PT DI Target Kuasai Sejumlah Teknologi Kunci untuk PTTA MALE

Protottipe Drone MALE Elang Hitam  (Bambang H)
Perseroan Terbatas Dirgantara Indonesia (PT DI) menargetkan menguasai sejumlah teknologi kunci dalam pengembangan pesawat terbang tanpa awak (PTTA) berkemampuan terbang menengah dengan waktu yang lama (MALE) buatan dalam negeri.

Direktur Utama PT DI Gita Amperiawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa teknologi-teknologi kunci yang dibidik oleh PT DI krusial karena menentukan keberhasilan pengembangan PTTA buatan dalam negeri itu.

"Teknologi kunci tersebut, di antaranya teknologi material komposit, teknologi flight control, teknologi telemetri datalink, teknologi weapon integration system, dan teknologi integrasi propulsi, termasuk software-nya," kata Gita menjawab pertanyaan ANTARA.

PTTA MALE buatan dalam negeri merupakan satu dari 10 program prioritas industri pertahanan nasional yang dirintis sejak pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo dan berlanjut pada masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam rapat koordinasi tindak lanjut program PTTA MALE yang digelar oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Jakarta, akhir bulan lalu (31/10), PT DI ditetapkan sebagai koordinator (lead integrator) untuk program pengembangan PTTA MALE (medium altitude long endurance).

Ketua Tim Pelaksana (Katimlak) KKIP Letjen TNI Purn. Yoedhi Swastanto saat memimpin rapat koordinasi itu, sebagaimana disiarkan laman resmi KKIP, memandang perlu ada konsorsium baru dan pemetaan industri dalam negeri apa saja yang bakal dilibatkan dalam pengembangan PTTA berkemampuan MALE untuk kebutuhan tempur/kombatan.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dan penguasaan teknologi kunci PTTA MALE.

Dalam rapat koordinasi KKIP pada tanggal 31 Oktober 2024, PT DI yang diwakili Direktur Utama Gita Amperiawan, mengatakan bahwa PTTA MALE Elang Hitam (EH-1B) bakal menjadi dasar pengembangan PTTA MALE kombatan buatan dalam negeri.

"Apabila telah siap, baik dari aspek teknis, anggaran, maupun pendukung lainnya, akan dilaksanakan uji terbang PTTA MALE EH-1B di Pangkalan TNI AU Iswahjudi Madiun," demikian siaran resmi KKIP.

Pengembangan PTTA MALE buatan dalam negeri Elang Hitam dirintis sejak 2015 dan konsorsium untuk itu dibentuk pada tahun 2017 yang terdiri atas Kementerian Pertahanan RI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI Angkatan Udara, Institut Teknologi Bandung, PT Dirgantara Indonesia dan PT Len Industri, kemudian pada tahun 2019 bertambah satu anggota, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

PT DI beserta BPPT, sekarang melebur menjadi bagian dari BRIN, pada tahun 2019 berhasil membuat rangka (airframe) PTTA MALE Elang Hitam dan meluncurkan itu ke hadapan publik di hanggar PT DI, Bandung, Jawa Barat.

Namun, pada tahun 2020, BRIN mengumumkan program pengembangan Elang Hitam dialihkan dari versi militer menjadi versi sipil. Kepala BRIN saat itu, Laksana Tri Handoko, menjelaskan bahwa pengalihan terjadi karena kendala penguasaan teknologi kunci. Keputusan itu juga diambil setelah gagalnya uji terbang pada tahun 2021.

Berlanjut ke hasil Rapat Pleno KKIP pada bulan Oktober 2024, pengembangan PTTA MALE untuk kebutuhan militer kembali berlanjut, dan dipimpin oleh PT DI sebagai lead integrator-nya.

  ✈ antara  

Turki dan Indonesia Kolaborasi Kembangkan Rudal Udara ke Permukaan Modular

✈ Untuk Drone Tempur ✈ Ilustrasi drone tempur Turki  [istimewa]

Pasca Indonesia memilih untuk mengakuisisi drone tempur (UCAV) CH (Chang Hong)-4 Rainbow dari Cina, maka rangkaian kerja sama antara Indonesia dan Turki dalam pengembangan drone tempur serasa meredup, hal itu bisa dimaklumi, pasalnya Turki kandas dalam menawarkan drone tempur Anka ke Indonesia, padahal serangkaian kerja sama riset telah dilangsungkan cukup intens antara BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan Turkish Aerospace, termasuk menjalankan program pengembangan drone dalam uji di terowongan angin (wind tunnel).

