✭ Alutsista Baru Indonesia Tahun 2016

SS3 Pindad ✭

Untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, PT Pindad membuat sejumlah senapan terbaru yang benar-benar buatan anak bangsa. Senjata itu antara lain, senapan Serbu SS3, Senapan Serbu SS2 Subsonic 5,66 mm, Sub Machine Gun PMS dan Pistol C52 Premium.

Empat senjata tersebut diciptakan untuk mendukung fungsi pasukan yang berbeda-beda dengan kualitas akurasi yang maksimal. Mulai dari seluruh pasukan elite TNI maupun Polri.

Senapan serbu jenis SS3 adalah pengembangan dari seri senapan serbu Pindad yang sebelumnya, yaitu SS2. SS3 menggunakan amunisi kaliber 7,62 mm dan didesain sebagai Designated Marksman Rifle dalam pasukan yang membutuhkan akurasi tinggi.

Sedangkan, senapan serbu SS2 subsonic didesain khusus dengan peredam (silencer) dan munisi subsonic (di bawah kecepatan suara) 5,56 mm. PT Pindad mengklaim senapan ini cocok untuk operasi khusus yang membutuhkan kemampuan pergerakan senyap.

Untuk Sub Machine Gun PM3 didesain dengan sistem penembakan gas operated dengan munisi 9 mm. PM3 lahir dari kebutuhan untuk mendukung operasi tempur jarak dekat, pembebasan sandera atau perang kota.

Sementara itu, Pistol G2 Premium lahir dari pengembangan desain dan frame pistol yang merupakan implementasi dari masukan para pengguna untuk meningkatkan kemampuannya. Pistol G2 Premium menggunakan munisi dengan kaliber 9 mm dengan jarak tembak efektif 25 meter yang ditujukan untuk para atlet menembak di kalangan militer dan sipil.

Sanca, proyek kerjasama PT Pindad tahun depan [j/a/a/s]

Tak hanya senapan, PT Pindad juga memperkenalkan kendaraan lapis baja anti ranjau yang baru dan pertama di Indonesia, bernama Sanca.

Menurut Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose, Sanca adalah hasil kolaborasi ekstensif antara PT Pindad dan perusahaan Australia, Thales, termasuk pengembangan konten lokal khusus yang akan menguntungkan perusahaan pertahanan Indonesia dan meningkatkan keahlian Indonesia di bidang kendaraan anti ranjau.

Sanca berguna untuk mendukung operasi militer, dirancang untuk melakukan berbagai profil misi, memadukan ledakan tingkat tinggi dan perlindungan balistik dengan bilitas off-road. Beberapa pelanggan potensial telah mengungkapkan antusiasme mereka terhadap produk Sanca ini seperti peacekeeping (penjaga perdamaian), infanteri, pasukan khusus, dan polisi.

Sanca memperluas jangkauan PT Pindad sebagai tambahan model Anoa, Komodo, dan Badak, dan berdasarkan desain Thales Bushmaster disesuaikan dengan kebutuhan operasional Indonesia.

Rupanya, inovasi yang dibuat PT Pindad tak hanya berhenti sampai dengan panser saja. Beberapa bulan lalu, tepatnya saat digelarnya IndoDefence 2016 di JIExpo, Jakarta, mengumumkan produk terbarunya, yakni tankboat.

Tank boat terbuat dari komposit dengan platform kapal catamaran (double hull). Alat tempur ini memiliki panjang total 18 meter dan berbekal mesin diesel buatan Maschinenfabrik Augsburg-Nrnberg (MAN). Tank Boat mampu melaju hingga kecepatan 40 knots dari perairan dangkal sekitar 1 meter hingga laut lepas.

"Ini kapal pertama, belum pernah ada di dunia. Sangat cocok untuk Indonesia yang punya banyak perairan. Bisa di sungai, danau, rawa karena dia pakai water jet, bukan baling-baling," kata bawahDirektur Komersial PT Pindad (Persero), Widjajanto saat ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11).

Platform tempur ini juga memiliki bekal persenjataan lain seperti Remote Control Weapon System (RCWS) dengan kaliber 7.62mm dengan sistem nadir dan navigasi canggih. Kelebihannya lainnya yakni memadukan konsep kemampuan tempur dengan boat.

Tank ini bisa memberikan tembakan langsung dalam radius 5 Km atau tembakan artileri 16 Km. Tank ini juga dilengkapi dengan rudal palarik. Daya jelajah 2.000 mil, kalau Jawa ke Kalimantan tak perlu refil.

Menurutnya, Tank Boat ini sudah ramai peminatnya baik dari dalam negeri seperti TNI dan luar negeri seperti dari Timur Tengah. "Minatnya mulai antre," ujarnya.

Bravo Indonesia.

  ♞ Merdeka  

Pelatihan KPPK Kolatarmatim Berakhir

KRI 404 Ardadedali [DSME] ★

Komandan Komando Latihan Armada RI Kawasan Timur (Kolatarmatim) Kolonel Laut (P) OC. Budi Susanto, S.H.,M.Si., menutup pelatihan Kesatuan Persiapan Pengambilan Kapal (KPPK) Kapal selam Diesel Electric kelas DSME 209 Tahap II KRI Ardadedali – 404 dan kapal Layar Latih KRI Bima Suci di Submarine Command Team Trainer (SCTT) Kolatarmatim Ujung, Surabaya, Jumat (30/12/16).

