Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–Jepang(Kemhan)
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang (Chief of Staff, Joint Staff, Japan Self-Defence Forces/JSDF) Yang Mulia, Jenderal Yoshida Yoshihide, di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jumat (25/4/2025).
Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang pertahanan.
Dalam suasana pertemuan yang hangat dan bersahabat, Menhan RI menyampaikan apresiasi atas kontribusi Jenderal Yoshida Yoshihide dalam mempererat kerja sama pertahanan antara kedua negara. Menhan RI juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus menjalin hubungan strategis dengan Jepang, khususnya sebagai sesama negara maritim yang memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
Salah satu dasar penting dari kerja sama ini adalah Memorandum antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Jepang tentang Kerja Sama dan Pertukaran di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada 23 Maret 2015. Dokumen ini menjadi landasan hukum dalam berbagai inisiatif strategis antara kedua negara.
Jenderal Yoshida dalam kesempatan ini menyampaikan pandangan Jepang mengenai pentingnya menetapkan tujuan strategis bersama antara Indonesia dan Jepang, yang mencerminkan kesamaan posisi kedua negara sebagai negara maritim di kawasan Indo-Pasifik. Stabilitas maritim dipandang sebagai elemen penting bagi perdamaian kawasan, pertumbuhan ekonomi, serta keberlangsungan perdagangan internasional. Untuk itu, kedua pihak mendiskusikan peningkatan kerja sama salah satunya di bidang pelatihan bersama.
Keduanya juga sepakat bahwa kerentanan terhadap bencana alam merupakan tantangan bersama yang memerlukan respons terkoordinasi. Indonesia menyatakan keterbukaan terhadap kerja sama dalam pertahanan sipil dan penanggulangan bencana, termasuk pelatihan bersama, pengembangan kapasitas tanggap darurat dan peningkatan interoperabilitas antar lembaga terkait.
Pertemuan ini juga membahas tindak lanjut dari Japan-Indonesia Defence Ministerial Meeting yang telah diselenggarakan pada 7 Januari 2025 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Jepang mengusulkan penguatan kerja sama melalui beberapa inisiatif, antara lain: penguatan dan perluasan pertukaran personel tingkat tinggi antara TNI AL dan Japan Maritime Self-Defence Force. Kemudian, peningkatan interoperabilitas antara TNI AL dan Japan Maritime Self-Defence Force.
Menutup pertemuan, Menhan RI menyampaikan apresiasi atas perhatian dan keterlibatan aktif pihak Jepang dalam memperkuat hubungan pertahanan kedua negara. Menhan juga menyampaikan optimisme bahwa pertemuan ini akan membuka jalan bagi kemitraan strategis yang lebih kokoh dan berkelanjutan di masa mendatang.
Turut hadir mendampingi Menhan yaitu Wakil Menteri Pertahanan, Sekjen Kemhan, dan Irjen Kemhan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
Di tengah ancaman pertahanan yang semakin kompleks, kemandirian dan kesiapan sistem pertahanan udara menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda.
Menjawab tantangan tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra, S.I.P., M.Tr.(Han)., memimpin langsung kunjungan delegasi TNI Angkatan Udara (TNI AU) ke fasilitas produksi radar milik Thales di Fleury-les-Aubrais, Prancis.
Melalui kunjungan ini, TNI Angkatan Udara tengah menapaki transformasi pertahanan berbasis teknologi, dan berkomitmen menyiapkan kekuatan udara yang adaptif, tangguh, dan visioner siap mengawal langit Nusantara hari ini dan di masa depan.
Turut mendampingi Wakasau dalam kegiatan ini Irjenau Marsda TNI Jemi Trisonjaya, M.Tr.Han., Aslog Kasau Marsda TNI T.B.H Age Wiraksono, S.I.P., M.A., serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Radar Marsma TNI Didik Pujo Indarto.
Kehadiran para pejabat tinggi TNI AU ini menegaskan keseriusan dan komitmen institusi dalam memastikan kesiapan teknologi pertahanan udara nasional ke arah yang lebih modern dan terintegrasi.
