakan dan ancaman.

Pada 2013 lalu, KP Hiu Macan 001 menghentikan KIA RRC 58081 sedang menangkap ikan dengan trawl. Namun demikian, dihalangi kapal patroli RRC 310. Kapal patroli Tiongkok ini meminta kapal pencuri ikan itu dilepaskan hingga akhirnya dilepaskan oleh KP Hiu Macan 001. (asr)

 ♖ erabaru  

Penyanderaan WNI di Tengah Pembicaraan Patroli RI-Filipina

Ilustrasi (Antara/Iggoy el Fitra)

Untuk ketiga kalinya, warga negara Indonesia kembali disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina pada 20 Juni lalu. Namun hingga kini, rencana patroli bersama Indonesia dan Filipina di perairan tempat biasanya terjadi penyanderaan tersebut masih dalam tahap pembicaraan.

Rencana patroli bersama ini merupakan gagasan yang dikemukakan ketika Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengadakan pertemuan trilateral dengan Menlu Filipina, Jose Rene Almendras, dan Menlu Malaysia, Anifah Aman, di Yogyakarta pada Mei lalu.

Kala itu, warga negara Malaysia dan Indonesia disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Para menlu dan panglima angkatan bersenjata masing-masing negara pun berembuk untuk mengatasi maraknya penyanderaan di perairan Filipina selatan itu.

Dalam pertemuan itu, ketiga negara sepakat untuk mengadakan patroli bersama di perairan Filipina Selatan yang kerap menjadi medan penyanderaan.

Namun menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, hingga kini ketentuan pelaksanaan patroli bersama itu masih terus digodok.

"Sampai sekarang masih merumuskan SOP. Belum selesai pembahasannya," ujar Arrmanatha kepada awak media di Jakarta, Jumat (24/6).

Arrmanatha mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong agar pembicaraan itu cepat selesai sehingga langkah-langkah yang disepakati bisa dijalankan secepatnya di perairan tersebut.

"Kami terus mendorong agar pembicaraan itu cepat diselesaikan. Sejauh ini, prosesnya sangat baik," katanya.

Sebelumnya, Retno mengonfirmasi penyanderaan tujuh anak buah kapal WNI pada 20 Juni lalu oleh kelompok bersenjata Filipina.

"Pada tanggal 23 Juni sore, kami mendapatkan konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan terhadap ABK WNI kapal tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152," ujar Retno saat menyampaikan pernyataan resminya di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (24/6). (stu)

 ♖ CNN  

20 K/L Dapat Tambahan Anggaran Rp18 Triliun

Kemhan Terbanyak Ilustrasi LST AT-4 PT DRU (def.pk)

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati tambahan anggaran untuk 20 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 18,02 triliun. Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapatkan anggaran paling besar, masing-masing sebesar Rp 6,59 triliun dan Rp 5,65 triliun.

Sebelumnya, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, pemerintah pusat mendapatkan tambahan pendapatan bersih senilai Rp 49,9 triliun pasca penyesuaian asumsi makro dan anggaran. Sebesar Rp 18,04 triliun diantaranya dialokasikan untuk tambahan belanja pemerintah pusat.

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, anggaran senilai Rp 18,02 triliun itu dialokasikan untuk 20 K/L. Sementara, sisanya sebesar Rp 15,4 miliar belum teralokasikan.

"Ada penghematan sebesar Rp 15,4 miliar dari Rapat Kerja sebelumnya," kata Askolani saat menghadiri Raker dengan Banggar DPR di Gedung DPR, Kamis(23/6).

Menurutnya, ada sejumlah kriteria pemanfaatan tambahan anggaran belanja K/L, antara lain program kerja harus sejalan dengan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun ini. Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan secara efisien dan efektif dengan output yang terukur.Kemudian, pemanfaatan tambahan anggaran harus memenuhi akuntabilitas dan governance yang berlaku.

"Kemenhan mendapatkan tambahan anggaran (paling besar) untuk pengadaan alutsista," ujar Askolani.

Berikut rincian tambahan anggaran bagi 20 K/L:

1. Kementerian Pertahanan Rp6,59 triliun
2. Polri Rp5,65 triliun
3. Badan Nasional Narkotika Rp400 miliar
4. Lembaga Sandi Negara Rp950 miliar
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp600 miliar
6. Badan SAR NAsional Rp100 miliar
7. Kementerian Pertanian Rp50 miliar
8. Kementerian Hukum dan HAM Rp700 miliar
9. Dewan Ketahanan Nasional Rp112 miliar
10. Kementerian Perindustrian Rp100 miliar
11. Badan Keamanan Laut Rp1,55 triliun
12. Kejaksaan Agung Rp300 miliar
13. Kementerian Perdagangan Rp200 miliar
14. Kementerian Desa Rp500 miliar
15. Kementerian Lingkungan Hidup Rp50 miliar
16. Sekretariat Kabinet Rp13 miliar
17. Badan Kepegawaian Negara Rp17 miliar
18. Ombudsman RI Rp59 miliar
19. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp25 miliar
20. Kementerian Dalam Negeri Rp50 miliar (ags)

 ♖ CNN  

Marinir Indonesia Diajak AS Latihan Tempur Di Hawaii

RIMPAC 2016 Korps Marinir TNI AL kembali menerima pengakuan sebagai salah satu pasukan elite dengan kemampuan yang diperhitungkan di mata dunia Internasional.

