Calon Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Bukan "Game Changer" Kekuatan TNI AL

   Akan tiba di RI Bulan Depan infografic Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akan hadir bulan September  (CNBC)

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, bukanlah game changer bagi kekuatan TNI AL.

Menurut Connie, perubahan besar justru dapat terjadi jika Garibaldi dimanfaatkan untuk mentransformasi doktrin dan cara operasi TNI AL.

“Menurut saya juga Garibaldi itu bukanlah game changer. Karena yang bisa jadi game changer itu adalah transformasi doktrin,” kata Connie kepada Kompas.com, Rabu (26/8/2026).

Ia menilai Garibaldi dapat menjadi bridge capability atau kemampuan transisi bagi Indonesia untuk belajar mengoperasikan kapal induk sekaligus membangun doktrin angkatan laut.

Menurut dia, Garibaldi dapat dimanfaatkan untuk membangun sejumlah kemampuan yang selama ini belum dimiliki TNI AL, mulai dari doktrin operasi kapal induk, pelatihan awak dek, penerbangan angkatan laut hingga struktur komando.

Dengan demikian, Garibaldi lebih tepat dipandang sebagai sarana belajar atau "sekolah" kapal induk bagi Indonesia, bukan sekadar simbol bahwa Indonesia kini memiliki kapal induk.

“Kalau Garibaldi digunakan sebagai transitional carrier selama, misalnya, satu dekade untuk membangun doktrin, carrier aviation, deck crew gitu kan, command structure, ya Indonesia bisa menggunakan Garibaldi dengan nilai strategis yang besar,” ucap dia.

Namun, Connie mengingatkan agar Indonesia tidak berhenti pada kepemilikan platform.

“Yang sekali lagi, dari platform-centric navy menjadi network maritime force,” tegas dia.

Ia menjelaskan, kapal induk tidak pernah beroperasi sendirian. Kapal tersebut membutuhkan kapal pengawal, kapal selam, pesawat pengintai, dukungan satelit, sistem komunikasi, hingga jaringan sensor yang terintegrasi.

Karena itu, tantangan Indonesia setelah Garibaldi tiba bukan hanya bagaimana mengoperasikan kapal tersebut, melainkan bagaimana menjadikannya bagian dari kekuatan armada yang terintegrasi.

“Jadi, kalau kita bilang Garibaldi, sesungguhnya Indonesia itu dengan Garibaldi harusnya memaksa menjadi, atau belajar menjadi sesuatu yang lebih penting daripada hanya punya. Yaitu mengoperasikan sebuah kapal, how to fight as a fleet gitu. Jangan punya, hanya memiliki,” kata dia.

Connie menilai kemampuan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar prestise memiliki kapal induk.

Menurut dia, Garibaldi baru akan memiliki nilai strategis apabila keberadaannya mendorong Indonesia membangun budaya, doktrin, dan kemampuan untuk mengoperasikan kekuatan laut secara terpadu.

Dengan kata lain, Garibaldi bukan tujuan akhir, melainkan platform bagi Indonesia untuk belajar menjadi kekuatan maritim yang mampu beroperasi sebagai sebuah armada.

Diberitakan sebelumnya, Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, mulai berlayar dari Italia menuju Tanah Air pada Senin (24/8/2026) malam atau Selasa (25/8/2026) dini hari waktu setempat.

“Benar, sesuai rencana kapal Garibaldi akan bertolak dari Italia (Senin) malam ini,” kata Karo Infohan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/8/2026) malam.

Dalam perjalanan menuju Indonesia, Giuseppe Garibaldi direncanakan melintasi Terusan Suez dan singgah di Jeddah, Arab Saudi, serta Colombo, Sri Lanka.

Setelah itu, kapal akan melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. “Untuk detail rute pelayaran selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana operasi dan navigasi kapal,” ungkap Rico.

Sebelum pelayaran ini, TNI Angkatan Laut (AL) mengonfirmasi bahwa sebanyak 100 prajuritnya telah bertolak ke Italia untuk menjemput Giuseppe Garibaldi.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul mengatakan, 100 prajurit TNI AL ini berlatih sebelum mengawaki kapal induk pertama Indonesia itu.

“Saat ini perkembangannya, kru dari Garibaldi sudah berada di Italia untuk melaksanakan serangkaian pelatihan sebelum pelaksanaan penyeberangan,” ujar Tunggul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2026).

Setelah itu, mereka akan membawa Giuseppe Garibaldi berlayar ke Indonesia dengan skema joint crew, yakni pengawak gabungan yang terdiri atas personel TNI AL dan Angkatan Laut Italia. “Kemudian setelah tiba di Indonesia akan dilaksanakan serah terima sampai dengan 100 persen pengawakan dari prajurit TNI Angkatan Laut,” jelas dia.

  ⍟ Kompas   

81 Tahun Pertahanan Indonesia

  Kala Perang Tak Lagi Soal Tank dan Pesawat  
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, tantangan pertahanan Indonesia dinilai tidak lagi sebatas seberapa banyak alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki.

Perubahan karakter peperangan membuat kekuatan militer harus mampu menghadapi ancaman dari berbagai domain, mulai dari darat, laut dan udara hingga siber, ruang angkasa, spektrum elektromagnetik, bahkan perang informasi.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai pertahanan Indonesia saat ini berada dalam fase transisi menuju modernisasi, meski belum sepenuhnya mencapai kemampuan ideal.

