Bakamla Dapat Hibah “Drone” dari Australia

 Siapkan Unit Satuan Udara dan SDM Ilustrasi KN Bakamla

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan satuan khusus untuk operasional kendaraan nirawak atau drone dari Australia.

Terbaru, Bakamla RI telah menggelar rapat pembahasan teknis terkait rencana hibah drone dari Australia melalui Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW), pada Kamis (30/4).

Direktur Operasi Udara Maritim Bakamla RI Laksma Bakamla Toni menekankan pentingnya kesiapan teknis serta kesesuaian spesifikasi drone dengan kebutuhan operasional Bakamla RI dalam mendukung pengawasan keamanan dan keselamatan laut nasional.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari kunjungan delegasi Australia Border Force (ABF) di Kantor Bakamla Kalisari, Jakarta Timur, Selasa (28/4).

“Bakamla RI menyampaikan bahwa pengembangan unit satuan udara masih terus berjalan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung,” tulis siaran pers Humas Bakamla.

Dalam pertemuan di Kantor Bakamla Kalisari, pemimpin tim ahli drone ABF Isaac Palmer menyampaikan pengalaman dan pendekatan Australia dalam pengembangan serta pemanfaatan sistem drone guna mendukung operasi keamanan laut.

Delegasi ABF juga memaparkan konsep program yang komprehensif, meliputi penyediaan platform drone, pelatihan SDM, dukungan peralatan, hingga pemeliharaan dan keberlanjutan jangka panjang.

Diketahui, Australia berencana menghibahkan drone ke Bakamla RI untuk keamanan laut. Rencana itu pertama kali dibahas saat Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI Laksda TNI Samuel H. Kowaas menerima courtesy call atau kunjungan kehormatan dari Deputy Commissioner National Operations ABF Tim Fitzgerald di Markas Besar Bakamla RI, Jakarta Pusat, 27 Januari 2026. (nma)

  ★ IDM  

Bakamla Bangun 35 NMSS dan 4 Puskodal

 Target Selesai pada 2027 Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sedang berprogres membangun stasiun pemantauan atau yang disebut National Maritime Security System (NMSS).

Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah mengatakan, 35 NMSS akan disebar di seluruh Indonesia.

“Dalam progres, kami Bakamla RI sedang membangun namanya National Maritime Surveillance System. Ini membangun sekitar 35 stasiun, stasiun pengamatan dan stasiun peringatan diri,” ujar Irvansyah selepas upacara peringatan HUT ke-20 Bakamla di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Selain itu, Bakamla juga sedang membangun empat Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal). Tiga Puskodal akan dibangun di Zona Barat Bakamla (Batam), Zona Tengah (Manado), dan Zona Timur (Ambon). Sementara satu Puskodal lagi di Markas Bakamla RI di Jakarta.

“Masing-masing akan memiliki Puskodalnya. Mudah-mudahan tahun 2027 juga selesai. InsyaAllah tahun depan atau tahun ini mungkin, mudah-mudahan kita kejar segera selesai. Karena ancaman di laut juga tidak bisa menunggu,” kata Irvansyah.

Nantinya, Puskodal akan terintegrasi dengan 17 kementerian/lembaga. Setiap harinya akan dilaksanakan daily brief atau ringkasan harian.

“Setiap jam 07.00 (WIB), kami selalu bertukar informasi dengan instansi-instansi lain,” tutur Kepala Bakamla RI.

Bakamla RI telah meminta tambahan anggaran Rp 5,6 triliun untuk membangun 35 NMSS tersebut. Permintaan anggaran itu telah disampaikan ke Komisi I DPR RI pada rapat 3 September 2025.

NMSS dibangun untuk mendeteksi pergerakan kapal di jalur laut, khususnya wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara lain. Di setiap pos NMSS akan dilengkapi perlengkapan patroli mulai dari kapal hingga pesawat nirawak atau drone. (nma)

  ★ IDM  

PTDI Gandeng Scytalys

 Kembangkan pesawat N219 MSA 🛩 N219  (PTDI)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menggandeng Scytalys, perusahaan pengembang piranti lunak dan integrasi sistem berbasis Yunani, untuk mengembangkan pesawat N219 MSA (Maritime Surveillance Aircraft) untuk memenuhi kebutuhan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Setelah nantinya PTDI mendapat penugasan untuk memenuhi kebutuhan pesawat MSA bagi Bakamla RI, maka ini akan menjadi footprints baru juga untuk PTDI, karena ini merupakan pesawat N219 dengan konfigurasi MSA pertama yang akan kami desain,” kata Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan dikutip dari siaran pers PTDI, Sabtu, 22 November 2025.