Namun, belum lama ini tersiar kabar, bahwa Turki kembali menggandeng Indonesia, bukan spesifik pada pengembangan drone tempur, melainkan kolaborasi pada pengembangan rudal udara ke permukaan yang akan dipasang pada UCAV.

Dikutip dari Janes.com (22/7/2022), disebutkan dalam presentasi webinar pada 14 Juli 2022, bahwa kerja sama tersebut melibatkan para insinyur dari BPPT Indonesia dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Pertahanan (SAGE) Dewan Riset Ilmiah dan Teknologi Turki (TUBITAK).

Menurut materi presentasi, BPPT dan SAGE sedang mengerjakan jenis rudal udara-ke-permukaan modular yang dapat dikonfigurasi untuk berbagai set misi, dari operasi anti-kapal hingga misi serangan darat. Sensor dan muatan rudal akan dapat dipertukarkan, bahkan dalam waktu singkat.

Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk melengkapi persenjataan pada drone MALE (Medium Altitude Long Endurance) yang dikembangkan secara lokal di Indonesia. Nah, mengenai drone tempur MALE yang dikembangkan secara lokal, maka perhatian akan terarah pada debut drone Elang Hitam yang digarap konsorsium PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, BPPT dan Kementerian Pertahanan.

Yang jadi tantangan saat ini adalah jadwal pengembangan drone Elang Hitam yang sudah molor jauh. Sebagai catatan, prototipe drone MALE ini dijadwalkan terbang perdana pada tahun 2020 dan diproyeksikan tuntas mendapatkan sertifikasi produk militer pada tahun 2023.

Lantaran diterpa pandemi, jadwal terbang perdana Elang Hitam ikut bergeser, pertama disebut akan dilakukan pada Desember 2021, kemudian bergeser lagi ke Februari 2022. Dan sampai saat ini, tak jelas kabar prototipe Elang Hitam, padahal kabarnya Elang Hitam sudah dipersiapkan untuk uji terbang dengan mesin Rotax 915 iS. (Biyanto)

  ✈ Indomiliter  

Saat Drone Kombatan "Mendadak Sipil" di Tangan BRIN

✈ Langkah BRIN mengubah proyek pesawat tanpa awak (drone) MALE kombatan menjadi drone sipil potensial menghadirkan beragam masalah. ✈ Drone MALE Elang Hitam [Lembaga Keris]

Akhmad Farid Widodo menemukan hal ganjil dalam dokumen rencana riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ia baca pada akhir Februari lalu. Di dokumen tersebut, BRIN mengumumkan bakal mengembangkan pesawat tanpa awak (drone) Medium Altitude Long Endurance (MALE) untuk keperluan sipil.

Bagi Farid, informasi itu mengagetkan. Sejak 2017, Farid terlibat dalam pengembangan drone MALE untuk militer alias drone kombatan. Sebelum berkarier di BRIN, ia berstatus sebagai perekayasa di Pusat Teknologi Industri Pertahanan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Dari sisi konfigurasi pesawat, jika program drone sipil ini melanjutkan program dari sebelumnya, maka konfigurasi dan spesifikasinya yang telah ada menjadi over spec karena konfigurasi dirancang dengan misi dan spesifikasi muatan kombatan. Untuk misi sipil, tentu tidak akan kompetitif," kata Farid kepada Alinea.id, Senin (28/2).

Drone MALE kombatan semula dipersiapkan guna memperkuat perangkat tempur skuadron TNI-AU. Program pengembangan pesawat itu bahkan tercatat sebagai salah satu proyek strategis nasional pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Perpres 109/2020).

Untuk menggarap proyek itu, BPPT bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Len Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Proyek itu ditargetkan rampung pada 2025.

"Kami sudah (berhasil membuat) prototipe 1 dari 5 prototipe yang direncanakan. Tinggal perbaikan minor karena Desember tahun lalu ada kerusakan minor. Kalau lancar, mestinya sekarang ini (Maret 2020), kita uji terbang," kata Farid.

Menurut Farid, ada banyak persoalan yang bakal muncul karena pergeseran arah riset itu.

💥 Pertama, ia memperkirakan drone sipil bakal sulit dipasarkan. Apalagi, pesawat tanpa awak kelas MALE lazimnya digunakan untuk kepentingan militer.

💥 Kedua, konsorsium yang dibentuk untuk menggarap proyek itu terancam bubar. Farid meyakini Kemenhan dan TNI-AU bakal keluar dari konsorsium lantaran spesifikasi drone yang mereka inginkan tidak terpenuhi usai arah risetnya bergeser.

"Sedangkan untuk MALE kombatan sudah jelas calon penggunanya, yakni TNI AU. TNI AU telah menetapkan bahwa spesifikasi drone MALE untuk dapat mereka gunakan adalah dengan spesifikasi kombatan. Jika ditetapkan sebagai drone MALE untuk sipil maka sudah pasti Kemhan dan TNI AU akan menarik diri," tuturnya.

