⚓️ Untuk beli alutsista 
KRI Bung Tomo 357 melalukan uji tembak rudal Exocet MM40 Block 2 [TNI AL]
Kementerian Pertahanan disebut akan melakukan pembelian sejumlah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) untuk memenuhi kebutuhan tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Rencana ini tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2020-2024. Pemenuhan alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun.
Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024. Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 1,7 kuadriliun, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mengajukan pinjaman ke luar negeri. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.
Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini juga mengungkapkan temuan atas dokumen Perpres tersebut. Dia mengaku kaget saat mengetahui rancangan tersebut sebab sebelumnya dia kerap terlibat dalam rancangan renstra sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
"Saya rasanya sering membaca renstra dalam keterlibatan saya dari 2007 ngurusin pertahanan. Tapi pas saya lihat rentsra itu saya kaget, akhirnya saya dapatkan dokumen itu," kata Connie kepada wartawan, Sabtu (29/5).
Tak berbeda dengan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, Connie juga membenarkan bahwa temuan yang didapat terkait pengadaan alpalhankam itu akan berjalan untuk anggaran 2020-2024.
"Pertanyaan saya sederhana saja, ini anggaran pertahanan sebesar ini dalam 3 tahun kita mau beli apa? Mau perang ke mana, alutsista apa yang mau kita bikin?" kata dia.
Tak hanya itu, Connie juga mengungkapkan saat ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Asrena di masing-masing matra TNI belum mengetahui rencana Prabowo terkait anggaran pinjaman itu.
Hal ini kata dia bisa dibuktikan dengan pernyataan Hadi di Komisi I DPR RI saat rapat kerja berlangsung. Hadi yang ditanya terkait dana bengkak itu mengetahuinya, namun tidak tahu peruntukan yang dirancang Prabowo.
Dalam Perpres Alpahankam Pasal 2 Ayat (2) juga dirinci mengenai rencana pengeluaran alpalhankam itu. Seperti untuk akuisisi Alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama lima renstra US$ 13.390.000.000, dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar US$ 32.505.274.686.
Kemudian dalam Pasal 3 Ayat (3) disebutkan Perencanaan Kebutuhan (Renbut) telah teralokasi US$ 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.
Sedangkan pada Ayat (4) dijelaskan selisih dari Renbut yakni US$ 104.247.117 280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.
Respons Istana dan Kemenhan
Terkait dokumen rancangan Perpres ini, CNNIndonesia.com berulang kali meminta pihak Kemhan melalui Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak untuk buka suara, namun yang bersangkutan enggan memberi tanggapan. Sementara itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga belum menanggapi terkait rancangan perpres tersebut.
CNNIndonesia.com juga telah mencoba menghubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kemensetneg Tomo Setya Utama namun belum mendapat respons. Begitupun Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman tak menanggapi pesan WhatsApp maupun panggilan telepon CNNIndonesia.com terkait hal ini. (tst/pmg)
Pekan depan untuk alutsista 
Pesawat Rafale Perancis [istimewa] ☆
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan anggaran Rp 1.760 triliun untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibuat Kementerian Pertahanan, masih sebatas rencana. Meski begitu, ia mengakui rencana itu memang ada.
"Mungkin minggu depan akan didiskusikan saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L)," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.
TB mengatakan anggaran ini masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR. Bila Menkeu menyetujui, kata dia, rencana pengadaan ini akan sangat mengakselerasi modernisasi alutsista TNI.
Meski begitu ia tak yakin anggaran akan disetujui sepenuhnya. "Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," kata dia.
Hasanuddin mengatakan nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing. Politikus PDIP itu pun menilai modernisasi alutsista telah menjadi satu kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.
"Pada prinsipnya saya setuju untuk memoderenisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan anggarannya," kata dia.
Sebelumnya, Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut Kementerian Pertahanan tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) mencapai Rp 1.760 triliun atau setara US$ 142 miliar. Connie mengaku kaget karena angka itu terkesan terlalu besar namun tanpa kejelasan.
Sumber Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri
Scorpene kelas Riachuelo [naval group]
Kementerian Pertahanan membenarkan bahwa rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI akan menggunakan utang luar negeri.
Skema pinjaman yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Presiden yang Terkait Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2024 yang ditaksir sekitar US $ 124.995.000.000 atau setara Rp 1,7 kuadriliun.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason menjelaskan skema skema utang itu memang ada, namun pihaknya memastikan pinjaman tersebut tak akan membebani keuangan negara.
Memang ada, tapi dipastikan tidak akan membebani keuangan negara, sebab akan dicicil sesuai dengan alokasi anggaran pertahun, “kata Rodon saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Sabtu (29/5).
Tak hanya itu dia juga memastikan utang tersebut rencananya dari negara yang bisa memberikan pinjaman dengan jangka waktu di atas 20 tahun serta bunga.
