Masih Tentang PTDI !

C-295

Tulisan saya tentang C-295 ternyata juga mengundang perhatian banyak orang termasuk beberapa kelompok elit. Mantan Duta Besar RI untuk Jepang , telah pula mengirim tanggapan beliau via email. Perhatian begitu besar yang ditunjukkannya, telah membuat saya menuliskan jawaban khusus kepada beliau. Berikut ini jawaban lengkap saya kepada Bapak Mantan Dubes yang saya hormati itu.

Exellency Ambassador,
Terimakasih atas perhatian yang begitu besar dari Bapak.

Bagi saya , bila sudah “go to details” maka debat bisa berkepanjangan dan akan go to nowhere !

Sebenarnya, masalah yang saya ingin angkat adalah sebuah konsistensi menuju efisiensi yang akan dapat memberikan manfaat besar bagi negeri ini, dari keberadaan pabrik pesawat terbang nasional, sekaligus juga dalam kerangka menjaga “harga diri” sang Ibu Pertiwi.

Salah satu contoh saja adalah kekecewaan saya terhadap IPTNurtanio/IPTNusantara /PTDI atau entah apa namanya lagi nanti, yang tidak fokus dalam atau terhadap produk nya sendiri. Apa sebenarnya yang harus jadi produk berupa “menu-unggulan” dan mana yang hanya akan menjadi produk yang berupa “side-dish”. Ini bisa diikuti dengan mudah saat awal pabrik ini mulai memproduksi NC-212, kemudian CN-235, kemudian N-250 dan kemudian lagi (belum kesampaian) N-2130.

Ini kutipan kekecewaan salah satu dari otak perancang CN-235 :
{Ketika saya selesai tugas dalam pengembangan pesawat cn235 sebagai partner casa spanyol saya mimpi program cn235 dilanjutkan dengan program further development (Antara lain mengoptimalisir aerodinamika dan struktur untuk meningkatkan mtow and range) Namun program n250 was launched….and the rest is history !}

Sekali lagi disini jelas sekali tidak terlihat fokus nya kemana.

CN-235 MPA TNI AU

Saya tidak menyalahkan PTDI atau TNI AU atau mungkin juga Civil Aviation (MNA) yang sebenarnya sudah mulai bergairah dalam memproduksi dan menggunakan CN-235 beberapa waktu lalu. Dampak besar, secara tidak langsung dari AU dan MNA menggunakan CN-235 pada waktu itu adalah tumbuhnya minat banyak negara lain untuk juga menggunakan CN-235 tersebut. (tidak pernah terjadi ada produk pesawat terbang yang laku dijual ke LN sebelum negara pembuatnya sendiri menggunakan dalam jumlah yang besar). Disamping itu dengan bertambah banyaknya produk CN-235 yang dihasilkan, maka otomatis proses penyempurnaan produk unggulan tersebut akan bergulir menuju apa yang sering disebut dalam pasar pesawat militer sebagai produk yang “war-proven”, sehingga banyak diminati/laku dijual. Barulah setelah itu, kita bisa berkata bahwa menggunakan produk sendiri menjadi lebih murah dan juga lebih mudah. Selama belum “laku” dengan jumlah tertentu, maka menggunakan produk dalam negeri pasti akan lebih mahal dan lebih sulit. Itu sebabnya maka kita akan bicara mengenai “subsidi” dan lebih penting lagi mengenai kebijakan strategik, yang cantolannya adalah “Our National Interest”.

Tidak ada satupun industri pesawat terbang dimuka bumi ini yang dalam tahap awalnya yang tidak disubsidi dan tidak di “arah” kan oleh pemerintahnya. Mungkin ini adalah urusannya DEPANRI yang dulu didirikan oleh Bung Karno. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional yang merumuskan kebijakan ditingkat strategik tentang penerbangan dan antariksa. Pimpinan Depanri adalah Presiden RI, kini sudah tidak terdengar lagi aktifitasnya dan bahkan konon kabarnya akan dibubarkan.

Kembali ke pokok persoalan, saya memandang kita akan jauh lebih baik bila melanjutkan saja dalam proses pengembangan CN235 karena didalamnya(walau tidak semua) dari sejak awal itu memang original karya anak bangsa. Jauh berbeda dengan C295.

Disisi lain pesawat tersebut CN235 juga sangat layak dikembangkan di Civil Aviation.(pasar dalam negeri akan terdiri dari tidak hanya penggunaan bagi kebutuhan militer, akan tetapi juga dalam angkutan udara niaga)

Once again Pak , memang semuanya masih bisa diperdebatkan. Terakhir, bagi saya pribadi kelemahan saya terbesar adalah saya selalu akan menjadi lebih bangga terhadap apapun yang dapat dihasilkan sebagai produk atau karya bangsa sendiri, walau untuk itu, tentu saja kita masih harus membanting tulang lebih keras dan bersaing mati-matian, dibanding mengerjakan saja buatan orang lain (karena lebih mudah), yang kemudian membuat kita tidak jelas mau pergi kemana dan sulit untuk bisa berdiri tegak?

With Full Respect Pak,
Chappy Hakim

Jakarta 21 Juli 2012

Sumber : Chappy Hakim

Pesawat Angkut C-130 Hercules TNI AU Terjunkan Prajurit Brigif Linud Kostrad

Pesawat Angkut C-1308 Hercules TNI Angkatan Udara yang dipiloti Mayor Pnb (Penerbang) Kusmayadi, selama tiga hari, dimulai hari Rabu tanggal 18 s/d 20 Juli 2012 dan terakhir hari ini Jumat (20/7) di Lanud Sultan Hasanuddin, Tugas ini dalam rangka mendukung pelaksanaan terjun taktis Prajurit Linud III/ Kostrad Kariango yang terdiri dari Yonif Linud 432/WSI Kariango dan Yonif Linud 433/JS di daerah Kariango Kabupaten Maros.

Para prajurit Linud III/ Kostrad yang berjumlah 320 personel stanby di Base Ops Lanud Sultan Hasanuddin selama tiga hari sebanyak lima sorty setiap harinya, pelaksanaan terjun taktis yang dimulai pada pukul 06.00 Wita. kegiatan latihan terjun ini merupakan kegiatan rutin bagi anggota kostrad, dalam rangka mempersiapkan profsionalisme prajurit, yang meliputi ketangkasan, keterampilan,serta meningkatkan kemampuan prajurit, yang sekaligus meningkatkan koordinasi antar satuan bagi unsur pimpinan TNI, sehingga mempermudah didalam melaksanakan tugas operasi apabila dibutuhkan,

Menurut keterangan kapten INF Soejono salah satu perwira Kostrad menyampaikan bahwa kegiatan ini, merupakan terjun penyegaran bagi para prajurit kostrad yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, selain dilaksanakan terjun taktis juga dilaksanakan terjun frefaal,

Sumber : TNI AU

TNI AD "Numpang" Berlatih di Unesa

Foto : Unesa

JAKARTA - Lapangan bola di kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Ketintang yang luas ternyata menjadi pilihan tepat bagi pertahanan udara. Berdasarkan pertimbangan itu, TNI-AD menjadikan lapangan Unesa sebagai tempat pelatihan tempur pertahanan udara.

Belum lama ini, TNI asal Arhanudse 8 (Artileri Pertahanan Udara Sedang 8) Gedangan berlatih Ujian Siap Tempur (UST) tingkat Pleton di lapangan terbuka Unesa Kampus Ketintang. Terlihat beberapa alat berat tertata horizontal sesuai posisi yang telah ditetapkan.

Pucuk Meriam, alat berat yang digunakan pada latihan kali ini berjumlah empat dan ditunggangi sedikitnya delapan personal TNI. Latihan yang melibatkan para tentara handal tersebut dimaksudkan agar pasukan TNI Arhanudse 8 ini siap dalam menjalani rutinitas menjaga bumi pertiwi ini.

”Kami latihan untuk melatih kesigapan saja, juga sebagai metode agar pasukan tidak lupa dan siap nantinya ketika terjadi suasana genting,” ujar Letnan 1 Arh Yunus, seperti dilansir dari laman Unesa, Sabtu (21/7/2012). (mrg)

Sumber : Okezone

CN 235 MPA Makin Diminati

BANDUNG – Keandalan pesawat CN-235 versi patroli maritim terus diakui. Dua negara telah menyatakan minatnya. PT Dirgantara Indonesia berharap ketertarikan tersebut dapat segera diwujudkan dalam kontrak pembelian.

 Kedua negara tersebut adalah Pakistan dan Philipina. Dalam pekan ini, delegasi kedua negara melakukan kunjungan ke pabrik pesawat terbang dalam negeri itu yang berbasis di Bandung. Dari hasil kunjungan itu, Pemerintah Philipina berminat untuk membeli sebanyak 2 unit pesawat CN-235 MPA (Maritime Patrol Aircraft).

Jika gol, ini merupakan pembelian perdana negara tetangga di ASEAN itu untuk versi militer. “Kalau untuk kepentingan militer, ini adalah peristiwa kali pertama, tapi kalau untuk versi sipil Philipinapernah mengoperasikannya beberapa waktu lalu melalui maskapai Asian Spirit,” jelas jubir PT DI, Rakhendi Triyatna di Bandung, Jumat (13/7).

