Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Kamis (27/03/25).
Kunjungan Menhan tersebut dalam rangka meninjau langsung progres kontrak pengadaan alutsista yang dikelola PT DI, termasuk program strategis seperti helikopter serbaguna TNI AD, upgrade F-16, pengembangan pesawat N219 dan varian amfibinya.
“Saya juga menyoroti pentingnya percepatan pengadaan, termasuk rencana pengadaan 80 unit CN235/CN295 hingga 2029, serta mendorong PT DI mengkaji peluang kerja sama sebagai langkah konkret menuju kemandirian industri pertahanan nasional,” kata Menhan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
Sebuah capaian membanggakan kembali ditorehkan oleh personel Sathar 23 dalam mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Udara. Kali ini, tim Sathar 23 berhasil melaksanakan Bantuan Pemeliharaan Lapangan terhadap Pesawat B-737 yang mengalami kerusakan pada sistem radar udara saat berada di Timika, Papua.
Meskipun secara kemampuan pemeliharaan Sathar 23 tidak memiliki testbench atau kemampuan langsung terhadap sistem radar udara tipe tersebut, namun dengan semangat pantang menyerah, inovasi yang tinggi, serta sinergi antarpersonel yang solid, tim berhasil mengatasi kendala teknis yang ada dan memulihkan fungsi radar pesawat secara optimal.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang ketika dihadapkan dengan dedikasi dan tekad yang kuat. Tim Sathar 23 membuktikan bahwa dengan kerja keras, kepedulian terhadap misi, dan keberanian untuk mencari solusi di luar batas kemampuan formal, maka tantangan operasional sebesar apa pun dapat ditaklukkan.
Semoga keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi seluruh satuan pemeliharaan untuk terus berinovasi, bekerja profesional, dan siap bertindak cepat dalam menjaga kesiapan alutsista TNI AU di mana pun berada.
Dari Basis Ilyushin Il-76 ‘Buatan’ Korea UtaraPesawat AEW&C intai Korut sukses terbang disaksikan Kim Jong Un (Ist)
Update analisis citra satelit terkait pengembangan pesawat peringatan dini dan kendali udara atau Airborne Early Warning and Control (AEW&C) dari basis Ilyushin Il-76 oleh Korea Utara, rupanya tidak meleset. Pada artikel yang diposting pada awal Maret 2025, disebut pembuatan hampir tuntas, maka kabar terbaru mengonfirmasi bila pesawat AEW&C yang dimaksud kini telah mengudara.
Penerbangan AEW&C berbasis pesawat kargo Il-76 secara langsung ditinjau oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Menurut Kantor Berita Korea Utara (KCNA), Kim memeriksa pesawat tersebut di Bandara Internasional Pyongyang awal minggu ini. Pesawat tersebut akan “memainkan peran penting dalam memantau potensi ancaman dan mengumpulkan informasi penting,” kata Kim Jong Un.
Pandangan eksternal mengonfirmasi bahwa AEW&C Korea Utara, yang memiliki skema cat dua warna putih dan abu-abu dan tidak ada tanda yang terlihat jelas, secara umum mirip dengan A-50 Mainstay buatan Rusia dan KJ-2000 Mainring buatan Cina.
Tidak seperti A-50 dan KJ-2000, desain Korea Utara, setidaknya saat ini, terlihat memiliki kekurangan antena dan tonjolan lain yang terkait dengan pesawat jenis ini.
Desain segitiga khas radome di atas badan pesawat belakang terlihat pada AEW&C Korea Utara, tidak seperti yang ada di A-50. Radome tetap seperti ini ditemukan di KJ-2000 dan pesawat AEW&C Tiongkok lainnya, dan menampung tiga radar array bertahap non-rotasi untuk menyediakan cakupan 360 derajat.
Tampilan interior AEW&C menunjukkan setidaknya tujuh stasiun kerja individual, serta monitor layar datar di dinding interior badan pesawat dan sekat depan. Pesawat AEW&C biasanya memiliki kru yang relatif besar yang bertugas memantau medan pertempuran di sekitar pesawat dan mengendalikan pesawat kawan. Interiornya terlihat sangat modern, rapi, dan mengesankan, hampir seperti set film Hollywood yang menggambarkan teknologi militer canggih.
Korea Utara diperkirakan membutuhkan setidaknya empat pesawat AEW&C untuk memastikan pengawasan terus-menerus selama 24 jam terhadap Korea Selatan.