“Negara-negara yang memberikan pinjaman dengan tenor sampai dengan 28 tahun dan bunga yang kurang dari 1 persen,” kata dia.
Ada Dana Belum Jelas untuk Apa ? 
Rafale Perancis [istimewa] ☆
Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menyebut Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres), yang mencangkup pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) mencapai Rp 1.760 triliun atau setara USD 142 miliar. Connie mengaku kaget karena angka itu terkesan terlalu besar namun tanpa kejelasan.
"Yang sudah di-clear-kan dan dijelaskan Menteri Bappenas pada saya adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan Kemhan," kata Connie saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.
Connie mengatakan dalam dokumen yang ia baca, dana itu merupakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2020-2024 dan harus habis di 2024. Dana yang ia disebut sebagai roadmap pertahanan itu ia sebut akan berasal dari pinjaman luar negeri yang bunganya baru selesai di 2024. Connie mengatakan kebijakan strategi ada di sana termasuk Alutsista. Connie mempertanyakan dari mana angka itu muncul.
Di akun YouTube Akbar Faisal, Connie menjelaskan bahwa dokumen itu ia dapatkan dari Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Dijelaskan di sana, untuk akuisisi alpahankam USD 79,099.625.314 miliar. Untuk pembayaran bunga tetap selama 5 rentstra sebesar USD 13,390,000 miliar, dan untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perwatan alpahankam sebesar USD 32.505.274.686 miliar.
"Pertanyaan saya anggaran pertahanan sebesar ini, dalam tiga tahun kita mau beli apa?" kata Connie.
Yang juga aneh, kata Connie, Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) di tiga Matra TNI juga tak tahu menahu soal ini. "Jadi pertanyaan sederhana, angka sebesar ini mau keluar buat beli apa dan kenapa mesti habis di 2024?" kata Connie.
Anggota Komisi 1 DPR Sukamta, saat dikonfirmasi mengenai angka ini juga mengaku belum tahu menahu. Ia mengatakan baru tahu juga keberadaan rencana ini.
"Belum pernah ada rapat soal ini di Komisi I. Kemarin di Panja Alutsista ketika membahasa Pinjaman luar negeri juga tidak ada presentasi soal ini," kata Sukamta.
ILSV J-Force 
Rantis ILSV J-Forces [Paskhas]
Pada hari senin, Batalyon Komando 461 Paskhas menerima kendaraan taktis (rantis) baru ILSV J-Force produksi PT Jala Berikat Nusantara Perkasa, perusahaan yang bergerak dalam bidang armour.
Rantis ini nantinya akan digunakan mendukung kesiapan operasional OMP ataupun OMSP Batalyon Komando 461 Paskhas.
Rantis ILSV J-Force akan digunakan oleh oleh Paskhas untuk misi penyerangan, pengintaian, komunikasi, patroli jarak jauh, dan bantuan kemanusiaan.
Mengutip laman indomiliter, rantis lapis baja dengan kapasitas mesin 2.982 cc ini dihadirkan dalam dua varian untuk Paskhas, yaitu varian kubah RCWS (Remote Control Weapon System) dengan senapan mesin berat, dan varian kubah putar manual dengan senapan mesin sedang.
ILSV dibangun dari sasis Toyota Hilux Generasi VII. Selain sasis, komponen lain yang dicomot dari Toyota Hilux adalah mesin, drivetrain dan kaki-kaki. Kaki-kaki hanya diubah seperlunya saja, terutama pada bagian sokbreker tanpa adanya suspension lift kit. Dengan adopsi mesin dari kendaraan eksisting dinilai akan mempermudah dalam hal suku cadang dan perawatan.
Sasis dan kerangka bodi disatukan dengan pengelasan, tanpa ada lagi karet bodi dan baut. Sehingga bisa dikatakan, kendaraan ini berubah menjadi monokok. Pilar yang menjadi struktur kendaraan ini terdiri atas hollow dan tube seamless.
Dapur pacu ILSV adalah mesin diesel 1KD-FTV 2.982 cc 16 silinder commonrail dengan variable geometry turbocharger dan intercooler. Pancaran kekuatan mesin ini mencapai 172 hp dan torsi 352 Nm.
ILSV menggunakan transmisi matik 4 percepatan dan transfercase 2 percepatan part-time merupakan partner bawaan mesin.
ILSV dapat digeber hingga kecepatan 100 km per jam, dengan kapasitas bahan bakar 100 liter, secara teori ILSV dapat menjelajah sejauh 870 km.
Sebagai rantis tempur, ILSV sudah memakai tipe ban run flat, menggunakan ban Maxxis yang dipadu dengan pelek besi dari American Wheels.