💥 Ketiga, soal sertifikasi dan izin terbang. Karena drone yang dikembangkan BRIN nantinya dikategorikan sebagai pesawat sipil, menurut Farid, pengoperasian pesawat itu bakal terganjal sejumlah regulasi.

"Ini jauh lebih sulit karena akan diperlakukan seperti sertifikasi pesawat terbang sipil yang lebih ketat persyaratannya karena mengikuti standar sertifikasi keselamatan pesawat udara global," kata Farid.

Pergeseran arah riset itu, kata Farid, juga potensial dipersoalkan secara hukum. Pasalnya, rencana pengembangan drone kombatan sudah tertuang dalam Perpres 109/2020. "Pada Perpres jelas disebut sebagai drone kombatan. Ini perubahan terhadap isi Perpres," imbuh dia.

Lebih jauh, Farid menuturkan pergeseran arah riset itu membuat hasil kerja keras dia dan peneliti lainnya seolah sia-sia. "Sudah banyak investasi, seperti untuk membuat prototipe, uji coba-uji coba yang menghasilkan data, training, dan komponen- komponen investasi lainnya yang telah dikeluarkan," kata dia.

  Dalih BRIN 
Prototipe Elang Hitam MALE UAV sedang diujicoba (AkangAviation)

Pelaksana tugas Kepala Pusat Teknologi Penerbangan BRIN Agus Aribowo berdalih perubahan arah riset dari drone MALE kombatan ke drone MALE sipil perlu dilakukan lantaran BRIN pesimistis spesifikasi militer yang diinginkan TNI AU bakal terpenuhi. Ia khawatir drone MALE yang dikembangkan berbasis riset sebelumnya justru tak terpakai.

"Dari 2024 hingga 2025 itu sampai sertifikasi. Sepertinya BRIN melihat masih sangat sulit sekali kami mencapai ke operasi dan spesifikasi yang diinginkan oleh TNI. Khawatir nanti nasibnya sama dengan drone Wulung yang akhirnya hanya sampai di sertifikasi, tapi tidak digunakan oleh user yaitu TNI," ucap Agus kepada Alinea.id, Senin (28/2).

Wulung merupakan pesawat tanpa awak pertama karya anak bangsa. Prototipe drone itu dikembangkan peneliti BPPT. Produksinya digarap PT DI dan PT LEN Industri. Dalam beberapa tahun terakhir, Wulung sudah berulang kali diuji coba untuk diterbangkan.

Agus mengatakan proyek drone MALE sipil bakal menjadi cikal bakal proyek pembuatan drone militer yang sepenuhnya digarap oleh periset dan perekayasa dalam negeri. Ia menyebut proyek drone sipil sebagai ajang bagi para peneliti untuk mempelajari semua aspek teknologi pembuatan drone.

"Masih banyak yang belum kami kuasai. Sebagai contoh, teknologi flight control kita masih bergantung dari vendor luar. Kemudian dari segi bahan sendiri kita perlu kuasai soal bahan komposit yang menjadi bahan utama agar drone menjadi lebih ringan," kata Agus.

Peningkatan kapasitas peneliti, kata Agus, penting ditingkatkan sebelum berangan-angan menciptakan drone kombatan. Ia mengungkapkan hingga saat ini peneliti dan perekayasa di Indonesia belum bisa membuat komposit yang jadi bahan utama pesawat drone.

"Jadi, PT DI masih perlu waktu. Kami harus mengumpulkan data terlebih dahulu dan peningkatan kapasitas risetnya dulu. Komposit itu by project selama ini alias beli kita pasang. Jadi, kalau 2025 ditargetkan, mungkin belum cukup waktunya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh TNI," kata Agus.

Drone sipil, kata Agus, bakal digunakan untuk keperluan kerja intelijen atau surveilans serta pengawasan di lautan. Jeroan drone sipil tidak akan jauh berbeda dengan drone militer. Yang membedakan hanya ada atau tidaknya persenjataan di pesawat tersebut.

"Nah, nanti kalau sudah untuk kombatan, itu bedanya hanya soal adanya piranti peledak semacam roket. Jadi, selama tiga tahun ini kita latihan dulu, bagaimana membuat pesawat bisa berkomunikasi dengan satelit dari jarak jauh, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kapal di tengah laut. Itu basic banget sebelum masuk kombatan," tutur dia.

Lebih jauh, Agus membantah langkah BRIN menggeser arah riset drone kombatan menyalahi isi Pepres 109/2020. Menurut dia, peralihan itu hanya merupakan strategi untuk mempersiapkan pengembangan drone MALE kombatan.

