Tolak Klaim Tiongkok
Mengenal Nine Dash Line, Alasan China Mengklaim Natuna
Indonesia kembali mendaftar status kedaulatan atas Laut Natuna ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bentuk penolakan klaim Tiongkok atas wilayah tersebut.
“Tanggal 26 Mei 2020 Indonesia meregister, mendaftarkan kembali posisi terhadap klaim Tiongkok mengenai nine dash line ke PBB,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam diskusi virtual bertema “Tren Geopolitik Dunia di Tengah Covid-19” di Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Ia menegaskan Indonesia menolak tegas klaim Tiongkok atas wilayah Natuna hanya berdasarkan nine dash. Model itu tidak diakui hukum internasional yang ditetapkan PBB. “Klaim nine dash line tidak memiliki dasar dan tidak sesuai dengan Unclos 1982. Posisi Indonesia konsisten dengan kunci penghormatan terhadap hukum internasional terutama Unclos 1982," tutur Retno.
Nine dash line adalah sembilan titik imaginer yang menjadi dasar Tiongkok untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan, termasuk Natuna. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau Unclos 1982. Padahal Tiongkok tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani Unclos 1982.
Menurut Unclos 1982, suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya. Kemudian adanya kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut. Zona ini disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan dasar itu, Indonesia memiliki hak atas laut Natuna.
Retno menginginkan Laut China Selatan dapat menjadi perairan yang damai. Tiongkok dan Amerika Serikat diminta tidak menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat proyeksi dua kekuatan besar. Karena dampaknya merugikan negara-negara yang ada di sekitar Laut China Selatan. "Laut China Selatan harus menjadi laut yang damai dan stabil. Indonesia tidak ingin menjadi tempat power projection dua kekuatan yang besar yang merugikan kita semua,” tutup Retno.
♖ Berita Satu
Di Nigeria
Penjemputan 3 WNI yang disandera perompak Nigeria
Baru-baru ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan kabar penyanderaan tiga orang WNI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Amerger Gabon oleh perompak bersenjata Nigeria.
Syukurnya, pada hari Rabu, 10 Juni 2020 kemarin, tiga orang WNI itu telah berhasil diselamatkan setelah mereka mendapatkan tekanan dari para perompak Nigeria selama 40 hari di Camp para perompak. Kerennya lagi, dibalik pembebasan tiga WNI itu ternyata ada peran seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI AU, yaitu Marsekal Muda (Purn) TNI Usda Hendra Harahap yang saat ini menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) Abuja, Nigeria.
Iya, keberhasilan silent operation atau operasi senyap pembebasan tiga WNI ABK Amerger Gabon yang diculik dan disandera oleh Sindikat Perompak selama 40 hari sejak tanggal 3 Mei 2020 dari tangan perompak Nigeria itu dipimpin langsung oleh Marsda TNI (Purn) Usra Hendra Harahap.
Setelah mendapatkan kabar pada bulan Mei lalu tentang penculikan dan penyanderaan yang dialami tiga WNI oleh sindikat Nigeria, dengan kesigapannya Marsda TNI (Purn) Usra Hendra langsung berkomunikasi dengan KBRI di Paris, Konsulat Kehormatan RI di Gabon, serta Kedubes Korsel di Abuja dan Libreville. Hal itu dilakukan karena ketiga WNI itu diculik bersamaan dengan beberapa ABK dari negara lain yaitu seorang WN Korsel dan dua orang WN Senegal.
"Sebanyak 13 orang perompak bersenjata melakukan aksi penculikan tersebut sewaktu kapal mereka tengah mencari dan menangkap ikan di perairan Santa Clara, Libreville, Republik Gabon. Kelompok perompak selanjutnya membawa mereka ke daratan Nigeria dan dijadikan sandera untuk dimintai tebusan," kata Kedubes RI Republik Federal Nigeria yang diterima VIVA Militer, Jum'at, 12 Juni 2020.
Selain itu, KBRI Abuja melalui Konsulat Kehormatan RI di Gabon langsung melakukan Silent Operation dengan cara berkomunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah Gabon melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
KBRI Abuja juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nigeria melalui Kementerian Luar Negeri dan pihak militer Nigeria. "Koordinasi dengan pihak militer di Gabon dan Nigeria amat diperlukan terutama agar jangan sampai timbul korban jiwa dari para WNI jika dilakukan operasi militer pembebasan sandera oleh aparat keamanan setempat," ujarnya.
Lebih jauh dia paparkan, komunikasi dengan Kedubes Korsel dijalin dengan sangat erat, terutama dalam hal berkomunikasi dan mengarahkan pihak perusahaan Kapal Amerger Gabon agar melakukan langkah-langkah negosiasi dengan pihak penculik dimana secara hukum hal tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab pihak perusahaan terhadap ABK.