PTDI bersama Scytals menandatangani framework agreement (FA) untuk memulai pengembangan pesawat N219 MSA, pesawat perintis dengan platform pengawasan maritim. Pesawat tersebut nantinya akan dirancang memenuhi kebutuhan Bakamla untuk melakukan pemantauan perairan strategis hingga mendukung penguatan sistem keamanan laut Indonesia.

Framework agreement ditandatangani Gita Amperiawan dan CEO Scytalys George Menexis, serta disaksikan oleh Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah serta Duta Besar RI-Yunani Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan di kantor KBRI Athena, Yunani, Jumat, 21 November 2025.

Pada program pengembangan N219 MSA tersebut, PTDI berlaku sebagai prime contractor yang bertugas menyiapkan konfigurasi teknis pesawat dan memastikan rancangan akhir pesawat memenuhi tuntutan misi pengawasan yang dijalankan Bakamla. Sementara Scytalys akan menyediakan dan mengintegrasikan MIMS Airborne Mission System yang menjadi otak kendali kemampuan surveillance pesawat.

Lingkup kerja sama FA antara PTDI dan Scytalys mencakup promosi dan penjajakan bersama untuk pesawat N219 yang akan dimodifikasi menggunakan sistem misi Scytalys, serta pengembangan materi pemasaran terpadu untuk mendukung keberlangsungan program.

“Selanjutnya PTDI dan Scytalys akan segera mengadakan FGD bersama Bakamla RI, yang akan menjadi forum penting untuk menyinkronkan seluruh kebutuhan teknis, skenario operasi, dan prioritas misi agar desain final pesawat mampu sepenuhnya menjawab tantangan operasional di lapangan,” kata Gita Amperiawan.

Bakamla saat ini tengah mengajukan kebutuhan resmi pada Kementerian PPN RI/Bappenas untuk rencana pengadaan empat unit pesawat N219 MSA berikut seluruh perangkat pendukung yang mencakup MSA kit, pelatihan personel, penyediaan suku cadang, ground rupport equipment (GSE), serta paket fleet readiness untuk lima tahun yang meliputi pemeliharaan dan asistensi teknis.

“Karena ada produk dalam negeri, kita maksimalkan penggunaan produk dalam negeri, yang dalam hal ini PTDI bisa memenuhi kebutuhannya,” kata Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah, dikutip dari siaran pers.

Pesawat N219 MSA nantinya dirancang memiliki kemampuan pengawasan modern, mulai dari tactical datalink dan mission console untuk memastikan pengolahan data secara real-time, hingga mengusung radar dengan jangkauan 160 Nautical Miles (NM) serta sistem EO/IR yang mampu mendeteksi objek pada jarak hingga 20 kilometer.

Pesawat N219 MSA nantinya juga akan dilengkapi Automatic Identification System (AIS), serta hand-held camera untuk memperkuat kemampuan identifikasi dan dokumentasi visual dalam operasi pengawasan. Pesawat tersebut dirancang memiliki radius operasi mencapai 200 NM dan endurance lebih dari lima jam sehingga diyakini mampu memberikan fleksibilitas tinggi untuk misi patroli maritim jarak menengah dan pemantauan wilayah perairan. Program pengembangan N219 MSA ditargetkan memasuki tahap penugasan dan penandatanganan kontrak pada akhir tahun 2026.

  🛩 Tempo  

PTDI Buat Pesawat N219 Varian Khusus untuk Bakamla RI

 Bisa Lacak 200 Target Jangkauan Radar 160 Mil Laut PTDI yakinkan 4 pesawat N219 MSA untuk Bakamla  (PTDI)

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., beserta jajarannya melaksanakan kunjungan kerja ke PTDI dan PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) di Bandung.

Tujuan kunjungan itu adalah untuk membahas secara komprehensif kapabilitas, keunggulan, dan kesiapan teknis pesawat N219 Maritime Surveillance Aircraft (MSA), yang digarap oleh PTDI dan dirancang khusus untuk mendukung operasi udara Bakamla RI”, jelas Bakamla RI di Instagramnya.

Dalam unggahan yang sama Bakamla RI menjelaskan beberapa spesifikasi dari pesawat pesanannya itu, seperti kemampuan pengawasan radar menjangkau objek sejauh 160 mil laut, dan dapat melacak 200 target.

Dirut PTDI menjelaskan bahwa N219 MSA merupakan pesawat multiguna berteknologi tinggi yang dikembangkan dari platform N219 versi sipil dengan penyesuaian konfigurasi militer dan maritim.

Pesawat ini memiliki kemampuan operasi penuh (full option configuration), meliputi:

🛩 Radar pengawasan dengan jangkauan hingga 160 nautical miles
🛩 Kemampuan pelacakan lebih dari 200 target secara simultan
🛩 Sistem deteksi kapal dan tumpahan minyak
🛩 Fitur Anti Jammer (Electronic Counter-Countermeasure/ECCM)
🛩 Kemampuan Search and Rescue (SAR) untuk mendukung operasi kemanusiaan dan penegakan hukum di laut.