Kemajuan terlihat dari pembangunan industri pertahanan, peningkatan profesionalisme prajurit hingga pengadaan sejumlah alutsista baru.

Namun, masih terdapat persoalan berupa keterbatasan anggaran, ketergantungan teknologi luar negeri, kesenjangan kemampuan antarmatra serta kesiapan menghadapi ancaman nonkonvensional.

"Secara umum, pertahanan Indonesia berada dalam fase transisi menuju modernisasi, namun belum sepenuhnya mencapai kemampuan pertahanan yang ideal," kata Selamat kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2026).

  Modernisasi alutsista mendesak 
Menurut Selamat, modernisasi alutsista merupakan kebutuhan mendesak.

Perkembangan teknologi militer berlangsung cepat sehingga penundaan dapat memperlebar kesenjangan kemampuan Indonesia dengan negara lain di kawasan.

Namun, modernisasi tidak cukup hanya dengan membeli ppesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur atau sistem persenjataan baru. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan tempur yang terintegrasi.

Kemampuan tersebut mencakup sistem komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian atau C4ISR yang merupakan singkatan dari command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance.

Interoperabilitas antarmatra, logistik, pemeliharaan, ketersediaan amunisi dan suku cadang hingga kualitas sumber daya manusia juga penting. Sebab, alutsista yang canggih tidak akan optimal jika tak didukung sistem informasi dan komando yang mampu menghubungkan seluruh kekuatan.

  Perang tak lagi hanya soal tank dan pesawat 
Selamat menilai alutsista Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perang modern. Indonesia mulai mengadopsi berbagai teknologi baru. Namun, tantangannya adalah mengintegrasikan kemampuan tersebut dalam satu sistem pertahanan.

Perang modern menuntut kemampuan multidomain yang menghubungkan operasi darat, laut, udara, siber, ruang angkasa dan spektrum elektromagnetik. Drone, kecerdasan buatan, satelit, sistem navigasi, peperangan elektronik dan pertahanan siber kini menjadi bagian penting dari kekuatan militer.

Karena itu, ukuran kekuatan pertahanan tidak lagi semata-mata dilihat dari jumlah kapal perang atau pesawat tempur.

Kemampuan memperoleh informasi secara cepat, membaca ancaman dan mengambil keputusan secara tepat juga menentukan keberhasilan operasi.

  Ancaman dari pintu siber 
Tantangan Indonesia semakin kompleks karena ancaman terhadap negara dapat muncul tanpa perang konvensional.

Serangan siber terhadap infrastruktur strategis, disinformasi, sabotase, penggunaan drone hingga operasi informasi merupakan bagian dari ancaman yang harus diantisipasi.

Selamat menyebut Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan siber, mengembangkan sistem anti-drone, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk analisis intelijen serta meningkatkan kemampuan peperangan elektronik.

Kemampuan menghadapi perang informasi juga menjadi penting. Karena itu, menurutnya pertahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer.
  Posisi Indonesia di tengah geopolitik Indo-Pasifik  
Tantangan pertahanan juga tidak bisa dilepaskan dari posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua serta memiliki wilayah laut yang luas dan jalur perdagangan strategis.

Persaingan negara-negara besar di kawasan membuat kemampuan menjaga wilayah maritim, udara dan jalur komunikasi laut semakin penting.

Menurut Selamat, Indonesia perlu memperkuat pertahanan maritim, pengawasan wilayah laut dan udara serta kesadaran domain maritim. Pada saat yang sama, diplomasi pertahanan tetap diperlukan.

Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan berbagai negara tanpa harus terikat dalam aliansi militer tertentu.

 Tantangan 5-10 tahun ke depan 

Di usia 81 tahun, pekerjaan rumah pertahanan Indonesia masih panjang. Selamat menilai setidaknya ada sejumlah hal yang perlu menjadi prioritas dalam lima hingga 10 tahun mendatang:

1. Modernisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan interoperabilitas dan kesiapan operasional.

2. Industri pertahanan nasional harus diperkuat melalui riset, inovasi dan penguasaan teknologi strategis agar ketergantungan terhadap luar negeri berkurang.

3. Sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk menguasai teknologi seperti kecerdasan buatan, siber dan ruang angkasa.

4. Sistem komando terpadu dan C4ISR perlu diperkuat agar seluruh matra mampu bekerja dalam satu sistem.

5. Peningkatan cadangan logistik dan kesiapan mobilisasi nasional, sehingga daya tahan pertahanan lebih kuat dalam situasi krisis berkepanjangan.

 Prabowo kumpulkan pimpinan TNI

Di tengah kebutuhan memperkuat pertahanan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan membahas perkembangan berbagai program strategis TNI, termasuk program yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah program yang dibahas antara lain pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026, pembangunan 3.000 titik air bersih serta program listrik masuk desa. Pertemuan itu juga membahas pelaksanaan bakti sosial TNI secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

 Menhan intensifkan diplomasi pertahanan

Selain modernisasi kekuatan militer di dalam negeri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Indonesia dan Thailand, misalnya, berencana menggelar pertukaran personel serta latihan bersama pasukan khusus. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral Sjafrie dengan Menteri Pertahanan Thailand Letnan Jenderal Adul Boonthumjaroen.