Ditutup Dankorpaskhas
Radar mobile smart hunter TH-S711 [paskhas]
Mengakhiri rangkaian kegiatan Latihan Pemantapan (Lattap) Pertahanan Udara Korpaskhas Tahun 2021, Komandan Korpaskhas Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono, S.E., M.Tr(Han) secara resmi menutup kegiatan tersebut yang dilaksanakan di run way Pos TNI AU Pameungpeuk Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selasa, (25/05/2021).
Latihan pemantapan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme Satuan Detasemen Pertahanan Udara (Denhanud) Paskhas dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara.
Sedangkan sasaran latihan adalah tercapainya kemampuan tentang pengoperasian Radar Smart Hunter serta tercapainya kemampuan dalam melaksanaan penembakan Rudal QW-3.
Dalam amanatnya, Dankorpaskhas menyampaikan “Dengan hadirnya alutsista ini, para peserta dapat belajar dan berlatih untuk menerima transfer of knowledge dari instruktur untuk mengoperasikan dan memelihara Radar Smart Hunter TH-S711 serta menembakkan Rudal QW3. Selanjutnya kegiatan tersebut harus dapat diimplementasikan di satuan masing-masing, agar pelaku/pengawak lebih mumpuni dalam mengenali detail sistem operasi dari radar dan rudal anti serangan udara ini."
"Dengan Latihan Pemantapan Hanud ini diharapkan para peserta latihan mampu melaksanakan teknik pengoperasian Rudal, mampu melaksanakan teknik pengoperasian Smart Hunter, mampu melaksanakan prosedur emergency, mampu menyiapkan dan mengoperasikan Target Drone S70, mampu menggelar operasi Pertahanan Udara Titik siang dan malam, serta mampu melaksanakan pemeliharaan Sista Hanud secara terbatas. Kelanjutan dari program latihan ini adalah tetap terlaksananya latihan di satuan untuk memelihara kesiapan operasi dan secara khusus adalah melanjutkan program latihan guna regenerasi pengawak sistem pertahanan udara yang dimiliki Korpaskhas.", tambah Dankorpaskhas.
Hadir dalam kegiatan ini, Asops Korpaskhas Kolonel Pas Sonruta Tambunan, Askomlek Korpaskhas, Kolonel Lek Cholik R., Aslog Korpaskhas Letkol Tek Zulkhali Duki, ST.Han, Komandan Pusdiklat Paskhas, Kolonel Pas Solihin, Kasat Komlek Mayor Lek Febie Ariensa, Pejabat Dari Kohanudnas, Diskomlek, Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Wilayah Selatan (P3WS) Santolo Garut, serta undangan lainnya. Penkorpaskhas.
➣ Paskhas
Ditargetkan mengangkasa Agustus 2021 
Infografis UCAV Elang Hitam [Tempo]
Sistem
pertahanan Indonesia karya dalam negeri bakal semakin beragam. Di
antaranya adalah pesawat nirawak atau drone Elang Hitam inovasi dari
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kepala BPPT Hammam Riza
menargetkan drone Elang Hitam bisa uji terbang Agustus depan.
Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai drone kombatan, Hammam mengatakan Elang Hitam akan dilengkapi dengan senjata. “Tahun ini BPPT meluncurkan drone Elang Hitam. Sebagai wujud kemajuan teknologi pertahanan dan keamanan,” katanya dalam Media Gathering sekaligus halalbihalal di kantor BPPT Jakarta, Kamis (20/5).
Dia tidak ketinggalan mengharap doa dari seluruh masyarakat Indonesia.
Supaya target penerbangan drone kombatan Elang Hitam tersebut sesuai
jadwal dan berjalan lancar. Hammam menjelaskan Agustus nanti, drone
Elang Hitam akan melakoni dua tes sekaligus. Yaitu ground test dan flight test.
Dia menjelaskan penerbangan drone Elang Hitam nantinya dalam suasana
peringatan HUT Indonesia. Sekaligus merayakan ulang tahun BPPT yang
ke-43.
Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) BPPT Wahyu
Widodo Pandoe mengatakan setelah melakoni serangkaian tes, drone Elang
Hitam tahun depan diharapkan lolos sertifikasi sistem intelejensi.
Kemudian pada 2024 siap untuk diproduksi masal.
Drone Elang Hitam digarap keroyokan. Selain BPPT juga ada keterlibatan
dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) serta PT
Dirgantara Indonesia (PT DI). Selain itu juga ada keterlibatan TNI AU,
ITB, PT Len Industri, dan lainnya.
Sebelumnya kabar soal proyek drone Elang Hitam sempat mencuat Desember 2019 lalu. Melalui kegiatan roll-out
di hanggar PT DI untuk pertama kalinya drone Elang Hitam diperkenalkan
ke masyarakat. Penampakan drone tersebut terlihat bongsor. Sebab
panjangnya mencapai 8,3 meter dengan bentang sayap 16 meteran.
