Jepang dan Indonesia berada di ambang kesepakatan penting untuk bersama-sama mengembangkan kapal perang bagi TNI Angkatan Laut.
Langkah ini menurut para analis merupakan lambang pergeseran Tokyo menuju aliansi keamanan yang lebih luas dan upaya Indonesia memperkuat pertahanan maritimnya.
Seperti dilansir South China Morning Post, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba diharapkan untuk memajukan proyek tersebut pada hari Sabtu (11/1) selama pembicaraan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta.
Meskipun rinciannya masih dirahasiakan, para ahli berspekulasi bahwa desain kapal perang tersebut dapat memanfaatkan kapal perusak canggih milik Militer Angkatan Laut Jepang, yang diperlengkapi ulang untuk memenuhi kebutuhan operasional militer Indonesia.
Kolaborasi tersebut, kata para analis, menandakan pergeseran Tokyo menuju kemitraan yang lebih strategis dengan negara-negara Asia Tenggara yang menghadapi sengketa teritorial dengan Beijing.
"Dalam dua atau tiga tahun terakhir, dalam strategi yang ditetapkan oleh (mantan) perdana menteri Fumio Kishida, Jepang telah berupaya untuk memperkuat aliansinya dengan negara-negara yang berpikiran sama, khususnya negara-negara di Asia Tenggara, untuk menciptakan koalisi melawan potensi China yang terus tumbuh," kata Masayuki Masuda, direktur studi China di Institut Studi Pertahanan Nasional di Tokyo.
Masuda kepada This Week in Asia menyebut bahwa kemitraan ini sejalan dengan dorongan Tokyo untuk kerja sama keamanan yang lebih kuat.
Baik Jepang maupun Indonesia memiliki sengketa teritorial dengan China. Sengketa Indonesia melibatkan Kepulauan Natuna, di ujung terjauh Laut Cina Selatan, sementara sengketa Tokyo berpusat di Kepulauan Diaoyu di Laut Cina Timur, yang dikendalikan Jepang dan disebut sebagai Senkaku.
Pada hari Selasa (7/1), Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani mengadakan pembicaraan di Jakarta dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas kapal perang yang diusulkan.
"Sangat penting bagi Jepang untuk memperkuat hubungan di sektor pertahanan dengan Indonesia, yang memiliki rute transportasi laut penting seperti Selat Malaka," kata Nakatani kepada wartawan setelah pertemuan tersebut.
Pembahasan tentang proyek tersebut dimulai beberapa tahun lalu tetapi terhenti di bawah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo.
Larangan ekspor kapal perang buatan dalam negeri berdasarkan kebijakan pertahanan Jepang merupakan rintangan lain, tetapi Jepang dan Indonesia telah mengatakan bahwa mereka akan menghindari pembatasan tersebut dengan mengembangkan kapal perang bersama, dengan kapal pertama diharapkan akan dibangun di galangan kapal Jepang.
Kolaborasi Jepang dengan Indonesia "Kedua pemerintah berbicara tentang pengembangan bersama, tetapi saya tidak berpikir itu akan menjadi pembagian 50-50," kata Garren Mulloy, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Daito Bunka dan seorang spesialis dalam isu-isu militer.
"Untuk melakukan pengembangan bersama, Jepang membutuhkan mitra lokal. Itu adalah sesuatu yang telah berhasil dilakukan Indonesia sebelumnya dengan sistem darat bersama Turki dan dengan kapal bersama Korea Selatan," katanya.
"Dalam banyak hal, Indonesia adalah pemimpin dunia dalam menciptakan aliansi dan ini untuk membantu membangun industri persenjataannya sendiri."
Mulloy menambahkan bahwa kolaborasi tersebut akan membantu Jepang meningkatkan kemampuan pengembangan militernya mengingat sebelumnya hal itu terbatas pada proyek skala kecil dengan mitra, seperti pengembangan helikopter perang antikapal selam dengan Inggris dan Italia.
Mulloy mengatakan kapal perang baru Indonesia tersebut dibayangkan sebagai aset serbaguna yang mampu menjalankan banyak peran, termasuk patroli lepas pantai dan operasi antikapal selam.
