BIN Pakai Mortir dari Serbia untuk Papua

 Laporan CAR 
BIN [wikipedia] ★

Badan Intelijen Negara (BIN) dilaporkan membeli nyaris 2.500 mortir dari Serbia untuk agen mata-mata RI di Papua dan dijatuhkan ke desa-desa di wilayah itu pada 2021 lalu.

Hal tersebut diungkap kelompok pemantau senjata yang berbasis di London, Conflict Armament Research (CAR) dalam laporan yang dikirim ke Reuters.

Tiga anggota CAR mengatakan, pengadaan senjata dari BIN tak diungkap ke komite pengawasan parlemen yang menyetujui anggaran.

CAR melaporkan mortir itu diproduksi pembuat senjata Serbia, Krusik. Senjata tersebut kemudian dimodifikasi, yang entah oleh pihak mana, agar bisa dijatuhkan dari udara alih-alih dari tabung mortir.

Menurut mereka, BIN juga menerima 3.000 inisiator elektronik dan tiga perangkat pengatur waktu yang biasanya difungsikan untuk membasmi bahan peledak.

CAR melaporkan bahwa peluru mortir 81mm digunakan dalam serangan di sejumlah desa di Papua pada Oktober 2021 lalu.

Salah satu saksi mata dan penyidik yang bekerja untuk delapan kelompok hak asasi manusia (HAM) menyampaikan tak ada yang terbunuh dalam serangan itu. Namun, rumah dan sejumlah gereja terbakar.

"Jelas bahwa mortir ini merupakan senjata ofensif yang digunakan di wilayah sipil," kata penyelenggara Proyek West Papua di Universitas Wollongong, Jim Elmslie.

Jim adalah orang yang menyerahkan laporan CAR ke Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB pada April lalu.

"Ini adalah pelanggaran hukum kemanusiaan," kata dia.

Saksi mata lain, Pastor Yahya Uopmabin, menyaksikan serangan itu dari pegunungan terdekat.

"Mereka menjatuhkan bom dengan pesawat tak berawak. Tempat ibadah, rumah terbakar," kata Yahya kepada Reuters.

Seorang penyelidik Papua yang bekerja untuk konsorsium delapan kelompok hak asasi manusia dan gereja, Eneko Bahabol, mengatakan 32 mortir dijatuhkan, termasuk lima yang tak meledak.

Merujuk hukum di Indonesia, militer, polisi dan lembaga pemerintah lain harus mengantongi izin dari Kementerian Pertahanan untuk membeli senjata. Mereka juga wajib menggunakan bahan yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri jika tersedia.

Perusahaan pembuat senjata milik negara, PT Pindad, juga memproduksi mortir. Mereka merupakan bagian dari penyedia persenjataan militer RI.

  Respons PT Pindad hingga TNI 

Salah satu komisaris perusahaan PT Pindad, Alexandra Wuhan, menolak untuk membahas secara spesifik pembelian senjata itu. Ia hanya mengatakan perusahaan tunduk dengan aturan.

"Pindad berkewajiban dan tunduk pada hukum, aturan, dan peraturan Indonesia soal pengadaan senjata militer dan sipil, begitu juga BIN sebagai pengguna akhir," tutur Alexandra, seperti dikutip dari Reuters.

Alexandra lalu berkata, "Pindad tak bisa bertanggung jawab soal kapan dan di mana senjata digunakan pihak berwenang Indonesia. Kami tidak punya wewenang seperti itu."

Menanggapi serangan tahun lalu, juru bicara TNI, Kolonel Wieng Paronoto, mengatakan kepada Reuters personelnya tak menjatuhkan amunisi di desa-desa. Dia juga menolak mengatakan apakah BIN menyebarkan amunisi.

Adapun soal pengadaan senjata, salah satu sumber kementerian pertahanan mengatakan pihaknya tak pernah menyetujui pembelian atau peraturan apa pun yang memungkinkan BIN mendapat amunisi.

"Ini menimbulkan pertanyaan mengapa BIN menginginkan itu," kata sumber itu, seperti dikutip dari Reuters.

Menyoal senjata itu, eks Jenderal sekaligus anggota Majelis Kehormatan Dewan (MKD), Tubagus Hasanuddin, mengatakan BIN bisa memperoleh senjata ringan sebagai pertahanan para agennya. Namun, lain hal jika senjata kelas militer.

"[Senjata kelas militer] harus untuk tujuan pendidikan atau pelatihan dan bukan untuk tujuan tempur," kata Tubagus kepada Reuters.

Ia kemudian berujar, "Kami perlu melakukan audiensi terlebih dahulu dengan BIN dan memeriksa alasannya. Setelah itu kami akan memeriksa legalitasnya."

Anggota Komisi I DPR yang membawahi BIN juga buka suara. Ia mengaku menyelidiki sendiri temuan laporan CAR untuk memastikan apakah ada kesalahan atau tidak.

Pejabat itu juga sudah mendekati BIN dan PT Pindad untuk meminta penjelasan, tapi tak mendapat apa pun.

"Pasti ada sesuatu yang sangat, sangat sensitif soal itu," kata anggota Komisi I DPR yang enggan disebutkan identitasnya seperti dilansir dari Reuters.

Meski sejumlah pejabat RI membantah atau bungkam, Serbia telah mengonfirmasi bahwa Krusic membuat mortir berdaya ledak tinggi M-72.

Mortir itu dijual bersama dengan 3.000 inisiator elektronik dan perangkat pengatur waktu ke pemasok senjata Serbia Zenitprom DOO pada Februari 2021, demikian tulis laporan itu.