Sjafrie mengatakan pertukaran personel diperlukan untuk mendapatkan perbandingan kemampuan militer kedua negara.

Kedua negara juga membahas keamanan Selat Malaka dan peningkatan kolaborasi dalam berbagai forum multilateral ASEAN.

Sebelumnya, Sjafrie juga menerima Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soon Gu di Kementerian Pertahanan pada 14 Juli 2026.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Agenda yang dibahas antara lain mekanisme dialog pertahanan, pendidikan dan pelatihan, penguatan kerja sama industri pertahanan serta rencana pengembangan kerja sama di bidang sistem senjata.

Rangkaian diplomasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pertahanan Indonesia tidak hanya ditempuh melalui pengadaan alutsista, tetapi juga melalui kerja sama, pertukaran pengetahuan dan penguatan industri pertahanan.

Pada akhirnya, peta pertahanan Indonesia di usia 81 tahun bukan hanya soal apakah Indonesia memiliki senjata yang lebih modern. Pertanyaan lebih besar adalah apakah seluruh ekosistem pertahanan, mulai dari teknologi, industri, anggaran, sumber daya manusia, sistem komando hingga diplomasi sudah bergerak menuju kebutuhan perang masa kini.

  👷 Kompas  

Peluang Indonesia Memperkuat Industri Pertahanan Nasional

  Oleh Curie Maharani

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

Analis pertahanan dan hubungan internasional BINUS University Curie Maharani menilai kerja sama pengembangan pesawat KF-21 dapat menjadi ‘test of history’ bagi Indonesia dan Korea Selatan. Dalam konteks tersebut, Curie menjelaskan, proses renegosiasi yang berlarut-larut pada akhirnya memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kedua negara mampu memulihkan komitmen serta kepercayaan terhadap program yang telah berjalan lebih dari 15 tahun tersebut, terutama dalam kerangka kesepakatan pengadaan.

Curie menegaskan bahwa skema pengadaan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme IDKLO (imbal dagang, kandungan lokal, dan offset) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Karena itu, tantangan utama Indonesia bukan hanya terletak pada aspek partisipasi dalam kerja sama pengembangan bersama (joint development), tetapi juga pada kemampuan untuk mengubah kerja sama tersebut menjadi manfaat nyata melalui skema offset yang dapat memperkuat industri pertahanan nasional dan kemandirian TNI.

 Peluang Kerja Sama

Pada dasarnya, Curie menilai bahwa kerja sama KF-21 tetap memiliki nilai strategis. Proyek ini dipandang dapat menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memasuki ekosistem pesawat tempur generasi kelima. Hal tersebut diperkuat dengan rencana Korea Selatan yang diketahui tengah menyiapkan pengembangan generasi lanjutan KF- 21 bersama mitra internasional.

“Pilihan kita memang terbatas. Selain Rusia (yang terkena CAATSA) dan Turki (yang belum terbukti dan battle-proven), Indonesia tidak memiliki akses ke pesawat tempur generasi kelima lainnya. Amerika Serikat (AS) pun tidak bersedia melepas F-35,” jelas Curie dalam pernyataan tertulisnya kepada redaksi Indonesia Defense Magazine, Mei 2026.

Selain aspek strategis tersebut, ia juga menyoroti potensi penguatan kerja sama industri pertahanan kedua negara di masa depan, antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI). Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan prototipe lanjutan; peningkatan Technology Readiness Level (TRL) dan Manufacturing Readiness Level (MRL) pada produk komposit dan kualifikasi produk; serta program data untuk operasional, pemeliharaan, produksi dan upgrade.

Kemudian, dari sisi operasional, Curie menilai kerja sama dengan ‘Negeri Gingseng’ itu relatif lebih mudah diimplementasikan. Hal tersebut lantaran TNI Angkatan Udara (TNI AU) saat ini telah mengoperasikan pesawat latih produksi Korea Selatan, sehingga tingkat kompatibilitas sistem dan dukungan logistik sudah terbangun. “Lain halnya kalau kita akuisisi produk Turki ataupun Tiongkok, yang sama sekali belum pernah menyediakan teknologi pesawat. Juga, teknologi Korsel adalah turunan dari Amerika Serikat yang kita sudah familiar,” jelas dia.

 Posisi Strategis Korea Selatan bagi Indonesia

Curie menganalisis bahwa Korea Selatan memiliki posisi strategis bagi Indonesia, meskipun keduanya tidak tergolong sebagai negara inovator utama dalam teknologi pertahanan. Pertama, Korea Selatan dapat menjadi sumber akses bagi Indonesia untuk memperoleh teknologi standar Barat dari tangan kedua, sekaligus negara dengan industri pertahanan yang berkembang pesat dan memiliki jejaring konsumen global.

Selain itu, Korea Selatan juga dipandang strategis sebagai penyuplai, mengingat Indonesia masih memiliki ketergantungan atas sembilan alutsista asal ‘Negeri Gingseng’ tersebut, antara lain kendaraan tempur Black Fox dan Barracuda; artileri KH-178 dan KH-179; kapal perang pesisir Mandau; kapal amfibi kelas Dr. Soeharso dan Teluk Semangka; pesawat latih T-50i dan KT-1B; serta rudal anti-pesawat Chiron.