Penutupan ditandai dengan pelepasan tanda peserta latihan kepada Perwakilan Calon Awak Kapal selam Diesel Electric kelas DSME 209 KRI Ardadedali – 404 dan kapal Layar Latih KRI Bima Suci oleh Komandan Kolatarmatim.

Dalam amanatnya Dankolatarmatim menyampaikan, bahwa tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pembekalan tentang fungsi, peran, prosedur pengoperasian peralatan baik secara individu maupun terintegrasi bagi para cawak Kapal selam Diesel Electric kelas DSME 209 KRI Ardadedali – 404 dan kapal Layar Latih KRI Bima Suci agar nantinya mampu mengoperasikan kapalnya dengan “Standart Operating Procedure” yang di tetapkan.

Dengan adanya pelatihan ini Dankolatarmatim berharap semoga para peserta latihan dapat memiliki kemampuan dalam memahami manajemen peperangan Kapal kelas DSME 209, memiliki kemampuan dalam mengawaki dan mengoperasikan peralatan sewaco dan sistem pendorong Kapal selam Diesel Electric kelas DSME 209 KRI Ardadedali – 404 dan kapal Layar Latih KRI Bima Suci agar dapat berfungsi sesuai dengan fungsi asasi tempurnya dan memiliki pemahaman serta kemampuan NBCD/PEK dan peran-peran yang ada di Kapal.

Acara penutupan dihadiri oleh Komandan Satuan Kapal Selam (Dansatsel) Koarmatim Kolonel Laut (P) Indra Agus Wijaya, perwakilan Perwira Kolatarmatim, para Instruktur dan seluruh peserta pelatihan serta undangan lainnya.

  ♞ Koarmatim  

[Video] Yonif Mekanis 413/Bremoro

Video Pen Kostrad

  ♞ Youtube  

[Foto] 16 Unit MBT Leopard 2RI

Menambah kekuatan Darat TNI ADKemaren tanggal 28 Desember 2016 telah tiba sebanyak 16 unit MBT Leopard 2RI pesanan TNI AD. Pesanan ini merupakan pengiriman kedua dari jenis MBT Leopard 2RI, yang merupakan upgrade dari MBT Leopard 2A4.

Telah diketahui umum, Bahwa TNI AD telah membeli sebanyak 100 unit lebih MBT Leopard 2A4 surplus/cadangan Angkatan Darat Jerman. Sebagian besar darinya dimodernisasi menjadi MBT Leopard 2RI.

Dari 61 unit yang diupgrade menjadi MBT Leopard 2RI, sebagiannya telah tiba di Indonesia tahun 2016 ini sebanyak 40 unit. Dengan perincian 24 unit dikirim pada bulan September dan kemaren telah tiba 16 unit tambahan di Jakarta. Sisanya direncanakan akan dikirim tuntas pada bulan maret 2017 (ungkap IHS Janes).

Bila kembali mengingat pembelian ini, tadinya TNI AD akan membeli sekitar 40 unit MBT Leopard bekas AD Belanda, namun karena kelakuan paranoid parlemen Belanda yang melarang penjualan ke Indonesia dengan berbagai alasan yang tak masuk akal. TNI AD akhirnya memutuskan membatalkan pembelian dari Belanda.

Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, TNI AD mendapat info dari Jerman, akan dilepas ratusan MBT surplus/cadangan Jerman untuk pasar ekspor. Tanpa membuang waktu, pihak TNI AD melobi pemerintah dan menawar ala 'Pedagang Padang' yang akhirnya mendapatkan ratusan unit plus puluhan IFV Marder dengan harga yang hampir sama dan ini merupakan usaha perjuangan yang manis dalam sejarah akuisisi alutsista TNI AD.

Berikut dibawah penampakan lain MBT Leopard 2RI ketika tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dari beberapa sumber diposkan di defence.pk :

  ♞ Garuda Militer  

Airnav Ambil Alih ATC Lima Bandara Militer

Sukhoi TNI AU [B Siswanto]

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indoneaia (LPPNPI/Airnav Indonesia) akan mengambil alih pengaturan lalu lintas udara (ATC) lima bandara "enclave civil" atau bandara militer yang juga dipergunakan untuk penerbangan sipil.

Direktur Operasi LPPNPI Wisnu Darjono di Bogor, Jumat mengatakan lima bandara tersebut, yaitu Bandara Sabang, Malang, Tasikmalaya, Ranai (Natuna) dan Morotai.

"Pengambilalihan ATC ini juga merupakan penugasan dari pemerintah seiring dengan meningkatnya pergerakan pesawat dan untuk mendukung pariwisata," katanya.

Wisnu menuturkan di Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang, pergerakan penerbangan sipil saat ini sudah 10 pergerakan sehari.

Begitu pula di bandara lainnya, dia mengatakan, seperti di Bandara Ranai, Sabang dan Morotai yang potensi wisatanya diperkirakan akan meningkat pesat.

"Jadi ini kebijakan pemerintah karena wisata di Malang trafiknya sudah banyak, dan sudah didarati pesawat jet, begitu juga di Ranai, Morotai dan Sabang, kalau Tasikmalaya di situ ada training (pelatihan)," katanya.