Saat itu Hammam menuturkan drone tersebut merupakan salah satu inovasi
dalam negeri di bidang pertahanan. Drone itu diyakini mampu terbang
tanpa henti atau nonstop selama 24 jam. Kemudian juga dilengkapi dengan
pengendalian multiple unmanned aerial vehicle (UAV) secara bersamaan. ’’Pesawat tanpa awak MALE ini hasil rancang bangun, rekayasa, dan produksi anak bangsa,’’ tegas Hammam.
Hammam menceritakan proyek PUNA tipe MALE (medium altitude long endurance)
atau drone Elang Hitam dimulai sejak 2015 lalu oleh Balitbang
Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan
engineering document pada 2017 oleh Balitbang Kemenhan bersama BPPT. Pada saat itu juga dibentuk Konsorsium Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) MALE.
⚓️ Mampu memproduksi alutsista secara mandiri 
Menanti pengadaan alutsista baru, konsep arrowhead 140 frigate [Babcock]
Tragedi KRI Nanggala-402 belum lama ini seolah mengguncang kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguatan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Tak hanya menyatakan bahwa peningkatan kualitas alutsista penting dilakukan, masyarakat juga berharap agar Indonesia mampu memproduksi alutsista secara mandiri di masa mendatang. Salah satunya, melalui kerja sama dengan negara maju.
Hal-hal tersebut terungkap melalui jajak pendapat Kompas pekan ini, di mana 92,8 persen responden berpendapat bahwa pemerintah secara berkala perlu menambah alutsista dengan kualitas terbaru atau modernisasi. Selain itu, masyarakat sepakat bahwa dari tiga matra TNI, Angkatan Laut (AL) harus diprioritaskan terkait modernisasi alutsista.
Hampir separuh responden menyatakan, sangat perlu penambahan jumlah alutsista untuk matra laut. Penambahan dapat berupa pengadaan kapal perang, kapal selam, kapal patroli, maupun alutsista pendukung matra laut lain.
Tingginya harapan responden pada prioritas pengadaan alutsista di matra laut ini disebut tak lepas dari tragedi KRI Nanggala-402. Prioritas selanjutnya kemudian diharapkan kepada matra darat dan udara, dengan angka yang relatif berimbang, masing-masing di kisaran 26-27 persen.
Secara umum bagi publik, TNI adalah lembaga yang dibanggakan. Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, TNI dinilai tetap mampu berkiprah dengan profesional dan berintegritas menjaga keutuhan NKRI. Hal ini mendorong rasa empati dan penghormatan tinggi bagi institusi.
Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan, publik menilai bahwa pemerintah kurang peduli terhadap penyediaan saranan dan prasarana yang memadai, terlebih terkait pengadaan alutsista yang memiliki deterrence effect (daya penggentaran) tinggi, serta menjamin keselamatan kerja maksimal. Penilaian itu tak lepas dari kekhawatiran responden yang cenderung tak yakin terhadap alutsista yang dimiliki negara saat ini.
Kekhawatiran itu terungkap oleh separuh responden yang mengatakan bahwa kemungkinan TNI memenangi pertempuran memperjuangkan kedaulatan negara adalah sangat kecil dengan kondisi alutsista saat ini. Dugaan ini berdasarkan persepsi responden yang menganggap alutsista Indonesia belum semuanya andal.
Namun demikian, persepsi responden sendiri terhadap keandalan alutsista sangat beragam. Hampir sepertiga bagian responden menganggap sebagian besar alutsista TNI berusia tua dan tidak modern, dan banyak alutsista yang sudah tidak layak lagi digunakan. Sebaliknya, sebagian responden lain justru menilai mayoritas alutsista Indonesia sudah berteknologi modern dan baru.
Keberagaman persepsi tersebut menunjukkan, informasi mengenai kondisi alutsista Indonesia masih terbatas. Keraguan bahwa TNI dapat memenangkan peperangan dengan alutsista yang tersedia mengindikasikan ketidakyakinan publik terhadap keandalan sebagian persenjataan TNI.
Indikasi itu juga diperkuat oleh tragedi KRI Nanggala-402 akibat blackout pada sistem kinerja kapal pada April lalu. Masyarakat tersadar, tugas yang disandang TNI tidak mudah. TNI harus bersiasat dengan alutsista yang sebagian berumur tua dan tidak efisien, sehingga memiliki risiko kecelakaan tinggi.
Menyongsong Kemandirian Alutsista
Rafale Perancis
Jajak pendapat yang sama menyatakan harapan publik agar suatu hari nanti pemerintah dapat memproduksi alutsista secara mandiri. Separuh lebih responden menginginkan Indonesia membeli produk sekaligus menjalin kerja sama produksi alutsista dengan sejumlah negara maju, sehingga terjadi transfer teknologi yang akan memampukan Indonesia membangun industri persenjataan.