  🛩 PTDI  

PTDI Yakinkan Penjualan Empat Pesawat N219 kepada Bakamla

 Dengan konfigurasi Maritime Surveillance Aircraft (MSA)(PTDI)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) meyakinkan penjualan empat unit pesawat N219 kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Pihak PTDI memberikan gambaran keunggulan pesawat N219 dikaitkan kecocokan kebutuhan, dan layanan purna jual.

N219 adalah pesawat baling-baling bermesin dua dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat ini dirancang untuk keperluan penerbangan lincah pada kawasan pelosok dan maritim kepulauan, dibuat versi sipil dan militer serta kebutuhan lain sesuai pesanan pengguna.

Kepala Kabakamla, Laksdya TNI Irvansyah, beserta rombongan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan diterima oleh Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan, Direktur Produksi PTDI, Dena Hendriana, di Bandung, Rabu, 22 Oktober 2025. Hadir pula jajaran manajemen PTDI, serta Direktur Utama PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP), Tarmizi Kemal Fasya Lubis, di Ruang Rapat Paripurna Lt.9, Gedung Nurtanio, PTDI Bandung.

Pertemuan diawali dengan paparan profil Perusahaan dan produk-produk unggulan PTDI. Kunjungan ini berkaitan rangka menindaklanjuti potensi penjualan 4 (empat) unit pesawat N219 dengan konfigurasi Maritime Surveillance Aircraft (MSA) untuk mendukung tugas Bakamla RI dalam pengawasan laut nasional.

Promosi pesawat N219 ke Bakamla mendapat dukungan dari Kementerian PPN RI/Bappenas. Pesawat N219 MSA memilki kemampuan operasi full option configuration, meliputi radar pengawasan dengan jangkauan hingga 160 nautical miles, pelacakan lebih dari 200 target, deteksi kapal dan tumpahan minyak, sistem Anti Jammer (ECCM), serta kemampuan Search and Rescue (SAR).

Potensi penjualan ini juga termasuk dengan complete sales package dan fleet readiness, yang mencakup layanan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), training, technical assistance, technical publication untuk rencana dukungan selama lima tahun. Setelah sesi paparan dan diskusi, rombongan berkesempatan meninjau langsung fasilitas produksi dan hanggar PTDI serta PT NTP. *** 

  🛩 Pikiran Rakyat  

Pindad Siap Lengkapi Bakamla dengan Alutsista Buatan Anak Bangsa

 Atasi Ancaman Laut dan Udara senjata anti drone produksi Pindad (Pindad)

Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa didampingi jajaran Direksi dan VP/GM menerima kunjungan dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) pada Rabu, 22 Oktober 2025 di Auditorium PT Pindad, Bandung. Rombongan dipimpin oleh Kepala Bakamla RI yaitu Laksamana Madya TNI Irvansyah.

Tujuan kunjungan Bakamla RI adalah untuk memperdalam terkait produk pertahanan, lini produksi, dan pemahaman kepada jajaran Bakamla, termasuk terkait perawatan dan maintenance produk PT Pindad.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa menjelaskan bagaimana perkembangan PT Pindad, produk unggulannya beserta lini produksinya. Ia mengatakan bahwa selain senjata dan amunisi, dapat terjalin kerja sama dengan produk Pindad.

“Ini merupakan interaksi yang bagus terutama yang menyangkut alutsista kebutuhan laut. Bakamla sudah menggunakan senjata SM5 kal. 12,7 mm dan amunisinya, tentu saja kami ingin sekali meneruskan kerja sama untuk mendukung Bakamla. Kami punya alat-alat anti-drone yang memiliki sistem interface, baik yang portable maupun mobile. Selain itu kami juga memiliki combat boat yang dilengkapi senjata 30 mm untuk patroli laut.

Produk-produk PT Pindad juga sudah digunakan dan terpasang di kapal PT Pal untuk mendukung TNI AL. Harapan untuk kedepannya, kita bisa menjalin interaksi yang lebih dekat,” tutur Sigit P. Santosa.

Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah juga mengatakan niatnya beserta rombongan mengunjungi PT Pindad adalah untuk memahami dan mendalami produk-produk yang berpotensi bisa mendukung tugas fungsi Bakamla RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian.

“Kami sedang membangun Pos Pantau Bakamla yaitu National Maritime Surveillance System yang terintegrasi dari Sabang-Merauke. Oleh sebab itu kami memang sedang mencari alutsista yang bisa digunakan, kami merasa bersemangat dan bangga jika memang bisa menggunakan alutsista dari dalam negeri buatan PT Pindad. Mudah-mudahan kunjungan ini membawa pada ikatan yang lebih erat dan juga kerja sama yang bisa ditingkatkan,” jelas Irvansyah.