Wisnu menjelaskan untuk pembagian tugasnya, selama penerbangan tersebut dalam keadaan Indonesia normal bukan dalam keadaan perang, maka pengaturan lalu lintas udara (ATC) dilakukan oleh LPPNPI atau Airnav, meskipun penerbangan yang dilakukan merupakan penerbangan militer.

"Paradigmanya, semua pelayanan penerbangan dalam keadaan Indonesia aman, normal maka akan dilayani kaidah penerbangan sipil, meskipun itu penerbangan militer, pesawat Hercules membawa penuh tentara," katanya.

Kecuali, lanjut dia, dalam keadaan darurat militer, pengaturan lalu lintas udara akan dilakukan oleh militer.

Dia menambahkan pengambilalihan pengaturan lalu lintas udara tersebut akan dimulai pada Januari 2017.

Berdasarkan data LPPNPI, sepanjang 2016 rata-rata pergerakan pesawat di enam bandara terbesar per bulan, di antaranya di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, yaitu 29.633 pergerakan, Sultan Hasanuddin Makassar 26.220 pergerakan, Juanda Surabaya 11.737 pergerakan, Ngurah Rai Denpasar 11.157 pergerakan, Sepinggan Balikpapan 5.991 pergerakan dan Kualanamu Medan 5.071 pergerakan.

  ✈ Antara  

[Dunia] Tuduhan Serangan Cyber

FBI Klaim Punya Bukti Kuat Intervensi Rusia di Pemilu AS(Reuters/Brian Snyder)

Biro Investigasi Federal (FBI) merilis laporan investigasi terbaru terkait dugaan intervensi Rusia dalam pemilu Amerika Serikat November lalu. Badan intel ini bahkan mengaku miliki bukti sampel kode komputer berbahaya yang digunakan dalam peretasan besar-besaran oleh Moskow.

Berdasarkan laporan setebal 13 halaman yang dirilis FBI Kamis (29/12) kemarin, badan intelijen Rusia, FSB, mengirimkan tautan surat elektronik berbahaya selama pertengahan 2015 lalu kepada lebih dari 1.000 penerima termasuk pemerintah AS. Komite Nasional Partai Demokrat (DNC) menjadi salah satu dari sejumlah entitas lain yang menerima tautan surel itu.

FBI mengatakan, para hacker memperoleh akses masuk untuk mencuri sejumlah informasi sensitif, termasuk surel internal "yang mengarah pada pencurian informasi dari sejumlah pejabat senior partai."

Jaringan surel internal partai Demokrat sempat diretas saat masa kampanye pemilu berlangsung. Hal ini cukup membuat mantan capres Demokrat, Hillary Clinton, kelimpungan mempertahankan kredibilitasnya semasa kampanye. Isu peretasan dan intervensi Rusia kian mencuat khususnya usai kekalahan Clinton dari Donald Trump.

Melansir Reuters, laporan ini menguatkan temuan sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan siber swasta CrowdStrike terkait sistem internal DNC yang sempat diretas. Temuan ini juga menjadi dasar penyelidikan lembaga intelijen Amerika selama ini.

Meskipun begitu, seorang sumber mengatakan sebagian besar informasi yang dirilis dalam laporan tersebut bukan lah hal baru. FBI sulit menjelaskan keseluruhan hasil penyelidikan lantaran menjaga kerahasiaan sumber intelijen.

Laporan ini merupakan analisis teknis dan rinci pertama yang dirilis FBI terkait kasus peretasan DNC. Namun, dalam laporan FBI tidak menyebutkan nama entitas peretas apalagi menegaskan kembali bahwa Rusia benar terlibat dalam pemilu AS.

Padahal, CIA dan Kementerian Keamanan Nasional sebelumnya telah membenarkan bahwa Moskow berupaya mengintervensi pemilu untuk membantu Donald Trump.

Bersamaan dengan rilisnya laporan FBI ini, Presiden Barack Obama juga memutuskan untuk menerapkan sejumlah sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap Rusia, termasuk dengan mengusir sekitar 35 diplomat Rusia dari AS.

Tuduhan dan sanksi ini menandakan ketegangan baru antar kedua negara setelah masa Perang Dingin berlangsung.

Sementara itu, hingga kini, Kremlin secara konsisten menampik segala tudingan campur tangan dalam pemilu AS. (stu/stu)

 Rusia Berencana Depak 35 Diplomat AS 

Rusia berencana mengusir 35 diplomat Amerika Serikat sebagai pembalasan atas sanksi Washington yang lebih dulu mengusir 35 diplomat asal Negeri Beruang Merah itu sebagai sanksi atas "campur tangan" Moskow dalam pemilu Amerika November lalu.

"Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengusulkan kepada Presiden Vladimir Putin untuk menyetujui langkah personae non gratae [pelarangan masuk diplomat ke suatu negara] 31 staf kedutaan AS di Moskow dan empat diplomat dari Konsluat AS di St. Petersburg," ucap Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov seperti dikutip AFP, Jumat (30/12).

Lavrov berujar, Kremlin tidak akan membiarkan sanksi AS lolos begitu saja dan mengatakan bahwa tudingan Gedung Putih soal intervensi Rusia dalam pemilu negara paman Sam itu sebagai tuduhan tidak mendasar.