Hal ini akan memungkinkan mereka untuk bergantian antara pengawasan aktif, perawatan rutin, dan latihan. Sebagai perbandingan, Korea Selatan telah mengoperasikan empat unit Boeing 737 AEW&C “Peace Eye” buatan AS dan berencana untuk memperluas armadanya dengan empat unit tambahan. (Gilang Perdana)
Buatan dalam negeriF-16 Turkiye sukses tembakkan rudal jelajah antikapal SOM-J (Turkish MoD)
Turkiye sukses menguji rudal jelajah buatan dalam negeri SOM-J pada 21 Maret 2025. Rudal tersebut diluncurkan dari jet tempur F-16 dari Skadron Uji Coba ke-401 Angkatan Udara Turkiye.
Dilaporkan, rudal secara akurat mengenai target yang dipasang di laut.
Uji coba ini menandai penggunaan pertama SOM-J terhadap target di permukaan laut. Rudal SOM-J awalnya dirancang untuk menyerang target berbasis daratan.
SOM-J dikembangkan melalui kerja sama antara perusahaan pertahanan lokal TÜBİTAK SAGE dan Roketsan.
Rudal ini memiliki beberapa fitur teknis utama, termasuk jangkauan 275 km, kecepatan subsonik tinggi, dan hulu ledak seberat 140 kg.
Sistem pemandunya mengintegrasikan beberapa teknologi navigasi, termasuk Sistem Navigasi Inersia (INS), Sistem Pemosisian Global (GPS), Navigasi Relatif Medan (TRN), dan Akuisisi Target Otomatis (ATA).
Rudal SOM-J juga dilengkapi dengan pencari inframerah pencitraan (IIR) untuk meningkatkan presisi penargetan pada fase terminal.
Dengan penampang radar yang rendah dan ketahanan terhadap tindakan penanggulangan elektronik meningkatkan kemampuan bertahannya di lingkungan pertempuran yang sengit.
Selain ditembakkan dari F-16. rudal SOM-J dirancang dapat diluncurkan dari drone seperti Kizilelma dan Anka-3. (RBS)
Menteri Luar Negeri Prancis temui PrabowoIndonesia telah memesan 42 unit Rafale (Dassault Aviation)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Prancis, khususnya di sektor pertahanan.
Hal ini disampaikan Presiden dalam pertemuannya dengan Menteri Eropa dan Urusan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu.
"Pemerintah Indonesia menekankan untuk memperluas kerja sama dengan Pemerintah Prancis di bidang pertahanan, terutama perihal modernisasi alutsista," demikian petikan keterangan pers yang diterbitkan Sekretariat Presiden di Jakarta.
Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kerja sama ini untuk memperkuat sistem pertahanan nasional guna menjaga hubungan bilateral kedua negara yang telah memasuki babak baru, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis.
“Kami ingin memperkuat kedaulatan bersama dan menyatukan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan global, termasuk krisis regional,” ujar Jean-Noël Barrot kepada awak media usai pertemuan tersebut.
Sejak tahun 2011, Indonesia dan Prancis telah menjalin kemitraan strategis yang diperkuat dengan Plan of Action (PoA) yang ditandatangani pada 2021.
Selain itu, Indonesia juga berharap perluasan kerja sama dalam hal transfer teknologi. Hal tersebut menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia karena sistem pertahanan yang kuat merupakan hal dasar dalam menjaga stabilitas nasional.
Dalam kesempatan ini, Menlu Barrot menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas penerimaannya. Kunjungan Menlu Prancis ke Indonesia diharapkan mendapat hasil yang konkret dalam penguatan kemitraan antara kedua negara.
“Ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas persiapan aktif kunjungan ini dari pihak Indonesia,” ujar Menlu Barrot menutup keterangannya kepada awak media.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Tinjau Fasilitas Produksi UAV di BandungPeriksa UAV Wulung (LEN)
Direksi PT Len Industri (Persero) melakukan kunjungan strategis ke PT Dirgantara Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi antar sesama anggota DEFEND ID.
Kunjungan ini mencakup diskusi serta peninjauan fasilitas produksi Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung dan Elang Hitam yang dikembangkan PTDI.
Sebagai bagian dari Holding BUMN Industri Pertahanan, Len Industri dan PTDI terus berkomitmen menghadirkan inovasi pertahanan buatan bangsa yang kompetitif di kancah global.
Kolaborasi ini diharapkan semakin memperkokoh industri pertahanan Indonesia dalam menciptakan produk unggulan yang bermanfaat bagi negeri.
Menampung Ribuan Rudal Presisi Iran menunjukkan kota rudal yang berisi ribuan rudal presisi. (Foto/Xs) 🚀
Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) pada Selasa (25/3/2025) meluncurkan "kota rudal" bawah tanah baru untuk pasukan kedirgantaraannya.
Mereka menyatakan kota itu menampung ribuan rudal presisi. Televisi pemerintah Iran melaporkan fasilitas itu mencakup berbagai rudal, termasuk Khaybar Shekan, Ghadr, Sejjil, Emad, dan Haj Qassem, serta rudal balistik berbahan bakar padat dan cair.