Dianggap sudah terlalu tua untuk dioperasikanPesawat C-130B Retroff Hercules saat dihadirkan dalam upacara pemberhentian pesawat di Gedung Serbaguna Nurtanio Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/5/2025). (ANTARA/HO-Penerangan TNI AU/am) ✈️
TNI AU memberhentikan pengoperasian pesawat angkut legendaris yang telah beroperasi sejak era presiden pertama RI Soekarno, yakni pesawat C-130B Retroff Hercules dengan nomor registrasi A-1303, 1304, dan A-1313.
Pemberhentian itu karena dianggap sudah terlalu tua untuk dioperasikan.
Upacara pemberhentian operasional pesawat itu dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Muhamad Tonny Harjono di Gedung Serbaguna Nurtanio Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Rabu.
"Pengabdian panjang pesawat Hercules ini bukan hanya catatan sejarah, melainkan juga telah menempa jati diri TNI Angkatan Udara," kata Marsekal TNI Tonny dalam siaran pers resmi TNI AU.
Dalam sambutannya, Marsekal TNI Tonny mengatakan bahwa pesawat C-130B Retroff Hercules dengan nomor registrasi A-1303, 1304, dan A-1313 merupakan alat utama sistem senjata (alutsista) pertama yang menjadi tulang punggung TNI AU dalam membawa logistik hingga pasukan di beberapa daerah operasi militer.
Pesawat yang datang ke Indonesia pada tahun 1960 ini, lanjut KSAU, telah terjun dalam beragam operasi militer, di antaranya Operasi Trikora, Dwikora, Seroja, hingga penerbangan VVIP presiden ke-1 RI Soekarno ke Karachi pada tahun 1965.
Bahkan, Alpha 1303 mencetak sejarah sebagai pesawat pertama yang mendaratkan pimpinan TNI di Tanah Papua pada tahun 1963.
Tidak hanya operasi militer, kata dia, pesawat ini juga terlibat dalam beberapa operasi kemanusiaan yang dilakukan TNI seperti membawa logistik untuk korban Tsunami di Aceh pada tahun 2004, Gempa Palu pada tahun 2018, dan erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021.
Kini, kata Marsekal TNI Tonny, TNI AU sudah memiliki beberapa unit Hercules C-130 generasi terbaru dan saat tengah menanti pesawat angkut baru jenis Airbus A400.
TNI AU juga dikabarkan akan kedatangan beberapa pesawat tempur jenis rafale asal Prancis yang akan hadir pada tahun ini.
Hal tersebut merupakan upaya TNI AU dalam meregenerasi alutsista mengikuti tuntutan perkembangan zaman.
Dengan adanya regenerasi pesawat tempur dan pesawat angkut tersebut, Marsekal TNI Tonny berharap TNI AU akan makin kuat dalam menjaga pertahanan udara Indonesia.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Secretary of National Defence of the Philippines H.E. Gilberto C. Teodoro, JR dalam pertemuan kenegaraan di Filipina, Rahu (23/4/2025) (ANTARA/Ho-Tim Media Menhan Sjafrie)
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin membahas kerja sama di bidang pertahanan dengan Secretary of National Defence of the Philippines Gilberto C. Teodoro, JR, saat kunjungan kenegaraan ke Filipina, Rabu.
Menurut Sjafrie, kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Filipina sudah berlangsung sejak lama.
Beberapa skema kerjasama yang telah dilakukan kedua negara, diantaranya latihan bersama, kerja sama bidang teknologi alat utama sistem senjata hingga pertukaran prajurit untuk kepentingan pendidikan.
Sjafrie melanjutkan, pertemuan tersebut juga bertujuan untuk menegaskan pentingnya dialog terbuka bersama Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat kerja sama antara negara.
“Solidaritas ASEAN akan terus menjadi landasan kekuatan kolektif kita dalam menghadapi tantangan global,” papar Menhan Sjafrie.
Salah satu upaya Indonesia untuk memperkuat kebersamaan antara negara ASEAN yakni mengirim bantuan untuk korban bencana banjir di Filipina.
Sjafrie melanjutkan, dengan adanya pertemuan tersebut dia berharap hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina dapat berjalan dengan harmonis.
Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan - Marsma TNI Dedy Laksmono, S.E., S.T. ,MM., memimpin rapat Kick off Meeting Ofset Pengadaan CH-4 MALE UCAV (Lanjutan Phase I) dengan penyedia ALIT, China di Ruang Rapat Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, Lantai 1 Gedung R. Suprapto Kemhan.
Rapat ini dihadiri oleh Kasubdit Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan, staf KKIP, staf Pusalpalhan Baranahan Kemhan, Tim Ahli, PTDI, PT. Len Industri (Persero), PT. Pindad dan Tim Aerospace Long March International Trade Co. Ltd. (ALIT).
Dir Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kick off Meeting Ofset ini adalah rapat awal atau rapat perdana dari Ofset Pengadaan CH-4 MALE UCAV yang bertujuan untuk menyatukan visi dan misi semua pihak yang terlibat dalam Ofset ini serta memastikan semua memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, lingkup, target dan pelaksanaan dari proyek Ofset Pengadaan CH-4 MALE UCAV.
🎥 Diplomasi Dirgantara dan Lompatan Teknologi(Dispenau)
Dalam lanskap pertahanan modern yang sangat dipengaruhi oleh supremasi teknologi, TNI Angkatan Udara (TNI AU) terus memperluas jalur diplomasi dan inovasi untuk memperkuat sistem pertahanan yang adaptif dan terintegrasi.
Salah satu langkah konkret dalam kerangka tersebut diwujudkan melalui kunjungan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau), Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra, S.I.P., M.Tr.(Han)., bersama dengan Irjenau (Marsda TNI Jemi Trisonjaya), Asrena Kasau (Marsda TNI Ian Fuadi) dan Aslog Kasau (Marsda TNI Age Wiraksono), ke kantor pusat Havelsan di Ankara serta Airborne Early Warning and Control (AEW&C) and Command Center di Konya Air Force Base, Turki.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI AU untuk menyerap best practices di tingkat global dan mengeksplorasi teknologi mutakhir yang relevan dengan kebutuhan operasional TNI AU di masa depan.
Dalam kunjungannya ke Havelsan, Wakasau menerima paparan yang sangat komprehensif mengenai sistem Command, Control, Communication, Computers, and Intelligence (C4I), simulasi berbasis AI, dan sistem interoperabilitas yang telah mendukung efektivitas operasional Turkish Air Force (TAF). Peninjauan ini menjadi titik tolak penting dalam mengekplorasi potensi kolaborasi yang saling menguntungkan, baik dalam konteks pengembangan teknologi maupun peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.
Sementara itu, kunjungan ke Pangkalan Udara Konya menghadirkan pengalaman langsung dalam memahami aspek operasional AEW&C dan sistem kendali udara strategis. Interaksi dengan para personel Turki memberi perspektif yang berharga mengenai integrasi pesawat peringatan dini ke dalam sistem pertahanan nasional yang responsif dan terhubung secara real-time.
Kunjungan ini mencerminkan semangat saling percaya dan keinginan untuk mempererat hubungan antara Angkatan Udara kedua negara, sekaligus menjadi bagian dari upaya TNI AU dalam mengembangkan postur pertahanan udara yang adaptif, modern, dan berorientasi pada keunggulan teknologi sebagai fondasi pertahanan Indonesia di masa depan.
💥 Untuk meningkatkan hubungan industri pertahanan(Naval News)
Pembicaraan antara Tokyo dan Jakarta tentang potensi pengembangan dan produksi bersama fregat canggih untuk Angkatan Laut Indonesia terus berlanjut di tingkat pemerintahan tertinggi, kata utusan negara Asia Tenggara itu untuk Jepang, karena kedua negara berupaya memperdalam hubungan industri pertahanan.
Setelah Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan Menteri Pertahanan Jenderal Nakatani membahas masalah tersebut dalam kunjungan terpisah ke Jakarta awal tahun ini, topik tersebut juga akan menjadi agenda utama saat perwira berseragam tertinggi Pasukan Bela Diri, Kepala Staf Yoshihide Yoshida, mengunjungi Indonesia akhir bulan ini, kata Duta Besar Heri Akhmadi kepada The Japan Times dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Upaya untuk mendapatkan dan memproduksi bersama varian fregat kelas Mogami Jepang yang disesuaikan — yang juga diharapkan Tokyo untuk diekspor ke Australia — tetap menjadi prioritas pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kata Akhmadi.