"Kita tidak menyalahi Perpres itu. Cuma kemampuan periset kita memang masih terbatas. Selama ini mungkin banyak yang enggak tahu kalau pembuatan drone itu dilakukan oleh kontrak-kontrak vendor dari luar," kata Agus.

  Siapkan Rp 6 miliar 
Ilustrasi drone kombatan.(/Foto Pixabay)

Perubahan riset, diakui Agus, membuat BRIN terpaksa revisi target proyek. Namun demikian, ia meyakini proyek drone MALE sipil bisa mendorong kemandirian para peneliti dan perekayasa yang terlibat dalam proyek tersebut.

"Membuat drone ini sepenuhnya buatan dalam negeri enggak mudah. Harus terbang dan landing secara otomatis itu sulit, terus komunikasi jarak jauh supaya tidak dibajak dan lain sebagainya itu perlu effort dan butuh waktu," kata Agus.

Terkait anggaran, Agus mengungkapkan BRIN telah menyiapkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk menggelar riset dasar pengembangan drone MALE sipil. Dana itu dialokasikan untuk riset terkait komposit, desain, dan teknologi drone.

"Jadi, sebenarnya (bikin drone sendiri) lebih murah ketimbang membeli (teknologi) dari vendor luar yang bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 600 miliar," kata Agus.

Saat ditanyai mengenai nasib drone MALE kombatan, Kadispen Angkatan Udara Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menolak berkomentar. "Lebih baik tanyakan ke BRIN dan Kementerian Pertahanan," kata dia kepada Alinea.id, Senin (28/2).

Alinea.id sudah berulangkali mencoba mengklarifikasi polemik proyek drone MALE kepada Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha. Namun, Dadang tidak merespons permintaan wawancara dari Alinea.id.

  ✈ alinea  

[Video] “Alap – Alap” UAV

 ​Post by BRIN Indonesia Tactical drones Developed by Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT), with high wing configuration makes Maximum cruising altitude up to 12.000 feet & Max cruising speed 25.7 m/s.

  ✈ Youtube  

[Video] N219 & N219 Amphibi - A Multi-Mission Aircraft

 Post by BRIN Indonesia The N219 Amphibi or N219A aircraft, initiated by PT Dirgantara Indonesia and the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT), is an improvement over the N219.

The N219A can land as well as take off in waters with a maximum wave height of 0.3 meters. This supports short flights to areas of water that are difficult to reach.

  🛩 Youtube  

[Video] "ELANG HITAM" Medium Altitude Long Endurance – Unmanned Aerial Vehicle

  Post by BRIN Indonesia Weaponized Multiple UAV combatant drones Initiated by Research Organitation forvAgency for the Assessment and Application (formerly BPPT) and Manufactured by Indonesian Aerospace Inc./PT Dirgantara Indonesia,

  ⍟ Youtube  

Pesawat Amphibi N219 Siap Terbang Tahun 2023

🛩 ✈ Pesawat N219 versi amphibi (iNews)

PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) tengah mengembangkan pesawat Amphibi N219. Pesawat buatan anak negeri tersebut diharapkan sudah bisa beroperasi pada 2023.

“Jika sesuai dengan linimasa yang ada, pesawat ini diperkirakan dapat melaksanakan penerbangan pertamanya di tahun 2023,” tutur Batara Silaban, Direktur Produksi PTDI.

Batara menemani Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Ayodhia G L Kalake dalam kunjungan ke PT. Dirgantara Indonesia pada Jumat, (12/11).

Batara menjelaskan pesawat Amphibi N219 memiliki kecepatan hingga 296 KM per jam pada ketinggian maksimal 10 ribu kaki.

Dengan beban 1560 KG, pesawat mampu menempuh jarak hingga 231 KM. Take-off untuk ketinggian 35 kaki dari darat membutuhkan jarak 500 meter, sedangkan dari air, pesawat membutuhkan jarak hingga 1400 meter.

N219 Nurtanio Untuk landing dari ketinggian 50 kaki, pesawat membutuhkan jarak 590 meter untuk di darat, dan 760 meter untuk di laut.

“Maximum Take-Off Weight pesawat ini mencapai 7030 KG dengan maximum landing weight 6940 KG, dengan total kapasitas bahan bakar 1600 KG,” kata Batara.

Pesawat Amphibi N219 memang dirancang bisa melakukan lepas landas dan pendaratan di permukaan air. Dengan demikian, pesawat ini sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Pesawat ini telah diproduksi dengan mengedepankan TKDN, sehingga hasil karya dalam negeri ini tentu mendukung pengembangan konektivitas darat dan laut di indonesia,” kata Ayodhia.