"Setelah melalui proses negosiasi yang cukup alot, akhirnya pada tanggal 8 Juni 2020 seluruh sandera, termasuk ketiga orang WNI berhasil dibebaskan di Cross River (wilayah Delta Niger), yang merupakan salah satu Negara Bagian Nigeria. Selanjutnya mereka dibawa menuju ke Negara Bagian Rivers, tepatnya ke Port Harcourt yang merupakan Ibukota Negara Bagian tersebut," katanya.
Akhirnya, pada tanggal 10 Juni 2020 ketiga orang WNI yang telah dibebaskan itu dijemput langsung oleh Dubes RI Abuja, Marsda TNI (Purn) Usra Hendra Harahap yang didampingi Atase Pertahanan RI Abuja, Kolonel Arh Bangun Manahan Tanjung dan Staf KBRI Abuja Pelaksana Fungsi Perlindungan WNI/BHI, Yohanis Kambuaya dengan menggunakan pesawat khusus.
"Pada hari ini, Jumat (12/6/2020) para WNI tersebut sudah berada di Wisma Duta KBRI di Abuja, Republik Federal Nigeria untuk ditampung sementara sambil menunggu dipulangkan ke Tanah Air karena terkendala oleh penerbangan yang masih terhenti akibat dampak Covid-19," katanya.
♖ VIVAnews
Iver Huitfeldt Frigate [Brian Aitkenhea] ☆
The Indonesian Ministry of Defence (MOD) has signed a preamble contract that paves the way for the country to procure its first-ever frigate from Denmark.
The contract was signed on 30 April in the presence of representatives from the MOD, state-owned shipbuilder PT PAL, and PT Sinar Kokoh Persada, the Indonesian agent for Danish company Odense Maritime Technology (OMT).
Among articles covered in the preamble contract include workshare arrangements that will be taken once an actual contract for the first vessel materialises, a defence industry source close to the matter has confirmed with Janes while providing documentary evidence of the occasion.
As first reported by Janes in March 2019, Indonesia has grown increasingly keen on a variant of the Iver Huitfeldt -class frigate, three of which are in service with the Royal Danish Navy, for the country’s own two-ship surface combatant requirement.
A piece of unclassified correspondence between the country’s then-defence minister, Ryamizard Ryacudu, and the cabinet secretary of President Joko Widodo provided to Janes that month made the case for the Iver Huitfeldt class as one that features “reliable combat capabilities, and can operate in the extremities of Indonesia’s exclusive economic zone”.
The Iver Huitfeldt class displaces 6,600 tonnes at full load, and is powered by four MTU 20V 8000 M70 diesel engines in a combined diesel and diesel (CODAD) configuration, giving it a top speed of about 28 kt.
Panglima TNI Harap Jadi Pemacu Prestasi Tiap Tugas Operasi
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meresmikan gedung markas Komando Operasi Khusus (Koopssus) yang berlokasi di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (11/6/2020). [TNI] ☆
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengharapkan satuan Komando Operasi Khusus ( Koopssus) TNI bisa termotivasi untuk mengukir prestasi setelah resmi mempunyai gedung markas komando (mako) yang berlokasi di Mabes TNI, Jakarta.
Adapun peresmian Mako Koopssus diresmikan langsung oleh Panglima TNI dengan ditandai penandatanganan prasasti pada Kamis (11/6/2020).
"Dengan diresmikannya Gedung Mako Koopssus TNI, harus menjadi pemacu prestasi TNI dalam tugas operasi," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).
Panglima TNI meminta agar menjadikan tempat tersebut sebagai rumah bagi ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan konsep operasional, terutama dapat menjadi kebanggaan bagi siapa saja yang memasukinya.
"Bukan karena kemegahannya, tetapi karena semangat pengabdian yang tinggi kepada negara, jiwa korsa, dan patriotisme," tegas Hadi.
Panglima TNI mengatakan, Koopssus dibentuk karena TNI melihat ancaman yang semakin kompleks dan membutuhkan satuan yang memiliki interoperabilitas tinggi serta kemampuan Tri Matra.
Adapun kemampuan Tri Matra yang dimaksudkan adalah Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Panglima TNI menjelaskan, Koopssus membawahkan operasi menggunakan tiga matra.
Namun, dalam operasinya sesuai dengan tugas masing-masing matra, termasuk dalam mengatasi aksi terorisme.
Sejak awal dibentuk, Koopssus sudah menunjukkan kiprahnya dalam menangani Covid-19.