Pada 10 Januari, televisi pemerintah menayangkan rekaman langka Komandan IRGC Hossein Salami yang mengunjungi pangkalan rudal bawah tanah.
Menurut saluran tersebut, pangkalan ini digunakan Oktober lalu untuk melancarkan serangan ke Israel dengan sekitar 200 rudal, termasuk rudal hipersonik, untuk pertama kalinya.
Saat itu, Israel menanggapi dengan menargetkan lokasi militer di dalam Iran.
Beberapa hari setelah mengungkap kota rudal itu, angkatan laut IRGC mengungkap fasilitas penyimpanan kapal bawah tanah di perairan selatan Iran.
Rekaman yang disiarkan pada saat itu menunjukkan puluhan kapal kecil, dipersenjatai dengan senapan mesin dan rudal, ditempatkan di dalam terowongan bawah tanah. (sya)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan bahwa kasus seorang guru yang tewas oleh penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, merupakan ancaman bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI.
Menurut dia, keberadaan guru dan tenaga kesehatan di Papua mendukung kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat Papua. Pembunuhan itu, kata dia, merupakan tindakan keji dan bukan lagi serangan biasa, karena sudah di luar batas perikemanusiaan.
"Membunuh guru dan menyerang tenaga kesehatan yang merupakan non kombatan ini sungguh di luar nalar sebagai orang yang beradab," kata Amelia saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Dia menilai kejadian penyerangan oleh KKB yang menyasar guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil, sudah kesekian kalinya terjadi. Untuk itu, dia mengatakan bahwa aksi KKB tersebut sudah tidak bisa dibiarkan lagi.
Dia pun mendorong agar pemerintah dan TNI mendesain ulang strategi pengamanan di Papua untuk lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal itu perlu dilakukan khusus untuk melindungi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan warga sipil lainnya.
"Langkah ini harus segera dilakukan, negara tidak boleh tunduk dengan aksi teror," kata dia.
Selain itu, dia ingin pemerintah tak membiarkan masyarakat Papua hidup di dalam ketakutan. Karena gangguan keamanan di Papua akan mengganggu stabilitas nasional.
"Kehadiran pemerintah pasca penyerangan ini sangat diperlukan dalam penanganan traumatis dalam menangani para korban dan keluarganya, karena keberadaan mereka di sana adalah bagian dari tugas negara," katanya.
Sebelumnya, Kapolres Yahukimo Ajun Komisaris Besar Polisi Heru Hidayanto mengakui adanya laporan terkait penyerangan yang dilakukan KKB terhadap guru kontrak di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Dari laporan terungkap insiden itu terjadi Jumat (21/3) sekitar pukul 16.00 WIT, saat KKB melintas dan menyerang dan membunuh seorang guru.
Perkuat kerjasama pertahanan👷 Pemeliharaan pesawat Sukhoi (Dispenau)
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Belarus untuk Indonesia H.E. Dr. Raman Ramanouski. Kunjungan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/3/25).
Pertemuan kedua negara ini merupakan upaya untuk memperkuat kerja sama pertahanan. Termasuk modernisasi alutsista, transfer teknologi, dan pelatihan 100 personel TNI di Belarus.
Melalui perjanjian yang telah diratifikasi, kedua negara berkomitmen memperdalam kolaborasi strategis.
Mulai pengembangan UAV, pemeliharaan pesawat Sukhoi, hingga produksi rudal dan amunisi. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
⚓ The first of two MPCS (Multipurpose Combat Ship / PPA) vessels sold by Fincantieri to the Indonesian Navy (TNI AL), KRI Brawijaya (320), is conducting the first sea-goings from the Italian shipbuilder’s Muggiano shipyard (La Spezia). KRI Brawijaya (320) is conducting the first sea-goings from Fincantieri’s Muggiano shipyard (La Spezia). (Giorgio Arra) 💥
Originally built as the fifth and sixth MPCS/PPA units in the Light Plus configuration for the Italian Navy, the two ships, formerly named Marcantonio Colonna and Ruggiero di Lauria, were respectively renamed KRI Brawijaya (320) and KRI Prabu Siliwangi (321) with a ceremony held at the same shipyard on 29 January 2025, as part of the € 1.18 billion euro contract signed in March 2024.
The two ships are scheduled for delivery this year.
Italian naval photographer Giorgio Arra took images of Brawijaya (320) during one of the first sea goings this week. The second in class, Prabu Siliwangi (321), was also photographed previously, while being moved among piers of Muggiano shipyard.