Untuk Pakistan, jumlah pesawat yang diinginkan belum disebutkan. Hanya saja, negara tersebut merupakan pelanggan PT DI karena pernah membeli 4 unit pesawat serupa terdiri dari tiga pesawat pengangkut dan satu unit lagi versi VIP. Diharapkan, kunjungan itu dapat membuka kembali opsi pembelian pesawat sejenis oleh Pemerintah Pakistan. Terlebih pesawat serba guna itu dikenal andal sebagai alat utama sistem persenjataan termasuk untuk kepentingan patroli maritim.

Terakhir, CN-235 Patroli Maritim itu diminati Pemerintah Korsel. Pesanan 4 unit pesawat tersebut telah dikirimkan ke Korsel seluruhnya pada Maret lalu. Pesawat yang mencakup operasi jarak sedang itu digunakan untuk patroli penjaga pantai di negara tersebut. Saat ini, PT DI juga tengah mengerjakan pesanan TNI Angkatan Laut sebanyak 5 unit. Sebelumnya, sejak 2008, pesawat patroli maritim itu seudah dioperasikan oleh TNI AU. Selain Korsel, pesawat itu digunakan pula oleh Turki.( Suara Merdeka)

 Delegasi Filipina Tercengang Pelihat PT.DI

Komunikasi PTDI Hari ini Delegasi Filipina dibawah pimpinan “Under Secretary For Legal And Legislative Affairs And Departement Of National Defence’”, Mr. Pio Lorenzo F. Batino berkenan mengunjungi PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Rombongan dari Filipina ini didampingi Dirjen Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Mayor Jenderal Puguh Santoso. Rombongan tiba pada jam 15.30 dan disambut langsung oleh Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, serta jajaran Direksi lainnya dan Kepala Divisi terkait.

Rombongan diterima di Gedung Pusat Manajemen Lantai 9, kemudian dilakukan presentasi oleh Direksi PTDI dan dilanjutkan dengan diskusi. Seusai diskusi Rombongan dari Filipina tersebut diajak mengunjungi Hanggar Aerostructure di Kawan Produksi II dan IV serta Hanggar Aircraft di Kawasan Produksi II. Rombongan Delegasi sempat tercengang melihat kegiatan produksi di PT DI, karena sebelumnya sebagian Petinggi Militer Filipina tersebut mengira bahwa PTDI sudah tidak memproduksi pesawat lagi. Adapun maksud kunjungan Delegasi Filipina ke Indonesia khususnya ke PTDI adalah adanya minat Pemerintah Pilipina untuk membeli 2 unit pesawat CN235 MPA (Maritime Patrol Aircraft). Pesawat CN235 merupakan pesawat commuter serbaguna. Salah satu varian yang dikembangkan oleh PTDI adalah untuk patroli maritim. Angkatan Udara Republik Indonesia (TNI AU) sudah mengoperasikan CN235 MPA sejak tahun 2008 lalu. Sementara TNI Angkatan Laut sudah memesan 5 unit dan saat ini dalam proses pembuatan. Negara lain yang sudah mengoperasikan antara lain Pemerintah Turki dan Korea Selatan.

 Angkatan Laut Pakistan Tertarik dengan CN235 Maritime Patrol

Komunikasi PTDI Hari ini Kamis, 12 Juli 2012 Chief Of The NavalStaff, Pakistan Navy, Admiral Muhammad Asif Sandila, NI (M) berkenan mengunjungi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung. Admiral Muhammad Asif Sandila didampingi sejumlah stafnya dalam rangka menggali informasi lebih jauh tentang kemampuan PTDI. Beliau diterima langsung Direktur Utama PTDI, Budi Santoso beserta Direksi lainnya.

Rombongan tiba di Gedung Pusat Manajemen PTDI tepat pada jam 10.30 dan langsung menuju ruang rapat besar Direksi di lantai 9. Setelah dilakukan presentasi oleh Direksi PTDI dilanjutkan dengan diskusi. Seusai diskusi rombongan tamu diajak untuk melihat fasilitas produksi, baik fasilitas pembuatan komponen pesawat maupun pengintegrasian pesawat. Pakistan merupakan salah satu pelanggan PTDI. Angkatan Udara Pakistan telah mengoperasikan4 unit CN235. Tiga unit CN235 versi Transport Military dan satu unit lagi versi VIP.Dengan adanya kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut Pakistan ke PTDI diharapkan Pemerintah Pakistan membeli lagi pesawat CN235, karena CN235 merupakan pesawat serba guna dan mampu diandalkan untuk Patroli Maritim. Bagi negara manapun, CN235 dapat dijadikan salah satu alat utama persenjataan, karena selain memiliki ramp door,CN235 juga sangat ideal untuk menjangkau wilayah-wilayah berjarak sedang.(Antara)

Lantamal III Gagalkan Pengiriman Imigran Gelap

Ilustrasi

SATUAN Keamanan Laut (Satkamla) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III menangkap 2 kapal bermuatan imigran gelap asal Pakistan dan Afganistan. Para imigran yang hendak meuju Australia ini ditangkap di perairan kepulauan Seribu di sekitar Pos TNI AL(Posal) Tanjung Pasir Banten, Jumat, (20/7).

Menurut Kepala Bagian Penerangan (Kabagpen) Lantamal III Mayor Laut (KH) Agus Susilo Kaeri, Penangkapan kapal yang berisi imigran gelap ini berawal dari kecurigaan personil TNI AL yang bertugas di Posal Tanjung Kait Mauk dengan adanya kapal yang membawa orang menuju tengah laut yang berasal dari sekitar Tanjung Pasir pada malam hari.

Petugas pun berkoordinasi minta bantuan ke Posal Tanjung Pasir. Petugas Posal Tanjung Pasir kemudian melakukan penyelidikan dan memberikan informasi memang benar ada banyak orang yang akan menyeberang menuju pulau-pulau disekitar kepulauan seribu. Selanjutnya Posal Tanjung Pasir bekerja sama dengan posal Tanjung Kait Mauk dengan menggunakan Patkamla-II-14 mengadakan pengejaran dan akhirnya menangkap kapal yang mencurigakan tersebut.

"Ternyata di tengah laut telah menunggu sebuah kapal lain yang lebih besar yang akan membawa imigran tersebut. Dari 2 Kapal yang ditangkap yaitu Trans Tanjung Pasir dan Kapal Hamka Jaya dengan nahkoda Rustam berasal dari Makassar terdapat 109 imigran serta 11 ABK, 6 dari ABK Hamka dan 5 dari Feri Trans Tanjung Pasir. Semua imigran tersebut laki-laki dewasa,"kata Agus di Jakarta, Jumat (20/7).

Menurutnya, modus operandi imigran gelap yang berencana menuju ke pulau Chrismast, Australia, itu berawal melalui jalan darat. Kemudian dari darat menyewa kapal feri trans menuju ke tengah laut ke arah kapal KM Hamka Jaya yang sudah menunggu.

"Hasil penangkapan 2 kapal yang membawa imigran gelap tersebut kemudian diserahkan oleh Dansatkamla Lantamal III Letkol Laut (P) Dovian Isjafrin kepada kapolsek Kepulauan Seribu AKP Hartono," ujar Agus.

Sumber : Jurnas

Peran Rice Cooker Ranpur Scorpion Dan Stormer

Batalyon Kavaleri 8/Tank merupakan suatu Batalyon Kavaleri yang dilengkapi oleh Ranpur keluarga Inggris yaitu Scorpion dan Stormer. Dalam setiap latihan maupun penugasannya, Batalyon Kavaleri 8/Tank selalu diperkuat oleh ranpur-ranpur terbaiknya tersebut.

Banyak orang tahu bahwa kemampuan Tank Scorpion dan Stormer adalah untuk manuver, pengerahan, pengamanan, menembak maupun menggempur. Akan tetapi tentu tidak banyak yang tahu bahwa ternyata Tank Scorpion dan Stormer juga mampu menyiapkan logistik bagi personilnya sendiri, dalam hal ini makanan. Selain persenjataan yang canggih, Tank Scorpion dan Stormer juga memiliki alat pemasak nasi yang lebih kita kenal dengan “Rice Cooker”.

Dalam pelaksanaan latihan maupun penugasan, para personil kavaleri dapat memasak sendiri di Ranpur masing-masing seandainya saja dukungan logistik ada hambatan. Kemampuan dan hasil masakan dari Rice Cooker Ranpur ini tidak berbeda dengan Rice Cooker pada umumnya yang kita pakai di Rumah.

Sumber: Yonkav8.mil

4 Penerbang TNI AU Training di Spanyol

JAKARTA (Pos Kota) – Empat penerbang TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma, diantaranya Letkol Pnb Elistar Silaen Komandan Skadron Udara 2 Lanud Halim, Mayor Pnb Destianto, Mayor Pnb Trinanda dan Kapten Pnb Reza Fahlifie saat ini berada di Air Bus Military, Sevilla, Spanyol untuk menjalani Training dengan menggunakan pesawat C-295 selama kurang lebih tiga Bulan dari Bulan Juli sampai September 2012.