"Di antaranya mengawal dan mengamankan penjemputan WNI dari Wuhan, China, kembali ke Indonesia," ungkap Hadi.
Pada era digital dan otomasi saat ini, lanjut Panglima TNI, Koopssus harus berada dalam kesiapsiagaan yang tinggi untuk digerakkan kapan pun dan ke mana pun.
Termasuk dapat beradaptasi dengan konsep-konsep baru melalui pemanfaatan domain baru dalam peperangan modern.
Menurut dia, penguasaan terhadap teknologi informasi, siber, internet, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia maya menjadi kekuatan pengganda dalam tugas operasi.
Selain itu, tambah Panglima TNI, Koopssus juga harus membangun sistem yang efektif dan modern.
"Dengan menggabungkan kekuatan kinetik dan non-kinetik, Koopssus dapat menuntaskan setiap tugas yang diberikan dengan cepat, akurat, dan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi," tegas Hadi.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menyelesaikan tugasnya dalam membangun Mako Koopssus.
"Kiranya bangsa dan negara Indonesia akan semakin terjaga sehingga berkontribusi positif pada kemajuan Indonesia sekaligus perdamaian dan kemajuan dunia," ungkap Hadi.
Ilustrasi kapal coast guard Indonesia di perairan sekitar Kepulauan Natuna [CNNIndonesia/Joko Panji Sasongko] ☆
Sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan antara Indonesia dengan China tak kunjung selesai. Berulang kali memanas karena China tidak mau mengakui teritorial yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982.
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia bahkan menyebut manuver China di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia malah cenderung makin provokatif. Padahal, Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrase sendiri telah memutus perihal sengketa teritorial di Laut China Selatan.
Pada 2016 lalu Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China hingga saat ini tidak menerima putusan tersebut.
Mereka bersikukuh Laut China Selatan adalah teritorial mereka berdasar pada sejarah nenek moyang yang mereka klaim pernah mengusai wilayah tersebut. Menyikapi sikap China tersebut Indonesia kata Aan mendukung sepenuhnya keputusan Mahkamah Arbitrase yang keluar pada 2016 lalu.
"Sikap Indonesia ini menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap meningkatnya eskalasi di Laut China Selatan belakangan ini yang dipicu dengan sikap asertif China dalam bentuk implementasi kegiatan-kegiatan yang cenderung provokatif," kata Aan melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/6) lalu.
Sebenarnya bukan kali pertama sengketa wilayah terjadi di Laut China Selatan. Kapal-kapal milik China dengan percaya diri berlayar di wilayah yang mestinya masuk ke dalam ZEE Indonesia.
Klaim kepemilikan Laut China Selatan ini tak hanya berkutat antara Indonesia dengan China saja. Konflik dan perebutan wilayah bahkan melibatkan sejumlah negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, hingga Brunei.
Sengketa di wilayah perairan ini terbilang kompleks lantaran ada klaim tumpang tindih antara satu negara dengan negara lain. China mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayah tangkapan tradisional mereka dengan menggunakan klaim nine dash line atau sembilan garis putus.
Meski begitu, Aan sendiri mengatakan konflik perebutan yurisdiksi keluatan di Laut China Selatan sebenarnya tak bisa diimbangi oleh Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain yang juga berkonflik di sana.
Kata Aan, penegak hukum laut baik dari TNI, Bakamla, maupun KKP kalah unggul bukan hanya dengan China tetapi bahkan dengan Vietnam. Indonesia tak selalu berada di perairan Natuna mengawal kapal ikan milik Indonesia.
"Kemampuan hadir 24/7 [setiap saat] ini belum mampu diimbangi oleh aparat penegak hukum Indonesia baik oleh TNI AL, KKP dan Bakamla yang memiliki kewenangan berdasarkan wilayah yurisdiksi nasional di ZEEI," kata Aan.
"Ini tentu berdampak pada turunnya daya gentar penegakan hukum di Laut Natuna Utara sehingga berpotensi meningkatkan IUU Fishing oleh kapal-kapal ikan asing Vietnam dan bahkan kapal ikan China," kata dia.
Diperlukan strategi dan insentif untuk mendorong eksploitasi dan kehadiran kapal ikan Indonesia di Laut Natuna Utara. Tentu agar tidak dieksploitasi oleh nelayan asing.
"Juga perlu strategi serta tata kelola dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kehadiran simbol dua negara berupa aparat penegak hukum di laut Natuna Utara," kata dia. (tst/bmw/gil)
⚓️ Kita Harus Siap 
TNI patroli di Natuna [istimewa]
Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoopsau) I, Marsekal Pertama (Marsma) Tri Bowo Budi Santoso, mengatakan telah terjadi peningkatan eskalasi di Laut Cina Selatan akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan China. Dia mengatakan Indonesia harus siap menghadapi berbagai ancaman.