Meskipun porsinya hanya sekitar tiga persen dari total jenis alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, tetapi hubungan di antara kedua negara perlu tetap dipelihara dengan baik sehingga kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan (upgrade) kapabilitas alutsista tersebut dapat dijaga secara berkelanjutan.

“Industri pertahanan Korsel sendiri bergantung pada 61% komponen dari AS, termasuk untuk air-to-surface missile, combat helicopter radar, tank chassis, aircraft electro-optical system, serta combat aircraft radar. Jadi, ketika kita membeli dari Korsel, kemungkinan ada kandungan komponen AS di dalamnya,” lanjut Curie.

Sementara itu, membahas perihal kerja sama sebagai rantai suplai, ia menyoroti tawaran dari KAI kepada PTDI untuk menjadi penyuplai strategis dengan syarat pengadaan 40 pesawat KF-21. Di sisi lain, LIG menawarkan pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dan lokalisasi produksi munisi berpemandu dan wahana nirawak, untuk memenuhi pasar domestik RI dan pasar global. “Salah satu kolaborasi yang diusulkan adalah PTDI manufaktur roket dan LIG menyediakan komponen pemandu,” pungkas Curie. (Nurhidayat Nasution dan Yuli Ari)

  ★  IDM  

Perancis Beri Keuntungan ke Indonesia

 Lewat pesawat tempur Rafale T-03017 TNI AU (Swidersk Maciejka; fb)

Analis dan Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris), Hanif Rahadian, menilai kehadiran pesawat tempur Rafale di jajaran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI menjadi bukti kuatnya hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis.

“Transaksi persenjataan seperti ini hanya akan terjadi di antara dua negara yang harmonis dan telah banyak menjalankan kerja sama,” kata Hanif di Jakarta, Selasa.

Menurut Hanif, hubungan Indonesia dan Prancis berkembang signifikan, terutama sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat Menteri Pertahanan. Kedekatan diplomatik tersebut dinilai memberi sejumlah keuntungan strategis bagi Indonesia dalam pengadaan jet tempur produksi Dassault Aviation itu.

Salah satu keuntungan yang dinilai istimewa adalah peluang transfer teknologi serta pelibatan industri pertahanan (inhan) dalam negeri dalam pengembangan Rafale. Tidak semua negara pembeli memperoleh kesempatan tersebut. India, misalnya, sebagai salah satu pembeli terbesar Rafale yang sangat antusias terhadap jet tempur itu, sempat diberitakan tidak mendapatkan akses penuh terhadap source code maupun teknologi sensitif Rafale.

Peluang transfer teknologi ini membuka ruang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional, termasuk dalam mendukung kebutuhan suku cadang, pemeliharaan, hingga pengembangan sistem pendukung pesawat tempur tersebut.

“Selain itu, Prancis menunjukkan komitmen dalam mendukung peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia, mulai dari pemenuhan kebutuhan operasional TNI, pengembangan sumber daya manusia, hingga dukungan teknologi dan infrastruktur pertahanan,” ujar Hanif.

Ia menilai, sikap Prancis berbeda dengan sejumlah negara lain yang biasanya membatasi negara pembeli untuk mengembangkan ataupun memperluas pemanfaatan teknologi dari alutsista yang dibeli.

Dengan peluang tersebut, Hanif meyakini Indonesia memiliki kesempatan besar mempelajari kemajuan teknologi industri pertahanan Prancis sekaligus memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional.

“Kesempatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengakses teknologi pertahanan yang lebih maju serta memperkuat kemandirian industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

Sebelumnya, TNI AU baru saja menerima enam unit Rafale beserta seperangkat rudalnya. Penyerahan secara simbolis dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, lalu diteruskan kepada Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5).

Keenam pesawat tersebut akan ditempatkan di Skadron 12 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Sementara itu, Indonesia masih menunggu kedatangan 36 unit Rafale lainnya yang saat ini masih dalam proses produksi di fasilitas Dassault Aviation di Prancis.

 Seberapa Besar Untung Indonesia?

Pesawat Rafale T 0304 kursi tandem terbaru TNI AU (Malin J)

Pembelian jet tempur Rafale dari Prancis dinilai bukan sekadar transaksi pembelian alutsista biasa, melainkan bagian dari investasi strategis jangka panjang untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional. Salah satu keuntungan terbesar yang diperoleh Indonesia adalah peluang transfer teknologi (transfer of technology/ToT) yang jarang diberikan secara luas oleh negara pemasok senjata modern.

Melalui kerja sama dengan Dassault Aviation dan industri pertahanan Prancis, Indonesia berkesempatan mempelajari berbagai aspek teknologi penerbangan militer modern, mulai dari sistem avionik, pemeliharaan mesin, integrasi persenjataan, hingga sistem elektronik tempur. Kesempatan tersebut dinilai sangat penting karena penguasaan teknologi pertahanan merupakan fondasi utama menuju kemandirian alutsista nasional.