Tudingan Washington terkait intervensi Moskow pada pemilu kemarin semakin kuat usai Badan Pusat Intelijen AS (CIA) membenarkan Rusia telah ikut campur dalam pilpres AS. Lembaga intelijen AS menyatakan bahwa campur tangan Kremlin dimaksudkan guna memenangkan Donald Trump dalam pemilu presiden.

Menanggapi hal ini, Presiden Barack Obama memerintahkan kabinetnya menerapkan serangkaian sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap Rusia.

Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengatakan Obama mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden dengan menerapkan "langkah anti-Rusia" yang membuat hubungan kedua negara "sekarat."

"Sangat disesalkan pemerintah Obama yang pada awalnya ingin menormalisasi hubungan kedua negara harus mengakhiri tugasnya [sebagai presiden] dengan sikap anti-Rusia. RIP," tulis Medvedev melalui laman Facebook-nya. (stu)

 Presiden Putin Putuskan Rusia Tak Balas Usir Diplomat AS 

Presiden Rusia, Vladimir Putin meredam konflik dengan menolak usulan Menteri Luar Negeri Rusia mengusir 35 diplomat AS sebagai balasan atas sanksi yang diberikan oleh Presiden AS, Barack Obama.

Dengan mengejutkan, seperti dilansir dari AFP, Putin tak menyetujui adanya balas dendam terhadap pengusiran 35 diplomat Rusia oleh pemerintah AS atas tuduhan serangan cyber.

"Kami tidak akan membuat masalah untuk diplomat Amerika. Kami tidak akan usir siapapun," ujarnya dalam pernyataan resmi seperti dilansir AFP, Jumat (30/12).

Tidak hanya itu, ia bahkan mengungkapkan keinginan untuk mengundang anak-anak para diplomat AS di Rusia untuk pesta liburan bersama.

Putusan Putin ini menjadi penanda Rusia menaruh harapan besar terhadap presiden terpilih AS Donald Trump untuk dapat membangun kembali hubungan kedua negara, di mana ia akan mulai menjabat bulan depan.

"Kami mengevaluasi langkah tak ramah yang dilakukan pemerintahan AS saat ini sebagai provokasi terhadap hubungan Rusia-Amerika," ujar Putin.

Ia menambahkan, Rusia akan mengambil langkah berikutnya 'berdasarkan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan AS di bawah presiden Donald Trump'.

Putin mengakhiri pesannya dengan mengucapkan Selamat Tahun Baru pada Obama dan Trump, dan secara terpisah mengucapkan pesan Tahun Baru khusus pada Trump sebagai kepala negara.

 Bukan 35, tapi 96 orang 

Sebelumnya, Obama pada Kamis (29/12) menyampaikan secara resmi serangkaian sanksi untuk Rusia terkait dugaan serangan cyber yang dilakukan Rusia terhadap pemilihan presiden AS yang dimenangkan Trump.

Langkah ini ditengarai juga sebagai klimaks atas hubungan tak baik AS dengan Rusia, yang sebelumnya juga bermasalah terkait persoalan yang terjadi di Ukraina dan Suriah.

Menanggapi serangan cyber itu, Obama mengumumkan serangkaian sanksi di antaranya pengusiran 35 diplomat Rusia dari tanah Amerika, dalam waktu 72 jam.

Menindaklanjuti ini, pemerintah Rusia mengirimkan pesawat khusus untuk menjemput para diplomat dan keluarganya dari AS, mengingat mereka tidak akan bisa memesan tiket dalam waktu sesingkat itu.

Juru Bicara Menlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan pada kantor berita Rusia, bahwa tidak 35, tapi total ada 96 orang yang akan meninggalkan AS. Jumlah itu terdiri dari diplomat dan anggota keluarganya.

Intelijen AS menyimpulkan bahwa pemerintah Rusia telah melakukan retas-dan-rilis surel staf pendukung kampanye dari Partai Demokrat dan Hillary Clinton dalam upaya memenangkan Trump sebagai presiden AS.

Langkah yang diambil Obama, dalam memberi sanksi pada Rusia, menempatkan posisinya dalam keadaan yang janggal dengan Trump sebagai penerus pemerintahan. Terutama, ketika Trump sangat mengagumi dan berhubungan baik dengan Putin, bahkan menunjukkan keinginan menjalin hubungan baik dengan Rusia.

Menanggapi tudingan serangan cyber, pemerintah Rusia kembali membantah melakukannya.

Trump pun bersuara dan mengatakan ia percaya AS mestinya 'membuat langkah yang lebih besar dan lebih baik' daripada memberikan saksi pada Rusia. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan pimpinan intelijen AS pekan depan untuk membahas situasi yang sedang terjadi.

Obama, yang bertentangan dengan Trump akan kebijakan terhadap Israel, telah memberi peringatan 'warga Amerika mesti bersiaga terhadap tindakan Rusia.'

 Kekhawatiran AS 

Mengingat pemerintahan Obama yang akan berakhir bulan depan dan berganti Trump, publik menerka-nerka apa yang akan dilakukan Trump terhadap sanksi yang dikeluarkan Obama. Dikabarkan, ia akan menarik kembali sanksi tersebut. Namun, para petinggi Partai Republik menganjurkan Trump untuk tetap bertindak tegas pada Putin.