Dia menambahkan fleksibilitas yang dimiliki pesawat ini mampu mencakup darat, danau dan sungai besar, hingga teluk dan laut.

Pesawat N219 (PTDI)

Selain itu, amphiport (airport untuk pesawat amphibi) dapat dibangun dengan lebih mudah dan murah dibandingkan dengan airport pada umumnya.

“Pesawat ini mampu dimanfaatkan untuk berbagai sektor, seperti layanan pariwisata, layanan perjalanan dinas pemerintahan, oil and gas company, layanan kesehatan masyarakat, SAR dan penanggulangan bencana, dan pengawasan wilayah Maritim,” kata Batara.

Potensi pasar terbesar pesawat Amphibi N219 berada di bidang pariwisata. Pesawat tersebut juga mampu mengakomodir Pulau-Pulau 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan) yang tersebar di Indonesia.

Berbagai wilayah di Indonesia pun cukup berpotensi untuk menggunakan pesawat ini, seperti Danau Toba, Pulau Bawah Kepri, Pulau Derawan Kaltim, Raja Ampat, Wakatobi, dan Pulau Moyo.

Potensi pasar yang besar juga terlihat khususnya di Asia Pasifik. Kini, ada 150 unit pesawat aktif dan 45% dari total populasi tersebut telah memasuki masa aging.

Kendati menjanjikan, pengembangan pesawat Amphibi N219 bukan tanpa masalah. Permasalahan utama yang dihadapi ini adalah dalam hal penganggaran.

Dalam perencanaan pengembangan sampai tahun 2024, anggaran tersebut dialokasikan melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dengan adanya perubahan organisasi, LAPAN dan BPPT masuk kedalam organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dikhawatirkan akan mempengaruhi perencanaan pengembangan yang sudah ditetapkan. Selain anggaran, permasalahan lain seperti tingkat korosif yang tinggi karena mendarat di laut.

Kemenko Marves meminta PTDI menginventarisasikan berbagai problematika yang ada, “Kami harap nantinya ada pertemuan lanjut antara PTDI dan berbagai pihak, baik dengan BRIN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN,” ungkap Firdausi Manti, Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi.

  🛩 Kata Data  

Anggaran Merupakan Kendala Pengembangan Pesawat N219 Amfibi

 Mempengaruhi perencanaan pengembangan sampai 2024N219 PTDI ☆

Industri dirgantara Indonesia terus berupaya bertahan di tengah pandemi Covid-19. Salah satu bukti nyata terkait itu adalah produksi pesawat N219 amphibi oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang masih terus berjalan.

Kendati demikian, masih ada permasalahan dalam pengembangan pesawat angkut tersebut. Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Firdausi Manti bilang permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan pesawat N219 amphibi adalah penganggaran.

Selama ini, dalam perencanaan pengembangan sampai 2024, anggarannya dialokasikan melalui LAPAN dan BPPT. Tetapi saat ini ada perubahan organisasi, di mana LAPAN dan BPPT masuk dalam organisasi BRIN. Sehingga, menurut Manti, akan memengaruhi perencanaan pengembangan sampai 2024 tersebut.

Selain itu ada permasalahan lain seperti tingkat korosif yang tinggi karena mendarat di laut. Sehingga Kemenko Marves meminta PTDI melakukan penyelesaian permasalahan yang ada.

"Kami harap pada pertemuan lanjut antara PTDI dan berbagai pihak, baik dengan BRIN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN," kata Manti dalam keterangan resmi, Senin (15/11/2021).

Pesawat N219 merupakan pesawat komersial jenis amphibi (N219A). Pesawat ini dapat melakukan lepas landas dan pendaratan di permukaan air, sehingga dapat menjangkau banyak kepulauan di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia G L Kalake menjelaskan, berbagai wilayah berpotensi menggunakan pesawat ini. Seperti Danau Toba, Kepulauan Riau, Pulau Derawan, Raja Ampat, Wakatobi, dan Pulau Moyo.

Selain itu, Ia memiliki potensi ekspor yang besar di Asia pasifik.

"Saat ini ada 150 unit pesawat aktif dan 45% dari populasi itu telah melalui masa tua," jelasnya.

Pesawat ini memiliki kecepatan 296 km per jam pada ketinggian maksimal 10 ribu kaki. Dengan beban 1.560 kg, Ia mampu menempuh jarak hingga 231 km. Take off ketinggian 35 kaki dari darat membutuhkan jarak 500 meter.