Keuntungan lain yang dinilai strategis adalah terbukanya peluang bagi teknisi, pilot, dan engineer Indonesia untuk mendapatkan pelatihan langsung dari pihak Prancis. Dengan keterlibatan sumber daya manusia nasional dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan Rafale, kemampuan SDM pertahanan Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Tidak hanya itu, kerja sama Rafale juga membuka peluang pengembangan kemampuan maintenance, repair, and overhaul (MRO) di dalam negeri. Jika kemampuan pemeliharaan dapat dilakukan secara mandiri di Indonesia, maka ketergantungan terhadap pihak luar akan berkurang, sekaligus menekan biaya operasional jangka panjang TNI AU.

Dalam jangka panjang, efek pembelian Rafale diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan industri pertahanan nasional, baik dari sisi teknologi, kualitas SDM, maupun keterlibatan perusahaan lokal dalam rantai pasok industri militer modern. Dengan kata lain, keuntungan Indonesia dari Rafale bukan hanya mendapatkan jet tempur canggih, tetapi juga kesempatan mempercepat transformasi industri pertahanan menuju level yang lebih maju dan mandiri.

 Rivalitas Rafale vs F-15EX dan Jet Tempur Lainn

Sepasang Rafale TNI AU (Skuadron 12)

Masuknya Rafale ke jajaran alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AU menempatkan Indonesia di tengah persaingan besar industri pertahanan global. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara produsen senjata modern berlomba menawarkan jet tempur generasi terbaru kepada Indonesia, mulai dari Rafale buatan Prancis, F-15EX dari Amerika Serikat, Gripen dari Swedia, hingga KF-21 hasil pengembangan Korea Selatan.

Secara kemampuan, masing-masing pesawat memiliki keunggulan berbeda. Rafale dikenal sebagai jet tempur multirole yang fleksibel dengan kemampuan tempur udara, serangan darat, hingga misi maritim dalam satu platform. Sementara F-15EX unggul dalam daya angkut persenjataan, jangkauan tempur, serta kekuatan mesin yang besar. Di sisi lain, Gripen menawarkan biaya operasional yang relatif lebih murah dan efisiensi pemeliharaan, sedangkan KF-21 dipandang sebagai proyek masa depan dengan teknologi generasi baru yang masih terus dikembangkan Korea Selatan.

Di tengah banyaknya pilihan tersebut, Indonesia akhirnya memilih Rafale karena dinilai mampu memenuhi kebutuhan operasional TNI AU sekaligus menawarkan keuntungan strategis di luar aspek militer semata. Prancis dianggap lebih fleksibel dalam kerja sama pertahanan, termasuk membuka peluang transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, hingga keterlibatan industri pertahanan dalam negeri. Faktor inilah yang membuat Rafale tidak hanya dipandang sebagai pesawat tempur, tetapi juga instrumen penguatan industri pertahanan nasional.

Selain faktor teknis, pembelian alutsista modern juga tidak bisa dilepaskan dari aspek politik dan geopolitik. Dengan membeli Rafale, Indonesia dinilai sedang memperkuat hubungan strategis dengan Prancis dan Eropa, sekaligus menerapkan kebijakan diversifikasi alutsista agar tidak bergantung pada satu negara pemasok saja. Strategi tersebut penting untuk menjaga fleksibilitas diplomasi pertahanan Indonesia di tengah rivalitas global yang semakin kompleks.

Keputusan Indonesia membeli Rafale juga memperlihatkan bahwa persaingan industri pertahanan dunia kini bukan sekadar soal kualitas senjata, tetapi juga soal siapa yang mampu menawarkan kerja sama paling menguntungkan secara politik, teknologi, dan jangka panjang. Dalam konteks itu, Rafale dinilai memberi kombinasi antara kemampuan tempur modern dan peluang strategis bagi pengembangan kekuatan pertahanan nasional.

 Seberapa Canggih Jet Tempur Rafale?

Sepasang Rafale terbang di atas Bekasi (Skuadron 12)

Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur paling canggih di dunia saat ini. Pesawat buatan Dassault Aviation, Prancis, tersebut banyak diminati berbagai negara karena memiliki kemampuan multirole atau mampu menjalankan banyak jenis misi dalam satu platform. Rafale dapat digunakan untuk pertempuran udara, serangan darat, pengintaian, hingga operasi maritim tanpa perlu perubahan besar pada konfigurasi pesawat.

Salah satu keunggulan utama Rafale terletak pada sistem radar dan teknologi elektroniknya. Jet ini dibekali radar AESA (Active Electronically Scanned Array) yang mampu mendeteksi banyak target sekaligus dalam jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi. Selain itu, Rafale memiliki sistem peperangan elektronik SPECTRA yang disebut sebagai salah satu sistem pertahanan elektronik terbaik di dunia karena mampu mendeteksi ancaman radar musuh, mengacaukan sistem lawan, hingga meningkatkan kemampuan bertahan pesawat di medan tempur.

Dalam pertempuran udara, Rafale mampu membawa berbagai jenis rudal modern untuk menghadapi pesawat musuh maupun ancaman jarak jauh. Sementara untuk misi serangan darat, jet ini dapat membawa bom pintar presisi tinggi yang efektif menghancurkan target strategis dengan tingkat akurasi tinggi. Kemampuan tersebut membuat Rafale dinilai fleksibel dan efektif digunakan dalam berbagai skenario operasi militer modern.