Prabowo, yang diperkirakan akan mengunjungi Jepang akhir tahun ini, pertama kali menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan Jepang dalam pembangunan kapal perang saat ia berkunjung ke negara itu sebagai menteri pertahanan pada tahun 2021 untuk menandatangani nota kesepahaman tentang transfer teknologi dan peralatan pertahanan.
Proposal proyek Tokyo, yang dilaporkan bernilai ¥ 300 miliar, akan melibatkan pembangunan empat fregat di Jepang, dengan jumlah yang sama akan dibangun di negara Asia Tenggara tersebut oleh galangan kapal milik negara PT PAL untuk memenuhi kebutuhan angkatan laut.
Namun, pembicaraan terhenti selama pemerintahan Indonesia sebelumnya karena pandemi COVID-19 dan kendala keuangan yang terkait dengan proyek ambisius Indonesia untuk memindahkan ibu kotanya.
Meskipun Tokyo dilaporkan telah menawarkan pinjaman, masalah pendanaan belum terselesaikan karena peraturan Indonesia mengharuskan pemerintah untuk menyediakan 10% hingga 20% dari dana di muka.
Kendati demikian, Akhmadi menunjuk pada momentum yang berkembang dalam negosiasi di bawah kepemimpinan Prabowo, khususnya karena Jepang telah melonggarkan kontrol ekspor pertahanan yang ketat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian untuk memungkinkan penjualan potensial fregat Mogami yang dimodifikasi dan ditingkatkan ke Australia.
Duta Besar mengatakan aspek penting lain dari negosiasi berkisar pada transfer teknologi pertahanan. Jakarta tidak hanya tertarik untuk mengembangkan dan memproduksi kapal secara bersama-sama, tetapi juga untuk mendapatkan akses ke teknologi Jepang yang digunakan dalam beberapa sistem pada kapal kelas Mogami, yang termasuk yang paling canggih di Pasukan Bela Diri Maritim.
Kapal selam kelas Soryu
“Mengingat hubungan kami yang semakin dekat dengan Jepang, kami juga ingin bekerja sama lebih erat dalam sistem tersebut melalui transfer teknologi,” kata diplomat tersebut.
Sebagai contoh kerja sama tersebut, Akhmadi mengutip kesepakatan India dengan Tokyo tahun lalu untuk mengembangkan bersama sistem radar bagi kapal perang Angkatan Laut India berdasarkan Unified Complex Radio Antenna buatan Jepang. Antena radar mutakhir tersebut sedang dipasang pada beberapa fregat kelas Mogami.
Para ahli mengatakan kerja sama semacam ini akan mendukung upaya Jepang untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya melalui ekspor global. Pada saat yang sama, hal ini akan sejalan dengan kebijakan offset Indonesia dan tujuan jangka panjang untuk membangun sektor pertahanannya sendiri, karena Jakarta berupaya mengurangi ketergantungannya pada peralatan militer buatan luar negeri.
Meskipun demikian, keputusan Indonesia juga akan bergantung pada faktor interoperabilitas dan tenaga kerja, terutama karena negara tersebut telah memesan beberapa aset angkatan laut lainnya dari mitra Eropa.
Namun, hubungan keamanan yang berkembang sudah jauh melampaui potensi kerja sama fregat.
Perjalanan luar negeri pertama Ishiba selain menghadiri konferensi internasional adalah ke Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia, pada bulan Januari.
Meskipun negara-negara ini telah lama menjalankan kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada non-blok, kunjungan tersebut menandakan komitmen berkelanjutan Tokyo terhadap kawasan yang penting secara strategis tersebut karena berupaya untuk melindungi diri dari volatilitas ekonomi global yang terus meningkat dan menciptakan lingkungan keamanan yang lebih baik.