Selain Penerbang TNI Angkatan Udara dua penerbang Test Pilot dari PT Dirgantara Indonesia (DI) Ester Gayatri saleh dan Novirsta Mafriando Rusli serta satu Flight Test Engineer Heru Riadhi Soenardi juga melakukan training dengan menggunakan pesawat C-295 di Air Bus Military, Sevilla, spanyol.

Pesawat C-295 buatan Air Bus Military yang bekerja sama dengan PT DI direncanakan akan memperkuat jajaran TNI Angkatan Udara di Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma menggantikan operasional pesawat F-27 yang belum lama dinyatakan tidak boleh terbang lagi oleh Pemerintah.(pentak lanud halim)

Sumber : Poskota

Teror Poso

 Terlibat dalam Tiga Latihan Teror

POLRI secara resmi menetapkan tersangka serta menahan dua orang yang ditangkap tim Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror yang ditangkap pekan lalu. Keduanya adalah Naim alias Primus dan Qhoribul Mujib alias Mujib alias Mujiono alias Pak Lek yang ditangkap di Pasar Sentral, Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (12/7) lalu. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka setelah pemeriksaan 7 x 24 jam seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

"Hasil dari pemeriksaan mereka cukup bukti untuk dilakukan penahanan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar, Kamis (19/7). Boy mengungkap keterlibatan dua orang ini dalam tindakan teror. Di antaranya adalah pernah terlibat dalam tiga pelatihan militer yang diadakan jaringan teror.

Keterlibatan dua orang menurut Boy antara lain menyembunyikan buron teroris bernama Sibghoh di sebuah gubuk kebun sayur di Desa Watu Maete, Lore Utara, Poso selama dua bulan dan di sebuah rumah di Jalan Cemara, Palu selama dua pekan.

"Keduanya juga diketahui terlibat dalam pelatihan militer di Pegunungan Jalin Jantho, Aceh," kata Boy.

Selain di Aceh, Naim dan Mujib juga pernah ikut pelatihan militer menggunakan senjata api dan membuat bom rakitan di gunung biru dekat Danau Tamanjeka, Poso Pesisir.

Pelatihan militer ini dikomandoi oleh pemimpin Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) wilayah Poso, Santoso yang kini masih buron. Santoso yang terus diburu petugas juga pernah disembunyikan oleh keduanya pada Mei lalu di sebuah kebun coklat di Desa Tamajenka.

Naim pada Mei lalu juga diketahui pernah menyuplai ratusan aminusi kaliber 5,56 milimeter untuk latihan militer di Gunung Malino. "Peluru itu sisa kerusuhan Poso tahun 2000," ujar Boy. Atas keterlibatannya dalam akstivitas teror, Naim dijerat dengan pasal 15 jucto pasal 7, pasal 9, pasal 11 Undang-undang nomor 15 tahun 2003.

 Disiapkan untuk Jadi "Pengantin"

QHORIBUL Mujib alias Mujib alias Mujiono alias Pak Lek, satu dari tersangka teroris yang ditangkap di Poso pekan lalu disiapkan untuk pelaku aksi bom bunuh diri selanjutnya atau pengantin. Namun belum diketahui titik lokasi bom bunuh diri yang akan diledakan oleh pria asal Jepara, Jawa Tengah tersebut. "Diduga dipersiapkan untuk menjadi salah satu pelaku bom bunuh diri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Boy Rafli Alam, Kamis (19/7).

Namun belum diketahui akan d imana Mujib menjadi pengantin atau pelaku bom bunuh diri. "Baru ditemukan fakta adanya persiapan menjadi pelaku bom bunuh diri ini," kata Boy.

Bersama tersangka Naim, Mujib juga pernah menyembunyikan Santoso, Ketua Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) wilayah Poso. Santoso ditengarai terlibat dalam penembakan dua anggota polisi di Jalan Emi Saelan depan Bank BCA, Poso.

"Tersangka juga menyembunyikan informasi mengenai tersangka teroris Agung Prasetyo," ujar Boy.

Naim dan Mujib ditangkap tim Datasemen Khusus 88 Antiteror Polri di Pasar Sentral, Poso pada Kamis (12/7) lalu.

Awalnya keduanya hanya ditengarai terlibat dengan tersangka teroris Rizki Gunawan yang ditangkap di Gambir, Jakarta Pusat. Keduanya diduga menerima aliran dana dari Rizki untuk membiayai pelatihan teroris.

Keduanya juga menjadi penghubung antarkelompok teroris di beberapa wilayah seperti Medan, Poso, Jakarta, Solo, Kalimantan Timur, dan Bima.

Sumber : Jurnas

Dosen Unhan diberhentikan

 Kritik Pembelian Tank Leopard, Dosen Diberhentikan

JAKARTA--MICOM: Seorang staf pengajar di Universitas Pertahanan (Unhan) diberhentikan setelah tulisannya di sebuah media cetak nasional dimuat. Tulisan tersebut berisi kritik terhadap pembelian tank Leopard dari Jerman.

Adalah Al Araf, yang merupakan dosen di Unhan dan direktur program Imparsial, yang diberhentikan mendadak setelah artikelnya tentang Leopard dimuat.

Ia mengatakan, mulai pekan ini, dirinya tidak diperkenankan mengajar dan memberi bimbingan kepada mahasiswa di Unhan.

Araf menduga Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro marah dengan tulisannya tentang pembelian tank Leopard di salah satu media massa cetak nasional. Unhan sendiri merupakan perguruan tinggi yang dibiayai oleh Kementerian Pertahanan.

Pemecatan Al Araf itu mendapatkan kritik dari anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Helmy Fauzi. Ia menyayangkan kejadian tersebut.

"Staf pengajar kan seharusnya dilindungi oleh kebebasan akademik, tapi kenapa diintimidasi seperti itu?" tanya Helmy, Rabu (18/7).

Helmy menambahkan, Menhan terkesan seperti kebal kritik dan tak menerima check and balance dari masyarakat. "Seperti antikritik. Bahkan dari DPR sendiri."

Terlepas dari preseden buruk yang terjadi, lanjut Helmy, terdapat persoalan yang lebih besar, yakni pemerintah mengabaikan konstitusi. Pasalnya, uang untuk membeli tank Leopard diambil dari dompet rakyat, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Ini mencederai reformasi di sektor keamanan secara menyeluruh," tukas Helmy.

Sumber : Media Indonesia

 Rektor Unhan: Dosen Al Araf berpijak di dua kaki

Pihak rektorat Universitas Pertahanan (Unhan) angkat bicara soal kasus Al Araf, salah satu staf pengajar yang dinonaktifkan sejak 17 Juli kemarin. Menurut Rektor Unhan Letjen (Purn) TNI Syarifuddin Tipe, Al Araf dinonaktifkan karena tidak komitmen dengan janji pertamanya yang akan mengkomunikasikan lebih dulu dengan pihak universitas sebelum membuat sebuah opini tentang kebijakan di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Dia out of commitment, makanya kita tegur dengan cara yang lain," kata Syarifuddin kepada merdeka.com, Kamis (19/7).

Berikut isi wawancara lengkap merdeka.com dengan Syarifuddin Tipe:

Bagaimana awal mulanya kasus Al Araf di Unhan?

Dua bulan yang lalu, yang bersangkutan pernah menulis soal Sukhoi, nah gara-gara itu saya ditelepon Menhan (Purnomo Yusgiantoro). Kata Menhan waktu itu, gimana dosen yang bernama Al Araf itu, bilangin kalau buat tulisan masalah kebijakan negara konsultasi dulu sama kita, lalu saya jawab baik pak saya sampaikan. Nah sepuluh hari setelah itu kita (pihak kampus) rapat termasuk dia. Saya sampaikan langsung di depan forum dan tanggapan dia saat itu baik dan siap komunikasikan. Artinya sebelum menulis akan berkomunikasi dengan kita dulu.

Lalu untuk kasus Al Araf yang kedua?

Beberapa waktu lalu muncul lagi tulisan dia soal tank Leopard, saya pun belum baca dan rasanya kita belum dikomunikasikan soal itu. Lalu kemarin banyak teman-teman media hubungi saya dan saya bilang kita nggak larang. Tapi sebelumnya saya cek dulu ke ketua Program Studi (kaprodi) dan memang benar dia melarang.

Alasan melarang lewat SMS pak?

Melarang yang dimaksud bukan nggak boleh nulis sama sekali. Tapi untuk memancing respon dia, karena dia itu kan berpijak di dua kaki. Di satu sisi dia ketua Imparsial, tapi di sisi lain dia juga sudah menjadi keluarga besar Pertahanan. Boleh jadi SMS itu adalah peringatan dari kaprodi dengan cara yang lain karena dia menulis lagi.

Benar karena tulisan kritis itu lantas dinonaktifkan?

Tidak juga, tapi karena dia melanggar komitmennya. Di kasus yang pertama kan dia sudah komitmen akan komunikasikan. Ini dia nggak sesuai komitmen awal.

Lalu penonaktifan itu sifatnya sudah permanen?

Nggak, orang nggak ada surat tertulis kok dari saya. Dan soal SMS itu, walaupun belum dikomunikasikan ke saya terlebih dulu, tidak masalah kaprodi SMS demikian, dengan harapan dia ingat pada janjinya pertama.

Apa penjelasan Pak kaprodi soal SMS itu?