Keunggulan lain Rafale adalah kemampuannya menjalankan banyak misi secara bersamaan. Dalam satu penerbangan, pesawat ini bisa melakukan patroli udara, menyerang target darat, sekaligus melakukan pengintaian. Kemampuan inilah yang membuat banyak negara melihat Rafale sebagai jet tempur yang efisien dan bernilai strategis tinggi.

Dari sisi rekam jejak tempur, Rafale telah digunakan Prancis dalam berbagai operasi militer di Afghanistan, Libya, Mali, Irak, hingga Suriah. Pengalaman tempur tersebut menjadi nilai tambah penting karena menunjukkan bahwa Rafale bukan hanya unggul di atas kertas, tetapi juga telah teruji dalam berbagai konflik nyata dengan kondisi operasi yang kompleks. Faktor itulah yang membuat banyak negara, termasuk Indonesia, tertarik menjadikan Rafale sebagai bagian dari modernisasi kekuatan udara mereka.

  ★ Republika  

Rafale TNI AU Harus Didukung Industri Pertahanan Dalam Negeri agar Tak Bergantung Asing

Pesawat Rafale T0304 TNI AU (Malin Jayasuriya)

Analis dan Pemerhati Pertahanan dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris), Hanif Rahadian, menilai kehadiran pesawat tempur Dassault Rafale harus didukung penguatan industri pertahanan dalam negeri agar Indonesia tidak bergantung pada pihak asing untuk suku cadang dan teknologi pendukung operasional.

"Penguatan kapasitas industri pertahanan nasional menjadi penting agar dukungan pemeliharaan dan sustainment armada TNI AU dapat berjalan secara konsisten, mandiri, dan berkelanjutan," kata Hanif di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat kemampuan pemeliharaan, perawatan, dan penyediaan suku cadang melalui industri pertahanan nasional guna menjamin operasional alutsista dalam jangka panjang, terutama di tengah ketidakpastian konflik global.

Hanif menilai konflik berkepanjangan berpotensi memengaruhi negara produsen sehingga dapat menghambat produksi maupun distribusi suku cadang Rafale ke Indonesia.

Karena itu, ia berharap kehadiran Rafale dapat mendorong industri pertahanan nasional meningkatkan inovasi dan kapasitas produksinya.

Selain menyoroti aspek industri pertahanan, Hanif juga menilai Rafale menjadi lompatan teknologi penting bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara karena merupakan pesawat tempur generasi 4,5 pertama yang dimiliki Indonesia.

"Akuisisi pesawat tempur Rafale, yang diproyeksikan menjadi backbone kekuatan udara Indonesia di masa depan, menghadirkan lompatan teknologi signifikan dalam pembangunan kekuatan TNI AU," ujarnya.

Hanif menjelaskan Rafale memiliki sejumlah kemampuan strategis, termasuk penggunaan rudal Meteor, rudal stand-off SCALP EG, serta rudal anti-kapal AM39 Exocet yang dinilai mampu meningkatkan daya gentar dan fleksibilitas operasi udara TNI AU.

Namun, ia mengingatkan TNI AU perlu segera mengintegrasikan Rafale beserta perangkat canggihnya dengan doktrin pertahanan yang dianut TNI, disertai penguatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung.

"Pengadaan ini tetap menjadi langkah penting dalam memperkecil kesenjangan teknologi dan meningkatkan kapabilitas pertahanan udara nasional," kata Hanif.

Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia menerima enam unit Rafale beserta seperangkat rudalnya. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Agus Subiyanto, kemudian diserahkan kepada Kepala Staf TNI AU I Nyoman Suadnyana di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (18/5).

Enam pesawat tersebut akan ditempatkan di Skadron 12, Lanud Roesmin Nurjadin. Saat ini Indonesia masih menunggu pengiriman 36 unit Rafale lainnya yang diproduksi oleh Dassault Aviation di Prancis.

   ★  Koran Jakarta   

Mengapa Pilihan Indonesia Jatuh pada Rudal BrahMos?

Penampakan Rudal Brahmos versi land based, Indonesia akan mendanai pembelian rudal BrahMos dengan pinjaman luar negeri senilai $ 100 juta. (AMR)

KEPUTUSAN Indonesia mengakuisisi sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dari India menandai pergeseran perlahan doktrin pertahanan maritim nasional dalam tiga dekade terakhir.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Jakarta nampaknya tidak lagi sekadar bermain di zona nyaman alias diplomasi pasif, tapi mulai membangun taring kinetik.

Tentu akuisisi kali ini adalah hasil kalkulasi geostrategis yang cukup matang oleh para punggawa pertahanan nasional di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan raksasa di Indo-Pasifik.

Pilihan pada BrahMos menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengejar kemampuan Anti-Access/Area Denial (A2/AD) untuk mengimbangi asimetri kekuatan militer di kawasan.

Dengan kecepatan yang mencapai Mach3, rudal ini secara teknis berada di kelas tersendiri, melampaui kemampuan rudal subsonik yang selama ini menjadi tulang punggung banyak angkatan laut di Asia Tenggara.

Bagi para perencana pertahanan di Jakarta, nampaknya BrahMos adalah jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan "payung supersonik" yang mampu menjangkau titik-titik sempit strategis dari Selat Malaka hingga perairan Natuna.

Secara formal, kesepakatan ini telah dikonfirmasi pada Maret 2026, setelah negosiasi intensif di mana puncaknya terjadi pada kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke New Delhi pada November 2025.