Akhmadi mengatakan bahwa energi dan keamanan maritim merupakan salah satu topik utama yang dibahas selama pertemuan Prabowo dengan Ishiba pada bulan Januari. Hal ini, tambahnya, juga mengarah pada pembicaraan tentang pertukaran potensial lainnya, termasuk kemungkinan Tokyo menyediakan kapal selam kelas Soryu yang telah dinonaktifkan ke Jakarta.
Meskipun Indonesia bukan salah satu negara penggugat dalam sengketa Laut Cina Selatan yang telah berlangsung lama, Indonesia telah terlibat dalam pertikaian dengan kapal-kapal Cina di perairan yang kaya akan sumber daya di sekitar Kepulauan Natuna.
Tokyo telah membantu Jakarta meningkatkan pelabuhan perikanan serta kemampuan penjaga pantai dan patroli angkatan lautnya melalui pelatihan bersama dan pasokan kapal, termasuk dua kapal patroli berkecepatan tinggi baru yang akan diserahkan kepada Angkatan Laut Indonesia di bawah program bantuan militer baru Jepang.
💥 Protes lainnya juga mengusik kedaulatan negaraKRI BHT 370 produksi dalam negeri PT KAS (TNI AL)
Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan tidak luput dari sorotan pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam Laporan Perkiraan Perdagangan Nasional 2025 tentang Hambatan Perdagangan Luar Negeri AS, mereka mengulas tentang UU Industri Pertahanan dan dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.
AS menyoroti, dua aturan itu mengamanatkan preferensi prioritas untuk bahan dan komponen dalam negeri dalam pengadaan pertahanan, yang mengharuskan lembaga pertahanan untuk memprioritaskan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri jika tersedia. Selain itu, ketika entitas pemerintah Indonesia melakukan pengadaan dari pemasok pertahanan asing karena kurangnya produk yang tersedia dari pemasok Indonesia, ada persyaratan untuk mengimbangi keseimbangan perdagangan.
"Kompensasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk penggabungan produksi dalam negeri, kompensasi produksi, transfer teknologi, atau kombinasi dari elemen-elemen ini. Meskipun kerangka regulasi ini berupaya untuk meningkatkan peluang bagi industri lokal, kerangka tersebut juga menimbulkan tantangan bagi perusahaan pertahanan asing, yang harus memenuhi kewajiban kompensasi yang rumit agar dapat berpartisipasi di pasar Indonesia," begitu isi dokumen tersebut dikutip Republika.co.id di Jakarta, Ahad (20/4/2025).
"Indonesia bukan pihak dalam Perjanjian WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) tentang Pengadaan Pemerintah (GPA), tetapi telah menjadi pengamat bagi Komite WTO tentang Pengadaan Pemerintah sejak Oktober 2012," kata isi dokumen di halaman 220 tersebut. Laporan itu dijadikan sebagai bahan negoisasi dengan Indonesia terkait penurunan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Donald John Trump.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjadi ketua tim delegasi RI mengungkapkan, targetnya berunding langsung dengan perwakilan pemerintah AS di Washington DC, adalah untuk menurunkan tarif resiprokal di bawah Presiden Donal J Trump. Tarif impor itu akan dibebankan oleh AS kepada Indonesia, sehingga perlu dinegoisasikan.
"Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor)," kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
💥 🚀 💣Stan Roketsan di Pameran Industri Pertahanan Internasional IDEF'23, Istanbul, Turki, 25 Juli 2023. (AA)
Pembuat rudal Turki Roketsan telah menandatangani perjanjian dengan Indonesia untuk membangun fasilitas produksi pertahanan bersama, seorang pejabat tinggi perusahaan mengumumkan pada hari Sabtu, menandai langkah strategis dalam kemitraan industri pertahanan Turki yang sedang berkembang.
Berbicara di Forum Diplomasi Antalya (ADF) 2025, Manajer Umum Roketsan Murat Ikinci menekankan bahwa kolaborasi pertahanan Turki lebih dari sekadar penjualan produk, menawarkan kesempatan bagi negara-negara sekutu dan sahabat untuk bersama-sama mengembangkan teknologi pertahanan.
