Pemerintah Komitmen Beli Jet Tempur-Kapal Disertai Senjata dan Harwat

Sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru dalam upacara yang digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026) (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Pemerintah berkomitmen membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) disertai dengan senjata dan pemeliharaan dan perawatan (harwat).

Terbaru, komitmen itu dibuktikan dengan pembelian jet tempur Rafale produksi Dassault Aviation, Prancis, yang dilengkapi dengan smart weapon hammer atau bom pintar AASM Hammer dan peluru kendali (rudal) meteor.

Senjata-senjata tersebut diperkenalkan saat Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista kepada Markas Besar TNI dan TNI Angkatan Udara dalam seremoni di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5).

Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5), Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa pemerintah pernah membeli alutsista dengan tidak disertai senjata dan harwat.

“Memang kami mengakui, pada waktu yang lalu, kita itu hanya membeli alat, tapi tidak membeli harwat. Jadi pesawat tempur ada tapi tidak bisa menembak,” kata Sjafrie, dikutip Senin (25/5).

Sekarang, pembelian alutsista, baik jet tempur maupun kapal perang, harus disertai senjata dan harwat.

“Sekarang tidak bisa (tanpa senjata dan harwat), kita beli sistem. Kita beli alat, Bapak-Bapak juga sudah melihat, bagaimana missile melengkapi peralatan itu. Terbang flypast tapi tidak punya alat, sekarang sudah dilengkapi dengan alat,” tutur Menhan RI.

Lebih lanjut, pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP) juga dilengkapi dengan harwat.

“Kita membangun batalion, itu dilengkapi dengan harwat. Kompi konstruksi sudah dilengkapi dengan ekskavator dan traktor,” kata Sjafrie.

   ★  IDM   

Radar GCI Buatan Bandung Perkuat Sistem Pertahanan Udara RI

🛰 LEN Industri📡 Radar GCI buatan PT Len Industri resmi dioperasikan untuk memperkuat pengawasan udara Indonesia dan sistem pertahanan nasional. (antara)

Radar Ground Control Intercept (GCI) buatan PT Len Industri Bandung resmi mulai dioperasikan sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan udara nasional Indonesia, Senin (18/5/2026).

Radar ini merupakan unit kedua dari total 13 sistem radar yang disiapkan pemerintah untuk memperkuat pertahanan udara.

Peresmian dan pengoperasian radar tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis nasional dari Kementerian Pertahanan kepada TNI di Apron Pandawa, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penambahan alutsista ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya tangkal atau deterrent pertahanan nasional.

"Kita ingin memastikan keamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia tetap terjaga dengan baik. Pertahanan yang kuat adalah syarat utama menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa," ujar Prabowo dalam keterangan resmi di Bandung.

Radar GCI tersebut dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan udara nasional melalui kemampuan deteksi dini serta pengendalian intersepsi yang terintegrasi.

Penyerahan sistem radar dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Len Industri, Joga Dharma Setiawan, yang didampingi Direktur Bisnis & Kerja Sama Irwan Ibrahim.

Joga menyebut pengoperasian Radar GCI menjadi bukti nyata kontribusi industri pertahanan dalam negeri dalam memperkuat sistem pertahanan nasional yang modern dan terintegrasi.

"Radar GCI ini tidak hanya memperkuat kemampuan pengawasan ruang udara nasional, tetapi juga menunjukkan kemampuan industri dalam negeri dalam menguasai teknologi strategis pertahanan. Kami berkomitmen terus mendukung interoperabilitas sistem pertahanan nasional melalui pengembangan teknologi yang andal dan berkelanjutan," kata Joga.

Selain penguatan sistem radar, program modernisasi pertahanan juga mencakup pengadaan pesawat tempur Rafale yang turut meningkatkan kemampuan interoperabilitas komunikasi dan data link melalui program pelatihan dan offset industri pertahanan.

Sebelumnya, teknologi Link ID yang dikembangkan PT Len difokuskan untuk komunikasi antar kapal perang dan pesawat surveillance. Ke depan, teknologi ini akan dikembangkan untuk mendukung komunikasi data link antar pesawat tempur guna memperkuat integrasi sistem pertahanan udara nasional.

Selain Radar GCI dan Rafale, penyerahan alutsista strategis nasional pada hari yang sama juga mencakup sejumlah platform pertahanan modern seperti A400M MRTT, Falcon 8X, Meteor, dan Hammer. Seluruh perangkat tersebut diharapkan memperkuat kesiapan operasional TNI dalam menghadapi dinamika ancaman global di masa mendatang. 