Adapun berat maksimum untuk take off yang dapat diangkut pesawat ini mencapai 7.030 kg, dengan berat maksimum landing 6.940 kg, dengan kapasitas bahan bakar 1.600 kg. (miq/miq) 

  🛩 CNBC  

[Video] PUNA MALE Elang Hitam

Diposkan BPPT TvDia siap menjaga negeri,
Dia siap mengintai musuh tanpa kenal takut,
Dia siap melindungi tanpa lelah.

Dia adalah produk inovasi teknologi bidang kedirgantaraan sekaligus pertahanan, PUNA MALE (Pesawat Udara Nirawak Medium Nir-Awak jenis Medium Altitude Long Endurance) Elang Hitam.

PUNA Elang Hitam merupakan upaya lompatan teknologi masa kini sebagai langkah menjangkau teknologi maju di masa depan menuju Indonesia emas di 2045. 

  🛩 Youtube  

Drone Buatan Dalam Negeri Siap Terbang Perdana Akhir 2021

 PUNA Elang Hitam dapat beroperasi otomatis dan tahan terbang lebih 24 jam.  
PUNA Elang Hitam [LEN] ★

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berencana melakukan terbang perdana PUNA Elang Hitam (Pesawat Udara Nirawak Medium jenis Medium Altitude Long Endurance) pada akhir 2021. Inovasi teknologi di bidang pertahanan ini bagian dari Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) tiap 10 Agustus.

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, PUNA Elang Hitam merupakan lompatan teknologi masa kini guna menjangkau teknologi maju di masa depan. PUNA Elang Hitam dapat beroperasi otomatis dan memiliki daya tahan terbang lebih dari 24 jam.

Proyek ini dikembangkan bersama dalam sebuah konsorsium nasional melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI AU, BPPT, LAPAN, ITB, PT DI, dan PT LEN. BPPT ditunjuk sebagai koordinator Prioritas Riset Nasional (PRN) PUNA Elang Hitam sesuai dengan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 38 Tahun 2019.

"Tujuan akhir dari Konsorsium PUNA Elang Hitam yaitu mengakomodir kebutuhan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI khususnya drone jenis kombatan yang sekelas dengan drone canggih milik Turki (AnKA), Amerika Serikat (Predator), dan Israel (Heron)," kata Hammam dalam keterangan pers, Selasa (10/8).

Hammam menilai, penguasaan teknologi PUNA Elang Hitam dapat menjadi sarana kemajuan teknologi pertahanan nasional. Kemudian secara bertahap membangun kemandirian teknologi sub-sistem PUNA jenis MALE oleh anggota konsorsium. Sehingga bisa menghasilkan produk drone MALE kombatan yang dapat diterima TNI AU sesuai persyaratan.

Hammam menjelaskan, kerja menyiapkan drone PUNA Elang Hitam dibagi ke tiga sub kegiatan pendukung, yakni pembangunan platform (wahana), pembangunan flight control system (FCS) dan mission system, serta pembangunan sistem senjata dan integrasinya.

"Kami mengajak semua pihak mensukseskan agar PUNA Elang Hitam dapat terbang perdana di 2021 dan menjalankan pentahapan sebaik-baiknya agar mampu mewujudkan misi kombatan di tahun 2025," ucap Hammam.

Hammam berharap, PUNA Elang Hitam dapat menghemat devisa nasional. Sehingga, banyak nilai tambah dari proses desain, manufakturing yang dapat diserap ke dalam negeri.

"Penghematan pada pengadaan PUNA Elang Hitam, penguasaan desain dan rancang bangun PUNA Elang Hitam akan menumbuhkan industri pesawat nir-awak serta industri komponen/pendukung lainnya, seperti motor listrik servo, landing gear," tutur Hammam.

  🛩 Republika  

PT Len Berencana Bangun Pusat Industri Radar Nasional

Radar yang dikembangkan LEN [istimewa] ♔

Audit teknologi industri radar yang dilakukan BPPT pada 2019 telah merekomendasikan PT Len Industri (Persero) sebagai lead integrator industri radar nasional. Perusahaan plat merah ini ingin menjadi pemeran utama dalam pengembangan industri radar di Indonesia.

Direktur Utama PT Len Industri, Bobby Rasyidin menjelaskan, Len Industri berencana mulai mengintegrasikan semua ekosistem industri radar nasional pada tahun ini.

"Suksesnya industri radar ini membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara strategic partners dan kegiatan litbangyasa dalam negeri," ujarnya.

Pengembangan Pusat Industri Radar Nasional bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah NKRI, penguasaan dan kemandirian teknologi, pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan regional, hingga dapat menggerakkan perekonomian di Indonesia.