Hal ini terbukti dengan undangan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengikuti Latihan Bersama Rim Of Pacific (Latma RIMPAC) 2016. Undangan ini bukan pertama kalinya. Latihan ini bersifat multilateral beraspek maritim terbesar di dunia yang diikuti oleh 27 negara yang berada di wilayah Sirkum Pasifik dan beberapa negara undangan.

Keikutsertaan Korps Marinir dalam Latma RIMPAC tahun ini merupakan yang kelima kali sejak tahun 2008, sekaligus wujud konsistensi partisipasi Indonesia dalam latihan yang menitikberatkan pada kerjasama keamanan maritim khususnya di wilayah Asia Pasifik.

Menyambut perhelatan latihan berkelas dunia ini, Korps Marinir telah menyiapkan sebuah satuan tugas beranggotakan para prajurit terbaik yang telah terseleksi dari berbagai satuan Marinir di seluruh Indonesia.

Selanjutnya satu unsur tugas prajurit marinir yang terdiri dari satu peleton Marinir dan 10 Perwira Staf melaksanakan latihan pendahuluan selama satu minggu dari tanggal 17-24 Juni menjelang keberangkatan mereka ke Hawaii. Latihan pendahuluan ini dilaksanakan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Ksatrian Arthur Solang Denjaka, Marunda dan Pondok Cabe.

Latihan pendahuluan ini dipimpin oleh Danbrigif-2 Marinir, Kolonel Mar FJH Pardosi, selaku penanggung jawab latihan dan Danyonif-4 Marinir, Letkol Mar Anggoro Jati, selaku pimpinan latihan.

Latihan pendahuluan yang sekaligus digunakan sebagai ajang pengenalan serta pemantapan materi yang akan dilaksanakan dalam Latma RIMPAC di Hawaii meliputi Latihan Shallow Water Egress Training (Darurat Heli di Air), Renang dan Pengetahuan Alat Selam, Menembak Statis Perorangan, Drill menggunakan Heli, Operasi Mobil Udara (Mobud), Mountenaring (Rappelling Dan Fastrope), Drill Naik Turun LVT-7 serta Peran Peninggalan, Drill Serbuan Setelah Mendarat dan Infanteri Mekanis, IMMP, Kompas dan GPS dan Latihan Prosedur Permintaan Bantuan Tembakan.

Di samping itu satu peleton Marinir ini juga dibekali dengan latihan pertempuran jarak dekat atau Close Quarter Battle (CQB), Latihan Military Operation On Urban Terrain (MOUT) atau Operasi Daerah Bangunan Berpenduduk, Drill Patroli dan Serangan Tingkat Peleton serta Manuver Regu dan Peleton, Operasi Evakuasi Warga Sipil Non Combatant Evacuation Operation (NEO), Pendaratan Amfibi, Raid Amfibi, Latihan Prosedur Komunikasi Taktis Antar Perorangan, Regudan Peleton, dan Pemberian PO dalam Bahasa Inggris.

Kegiatan Latihan Pendahuluan diakhiri dengan dilaksanakannya Apel Gelar Kesiapan personel Satgas RIMPAC 2016. [ald]

 ♖ RMOL  

TNI Siapkan Pasukan Bebaskan 7 WNI yang Disandera

Ilustrasi (def.pk)

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta TNI menyiapkan pasukan untuk membebaskan tujuh Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Filipina.

“(Siapkan pasukan) itu otomatis, pasti. Kita siapkan kaya dulu, tapi yang melaksanakan ya Filipina. Makanya saya akan bicara setelah ini untuk koordinasi. Kalau saya diminta berangkat, saya berangkat ke sana siang atau malam ini juga,” ujarnya di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Ryamizard mengakui, hingga kini pihaknya belum mengetahui dimana posisi para sandera tersebut berada. “Belum, bisa dipastikan betul. Masih investigasi. Yang penting mereka selamat dulu lah, yang lain nomor dua. Bagi kita keselamatan nomor satu,” tegasnya.

Meski demikian, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengaku, saat ini semua pihak tengah melakukan berbagai upaya untuk membebaskan para sandera. “Nah ini kita lagi dirancang, dimana (posisi sandera) dan kita berbuat apa dan mereka harus dibebaskan. Kita lakukan upaya yang terbaik. Bagaimana caranya kita lihat di lapangan,” kata Ryamizard.

Hal pertama yang akan dilakukan adalah melalui jalur diplomasi. Kemudian negosiasi dan sebagainya. “Operasi militer itu kalau terpaksa. Karena operasi itu ada tembak menembak pasti ada yang mati, apa itu tentara, penyandera atau sanderanya. Kita kan tidak ingin yang sandera itu mati, makanya kita cari yang terbaik,” ujarnya.

Ditambahkannya, dalam pertemuan trilateral antara dirinya dengan Menhan Philipina Gazmin T Voltaire dan Menhan Malaysia Dato’ Hishamuddin di Manila, Filipina pada Senin 20 Juni 2016 lalu disepakati lima poin untuk menjaga perairan perbatasan tersebut.

Kesepakatan tersebut di antaranya, membuat posko bersama, membuat jalur perlintasan dimana tentara masing-masing negara mengantar kapal-kapal tersebut sampai perbatasan. Selanjutnya, dikawal hingga tujuan.

“Inikan belum sampai dilaksanakan, masih baru. Ditetapkan dulu SOP nya, protapnya dulu, kalau ini sudah terlatih dari pihak Indonesia, Filipina-Malaysia kemungkinan besar penyanderaan tidak akan terjadi. Ini baru dua hari pulang sudah terjadi (penyanderaan),” katanya.

 ♖ sindonews