Indonesia menyusul jejak Filipina sebagai pelanggan ekspor kedua bagi mahakarya hasil kerja sama India dan Rusia ini.

Namun, di balik kecanggihan misil ini, juga terdapat struktur kontrak dan konsekuensi ekonominya, mulai dari skema pembiayaan perbankan hingga kemungkinan terjadinya barter otomotif yang sempat memicu perdebatan di ruang publik Indonesia belum lama ini.

Kendati demikian, dari kacamata geostrategis, memang sangat penting untuk memahami bahwa pembelian Brahmos dilakukan saat dunia sedang membicarakan bagaimana senjata supersonik bisa mengubah peta kekuatan kawasan.

Dan nampaknya Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam perlombaan teknologi di halaman rumah sendiri.

Dengan kata lain, langkah ini dipandang sebagai investasi untuk memastikan kedaulatan Indonesia tidak "diremehkan", apalagi diganggu, karena lemahnya sistem pertahanan.

  Siasat Pembiayaan  
Jika ditelisik lebih dalam, Indonesia tidak hanya membeli barang jadi. Salah satu pilar utama dari kesepakatan ini adalah komitmen transfer teknologi (Transfer of Technology/ToT).

Klausul ToT ini sangat krusial karena mandat Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan adanya keterlibatan lokal dalam setiap pengadaan alutsista asing.

Dalam konteks BrahMos, entitas strategis seperti PT PAL dan PT Pindad diproyeksikan akan mendapatkan peran dalam integrasi sistem serta manufaktur komponen tertentu secara lokal.

Tentu ini perlu diapreaisi karena menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, Indonesia memiliki kemandirian dalam merawat dan mengembangkan sistem pemukul jarak jauh secara mandiri.

Nilai kesepakatan final untuk pengadaan tahap awal ini dilaporkan mencapai 450 juta dollar AS (sekitar Rp 7 triliun). Angka tersebut mencakup pengadaan tiga baterai rudal varian pesisir (shore-based anti-ship missile system) dengan jadwal pengiriman selama 36 bulan ke depan.

Struktur pembiayaannya nampaknya dirancang dengan sangat hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal.

Alih-alih bergantung sepenuhnya pada pinjaman luar negeri yang sering kali memiliki persyaratan politik mengikat, Indonesia menggunakan mekanisme kredit ekspor melalui lembaga keuangan India seperti Exim Bank, yang dikoordinasikan dengan bank domestik nasional.

Pilihan menggunakan perbankan domestik juga cukup bisa dipahami karena menunjukkan kedewasaan manajemen ekonomi pertahanan Indonesia saat ini.

Dengan skema ini, ketergantungan pada mata uang asing tertentu dapat dimitigasi, sementara hubungan perbankan antara Jakarta dan New Delhi akan semakin erat ke depannya.

Harga per unit rudal yang berada di kisaran 4,75 juta dollar AS memang tergolong mahal jika dibandingkan dengan rudal subsonik tradisional. Namun, efektivitasnya dalam menembus sistem pertahanan udara kapal perang modern dipastikan akan menjadikannya investasi yang cukup pantas.

Setidaknya dalam kalkulasi militer, pengorbanan beberapa juta dolar untuk melumpuhkan kapal perusak seharga miliaran dolar akan dianggap sebagai bentuk efisiensi operasional yang layak diterima.

Dan karena itu, pemerintah tentu harus menjelaskan semua ini kepada rakyat melalui DPR, agar pembelian ini bisa semakin legitimate secara politik.

Selain pengadaan unit misil, kontrak juga mencakup paket pelatihan intensif bagi operator dari TNI AL dan pembangunan infrastruktur pendukung di titik-titik pangkalan.

New Delhi bahkan mengusulkan pembentukan komite kerja sama industri pertahanan bersama untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan di masa depan.

Artinya, hal ini menegaskan bahwa India tidak hanya melihat Indonesia sebagai pembeli, tapi juga sebagai mitra strategis jangka panjang dalam rantai pasok pertahanan global.

  Track Record Superioritas Supersonik  
Penampakan 1 baterai sistem rudal BrahMos Filiphina, Indonesia dikabarkan akan membeli 1 baterai untuk pertahanan pantai senilai $ 100 juta. (RTVM)
Pertanyaan kritis yang sering muncul belakangan adalah mengapa pilihan jatuh pada BrahMos, bukan rudal lain?

Keunggulan utama BrahMos terletak pada kombinasi antara kecepatan ekstrem dan profil terbang rendah yang sangat sulit dideteksi radar.

Sebagai rudal “dua tahap” dengan mesin “liquid ramjet”, BrahMos mampu mempertahankan kecepatan konstan Mach 3 di sepanjang lintasannya.

Sebagai perbandingan, rudal Harpoon buatan Amerika Serikat bersifat subsonik, yang berarti jauh lebih mudah diintersepsi oleh sistem pertahanan jarak dekat kapal perang modern.

Kecepatan Mach3 memberikan energi kinetik terminal yang luar biasa besar. Secara saintifik, dampak fisik dari hantaman objek yang bergerak secepat satu kilometer per detik mampu melumpuhkan kapal perang besar hanya melalui kekuatan benturan, bahkan jika hulu ledaknya gagal meledak.