Kunjungan ini dilanjutkan dengan paparan terkait alutsista buatan PT Pindad, penyerahan cinderamata, dan juga sesi foto bersama. Selanjutnya, rombongan Bakamla RI berkesempatan untuk mengunjungi fasilitas produksi ke Divisi Senjata dan Divisi Kendaraan Khusus, serta mencoba secara langsung performa senjata-senjata produksi PT Pindad.

  ★ Pindad  

Bakamla dan Japan Coast Guard Latihan Bersama

 Di Selat Singapura Ilustrasi KN 301 latihan bersama dengan JCG (Bakamla)

KN Tanjung Datu 301 Bakamla dan Kapal Japan Coast Guard ITSUKUSHIMA gelar latihan bersama di Selat Singapura. Ini memperkuat kerja sama maritim dua negara.

Kapal Negara (KN) Tanjung Datu 301 dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang tergabung dalam Operasi Mandiri “Nusantara-C/25” menggelar latihan bersama dengan kapal Japan Coast Guard ITSUKUSHIMA latihan pada pada Kamis pagi, 17 Juli 2025, pukul 07.00 WIB.

Latihan berlangsung di perairan strategis Selat Singapura, tepatnya pada koordinat 1°10.749’N – 103°34.482’E, dengan haluan 070° dan kecepatan 9 knot. Sejumlah materi latihan dilaksanakan, antara lain SAR Communication Exercise, Flashing Exercise, Morse Exercise, dan Honor Ceremony Exercise. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dalam suasana profesional dan penuh semangat kebersamaan.

Kapal Negara (KN) Tanjung Datu 301 Bakamla dan kapal Japan Coast Guard ITSUKUSHIMA melakukan latihan bersama di Selat Singapura, Kamis (17/7/2025). (Bakamla)
Sebagai simbol penghormatan dan persahabatan, KN Tanjung Datu 301 turut melaksanakan penghormatan dan parade lambung kiri terhadap kapal ITSUKUSHIMA. Momen ini menjadi lambang saling menghargai dan memperkuat hubungan antarlembaga penegak hukum laut kedua negara.

Cuaca cerah, gelombang tenang berkisar 0,2 hingga 0,4 meter, serta angin berkecepatan 4 knot menjadi faktor pendukung kelancaran kegiatan yang berlangsung aman dan tertib.

Latihan ini mencerminkan sinergi nyata dan komitmen bersama antara Indonesia dan Jepang dalam menjaga keamanan serta keselamatan maritim di kawasan, sekaligus mempererat hubungan bilateral di bidang penegakan hukum laut.

  ★ Go Kepri  

Prabowo Nyatakan Kerjasama dengan "China Coast Guard" untuk Jaga Laut

(Kompas)

Presiden RI Prabowo Subianto menyambut baik adanya nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di bidang kemaritiman dengan Republik Rakyat China (RRC).

Hal ini dinyatakan Prabowo saat menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang, di Istana Merdeka, Minggu (25/5/2025).

"Terkait keamanan maritim, saya menyambut baik penandatanganan kerjasama MoU antara Bakamla di Indonesia dan China Coast Guard (Penjaga Pantai China -red)," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, MoU ini akan meningkatkan kerja sama kedua negara, khususnya dalam hal keamanan maritim.

"MoU ini akan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan kapasitas, perkembangan informasi, dan keselamatan maritim," ucapnya.

Prabowo memastikan Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera.

Indonesia juga siap untuk memperkuat kerjasama dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk menciptakan kawasan yang damai, yang aman untuk semua.

"Untuk memperkuat stabilitas kawasan, Indonesia akan terus mendukung dan mempercepat penyelesaian negosiasi Code of Conduct," kata Prabowo.

"Kami melihat Republik Rakyat Tiongkok adalah mitra yang menentukan dalam upaya ini," sambungnya.

  🤝 Kompas  

Indonesia Belum Punya Coast Guard yang Nyata

 Perlu UU Keamanan Laut KN 321 Bakamla

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Irvansyah menilai Indonesia belum memiliki coast guard atau penjaga laut yang nyata, meski Bakamla memiliki tugas sebagai coast guard.

Menurutnya, fungsi Bakamla sebagai coast guard belum ideal karena kekurangan sumber daya hingga kapal.

"Indonesia belum memiliki coast guard yang secara nyata. Walaupun pada implementasinya saat ini Bakamla mengemban tugas dan menjadi representasi coast guard bagi Indonesia di dunia internasional," kata Irvansyah dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Menurut Irvansyah, Indonesia harus memiliki Undang-Undang (UU) yang mengatur keamanan laut untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, dan inklusif.

Ia menilai, UU Keamanan Laut akan berpengaruh pada kemampuan negara untuk memanfaatkan sumber daya alam serta potensi kemaritiman lain yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bahkan pada keamanan nasional.