Zenitprom DOO kemudian mengekspor amunisi tersebut ke PT Pindad untuk BIN, kata CAR.

Saat awal proses pengadaan yakni pada 6 Oktober 2020, BIN memberikan sertifikat pengguna akhir kepada otoritas Serbia dengan Nomor R-540/X/2020. Sertifikat ini menegaskan mereka akan menjadi pengguna eksklusif barang dalam konsinyasi dan amunisi. Mereka juga tak akan mengirim atau menjual ke pihak lain tanpa izin dari pihak berwenang Serbia.

Lebih lanjut laporan tersebut menerangkan, tak ada permintaan untuk mengirim senjata sebelum serangan di Papua.

Dalam laporannya, CAR mengatakan Serbia mengonfirmasi nomor lot pada cangkang yang digunakan di Papua sama dengan yang dibeli BIN.

Beberapa rincian laporan tak bisa dikonfirmasi secara independen termasuk nomor lot yang cocok dengan mortir, transfer pengiriman amunisi ke BIN atau apakah BIN mematuhi sertifikat pengguna akhir.

Reuters juga tak dapat menentukan siapa yang memodifikasi mortir atau mengapa BIN membeli timer dan penyala.

CAR menuliskan BIN telah memberi pemerintah Serbia "sertifikasi verifikasi pengiriman", meskipun Reuters tak bisa mengonfirmasi secara independen bahwa senjata iu telah tiba di tangan BIN.

Situasi keamanan di Papua telah memburuk secara dramatis sejak April 2021 lalu setelah kelompok separatis membunuh kepala kantor BIN Papua dalam penyergapan.

Selain itu, menurut pernyataan pelapor khusus PBB, mengatakan ada pelanggaran yang mengejutkan dari pemerintah RI antara April dan November 2021 lalu.

Mulai 10 Oktober 2021, helikopter dan drone menembak dan menjatuhkan amunisi di delapan desa di distrik Kiwirok selama beberapa hari.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Juru Bicara Kementerian Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjutak serta Juru Bicara BIN, Wawan Purwanto, untuk meminta konfirmasi dan tanggapan pada Jumat (3/6). Namun, keduanya tak segera memberi komentar hingga berita ini dipublikasi. (Reuters/isa/bac)

  ★ CNN  

Menhan Prabowo Hadiri Peresmian Smart Campus Medical Intelligence STIN

Laboratorium ini untuk menanggulangi ancaman Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika).(Dok IDM)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menghadiri peresmian Smart Campus Dr. (H.C) Ir. Soekarno Medical Intelligence Wangsa Avatara Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan Pelantikan Taruna Mula Angkatan XVIII Asta Dasa Mahasura Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) bertempat di Kampus STIN, Bogor, Senin (30/5).

Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan dalam sambutannya menegaskan bahwa Smart Campus Ir Soekarno ini merupakan terobosan teknologi dalam bidang pendidikan.

Gedung Smart Campus Dr. (H.C) Ir. Soekarno ini terdiri dari 4 lantai, dimana terdapat tujuh laborarium yang telah diresmikan, di antaranya laboratorium nuklir, laboratorium biomolekuler, laboratorium virtual chemical, laboratorium cyber, laboratorium simulator, laboratorium bahasa, serta laboratorium IT & economic intelligence. Adapun khusus Laboratorium Medical Intelligence Wangsa Avatara bertempat di kantor pusat Badan intelijen Negara (BIN) Pejaten, Jakarta Selatan.

Pembangunan Laboratorium Medical Intelligence Wangsa Avatara tidak terlepas dari pandemi COVID-19 dan potensi munculnya emerging virus di masa mendatang. Oleh karena itu, laboratorium ini hadir sebagai bentuk kesiapan Indonesia untuk menanggulangi ancaman tersebut atau ancaman lainnya seperti ancaman Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika).

Lebih lanjut, pembangunan laboratorium ini diharapkan dapat membantu Indonesia untuk memiliki medical intelligence yang dan andal. Dengan bio-safety level yang memadai, laboratorium ini juga didesain khusus untuk mengobservasi berbagai bentuk ancaman lain akibat rekayasa mikrobiologi buatan manusia yang mendorong kemunculan atau bermutasinya virus, kuman, dan biopatogen.

Pada kesempatan yang sama, Menhan Prabowo beserta seluruh udangan yang hadir disuguhi atraksi Tim Delta Rajawali serta peragaan kemampuan Taruna-Taruni STIN. Selanjutnya, Acara kemudian ditutup dengan peninjauan laboraturium STIN oleh beberapa tamu dan undangan VVIP.
 ♖ IDM  

Jaringan BIN dan Kementerian Dilaporkan Dibobol Hacker China

 🌩 💻Ilustrasi hacker. (Istockphoto/ Undefined)

Peretas atau hacker China dikabarkan telah menembus jaringan internal sedikitnya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN). Hal tersebut dilaporkan peneliti keamanan internet The Record, Insikt Group.

Peretasan itu dikabarkan berhubungan dengan Mustang Panda yang selama ini dikenal sebagai peretas asal China yang menargetkan kawasan Asia Tenggara.

Seperti dilansir The Record pada Jumat (10/9), peneliti Inskit pertama kali menemukan upaya peretasan tersebut pada April 2021.

Awalnya, mereka saat itu sedang mendeteksi server pengendali dan control (C&C) malware PlugX yang dioperasikan Mustang Panda. Server tersebut ternyata berkomunikasi dengan beberapa host dalam jaringan pemerintah Indonesia.