Kata Pak kaprodi, memang saya melarang, biar saja pak biar dia bisa berkomunikasi dengan kita jangan sampai begitu. Sebenarnya ini sangat disayangkan harusnya komunikasikan ke dalam dulu dong ke dalam (internal) jangan langsung jual ke publik.

Sudah ada tanggapan Menhan soal masalah ini?

Menhan belum angkat bicara. Tapi ini pencegahan saja karena kita komit pada keputusan yang pertama itu.

Apa alasan Unhan, dosen tidak boleh mengkritik kebijakan Kemhan?

Silakan saja dia berkomentar apa pun kalau di depan kelas. Tapi kalau komentar yang sama disampaikan ke depan publik jadi beda dong. Mimbar akademik itu di depan kelas, tapi kalau dibawa ke ruang kelas itu menjadi milik bangsa dan negara dan menulis soal alutsista itu bukan ranah Unhan.

Sikap tegas kampus sebenarnya seperti apa?

Mestinya dia tahu diri masalah timbul karena tidak komit. Kita sudah cukup tolerir lindungi dia, sebab di kasus pertamanya dulu sebenarnya sudah ada senior yang bilang nggak usah diterima lagi. Tapi saya siap-siap saja, tetap saya usahakan bawa dalam forum akademik, daripada nyanyi di luar kita bina saja, dan kita pun masih positive thinking. Eh tahunya terulang lagi.

Akan ajak bicara lagi?

Ngapain, kan yang tidak komit itu dia. Ya biarin saja, meskipun prestasi dia memang cukup baik.(mdk/lia)

 Marzuki beri saran kasus dosen Unhan ke PTUN saja

Dosen Universitas Pertahanan, Al Araf dinonaktifkan dari kegiatan mengajar karena mengkritik pembelian Tank Leopard lewat tulisan di surat kabar. Ketua DPR Marzuki Alie memberi saran Al Araf. Menurutnya, jika tidak terima dipecat, Al Araf bisa menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau merasa tidak ada yang dilanggar dan itu tidak adil, yang bersangkutan itu bisa melakukan gugatan ke PTUN," ujar Marzuki di Gedung DPR, Sabtu (20/7).

Menurut Marzuki, setiap lembaga tentu punya aturan internal. Marzuki mengaku dirinya tidak mau ikut campur.

"Saya tidak mau mengomentari soal itu, karena ada aturan di internal konstitusi tersebut," ujar Marzuki.

Sementara itu Menurut Rektor Unhan Letjen (Purn) TNI Syarifuddin Tipe, Al Araf dinonaktifkan karena tidak komitmen dengan janji pertamanya yang akan mengkomunikasikan lebih dulu dengan pihak universitas sebelum membuat sebuah opini tentang kebijakan di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Araf sebelumnya sudah diperingati saat menulis opini soal pesawat Sukhoi di media massa.

"Dia out of commitment, makanya kita tegur dengan cara yang lain," kata Syarifuddin kepada merdeka.com, Kamis (19/7).(mdk/nur)

 Pecat dosen karena mengkritik, itu melawan demokrasi

Dosen Universitas Pertahanan Al Araf dinonaktifkan karena menulis opini yang mengkritik pembelian alutsista oleh Kementerian Pertahanan. Penonaktifan dosen karena mengkritik pemerintah disebut cara-cara melawan demokrasi.

"Pelarangan memberi kuliah kepada saudara Al Araf  karena yang bersangkutan telah mengkritisi kebijakan pengadaan alutsista, sangat disesalkan," kata TB Hasanudin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (19/7).

Menurut TB Hasanudin dengan penonaktifan dosen tersebut, artinya telah  mencederai kebebasan akademis. "Unhan tidak dibiayai oleh perorangan tapi dibiayai oleh uang rakyat. Jadi siapapun tak berhak melarang seseorang karena telah mengkritisinya," tegas TB Hasanudin.

Kedua, ujar TB Hasanudin, tindakan  itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, bagaimana mungkin seseorang bisa diberhentikan pekerjaannya karena tulisan di media. Kalau tidak setuju, dapat menulis penjelasan kepada publik melalui media pula," lanjutnya .

Politisi PDIP ini juga berharap tindakan yang terakhir. Jangan sampai demokrasi di Indonesia dibangun oleh arogansi birokrasi. "Mari kita jauhi sifat-sifat arogan yang hanya menumbuhkan antipati dan kebencian rakyat," harapnya.

Sebelumnya diberitakan,  Al Araf, dosen tidak tetap di Universitas Pertahanan (Unhan), tiba-tiba saja dinonaktifkan pihak kampus. Al Araf menduga penonaktifan itu karena sebelumnya dia mengkritisi Kemhan lewat tulisan tentang pembelian tank Leopard yang dimuat di sebuah harian nasional.

Al Araf pun menceritakan pangkal cerita dirinya dipanggil pihak rektorat. Menurutnya, saat itu rektor memerintahkan dekan untuk segera menindaklanjuti dan memberikan peringatan atas tulisan itu setelah menerima telepon dari Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

"Akibat tulisan saya itu, Menhan kemudian telepon rektor dan meminta agar menyikapi soal tulisan saya. Detail pembicaraan mereka saya nggak tahu seperti apa, intinya memerintahkan dekan atau komandan Sekolah Kajian Pertahanan dan Strategi (SKPS) untuk memanggil saya pada tanggal 12 April. Lalu saya bertemu dengan dekan terkait telepon itu," bebernya.(mdk/sho)

Sumber : Merdeka

TNI AL-RAN Berunding di Sydney

Ilustrasi: asukan khusus Intai Amfibi (Taifib) Marinir, TNI AL,membawa senjata anti material tempur dan anti personel, Trovello kaliber 12,7 mm.(Foto: SURYA/SUGIHARTO)

TNI Angkatan Laut dan AL Australia (Royal Australian Navy/RAN) berunding di Sydney, Australia membahas sejumlah agenda kerja sama.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama (TNI) Untung Surapati, di Jakarta, Kamis (19/7) menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan Navy to Navy talk.

"Delegasi TNI AL dipimpin Asisten Operasi (Asops) KSAL, Laksamana Muda (Laksda) TNI Didit Herdiawan. Dari perundingan serupa telah disepakati berbagai kerja sama TNI AL dengan RAN, antara lain Patroli Terkoordinasi (Patkor) Ausindo, latihan bersama Ex New Horizon, serta kerja sama lainnya dibidang pendidikan personel Angkatan Laut kedua negara, seperti pertukaran siswa di pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal)," kata Untung Surapati memaparkan.

Selain Navy to Navy Talk (NTNT), TNI AL telah melaksanakan berbagai kerja sama dengan RAN, antara lain Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD) yang terakhir dilaksanakan pada Juli 2010 yang lalu, di Jakarta.

"Hubungan TNI AL dengan RAN sendiri selama ini mencerminkan, dan meningkatkan pengertian dan kepercayaan (mutual understanding and confidence) antara Angkatan Laut kedua negara," ujar Untung Surapati. Ia menambahkan, nantinya akan berguna dalam meningkatkan interaksi kedua Angkatan Laut di masa depan.

Dalam lawatan selama empat hari tersebut, delegasi TNI AL mengunjungi berbagai Instalasi RAN, di antaranya berkunjung ke The Australian Defence College di Weston Creek, Canberra, dan HMAS Watson yang merupakan Sekolah Pelatihan Radar Angkatan Laut Australia sejak 14 Maret 1945.

"Saat ini, HMAS Watson menjadi tempat pelatihan pembentukan prajurit laut RAN yang utama dengan slogan, to fight and win at sea," ucap Untung Surapati.

Sumber : Kompas

"Naik Hercules Ternyata Berasap Ya"

Penulis: Didit Putra Erlangga Rahardjo

KOMPAS/didit putra erlangga

Suasana Syukuran Ekspedisi Khatulistiwa yang dilangsungkan di tempat latihan Kopassus di Situ Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (19/7/2012)

BANDUNG, KOMPAS.com - Salah satu hal yang dikenang oleh peserta Ekspedisi Khatulistiwa yang menjelajahi Pulau Kalimantan selama 3,5 bulan ternyata moda transportasi. Salah satunya yakni menaiki pesawat Hercules yang membawa dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.

"Ternyata pesawat ini beroperasi sejak tahun 1964," kata peneliti dari Institut Pertanian Bogor, Abdul Haris Mustari, Kamis (19/7).

Abdul Haris didaulat menjadi perwakilan peneliti yang memberikan kesan selama mengikuti Ekspedisi Khatulistiwa selama 3,5 bulan terakhir. Menyambung soal pesawat Hercules, dia mengaku ternyata pengalaman tersebut cukup mendebarkan. Salah satunya, sewaktu di udara, muncul asap di dalam pesawat.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Pramono Edhie Wibowo, menjelaskan bahwa hal itu merupakan cerminan alutsista yang dimiliki TNI saat ini. Dia berharap agar modernisasi peralatan tempur bisa segera dilakukan setelah terhenti selama 20 tahun terakhir.

Sembari bercanda, Pramono menuturkan bahwa penumpang sipil tidak perlu khawatir bila menaiki Hercules bersama tentara. Bila tentara masih bernyanyi di dalam pesawat, berarti belum ada masalah. Indikator lain yang bisa dilihat, apakah sang pilot sudah berkeringat. "Bila belum berkeringat, artinya dia yakin masih bisa mendaratkan pesawat ini," ujarnya.