Kemudian Pembangunan Industri Radar Nasional dapat meningkatkan GDP (Gross Domestic Product) dan pertumbuhan perekonomian dengan mengurangi impor, menumbuhkan investasi dan orientasi expor ke depannya, sekaligus menciptakan tenaga kerja.

"Selain itu juga dapat melakukan penghematan devisa melalui kontribusi industri-industri lokal, kontribusi pajak, serta menjadi supply chain pada skala pasar regional. Dan tentunya akan meningkatkan kemandirian teknologinya," ujar Bobby.

Di bidang radar, Len Industri sudah memiliki kompetensi, pengalaman, kualitas SDM, dan fasilitas penunjang. Di samping itu, Len Industri juga punya portofolio berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan, perbaikan, serta integrasi sistem radar pertahanan milik TNI AD, AL, AU, hingga integrasi radar cuaca milik BMKG.

Banyak manfaat dari Pengembangan Pusat Industri Nasional yang hendak dilakukan PT Len Industri, mulai dari keamanan wilayah NKRI hingga menggerakan perekonomian. (Arsip PT LEN Industri).

Mengenai hal ini, Len Industri sudah melakukan audiensi dengan stakeholder terkait seperti Wamen Kementerian BUMN, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Kementerian Perhubungan, Direktorat-direktorat Kementerian Pertahanan (Pothan, Renhan, Kuathan), Bakamla.

"Semuanya sangat mendukung rencana pembangunan industri ini," kata Bobby.

  Target Pertama Radar Pertahanan GCI 

Radar adalah teknologi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Radar dapat diaplikasikan ke banyak bidang, seperti sistem penerbangan, prediksi cuaca, navigasi pelayaran, kepolisian, penelitian, deteksi benda luar angkasa, hingga kemiliteran.

Namun sayangnya, jangkauan radar-radar pengawasan wilayah laut dan udara RI belum menyeluruh. Ditambah pengadaan radar saat ini hampir semuanya masih impor.

Penambahan radar pertahanan mutlak dibutuhkan dalam mengantisipasi dinamika dan konflik yang mungkin terjadi seperti di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan.

Kebutuhan domestik dan regional terhadap pembelian dan sparepart radar militer maupun sipil dinilai tinggi. Di pasar domestik saja, potensi pasar diperkirakan mencapai Rp 33,3 triliun meliputi Radar GCI, radar cuaca, radar airborne, radar airport surveillance, hingga naval radar.

"Penguasaan teknologi radar sangat mungkin dicapai dengan kemampuan Indonesia saat ini. Di dalam negeri, Indonesia telah memiliki Konsorsium Litbangyasa Radar GCI Balitbang Kementerian Pertahanan yang melibatkan PT Len Industri, PT LAPI ITB, dan Infoglobal," ucapnya.

Pemenuhan kebutuhan sejumlah Radar GCI TNI AU menjadi target pertama pembangunan Pusat Industri Radar Nasional ini. Len Industri diharapkan akan menjadi strategic partnersip bersama mitra vendor radar ternama dunia agar dapat mengakselerasi penguasaan dan alih teknologi radar GCI melalui proyek pengadaan radar GCI.

PT LEN IndustriLen Industri menjadikan pengadaan radar GCI untuk pertahanan udara nasional sebagai target pertama. (Arsip PT LEN Industri).

Menurut Bobby, Pengembangan Radar Nasional merupakan salah satu dari 7 Program Prioritas Nasional.

"Sesuai visi Presiden Joko Widodo, Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka menjaga kedaulatan seluruh perairan dan daratan Indonesia setiap waktu adalah sebuah kewajiban," pungkasnya.

Kebutuhan radar GCI sangat penting. Misalnya pesawat pencegat atau buru sergap membutuhkan peran penuntun radar GCI dalam melakukan penggiringan, pengusiran, atau pemaksaan mendarat, bahkan penghancuran.

Radar GCI juga menjadi salah satu alutsista utama dalam operasi pertahanan udara dengan kemampuan deteksi hingga 450 km. Radar ini memandu pesawat tempur menuju sasaran dengan memperhitungkan kemungkinan adanya pesawat-pesawat asing lain yang akan melindungi pergerakan objek musuh. (osc)

  ★ CNN  

[Video] PT DRU Kunjungi Balai Teknologi Hidrodinamika BPPT

Dalam rangka meninjau pengujian model kapal OPV 90 m Desain OPV 90 PT. DRU  {screenshoot} ★

Pada Bulan Juni 2021 PT DRU mengunjungi Balai Teknologi Hidrodinamika BPPT.

Mengutip BTH BPPT, kunjungan PT. Daya Radar Utama dalam rangka meninjau pengujian model kapal OPV 90 meter.

Nampaknya desain kapal OPV 90 rancangan PT DRU akan menjadi pilihan TNI kedepan.