Mereka kemudian menelusuri lebih lanjut dan mengklaim hal itu telah berlangsung sejak Maret 2021. Namun, belum jelas metode serta target dari peretasan tersebut.

Peneliti Insikt Group menyatakan telah memberi tahu hal itu ke Indonesia pada Juni 2021 dan dilakukan lagi pada Juli 2021. Namun, pemerintah Indonesia disebut tidak merespons laporan itu.

BIN juga disebut menjadi salah satu target paling sensitif dari aksi peretasan itu. Mereka juga tidak merespons laporan The Record pada Juli dan Agustus 2021.

Namun, The Record menyatakan seorang sumber mengatakan pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah identifikasi dan membersihkan sistem yang diretas.

Sayangnya, peneliti Insikt beberapa hari kemudian mengonfirmasi bahwa host dalam jaringan pemerintah Indonesia Masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda.

Terpisah, CNNIndonesia.com telah mencoba meminta tanggapan dari perwakilan BSSN serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, mereka belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, Deputi VIII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto enggan memberi tanggapan saat diminta konfirmasi oleh CNNIndonesia.com. (chri/bac)
   🖥 CNN  

[RIP] Kepala BIN Papua Tewas saat Baku Tembak dengan KKB

★Ilustrasi BIN (wikipedia) ☆

Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK meninggal dunia saat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Dambet, Distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua, pada Minggu (25/4) pukul 15.50 WIT.

Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab membenarkan kabar tersebut. "Benar ditembak oleh KSB," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

"Kronologi lengkapnya belum ada, masih kami minta karena kesulitan komunikasi sehingga belum dapat kronologi lengkapnya," imbuh dia.

Dilansir dari Antara, Putu Dani awalnya datang ke Kampung Dambet sekitar pukul 09.20 WIT bersama tujuh anggota menggunakan empat sepeda motor.

Saat berada di Kampung Dambet itu, Putu Dani diduga tertembak dan meninggal dunia.

"Memang benar Brigjen TNI Putu Dani yang menjabat Ka Binda dilaporkan meninggal di Beoga namun hingga kini belum ada laporan lengkapnya," kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Rencananya jenazah Putu Dani akan dievakuasi ke Boega dan dibawa ke Timika pada Senin (26/4) besok.

"Memang benar saat ini jenazah BrigjenTNI Putu Dani sudah berada di Beoga, dan Senin dijadwalkan dievakuasi ke Timika," kata Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Ignatius Yogo Triyono.

Jarak Kampung Dambet dengan Beoga sekitar tiga kilometer dan merupakan kampung terakhir yang dilaporkan diserang KKB. Aksi terakhir adalah membakar rumah warga dan perumahan guru serta sekolah dasar.

"Jenazah tiba di Beoga sekitar pukul 18.30 WIT, " kata Triyono.

Berdasarkan catatan, setidaknya ada empat peristiwa penembakan yang dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil di wilayah Beoga sejak awal April kemarin.

Pertama, pada Kamis (8/4), KKB diduga menembak mati seorang guru sekolah dasar (SD) bernama Oktavianus Rayo. Keesokan harinya, mereka kembali menembak guru SMP bernama Yonathan Randen di Distrik Beoga.

Setelah insiden itu, terjadi pula pembakaran tiga gedung sekolah di wilayah tersebut. Bahkan, pembakaran terus berlanjut hingga akhirnya menghanguskan rumah anggota DPRD Kabupaten Puncak.

Seminggu kemudian, pada Rabu (14/4), KKB kembali menembak seorang tukang ojek bernama Udin di Distrik Omikia, Kabupaten Puncak. Lalu, keesokan harinya mereka menembak siswa SMA bernama Ali Mom di Ilaga.

Korban, kata kepolisian, diminta untuk membelikan pinang dan rokok. Setelah diantar ke kampung Uloni, Ali Mom malah ditembak dan dibacok hingga tewas.

KKB sendiri menyatakan bertanggung jawab atas sejumlah aksi penembakan itu. Hal tersebut dilakukan lantaran korban diduga sebagai mata-mata aparat TNI-Polri. (dis/pris)

  ★ CNN  

KKB OPM Sejajar dengan Organisasi Terorisme

★♖★Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) alias Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejajar dengan organisasi terorisme dan harus ditindak tegas.

"KKB pada dasarnya sejajar dengan organisasi teroris yang menjadi musuh bersama dan harus ditindak tegas," kata Deputi VII BIN Wawan Purwanto saat dihubungi wartawan, Selasa (23/3).

Wawan menyebut semua pihaknya semestinya mengkategorikan KKB alias OPM dalam tindak pidana terorisme. Menurutnya, sepak terjang KKB selama ini tergolong aksi terorisme.

"Hal tersebut tentunya tidak lepas dari fakta-fakta mengenai sepak terjang yang telah dilakukan oleh KKB selama ini," ujarnya.

Wawan mengatakan terorisme merupakan tindakan menggunakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas hingga jatuhnya korban jiwa secara massal.

Ia mengklaim KKB selama ini kerap mengancam hingga melakukan kekerasan kepada aparat keamanan maupun masyarakat. Tak sedikit ancaman tersebut berbuntut jatuhnya korban jiwa.

"Selain itu, KKB juga kerap mengintimidasi pejabat Pemda dan memaksa untuk mendukung aksinya. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB telah menimbulkan efek ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafly Amar tengah mempertimbangkan pihaknya memasukan KKB alias OPM ke dalam kelompok organisasi terorisme.