Selain mengusir diplomat Rusia, pemerintah AS juga memberikan sanksi pada dua agen intelijen Rusia, GRU dan FSB, serta sanksi individu pada Kepala GRU Igor Korobov dan tiga petinggi lainnya. Mereka juga memberlakukan sanksi pembekuan aset dan penghentian kerja sama dengan perusahaan AS.

"AS dan negara sahabat serta sekutu di dunia mesti bekerja sama melawan upaya Rusia dalam hal melanggar norma-norma internasional dan interfensi pemerintahan yang demokratis," ujar Obama memberi peringatan.

Ungkapannya itu mengacu pada pemilihan kepala negara yang dijadwalkan akan berlangsung di sejumlah negara lainnya, seperti Perancis, Jerman dan Belanda. (rah)

 ♖ CNN  

Kemenperin Minta N219 Bisa Terbang di Tahun 2017

✈ N219  [PTDI]

Kementerian Perindustrian‎ (Kemenperin) menargetkan pesawat N219 yang tengah dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia (DI) dapat terbang perdana pada tahun depan. Dengan demikian adanya pesawat ini diharapkan mampu mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari kepulauan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, N219 merupakan pesawat perintis yang didesain sesuai dengan karakteristik wilayah Indonesia. Pesawat berpenumpang 19 orang ini mampu mendarat di ketinggian tertentu, seperti di wilayah Papua.

“Pemerintah mengharapkan pesawat N219 dapat terbang perdana pada tahun 2017 nanti,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Namun tidak cukup sampai di situ, lanjut Airlangga, pemerintah juga sedang merencanakan pengembangan jenis pesawat yang lain, yaitu pesawat N245. Pesawat ini merupakan jenis pesawat propeller dengan kapasitas penumpang sekitar 50 orang.

“Pesawat ini cocok sebagai penghubung kota-kota kecil di wilayah Indonesia,” kata dia.

Sementara dari sektor industri pendukung, pada 2015 yang lalu, Kemenperin telah mengukuhkan Asosiasi Industri Komponen pesawat Udara, Indonesia Aircraft and Component Manufacture Association (Inacom). Anggota asosiasi ini terdiri dari berbagai industri di bidang metal, karet, plastik, Polyurethane, serta lembaga riset, dan konsultan.

Keberadaan Inacom diharapkan mampu mendukung penyediaan komponen untuk pesawat produksi dalam negeri. Selain itu, Inacom juga diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok global dalam industri pesawat di dunia.

Saat ini Inacom turut serta dalam pengembangan beberapa komponen terutama pada program pesawat N219. Diharapkan, saat terbang perdana pesawat N219 memiliki TKDN sebesar 40 persen dan selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi 60 persen pada tahun 2019.

  ✈ LIputan 6  

Puspom TNI Tetapkan Tersangka Suap di Bakamla

✈ Bakamla

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut RI, Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla.

Komandan Puspom TNI, Dodik Wijanarko mengatakan, Bambang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi.

“Dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti yang sudah kami dapatkan, penyidik polisi militer TNI dari hasil penyelidikan yang kami sudah laksanakan kajian, maka penyelidikan akan kami tingkatkan menjadi penyidikan,” ujar Dodik dalam konfrensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).

Dodik melanjutkan, Puspom TNI juga akan memanggil Bambang untuk diperiksa. “Kami akan panggil laksamana TNI BU dengan jabatan Direktur Data dan Informasi Bakamla TNI sebagai tersangka,” kata dia.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi, pada Rabu (14/12/2016) lalu.

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Eko Susilo Hadi sebagai pihak yang diduga menerima suap, Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT MTI yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus sebagai pihak pemberi suap.

Tujuannya, agar PT MTI menjadi pemenang tender proyek yang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) tersebut. Adapun nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah Rp 400 miliar.

  ✈ Kompas  

TNI Batalkan Pembelian Helikopter AW 101

✈ Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan membatalkan pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101 dan ‎akan mengajukan surat pembatalan ke pihak kontraktor. Helikopter Agusta Westland-101 melakoni penerbangan perdana di Yeovil, Inggris, pertengahan Desember 2016. [www.rotorblur.co.uk]

"Yang jelas saya sudah buat surat untuk pembatalan ‎kontrak," kata Gatot kepada wartawan, Rabu (28/12).

Panglima TNI tidak menyebutkan secara pasti kapan surat pembatalan itu dibuat. Namun, menurutnya, surat tersebut sudah lama dibuat dan akan menjadi pedoman bagi TNI Angkatan Udara untuk bertindak.

"Sekarang tidak jadi (beli Heli AW 101)," ucapnya.

Rencana pembelian helikopter AW-101 untuk transportasi kepresidenan dan tamu VVIP sempat ditolak dua kali oleh Presiden Joko Widodo. Namun, TNI AU tetap berencana membeli helikopter produksi Leonardo-Finmeccanica itu untuk keperluan transportasi pasukan dan SAR (Search and Rescue), kata Kepala Staf TNI AU, Marsekal Agus Supriatna.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya membantah apabila ada anggapan bahwa TNI AU membeli heli tersebut diam-diam.

Ia menegaskan, pembelian heli sudah berdasarkan restu pemerintah, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan Komisi I DPR.

"TNI AU tidak sendiri, ada keikutsertaan stakeholder terkait, tidak bisa berdiri sendiri," ujar Jemi.