"Kita sangat tahu bahwasanya di Laut Cina Selatan terjadi peningkatan eskalasi, saya sudah briefing kepada seluruh lanud jajaran, khususnya di wilayah Koopsau 1 buat saya pedomannya untuk masalah safety dan security jangan menyederhanakan masalah. Kalau suatu saat terjadi beneran, kita harus sudah lebih siap," kata Marsma Tri Bowo Budi kepada wartawan di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/6/2020).
Marsma Tri mengatakan Indonesia punya kemungkinan terdampak konflik tersebut. Dia perintahkan lanud terdekat selalu memantau perkembangan konflik.
"Saya sampaikan komandan Lanud Natuna, Lanud Batam, Tanjung Pinang, Medan, Banda Aceh itu jadi bagian penting termasuk Pontianak. Paling tidak kalau terjadi konflik memuncak, pesawat-pesawat mereka kalau emergency kan pasti cari the nearest airfield. Pasti kira-kira landing-nya di tempat. Oleh karena itu, personel kita investigasi, kemudian kesiapan radar dalam memantau itu juga harus kita sinergiskan. Oleh karena itu, kemarin saya sudah perintahkan komandan lanud harus terus koordinasi dengan jajaran Kohanudnas," jelasnya.
Selain itu, untuk menghadapi peningkatan eskalasi, semua prajurit TNI AU diimbau terus melaksanakan pelatihan penerbangan rutin serta mengencangkan koordinasi antarpihak.
"Lalu latihan-latihannya juga saya perintahkan untuk terus dilaksanakan, baik terbang siang maupun terbang malam. Intinya kalau terjadi peningkatan eskalasi kita sudah siap. Kita tidak menutup kemungkinan kalau terjadi ada pesawat-pesawat yang melintas, jadi kita juga harus bekerja sama dengan Kohanudnas, satuan-satuan radar untuk menerima atau mendapatkan informasi lebih dini apakah ada eskalasi peningkatan penerbangan di kawasan tersebut," ujarnya.
"Bayangan suatu saat ramai penerbangan mungkin mereka ada emergency walaupun sasarannya bukan ke kita karena kita lanud-lanudnya terdekat bisa saja mereka landing emergency di tempat kita. Oleh karena itu, aparat intel, POM juga harus menyiapkan proses-proses investigasi apabila pesawat-pesawat asing tidak berizin memasuki wilayah kita," lanjutnya.
⚓️ Penyeimbang Kekuatan 
Kapal perang MILGEM Klas Corvette dibuat bersama Pakistan dan Turki. [Foto/Naval Analyses]
Kapal perang canggih sedang dibuat untuk Angkatan Laut (AL) Pakistan sebagai bagian dari kesepakatan transfer teknologi yang ditandatangani Pakistan dan Turki.
Kontrak untuk empat kapal perang MILGEM Klas Corvette yang dilengkapi senjata dan sensor modern itu ditandatangani pada 2018. Dua kapal lainnya akan dibuat di Turki.
Upacara pemotongan baja menandai dimulainya konstruksi kapal di Karachi Shipyard and Engineering Works (KSEW) itu dihadiri para pejabat AL Pakistan, perwakilan perusahaan pertahanan Turki, ASFAT, dan Managing Director KSEW Laksamana Muda Ather Saleem.
Pekan lalu, upacara dimulainya konstruksi kapal pertama juga digelar di Istanbul Navy Shipyard, Turki.
Selama upacara sebelumnya, pada Oktober 2019 Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Komandan AL Pakistan Laksamana Zafar Mahmood Abbasi memotong plat logam pertama kapal MILGEM itu.
AL Pakistan akan menerima dua kapal pertama MILGEM pada 2023 dan dua sisanya pada 2025.
“Konstruksi domestik kapal itu akan membantu mendorong industri pembuatan kapal,” ungkap juru bicara AL Pakistan.
Dia menambahkan, konstruksi kapal itu mencerminkan ikatan kuat antara Pakistan dan Turki.
Menurut media Pakistan, kapal-kapal itu akan menjadi salah satu senjata paling canggih di Pakistan dan turut menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah Samudera Hindia. (sya)
Rendering artistik dari KF-X/IF-X, jet tempur yang saat ini sedang dikembangkan Korea Selatan dan Indonesia. [Foto/Korea Aerospace IndustriesL]
Pengembangan pesawat jet tempur masa depan KF-X/IF-X, proyek patungan Korea Selatan (Korsel) dan Indonesia, mengalami kemajuan setelah mendapatkan pasokan mesin pertama dari GE Aviation yang berbasis di Amerika Serikat (AS).