KKB ini merupakan sebutan pemerintah untuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

"Kami sedang terus menggagas diskusi-diskusi dengan beberapa kementerian/lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikategorikan organisasi terorisme," kata Boy. (fra)
 ♖ CNN  

Pasukan Rajawali Bentukan BIN

Menjadi PolemikIlustrasi peragaan pasukan Rajawali dari Badan Intelijen Negara (BIN). (Screenshot via Instagram/@bambang.soesatyo)

Badan Intelijen Negara (BIN) baru saja memamerkan pasukan khusus Rajawali yang dilengkapi senjata laras panjang di hadapan sejumlah pejabat negara dalam kegiatan Peningkatan Statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), pada Rabu (9/9).

Keberadaan pasukan khusus ini langsung menjadi bahan perbincangan. Pengamat militer Institute For Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, bahkan menyatakan BIN baru boleh memiliki pasukan khusus bersenjata lengkap apabila dipayungi oleh undang-undang.

"Ya jelas. Secara konstitusional negara hanya mengenal dua bentuk kekuatan bersenjata. Yang pertama namanya TNI. Yang kedua namanya Polri," kata Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (12/9).

Fahmi menjelaskan di Indonesia hanya ada dua lembaga yang boleh memiliki kekuatan bersenjata, yakni TNI dan Polri.

TNI, dijelaskan Fahmi, adalah komponen utama negara untuk menegakkan kedaulatan, menjaga pertahanan serta menjalankan tugas dan fungsi operasi militer. TNI juga bisa menjalankan operasi militer selain perang.

Sementara Polri merupakan lembaga penegak hukum serta penegak keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Dua lembaga atau organisasi inilah yang memiliki mandat konstitusional sebagai kekuatan bersenjata dengan kewenangan ofensif," katanya.

Fahmi mengakui bahwa BIN memiliki fungsi pengamanan seperti diatur dalam UU No. 17 tahun 2011. Namun, bukan berarti BIN jadi boleh memiliki pasukan bersenjata.

Menurut Fahmi harus tetap ada pasal atau ayat dalam UU yang mengatur itu secara gamblang. Sebab kegiatan pengamanan yang dimaksud adalah dalam ranah fungsi intelijen.

"Karena ini adalah kegiatan pengamanan yang berada dalam ruang lingkup fungsi intelijen. Bukan yang lain," kata Fahmi.

Dalam UU No 17 tahun 2011 dan Perpres No 73 tahun 2017, dinyatakan bahwa BIN memiliki fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Tetapi tidak ada pasal atau ayat yang menyebutkan secara gamblang BIN boleh mempunyai pasukan bersenjata.

Sejak Juli 2020, BIN kini berada langsung di bawah Presiden RI Joko Widodo, dari semula di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Perubahan ini diresmikan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020.

Fahmi kemudian mempertanyakan tujuan pasukan khusus Rajawali yang dibentuk BIN. Sebab, BIN selama ini merupakan badan intelijen yang bahkan anggotanya banyak berasal dari kalangan sipil.

"Nah ini pasukan yang dibentuk oleh BIN, di mana posisinya? Apakah BIN sedang didesain sebagai 'angkatan kelima'," ujar Fahmi.

Fahmi juga mengkritik BIN dalam membangun keorganisasian dan meningkatkan kinerjanya. Alih-alih membangun organisasi intelijen kelas dunia, menurut Fahmi, BIN justru bergerak ke arah yang membingungkan.

Ditambah muncul pasukan khusus BIN yang belum jelas dasar hukumnya pembentukannya.

"Belum jelas, lembaga ini sedang menyaru jadi tentara, jadi polisi atau sekadar penggemar 'cosplay' belaka?" kata Fahmi.

Sebelumnya, keberadaan pasukan khusus Rajawali ini diketahui dari cuplikan video yang diunggah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo melalui akun Instagram pribadinya @bambang.soesatyo.

Dalam video itu, pasukan terlihat memeragakan aksi militer di hadapan sejumlah Jenderal TNI yang hadir. Tidak diketahui apakah pasukan khusus Rajawali terdiri atas personel TNI, Polri, atau anggota BIN.

Atraksi Pasukan Rajawali ini ditampilkan di hadapan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesetyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono. (jnp/ayp)

 Dibutuhkan untuk Memperlancar Operasi BIN 
Ilustrasi peragaan pasukan Rajawali dari Badan Intelijen Negara (BIN). (Screenshot via Instagram/@bambang.soesatyo)

Pada Jumat, 11 September 2020 lalu, lewat akun media sosial (Medsos) Ketua MPR Bambang Soesatyo, publik Indonesia melihat penampilan video pasukan bersenjata dengan seragam hitam-hitam dalam acara di markas Badan Intelijen Negara (BIN). Terdengar narasi di balik video tersebut bahwa ini adalah pasukan intelijen khusus Rajawali, Badan Intelijen Negara.

Analis konflik dan konsultan keamanan Alto Labetubun mengatakan, ada tanggapan positif dari publik yang bangga bahwa BIN punya ‘pasukan khusus’. Menurut Alto, buat kelompok ini, ada harapan yang sangat besar bahwa BIN bisa mengakselerasi upaya-upaya yang tegas demi stabilitas negara.

”Akan tetapi, ada juga kelompok yang mempertanyakan dasar dari pembentukkan pasukan khusus ini karena tugas dan fungsi BIN adalah mengumpulkan intelijen, bukan melakukan aksi-aksi lapangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (13/9/2020).