The Brawijaya (320) is showed with all the gun armament package including the Leonardo 127/64 mm LW main gun, capable of firing Vulcano long-range guided ammunitions, the 76 mm Single Deck gun with anti-ship missiles and asymmetric threats DART guided ammunitions and two remotely operated 25 mm gun systems.
The ship is also equipped with the SAAM ESD PPA air defence missile system based on the MBDA Aster family of missiles (2 naval Group A50 8-cell VLS for a total of 16 missiles) and the Leonardo Kronos Quad C-band four fixed faces AESA radar, alongside the extensive and capable EW suite by ELT Group (Elettronica) including RESM/CESM and RECM.
The Italian Navy has recently successfully qualified the SAAM ESD PPA air defence missile system on the Bande Nere (P 434) MPCS/PPA in the Full Configuration centred on the Leonardo Dual Band Radar (DBR) system with Kronos Quad C-band and Kronos StarFire X-band systems, DSS-IRST and ASW suite.
The Italian Navy Montecuccoli (P 432) MPCS/PPA in the Light Plus configuration, the same sold to Indonesia, was deployed to the Indo-Pacific last summer and successfully participated to the Pacific Dragon integrated air and missile defence exercise.
Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo Ilustrasi satelit (ist) 🛰
Sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Navayo International AG memasuki babak baru.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Navayo International mengajukan permohonan penyitaan aset pemerintah Indonesia yang berada di Perancis.
Yusril mengatakan, gugatan penyitaan tersebut diajukan Navayo di Pengadilan Perancis menyusul putusan arbitrase di Singapura yang mengalahkan Kemenhan.
"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrasi Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis," kata Yusril, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Berdasarkan dokumen yang diserahkan kuasa hukum Navayo, Kemenhan memiliki kewajiban bayar dari putusan Arbitrase International Criminal Court (ICC) sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).
Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai putusan Arbitrase ICC dibayarkan.
"Persoalan ini adalah persoalan yang serius bagi kita, karena kita kalah di forum Arbitrase negara lain," ujar Yusril.
Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
Ia mengatakan, akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar dia.
Tak hanya itu, Yusril mengatakan, pemerintah akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
Sebab, kata dia, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, tapi pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," tutur dia.
Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.
Ia mengatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjannya sejumlah Rp 1,9 miliar.
"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi, ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar," ucap dia.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap proyek pengelolaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menyebabkan negara menelan kerugian ratusan miliar rupiah.
Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika RI menyewa satelit dan tak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
Kasus ini pun kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, perkara ini telah diselidiki sejak beberapa tahun lalu dan dalam waktu dekat akan masuk ke tingkat penyidikan.
"Kami sudah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini, dan sekarang sudah hampir mengerucut. Insya Allah dalam waktu dekat perkara ini naik ke penyidikan," kata Burhanuddin, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Atas permasalahan ini, Avanti menggugat Indonesia di London Court of International Arbitration.
Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis.
"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.
Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.
Bahas perpanjangan MoU dan kerjasama strategis (Kemhan)
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto, mewakili Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima audiensi dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, dalam rangka membahas berbagai kerja sama strategis, termasuk perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan BRIN, serta pelaksanaan temu bisnis industri strategis di Ruang Kerja Wamenhan RI, Jumat, (21/03/25). Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang riset, inovasi, dan pengembangan teknologi pertahanan.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas bahwa MoU Kerja Sama antara Kemhan dan BRIN yang telah berjalan selama 3 tahun akan segera berakhir. Kedua pihak sepakat untuk memperpanjang kerja sama ini mengingat masih banyak program dan inisiatif strategis yang sedang dijalankan. Perpanjangan MoU ini diharapkan dapat memastikan kelancaran pelaksanaan berbagai proyek riset dan pengembangan teknologi pertahanan. Kerja sama ini juga menjadi landasan penting bagi sejumlah BUMN industri pertahanan (Indhan) yang sangat bergantung pada kolaborasi antara Kemhan dan BRIN. Dengan perpanjangan MoU, diharapkan sinergi antara kedua lembaga dapat terus mendorong kemajuan industri pertahanan nasional.
Wamenhan menyambut baik berbagai usulan dan inisiatif yang diajukan oleh BRIN. Wamenhan mengarahkan agar proses perpanjangan MoU segera diproses oleh Balitbang Kemhan. Dengan sinergi yang kuat antara Kemhan dan BRIN, diharapkan kolaborasi ini dapat terus mendorong kemajuan industri pertahanan nasional, meningkatkan kapasitas riset dan inovasi, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Turut hadir dalam pertemuan ini Dirjen Renhan Kemhan, Dirjen Pothan Kemhan dan Sesbalitbang Kemhan. (Biro Infohan Setjen Kemhan)
(Kemhan)