Terlebih, lanjutnya, jika merujuk pada hasil kajian sinkronisasi regulasi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), perlu adanya perbaikan tata kelola keamanan laut, walaupun telah disahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022.

"Namun untuk mewujudkan sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif, Indonesia perlu regulasi yang kuat tentang keamanan laut," ucap Irvansyah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Indonesia harus memiliki coast guard yang nyata, yakni yang dapat menjalankan tugas dan fungsi coast guard universal secara utuh, konkret, dan komprehensif.

Bakamla, lanjutnya, perlu diperkuat sebagai Indonesia Coast Guard, sehingga menjadi instansi responsif dan inklusif dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah hukum perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

"Kita harus segera membentuk Undang-Undang Keamanan Laut sehingga sistem keamanan laut menjadi komprehensif, adaptif, dan inklusif. Kedua, usulan pembentukan Indonesia Coast Guard, dan terakhir adanya perkuatan sumber daya di Bakamla itu sendiri," tandas dia.

 Kurang Personel dan Kapal
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Irvansyah mengaku lembaganya belum bisa menjadi coast guard atau penjaga pantai yang ideal.

Sebab, Bakamla masih kurang personel hingga kapal.

Ia mengungkapkan, personel Bakamla saat ini hanya sekitar 1.300 orang yang tersebar di pusat dan daerah.

Padahal, Bakamla merupakan koordinator pelaksana patroli bersama.

Badan ini pun seharusnya menjadi representasi Indonesian Coast Guard dalam kegiatan internasional.

"(Bakamla) masih belum dapat melaksanakan kinerja yang optimal dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya. Dan personel Bakamla saat ini masih 1.300-an orang yang tersebar baik di pusat, di daerah, maupun di kapal," kata Irvansyah, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Ia mengungkapkan, personel itu tersebar di sejumlah kantor zona dan pangkalan armada.

Dia bilang, Bakamla memiliki 3 kantor zona dan 3 pangkalan armada yang berlokasi di Batam, Manado, dan Ambon.

Selain itu, Bakamla memiliki 3 stasiun bumi dan 14 stasiun pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara terkait kapal, Bakamla hanya memiliki 1 kapal berukuran 110 meter, 3 kapal sepanjang 80 meter, dan 3 kapal sepanjang 48 meter.

Selain itu, terdapat 8 catamaran hingga 14 rig.

"Namun, hal tersebut belum dikatakan ideal untuk menjadi coast guard," ujar dia.

Tak hanya itu, lanjut Irvansyah, anggaran Bakamla untuk pengadaan juga belum ideal.

Pada tahun 2024, misal dia, anggaran yang diakomodir baru mencapai 10 persen dari anggaran ideal lembaga tersebut.

Begitu pun pada tahun 2025, anggaran Bakamla RI mencapai Rp 729 miliar dari sebelumnya efisiensi sebesar Rp 1,08 triliun.

"Hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya Bakamla. Adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja menyebabkan turunnya anggaran penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang diampu oleh Bakamla RI," ujar dia.

  💂 Kompas  

Bakamla RI dan Japan Coast Guard Gelar Passing Exercise

 Di Perairan Jakarta KN. Pulau Marore - 322 bersama dengan Kapal Japan Coast Guard (JCG) Settsu PLH-07 melaksanakan Passing Exercise (Passex) di Perairan Jakarta. (Bakamla)

Bakamla RI melalui unsur KN. Pulau Marore - 322 bersama dengan Kapal Japan Coast Guard (JCG) Settsu PLH-07 melaksanakan Passing Exercise (Passex) di Perairan Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Pelatihan tersebut dipimpin oleh Komandan KN. Pulau Marore-322 Letkol Bakamla Adi Poetra Sitanggang bersama dengan Komandan Kapal JCG Settsu PLH-07 Captain Kawasaki Kazushige.

Skenario passex meliputi komunikasi taktis (comms check), manuver keluar pelabuhan (leaving harbour), penanganan kapal yang menerima pembajakan (combine training), photo excercise (photo ex), dan Finnex/Farewell.

Tak hanya melaksanakan passex, Kedatangan kapal JCG Settsu PLH-07 ini juga bertujuan meninjau pelatihan Maritime Law Enforcement (MLE) Tahun 2025 yang diadakan oleh Bakamla RI bersama dengan Mobile Cooperation Team (MCT) JCG.

Bakamla RI secara resmi menggelar pelatihan MLE Tahun 2025 ini mulai tanggal 21-23 Januari 2025. Pelatihan ini digelar secara rutin guna meningkatkan kapabilitas para personel Bakamla RI dalam menjalankan tugasnya mengamankan wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, serta memperkuat hubungan kerja sama antar kedua instansi, khususnya dalam bidang peningkatan kapasitas personel.