Sumber : Kompas

Pemerintah Belum Ajukan Anggaran Hibah Hercules

Hibah pesawat Hercules itu membutuhkan dana sekitar $60 juta untuk biaya perbaikan pesawatnya sebelum diantarkan ke Indonesia.

Jajaran pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa bingung dengan keputusan Pemerintah menyetujui rencana hibah Hercules dari Australia. Alasannya, hingga saat ini, Pemerintah bahkan belum mengirim permohonan persetujuan anggaran hibah itu ke DPR.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, hingga saat ini sama sekali belum pernah ada persetujuan dari Komisi I terhadap rencana hibah tersebut. Padahal, hibah itu membutuhkan dana sekitar $60 juta untuk biaya perbaikan pesawatnya sebelum diantarkan ke Indonesia.

Ditambahkan Tubagus, bahkan permohonan untuk persetujuan hibahnya sendiri juga belum dikirim ke DPR oleh Pemerintah. "Biaya perbaikannya belum ada, mau pakai apa? Jadi apa yang disetujui?," kata politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, di Jakarta, hari ini.

Pandangan senada diungkapkan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik, yang menyatakan anggaran hibah Hercules memang belum dibahas. Dari sisi mata anggaran, lanjutnya, alokasi anggaran sebelumnya pada APBN-P 2011 sudah direalokasi untuk perbaikan dan perawatan pesawat Hercules yang sudah dimiliki TNI AU.

"Jadi jika hibah tersebut akan diselesaikan pada 2012, maka Pemerintah harus ajukan inisiatif baru ke DPR untuk dibahas dan disepakati bersama," kata Mahfudz.

Sementara itu, Komisi I DPR sendiri sudah menanyakan perihal hibah pesawat Hercules saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, di DPR, di awal minggu ini. Dalam pertemuan itu, dilaporkan Menlu Australia menyatakan masalah harga perbaikan Hercules tergantung dalam perjanjian kontrak.

Sebaliknya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sendiri belum pernah menyampaikan informasi yang jelas terkait itu. Komisi I DPR hanya mendapat kabar hibah Hercules itu membutuhkan biaya sekitar $60 juta dan itu dianggap terlalu mahal.

Pada 2011 silam, Komisi Pertahanan sudah pernah membahas soal Hercules itu bersama dengan Kemenhan. Namun, pada waktu itu, Kemenhan tidak menggunakan anggaran tersebut serta sepakat menundanya.

Lebih jauh, Tubagus kembali menjelaskan anggaran hibah itu lalu direalokasi untuk biaya perbaikan pesawat Hercules yang ada. "Itu dananya sudah dipakai oleh TNI AU. Jadi harus ada pengajuan baru," tandas dia.

Sumber : BeritaSatu

TBH lagi ..
Beli bekas  salah ...
Beli baru dibintangi ..

DPR Berikan Syarat Pembelian Leopard

PENOLAKAN parlemen Jerman terhadap rencana pembelian Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 harus disikapi hati-hati oleh pemerintah Indonesia maupun Jerman. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin mengatakan, DPR tetap memberi dukungan pada pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam rangka memenuhi standar Minimum Esseential Forces (MEF) termasuk pengadaan MBT Leopard. Namun begitu, Pemerintah harus memenuhi syarat pengadaan alutsista.

“Saat ini DPR dalam posisi menunggu sikap pemerintah kedua negara. Pada prinsipnya, DPR mendukung rencana pembelian alutsista dari luar negeri asalkan memenuhi syarat,” kata Hasanudin di Jakarta, Rabu (18/7).

Menurut Hasanuddin, ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pertama, pembelian alutsista harus sesuai dengan rencana strategis pertahanan.

Kedua, pembelian alutsista itu memiliki nilai tambah bagi industri strategis di dalam negeri dimana pengembangan industri pertahanan dalam negeri juga menjadi fokus pemerintah.

Ketiga, alutsista yang akan dibeli juga harus cocok dengan kondisi geografis Indonesia serta bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. "Seperti untuk alat angkut atau dipergunakan untuk membantu saat terjadi bencana alam," kata Tubagus.

Selain itu, lanjut Hasanudddin, pembelian alutsista harus memenuhi asas akuntabilitas. Dan terakhir, pengadaannya harus dilakukan secara transparan.

"Jika kelima kriteria itu dipenuhi pemerintah, apapun alustsista yang dibeli pasti kami setujui,” ujarnya.

Hasanuddin juga mengatakan, tank Leopard tidaklah cocok digunakan di Indonesia. Alih-alih tank Leopard yang merupakan MBT dengan bobot lebih dari 60 ton, dia menyarankan pemerintah membeli medium tank. "Kami berharap pemerintah membeli Leopard tipe sedang dengan bobot 40 ton agar tak bermasalah dengan kontur geografis negeri ini."

Salah satu tank Leopard yang memiliki bobot 40 ton adalah Leopard buatan Rhein Metal. Selain harganya lebih murah, tank ini juga bisa menjadi nilai tambah bagi PT Pindad sebagai industri peralatan tempur untuk mengembangkan tank serupa. "Dan kami berharap pemerintah tak membeli tank yang bekas. Harus (tank) baru agar biaya perawatannya lebih murah," ujar Hasanuddin menambahkan.

Sumber : Jurnas

Mungkin parlemen yang menolak dari Belanda, karena Jerman slama ini belum ada keputusan resmi.

TBH mungkin ga ngerti modernisasi dan MBT ini untuk pembelajaran teknologi .. dari dulu kita belum pernah punya MBT. kalo musuh pake MBT kita lawan dengan medium tank.. itu namanya konyol pak ...

Indonesia Ajak Australia Bersikap Netral dalam Konflik Laut China Selatan

Senayan - Komisi I DPR RI menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty. Dalam pertemuan tersebut Komisi I menyampaikan keresahan masyarakat Indonesia terhadap pembangunan pangkalan militer AS di Australia.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, Indonesia menghormati hak Australia dan Amerika untuk beraliansi di bidang militer. Tapi, kata Mahfudz kepada delegasi Australia, aliansi militer itu sudah cukup mengganggu stabilitas kawasan.

Bob Carr lalu menjelaskan bahwa peningkatan kerja sama militer Australia-Amerika hanya fokus untuk latihan bersama dan penanggulangan bencana. Sehingga tidak mungkin misalnya, marinir yang bertugas di pangkalan tersebut akan digunakan untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat di Papua.

"Kita nyatakan, jangan sampai kerja sama militer Australia-Amerika itu dijadikan jembatan untuk membuka pintu intervensi terhadap pihak lain," kata Mahfudz Siddiq di ruang kerjanya, Senin (16/7).

Mahfudz juga meminta agar Australia dapat bersikap netral terhadap konflik perbatasan antara Filipina dan sejumlah negara yang tergabung dalam ASEAN dengan China. Ia menjelaskan posisi Indonesia yang merespons konflik ini dengan penyelesaian dua kamar.

Kamar pertama, ASEAN mengkonsolidasi gagasan tentang konflik Laut China Selatan melalui 'code of conduct' sambil menggalang dialog ASEAN plus China. Jika dibutuhkan, dialog ini dapat mengundang Australia. Kamar kedua, mengupayakan pembicaraan netral antara China dan Filipina karena adanya kesepakatan di antara kedua pihak ini bakal meredakan potensi ketegangan di wilayah sekitarnya.

"Dalam konteks konflik Laut China Selatan, kami mengajak Australia bersikap seperti Indonesia yang mengambil posisi netral. Kalaupun Australia punya aliansi dengan Amerika, mereka diharapkan mempertimbangkan kawasan ini ketimbang perspektif Amerika," kata Mahfudz.

Sumber : Jurnal Parlemen

Parlemen ASEAN akan Bahas Penempatan Pasukan AS di Australia

Senayan - Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) Surahman Hidayat menyatakan, isu penempatan pasukan AS di Australia, akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 20 September 2012.

"Isu ini akan dibahas secara multilateral," ujar Surahman Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7).

Surahman mengatakan, bukan hanya Parlemen RI yang merasa resah atas pembangunan pangkalan militer AS di Australia. Beberapa anggota parlemen dari negara ASEAN juga merasakan hal yang sama. "Sebab, diyakini bahwa kehadiran pasukan AS di Australia itu dapat memicu terjadinya gejolak keamanan di kawasan ASEAN," ujar politisi PKS ini.

Lebih lanjut Surahman mengatakan, secara umum anggota parlemen ASEAN menghendaki terbebasnya kawasan ASEAN dari kehadiran pasukan asing mana pun, bukan hanya pasukan AS, China, dan pasukan dari negara lain. "ASEAN saat ini aman dan stabil. Sehingga tidak diperlukan kehadiran pasukan asing dari mana pun, dengan alasan dan tujuan apa pun," tegasnya.

Surahman berharap Sidang Umum AIPA mampu menghasilkan resolusi atau kesepakatan bersama di antara parlemen ASEAN untuk menyikapi masalah ini. "Dengan demikian, negara lain mesti tahu dan menghormati peran dari parlemen anggota ASEAN dalam mendukung stabilitas keamanan kawasan dari segala macam bentuk intervensi dari negara lain."