Terlebih, selama ini Indonesia sudah memiliki pelaku industri strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Melakukan pembelian produk sambil bekerja sama dengan negara produsen dinilai menjadi cara efektif membangun kemandirian nasional. Indonesia dapat terlibat dalam proses produksi atau perakitan alutsista di negara asal, sebelum kemudian perakitan dituntaskan di tanah air.
Masyarakat meyakini, para tenaga ahli dalam negeri yang telah mendapatkan ilmu dan lisensi dari produsen akan dapat membangun dan meningkatkan kualitas alutsista produksi Indonesia. Namun, ada dua hal yang harus jadi catatan dalam menyongsong kemandirian itu.
Pertama, dibutuhkan anggaran besar untuk membeli alutsista yang akan diproduksi secara mandiri. Dengan pembelian cukup banyak, bisa jadi produsen mau berbagi ilmu dan kuota produksi, sebagian di negara produsen dan sisanya di negara pembeli.
Kedua, diperlukan diplomasi politik internasional yang kuat dengan negara produsen. Tanpa hubungan diplomatik dan kepentingan geopolitik yang sama, transfer teknologi dari negara produsen akan cenderung lebih sulit. Khususnya, terkait alutsista yang memiliki deterrence effect tinggi, seperti pesawat tempur, kapal perang, tank, persenjataan antiserangan udara, ataupun persenjataan balistik antarnegara.
Keseriusan pemerintah membangun kemandirian alutsista pun menjadi sangat penting. Selain sebagai penyedia anggaran dan mendapatkan kesepakatan transfer yang tidak mudah, posisi Indonesia sebagai negara nonblok juga cukup dilematis. Umumnya, negara produsen alutsista yang kuat hanya bersedia menjalin kerja sama transfer dengan negara-negara sekutu politik. Misalnya, Korea Selatan dengan Amerika Serikat, atau Korea Utara dengan China dan Rusia.
Tanpa kiblat jelas dengan sejumlah kekuatan geopolitik global itu, peluang mendapat transfer teknologi disebut relatif kecil. Di sisi lain, keluwesan Indonesia membangun hubungan luar negeri berpotensi mendapatkan kerja sama dengan negara manapun tanpa memihak salah satu kepentingan politik. Artinya, peluang kemandirian alutsista Indonesia tetap terbuka lebar.
Sekitar 87 persen responden yakin, suatu saat nanti Indonesia akan mampu memproduksi alutsista secara mandiri, khususnya untuk alutsista yang memiliki kandungan komponen dalam negeri yang sangat besar, atau mayoritas made in Indonesia. Harapan publik ini menjadi sinyal dukungan terhadap peningkatan alutsista sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas pertahanan demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (rea)
Difasilitasi KBRI Stockholm
Duta Besar RI untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia, Kamapradipta Isnomo (kiri) dan CEO BAE Systems BOFORS AB, Lena Gillstrom, di sela-sela penandatanganan kerjasama TA MRO antara PT PAL dengan BAE Systems BOFORS AB. [Foto/KBRI Stockholm] ☆
PT PAL, perusahaan galangan kapal Indonesia, menandatangani Teaming Agreement Maintenance, Repair, and Overhaul (TA MRO) dengan BAE Systems BOFORS AB, Kamis (27/5/2021). Kerjasama ini difasilitasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Stockholm.
Penandatanganan TA MRO dilakukan secara virtual oleh Presiden Direktur PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, dan CEO BAE Systems BOFORS AB, Lena Gillstrom, yang disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia, Kamapradipta Isnomo.
Implementasi TA MRO memberikan kemudahan akses bagi perbaikan dan perawatan (MRO) kapal perang dan kapal patroli Indonesia yang menggunakan teknologi BOFORS tidak perlu lagi dilakukan di Swedia, melainkan dapat dilakukan oleh PT PAL Indonesia.
Kerjasama MRO kedua perusahaan juga mengandung unsur transfer teknologi dan transfer pengetahuan, di mana experts dan engineers BOFORS dan PT PAL akan bekerjasama dalam bidang MRO.
KBRI Stockholm mengawal secara intensif proses negosiasi TA MRO tersebut agar memenuhi peraturan nasional dan BOFORS memiliki mitra kerja yang mengikat di Indonesia.
Inisiasi perjanjian diawali dari intensi BOFORS AB pada akhir 2020 untuk memiliki perjanjian kerjasama/Teaming Agreement dengan PT PAL di bidang MRO.
Meriam kaliber 57mm produk Bofors banyak digunakan kapal FPB 57 class TNI AL
”TA MRO ini berpotensi merintis kemajuan di bidang kerjasama pertahanan Indonesia dan Swedia. Format kerjasama seperti ini akan terus dikedepankan oleh KBRI Stockholm dalam meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara,” kata Dubes Kamapradipta Isnomo dalam keterangan pers KBRI Stockholm yang diterima SINDOnews.com, semalam.