Pasokan mesin ini membuat proyek KF-X/IF-X berjalan mulus meskipun pihak Indonesia masih mengalami keterlambatan pembayaran untuk pembiayaan proyek.
Pihak pabrikan mesin mengumumkan pada Jumat pekan lalu bahwa mereka mengirim mesin F414-GE-400K pertama ke Korea Aerospace Industries (KAI) pada bulan Mei. KAI sedang mengembangkan KF-X untuk Angkatan Udara Korea Selatan, yang berniat untuk mengganti armada McDonnell Douglas F-4 Phantom II dan Northrop F-5E/F Tiger II dengan jet tempur baru.
“GE sangat senang mencapai tonggak penting ini dalam program KF-X,” kata Al DiLibero, manajer umum departemen Medium Combat and Trainer Engines GE, seperti dikutip Defense News, Selasa (9/6/2020).
"Keberhasilan kami sejauh ini pada program ini mencerminkan hubungan yang kuat antara ROKAF (Angkatan Udara Republik Korea), mitra industri Korea Selatan kami dan GE Aviation, dan sejarah panjang dan sukses dari mesin kami yang menggerakkan pesawat ROKAF," lanjut dia.
KAI memilih GE Aviation pada Mei 2016 agar memasok mesin F414-GE-400K untuk pesawat tempur KF-X, dengan total 240 F414 ditambah suku cadang yang akan dipasok ke KAI guna memberi daya 120 jet KF-X untuk Korea Selatan.
Sebanyak 15 mesin dan enam prototipe diharapkan akan diproduksi untuk program ini pada tahun 2021, dengan penerbangan pertama diharapkan pada tahun 2022. Pengembangan diharapkan akan selesai pada tahun 2026.
Mesin F414 juga menggerakkan Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Saab JAS 39E/F Gripen dan pesawat tempur HAL Tejas Mark 2 India.
Korea Selatan berencana untuk terutama melengkapi KF-X dengan avionik pribumi. Ini sebagian besar akan datang dari LIG Nex1 dan Hanwha, meskipun Sistem Elbit Israel akan memasok sistem following/avoidance medan untuk radar array yang dipindai secara elektronik aktif yang sedang dikembangkan oleh Hanwha. Perusahaan Israel mengumumkan kontrak USD 43 juta pada awal Februari.
KF-X juga kompatibel dengan rudal air-to-air Eropa. Korea Selatan menandatangani kontrak dengan pembuat rudal Eropa MBDA pada November 2019 untuk mengintegrasikan misil Meteor, sementara Diehl-BGT juga dilaporkan akan menandatangani kontrak serupa untuk IRIS-T-nya.
Dilaporkan juga bahwa bom yang dipandu laser American Paveway, Joint Direct Attack Munition yang dipandu oleh satelit dan CBU-105 Wind Corrected Munitions Dispenser milik Textron akan diintegrasikan pada KF-X, yang pengembangannya didanai bersama oleh Indonesia.
Indonesia menandatangani program ini pada tahun 2010, dengan setuju untuk membayar 20 persen dari biaya pengembangan dengan imbalan satu pesawat prototipe, partisipasi desain, data teknis dan pembagian produksi.
Namun, sejak saat itu, Indonesia telah melewatkan sejumlah pembayaran di tengah krisis anggaran, di mana surat kabar The Korea Herald melaporkan pada akhir Mei bahwa pada April, Indonesia berutang USD 415 juta dalam pembayaran yang terlambat untuk program tersebut.
(min)
⚓️ To Boost TNI-AL’s Blue Water Force The Iver Huitfeldt class is a three-ship class of frigates that entered service with the Royal Danish Navy in 2011. [Brian Aitkenhead]
The Indonesian Government appears to be moving forward with a plan to procure two large displacement frigates for the Indonesian Navy (TNI-AL). The frigates would be based on the Danish Iver Huitfeldt-class and built at local shipyard PT PAL.
Following the Natuna standoff with China back in January this year (in which dozens of Chinese vessels were fishing in Indonesia’s Exclusive Economic Zone), Indonesia recognizes the lack of oceangoing vessels for TNI-AL and BAKAMLA (the Indonesian Maritime Security Agency). As a consequence, plans were mooted for the procurement of large displacement vessels based on Danish designs. Local media makes mention of this, quoting a Defense Minister statement made as early as January 17.
In February, an Indonesian defense delegation visited Denmark and toured the Danish Navy Iver Huitfeldt-class frigate Niels Juel. The delegation was briefed by Odense Maritime Technology (OMT) and Naval Team Denmark. Pictures of the visit were shared on social media by the Indonesian Embassy in Denmark.