Peluncuran kapal pertama mungkin akan memakan waktu setidaknya tiga tahun lagi, mengingat diskusi antara Jakarta dan Tokyo masih dalam tahap awal. "Saya berharap pemerintah Indonesia lebih memilih kapal-kapal ini dibangun di Indonesia dan dengan sebanyak mungkin konten lokal," imbuh Mulloy.
Indonesia telah lama berhati-hati dalam membentuk aliansi keamanan dan menghindari mengkritik negara-negara besar, tetapi para analis mengatakan Indonesia tidak dapat mengabaikan ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan China dan meningkatnya ketegasan di Laut Cina Selatan. (wiw/wiw)
Penelitian dan pengembangan Litbang khususnya Prototipe Roket Latih Astros kaliber 70 mm (Tahap III) merupakan salah satu tahap penelitian dan pengembangan pertahanan yang dilakukan oleh Politeknik Angkatan Darat (Poltekad).
Kegiatan ini merupakan merupakan konsistensi Poltekad terkait penelitian dan pengembangan tentang propellant dan sistem propulsi roket.
Penelitian dan pengembangan tentang propellant dan sistem propulsi roket yang dilakukan oleh poltekad selaras dengan dengan pada postur TNI AD 2025-2029, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) serta Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dimana beberapa program prioritas nasional dalam rangka pengembangan teknologi pendukung pertahanan serta teknologi pendukung daya gerak dan daya tempur.
Sudah beberapa inovasi dan riset yang dikembangkan oleh Poltekad diantaranya prototipe Roket Latih Astros berbagai tipe dan Multiple Launcer Rocket System (MLRS).
Menteri Pertahanan RI, Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Wakasad, Letjen TNI Tandyo Budi Revita, Irjen Kemhan RI, Letjen TNI Rui F.G.P Duarte, Kabaranahan Kemhan RI, Marsdya TNI Yusuf Jauhari dan Dirjen Pothan Kemhan RI, Mayjen TNI Piek Budyakto, melakukan kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan beserta jajaran Direksi, serta Wakil Komisaris Utama PTDI, Marsda TNI (Purn.) Bonar H. Hutagaol dan Komisaris PTDI, Marsda TNI Oki Yanuar.
Kunjungan ini diawali dengan peninjauan fasilitas produksi dan hanggar PTDI, dimana Menhan Sjafrie meninjau langsung kemampuan PTDI dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) nasional.
“Dari kunjungan Menhan tadi sore, beliau akan berupaya mendorong percepatan efektif kontrak-kontrak yang sebelumnya telah diperoleh PTDI dan meminta agar PTDI betul-betul siap dalam menjalankan kontraknya, baik dari kesiapan SDM maupun sistemnya,” kata Gita Amperiawan, Direktur Utama PTDI.
Pada kesempatan ini, Menhan Sjafrie meninjau progress produksi 1 (satu) unit pesawat CN235-220 Military Transport (serial number N71) untuk end user TNI AL dan pesawat NC212i untuk end user TNI AU, serta mengunjungi hanggar N219 dan meninjau langsung pesawat karya anak bangsa yang telah memperoleh kontrak pengadaan sebanyak 6 (enam) unit oleh Kemhan RI untuk end user TNI AD, sebagai salah satu kontrak yang akan diupayakan percepatan efektifnya.
Di samping itu, Direktur Utama PTDI juga melaporkan terkait upaya PTDI dalam memperkuat perannya sebagai sentra pengembangan produk aerospace generasi baru. Saat ini, PTDI telah terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan start-up seperti PT Vela Prima Nusantara (Vela) dan PT Intercrus Aero Indonesia (Intercrus) yang berinisiatif mengembangkan moda transportasi masa depan, yaitu pesawat terbang e-VTOL berbasis Advanced Air Mobility (AAM). Dalam hal ini, Menhan Sjafrie mengapresiasi peran PTDI dalam mengembangkan ekosistem dirgantara, khususnya pada pemberdayaan SDM dan engineer muda di Indonesia untuk merealisasikan pengembangan, manufaktur, hingga komersialisasi pesawat AAM.