  📡 Harian Jogja  

Purbaya Ungkap Anggaran Pertahanan Jumbo pada 2027

Sàtgas dan rakor pengadaan alutsista baru TNI AU (Ist)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran pertahanan yang akan disiapkan untuk 2027 besarannya cukup signifikan.

Meski begitu, ia mengaku tidak bisa mengungkapkan nominal yang tengah dirancang. karena urusan pertahanan bersifat rahasia.

"Tahun depan anggaran juga cukup-cukup signifikan. Tapi kalo anda tanya jumlahnya kan rahasia juga," kata Purbaya di kawasan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).

Purbaya mengatakan, makin tingginya anggaran pertahanan pada tahun depan merupakan bentuk implementasi pemerintah dari keinginan Presiden Prabowo Subianto memperkuat pertahanan tanah air di darat, laut, hingga udara.

"Akan kita perkuat terus darat laut dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja," tegas Purbaya.

Peningkatan drastis untuk total anggaran pertahanan ini pun ia sebut akan berlanjut hingga periode 2028.

"Tahun depan ada, tahun depannya lagi juga ada. Tahun depan sudah ada anggaran juga cukup besar, jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang yang dibilang presiden betul, kita harus jaga kemampuan pertahanan kita," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, dalam APBN 2026, belanja pertahanan pagunya telah mengalami kenaikan yang signifikan, dengan besaran yang ditetapkan senilai Rp 337,37 triliun.

Anggaran pertahanan itu naik dari outlook realisasi APBN 2025 yang sebesar Rp 245,2 triliun. Dibanding rancangan semula dalam RAPBN 2026, pagu anggaran belanja pertahanan juga naik karena mulanya dipatok sebesar Rp 335,2 triliun. (arj/arj) 

   ★  CNBC  

TNI Kerahkan Pesawat F-16 hingga Kapal Perang untuk Keamanan KTT ASEAN

⚓ 💂KRI REM 331 bersandar di Cebu (PSSS)

TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat (8/5).

Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan ada lima pesawat F-16, Hercules dan A400M yang dikerahkan untuk operasi kesiapsiagaan itu.

Lalu ada tiga KRI yang juga dikerahkan yakni Brawijaya, Siliwangi dan RE Martadinata.

Pesawat F16 standby di Manado (Dispenau)

"Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN," kata Rico dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Rico mengatakan kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VVIP, serta respons cepat terhadap kondisi darurat.

Ia menjelaskan seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat.

"Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN, karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN," ujar dia. (yoa/gil)
 

 🎥 CNN  

Kampus Muhammadiyah Sukses Buat Rudal Anti-Pesawat

🚀 Gandeng TNI Rudal Merapi (UAD)

Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Prof Muchlas, mengungkapkan perkembangan signifikan dalam proyek pengembangan rudal anti-pesawat Merapi-R yang digarap bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Rudal tersebut bahkan dinilai berpotensi menjadi embrio sistem pertahanan udara mirip “Iron Dome” versi Indonesia.

Prof Muchlas menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari tim peneliti, uji fungsi rudal Merapi-R telah menunjukkan hasil yang menjanjikan.

“Secara uji fungsi, Rudal Merapi siap dikembangkan menjadi senjata untuk keperluan perang, bahkan sangat taktis untuk dikembangkan menjadi embrio Iron Dome versi Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (30/3/2026).

Meski demikian, dia menegaskan bahwa tidak semua spesifikasi teknis dapat dipublikasikan secara terbuka.

Hal ini berkaitan dengan aspek strategis dan keamanan nasional. Namun, sejumlah spesifikasi umum telah diungkap kepada publik.

"Spesifikasi tidak dapat disampaikan secara terbuka, tetapi secara umum telah dirilis," ucapnya.

Rudal Merapi-R diketahui merupakan jenis rudal panggul atau Man Portable Air Defence System (MANPADS)/dengan kaliber 70 mm.

Sistem ini dirancang untuk digunakan secara mobile oleh prajurit di lapangan. Dengan bobot sekitar 10 kilogram, rudal ini tergolong ringan dan mudah dibawa.

Dari sisi performa, rudal ini memiliki jangkauan efektif hingga 3.000 meter dan mampu melesat dengan kecepatan lebih dari 650 kilometer per jam.

Sistem pemandunya menggunakan teknologi penjejak inframerah (infrared seeker) dengan fitur fire and forget, yang memungkinkan rudal mengunci target secara otomatis setelah diluncurkan.

Secara desain, Merapi-R dilengkapi sirip lipat (canard dan fin-tail) yang akan terbuka setelah keluar dari tabung peluncur, guna menjaga stabilitas dan akurasi saat menuju sasaran.

Pengembangan rudal ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga, yakni tim CIRNOV UAD bersama PT Dahana, Dislitbangad, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kolaborasi ini menjadi bukti kontribusi perguruan tinggi dalam penguatan teknologi pertahanan nasional.