Lastly, according to local media, the deputy minister of defense said in March that Indonesia’s PT PAL was tasked to develop a design for 2 ships over 5 years, for Rp 1.1 trillion (or USD 720 million) in collaboration with Denmark, for TNI-AL.
Picture: Indonesia Embassy in Denmark
Contacted by Naval News for comment, Naval Team Denmark’s Managing Director and former Chief of the Danish Navy, said:
We also reached out to Collin Koh, research fellow at the Maritime Security Programme, S. Rajaratnam School of International Studies in Singapore:
Naval News – Collin, how would two large frigate be enough to deter China in the SCS ? Wouldn’t the procurement of smaller vessels (like additional PKR or even Ocean Going OPVs) be more usefull because for the same budget Indonesia would get more hulls ?
Collin Koh – Two large frigates aren’t enough to cover the Natuna waters, where Chinese incursions are observed to take place often. At best, at any point of time, 1 out of the pair of these new frigates would be on station, albeit for a finite period of time and provided proper maintenance, repairs and overhaul schedules are adhered to. Of course, with the same budget, more but smaller OPVs could be acquired. However, I would surmise a few reasons behind the quest for the Iver Huitfeldt class. The first is that the Indonesians are looking at a larger major surface combatant beyond the PKR that is based on the SIGMA class, which is classified a light frigate. The second is the unique mission modular concept offered for the Danish design, which the Indonesians could be interested in adapting for future warships. It would appear that the Indonesians are keen on commonalities between the navy and BAKAMLA, which could be made possible with a robust modular concept. The third, which I believe needs to be seriously looked into, is whether the Indonesians could have been not so satisfied with the PKR programme, and whether this has to do with the local shipbuilders’ relationship with Damen. Again, this point needs to be explored.
Naval News – The Iver Huitfeldt is quite a more complex (and larger) ship compared to the PKR. Do you trust that local shipyard PT Pal would have no issues building those ships locally ?
Collin Koh – And to add that the Iver Huitfeldt is larger as well, and represents a wholly new design that PT PAL has to deal with. With proper tech transfer under the guidance of their Danish counterparts, and of course with Jakarta’s commitment to the programme, it’s possible for PT PAL to overcome initial problems of the learning curve and gradually become able to build the ships indigenously. We can take example from PT PAL’s collaboration with DSME on license construction of submarines. There were initial hiccups, especially over tech transfer, but these were later overcome and the Indonesians eventually managed to construct the third Nagapasa-class submarine, and became Southeast Asia’s first country to build submarines locally.
For the record, Iver Huitfeldt-class is the parent design for the future Type 31 frigate of the Royal Navy. A variant of the class was also being proposed for Singapore’s MRCV requirement. The Iver Huitfeldt-class frigates of the Danish Navy have conducted several Carrier Strike Group deployments.
About Iver Huitfeld-class
The Iver Huitfeldt-class is a 138 meters long anti-air warfare frigates of 6600 tonnes displacement, built by Odense Staalskibsvaerft for the Royal Danish Navy. Three have been built and all of them were commissionned in 2011.
The hull design of the Iver Huitfeldt-class is derived from the Absalon-class. The 32-cell Mk. 41 vertical missile launcher and 4 Standard Flex container positions amidships makes this platform a highly capable AAW frigate. The armament further includes two 76 mm OTO Melara guns forward and one 35 mm CIWS (Millennium) gun aft. They can carry an MH-60 helicopter.
The Standard Flex concept is a combination of standard platforms and different exchangeable weapon and system modules to match different missions or roles. Sensors and systems common to all roles are permanently fitted. As a truly “plug and play” concept it offers unique operational flexibility and exceptional lifelong logistic and financial advantages.
Mains specifications
⚓️ Displacement: 6 600 tonnes (full load)
⚓️ Length: 138m
⚓️ Beam: 19.75m
⚓️ Draft: 5.3m
⚓️ Propulsion: 4 MTU 8000 20V M70 diesel engines. 2 shafts, CODAD
⚓️ Speed: 28 knots
⚓️ Range: 9 000 nautical miles @15 knots
⚓️ Crew: 117 (total accommodation 165)
⚓️ Weapons: 4 × Mk 41 VLS with up to 32 SM-2 IIIA surface-to-air missiles ; 2 × Mk 56 VLS with up to 24 RIM-162 ESSM ; Harpoon block SSM; 1 × 35mm CIWS ; 2× OTO Melara 76 mm; 2 × dual MU90 Impact ASW torpedo launchers
Di Laut China Selatan 
Wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat) ⚓️
China disebut menggunakan taktik dan manuver baru demi memperkuat klaim sepihaknya terhadap Laut China Selatan (LCS).