Sumber : Jurnal Parlemen

Indonesia sending top-secret aircraft for role in war games

INDONESIA is sending its front-line Sukhoi jet fighters to take part in Australia's largest air combat exercise later this month, signalling a new era of enhanced defence co-operation.

The Indonesian air force has never given the Australian Defence Force access to the Russian-made aircraft, which were built to compete with the United States' fourth generation jet fighters.

But four of the Sukhoi SU-30s will be flown to the Northern Territory to take part in Exercise Pitch Black 2012, which will include mock combat battles with Australian FA-18s in Australian and Indonesian airspace.

US jet fighters will take part in the exercise, which will run from July 27 to August 17 and will be commanded from Darwin and Tindal air bases.

John Farrell, a military analyst, said the decision to send the Sukhoi fighters to Australia would bring defence co-operation between the ADF and Indonesian military to an unprecedented level.

''Indonesia has never before been prepared to send its primary air defence asset to a foreign nation,'' Mr Farrell, who publishes the Australian & NZ Defender Magazine, said.

Source : theage

Foto Kiprah Marinir Indonesia Dalam RIMPAC 2012

HAWAII-(IDB) : Kapten Edwin Sinae dari Korps Marinir memperagakan teknik menembak pada anggota peletonnya di Puuloa Range Training Complex di Ewa Beach, Hawaii. Prajurit Korps Marinir, Tentara Laut Diraja Malaysia, Tonga Defense Services dan U.S. Marines bertukar taktik senapan ringan. Latihan ini bagian dari Latihan Bersama dua tahunan Rim of the Pacific (RIMPAC), dilaksanakan dari 29 Juni hingga 3 Agustus disekitar Kepulauan Hawaii. RIMPAC 2012 diikuti 20 negara, lebih dari 40 kapal perang dan kapal selam, lebih dari 200 pesawat terbang dan 25000 prajurit.

Prajurit Korps Marinir saat berlatih menembak.

Prajurit Korps Marinir mengamati hasil tembakan jarak 25meter menggunakan senapan serbu M-16.

Sumber : USPF

Kemhan Lakukan Percepatan Pembangunan IPSC Selesai Tahun 2013

Bogor, DMC - Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) ditargetkan akan diresmikan pada tahun 2014, tetapi Kementerian Pertahanan melakukan suatu percepatan sehingga diharapkan pembangunan IPSC akan dapat selesai pada tahun 2013.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (17/7) saat memimpin Rapat Membahas Mengenai Perkembangan Pembangunan Peace Keeping Center (PKC) atau Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Gedung Aula PMPP TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, pembangunan IPSC diharapkan sudah selesai pada tahun 2013 dengan tujuh sasaran yaitu pembangunan PKC, Standby Force, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Pertahanan (UNHAN), Language Centre (LC) dan Military Game. Ketujuh sasaran tersebut sudah masuk dalam master plan pembangunan IPSC.

Untuk UNHAN dan LC adalah kolaborasi antara Kemhan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam artian bahwa pembangunan UNHAN dan Language Center ini akan dilaksanakan oleh Kemendikbud, sedangkan Kemhan nantinya yang akan menggunakannya.

Hadir pada rapat tersebut Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Laksdya TNI Sumartono, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Kepala Pusat Kontruksi (Kapuskon) Baranahan Kemhan Marsma TNI Agus Purnomo W. Rapat juga dihadiri pejabat perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). (BDI/SR)

Sumber : DMC

Belanja Pesawat Juga Kena Bintang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan sedang meninjau PT Dirgantara Indonesia setelah menyaksikan penandatanganan kerja sama PT DI dan Kementerian Pertahanan untuk pengadaan CN295, Rabu (26/10/2011).
Photo: KOMPAS/DIDIT PUTRA ERLANGGA RAHARDJO


BANDUNG, KOMPAS.com — Selain pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang terganjal dananya oleh DPR, ternyata ada juga penganggaran lain yang terhambat, yakni pengadaan sembilan pesawat CN 295 oleh Kementerian Pertahanan yang komponennya dikerjakan PT Dirgantara Indonesia. Hingga kini belum jelas apakah dana pembayaran kepada PT DI bisa segera dikucurkan, mengingat mereka sudah mengirimkan sebagian komponen untuk dirakit.

Hal tersebut diutarakan Kepala Tim Komunikasi PT DI Sonny Saleh Ibrahim. Kontrak pemesanan sembilan pesawat CN 295 diteken Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dalam acara Singapore Air Show bulan Februari 2012. Hingga kini, anggaran senilai 325 juta dollar AS belum juga dikucurkan karena masih diberi tanda bintang yang berarti masih harus diklarifikasi.

"Saat ini pembahasan sudah masuk pada Badan Anggaran. Kami tidak tahu di mana masalahnya," kata Sonny, Rabu (18/7/2012).

Meski belum jelas kapan dana pembelian dikucurkan, PT DI sudah mengirimkan sebagian komponen pesawat ke pabrik Airbus Military di Spanyol. Tindakan itu disebutnya sebagai inisiatif agar dana bisa segera turun.

Disinggung mengenai kontrak lainnya, Sonny mengaku bahwa tidak ada masalah dengan pembelian pesawat oleh angkatan bersenjata lainnya, seperti TNI Angkatan Laut yang memesan helikopter jenis Bell 412EP yang dirakit PT DI.

Sumber : Kompas

PT DI rekrut 1.500 karyawan baru

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menargetkan perekrutan sebanyak 1.500 karyawan baru hingga 2015 dalam rangka revitalisasi industri kedirgantaraan nasional itu.

"Perekrutan dilakukan mulai 2012 ini, ditargetkan peremajaan SDM akan dilakukan hingga 2015 dengan target 1.500 karyawan baru, semuanya tenaga ahli di bidang manufaktur dan kedirgantaraan," kata Direktur Umum dan SDM PT Dirgantara Indonesia, Sukatwikanto, di Bandung, Rabu.

Menurut Sukatwikanto, peremajaan karyawan itu juga dalam rangka regenerasi SDM di lingkungan PT DI dimana jumlah karyawan yang memasuki masa pensiun 2013 - 2015 cukup besar.

"Pada 2013 hingga 2015 banyak karyawan yang memasuki masa pensiun, sehingga harus dilakukan regenerasi dan saat ini sudah mulai dilakukan, mempersiapkan mereka cukup hingga setahun," katanya.

Ia mengakui sejumlah insinyur atau ahli di bidangnya mempunyai peluang diperpanjang hingga usia 60 tahun. Renegerasi sumber daya manuia yang dilakukan PT DI, kata dia merupakan kebutuhan bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan performance dan kinerja.

Dengan regenerasi SDM ini, maka diharapkan pada 2020 bisa siap mendukung PT DI menjadi menufactur sesuai dengan rencana kerja perusahaan.

"Ke depan program dan proyek yang akan ditangani PT DI semakin besar dan berkembang dengan mengoptimalkan jejaring bisnis kedirgantaraan yang terus digenjot," katanya.

Regenerasi SDM itu juga merupakan bagian dari revitalisasi PT DI yang juga dilakukan di sektor mesin produksi, revitaliasi bisnis serta revitaliasi modal kerja.

Khusus untuk revitalisasi permesinan untuk mendukung produksi pembuatan komponen pesawat, PTDI menganggarkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk pengadaan mesin-mesin produksi yang baru.

"Mesin-mesin baru itu akan menggenjot kinerja dua kali lipat dalam pengerjaan proyek pembuatan komponen, namun mesin-mesin lama tetap digunakan," katanya.

Tahun 2011 hingga 2012 sudah dilakukan pengadaan mesin baru, namun angkanya masih kecil. Namun setelah adanya Penyertaan Modal Negara program revitalisasi mesin-mesin PT DI akan digulirkan.

"Mesin-mesin baru itu akan meningkatkan kinerja dan penyelesaian pesanan komponen dari sejumlah perusahaan kedirgantaraan dunia," katanya.

Salah satunya, kata Sukatwikanto, untuk proyek N-295, A-235 serta sejumlah komponen lain. Khusus untuk N-295, PT DI ditunjuk untuk menangani di kawasan Asia Pasifik.

"Saat ini tidak ada satupun perusahaan kedirgantaraan dunia yang membuat pesawat sendirian, semuanya dilakukan dengan memanfaatkan grup dan jaringan dengan perusahaan kedirgantaraan lainnya," katanya.

Begitu juga dengan PT DI selain membuat pesawat juga menjadi bagian dalam proyek pengadaan komponen pesawat dari sejumlah pabrikan pesawat dunia," katanya. (*)

Sumber : Antara

Menhan Meresmikan Pelaksanaan Tugas PPKP dan Secara Simbolis Menyerahkan Tiga Kebutuhan Bagi Pamtas

Jakarta, DMC - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Rabu(18/7) melakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk pembuatan penjernih air di daerah tertinggal/perbatasan, peresmian pelaksanaan tugas desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan(PPKP), dan penyerahan secara simbolis 600 buah solar cell lamp (lampu bertenaga surya), peta geologi serta alat komunikasi (alkom) untuk petugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas), di Ruang Bhineka Tunggal Ikha, Kantor Kemhan, Jakarta.

Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faisal Zaini beserta jajaran Eselon I Kementerian PDT, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, serta pejabat Eselon I dan II Kemhan.

Dalam acara peresmian pelaksanaan tugas desk PPKP, Brigjen TNI I Wayan Sumardi selaku Kepala desk PPKP memberikan laporan kesiapan desk PKPP yang berjumlah 75 orang yang akan dikirim ke seluruh wilayah Indonesia sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pertahanan di daerah.

Dalam sambutannya Menhan mengatakan, PPKP memiliki tugas yang sangat strategis yaitu membantu Menhan sebagai task force, berisi para pejabat dari Mabes TNI dan Kemhan yang akan menangani wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur. Diharapkan desk PPKP ini setelah proses transisi berjalan dengan baik dapat dilanjutkan dengan pembentukan Kantor Wilayah Pertahanan di daerah-daerah. Kantor ini tidak hanya menangani masalah-masalah komponen utama pertahanan yaitu TNI tetapi juga komponen pertahanan yang lain yang non militer.

Selanjutnya, jelas Menhan Purnomo Yusgiantoro, ada tiga hal yang harus dipenuhi bagi petugas Pengamanan Perbatasan yaitu, listrik, air bersih dan alat komunikasi (alkom). Dalam acara ini Menhan secara simbolis menyerahkan 600 solar cell lamp pada perwakilan petugas pengamanan di daerah perbatasan, diantaranya yang berada di pos pulau-pulau kecil terluar yang berjumlah 12 pulau dan pos-pos perbatasan darat pengamanan perbatasan RI. Sedangkan mengenai kebutuhan air bersih bagi petugas pengamanan perbatasan, dilakukannya MoU dengan Kementerian PDT dalam pengadaan air bersih. Alat komunikasi yang dibagikan bagi petugas pengamanan perbatasan adalah hasil dari Balitbang Kemhan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh petugas Pengamanan Perbatasan dalam pelaksanaan tugas menjaga wilayah perbatasan RI. (DAS/SR)

Sumber : DMC

Prajurit Harus Menguasai Teknologi

PENTAK SULAIMAN/"PRLM"
KOMANDAN Lanud Sulaiman Kolonel Penerbang Elianto Susetio, S.IP saat memeriksa pasukan pada upacara pembukaan pendidikan Suskomlek Paskhas Angkatan ke-13, bertempat di Lapangan apel Staf II Lanud Sulaiman, Bandung Rabu (18/7).*

SOREANG, Dinamika lingkungan dengan segala kecenderungannya menuntut pembentukan prajurit yang profesional. Untuk itu, tentara perlu dilatih dan didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mampu melaksanakan tugas secara terukur dan bertanggung jawab.

Demikian pernyataan Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Penerbang Elianto Susetio, S.IP pada upacara pembukaan pendidikan Suskomlek Paskhas Angkatan ke-13, bertempat di Lapangan apel Staf II Lanud Sulaiman, Bandung Rabu (18/7).

“Manfaatkan masa pendidikan yang tidak lama ini dengan memotivasi diri untuk belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh sehingga ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai pendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas di satuan masing-masing nantinya," katanya.

Selama dua bulan para siswa menempuh pendidikan dengan tujuan agar dapat bertugas sebagai pelaksana di bidang juru komunikasi yang mampu mengirim dan menerima berita dengan tanda-tanda morse dan telepon antar stasiun pengawas dalam jaringan TNI AU dan penerbangan. "Kami berharap agar para siswa menjadi prajurit TNI Angkatan udara yang mempunyai motivasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi sehingga mampu menjawab segala tantangan dan hambatan di masa mendatang," katanya.(A-71/A-147)

Sumber : Pikiran Rakyat Online

ASEAN Dipecah Belah China

Para menteri luar negeri ASEAN berfoto bersama Menlu AS Hillary Clinton dalam dalam pembukaan Pertemuan Tahunan ke-45 Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh,Kamboja, Kamis (12/7/2002).(Foto: AFP PHOTO/ TANG CHHIN SOTHY)

RENÉ L PATTIRADJAWANE

Kegagalan pertama ASEAN menghasilkan komunike bersama dalam sejarah 45 tahun organisasi regional ini pada pertemuan di Phnom Penh, Kamboja, pekan lalu menunjukkan ada perubahan signifikan dalam regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Salah satu faktor perubahan penting ini adalah China.

Sejak tiga tahun terakhir, tanda-tanda perubahan dengan China sebagai faktor penyebab perubahan ini sudah mulai terasa. Tahun 2010, China di depan para menteri luar negeri ASEAN sudah mengatakan, ”…kalian harus mengerti kami adalah negara besar dan kalian adalah negara-negara kecil.”

Gagalnya komunike bersama para menlu ASEAN dalam pertemuan di Kamboja adalah refleksi China melihat ASEAN yang mudah dipecah dan dibelah, termasuk dalam mencari solusi damai atas klaim kedaulatan yang tumpang tindih di Laut China Selatan. Kita harus membaca pikiran China sebagai ”…sekarang kita sudah menjadi kekuatan yang lebih besar di kawasan, jadi kalian negara-negara ASEAN harus menunduk lebih rendah lagi.”

Para pengamat dan komentator politik regional China menyebut krisis yang terjadi di Laut China Selatan, khususnya antara China dan Filipina, sebagai ombak kecil yang tidak akan mampu menjungkalkan ”perahu diplomatik besar” China. Dalam bahasa para diplomat ASEAN di pertemuan Kamboja, China telah membayar kursi kepemimpinan ASEAN yang tahun ini dipegang Kamboja.

Dan memang, kantor berita Xinhua yang melaporkan berita pertemuan tahunan ASEAN ini mengutip ucapan terima kasih Menlu China kepada Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen karena telah mendukung kepentingan utama China. Gagalnya komunike bersama para menlu ASEAN setelah 45 tahun menunjukkan besarnya pengaruh diplomatik China dalam organisasi regional ini.

Dengan mudah kita akan menuduh Kamboja ”telah dibeli” China dengan sikap Menlu Kamboja Hor Namhong yang ke luar dari ruangan setelah pendekatan oleh Menlu Indonesia dan Singapura. Kamboja memiliki kepentingan yang lebih besar dengan China, terutama setelah kunjungan Presiden China Hu Jintao, Mei lalu.

Pinjaman lunak dan hibah dari China kepada Kamboja, yang disalurkan melalui bank-bank Pemerintah China, digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik tenaga air, properti, dan resor turis. Bantuan China lebih mudah diperoleh ketimbang negara maju, seperti AS atau Eropa, yang memiliki syarat ketat, termasuk persyaratan terkait masalah politik, seperti hak asasi manusia.

Dalam pertikaian dengan Filipina mengenai klaim tumpang tindih di Kepulauan Spratly, China pun menggunakan ”otot”-nya dengan menurunkan impor buah-buahan dari Filipina serta menekan biro perjalanan untuk menunda kunjungan wisata orang-orang Tionghoa ke Filipina. Tindakan ini menjadi ancaman bagi industri Filipina yang menghasilkan devisa.

Bagi ASEAN sendiri, terutama Indonesia sebagai negara besar dan menjadi pendiri penting organisasi regional ini, perlu mencari terobosan lain kalau memang Menlu Marty Natalegawa menganggap organisasi ini tak boleh kehilangan sentralitasnya di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, dalam kurun lima tahun ke depan, akan sulit bagi ASEAN untuk mengimbangi kekuatan besar yang tidak hanya mewakili kepentingan China, tetapi juga kepentingan AS.

Regionalisme bagi kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur adalah upaya penting bersama dalam menghadapi perubahan- perubahan drastis dunia, khususnya sistem ekonomi yang bisa memengaruhi semua negara. Kita berharap ASEAN tidak terperangkap dan memiliki strategi ke luar dari situasi global ataupun bentrokan kepentingan negara-negara besar, khususnya China.

Sumber : Kompas Cetak

Indonesian jets in Australian war games

TNI AU - RAAF

INDONESIA will send its front-line Sukhoi jet fighters to take part in Australia's largest air combat exercise this month, signalling a new era of enhanced defence co-operation between the two countries.

The Indonesian air force has not previously given the Australian Defence Force access to the Russian-made aircraft, which were built to compete with the fourth-generation jet fighters of the US.

Four Sukhois will be in the Northern Territory for Exercise Pitch Black 2012, which will include mock combat with Australian F/A-18s in Australian and Indonesian airspace.

US jet fighters will participate in the exercise from July 27 to August 17, and will be commanded from Darwin and Tindal air bases.

Military analyst John Farrell said the decision to send the Sukhois to Australia would bring defence co-operation between the ADF and Indonesian military to a new level.

''Indonesia has never before been prepared to send its primary air defence asset to a foreign nation,'' said Mr Farrell, who publishes the Australian & NZ Defender Magazine.

''That fact they are sending them to Australia indicates that Canberra and Jakarta have looked up and seen much greater threats around them,'' he said, referring to China and India.

''The Sukhoi-27s are Indonesia's most secret air defence asset. This shows a lot of trust towards Australia, a decade after relations between the two defence forces were in deep freeze.''

It is also a vote of confidence in the defence relationship after Indonesia expressed concern over US marines operating from a joint facility in Darwin.