Dalam semangat visi pemerintahan baru, kunjungan Menhan Sjafrie ke PTDI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah dan industri pertahanan dalam mewujudkan kemandirian pertahanan Indonesia. Sebagai industri strategis nasional, PTDI memiliki peran vital dalam meningkatkan daya saing melalui inovasi, pengembangan kapabilitas dan kapasitas produksi di bidang kedirgantaraan, sekaligus memperluas kontribusi Indonesia di sektor dirgantara global.
Mampu Produksi 20 hingga 50 per Hari Maung MV3 Jelajah (Pindad) Direktur Utama PT Pindad Sigit P Santosa mengungkapkan, pihaknya sedang mempersiapkan produksi massal kendaraan taktis Maung. Nantinya, kendaraan tersebut akan digunakan pejabat di lingkungan kementerian dan TNI.
Sigit menjelaskan, PT Pindad telah memfinalisasi desain kendaraan tersebut dan akan memulai produksi secara bertahap pada awal 2025.
"Kami telah menyiapkan produksi massal dengan desain yang sudah difinalisasi. Produksi akan dimulai dengan kapasitas 20 hingga 50 unit per hari, meliputi eksterior dan interior Maung,” jelas dia usai menerima Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin di kawasan PT Pindad, Kamis 9 Januari 2025.
Dia menargetkan, Februari atau Maret mulai slow production, dan pada April-Mei sudah bisa mendistribusikan ke pejabat, termasuk menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga gubernur.
Saat ini, Maung Pindad memiliki lima varian. Yaitu Maung Tangguh – dengan pintu terbuka; Maung Jelajah – pintu tertutup dengan kanvas soft top; Maung Komando – pintu tertutup dengan hard top; Maung Irup – khusus untuk inspektur upacara, dan Maung VVIP – kendaraan berbasis VVIP yang disebut MV3 Garuda.
Sigit menambahkan, PT Pindad juga tengah mempersiapkan varian keenam, yakni Maung MV3 Elektrik, yang diharapkan menjadi inovasi kendaraan taktis berbasis listrik.
"Kami harap Maung elektrik ini bisa segera diluncurkan," ujarnya.
Prototipe Maung Elektrik dijadwalkan akan diluncurkan dalam waktu dekat pada acara khusus yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
"Kami awalnya menargetkan peluncuran di Indo Defense 2025, tetapi karena perubahan jadwal, kami akan melakukan sesi peluncuran khusus," jelas Sigit.
Kendaraan Maung, kata dia, dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional Kementerian Pertahanan dan TNI dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri (PDN).
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional.
Lebih lanjut dia menjelaskan, apresiasinya atas dukungan penuh Menteri Pertahanan dalam mendorong transformasi dan pengembangan PT Pindad sebagai bagian dari industri pertahanan nasional yang mandiri. Maung MV3 Tangguh (Pindad) "Kami mendapat kehormatan besar dari Bapak Menteri Pertahanan, yang tidak hanya memberikan ucapan selamat atas inisiatif transformasi BUMN di bidang pertahanan, tetapi juga dukungan konkret untuk produk-produk unggulan kami," ujar Sigit.
Sigit mengaku, PT Pindad akan mendukung kebutuhan pertahanan nasional dengan produk-produk strategis, seperti senjata, kendaraan tempur, mortir, amunisi, serta teknologi drone dan anti-drone. Semua ini dirancang untuk memperkuat kemampuan matra darat, laut, dan udara.
Selain itu, PT Pindad tengah menjalin sinergi dengan perusahaan pertahanan lain, seperti PT PAL, PT DI, dan PT Dahana, guna mengintegrasikan produk-produk yang relevan dengan perkembangan zaman.
"Kami memiliki berbagai produk yang dapat dimanfaatkan secara lintas sektor, mulai dari amunisi, propelan, hingga kendaraan taktis," tambahnya.
Menhan juga mendorong PT Pindad untuk tidak hanya menciptakan produk-produk inovatif, tetapi juga yang berkelanjutan.