Dia berharap pengembangan Merapi-R dapat terus berlanjut hingga tahap produksi dan operasional, sehingga mampu memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia di masa depan.

Project Leader sekaligus Kepala CIRNOV UAD, Prof Hariyadi menyampaikan bahwa penyempurnaan akan selalu dilakukan agar kualitas produk riset itu dapat memenuhi standar industri pertahanan dan keamanan (hankam) dan digunakan oleh TNI sebagai suatu persembahan anak bangsa kepada negara Indonesia tercinta.

   🚀 Republika  

Prabowo Pertimbangkan Beli Jet Tempur dan Alutsista dari China

Pesawat J10C China (CCTV)

Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan pembelian persenjataan dari China, termasuk jet tempur.

Dikutip melalui Bloomberg, Kepala negara menegaskan bahwa Indonesia membeli alat utama sistem persenjataan dari berbagai negara.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi mempertahankan postur militer yang bersifat defensif sekaligus menjaga hubungan baik dengan semua mitra internasional.

Dia menegaskan bahwa Indonesia membeli alutsista dari berbagai negara dan tidak akan berpihak pada kekuatan militer mana pun.

“Indonesia tidak bisa menjadi bagian dari aliansi militer mana pun. Jika sesuatu terjadi, kita tidak bisa bergantung pada siapa pun,” kata Prabowo.

Rudal pertahanan udara HQ 9 juga dilirik Indonesia (CIN)

Di sisi lain, Presiden Ke-8 RI itu menilai China kemungkinan tidak akan memanfaatkan meningkatnya ketegangan global untuk memicu konflik baru di kawasan, termasuk terhadap Taiwan.

Prabowo mengatakan para pemimpin China saat ini lebih fokus pada pembangunan domestik dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya dibandingkan terlibat dalam konflik terbuka.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran sejumlah pihak bahwa konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dapat memicu eskalasi geopolitik yang lebih luas, termasuk di kawasan Asia Timur.

Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang independen dan tidak berpihak pada kekuatan besar mana pun. Ia mengatakan Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer global.

“Saya melihat kepemimpinan China saat ini sangat fokus untuk meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Mereka akan berusaha menghindari konflik terbuka,” tandas Prabowo.

  ✈ Kabar Bisnis 24 

Indonesia Akan Bangun Pusat Latihan Militer Internasional di Morotai

Ilustrasi latihan pendaratan marinir (Dispenal)
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia berencana membangun pusat latihan militer internasional di Morotai, Maluku Utara.

Sjafrie mengatakan rencana pembangunan area latihan militer itu turut dibicarakan bersama Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles.

"Kita berbicara mengenai kemungkinan training facility dikembangkan di Morotai," kata Sjafrie di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (12/3).

Ia mengatakan Morotai pernah digunakan saat perang dunia kedua, sehingga, masih mempunyai infrastruktur pertahanan.

Pemerintah, kata dia, akan memperbaiki infrastruktur tersebut sehingga bisa digunakan. Namun, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci kapan proses pembangunan area latihan itu dilakukan.

"Tadi saya bicarakan gimana kita membuat international training gacilities di Morotai. Di sana bisa latihan udara, bisa latihan laut, bisa latihan darat," katanya.

Sjafrie menyebut area latihan itu nantinya bisa digunakan TNI untuk latihan bersama militer negara lain.

Ia mengatakan Indonesia tidak ingin menutup diri dari negara-negara sekitar.

"Tidak harus hanya dari Australia. Bisa juga dari Filipina, bisa dari Jepang. Ya, saya kan bilang international training facilities," ujarnya. (fra/yoa/fra)

  📝  CNN  

Telegram Panglima, TNI Posisi Siaga 1

Seragam baru Kostrad (Kostrad)

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengeluarkan Telegram Nomor TR/283/2026 yang berisi perintah siaga 1 bagi jajaran TNI. Telegram tersebut diteken oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun di Jakarta pada 1 Maret 2026.

Dalam dokumen yang didapatkan Republika, terdapat tujuh instruksi penting bagi TNI. Hal itu merespons perkembangan situasi global konflik di kawasan Timur Tengah dan pertimbangan pimpinan TNI terhadap situasi dalam negeri.

Untuk mengantisipasi kondisi di dalam negeri akibat konflik di Timur Tengah, sejumlah organisasi TNI yang disebut diperintahkan bagi seluruh jajarannya untuk melaksanakan siaga tingkat 1. Hal itu berlaku sejak 1 Maret 2026 sampai dengan selesai.

Instruksi pertama: Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alutsista di jajarannya dan melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.