"Pada periode mendatang, kami bertujuan untuk meningkatkan hubungan internasional dan kolaborasi internasional dengan cepat untuk segera meningkatkan kapasitas ekspor industri pertahanan Turki," kata Ikinci kepada Anadolu Agency (AA).
"Baru-baru ini, kami menandatangani perjanjian produksi bersama dengan Indonesia, yang juga kami umumkan secara terbuka, sebuah proyek untuk membangun fasilitas produksi bersama. Presiden Indonesia juga hadir di sini, dan kami berkesempatan untuk bertemu langsung dengannya. Memperkuat hubungan ini dengan cepat sangat penting untuk meningkatkan ekspor industri pertahanan negara kita," imbuhnya.
Ikinci menyatakan bahwa perjanjian yang mereka tandatangani dengan perusahaan industri pertahanan yang berbasis di Indonesia tersebut mencakup produksi rudal antikapal, rudal jelajah, dan berbagai sistem amunisi pintar.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto disambut di Ankara minggu ini, di mana ia bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan juga menyampaikan pidato di hadapan anggota parlemen di Parlemen.
Ikinci menjelaskan bahwa tujuan utama dari kemitraan tersebut meliputi transfer teknologi, penguatan infrastruktur industri pertahanan lokal, dan program pelatihan bagi para insinyur dan teknisi Indonesia.
Industri pertahanan 'permata mahkota' Industri pertahanan dipandang sebagai salah satu sektor utama dalam meningkatkan hubungan Turki-Indonesia sementara para ahli melihat sektor energi, kontrak, kesehatan, dan pertanian sebagai bidang lain yang dapat memperkuat kerja sama.
Kunjungan Erdoğan ke Indonesia pada bulan Februari dan kunjungan presiden Indonesia baru-baru ini ke Turki membuka pintu kerja sama baru.
Para pebisnis kedua negara, yang kembali bertemu selama kunjungan Prabowo, menegaskan tekad mereka untuk terus maju pada jalur yang telah ditetapkan oleh kedua presiden guna memperdalam hubungan lebih jauh.
Nuri Doğan Karadeniz, kepala Dewan Bisnis Turki-Indonesia dari Badan Hubungan Ekonomi Luar Negeri (DEIK), mengatakan kepada AA bahwa hubungan perdagangan dengan Indonesia bergerak menuju level $ 3 miliar, dan angka ini berpotensi mencapai $ 10 miliar.
"Kita bisa katakan bahwa Indonesia hampir menjadi lokomotif negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Mengingat kedekatannya dengan negara-negara seperti Tiongkok, Malaysia, Singapura, dan Filipina, Indonesia merupakan kapal induk bagi kita," katanya.
Menyinggalkan kunjungan Erdogan ke Indonesia awal tahun ini, Karadeniz mengatakan bahwa mereka telah mulai memperoleh hasil yang baik dari pertemuan mereka dengan perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Ia mengatakan bahwa saat ini, industri pertahanan merupakan "permata mahkota" dari sektor industri Turki.
"Karena presiden Indonesia yang baru terpilih sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan, perjanjian kerja sama pertahanan dengan Turki mulai tumbuh selama lima tahun dan sekarang sedang berkembang pesat. Selain itu, pengetahuan dan potensi peralatan Turki yang luar biasa di bidang pertanian dan manajemen perhotelan merupakan salah satu bidang kerja sama yang potensial. Kontraktor kami terlibat dalam pemindahan ibu kota Jakarta," jelasnya.
"Sementara itu, Indonesia merupakan negara penghasil dan pengimpor energi yang serius. Oleh karena itu, ada kebutuhan besar bagi para pebisnis Turki di negara yang dinamis seperti ini, terutama dalam energi terbarukan dan berkelanjutan. Secara umum, kami mengharapkan perkembangan yang sangat serius di sisa tahun ini, 2026 dan 2027, yang bahkan akan melampaui ekspektasi kami saat ini."
Karadeniz juga mengatakan Indonesia senang dengan pencapaian industri pertahanan Turki karena kesamaan budaya dan sektoral antara kedua negara, dan fakta bahwa Jakarta merupakan mitra yang dapat diandalkan.