"Penandatanganan ini merupakan suatu milestone bagi BOFORS AB dan Indonesia melalui PT PAL dan dengan payung hukum ini kedua pihak dapat bekerjasama di bidang MRO,” kata Gillstrom.
”Kerjasama ini diharapkan dapat membuat PT PAL lebih kompetitif dan bertaraf internasional," imbuh Presiden Direktur PT PAL, Kaharuddin Djenod.
BAE Systems BOFORS AB yang berlokasi di kota Karlskoga merupakan perusahaan alat utama sistem senjata (alutsista) Swedia yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan alutsista multinasional BAE Systems.
Perusahaan alutsista multinasional BAE Systems sendiri merupakan salah satu perusahaan persenjataan terbesar di dunia, yang sahamnya dimiliki oleh Inggris dan Amerika Serikat.
Perjanjian TA MRO ini akan menguntungkan pihak Indonesia, terutama dengan diberikannya kepercayaan oleh salah satu perusahaan persenjataan terbesar di dunia untuk melaksanakan kegiatan MRO di dalam negeri.
Meriam kaliber 40 mm Bofors KRI Halasan yang akan digantikan kaliber 57 produk Rusia, merupakan alutsista bekas kapal yang dipesiunkan [TNI AL]
Kerjasama Indonesia dan BOFORS telah berlangsung sejak tahun 1959 melalui penandatanganan kontrak pembelian senjata. Dalam kurun waktu 1970-1990, perusahaan ini telah melakukan pengadaan kurang lebih 80 sistem senjata untuk Indonesia.
Pada tahun 2019, BOFORS memulai kontrak baru bekerjasama dengan PT PAL untuk KRI kelas KCR-60 untuk jenis senjata 57Mk3.
”KBRI Stockholm siap melakukan penjajakan dan fasilitasi kerjasama antara industri pertahanan Indonesia dan Swedia, baik matra laut, darat dan udara. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat RI-Swedia memiliki Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang telah diratifikasi oleh kedua parlemen masing-masing negara,” ujar Dubes Kamapradipta.
Indonesia dan Swedia telah memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1950.
Pada tahun 2020, Indonesia dan Swedia merayakan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Indonesia dan Swedia memiliki Perjanjian Kerjasama di Bidang Pertahanan (Agreement on the Cooperation in the Field of Defense) yang ditandatangani pada anggal 20 Desember 2016 di Jakarta dan telah berlaku sejak 29 Desember 2020. (min)
♜ ♞ 🛩 ⚓ 
BUMN
Industri Pertahanan SIAP menyongsong kemandirian industri pertahanan
terutama dalam pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
(Alpalhankam), serta pemenuhan Alat Utama Sistem Pertahanan. Hal
tersebut ditegaskan oleh Tazar Marta Kurniawan, Direktur Teknologi PT
Len Industri (Persero) di Bandung pada Selasa, 25 Mei 2021.
Menurut Tazar yang juga ditunjuk sebagai koordinator bidang teknologi
informasi BUMN Industri Pertahanan ini, BUMN Industri Pertahanan yang
terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT PINDAD (Persero), PT
Dirgantara Indonesia (Persero), PT Pal Indonesia (Persero) serta PT
DAHANA (Persero) tercatat memiliki produk-produk pertahanan yang
bersaing dengan produk pertahanan di pasar global.
“Di antara produk pertahanan buatan dalam negeri tersebut antara
lain, Maung (Pindad), KRI Semarang (Pal Indonesia), CN 235-220
(Dirgantara Indonesia), Communication Tactical Datalink Link
System/CTDLS (Len Industri) dan Bomb P Series (DAHANA),” ungkap Tazar Marta Kurniawan.
Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4X4 yang ditujukan untuk
mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit.
Dengan desain yang kompak, Maung dapat bermanuver dengan gesit dan
handal.
Kecepatan aman Maung berada di angka 120km/jam dengan jarak
tempuh 800km. Selain itu, Maung juga dilengkapi dengan bracket senjata
7,26mm, konsol senjata SS2-V4, perangkat GPS navigasi dan tracker
kendaraan serta perlengkapan lainnya.
KRI Semarang, yang telah dibangun oleh PAL mulai beroperasi di perairan
Indonesia dengan nahkoda dari TNI Angkatan Laut dan bermarkas di
Dermarga Ujung Koarmada II Surabaya.
KRI Semarang-594 memiliki
spesifikasi panjang 124,00 meter dengan lebar 21,80 meter, berat 7200
ton, dan kecepatan jelajah 14 knots, dan mampu berlayar secara endurance selama 30 hari.