Kedua: Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.

Ketiga: Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan atase pertahanan (athan) RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencakana evakuasi warga negara Indonesia (WNI) bila diperlukan serta berkoordinasi dengan Kemenlu (Kementerian Luar Neger), KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia), dan otoritas terkait sesuai eskalasi dikawasan Timur Tengah.

Keempat: Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusitivitas di wilayah DKI Jakarta.

Kelima: Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.

Keenam: Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) melaksanaan siaga di satuan masing-masing.

Ketujuh: Laporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi kepada Panglima TNI pada kesempatan.

"Telegram ini merupakan perintah," begitu isi telegram yang didapatkan Republika di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

Republika sudah mencoba menghubungi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengenai Telegram Panglima TNI. Namun, ia tidak membalas pertanyaan yang diajukan Republika terkait status siaga 1 TNI.

  💂  Republika  

TNI Berhasil Pulihkan Keamanan 11 Bandara Perintis Papua

Pasca gangguan OPMPanglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Bambang Trisnohadi saat meninjau langsung situasi keamanan Bandar Udara Manggelum, Boven Digoel, Papua Selatan. (Istimewa)

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Bambang Trisnohadi memastikan, 11 bandara perintis di tiga wilayah Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI, setelah sebelumnya ditutup oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pasca gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM.

Langkah cepat ini dinilai menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus menjamin keselamatan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Bersama Panglima Komando Daerah Angkatan Udara III (Pangkodau III) Marsda TNI Azhar Aditama Djojosugito serta personel TNI lainnya, Bambang terjun langsung meninjau sejumlah bandara perintis, salah satunya di Distrik Manggelum, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

“Syukur alhamdulillah, pasukan TNI telah berada di seluruh bandara perintis dan memulihkan kondusifitas di tiga wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, yang sebelumnya ditutup oleh Kemenhub pada 16 Februari lalu,” ujar Bambamg Senin (2/3).

Adapun bandara yang kini dijaga 24 jam oleh TNI meliputi Lapangan Terbang (Lapter) Iwur, Teiraplu, dan Aboy di Papua Pegunungan; Lapter Korowai Batu Bomakia, Yaniruma, dan Manggelum di Papua Selatan; serta Lapter Beoga, Dagai, Fawi, dan Kapiraya di Papua Tengah. Pengamanan dilakukan secara terpadu guna memastikan operasional penerbangan berjalan aman dan lancar.

Menurut Bambang, bandara perintis di Papua bukan sekadar infrastruktur transportasi udara. Di tengah kondisi geografis yang didominasi hutan lebat, pegunungan, dan perbukitan, bandara merupakan urat nadi kehidupan masyarakat—jalur vital distribusi logistik, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, hingga mobilitas ekonomi warga pedalaman.

“Insya Allah, urat nadi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan saudara-saudara kita di pelosok Papua akan kembali berdenyut. Bandara yang kami jamin kondusifitasnya ini segera dibuka untuk masyarakat,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, pasukan TNI tidak hanya melakukan pengamanan area, tetapi juga mendukung fungsi pelayanan lalu lintas udara melalui unsur Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU yang bertugas membantu pengaturan Air Traffic Controller (ATC). Sinergi matra darat dan udara ini menunjukkan kesiapsiagaan TNI dalam menjaga objek vital nasional di wilayah rawan.

Kehadiran jenderal bintang tiga TNI di 11 bandara perintis tersebut, menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak tinggal diam terhadap setiap ancaman yang mengganggu keselamatan rakyat dan stabilitas pembangunan di Papua. Negara hadir, negara melindungi, dan negara memastikan pembangunan tetap berjalan.

Selain itu, sambutan hangat tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuka agama di sekitar Bandara Perintis Manggelum mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap pulihnya konektivitas udara.

Bandara bukan hanya landasan pacu pesawat, tetapi jembatan harapan, rantai suplai ekonomi, dan simbol keberlanjutan pembangunan di wilayah terluar Indonesia.

Dengan pengamanan penuh dari TNI dan dukungan seluruh elemen masyarakat, 11 bandara perintis tersebut diyakini segera kembali beroperasi normal. Konektivitas udara di Papua akan tetap terjaga demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat persatuan nasional, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

“Insya Allah, bandara perintis akan kembali dibuka untuk melayani masyarakat Papua. Bersama seluruh elemen bangsa di Bumi Cendrawasih, mari kita jaga dan rawat bandara perintis sebagai simbol kedaulatan, kemajuan, dan kemakmuran Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

  💂 Jawa Pos  

Koops TNI Habema Rebut Dua Markas OPM di Yahukimo

 Kontak senjata tewaskan beberapa OPMIlustrasi (Istimewa)

Satuan Tugas (Satgas) Komando Operasi (Koops) TNI Habema merebut markas utama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI/Yahukimo dalam patroli keamanan di Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (22/1/2026).