"Teknologi senjata yang Anda peroleh untuk jangka panjang dalam industri pertahanan harus dibeli dari negara-negara yang dapat diandalkan. Jadi, dengan kepercayaan yang diberikan pemasok Anda, kebutuhan mereka seperti perawatan, perbaikan, dan pasokan amunisi, harus terus dipenuhi," katanya.
Anindya Novian Bakrie, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengatakan volume perdagangan antara Indonesia dan Turki belum mencukupi dan harus ditingkatkan.
"Industri pertahanan bisa menjadi titik awal yang baik. Sebab, industri pertahanan Turki adalah yang terbaik di dunia dan hal yang tepat untuk dilakukan adalah meningkatkan volume perdagangan di sektor pertahanan," katanya.
"Sektor kontrak juga menjadi salah satu bidang yang bisa kita kerjakan bersama. Kedua negara bisa bekerja sama di bidang energi, kesehatan, digital, dan banyak sektor lainnya. Industri pertahanan adalah keunggulan Turki. Indonesia juga tengah memperkuat sektor pertahanannya. Saya kira kedua negara bisa bekerja sama dengan sangat baik."
Bakrie mengatakan Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit, baja, dan banyak produk lainnya, dan ingin meningkatkan ekspor ke Turki. Ia juga mengundang perusahaan-perusahaan Turki untuk berinvestasi di Indonesia.
Menekankan pentingnya sektor kesehatan di Indonesia, Bakrie mengatakan: "Banyak perangkat yang bisa kita beli dari Turki. Ini meningkatkan perdagangan."
Pertemuan pertama 2+2 Pertemuan pertama 2+2 di Beijing (Istimewa)
Pemerintah Indonesia dan China melakukan pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan kedua negara untuk membahas peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
Pertemuan pertama 2+2 itu digelar di Beijing, China, pada Senin (21/4). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping terkait perjanjian kerja sama bilateral pertahanan dan keamanan.
Dalam sambutannya, Sjafrie mengapresiasi adanya forum pertemuan strategis antara kedua Menteri sebagai wadah peningkatan komunikasi dan pemahaman bersama antarnegara.
"Indonesia memandang forum ini sebagai platform strategis yang tidak hanya memperkuat kemitraan bilateral, tetapi juga meningkatkan komunikasi, saling pengertian, dan kepercayaan antara kedua negara," jelasnya.
Sjafrie juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah masing-masing negara dalam kerjasama yang ada.
Sjafrie kemudian mendorong adanya penguatan kerja sama yang konkret dan inklusif, khususnya di bidang pertahanan, guna mendukung perdamaian dan stabilitas di kawasan.
"Indonesia meningkatkan kerja sama dalam konteks comprehensive and strategic partnership dengan Republik Rakyat Tiongkok di bidang pertahanan," tuturnya.
Lebih lanjut, Sjafrie berharap usai adanya pertemuan itu kerja sama strategis bilateral dapat semakin ditingkatkan. Ia lantas menekankan pentingnya peningkatan pertukaran personel militer di level tingkat tinggi, pelatihan bersama, dan kolaborasi praktis antar angkatan bersenjata, serta kerja sama industri pertahanan.
"Kami berharap agar dialog ini menghasilkan langkah konkret yang memperkuat kerja sama strategis Indonesia - RRT di bidang pertahanan," jelasnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu yakni Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiyono, Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi, dan Menteri Pertahanan Nasional RRT Laksamana Dong Jun. (tfq/gil)
Dukung Industri Pertahanan Nasional Pindad telah memproduksi ratusan kendaraan Maung berbagai tipe (Pindad) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, menerima kunjungan Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) Hertyoso Nursasongko di ruang kerja Sekjen, Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada hari Selasa (15/4/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas potensi kerja sama dan kontribusi PT Barata Indonesia (Persero) dalam mendukung penguatan ekosistem industri pertahanan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, delegasi PT Barata Indonesia (Persero) memaparkan sejumlah potensi kerja sama strategis. Salah satu poin utama yang dibahas adalah komitmen PT Barata Indonesia (Persero) untuk mendukung produksi kendaraan taktis (rantis) Maung yang dikembangkan oleh PT Pindad. PT Barata Indonesia (Persero) menyatakan kesiapannya untuk menyuplai komponen sasis rantis Maung, dengan estimasi kontribusi sekitar 25% dari total kebutuhan sasis kendaraan tersebut. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional TNI.