Taktik baru itu disebut sejumlah pengamat dapat menempatkan Indonesia dan Malaysia dalam posisi tertekan. Hal itu bahkan bisa menyulut konflik antara China dengan Indonesia dan Malaysia-dua negara besar di kawasan Asia Tenggara.
Hal itu terlihat dari ketegangan yang sempat terjadi antara kapal China-Malaysia serta kapal China-Indonesia di awal tahun ini.
Kapal-kapal China dan Malaysia sempat bersitegang ketika bertemu di perairan Laut China Selatan dekat Pulau Kalimantan awal tahun ini.
Kapal tambang resmi berbendera Malaysia, the West Capella, yang tengah mencari sumber daya, berpapasan dengan sebuah kapal survei berbendera Tiongkok yang tengah berlayar bersama kapal penjaga pantai China di perairan tersebut.
Menurut gambar satelit yang dianalisis Asia Maritime Transparency Institute (AMTI), kapal survei China itu terlihat tengah melakukan pemindaian.
Malaysia lalu mengerahkan kapal patroli militer ke kawasan itu. Langkah itu didukung Amerika Serikat yang mengerahkan kapal perang untuk melakukan latihan militer bersama di Laut China Selatan.
Pemerintahan Presiden Xi Jinping mengklaim pelayaran dua kapalnya di kawasan itu merupakan "aktivitas normal di perairan yang berada di bawah yurisdiksi China".
Jurus Baru China Perkuat Klaim
F16 patroli di Natuna
Konfrontasi dengan kapal Malaysia itu bukan lah agresi pertama China yang dilakukan di perairan Laut China Selatan pada 2020.
Dalam insiden terpisah yang juga terjadi di awal Januari 2020, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI memergoki puluhan kapal ikan China yang dikawal dengan kapal penjaga pantai dan kapal fregat pemerintah Tiongkok menerobos masuk wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Selain menerobos, kapal-kapal China itu juga turut mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia.
Bakamla RI sempat melakukan pengusiran terhadap kapal-kapal China itu. Kendati sempat menjauh, kapal-kapal tersebut kembali memasuki perairan Indonesia.
RI telah melayangkan nota protes terhadap China, namun Beijing mementahkan dengan menyatakan bahwa negaranya memiliki hak historis dan berdaulat atas perairan di sekitar Kepulauan Nansha di Laut China Selatan, yang dianggap Jakarta masih wilayah ZEE Indonesia.
Presiden Joko Widodo bahkan sempat mengerahkan TNI termasuk beberapa jet F-16 dan kapal Angkatan Laut untuk mengamankan perairan Natuna.
Sejumlah pengamat menganggap pengerahan kapal-kapal ikan dan kapal survei ke Laut China Selatan merupakan taktik baru China untuk memperkuat klaimnya terhadap perairan kaya sumber daya alam itu.
Sejak China mengklaim 90 persen wilayah di Laut China Selatan, perairan itu menjadi sangat rentan akan konflik bersenjata. Klaim China tersebut bertabrakan dengan wilayah sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, hingga Taiwan.
Indonesia tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Beijing di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.
Direktur AMTI, Greg Polling, mengatakan posisi negara-negara yang memiliki wilayah di Laut China Selatan menjadi lebih krusial dan kian tertekan terutama setelah Beijing berusaha memperluas jangkauan mereka di perairan tersebut dengan mengerahkan kapal-kapalnya.
Polling dan sejumlah ahli lainnya menuturkan China telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan yang dapat dikerahkan ke Laut China Selatan kapan saja untuk mengganggu kapal-kapal negara lainnya yang berlayar di daerah yang mereka klaim sebagai miliknya itu.
"(Kepulauan di Laut China Selatan) memberikan fasilitas yang bisa dipakai sebagai pangkalan untuk kapal-kapal China. Hal itu secara efektif mengubah Malaysia dan Indonesia menjadi negara-negara di garis terdepan (dalam sengketa ini)," kata Polling seperti dilansir CNN.
"Di waktu tertentu, China siap mengirimkan selusin kapal penjaga pantai ke sekitar Kepulauan Spartly di Laut China Selatan kapan saja, sekitar ratusan kapal nelayan China juga siap dikerahkan ke sana," ujarnya.
Sejauh ini, Malaysia dan Indonesia berusaha menghindari isu Laut China Selatan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan China.
Namun, menurut Polling, agresivitas China di Laut China Selatan yang semakin menjadi lambat laut akan memicu negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia, memberontak juga.
"Pada tingkat apa agresi menjadi mustahil untuk diabaikan?" kata Polling.