 Konsekuensi hukum 

Belum jelas konsekuensi hukum yang timbul setelah Panglima TNI Gatot Nurmantyo membatalkan pembelian helikopter.

Berdasarkan informasi kepala biro majalah dirgantara Aviation Week di London, Tony Osborne, helikopter pesanan TNI AU telah melakoni penerbangan perdana di Yeovil, Inggris.

Helikopter itu tampak dicat loreng dan menampilkan simbol segi lima dengan tepian merah.

Frans H Winarta, dosen Arbitrase Perdagangan yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, menilai pembatalan pesanan helikopter AW-101 harus menilik kontrak yang diteken.

"Biasanya dalam kontrak ada klausul-klausul yang mengatur jika ada pembatalan pesanan. Nah, ini harus dilihat. Jika dalam kontrak disebutkan bahwa tidak boleh ada pembatalan pesanan, maka Indonesia bisa dibawa ke arbitrase internasional," kata Frans.

 Penyelewengan 

Secara terpisah, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti kepada jajarannya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terkait pembelian helikopter AW-101.

"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan) karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri," ujar Presiden Jokowi.

Menurutnya, bila industri pertahanan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan akan alutsista Indonesia, maka pihaknya akan memprioritaskan hal tersebut.

"Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," ujar Presiden.

Satu unit helikopter AW-101, menurut Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna, menghabiskan dana sebanyak US$ 55 juta atau setara dengan Rp 740 miliar.

  ✈ BBC  

[Dunia] Usaha Menjaga Nyawa F-5 Tiger Iran

Pesawat F5 & Saeqeh Iran [Global Military Review]

Dari 36 negara pengguna keluarga F-5 Tiger termasuk AS dan Indonesia, Iran merupakan pengguna terbanyak pesawat buatan Northrop ini. Terdiri dari 104 F-5A, 23 F-5B Freedom Fighter, 15 RF-5A, 140 F-5E, dan 28 F-5F Tiger II. Pesawat ini didatangkan semasa Syah Reza Pahlevi berkuasa.

Dengan terjadinya revolusi Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini, rezim Shah Iran terguling pada Februari tahun 1979. Puncak dari pergolakkan ini adalah dengan putusnya hubungan diplomatik AS-Iran.

Bagi AU Iran (IIAF) yang berubah menjadi Islamic Republic of Iranian Air Force (IRIAF), kejadian ini menjadi pukulan berat. Semua pesawat yang diimpor dari Barat praktis mengalami kekurangan suku cadang. Lebih-lebih setelah setahun revolusi, Iran berseteru dengan negara tetangganya Irak. Peperangan yang memakan waktu hampir sembilan tahun ini (1980-1988) memaksa IRIAF siaga. Khususnya barisan penempur F-5 yang dimilikinya.

Embargo senjata dari AS dan sekutunya memaksa IRIAF menuju swasembada militer. Khusus F-5 Tiger, awalnya hanya berfokus pada perawatan agar armada F-5 mereka tetap bisa terbang. Beruntung bagi Iran, semasa hubungan mesra dengan AS, Northrop Corp sempat membangun fasilitas perbaikan, pemeliharaan, dan pembuatan beberapa suku cadang F-5 serta pelatihan teknisi lokal Iran tahun 1970 yang berlokasi di Bandara Mehrabad.

Komponen yang sulit dibuat di dalam negeri tetap harus didatangkan dari luar. Untuk itu mereka mendirikan perusahaan fiktif di beberapa negara Barat.

Modus ini ada yang terdeteksi. Salah satunya yang terjadi bulan Februari 1993 ketika Bea Cukai Inggris menyita 7.500 bilah mesin General Electric J-85-21B dari perusahaan DBI Ltd dengan perkiraan nilai sebesar 1 juta dolar AS. Lalu bulan Juli 2003 instansi Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS mencurigai dan menyelidiki 18 perusahaan berlokasi di AS yang mengekspor komponen pesawat dan rudal ke Multicore Ltd yang merupakah perusahaan terdepan Iran di London untuk pengadaan sistem senjata rahasia.

 Proyek Azarakhsh 

Di awal tahun 1990-an IRIAF memerlukan pesawat latih lanjut baru menggantikan Lockheed T-33A. Dengan banyaknya pesawat F-5A Freedom Fighter yang dimilikinya, dan juga tersedianya fasilitas pembangunan beserta SDM, maka diputuskan pesawat latih baru akan dikembangkan dari pesawat F-5A ini.

HESA dipercaya untuk menjalankan proyek yang diberi nama Simorgh ini pada tahun 1993 untuk mengonversi F-5A menjadi tipe tempat duduk ganda. Instrumen kokpit diambil secara kanibal dari pesawat F-5 lain yang masih layak.

Hasil proyek Azarakhsh menghasilkan Simorgh

Setidaknya tahun 2002 sudah tujuh pesawat latih Simorgh tersedia. Diperkirakan saat ini total 20 unit telah lengkap megisi satu skadron.

Berbekal pengalaman membangun Simorgh, kali ini HESA melakukan tindakan reverse engineering sekaligus upgrading. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pesawat agar bisa menandingi penempur modern generasi terkini serta memiliki usia pakai yang lebih lama.