Selain dukungan pada platform matra darat, PT Barata Indonesia (Persero) juga menyampaikan pengalamannya dalam menjalin kerja sama di bidang Teknologi Informasi (IT) dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Kapabilitas ini membuka peluang sinergi lebih lanjut untuk mendukung kebutuhan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Kemhan maupun TNI.
Lebih lanjut, PT Barata Indonesia (Persero) menegaskan kembali komitmennya sebagai bagian dari BUMN untuk mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. PT Barata Indonesia (Persero) menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMN Industri Pertahanan lainnya, khususnya dengan PT PAL Indonesia (Persero) untuk sektor maritim dan PT Pindad (Persero) untuk sektor darat, guna memperkuat rantai pasok komponen dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produksi alutsista).
Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo menyatakan apresiasi atas kapasitas PT Barata Indonesia (Persero) yang dinilai mampu bersaing di tingkat global. Sekjen Kemhan juga menyambut baik pertemuan ini agar dapat bermanfaat untuk kemajuan industri pertahanan nasional.
Boeing promosikan pesawat tempur F-15EX dengan logo TNI AU (Boeing)
Pemerintah disebut sedang mempertimbangkan untuk membeli alat utama sistem persenjataan alias alutsista buatan Amerika Serikat (AS) sebagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan dagang dari pengenaan tarif Trump.
Dilansir dari Bloomberg, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Pertahanan untuk mengidentifikasi jenis senjata yang bisa segera dibeli atau dipercepat pengadaannya. Arahan ini disampaikan dalam rapat tertutup yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 8 April lalu.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menghidupkan kembali rencana pengadaan jet tempur F-15EX produksi Boeing. Prabowo sebelumnya telah menandatangani kesepakatan awal pembelian 24 unit jet tempur itu pada 2023, kendati belum terealisasi.
Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies mengatakan bahwa keberadaan alutsista itu diperlukan, tetapi menggarisbawahi kompleksitas pengadaannya.
“Secara politik, kita membutuhkannya sebagai bagian dari diplomasi pertahanan kita, terutama sekarang saat kita menghadapi ancaman tarif,” katanya, Jumat (18/4/2025).
Namun demikian, dia menilai kendala utama dalam rencana ini adalah keterbatasan anggaran dan fokus pemerintah terhadap efisiensi belanja negara. Biaya pembelian 24 unit F-15EX diperkirakan melebihi US$ 8 miliar, hampir setara dengan total anggaran pertahanan Indonesia pada 2024.
Sementara itu, Indonesia juga masih berkomitmen pada kontrak pembelian 42 jet Rafale buatan Dassault Aviation SA, yang ditandatangani pada 2022 dengan nilai US$ 8,1 miliar. Pembelian baru dari AS dinilai dapa mempengaruhi prioritas pengadaan yang telah ada.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk meredam dampak dari rencana pengenaan tarif sebesar 32% atas produk ekspor Indonesia ke AS yang diumumkan Presiden AS Donald Trump awal bulan ini. Meski penerapannya ditunda hingga Juli, tekanan terhadap neraca perdagangan tetap tinggi.
Delegasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kini berada di Washington untuk menegosiasikan pengurangan tarif terhadap 20 komoditas utama ekspor RI. Pemerintah juga menawarkan kerja sama di bidang mineral dan penyederhanaan impor hortikultura dari AS.
Di sisi lain, Boeing menyatakan bahwa mereka kian dekat untuk mengamankan komitmen dari Indonesia terkait pembelian F-15EX. Raksasa aviasi AS ini menilai hal itu dapat menjadi bagian dari paket diplomasi ekonomi dan pertahanan yang lebih luas antara kedua negara.
Langkah ini juga dinilai mencerminkan upaya Prabowo dalam menjaga posisi non-blok Indonesia, sekaligus memperluas kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk minatnya untuk ikut serta dalam proyek jet tempur dan kapal selam bersama Turki.
(Kemhan)