Pelatihan MLE tahun ini difokuskan pada pengetahuan dan skill arresting technique, yang merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan personel Bakamla RI dalam teknik menangkap target pelaku. Hal ini berguna untuk mencegah maupun menangani situasi yang mungkin terjadi dalam patroli keamanan dan keselamatan laut.

"Kegiatan ini merupakan upaya Bakamla RI dalam mewujudkan kemampuan operasional pada Postur Optimum Bakamla RI Tahun 2025-2045. Semoga latihan ini dapat terus berlanjut sehingga wawasan dan profesionalitas para personel semakin meningkat sebagai bekal dalam melaksanakan tugas kedepan.", ujar Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla., dalam sambutannya. (Humas Bakamla RI)

  ★ Media Indonesia News  

Bakamla RI Akan Miliki 13 Kapal Patroli

KN 321 P Nipah dengan panjang 80 meter (Bakamla)

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah menjelaskan bahwa institusinya akan memiliki 13 kapal patroli atau lebih banyak ketimbang saat ini yang berjumlah 10 kapal.

Irvansyah menjelaskan bahwa tiga kapal patroli tambahan tersebut terdiri atas satu kapal hibah hasil kerja sama dengan pemerintah Jepang, dan dua kapal yang dibuat menggunakan pinjaman dalam negeri.

"Ini kemarin kami sudah tanda tangan kontrak dari Bakamla dengan Mitsubishi Shipbuilding," kata Laksdya TNI Irvansyah saat memberikan keterangan pers usai menghadiri peringatan HUT Ke-19 Bakamla RI di Taman Proklamasi, Jakarta, Selasa.

"Setelah itu," kata dia, "mereka mulai merancang, menggambar, nanti mulai peletakan kayak kalau bangunan itu batu pertama, ini keel laying atau apa, steel cutting, macam-macam istilahnya."

Laksdya TNI Irvansyah berharap kapal patroli hibah dari Jepang tersebut dapat segera cepat selesai pada saat tahap pembuatan telah dimulai. Namun, dia memperkirakan kapal tersebut baru selesai pada tahun 2026.

Dikatakan bahwa dua kapal yang dibiayai pinjaman dalam negeri berasal dari bank-bank pemerintah, sedangkan PT PAL Indonesia akan menjadi pabrik pemroduksiannya.

"Haram bagi saya beli kapal luar negeri, ... haram. Itu rasanya jadi pengkhianat. Banyak sekali galangan kapal Indonesia sehingga kami pesan dari Indonesia sendiri, kecuali yang hibah, kami tidak bisa menolak. Dia yang kasih hibah, dia yang bangun, kami terima jadi saja," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa panjang kapal yang menggunakan pinjaman dalam negeri berukuran 60 meter dan 80 meter.

Selain tiga kapal tersebut, lanjut dia, Amerika Serikat juga telah berjanji untuk memberikan kapal kepada Indonesia, tetapi ukurannya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan hibah dari Jepang.

“Ukuran lebih kecil. Kalau di Jepang ukuran panjangnya itu 85 meter, Amerika mungkin sekitar 38-40 meter untuk di pesisir,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menargetkan bahwa kapal-kapal milik Bakamla ke depannya, termasuk tiga kapal tambahan nanti, akan dilengkapi dengan laboratorium di tengah laut.

Dengan adanya laboratorium tersebut, dia berharap Bakamla RI bisa memeriksa narkoba maupun mineral di tengah laut sehingga tidak menghabiskan banyak waktu karena harus membawa barang tersebut ke pangkalan.

"Harapannya 1—2 jam di laut selesai periksa, bisa berlayar lagi sehingga ongkos pekerjaan mereka operasionalnya tidak terlalu tinggi dan tidak menyita waktu terlalu banyak," jelasnya.

Sebelumnya, pemberian kapal patroli hibah dari Jepang tersebut turut dibahas dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.

 Susun draf RUU Keamanan Laut 
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut, dan akan menyerahkannya ke DPR RI.

Irvansyah menjelaskan bahwa RUU Keamanan Laut saat ini diperlukan karena akan mengatur secara khusus Bakamla RI.

“Bakamla ini Undang-Undangnya masih menempel di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang sekarang sudah revisi jadi Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024,” kata Irvansyah menjelaskan, saat memberikan keterangan pers usai menghadiri peringatan HUT Ke-19 Bakamla RI di Taman Proklamasi, Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa RUU tersebut perlu seiring dengan pentingnya keberadaan coast guard atau penjaga laut dan pantai di Indonesia.

“Untuk apa coast guard? Banyak negara punya coast guard, hampir seluruh negara punya coast guard, setidaknya mempunyai badan yang melaksanakan fungsi coast guard secara universal,” ujarnya.