"Beliau menekankan pentingnya transformasi agar Pindad tidak sekadar menjual nama, tetapi benar-benar mengembangkan produk berbasis kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan," jelas Sigit.
Dalam rencana strategis hingga 2045, PT Pindad menargetkan menjadi bagian dari tonggak industri pertahanan mandiri Indonesia dengan mendukung pembentukan batalion terpadu.
Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
Dukungan pemerintah juga tercermin dari alokasi anggaran. "Sekitar 41 persen dari dana pinjaman dalam negeri diserap oleh Pindad, sementara pinjaman luar negeri juga memiliki nilai yang cukup signifikan," ungkap Sigit. ***
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas soal kedatangan pesawat tempur Rafale asal Prancis.
Pembahasan tersebut terjadi kala Tonny menyambangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).
TNI AU dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, melaporkan bahwa pesawat pesanan Kemhan itu direncanakan akan datang pada 2026 dan ditempatkan di Pekanbaru dan Pontianak.
Selain itu, Tonny juga membahas soal program pelatihan penerbang untuk calon pilot pesawat Rafale tersebut. Program pelatihan itu nantinya akan melibatkan instruktur dari Prancis.
Dalam pertemuan yang sama, KSAU juga sempat menyisipkan pembahasan soal penyebaran skuadron serta pemanfaatan infrastruktur di wilayah Timur untuk memperkuat pertahanan udara.
Pertemuan tersebut pun berlangsung secara tertutup. Dalam pertemuan tersebut, KSAU didampingi sejumlah pejabat tinggi TNI AU antara lain Aspers Kasau Marsda TNI Djohn Amarul, Asrena Kasau Marsda TNI Ian Fuady, Aslog Kasau Marsda TNI Age Wiraksono serta Asops Kasau Marsda TNI Minggit Tribowo.
Sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu pelanggan pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi oleh Prancis.
Tercatat Kementerian Pertahanan telah memborong sebanyak 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir efektif.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan yang kala itu dijabat Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha menyampaikan kontrak efektif itu menjadi dasar Dassault Aviation mulai memproduksi 18 unit terakhir jet tempur Rafale pesanan Indonesia.
"Kemhan RI sebelumnya telah mengefektifkan kontrak pengadaan kontrak pengadaan tahap pertama dengan Dassault Aviation pada September 2022 sejumlah enam unit, dan Agustus 2023 sejumlah 18 unit. Totalnya, pengadaan pesawat tempur Rafale oleh Kementerian Pertahanan RI berjumlah 42 unit," kata Edwin.
Dia menyebut pesawat Rafale pertama pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada awal 2026.
Pemerintah Indonesia mengatakan pihaknya sepakat dengan Jepang pada hari Selasa untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pengembangan bersama kapal-kapal angkatan laut yang telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir.
Menteri Pertahanan Jepang yang sedang berkunjung, Jenderal Nakatani, membahas cara-cara untuk memperdalam kemitraan pertahanan dengan mitranya dari Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam sebuah pertemuan pada hari Selasa dan sepakat untuk melanjutkan perundingan mengenai pengembangan bersama kapal-kapal angkatan laut dan peralatan militer lainnya serta mengenai transfer teknologi, kata juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen Frega Wenas.
“Pada prinsipnya, kedua menteri pertahanan menyambut baik kerja sama dalam mempromosikan peralatan militer,” kata Wenas. “Tentu saja, perlu dieksplorasi lebih lanjut di mana pengembangan bersama akan terjadi dan apakah akan melibatkan kapal atau peralatan pertahanan lainnya.”
Jepang tidak dapat mengekspor fregat atau kapal selam yang sudah jadi berdasarkan pedomannya saat ini mengenai transfer peralatan dan teknologi pertahanan, dan diyakini bahwa pengembangan bersama adalah cara yang paling memungkinkan untuk melakukan transfer.