Alto menjelaskan, peran, tugas dan fungsi BIN sesuai UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyebutkan BIN merupakan “Alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, yang tujuannya adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional”.

Jika dipahami secara kontekstual maka peran, tugas dan fungsi BIN itu berada pada konteks yang sangat dinamis dan fluid, serta dengan tingkat risiko yang juga dinamis dan membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi dari agen-agen dan personel BIN di lapangan, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.

”Oleh karena itu maka agen dan personel BIN perlu dibekali dengan kemampuan taktis dan strategis, termasuk penguasaan intelijen khusus (Intelsus). Kemampuan intelsus ini termasuk penguasaan senjata api dan bahan peledak baik secara individu, maupun secara kolektif/kelompok,” kata dia.

Di sisi lain, pola ancaman yang memerlukan BIN menempatkan agen-agennya di lapangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga menuntut personel BIN untuk punya kemampuan intelijen khusus, misalnya penugasan di daerah di mana kelompok separatis bersenjata itu sangat aktif, ataupun penugasan di daerah yang dikuasai oleh kelompok teroris transnasional.

”Dalam konteks ini maka kualifikasi intelijen khusus (Intelsus) Rajawali itu sangat relevan, penting, dan dibutuhkan BIN demi melancarkan peran, tugas dan fungsinya sesuai amanat UU 17/2011, sesuai dengan perintah dari single client BIN, yaitu Presiden Republik Indonesia,” tegasnya. (cip)
 ♖ CNN | Sindonews  

[Video] Di Bawah Permukaan : Operasi Woyla

    Diposkan BIN official RI 
Video Operasi Militer pembebasan dari pembajak pesawat GIA Woyla

 

  ★ Youtube  

Sejarah BIN

Dari RI Merdeka Hingga di Bawah Presiden Langsung BIN

Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Dalam Perpres itu, Kemenkopolhukam tidak lagi mengkoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pasal 4 perpres itu menjelaskan bahwa Kemenkopolhukam hanya mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri. Sementara pada peraturan sebelumnya, Perpres Nomor 43 tahun 2015, menyebutkan bahwa Kemenkopolhukam mengkoordinasi BIN.

Jika melihat ke belakang, perjalanan lembaga Intelijen negara telah menempuh jalan panjang, seiring lahir dan berkembangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Awalnya pada Agustus 1945, pasca proklamasi kemerdekaan pemerintah RI mendirikan badan Intelijen untuk pertama kalinya, yang dinamakan Badan Istimewa. Kala itu, Kolonel Zulkifli Lubis ditunjuk memimpin lembaga ini bersama sekitar 40 mantan tentara Pembela Tanah Air (Peta) yang menjadi penyelidik militer khusus.

Personel-personel Intelijen pada lembaga ini merupakan lulusan Sekolah Intelijen Militer Nakano, yang didirikan pendudukan Jepang pada tahun 1943. Zulkifli Lubis merupakan lulusan sekaligus komandan Intelijen pertama.

Lalu pada awal Mei 1946, dilakukan pelatihan khusus di daerah Ambarawa. Sekitar 30 pemuda lulusannya menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI). Lembaga ini kemudian menjadi payung gerakan Intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri.

Pada Juli 1946, Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin membentuk "Badan Pertahanan B" yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi. Pada 30 April 1947 lalu dilakukan penyatuan seluruh seluruh badan Intelijen di bawah Menhan, BRANI menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.

Di awal tahun 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang menurunkan lembaga Intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP).

Sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan Kepolisian memiliki badan Intelijen sendiri-sendiri tanpa koordinasi nasional yang solid. Karena hal itu, pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) dan dipimpin oleh Kolonel Laut Pirngadi sebagai Kepala.

Selanjutnya, pada 10 November 1959, BKI menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang bermarkas di Jalan Madiun, yang dikepalai oleh DR Soebandrio.

Di era tahun 1960-an hingga akhir masa Orde Lama, pengaruh Soebandrio pada BPI sangat kuat diikuti perang ideologi Komunis dan non-Komunis di tubuh militer, termasuk Intelijen.

Setelah gonjang-ganjing tahun 1965, Soeharto mengepalai Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Selanjutnya di seluruh daerah (Komando Daerah Militer/Kodam) dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI).

Pada tanggal 22 Agustus 1966, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) yang dipimpin oleh Brigjen Yoga Sugomo sebagai Kepala. Kepala Komando Intelijen Negara (KIN) bertanggung jawab langsung kepada Soeharto.

Sebagai lembaga Intelijen strategis, maka BPI dilebur ke dalam KIN yang juga memiliki Operasi Khusus (Opsu) di bawah Letkol Ali Moertopo dengan asisten Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Aloysius Sugiyanto.

Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Mayjen Soedirgo menjadi Kepala BAKIN pertama.

Pada Tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, LB Moerdani memperluas kegiatan Intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS). Selanjutnya BAKIN tinggal menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru.

Setelah mencopot LB Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat BAIS dan mengganti namanya menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA).

Terakhir, pada Tahun 2000, Presiden Abdurrachman Wahid mengubah BAKIN menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.

Dengan demikian, sejak 1945 hingga sekarang, organisasi Intelijen negara telah berganti nama sebanyak 6 kali, yakni BRANI, BKI, BPI, KIN, BAKIN, dan BIN.

