Pengadaan kapal patroli hanya akan membuang-buang anggaran
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti "curhat" ke sejumlah anggota DPD RI saat rapat kerja di Gedung Nusantara II, Ruang GBHN, Rabu (5/11/2014). Pada Rabu pagi, dirinya menggelar rapat koordinasi dengan Polri dan TNI di kantor kementeriannya.
Dirinya mengaku menerima laporan tidak menyenangkan soal armada patroli di perairan Indonesia. "Angkatan Laut punya kapal patroli ada 70, tetapi yang bisa jalan hanya 10," ujar Susi.
Seisi ruangan tertawa mendengar pernyataan Susi. "Itu pun satu hari hanya beroperasi 30 persen saja dari yang jalan itu," lanjut Susi.
Polri, lanjut Susi, tidak lebih baik. Dari 490 kapal patroli, yang beroperasi hanya separuhnya. Itu pun hanya beroperasi dua jam sehari, dan hanya 10 hari dalam satu bulannya.
Atas kondisi demikian, Susi pun bertanya-tanya soal rencana penambahan kapal patroli. Menurut dia, pengadaan kapal patroli hanya akan membuang-buang anggaran.
"Saya memohon kepada parlemen kalau kayak begitu. Bapak dan ibu harusnya tidak setujui anggaran penambahan kapal," lanjut Susi.Kepala saya 'deadlock'. Saya tidak bisa bicara lagiMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluhkan persoalan di kementeriannya kepada para anggota DPD RI. Hal ini membuatnya pusing.
"Hari ini kepala saya 'deadlock'. Saya tidak bisa bicara lagi. Saya surprise atas kondisi yang ada," ujar Susi saat rapat kerja dengan DPD RI, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).
Susi mengatakan, dalam rapat bersama Polri dan TNI, beberapa waktu lalu, ia dihadapkan pada kenyataan pahit soal pertahanan maritim Indonesia yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal. TNI Angkatan Laut memiliki sebanyak 70 unit kapal patroli. Namun, hanya sebanyak 10 unit kapal yang dapat beroperasi. Akan tetapi, setiap hari hanya tiga unit yang dioperasikan.
Kondisi yang sama dihadapi Polri. Dari 490 unit kapal patroli, hanya separuh yang bisa beroperasi, dengan waktu hanya dua jam. Parahnya lagi, kata Susi, kapal-kapal yang beroperasi hanya bisa dijalankan 10 hari dalam satu bulan.
"Saya tanya lagi, kalau begitu, kenapa kita mau beli kapal kalau tidak ada yang dijalankan? Kecuali semua equipment dipakai maksimal, baru kita tambah," lanjut dia.
Rapat kerja Susi dan para pejabat eselon I dan II dengan DPD RI berlangsung sejak pukul 17.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.45 WIB. Rapat ini membahas sejumlah persoalan kemaritiman di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo serius menyelesaikan persoalan illegal fishing di Indonesia. Menurut Jokowi, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya akibat penangkapan ikan secara ilegal.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti "curhat" ke sejumlah anggota DPD RI saat rapat kerja di Gedung Nusantara II, Ruang GBHN, Rabu (5/11/2014). Pada Rabu pagi, dirinya menggelar rapat koordinasi dengan Polri dan TNI di kantor kementeriannya.
Dirinya mengaku menerima laporan tidak menyenangkan soal armada patroli di perairan Indonesia. "Angkatan Laut punya kapal patroli ada 70, tetapi yang bisa jalan hanya 10," ujar Susi.
Seisi ruangan tertawa mendengar pernyataan Susi. "Itu pun satu hari hanya beroperasi 30 persen saja dari yang jalan itu," lanjut Susi.
Polri, lanjut Susi, tidak lebih baik. Dari 490 kapal patroli, yang beroperasi hanya separuhnya. Itu pun hanya beroperasi dua jam sehari, dan hanya 10 hari dalam satu bulannya.
Atas kondisi demikian, Susi pun bertanya-tanya soal rencana penambahan kapal patroli. Menurut dia, pengadaan kapal patroli hanya akan membuang-buang anggaran.
"Saya memohon kepada parlemen kalau kayak begitu. Bapak dan ibu harusnya tidak setujui anggaran penambahan kapal," lanjut Susi.Kepala saya 'deadlock'. Saya tidak bisa bicara lagiMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluhkan persoalan di kementeriannya kepada para anggota DPD RI. Hal ini membuatnya pusing.
"Hari ini kepala saya 'deadlock'. Saya tidak bisa bicara lagi. Saya surprise atas kondisi yang ada," ujar Susi saat rapat kerja dengan DPD RI, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2014).
Susi mengatakan, dalam rapat bersama Polri dan TNI, beberapa waktu lalu, ia dihadapkan pada kenyataan pahit soal pertahanan maritim Indonesia yang berkaitan dengan pencegahan penangkapan ikan secara ilegal. TNI Angkatan Laut memiliki sebanyak 70 unit kapal patroli. Namun, hanya sebanyak 10 unit kapal yang dapat beroperasi. Akan tetapi, setiap hari hanya tiga unit yang dioperasikan.
Kondisi yang sama dihadapi Polri. Dari 490 unit kapal patroli, hanya separuh yang bisa beroperasi, dengan waktu hanya dua jam. Parahnya lagi, kata Susi, kapal-kapal yang beroperasi hanya bisa dijalankan 10 hari dalam satu bulan.
"Saya tanya lagi, kalau begitu, kenapa kita mau beli kapal kalau tidak ada yang dijalankan? Kecuali semua equipment dipakai maksimal, baru kita tambah," lanjut dia.
Rapat kerja Susi dan para pejabat eselon I dan II dengan DPD RI berlangsung sejak pukul 17.00 WIB dan berakhir pada pukul 18.45 WIB. Rapat ini membahas sejumlah persoalan kemaritiman di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo serius menyelesaikan persoalan illegal fishing di Indonesia. Menurut Jokowi, Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya akibat penangkapan ikan secara ilegal.
★ Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.