Patroli keamanan tersebut telah dimulai sejak Rabu malam (21/1/2026) sebagai tindak lanjut atas berbagai ancaman dan aksi kelompok separatis bersenjata OPM yang dinilai mengganggu stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto menyatakan, keberhasilan tersebut merupakan wujud komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.

"Keberhasilan merebut dua markas OPM Kodap XVI/Yahukimo ini menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI di medan operasi," kata Lucky dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

"Penguasaan Jalan Gunung menjadi langkah strategis untuk memutus ruang gerak dan jalur logistik OPM serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah Yahukimo,” tegasnya.

Sejumlah aksi yang kerap terjadi di kawasan Jalan Gunung antara lain penembakan pesawat, penembakan kendaraan aparat, pembakaran sekolah, hingga penembakan terhadap warga sipil.

Dalam pelaksanaan patroli, Satgas Koops TNI Habema melakukan infiltrasi ke dua lokasi yang diduga menjadi basis utama OPM, yakni Markas Sisibia dan Markas Yalenang.

Pada Kamis dini hari, pasukan TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok OPM yang sedang melakukan patroli di sekitar lokasi.

Dari hasil kontak tembak tersebut, beberapa anggota OPM Kodap XVI/Yahukimo dilaporkan tewas, termasuk salah satu tokoh penting kelompok tersebut.

Selain itu, Satgas Koops TNI Habema juga berhasil mengamankan sejumlah pucuk senjata api.

Tak hanya senjata api, aparat turut menemukan dan menyita berbagai barang bukti lainnya, seperti amunisi, puluhan selongsong peluru, alat komunikasi, perangkat navigasi, telepon genggam, senjata tajam, perlengkapan panah, bendera Bintang Kejora, serta dokumen milik TPNPB Kodap XVI/Yahukimo.

Setelah kontak tembak berakhir, Satgas Koops TNI Habema berhasil menguasai Markas Sisibia dan Markas Yalenang yang selama ini diduga menjadi pusat kegiatan OPM Kodap XVI/Yahukimo.

Lucky mengatakan, patroli keamanan tersebut dapat berjalan dengan aman dan terkendali berkat dukungan seluruh elemen masyarakat.

Ke depan, TNI berharap upaya ini mampu melemahkan kekuatan OPM sekaligus meningkatkan rasa aman bagi warga di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya.

  💂 Kompas  

115 Personel Satgas Rajawali dan Koops Habema Dapat KPLB

  Rebut Markas OPM di 3 Lokasi 115 Personel Satgas Rajawali dan Koops Habema Terima KPLB

Sebanyak 115 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Satuan Tugas Rajawali dan Komando Operasi (Koops) Habema menerima Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) atas keberhasilan mereka menguasai markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di tiga lokasi berbeda dalam rangkaian operasi militer sepanjang Oktober hingga November 2025.

Pemberian KPLB dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan disaksikan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin di markas Koops Habema, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (2/1/2026) kemarin.

Para prajurit penerima KPLB berasal dari pasukan tempur lintas matra, meliputi Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), serta Korps Marinir TNI AL dan Detasemen Jala Mangkara (Denjaka).

Mereka mengikuti upacara dengan mengenakan baret kebanggaan satuan masing-masing.

Prosesi penanggalan pangkat lama dan penyematan pangkat baru dipimpin Panglima TNI, kemudian dilanjutkan pemberian ucapan selamat oleh Menhan RI, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi, serta Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto.

KPLB diberikan kepada prajurit yang terlibat langsung dalam sejumlah operasi penting, di antaranya Operasi Kinetik 5 Oktober 2025 di Kampung Wunabunggu, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Dalam operasi tersebut, Satgas Rajawali III berhasil menguasai markas kelompok bersenjata Kodap XII Lanny Jaya serta menetralkan tokoh kunci OPM, Mayu Waliya, yang menjabat Komandan Operasi Kodap XII.

Selanjutnya, pada Operasi Badai 15 Oktober 2025, Satgas Rajawali II dan III merebut markas kelompok bersenjata Kodap VIII Soanggama pimpinan Undius Kogoya di Kampung Soanggama, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Operasi tersebut menewaskan 14 anggota OPM.

Operasi berlanjut melalui Operasi Badai Kasuari 9 November 2025, saat personel Yonif 10 Marinir, Denjaka, serta unsur pendukung lainnya menyergap markas OPM di wilayah Sungai Wariager, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam amanatnya menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan penghargaan kepada prajurit yang menjalankan tugas dengan risiko tinggi.

“Ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang komandan ketika dapat memberikan penghargaan kepada prajuritnya. Negara tidak akan mengabaikan mereka yang berkeringat dan rela berkorban demi bangsa dan negara,” ujar Sjafrie.

Ia menambahkan, penghargaan akan terus diberikan kepada prajurit yang menunjukkan prestasi, integritas, serta pengabdian luar biasa.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan Kenaikan Pangkat Luar Biasa merupakan bukti nyata kehadiran negara bagi prajurit yang mengabdikan diri melampaui tugas dan tanggung jawabnya.

“KPLB adalah penghargaan negara kepada prajurit TNI yang menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan prestasi luar biasa dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,” tegas Panglima TNI.

Pemberian KPLB ini diharapkan dapat meningkatkan moril, semangat juang, dan profesionalisme prajurit TNI, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ron)

  💂  Fajar Papua  

TNI Beli Alutsista hingga Tambah Batalyon

  Di 2025 Alutsista baru TNI di tahun 2025 (antara)

Sepanjang tahun ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah alat utama sistem persenjataan atau alutsista hingga menambah batalion.

Pemerintah bersama TNI mendorong pembaruan menyeluruh, tidak hanya melalui rencana pengadaan alutsista baru dan kedatangan sejumlah platform strategis, tetapi juga lewat penataan organisasi dan penguatan struktur teritorial.

Langkah modernisasi itu tercermin dari penambahan batalion teritorial di berbagai wilayah, penguatan satuan-satuan khusus yang kini dipimpin perwira tinggi bintang tiga, hingga penyesuaian dan pembentukan organisasi baru di tiga matra TNI.

Di saat yang sama, wacana penambahan komando daerah militer (kodam) kembali mengemuka.

Berbagai kebijakan dan rencana tersebut mewarnai perjalanan TNI sepanjang 2025 ini.

  Alutsista baru  
Penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dilakukan di setiap matra, mulai dari darat, laut, hingga udara.

Di matra darat, Indonesia membeli rudal balistik jarak pendek atau short-range ballistic missile (SRBM) KHAN buatan Roketsan, Turki.

Kehadiran sistem rudal ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna asing pertama KHAN sekaligus negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik.

Rudal KHAN ditempatkan di markas Batalyon Artileri Medan ke-18 di Kalimantan Timur.

Namun, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat saat itu, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa pengiriman masih terbatas pada angkatan atau batch pertama dan belum diserahterimakan secara resmi kepada TNI AD.

“Artinya, rudal KHAN ini pengirimannya baru batch pertama. Jadi, belum diserahterimakan kepada TNI AD,” ujarnya.

Penyerahan resmi sistem rudal KHAN dijadwalkan berlangsung pada awal 2026 bersamaan dengan kedatangan batch kedua.

Indonesia sendiri memesan rudal balistik tersebut sejak 2022. Sistem KHAN disebut mampu menghancurkan berbagai target permukaan hingga jarak 280 kilometer.

Di matra laut, modernisasi armada TNI AL ditandai dengan kehadiran kapal fregat hasil kerja sama Indonesia dan Italia.

KRI Prabu Siliwangi (PSL) 321 akan tiba tahun 2026.(Fincantieri)
KRI Prabu Siliwangi dijadwalkan memperkuat jajaran armada pada awal 2026, menyusul kapal kembarannya, KRI Brawijaya-320, yang lebih dahulu tiba di Indonesia pada 8 September 2025.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan, pengiriman kru KRI Prabu Siliwangi ke Italia dimulai pada Oktober 2025. Proses delivery kapal direncanakan pada 17 Desember 2025, sehingga kapal dapat segera bergabung dengan armada pada awal tahun berikutnya.

KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya-320 merupakan kapal jenis Offshore Patrol Vessel atau Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) buatan galangan Fincantieri, Italia. Kedua kapal ini memiliki panjang 143 meter, kecepatan maksimum 32 knot, serta daya jelajah 5.000 mil laut.

Sebagai Multi Purpose Combat Ship, kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan empat dimensi: anti-udara, anti-kapal permukaan, anti-kapal selam, dan peperangan elektronika.

Persenjataannya mencakup sistem peluncur vertikal (VLS) SYLVER A50 dengan rudal ASTER 15/30, meriam 127 mm dan 76 mm, rudal anti-kapal Teseo Mk-2, serta sistem torpedo. Kehadiran kedua kapal ini menjadi bagian penting dalam penguatan pertahanan maritim dan implementasi kebijakan Perisai Trisula Nusantara.

Di matra udara, penguatan TNI AU berlangsung melalui pengadaan pesawat angkut berat dan pesawat tempur generasi terbaru.