Sementara sejak nomenklatur lembaga Intelijen negara dirubah menjadi BIN, lembaga ini pernah dipimpin oleh Letnan Jenderal Purn Arie J Kuma'at, Jenderal Purn AM Hendropriyono, Mayor Jenderal Purn Syamsir Siregar, Jenderal Polisi Purn Sutanto, Letnan Jenderal Purn Marciano Norman, dan Jenderal Purn Budi Gunawan yang saat ini masih menjabat. (yoa/DAL)
 ♖ CNN  

BIN Sudah Monitor Alat Peretas dari China

Dan telah melakukan antisipasi.Ilustrasi cyber attack [istimewa]

Badan Intelijen Negara mengatakan sudah mengetahui soal alat peretas Aria-Bodu yang dibuat oleh grup Naikon APT asal China. BIN mengungkapkan telah melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi adanya ancaman teknologi alat peretas tersebut.

"Untuk alat kami sudah tahu dan sudah diantisipasi," ujar Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto saat dihubungi Republika.co.id melalui pesan singkat, Jumat (8/5).

Wawan menjelaskan, peralatan yang digunakan untuk mengantisipasi alat peretas tersebut juga terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Menurut Wawan, BIN sudah melakukan langkah-langkah pengamanan secara terukur terhadap kerahasiaan negara dari hal yang dia anggap sebagai hal biasa di dunia pengamanan informasi tersebut.

"Karena hal semacam itu biasa terjadi di dunia pengamanan informasi. Kita lakukan perlindungan maksimal terhadap kerahasiaan negara," jelasnya.

Wawan menuturkan, peralatan pengamanan informasi terus berkembang dan BIN terus mengikuti perkembangan tersebut agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Untuk hal-hal yang sangat rahasia, kata dia, tidak disimpan di tempat yang dapat diretas oleh pihak mana pun.

"Kalau di tempat yang bisa diretas pasti itu dokumen yang bukan sebenarnya," ucapnya.

Naikon APT diduga terhubung dengan militer China. Wawan mengatakan, upaya untuk mengonfirmasi hal tersebut ke pemerintah China dapat dilakukan. "Konfirmasi dengan negara lain juga biasa dilakukan," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan (Kemhan) belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Aria-Body. Kemhan akan mempelajari hal tersebut lebih lanjut untuk menentukan langkah yang akan diambil ke depan.

"Belum ada informasi terkait hal tersebut. Kami pelajari dulu," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan, Kolonel Kav Ignatius Eko Djoko Purwanto, saat dikonfirmasi.
 ♖ Republika  

Pabrik Drone Pertama di Asia Tenggara

Gandeng TNI hingga BIN [TribunnewsBogor.com/Mohamad Afkar Sarvika] ★

PT Famindo Inovasi Teknologi (FIT) meresmikan pabrik pengembangan teknologi drone yang diklaim sebagai yang pertama di Asia Tenggara. Pabrik itu terletak di Jalan Raya Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Presiden Direktur PT FIT Julius Agus Salim mengatakan selama ini drone lebih banyak diimpor dari China dan Eropa. Padahal, sambungnya, Indonesia dapat memproduksi sendiri.

Hal itu disampaikan Julius saat meresmikan pabrik drone yang berlokasi di Jalan Raya Sentul, Kadumangu, Babakan Madang, Bogor pada Kamis (19/4). Dia menuturkan pengembangan teknologi drone saat ini masih langka karena belum ada dukungan teknologi dan edukasi pemanfaatan drone.

"Sehingga konsumen drone di Indonesia masih sangat minim dan lebih memilih untuk memakai drone yang dihasilkan oleh teknologi luar negeri," kata Julius dalam keterangan resminya.

Dia menuturkan bahan baku yang bakal digunakan untuk pembuatan drone itu berasal dari dalam negeri. Saat ini, Julius menuturkan, Famindo sudah menjalin kerja sama dengan Mabes TNI, Polri, Basarnas dan BIN.

 Ramah Lingkungan 

Julius menambahkan drone yang diproduksi perusahaan dibuat oleh pabrik yang diklaim ramah lingkungan serta didukung oleh teknologi yang terakreditasi. Dia menuturkan proses pembuatan setiap produk melalui tiga tahap dinamis yakni desain, perakitan dan pengujian.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsdya TNI Muhammad Syaugi yang hadir dalam peresmian tersebut menyambut baik terkait peresmian PT FIT yang bergerak dalam bidang pengembangan drone dan Sekolah Pilot Drone.

"Saya melihat sangat bagus terkait pengembangan produksi drone termasuk adanya sekolah pilot khusus drone di Indonesia," ujarnya.

Famindo Group merupakan perusahaan riset dan pengembangan di bidang teknologi. Dalam situs resminya disebutkan, klien perusahaan tersebut terdiri dari sektor bisnis, pemerintah hingga militer.

Sebelumnya, perangkat nirawak atau drone akan berkembang pesat seiring jaringan telekomunikasi mencapai level 5G. Nilai komersial industri drone diprediksi akan menggunung hingga U$ 33,9 miliar pada 2025 mendatang atau sekitar Rp 474,6 triliun.

Huawei dalam laporan Global Industry Vision (GIV) 2025, menyebut drone menjadi salah satu sektor industri yang akan melesat tinggi ketika teknologi 5G mulai diterapkan.

"Mereka tidak perlu runway dan bisa lepas landas secara vertikal layaknya helikopter," demikian bunyi laporan yang dirilis di Shenzhen, China, pekan ini. (asa)

  ♞ CNN  

TNI dan BIN Berperan dalam Pembebasan Sandera WNI

Di Filipina Selatan[CNN] ●

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyebutkan pentingnya peran dan dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Badan Intelijen Negara (BIN) dalam upaya pembebasan dua WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan.