Ilustrasi desain MHI Family, kapal perang Jepang (NavalNews)
Media Jepang mengatakan Nakatani, yang tiba di Jakarta pada hari Minggu untuk pertemuan menteri pertahanan Indonesia-Jepang, akan mengajukan proposal untuk pengembangan bersama kapal perusak yang terhenti dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah Jepang tengah membayangkan fregat berdasarkan desain kelas Mogami, yang sebelumnya diminati Presiden Prabowo Subianto saat menjabat sebagai menteri pertahanan. Kapal-kapal tersebut dapat dioperasikan oleh sekitar 90 awak, setengah dari jumlah kapal perusak konvensional.
Namun, negosiasi terhenti di bawah mantan Presiden Joko Widodo karena pemerintah Indonesia menginvestasikan sejumlah besar dana untuk relokasi ibu kotanya, demikian dilaporkan kantor berita Jepang Kyodo.
Tokyo juga telah mengusulkan pengembangan bersama fregat kelas Mogami dengan Australia dan Jerman, dan Canberra diharapkan akan membuat keputusan akhir tentang kemitraan tersebut pada paruh kedua tahun ini.
Transfer teknologi unmanned aerial vehicle (UAV) Anka dari Turkish Aerospace Industry (TAI) kepada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) masih menunggu kontrak kerja sama pengadaan drone tempur itu berlaku efektif. Kontrak dijalin antara Kementerian Pertahanan RI dan TAI, perusahaan pertahanan pelat merah di Turki.
“Kerja sama PTDI dengan TAI Turki ini akan efektif apabila kontrak pengadaan UAV Anka antara Baranahan (Badan Sarana Pertahanan) Kemhan dengan TAI Turki ini efektif,” kata Manajer Komunikasi Perusahaan & Hubungan Kelembagaan PTDI Adi Prastowo saat dihubungi pada Minggu, 5 Januari 2025.
Menurut Adi, kontrak yang telah diungkap sejak Juli 2023 itu hingga kini masih dalam proses pembiayaan. “Kontrak akan efektif kalau sudah ada pembayaran, itu sudah mulai dihitung. Sekarang sedang dalam proses garansi dari bank untuk pembiayaan,” kata dia.
Adi menambahkan, PTDI berperan menerima transfer teknologi dari TAI sebagai imbal balik (offset) dalam kontrak pembelian selusin Anka oleh Kementerian Pertahanan. Dalam proyeksi yang ada, offset dari program UAV Anka yang dikerjakan PTDI ada tiga bagian.
Pertama, membangun kemampuan PTDI melaksanakan Final Assembly Line dan Flight Line 6 unit UAV Anka. Kedua, membangun kemampuan PTDI dalam hal pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian UAV Anka.
“Ketiga Transfer of Technology berupa training and pratical untuk engineer, pilot dan flight test engineer, serta data link PTDI dalam rangka membangun UAV Center, agar menjadi industri UAV yang mandiri, tidak lagi tergantung perusahaan asing lainnya,” tutur Adi.
Adi menyatakan, saat ini program offset tersebut tinggal menunggu kontrak pengadaan UAV Anka tersebut berlaku efektif. “Masih menunggu, kabarnya dalam waktu dekat,” kata dia.
Turkish Otokar's Tulpar light tank with Leonardo turret displayed in World Defense Show, the Saudi exhibition. (Photo courtesy to EDR Magazine) ♞
Bangladesh is reportedly negotiating with Turkish defense firm Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. (Otokar) for the purchase of 26 Tulpar light tanks to bolster its armored capabilities.
Deliveries are expected to begin in 2025, signaling a significant step in Bangladesh‘s ongoing military modernization strategy.
Bangladesh reportedly in talks to acquire Turkish Otokar's Tulpar light tanks.
Türkiye’s expanding defense exports Türkiye has become a significant player in global defense exports, particularly in South Asia. Alongside its engagements with Bangladesh, Türkiye has strengthened defense ties with Pakistan, providing equipment such as MILGEM corvettes, drones, and support for submarine upgrades, creating criticism from India.
Bangladesh’s potential acquirement comes up in India’s weekly media briefing with journalists too. Journalist Srinjoy Chowdhury, who’s working for Times Now, asked during a weekly media briefing, “Sir, this relates to Bangladesh. At this point, they are in discussions with a Turkish firm called Otokar to buy 26 light tanks for their army.