“Selain itu, KRI Semarang-594 dilengkapi dengan dua unit kapal
Landing Craft Utilities (LCS) yang mampu mengangkut 8 unit Anoa, 28
truk, 3 unit helikopter, serta diperkuat dengan 121 anak buah kapal dan
650 prajurit,” lanjut Tazar.
Sementara itu, CN235-220 merupakan pesawat terbang keluaran PT
Dirgantara Indonesia yang terbukti tangguh untuk melakukan berbagai misi
khusus seperti Search and Rescue (SAR), pengawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), pencegahan dan pengontrolan pencemaran laut, pengawasan dan keamanan laut, Anti-Surface Warfare (ASuW) dan Anti-Submarine Warfare (ASW).
Dari pengalaman sebelumnya, CN235-220 dengan kemampuan penuh dapat bertahan terbang lebih dari 11 jam, sementara time on station di radius 200 NM lebih dari 9 jam.
Communication Tactical Datalink Link System (CTDLS) buatan PT Len Industri dalam sistem pertahanan modern berbasis Network Centric Warfare
digunakan sebagai sarana pertukaran data taktis antar unsur atau matra,
yaitu unsur laut, darat, maupun udara ke Pusat Komando dan Pengendalian
(Puskodal).
Sistem komunikasi dilengkapi fitur keamanan anti jamming dan anti intersep berupa pengamanan enkripsi dan frekuensi hopping dengan konsep TDMA (Multi Participant unit).
Produk berikutnya adalah Bom P Series yang terdiri dari Bom P-100L, P-250L dan P-500L merupakan bomb yang didesain untuk dapat digunakan pada pesawat standar NATO maupun standar Rusia.
Memiliki banyak keunggulan dengan kandungan lokalnya, Bom P Series besutan DAHANA ini telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia.
Bila disimpulkan, PT Len Industri (Persero) akan fokus pada C5ISR Platform beserta MRO dan solusi integrasi 3 matra (interoperability) melalui Network Centric Warfare.
PT Pindad (Persero) memiliki fokus pada platform matra darat, MRO dan
penyediaan senjata serta munisi, PT Dirgantara Indonesia (Persero)
dengan fokus pada platform matra udara dan MRO, PT Pal Indonesia
(Persero) dengan fokus pengembangan matra laut dan MRO, serta PT DAHANA
(Persero) dengan fokus pada pengembangan produk energetic material
(bahan peledak/propelan) untuk seluruh matra pertahanan.
“BUMN yang tergabung di dalam Holding Industri Pertahanan memiliki
segmentasi sesuai core competency-nya masing-masing dan bersinergi satu
sama lain,” pungkas Tazar. (*)
⍟ Terma Scanter 6002 radar delivery is planned for June 2021
KRI WSO 991 [PT PAL] ⚓
Hospital ships are vessels designed to act as floating medical treatment facilities for humanitarian missions or for use in war zones. Under the new contract, Terma will deliver the radar in June 2021 to support the latest Indonesian Navy Hospital Assistance Ship (BRS).
The Indonesian Navy’s BRS built in Surabaya by the Indonesian state-owned shipyard PT PAL is 124 meters long, 21.8 meters wide, and able to host more than 600 people including crew, troops, and patients. According to PT PAL, the BRS can accommodate medical personnel to carry-out operational missions equivalent to those of a regular hospital. The BRS will be fitted with polyclinic facilities, emergency rooms, a radiology unit, and more.
Indonesia being prone to natural disasters such as earthquakes, volcanic eruptions, and tsunamis, assets such as the Hospital Ships are paramount to promptly ensure rescue and evacuation missions when needed. For this specific capability, each Hospital Ship is equipped with two helicopter landing spots, ensuring that the personnel, as well as the patients, can be readily and safely moved to and from the vessel.
SCANTER 6002 radar system [Terma]
The SCANTER 6002 is a surveillance radar with unparalleled helicopter landing control capabilities, which perfectly suits the missions carried out by the Hospital Ships.
Throughout the years, Terma has supplied numerous mission critical solutions in Indonesia, for all theatres of operations (air, land and sea). The main customers include the Indonesian Navy and Air Force, the Indonesian Coast Guards (Bakamla) and Sea and Coast Guard (KPLP), the Directorate General of Sea Transportation (DGST), and Jakarta Soekarno–Hatta International Airport.
In January 2019, Terma was awarded a major contract for the supply of complete C-Series Combat suites for four KCR-60 Fast Attack Craft also including SCANTER surveillance radars.
“Indonesia is a very important market for the development of Terma in the region and beyond” said Anupam Narain Mathur, VP & GM Terma Asia Pacific. “Through strong partnerships and close collaboration, Terma aims at supporting Indonesia to improve its capability in developing and maintaining mission critical systems, ensuring self-reliance and in the end human safety”.