Airbus Defence and Space telah menyerahkan pesawat angkut berat A400M pertama kepada Kementerian Pertahanan RI di Lanud Halim Perdanakusuma pada 3 November 2025.

Pesawat A400M merupakan satu dari dua unit yang dipesan Indonesia pada 2021, dengan unit kedua dijadwalkan tiba pada 2026.

Dirancang sebagai pesawat multiperan, A400M mampu menjalankan misi angkutan kargo, transportasi pasukan, evakuasi medis, hingga operasi kemanusiaan dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dengan daya angkut hingga 37 ton dan kemampuan beroperasi di landasan pendek atau tidak beraspal, A400M memperluas jangkauan operasi TNI AU di seluruh wilayah Nusantara.

  Rafale sudah dipesan  
Pesawat Rafale pesanan TNI AU T-0302 akan tiba tahun 2026 (Raphael Savry)
Selain pesawat angkut, kekuatan udara tempur Indonesia juga akan diperkuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale buatan Prancis.

Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale yang akan datang secara bertahap mulai awal 2026.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono memastikan, tiga unit pertama Rafale akan tiba di Indonesia sekitar Februari–Maret 2026, seiring dengan berlangsungnya pelatihan pilot dan teknisi TNI AU di Prancis.

Rafale dikenal sebagai pesawat tempur multirole berkecepatan hingga 1,8 Mach, dengan radius tempur 1.850 kilometer dan daya jelajah 3.700 kilometer. Pesawat ini dilengkapi berbagai persenjataan canggih, termasuk rudal udara-ke-udara, udara-ke-darat, hingga rudal jelajah SCALP berjangkauan lebih dari 300 kilometer.

  Batalyion Teritorial Pembangunan  
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengumumkan pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) serta 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) saat itu, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa prajurit yang tergabung dalam batalyon tersebut tidak disiapkan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.

“Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia guna mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota,” ujar Wahyu kepada Kompas.com, 3 Juni 2025.

Ia menambahkan, setiap batalyon akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 30 hektar dan dilengkapi dengan kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan bahwa terdapat empat kompi utama yang akan diterjunkan.

Pertama, Kompi Pertanian yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan swasembada nasional.

Kedua, Kompi Peternakan untuk mendukung penyediaan protein hewani.

Ketiga, Kompi Medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta penanganan bencana.

Keempat, Kompi Zeni yang akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah tertinggal dan daerah rawan bencana.

  Pasukan elite sekarang dipimpin panglima  
Tiga pasukan elite Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, mengalami perubahan dalam struktur kepemimpinan.

Untuk pertama kalinya, satuan tempur elite dari tiga matra TNI tersebut dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga, yakni letnan jenderal, letnan jenderal (marinir), dan marsekal madya.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025.

Melalui aturan tersebut, jabatan pimpinan yang sebelumnya menggunakan sebutan “Komandan” resmi diubah menjadi “Panglima”.

Dengan demikian, pucuk pimpinan ketiga satuan elite tersebut kini masing-masing menyandang jabatan Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus), Panglima Korps Marinir (Pangkormar), dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Pangkorpasgat).

Perubahan nomenklatur ini menjadi simbol penguatan organisasi sekaligus peningkatan status ketiga pasukan elite tersebut dalam struktur komando TNI.

Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo secara resmi melantik tiga panglima pasukan elite TNI tersebut.

Adapun perwira yang dilantik adalah Mayjen TNI Djon Afriadi sebagai Pangkopassus, Marsda TNI Deny Muis sebagai Pangkorpasgat, dan Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Pangkormar.

Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Prabowo juga memasangkan tanda pangkat jenderal bintang tiga, pistol, serta tongkat komando kepada ketiganya.

Dengan pelantikan ini, tiga pasukan elite TNI resmi dipimpin oleh seorang panglima, bukan lagi komandan.

  Penambahan Kodam, Kodaeral, dan Kodau  
Presiden Prabowo juga meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), 3 Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), 1 Komando Operasi Udara, serta 6 Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Prabowo turut meresmikan satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), lima Batalyon Infanteri Marinir, serta lima Batalyon Komando Kopasgat.

Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan bahwa para panglima pasukan elite TNI hingga komandan brigade harus senantiasa memimpin dari garis terdepan, khususnya di wilayah yang paling berbahaya dan kritis. Sebab, seorang pemimpin tidak boleh memimpin dari belakang.

“Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang,” kata Prabowo.

  Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan  
Sebaran Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan meliputi Pulau Sumatera sebanyak enam satuan, Pulau Jawa tiga satuan, Pulau Kalimantan tiga satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara satu satuan, Pulau Sulawesi dua satuan, Pulau Maluku satu satuan, serta Pulau Papua empat satuan.