Now considering the situation over the last three months and also the fact that the geography of Bangladesh, being what it is, on its north, west, and east, there is only India and the south is the Bay of Bengal. So these tanks are being purchased at this point. Now, does India see this purchase as a message? And if it is a message, what can India say about it?”
Randhir Jaiswal, India’s Ministry of External Affairs official spokesperson, answered the question by saying, “Srinjoy, on your question, the Foreign Secretary had visited Bangladesh, and after the visit, we had come out with an understanding through a press release where we mentioned that India supports a democratic, stable, peaceful, progressive, and inclusive Bangladesh, and we also reiterated our willingness to build a positive and constructive relationship with Bangladesh-based on mutual trust, respect, and mutual sensitivity to each other’s concerns and interests.
So, this has been our approach to Bangladesh, and this will be our approach to the question that you asked, and as far as the security issues that you raised, as you know, we closely follow all developments in our neighborhood and take appropriate measures and actions.”
Bangladesh reportedly in talks to acquire Turkish Otokar's Tulpar light tanks
Otokar’s Tulpar light tank with Leonardo’s HITFACT II turret Turkish defense manufacturer Otokar and Italian defense firm Leonardo unveiled a collaborative light tank solution at the World Defense Show (WDS) 2024 in Riyadh.
Initially introduced at IDEF 2015 in Istanbul, the Tulpar infantry fighting vehicle was designed to meet the evolving needs of the Turkish Land Forces. Built as a modular platform, the Tulpar can be adapted into multiple variants with a gross vehicle weight (GVW) ranging from 30 to 45 tonnes.
Leonardo’s HITFACT II turret, originally developed for the Centauro II wheeled platform and currently in service with the Italian and Brazilian armies, brings significant firepower to the Tulpar light tank. The turret can be armed with either a 105 mm or 120 mm smoothbore main gun and features a coaxial machine gun.
An optional remotely controlled weapon station (RCWS) or a pintle-mounted machine gun can also be added. The turret supports both semi-autoloader and manual loading configurations, offering flexibility based on operational requirements.
🛩 Program MEF menjadi Optimum Essential Force12 drone UCAV ANKA akan digunakan tiga matra, 6 UCAV untuk TNI Angkatan Udara, 3 UCAV untuk TNI Angkatan Darat, dan 3 UCAV untuk TNI Angkatan Laut. (TAI)
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan TNI AL berencana memperbanyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) tanpa awak atau unmanned system.
Hal in merespons perubahan standar konsep strategis dalam pertahanan nasional dari kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF) menjadi Optimum Essential Force yang harus dimiliki oleh TNI untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
“Untuk MEF kan program lama, ya. Semenjak pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan (Menhan), beliau mengubah MEF jadi Optimum Essential Force, harapannya akan ada perubahan dalam konsep peperangan,” ungkap Ali di Jakarta, Jumat (3/1).
Menurutnya, perubahan konsep peperangan tersebut diperlukan karena mengacu pada cara bertempur yang saat ini terjadi di Ukraina-Rusia dan sejumlah negara di Timur Tengah yang tidak lagi menggunakan strategi konvensional.
“Perubahan konsep peperangan ini sebagaimana kita ketahui apa yang terjadi di Ukraina maupun di Timur Tengah, maupun di Laut Merah, maka konsep itu menjadi berubah, tidak seperti perang konvensional dahulu,” kata Ali.
Uji coba VTOL drone di KRI Semarang 594 (Puspenerbal))
Oleh karena itu, pengadaan alutsista tanpa awak yang didukung teknologi sensor canggih sangat dibutuhkan untuk memperkuat TNI, terutama angkatan laut.
“Sekarang unmanned system itu sangat berpengaruh, sensor-sensor jarak jauh itu juga sangat diperlukan. Untuk itu maka kita akan membuat kajian ulang untuk seperti apa Optimum Esential Force itu nantinya,” jelasnya.