“Pembebasan WNI ini adalah hasil orkestra kemitraan yang sangat harmonis diantara berbagai instansi pemerintahan terkait, khususnya dengan TNI dan BIN,” kata Menlu Retno Marsudi, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno saat menyerahkan dua WNI yang telah bebas dari penyanderaan kembali ke keluarga masing-masing di Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Selasa pagi (23/1).

Kedua WNI bernama La Utu bin Raali dan La Hadi bin La Edi baru terbebas dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan pada 19 Januari 2018.

La Utu dan La Hadi diserahkan kembali kepada istri masing-masing yang didatangkan secara khusus oleh Kementerian Luar Negeri dari Sandakan, Sabah, Malaysia.

“Hari ini saya memenuhi janji pemerintah. Saya serahkan suami masing-masing dalam keadaan sehat wal afiat. Terimakasih atas kepercayaan, dukungan dan kerjasamanya kepada kami,” ujar Retno kepada istri La Utu dan La Hadi.

La Utu dan La Hadi adalah WNI yang bekerja sebagai nelayan di kapal penangkap ikan di Sabah, Malaysia. Keduanya diculik dan disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan pada 5 November 2016. Keduanya berhasil dibebaskan pada 19 Januari 2018 lalu.

Sejak 2016 sebanyak 32 WNI disandera di Filipina Selatan. Sebanyak 29 WNI sudah dibebaskan, sementara tiga WNI lainnya masih disandera kelompok penyandera yang berbeda. Pemerintah akan terus mengupayakan pembebaskan ketiga WNI lainnya.

  ★ antara  

Menteri Pertahanan Benarkan BIN Beli Senjata Dari PT Pindad

Senjata produksi Pindad

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, membenarkan Badan Intelijen Negara (BIN) membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad.

"Ini ada izin pembeliannya pada Mei 2017 yang ditandatangani Wakil Kepala BIN, Teddy Lhaksmana. Pembelian ini sudah atas izin menteri pertahanan jadi tidak ada masalah. Tinggal masalah komunikasi saja," kata dia, saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa.

Dia menunjukkan lampiran berkas dokumen izin pembelian senjata api yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.

"Soal senjata saya rasa itu tidak ada masalah karena berdasarkan UU, pembelian senjata atau menjual senjata ataupun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui menteri pertahanan. TNI, Polisi, Bakamla, Kemenkumhan dan Bea Cukai serta Kementerian Kehutanan harus ada izin dari menteri pertahanan," kata dia.

"Menentukan ini enggak boleh, itu boleh, ini-itu, dan lain-lain. Kalau melanggar itu ada hukumannya. Kalau enggak salah 5 tahun dan denda Rp 10 miliar. Kalau keadaan darurat jual-jual begitu hukumannya tiga kali lipat jadi 15 tahun penjara dan denda Rp 30 miliar," kata dia.

Dalam surat berkop resmi Badan Intelijen Negara dan berklasifikasi rahasia tersebut, dia menunjukkan permohonan izin pembelian senjata itu adalah untuk senapan serbu personel SS2-V2 kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 521 pucuk buatan PT Pindad.

Selain itu, BIN juga mengajukan permohonan pembelian amunisi tajam sebanyak 72.750 butir.

Dia menjelaskan, keputusan untuk menunjukkan dokumen rahasia pembelian senjata itu bukan bermaksud untuk memanaskan situasi saat ini, melainkan memperjelas terkait ramainya polemik soal pembelian senjata.

"Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada UU-nya," kata dia.

Ia mengaku bukan untuk memanaskan situasi yang ada saat ini, tetapi memperjelas agar tidak terjadi lagi yang seperti ini.

"Karena saya menteri pertahanan, maka saya harus ngomong. Menteri pertahanan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya, bukan siapa-siapa," tuturnya.

Kekuatan pada bangsa Indonesia, kata dia, ada pada persatuan dan kesatuannya. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kekuatan bangsa Indonesia. "Kalau kita bersatu, tidak ada negara lain yang bisa melawan kita," tuturnya.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, di dunia maya saat berbicara dalam acara silaturahmi Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9).

  ⚓️ Antara  

Analis Pertahanan Nilai TNI yang Paling Tepat Kepala BIN

BIN ☠

Analis Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini menjelaskan mengapa orang yang berlatar belakang TNI yang lebih tepat mengisi posisi Kepala Badan Intelijen Negara.

"Ini (dari kalangan TNI) menjadi lebih logis," ujar Connie di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Connie mengatakan, seorang intelijen tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelijensi saja, namun juga harus memiliki jaringan.

"Bicara intelijen bicara jaringan. Anda boleh hebat seperti bagaimanapun tapi kalau anda tidak punya jaringan, apalagi jaringan di luar negeri, bagaimana aktifkan sel-sel jaringan di luar, forget it, berarti anda tidak jalan," ucap Connie.

Menyoal jaringan, Connie mengatakan di tubuh TNI telah memilikinya, yakni Atase Pertahanan yang ada di beberapa negara.

Menurut Connie, Atase Pertahanan inilah yang menjadi 'mata dan telinga' di negara-negara lain.

"Jadi Athan (Atase Pertahanan) itu betul-betul diaktifkan fungsinya sehingga menjadi corong, mata-mata kita di luar, sama seperti halnya semua orang asing yang punya Athan di sini sudah jelas jadi mata-mata mereka," kata Connie.