Proyek Azarakhsh (Lightning) resmi diumumkan oleh Brigjen Arasteh, Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran pada bulan April 1997. Dilihat dari penampilannya, prototipe pertama Azarakhsh dikembangkan dari F-5E dengan mengubah posisi sayap dari lower type menjadi middle type. Namun belakangan tipe produksi massalnya tetap menggunakan sayap rendah.

Produksi massal Azarakhsh baik versi tempat duduk tunggal maupun ganda dimulai akhir tahun 1997 dan pada tahun 2001 sudah enam unit tersedia. Kedua tipe Azarakhsh mulai terlihat debutnya saat berpartisipasi pada National Army Day dengan flypass di langit Teheran pada 17 April 2008.

Namun belakangan beredar rumor, proyek ini telah dibatalkan di bulan Agustus 2010. Proyek ini kemudian dialihkan ke proyek Azarakhsh-2, atau dikenal juga dengan proyek Saegheh yang juga masih menggunakan platform F-5E sebagai acuannya.

 Proyek Saegheh 

Secara kasat mata pesawat Saegheh/Saeqeh (Thunderbolt) tak berbeda jauh dengan Azarakhsh. Perbedaan nyata terlihat pada penggunaan ekor tegak ganda. Kehadiran pesawat ini awalnya diduga sebagai platform pengembangan pesawat latih tempur canggih bernama Shafagh yang dikenal dengan proyek ‘Integral’ kerjasama antara Iran dan Rusia.

Dalam pengembangan Saegheh, HESA dibantu oleh MATSA Air Force Technology & Elektronic Center serta Shahid Sattari Air Force University of Teheran yang dimulai pada tahun 1998. Saegheh berhasil melakukan penerbangan pertama pada tanggal 30 Mei 2004.

Faktanya, proyek Integral tak berlanjut karena Rusia menarik diri tanpa alasan. Pengembangan Saegheh sendiri berlanjut hingga masuk jalur produksi. Prototipe pertama sempat unjuk gigi dalam latihan bersandi ‘Blow of Zolfaqar’ pada tanggal 19 Agustus 2006 dengan melaksanakan misi serangan bersenjata menembakkan multiple rocket launcher.

Saeqeh Iran

Tiga pesawat versi produksi awal telah bergabung dengan IRIAF pada 22 September 2007 dan mendapat kesempatan melakukan flypass di depan publik pada perayaan National Army Day dengan berlabur warna ala tim aerobatik Blue Angels Angkatan Laut AS.

Satu skadron Saegheh resmi dibentuk pada 24 Februari 2010, dimana penempur ini akan berperan sebagai pesawat pertahanan udara dan serangan darat ringan. Hingga tahun 2013 skadron ini lengkap diisi 24 pesawat. Meski tergolong penempur baru, Saegheh masih dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi 4 karena belum memiliki kemampuan stealth.

Banyak pihak meyakini kinerja dan manuver pesawat ini hanya sedikit lebih baik ketimbang F-5E Tiger II, terutama karena telah menggunakan teknologi fly by wire serta radar yang lebih baik dari aslinya. Sedang jenis pesenjataanya yang diusungnya tak berbeda dengan pesawat F-5E yang lama.

Untuk meningkatkan penciuman sang Harimau, diluncurkan proyek Offogh (Horizon) pada tahun 1999. Jangkauan radar bawaan APQ-159 untuk pengendalian penembakkan bertambah dari 32 ke 64 km dalam modus pencarian, dan 16-40 km dalam modus pelacakan.

Ada pula proyek Raad yakni pengembangkan sistem kompatibilitas untuk bisa menembakkan rudal udara ke udara CATIC PL-7 buatan China, R-60 (AA-8 Aphid) buatan Rusia, AIM-9P Sidewinder buatan AS, serta rudal dalam negeri Fatter. Dengan proyek-proyek ini membuat kehadiran Harimau Persia akan disegani lawan, apalagi dengan gigi taring yang sudah berkilau diasah.

Author: Rangga Baswara Sawiyya

  ✈ Angkasa  

Tujuh Unit Kapal TNI AL Siap Beroperasi

Usai Jalani Hardepo Usai menjalani pemeliharaan tingkat depo (Hardepo) tahun 2016, sebanyak tujuh unit kapal milik TNI Angkatan Laut siap beroperasi melaksanakan tugas pokok sebagai penegak kedaulatan negara di laut. Ketujuh kapal tersebut yaitu KRI Pulau Rusa (PRA-726), KRI Krait (KRT-827), KRI Silea (SLA-858), Patkamla Sadarin II.3-02, Patkamla Salmaneti II.3-03, Patkamla Samadar II.3-04 dan Patkamla Sawangi II.3-05.

Penyerahan ketujuh kapal tersebut dipimpin Kepala Dinas Materiel Angkatan Laut (Kadismatal) Laksamana Pertama TNI Ir. Aziz Ikhsan Bachtiar, M.Tr.(HAN) kepada Koarmabar dan Lantamal III selaku pembina operasi di ruang TFG gedung Satkorarmabar Pondok Dayung, Jakarta Utara, Kamis (29/12/2016).

Menurut Kadismatal pemeliharaan oleh Dismatal dengan pelaksana Satuan Pemeliharaan Materiel Armabar (Satharmatbar) meliputi sistem pendorong (repowering), sistem badan kapal (bakap) dan sistem bantu. “Hardepo ini dilaksanakan karena kapal-kapal tersebut usia pakainya sudah cukup tinggi sehingga memerlukan upaya untuk mengembalikan kemampuannya guna mendukung tugas pokok TNI AL,” lanjutnya.