Dilakukan secara virtual 
Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Bapak Kaharuddin Djenod melakukan virtual hand shake
dengan Presiden Bofors Mrs Lena Gillstrom untuk kerjasama jasa
pemeliharaan dan persenjataan kapal perang yang menggunakan produk
Bofors.
Dalam kegiatan kerjasama tersebut, hadir mendampingi Direktur
Pemeliharaan dan Perbaikan Bapak Kuntjoro Pinardi, SEVP Bapak Weko
Pamudji, Bapak Mulyadi dan jajaran kepala divisi di lingkungan PT PAL
Indonesia (Persero).
Dengan potensi pasar MRO Gun untuk Angkatan Laut Nasional yang mencapai
lebih dari 35 unit, diharapkan akan mampu dikerjakan di PT PAL Indonesia
(Persero).
Kedua negara terus menunjukkan komitmennya untuk memberantas praktik ilegal yang berdampak pada kesejahteraan kedua negara termasuk illegal fishing 
Ilustrasi KN Tanjung Datu 301 Bakamla ★
Pemerintah Indonesia dan Australia meresmikan kerja sama maritim Operasi Gannet 5, yaitu patroli terkoordinasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perbatasan guna memberantas praktik ilegal yang merugikan kedua negara termasuk "illegal fishing" (penangkapan ikan ilegal).
Kerja sama patroli terkoordinasi itu tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang digelar secara virtual, Senin, melibatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Australian Border Force (ABF), dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA).
Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar menuturkan meski berada di tengah kondisi pandemi, Indonesia dan Australia terus melanjutkan komitmen untuk terus bekerja sama menciptakan stabilitas kawasan khususnya di wilayah perbatasan kedua negara.
"Melalui patroli terkoordinasi atau Operasi Gannet 5 yang melibatkan Australian Border Force (ABF), Maritime Border Command (MBC), Bakamla, dan PSDKP, kedua negara terus menunjukkan komitmennya untuk memberantas praktik ilegal yang berdampak pada kesejahteraan kedua negara termasuk illegal fishing," katanya.
Menurut Antam, Operasi Gannet 5 merupakan bentuk konkret komitmen kedua negara dalam melaksanakan Indonesia-Australia Joint Declaration on Maritime Cooperation yang telah ditandatangani pada 2017.
Komandan MBC Laksamana Muda Mark Hill mengungkapkan Australia dan Indonesia memiliki kawasan perbatasan yang terpanjang di dunia sehingga memiliki risiko ancaman yang sama terkait keamanan dan keselamatan lautnya, termasuk migrasi ilegal, kejahatan transnasional dan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
KM Orca 60044 KKP
Sebagai negara berdaulat, Indonesia dan Australia juga punya tantangan yurisdiksi, hingga pembagian informasi. Padahal, masalah yang terjadi bervariasi mulai dari eksploitasi sumber daya alam, penyelundupan obat terlarang hingga kegiatan terorisme, yang tidak bisa dibereskan oleh satu badan atau satu negara saja.
"Kerja sama ini akan memperkuat kerja sama Australia dan Indonesia dalam keamanan maritim, khususnya terkait IUU Fishing," katanya.
Sementara itu, Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla Tatit Eko Witjaksono menjelaskan patroli terkoordinasi antara Indonesia dan Australia telah dilakukan sejak 2013 dengan nama Operasi Shearwater. Namun, kala itu, patroli baru dilakukan antara Bakamla dan MBC, yang berada di bawah Australian Border Force (ABF).
Mulai 2017, KKP mulai bergabung dalam pelaksanaan patroli terkoordinasi tersebut dan pada 2018 operasi tersebut berganti nama menjadi Operasi Gannet.
"Pada awal terjadinya pandemi Covid-19 pada awal 2020, para pihak sepakat untuk menunda pelaksanaan Operasi Gannet untuk menghindari penularan virus. Tapi kini kita berhasil membuktikan kendala itu tidak mengurangi komitmen kita dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perbatasan kedua negara," katanya.
Berdasarkan keterangan resmi ABF, disebutkan bahwa dalam Operasi Gannet 5, Bakamla akan mengerahkan kapal patroli KN Tanjung Datu-301, KKP akan mengoperasikan dua armada kapal yaitu Orca 4 dan KP Hiu 14 serta satu pesawat pemantau sedangkan ABF akan mengerahkan kapal patroli ABFC Cape Nelson, bersama dengan dua pesawat untuk melakukan pengawasan udara selama operasi tersebut.
KRI Bung Tomo 357 melalukan uji tembak rudal Exocet MM40 Block 2 [TNI AL] 
Tak hanya itu, Connie juga mengungkapkan saat ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Asrena di masing-masing matra TNI belum mengetahui rencana Prabowo terkait anggaran pinjaman itu.