  ☠ Tribunnews  

Anak Buah Santoso Menyerahkan Diri kepada BIN

Di Poso Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul (CNN Indonesia/Vriana Indriasari) 

Seorang anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur bernama Jumri alias Tamar menyerahkan diri kepada Satuan Tugas Imbangan Intelijen dari Badan Intelijen Negara di Kecamatan Poso Pesisir, Poso, Sulawesi Tengah pada Jumat (5/8) dini hari.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seorang perwira kepolisian, Jumri merupakan warga Dusun Tamanjeka, Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir.

Ia menyerahkan diri diantarkan oleh keluarganya dengan sepeda motor sekitar pukul 03.50 WITA, dari Tamanjeka ke sebuah lokasi di Dusun Ratulane, Kecamatan Poso Pesisir.

Di lokasi tersebut, Jumri bertemu dengan sejumlah personel Satgas Imbangan Intelijen dari BIN.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul menyatakan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyerahan diri Jumri. Dia akan memeriksa hal tersebut lebih dahulu.

"Kita akan cek dulu," kata Martinus kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (5/8).

Sebelumnya, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri juga berhasil menangkap tiga kurir Santoso pada Kamis (4/8). Ketiganya adalah MA, IA, dan JA.

MA ditangkap di atas pesawat saat hendak bertolak dari Palu, Sulawesi Tengah menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Sedangkan IA dan JA ditangkap di kediamannya masing-masing.

"Ketiganya tidak termasuk dalam DPO yang pernah diumumkan, tapi aktif sebagai kurir untuk mendukung operasional kelompok dalam pencarian logistik," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas, Brigadir Jenderal Agus Rianto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (5/8).

Pada April lalu, Satgas operasi Tinombala mengeluarkan selebaran yang berisi 31 daftar pencarian orang kelompok teroris Santoso. Berikut nama-nama tersangka teroris tersebut:

1.Santoso alias Abu Wardah alias Kombes alias Pakde (tewas)
2. Basri alias Bagong alias Bang Ayas alias Opa
3. Ali Ahmad alias Ali Kalora
4. Firdaus alias Daus alias Barok alias Rangga
5. Mukhtar alias Kahar (tewas)
6. Askar alias Jaid alias Pak Guru
7. Adji Pandu Suwotomo alias Sobron
8. Qatar alias Farel
9. Jumri alias Tamar
10. Suharyono alias Yono Sayur alias Pak Hiban
11. Salman alias Opik
12. Samil alias Nunung
13. Mohammad Faisal alias Namnung alias Kobar
14. Firman alias Aco alias Ikrima
15. Nae alias Galuh
16. Basir alias Romzi
17. Andika Eka Putra alias Andika alias Hilal
18. Yazid alias Taufik
19. Abu Alim
20. Ibadurohman alias Ibad alias Amru
21. Saiful alias Ahmad
22. Sucipto alias Cipto Ubaid
23. Mochammad Sulaiman
24. Irfan Maulana alias Akil
25. Kholid
26. Ibrohim (Turkistan/Uighur)
27. Mustafa Genc alias Mus'ab (Turkistan/Uighur)
28. Nurettin Gunddogdu alias Abdul Malik (Turkistan/Uighur)
29. Jamiatun Muslim alias Atun alias Bunga alias Umi Delima (istri Santoso)
30. Nurmi Usman alias Oma (istri Basri)
31. Tini Susantika alias Umi Farel (istri Ali Kalora)

(wis/obs)

 Densus Tangkap Terduga Anak Buah Santoso di Atas Pesawat 
Ilustrasi penangkapan teroris. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap seorang yang diduga merupakan anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur berinisial MA (32). Penangkapan berlangsung di Bandara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (4/8) pagi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh seorang perwira kepolisian, saat ditangkap MA hendak berangkat menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam identitasnya tertulis bahwa MA berstatus sebagai mahasiswa.

Penangkapan dilakukan setelah Polri berkoordinasi dengan petugas keamanan bandara dan pemimpin maskapai penerbangan yang akan ditumpangi MA.

Dengan dibantu personel Polisi Militer TNI Angkata Udara, Densus menangkap MA di atas pesawat disaksikan oleh pemimpin maskapai.

MA selanjutnya dibawa turun dari pesawat dan diperiksa di ruang khusus. Selain menggeledah MA, petugas juga memeriksa barang bawaan MA.

Pria tersebut selanjutnya dibawa ke kantor polisi terdekat untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Besar Hari Suprapto membenarkan informasi tersebut. Namun, ia enggan memberikan informasi lebih detail terkait penangkapan itu.

"Untuk kepentingan penyidikan, belum bisa saya sampaikan selengkapnya," kata Hari.

Setelah berhasil menembak mati pemimpin kelompok MIT, Abu Wardah alias Santoso bersama anggotanya Muktar alias Kahar, 18 Juli 2016, Tim Satuan Tugas Tinombala terus memburu para pengikutnya.

Selang beberapa hari, Jumiatun Muslim alias Atun alias Bunga alias Delima menyerahkan diri ke petugas.

Hingga kini Tim Satgas Tinombala pun masih berupaya membersihkan jaringan kelompok Santoso dengan memburu 18 orang lainnya. Dua nama yang dinilai bisa jadi pengganti Santoso, Basri alias Bagong dan Ali Kalora menjadi perhatian khusus petugas. (sur)

  ★ CNN