Sebelumnya, Irvansyah dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11), mengatakan draf RUU Keamanan Laut menjadi salah satu program yang akan dijalankan instansinya pada masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

Dalam rapat tersebut, dia mengatakan urgensi pembuatan RUU Keamanan Laut dikarenakan masih terjadinya pemeriksaan berulang di laut karena banyaknya instansi di laut yang berwenang melakukan hal tersebut.

  💂 antara  

Kepala Bakamla Berkunjung ke Markas CCG

  Diajak cek kapal 3301 Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Irvansyah (tengah) berkunjung ke Markas Biro Ke-3 China Coast Guard (CCG) di Guangzhou, China, Jumat (10/1/2025), yang merupakan rangkaian pertemuan tingkat tinggi pertama Bakamla RI-CCG. (ANTARA/HO-Humas Bakamla RI)

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah berkunjung ke Markas Biro Ke-3 China Coast Guard (CCG) di Ghuanzhou, China, Jumat, yang merupakan rangkaian dari pertemuan tingkat tinggi pertama Bakamla RI dan CCG.

Di Markas CCG itu, Laksdya Irvansyah menemui para pejabat utama CCG, kemudian delegasi Bakamla RI diajak melihat-lihat fasilitas pangkalan sekaligus kapal patroli CCG 3301.

Laksdya Irvansyah, sebagaimana dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan kunjungan itu merupakan paya dua lembaga untuk membangun hubungan yang harmonis.

“Kunjungan Bakamla RI ke CCG ini merupakan upaya meningkatkan kerja sama yang pada akhirnya berkontribusi pada keamanan dan perdamaian di kawasan,” kata Kepala Bakamla RI.

Bakamla RI dan CCG menggelar pertemuan tingkat tinggi pertama/1st high level meeting sejak Rabu (8/1) di Beijing, China.

Dalam pertemuan itu, Bakamla RI dan CCG sepakat mempererat kerja sama, baik di tingkat bilateral maupun multilateral sebagai langkah strategis menjaga keamanan dan keselamatan maritim di kawasan.

Ilustrasi CCG 3301 (Global Times)

Dari markas CCG, rombongan Bakamla RI melanjutkan perjalanan ke Konsulat Jenderal RI di Guangzhou. Dalam kunjungan itu, Kepala Bakamla RI disambut oleh Konsul Jenderal RI Ben Perkasa Drajat.

Keduanya kemudian berdiskusi membahas pentingnya dukungan diplomatik untuk memperkuat hubungan dan kerja sama antara Bakamla RI dan CCG.

Konsul Jenderal (Konjen) RI menyatakan KJRI Guangzhou terus mendukung kolaborasi CCG dan Bakamla RI dalam menjaga kepentingan bersama di kawasan.

“Kami berharap dengan peran aktif Bakamla RI dan KJRI Guangzhou, kerja sama kolektif ini dapat berkontribusi tidak hanya pada peningkatan keamanan maritim, tetapi juga mempererat hubungan bilateral kedua negara,” kata Konjen RI untuk Guangzhou kepada Kepala Bakamla RI.

Dalam rangkaian kunjungannya ke Guangzhou, Kepala Bakamla RI didampingi beberapa pejabat utama Bakamla, di antaranya Plt. Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI Laksamana Muda TNI Samuel H. Kowaas, Direktur Kerja Sama Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla Askari, kemudian staf dari KBRI Beijing dan Atase Udara RI.

  🛡 antara  

Bakamla Terima Hibah Kapal dari Pemerintah Jepang

(Bakamla)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) menerima hibah kapal dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) di Minato, Jepang.

Mengutip akun X @HumasBakamlaRI, Minggu (29/12), hibah kapal merupakan bagian dari upaya pembangunan kapasitas keamanan maritim yang lebih memadai.

Bakamla belum merinci kapal yang akan diterimanya, namun dipastikan armada tersebut berukuran 85,6 meter dengan kecepatan 22 knot dan masa pembangunan diproyeksikan rampumg pada 2027 mendatang.

Adapun kontrak pengadaan kapal ditandatangani oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah dengan President and CEO Japan Marine Science Inc. (JMS) Tomoyuki Koyama, serta President and CEO Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. Shin Ueda.

Pada kesempatan tersebut, Irvansyah mengucap terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik antara Indonesia dan Jepang dalam komitmen menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan kawasan.

“Saya turut bangga atas penandatanganan kontrak hibah kapal ini yang sudah direncanakan sejak 2023 lalu demi menjaga keamanan dan keselamatan maritim di wilayah perairan kawasan,” kata Irvansyah. (un)

  ★ IDM  

Bakamla RI dan Kementerian Pertahanan Bahas Penguatan Maritim

Ilustrasi KN 321 Bakamla

Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Ospla., melaksanakan kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Pertemuan ini menjadi pembicaraan strategis untuk membahas berbagai capaian Bakamla RI dalam menjaga keamanan laut nasional. Selain itu, keduanya juga berdiskusi mengenai strategi penguatan pengawasan maritim ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan perkembangan ancaman di laut.