“Harapannya dengan konsep terbaru ini maka kebutuhan alutsista juga akan berubah, mungkin unmanned system itu akan semakin diutamakan. Unmanned ini tidak hanya untuk udara, tapi juga ada underwater unmanned vehicle (UUV), ada autonomous, dan berbagai macam persenjataan yang baru,” sambungnya.
Selain itu, Ali juga menyebutkan kebutuhan untuk memiliki rudal jarak jauh dan hipersonik dalam menghadapi perubahan konsep peperangan konvesional menjadi hybrid warfare.
“Kebutuhan rudal-rudal jarak jauh juga rudal-rudal hypersonic ini sangat diperlukan dan ini merubah konsep peperangan yang dulu sangat konvensional menjadi peperangan baru, hybrid warfare. Kita harapkan nanti kajian ini segera jadi, maka kebutuhan alutsista itu akan mengikuti kajian tersebut,” pungkasnya. (at)
Pembangunan dua unit fregat merah putih yang saat ini tengah dikerjakan oleh galangan kapal dalam negeri, PT PAL Indonesia, akan menggantikan operasional fregat kelas Van Speijk atau Ahmad Yani.
Sebelumnya, disebutkan pengadaan dua unit kapal patroli multiguna atau Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) dari Italia digadang-gadang untuk menggantikan fregat kelas Ahmad Yani di artileri persenjataan angkatan laut (arsenal) yang usianya tidak muda lagi.
“Apakah PPA ini menggantikan kelas Ahmad Yani?Belum, ya. Kelas Ahmad Yani ini sebagian masih kita gunakan, karena selain dari PPA Italia, kita juga akan memproduksi fregat dari PT PAL Indonesia, yaitu fregat merah putih,” kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Jakarta, Jumat (3/1).
Nantinya, lanjut Ali, kehadiran dua fregat merah putih produksi dalam negeri akan menggantikan fregat kelas Ahmad Yani secara bertahap, bukan sekaligus untuk di-nonaktifkan, karena dia menilai jumlah unit kapal perang eks Belanda itu masih cukup dalam menjaga perairan Indonesia.
“Kalau misalnya dua (fregat merah putih) datang, nanti dua (fregat Van Speijk) akan di-nonaktifkan. Jadi, ini dilaksanakan secara bertahap sehingga jumlahnya masih tetap bisa mencukupi dan menjaga perairan kita,” lanjutnya.
Mengutip dari berbagai sumber, dari ke-6 fregat kelas Ahmad Yani yang dimiliki oleh TNI AL, saat ini hanya tersisa 5 unit kapal yang masih beroperasi. Adapun satu kapal yang pensiun adalah KRI Slamet Riyadi-352 sementara lainnya tersisa KRI Ahmad Yani-351, KRI Yos Sudarso-353, KRI Oswald Siahaan-354, KRI Abdul Halim Perdanakusuma-355, dan KRI Karel Satsuitubun-356.
“Kemudian, kelas Ahmad Yani juga sebenarnya ada beberapa yang masih tetap kita aktifkan, karena dia sebagai kapal pengangkut pesawat nirawak atau drone (UAV)yang kita miliki. Ada beberapa yang tetap kita pertahankan,” kata Ali.
Dalam doktrin perang di laut, keberadaan kapal perang jenis fregat sangat menentukan. Fregat tidak didedikasikan untuk pasukan pendarat dan berada di atas kelas korvet serta di bawah kelas destroyer.
Dengan ukurannya yang menengah dari sisi dimensi dan tonase, dia mampu menjadi pangkalan udara terapung, pijakan peluncuran peluru kendali permukaan dan bawah laut, penginderaan, intelijen (peluncuran tim pasukan khusus), dan pengamatan, hingga “jangkar” eksistensi angkatan laut di perairan. (at)
Desain kapal Mogami class Jepang (Naval News) 
"Kedua pemerintah berbicara tentang pengembangan bersama, tetapi saya tidak berpikir itu akan menjadi pembagian 50-50," kata Garren Mulloy, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Daito Bunka dan seorang spesialis dalam isu-isu militer.