Jumlah Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan mencakup Pulau Sumatera sebanyak 31 satuan, Pulau Jawa 14 satuan, Pulau Kalimantan 15 satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara lima satuan, Pulau Sulawesi 10 satuan, Pulau Maluku lima satuan, serta Pulau Papua 25 satuan.

 Penambahan kekuatan 3 matra  
TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).

Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), pada Rabu (29/10/2025).

"Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.

Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.

Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

Mabes TNI menilai rencana penambahan kekuatan di tiga matra akan berdampak positif bagi militer Indonesia.

“Pembentukan satuan-satuan baru tersebut tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas Mabes TNI, khususnya di bidang operasi dan kesiapsiagaan,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2025).

Selain itu, peningkatan jumlah dan kemampuan satuan akan memperkuat daya tangkal sekaligus memperluas kemampuan proyeksi kekuatan TNI di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski begitu, perwira tinggi (Pati) TNI berpangkat bintang dua itu menekankan bahwa penambahan ini masih dalam tahap perencanaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pertahanan nasional.

“Seluruh kekuatan TNI tersebut akan tetap berada dalam sistem komando dan kendali Mabes TNI sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan ketiga matra secara terpadu,” tegas dia.

Rencana pembangunan kekuatan TNI hingga 2029 disebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan postur ideal TNI sesuai arah kebijakan pertahanan negara.

“Pembangunan tersebut disusun secara bertahap, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan,” jelasnya.

  Alasan rencana pembangunan 250 batalion hingga 2029  
Sementara itu, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menegaskan bahwa target pembangunan 250 batalion hingga 2029 bukan didorong oleh adanya ancaman asing.

“Mengenai alasan kebutuhan hingga 750 batalion, kebijakan ini bukan karena adanya ancaman asing tertentu yang bersifat langsung,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Inf Donny Pramono, kepada Kompas.com, Rabu (19/11/2025).

Perwira tinggi (Pati) TNI itu menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembangunan kekuatan jangka panjang melalui konsep Optimum Essential Force (OEF).

Program ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan teritorial di seluruh kabupaten serta meningkatkan kesiapsiagaan negara.

“Jadi, orientasinya adalah penguatan struktur pertahanan negara secara menyeluruh, bukan respons atas situasi tertentu,” ujar dia.

Dengan demikian, TNI Angkatan Darat mendukung penuh kebijakan tersebut, dan proses pembentukan satuan baru saat ini berjalan secara bertahap sesuai perencanaan serta arahan pemerintah.

Sebanyak dua Komando Armada (Koarmada) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) akan dibangun di Kalimantan Timur dan Ambon.

“Untuk lokasi, Koarmada IV direncanakan di Kalimantan Timur dan Koarmada V di Ambon,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI AL Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tunggul, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (4/11/2025).

Kapal OPV buatan PT DRU KRI Lukas Rumkorem (LRK) 392 dalam ujilaut akan perkuat TNI AL di tahun 2026 (Agus Triwahyudi)
Sejauh ini, TNI AL sudah memiliki tiga Koarmada yang meliputi Koarmada I Tanjungpinang, Koarmada II Surabaya, dan Koarmada III Sorong.

“Pembentukan (dua Koarmada tambahan) sesuai dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis,” tegas dia.

Aster KSAU Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan, rencana penambahan 33 satuan radar (Satrad) TNI Angkatan Udara hingga tahun 2029 tidak dilakukan secara sembarangan dalam penempatannya.

“Jadi, untuk menetapkan posisi radar itu juga tidak sembarangan,” kata Palito, saat ditemui di Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).

Menurut dia, penempatan Satrad harus melalui perhitungan khusus, termasuk analisis ancaman serta kajian terhadap lokasi yang akan dipilih.

Namun, perwira tinggi (Pati) bintang dua itu menuturkan, penempatan Satrad sudah dipersiapkan oleh matranya.

“Sementara sudah mulai dipersiapkan satuan radar atau mungkin ditempatkan yang untuk mengganti radar baru ataupun ada juga yang lokasi yang baru yang baru dibuat,” kata dia.

Saat ditanya apakah penempatan Satrad tersebut termasuk center of gravity, ia membenarkannya.

Rencana penambahan prajurit TNI memang akan difokuskan pada tiga provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau center of gravity, yakni Aceh, Papua, dan Jakarta.

“Betul. Jadi, semua yang menjadi arahan-arahan dari pada pimpinan, presiden dan sebagainya itu kita akomodasi dan kita sesuaikan dengan lokasi-lokasi yang memang betul-betul tempat strategis yang harus kita back up,” ucap dia.

  💥  Kompas