Di antara isu yang menjadi fokus pembahasan adalah ancaman kejahatan transnasional, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pergerakan kapal asing yang melanggar kedaulatan Indonesia di laut nasional. Hal ini menunjukkan urgensi sinergi yang lebih kuat antara Bakamla RI dan Kementerian Pertahanan dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia.

Laksdya TNI Dr. Irvansyah menegaskan komitmen Bakamla RI untuk meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan dan Kementerian/Lembaga terkait. “Kami terus berupaya memanfaatkan teknologi terkini di era digital serta mengoptimalkan kemampuan armada maritim untuk memastikan keamanan laut nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan tercipta langkah-langkah konkret untuk memperkuat pengawasan maritim Indonesia, mengamankan kepentingan nasional, dan menjaga kedaulatan wilayah laut secara berkelanjutan.

Turut mendampingi Kepala Bakamla RI yakni Deputi Inhuker Laksda TNI Dr. Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA, Direktur Strategi Laksma Bakamla Dafit Santoso, Direktur Litbang Bakamla Laksma Bakamla Budi Santosa, S.E., M.M., CRMP., CHRMP., dan Direktur Hukum Bakamla Laksma Bakamla Priyambodo, S.H.

 Perkuat Pengamanan ALKI II dan Laut IKN 
Bakamla RI secara resmi membuka Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024. Acara ini dipimpin oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr., Opsla., diwakili oleh Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Askari, P.S.C., S.IKom., M.Sc., M.A., dengan tema “Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Area Laut Ibu Kota Nusantara (IKN)”. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Jakarta, Kamis (05/12/2024).

Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengamankan perairan strategis Indonesia. “Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi sarana prasarana untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks,” ujarnya.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dr. Akhmad Solihin dari Institut Pertanian Bogor dan Dr. Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina. Peserta terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, akademisi, serta perwakilan swasta, yang mengikuti kegiatan ini secara luring dan daring.

Diskusi dalam konsinyering ini juga membahas hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Diskusi Kelompok Terfokus (RTDG) sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyusun draf kebijakan strategis guna meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, khususnya di ALKI II dan kawasan laut IKN.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Para peserta menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk penguatan kerjasama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas teknologi pengawasan.

Partisipasi yang luas menunjukkan tingginya komitmen berbagai pihak dalam mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Konsinyering ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.
  🛡 Pelopor Wiratama  

Bakamla RI Kembali Usir Kapal China Coast Guard di Laut Natuna Utara

KN Pulau Dana-323 saat mengusir China Coast Guard-5402 (CCG-5402). (ANTARA/HO-Bakamla RI)

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali mengusir kapal China Coast Guard-5402 (CCG-5402) yang memasuki wilayah Indonesia yakni di Laut Natuna Utara.

Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara dikonfirmasi dari Natuna, Sabtu, mengatakan peristiwa itu dilakukan pada Jumat (25/10).

Ia menyebut masukmya CCG - 5402 di Laut Natuna Utara bukan pertama kali melainkan sudah beberapa kali selama bulan Oktober 2024.

Bahkan kata dia, CCG-5402 tidak hanya masuk yuridiksi melainkan juga mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data Seismik 3D Arwana yang tengah dilakukan oleh PT. Pertamina East Natuna menggunakan kapal MV Geo Coral di Laut Natuna Utara.

"Kapal Negara (KN) Pulau Dana-323 mendekati dan membayangi Kapal China Coast Guard-5402 (CCG-5402) yang memasuki wilayah Yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara pada Jumat," ucap dia.

Ia menerangkan, dalam pengusiran KN Pulau Dana-323 sempat melakukan komunikasi melalui radio, dan saat berkomunikasi CCG - 5402 mengatakan mereka tengah melakukan patroli di yurisdiksi Tiongkok, kemudian meminta KN Pulau Dana-323 tidak terlalu dekat, untuk menjaga keselamatan dalam pelayaran.

"Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh KN Pulau Dana-323 yang bekerja sama dengan Kapal Patroli TNI AL KRI Sutedi Senaputra-378 dan KRI Bontang-907," ujar dia.

Ia menerangkan menurut aturan tindakan yang diambil oleh KN Pulau Dana-323 tepat, sebab lokasi tersebut bukan yuridiksi China.

"Berdasarkan UNCLOS 1982 wilayah yurisdiksi Indonesia khususnya Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna Utara telah mendapat pengakuan internasional, dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah itu tanpa boleh diganggu oleh negara manapun," ucap dia.

Ia menyebut Bakamla RI akan terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sesuai dengan instruksi Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Dr Irvansyah.

"Bakamla RI siap mengamankan Laut Indonesia demi masa depan bangsa," ujar dia.

  👮 antara