Posisi RI dan ASEAN Tertekan
Sejumlah pihak menganggap ini saatnya bagi negara anggota ASEAN untuk bersatu menentang dan menghadapi agresivitas China di Laut China Selatan. Sebab, beberapa anggota ASEAN memiliki sengketa langsung dengan China terkait wilayah di Laut China Selatan.
Namun, analis senior ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, Ian Storey, mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi akibat pandemi virus corona (Covid-19) yang merongrong perekonomian global terutama negara-negara berkembang.
"Tidak peduli seberapa keras China menekan, saya tidak berpikir kita akan melihat anggota ASEAN bersatu dan membentuk front persatuan yang kuat untuk melawan China," kata Storey.
"Saya pikir dalam enam bulan ke depan, menjelang akhir 2020, kita bisa melihat China akan menggandakan agresivitas di Laut China Selatan," kata dia.
Hal itu juga diamini Polling. Ia menganggap Malaysia telah lama berupaya menyeimbangkan manfaat hubungan bilateral dengan China. Karena itu, konfrontasi antara kapal Negeri Jiran dan kapal Tiongkok di awal tahun tidak terlalu diekspos ke media.
Indonesia sendiri terlihat masih cukup tegas melawan agresivitas China di Laut China Selatan meski relasi Jakarta-Beijing terus mendekat di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun, para pengamat mengatakan China tidak akan berhenti memperluas pengaruh di Laut China Selatan meski mendapat protes keras dari Indonesia.
"Beijing percaya bisa membungkam oposisi di Indonesia dan pada akhirnya, Indonesia, seperti halnya Malaysia, akan menyadari bahwa mereka tidak punya banyak pilihan selain mengakomodasi kehadiran China," kata peneliti senior Foreign Policy Research Institute, Felix Chang, dalam tulisannya pada Januari lalu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah belum memberikan respons terkait hal ini.
Militerisasi China di Laut China Selatan
Meski klaim historisnya terhadap Laut China Selatan dimentahkan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 lalu, Beijing terus melakukan berbagai pembangunan dan instalasi di perairan tersebut.
Sejak 2015, China terus mempercepat pembangunan pulau buatan di atas terumbu karang di Laut China Selatan. Tak hanya membangun daratan, China bahkan memasang sejumlah sistem militer dan bandar udara, pelabuhan, dan sistem radar di pulau-pulau buatan itu.
"Pulau-pulau ini penuh dengan radar dan kemampuan pengawasan sehingga China bisa melihat semua yang terjadi di Laut China Selatan. Di masa lalu, mereka tidak tahu di mana kalian melakukan penambangan atau latihan militer. Sekarang mereka pasti tahu," kata Polling.
Sementara itu, menurut Storey, agresivitas China di Laut China Selatan didorong dari keinginan pemerintahan Presiden Xi yang sangat ingin mengembangkan narasi bahwa AS, sebagai negara besar, telah mundur dalam perebutan pengaruhnya di kawasan.
"Ini akan menunjukkan kepada negara di Asia Tenggara bahwa kekuatan militer Amerika dan komitmennya terhadap kawasan itu berkurang. China juga ingin menunjukkan masalah ekonomi yang dihadapinya tidak akan berdampak pada kebijakannya di Laut China Selatan," kata Storey. (rds/dea)
Buatan Dirgantara Indonesia
N219 PTDI ☆
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menegaskan, keberadaan para pilot penguji pesawat baru (experimental test pilot) TNI AU yang ditugaskan di PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) merupakan aset penting dan berharga bagi TNI AU.
Fadjar mengatakan, selain dibutuhkan serangkaian pendidikan yang panjang dan tidak ringan, mencetak prajurit berkualifikasi pilot penguji juga perlu biaya yang tidak sedikit. Saat ini, pilot penguji di TNI AU hanya ada empat.
Hal ini disampaikan Kasau saat menerima tiga pilot penguji TNI AU di Mabesau, Cilangkap, Jakarta beberapa waktu lalu.
"Saya bangga dan mengapresiasi para pilot penguji yang sedang bertugas di PTDI. Kalian adalah aset penting TNI AU," ujar Kasau.
Ketiga pilot penguji tersebut, masing-masing Letkol Pnb Muhammad Sugiyanto, Letkol Pnb Ferrel Rigonald dan Letkol Pnb Ig. Widi Nugroho.
Kasau yang didampingi Kadisopslatau Marsma TNI Kusworo, meminta agar pengalaman dan pengetahuan para pilot penguji terus dikembangkan demi kemajuan TNI AU.
Ketiga pilot penguji tersebut saat ini sedang ditugaskan untuk menguji kelaikan pesawat N219 buatan PTDI dalam rangka proses sertifikasi.