  Berikut video diambil dari Youtube : 

  ✪ Indonesia Teknologi  

Drone Kombatan Elang Hitam Akan Jalani Pengujian

Ditargetkan mengangkasa Agustus 2021 Infografis UCAV Elang Hitam [Tempo]

Sistem pertahanan Indonesia karya dalam negeri bakal semakin beragam. Di antaranya adalah pesawat nirawak atau drone Elang Hitam inovasi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kepala BPPT Hammam Riza menargetkan drone Elang Hitam bisa uji terbang Agustus depan.

Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai drone kombatan, Hammam mengatakan Elang Hitam akan dilengkapi dengan senjata. “Tahun ini BPPT meluncurkan drone Elang Hitam. Sebagai wujud kemajuan teknologi pertahanan dan keamanan,” katanya dalam Media Gathering sekaligus halalbihalal di kantor BPPT Jakarta, Kamis (20/5).

Dia tidak ketinggalan mengharap doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Supaya target penerbangan drone kombatan Elang Hitam tersebut sesuai jadwal dan berjalan lancar. Hammam menjelaskan Agustus nanti, drone Elang Hitam akan melakoni dua tes sekaligus. Yaitu ground test dan flight test.

Dia menjelaskan penerbangan drone Elang Hitam nantinya dalam suasana peringatan HUT Indonesia. Sekaligus merayakan ulang tahun BPPT yang ke-43.

Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) BPPT Wahyu Widodo Pandoe mengatakan setelah melakoni serangkaian tes, drone Elang Hitam tahun depan diharapkan lolos sertifikasi sistem intelejensi. Kemudian pada 2024 siap untuk diproduksi masal.

Drone Elang Hitam digarap keroyokan. Selain BPPT juga ada keterlibatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) serta PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Selain itu juga ada keterlibatan TNI AU, ITB, PT Len Industri, dan lainnya.

Sebelumnya kabar soal proyek drone Elang Hitam sempat mencuat Desember 2019 lalu. Melalui kegiatan roll-out di hanggar PT DI untuk pertama kalinya drone Elang Hitam diperkenalkan ke masyarakat. Penampakan drone tersebut terlihat bongsor. Sebab panjangnya mencapai 8,3 meter dengan bentang sayap 16 meteran.

Saat itu Hammam menuturkan drone tersebut merupakan salah satu inovasi dalam negeri di bidang pertahanan. Drone itu diyakini mampu terbang tanpa henti atau nonstop selama 24 jam. Kemudian juga dilengkapi dengan pengendalian multiple unmanned aerial vehicle (UAV) secara bersamaan. ’’Pesawat tanpa awak MALE ini hasil rancang bangun, rekayasa, dan produksi anak bangsa,’’ tegas Hammam.

Hammam menceritakan proyek PUNA tipe MALE (medium altitude long endurance) atau drone Elang Hitam dimulai sejak 2015 lalu oleh Balitbang Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan engineering document pada 2017 oleh Balitbang Kemenhan bersama BPPT. Pada saat itu juga dibentuk Konsorsium Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) MALE.

  ★ JP  

[Video] Inovasi Teknologi Penerbangan Indonesia dalam Hannover Messe 2021

✈ Post by LAPAN RI ✈ N219  [PTDI]

"Aviation Technology: Key for Equitable Development and Protecting The Country"

Indonesia has a long history of developing aviation technology. As the largest archipelagic country in the world, Indonesia needs transportation to connect places and islands, where airplane mode is the main choice. Connectivity is fundamental in realizing equitable development.

Research institutes and industries that have become the motor for aerospace technology development have also been formed, namely the National Aeronautics and Space Agency (LAPAN) and Dirgantara Indonesia (Indonesian-Aerospace0, which in the past was named Nurtanio. Supported by various research institutions such as Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT) and universities as well as other partners, raises various products that are the pride of Indonesia.

One of these products is the N-219 and N-219 Amphibi. The N-219 is designed as a multipurpose transport aircraft that can take-off and landing on short runways, making it suitable for transportation to remote areas, logistics and medical transportation in disaster areas, as well as supporting tourism on small islands. Meanwhile, the N-219 Amphibi has the advantage of being able to take-off and landing on land and on the water, making it very suitable for connecting loose areas and supporting tourism.

The “Elang Hitam (Black Eagle)” Medium Altitude Long Endurance UAV was developed by LAPAN, BPPT, and Dirgantara Indonesia to be the eye to monitoring the country from the air. Besides for surveillance purposes, the "Black Eagle" MALE-UAV which is in the MQ-9 USA and CH-4 China classes is also used as a defense tool to protect the country.

  ✈ Youtube