Hasil yang dicapai setelah Hardepo dan repowering adalah sebagai berikut: KRI PRA-726 kecepatan maksimum sebelum Hardepo adalah 12 knot setelah Hardepo meningkat menjadi 15 knot, KRI KRT-827 sebelumnya 11 knot menjadi 13,5 knot dan kecepatan KRI SLA-858 sebelumnya 16 knot menjadi 20,4 knot. Sementara Patkamla Sadarin kecepatan meningkat dari 12 knot menjadi 21,5 knot, kecepatan Patkamla Salmaneti dari 12,3 knot meningkat menjadi 20,8 knot, Patkamla Samadar sebelumnya 12,5 knot menjadi 17,9 knot dan Patkamla Sawangi kecepatan meningkat dari 10 knot menjadi 19,2 knot.

Sedangkan pada sistem bakap diperoleh hasil kondisi bangunan kapal dan fasilitas akomodasi meningkat sehingga layak melaksanakan operasi. Demikian juga pada sistem bantu terjadi peningkatan kemampuan peralatan bantu dan kelengkapan peralatan keselamatan.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.

  ♞ TNI AL  

Kemhan Tak Anggarkan Pembelian Helikopter AW-101

AW101 TNI AU [Rich Pittman] ★
TNI AU akan membeli helikopter AgustaWestland (AW) 101 untuk keperluan SAR dan militer. Rupanya anggaran untuk pembelian itu bukan berasal dari Kementerian Pertahanan.

"Kemhan tidak ada rencana pembelian heli AW-101," ujar Irjen Kemhan Marsdya Hadi Tjahjanto saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (28/12/2016).

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan AU Marsma Jemi Trisonjaya menjelaskan soal rencana pembelian helikopter tersebut. Menurut dia, Kementerian Keuangan telah memberi izin untuk pembelian helikopter AW-101.

"Kebutuhan heli ini juga multifungsi, bisa untuk SAR, untuk angkut berat, untuk evakuasi, untuk rumah sakit mobile, begitu, kan? Jadi penggunaannya itu memang kita butuhkan untuk Angkatan Udara, yang selama ini kita melaksanakan SAR itu dengan pesawat-pesawat yang sangat terbatas," ujar Jemi.

Wacana pembelian AW-101 pernah muncul pada tahun lalu. Ketika itu tujuan pembeliannya adalah untuk keperluan VVIP (very very important person) seperti presiden, wakil presiden, hingga tamu negara.

Tetapi Presiden Jokowi saat itu menolak pembelian helikopter AW-101. Jokowi, kata Menhan Ryamizard Ryacudu, telah memilih helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia. (bag/fjp)

  ♞ detik  

Aset Terminal Bandara Adi Soemarmo Dilepas ke TNI AU

Pemkot Solo bersiap melepas aset bangunan Terminal Kedatangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Bandara Adi Soemarmo. Aset bangunan bakal diserahkan ke TNI Angkatan Udara (AU) selaku pemilik aset tanah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI AU guna membahas nasib terminal TKI.

"Bangunan terminal TKI kini mangkrak. Jadi lebih baik kami menyerahkannya ke TNI AU selaku pemilik tanah," ujar Budi Yulistianto, Rabu (28/12/2016).

Awalnya terminal TKI dibangun untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi TKI dari luar negeri.

Namun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kemudian menghapus terminal kedatangan khusus bagi para pahlawan devisa tersebut.

Kedatangan TKI dari luar negeri tidak lagi melalui terminal kedatangan. Namun melalui terminal umum, sama seperti kedatangan penumpang lainnya. Selanjutnya, bangunan terminal kedatangan TKI diserahkan ke masing-masing daerah.

Termasuk Kota Solo selaku pemilik aset bangunan terminal kedatangan TKI di Bandara Adi Sumarmo yang terletak di Kecamatan Ngemplak, Boyolali.

Aset akan diserahkan ke TNI AU karena Pemkot Solo sudah tidak lagi memanfaatkan. “Kami juga terus mengeluarkan biaya operasional cukup tinggi. Padahal asas kemanfaatannya nihil,” ucapnya.

Terminal TKI dulu dibangun dengan dana APBD Solo tahun 2008 senilai Rp 3,3 miliar. Pembangunan dilakukan di masa pemerintahan Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi).

Mengenai proses penyerahan, seluruh administrasi aset sudah disiapkan. Termasuk taksiran nilainya. Aset Terminal TKI akan dihapus dalam neraca aset dan diserahkan ke TNI AU.

"Nanti penyerahan tinggal menunggu waktu saja. Kami juga akan meminta permit Dewan untuk penghapusan aset Terminal TKI," tandasnya.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) mengatakan, penyerahatan aset ke TNI AU paling lambat Januari 2017.

Pihaknya tidak mempermasalahkan pengelolaan ditangani PT Angkasa Pura selaku pemegang otoritas Bandara Adi Soemarmo dengan alasan masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami akan menyerahkan sepenuhnya rencana alih fungsi bangunan terminal TKI ke TNI AU dan PT Angkasa Pura," pungkasnya. (nag)

  ♞ SINDOnews