Indonesian air force spokesman Colonel Agung Sasongkojati confirmed to The Age the plan to send jets to Australia for Pitch Black.

Colonel Sasongkojati said the air force had needed to train its pilots on the aircraft before it could deploy them in the joint exercise.

Indonesia's air force has been on a buying spree recently. It already operates 10 Sukhoi-27s and four Sukhoi-30 MK2 jets, and recently announced a new order for six Sukhoi-30 MK2 fighters.

A joint communique issued after the July 3 meeting between Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and Prime Minister Julia Gillard said that ''co-operation between Australian and Indonesian defence forces goes from strength to strength'' and encouraged senior defence officials in both countries to ''review existing security co-operation''.

Australia and Indonesia are negotiating to establish a defence co-operation arrangement.

Canberra's military ties with Jakarta have been strained over many years. Relations hit their lowest point in 1999, when Australian troops were sent to East Timor to quell violence by pro-Indonesian military militia groups.

But in recent years the military-to-military relationship warmed as Australia provided expertise to Indonesia's security forces to counter terrorist groups.

The decision to send the Sukhois to Australia is believed to have been approved by Dr Yudhoyono.

Source : CaseyWeekly

Beberapa Elemen di Jerman, Masih Keberatan RI Beli Tank Leopard

RENCANA pembelian 100 unit Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 masih menuai protes. Penolakan tak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga dari Parlemen Jerman.

“Memang ada parpol-parpol di Jerman yang peduli pada masalah HAM di Indonesia. Apalagi pemerintah merencanakan pembelian 100 Leopard untuk ditempatkan di daerah-daerah perbatasan. Mereka khawatir tank ini digunakan untuk pelanggaran HAM di Papua,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarty di Jakarta, Rabu (18/7).

Ini persis dengan kekhawatiran parlemen Belanda yang sebelumnya juga keberatan dengan penjualan Leopard mereka ke Indonesia. Potensi adanya pelanggaran HAM bisa terbuka mengingat meningkatnya kasus-kasus kekerasan di Papua.

Sebelum membeli Leopard dari Jerman, pemerintah telah menjajaki pembelian MBT kepada Belanda. Parlemen Belanda menolak rencana itu hingga akhirnya rencana tersebut gagal. Kemudian, Indonesia mengalihkan rencana pembelian Leopard ini kepada Jerman.

Seperti dikutip Spiegel Online, anggota parlemen senior dari the Green Party Katja Keul mengatakan, Jerman tak bisa menjual tank Leopardnya pada Indonesia mengingat masih banyaknya pelanggaran HAM. Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Kepala kelompok kiri-tengah Partai Social Democrats Gernot Erler.

Menurutnya, dengan latar belakang ketegangan regional dan konflik teritorial serta situasi HAM di Indonesia yang meragukan, penjualan tank ke Indonesia akan melanggar kebijakan ekspor senjata Jerman.

Sumber :Jurnas

Pendaaratan Marinir di Pantai Caligi

Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi amfibi di Pantai Caligi, Pasewaran Lampung Selatan, Selasa (17/7). Latihan yang melibatkan satu Batalyon Tim Pendarat (BTP) Pasmar-2 tersebut merupakan program latihan Triwulan III Tahun 2012 yang bertujuan untuk membina kemampuan dan kekuatan tempur pasukan pendarat.

Kegiatan diawali dengan Embarkasi pasukan di Dermaga Kolinlamil dengan KRI Banda Aceh, KRI Amboina dan KRI Bone, (16/7), kemudian melaksanakan lintas laut menuju Daerah Sasaran Amfibi. Keesokan harinya dilaksanakan debarkasi gelombang pendaratan untuk melaksanakan serbuan amfibi ke pantai Caligi yang dikuasai musuh.

Setelah seluruh gelombang pendaratan mendarat, satu peleton peterjun statik melaksanakan penerjunan ke Drooping Zone di pantai untuk mempercepat penguasaan tumpuan pantai. Kemudian pada latihan kali ini dilaksanakan demo penembakan oleh Tank PT.76 dan BMP-3F, disusul penembakan 3 pucuk Meriam 57, 2 pucuk Howitzer 105, 2 roket RM -70 Grad 40 Laras yang masing- masing peluru mempunyai daya hancur 100 m2, selanjutnya penembakan 2 pucuk Mortir 81, 2 pucuk Mortir 60, serta 2 pucuk Sejata Mesin Berat dan Ringan, kemudian ditutup dengan tembakan Bungalor Torpedo untuk membersihkan lapangan ranjau sehingga aman dilalui pasukan

Pada latihan operasi amfibi yang berkekuatan satu Batalyon Tim Pendarat ini juga mengerahkan material tempur diantaranya 10 Tank PT76, 10 Tank BMP-3F, 10 Ranratfib (Kendaraan Pendarat Amfibi), 18 Perahu Karet, 1 Landing Craft Utility (LCU), 4 Kendaraan Pengangkut Artileri (KAPA), 2 BTR-50P, dan 2 LVT-7A1 serta 3 KRI.

Latihan operasi amfibi tersebut ditinjau langsung Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Alfan Baharudin, Kepala Staf Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) A Faridz Wasingthon, Dan Pasmar-2 Brigjen TNI (Mar) Strurman Pandjaitan dan 4 Perwira Menengah dari Royal Thai Marine serta para pejabat teras Mako Kormar dan Komandan-komandan Kolak Pasmar-2,

Keberadaan perwira dari Royal Thai Marine pada latihan kali ini adalah sebagai peninjau latihan dalam rangka penjajakan latihan bersama antara Royal Thai Marine dan Korps Marinir di waktu yang akan datang.

Dispenkormar@2012

Marinir Indonesia-Thailand akan gelar latihan gabungan

Pesawaran, Lampung (ANTARA News) - Korps Marinir TNI AL akan menggelar latihan gabungan bersama marinir Kerajaan Thailand di Pantai Caligi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

"Korps marinir merencanakan latihan gabungan bersama Kerajaan Thailand yang dimulai dari datangnya tim peninjau dari anggota marinir Kerajaan Thailand," kata Komandan Korps Marinir Mayjen (Mar) Alfan Baharudin saat meninjau latihan pendaratan pasukan marinir, di Pesawaran, Selasa.

Ia mengatakan, tim peninjau datang ke sini untuk melihat kesiapan Korps Marinir TNI AL untuk mengikuti latihan gabungan. Markas Besar TNI kemungkinan segera merencanakan persiapan latihan gabungan tersebut.

"Ini baru sekali terjadi Kerajaan Thailand mengirimkan tim pemantau pada latihan pendaratan sejak tahun 1978 lalu," katanya.

Dalam latihan itu pendaratan itu, Korps Marinir menurunkan 1.735 personel, dan peralatan tempur dalam sesi latihan pendaratan amfibi oleh Batalyon Tim Pendarat (BTP) Pasukan Marinir (Pasmar) II.(A054)

Sumber : Antara

Plan Stirs ControversyGermany to Relax Rules on Arms Exports

A Leopard 2 tank made by German firm Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

The German government is planning to relax its tight restrictions on arms exports, according to plans drafted by the Economics Ministry, SPIEGEL has learned. The aim is to make it easier for companies to compete with European rivals. But amid a major debate about the country's role in the global weapons trade, the decision will likely garner heavy criticism.

The German government plans to simplify approval procedures for the export of weapons and defense equipment, according to plans drafted by the Economics Ministry, SPIEGEL has learned.

The aim is to "lift special rules that put German exporters at a disadvantage against their European competitors," according to the ministry plans. The new rules will focus on strictly regulating arms sales to countries outside the EU while approval procedues for exports within the EU are to be relaxed.

The changes will put German export law in line with less restrictive EU rules and will make it easier for German firms to export defense goods around the world.

The Economics Ministry, headed by Philipp Rösler, the head of the pro-business Free Democratic Party (FDP), has invited German export industry representatives to the ministry for talks on the matter on Wednesday.

' Doing Deals With Death'

The move is controversial. "German governments used to stress that the stricter German rules would remain in force despite the harmonization in Europe," said Katja Keul, a member of the opposition Green Party who also sits on parliament's defense committee. "That appears no longer to be the case."

Green Party co-chair Claudia Roth accused Rösler of "doing deals with death." "Rösler is turning himself into the eager helper of the arms lobby. We must strongly resist such repulsive policy," she said.

Ruprecht Polenz, chairman of parliament's foreign affairs committee and a member of Chancellor Angela Merkel's conservative Christian Democratic Union party, also criticized the plan. "Weapons aren't a product like any other. Our defense export policy should remain restrictive for good reasons," he told SPIEGEL ONLINE on Sunday.

A spokeswoman for Rösler denied the report, saying: "That statement is wrong." Arms export rules would remain unaffected by planned changes in export rules, she said. However, the draft amendments to the export law make no mention of weapons exports being exempt from the changes.

In recent months, the government in Berlin has come under strong criticism for approving the sale of Leopard II tanks to Saudi Arabia, although the deal hasn't been finalized yet.

There has also been controversy surrounding rumors of a sale of tanks to Indonesia, announced by an Indonesian government official during a recent visit by Merkel to Indonesia, although Berlin denied that any arms deals had been discussed during the visit.

Source : Spiegel Online