Selain itu, kemampuan “sea-skimming” BrahMos (terbang hanya setinggi 3 hingga 10 meter di atas permukaan laut) membuatnya mampu bersembunyi di balik kurvatur bumi dan gangguan radar permukaan hingga jarak yang sangat dekat dengan target.

Apalagi, keandalan BrahMos juga telah teruji dalam kondisi konflik riil, sebuah faktor yang nampaknya juga sangat dipertimbangkan oleh militer Indonesia.

Dalam "Operasi Sindoor" pada Mei 2025, militer India mengerahkan BrahMos secara ekstensif untuk menghancurkan infrastruktur strategis Pakistan dengan presisi yang cukup tinggi.

BrahMos terbukti mampu menembus sistem pertahanan udara buatan China (seperti HQ-9) yang dimiliki Pakistan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi supersonik memang memiliki peluang tembus yang sangat tinggi.

Bahkan, insiden peluncuran tidak sengaja ke wilayah Pakistan pada tahun 2022 membuktikan bahwa rudal Brahmos mampu terbang sejauh 124 kilometer ke dalam wilayah Pakistan tanpa bisa dideteksi oleh radar.

Jika dibandingkan dengan pesaing dari China seperti CM-302, BrahMos memiliki keunggulan akurasi yang jauh lebih tinggi dengan Circular Error Probable (CEP) hanya satu meter, sementara sistem China dilaporkan berada di kisaran 5 hingga 7 meter.

Apalagi menggunakan teknologi buatan China untuk mempertahankan wilayah dari klaim agresi China di Natuna juga dipandang sangat berisiko secara politik dan teknis karena potensi adanya "pintu belakang" (backdoor) pada sistem tersebut.

Sementara itu, rudal Naval Strike Missile (NSM) dari Norwegia memang memiliki fitur siluman. Namun kecepatan subsoniknya tidak memberikan efek intimidasi kinetik sehebat BrahMos dalam doktrin pertahanan Indonesia.

  Antara Perisai Laut dan Armada Pikap?  
Di balik kecanggihan teknologi supersonik, terdapat sisi ekonomi yang memicu polemik domestik yang cukup hangat.

Entah masuk ke dalam paket kerja sama atau tidak, setidaknya akuisisi ini sempat diduga kuat memiliki keterkaitan dengan skema imbal dagang otomotif.

Indonesia setuju untuk mengimpor sekitar 105.000 unit kendaraan pikap dari dua raksasa otomotif India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors, dengan nilai total mencapai Rp 40 triliun.

Kendaraan-kendaraan ini direncanakan untuk memperkuat logistik pedesaan melalui program Koperasi Desa Merah-Putih.

Kebijakan impor massal ini memicu penolakan keras dari asosiasi industri otomotif dalam negeri (seperti Gaikindo) serta organisasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin.

Mereka menilai langkah ini kontradiktif dengan semangat hilirisasi dan perlindungan industri manufaktur nasional.

Kekhawatiran utama adalah potensi hilangnya penyerapan tenaga kerja lokal dan pelemahan ekosistem otomotif domestik yang sebenarnya memiliki kapasitas produksi hingga satu juta unit per tahun.

Ada ancaman nyata bahwa ratusan ribu pekerja di sektor otomotif bisa terdampak jika pasar tiba-tiba dibanjiri produk impor dalam jumlah sebesar itu.

Kabar terbaru, rencana tersebut ditunda karena desakan dari berbagai pihak, terutama DPR. Namun jika dilihat dari perspektif pemerintah, langkah ini dianggap sebagai bagian dari "transaksi besar" demi mendapatkan akses ke teknologi militer paling sensitif dari India.

Apalagi, kendaraan India seperti Mahindra Scorpio dipilih karena memiliki spesifikasi 4x4 yang dianggap lebih tangguh dan harga yang lebih murah (selisih sekitar Rp 50 juta per unit) dibandingkan produk rakitan lokal untuk medan berat di pedesaan.

Sebagai bagian dari kewajiban offset, Mahindra dan Tata Motors juga berkomitmen untuk membangun pabrik perakitan atau pusat suku cadang di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Dinamika ini sebenarnya menggambarkan betapa rumitnya manajemen pertahanan di era modern. Kedaulatan wilayah di laut sering kali harus dibayar dengan konsesi ekonomi di sektor lain.

Meskipun memicu friksi internal, barter ini dipandang sebagai jalan tengah untuk memperkuat daya pukul TNI sekaligus melakukan modernisasi infrastruktur pedesaan secara cepat.

Secara geopolitik, kepemilikan BrahMos tentu akan menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang jauh lebih kuat di Asia Tenggara.

Bersama Filipina, Indonesia kini menjadi bagian dari "benteng maritim" supersonik di tepi selatan Laut China Selatan.

Penempatan baterai BrahMos di Natuna secara otomatis akan menciptakan zona penolakan akses (A2/AD) yang sangat berbahaya bagi kapal perang asing.

Dengan jangkauan 290 kilometer, setiap kapal yang melakukan intrusi ke ZEE Indonesia akan berada dalam jangkauan misil yang hampir mustahil untuk diintersepsi.

Langkah ini, meskipun tak diakui secara eksplisit oleh Jakarta, nampaknya adalah respons langsung atas taktik "zona abu-abu" China di Laut Natuna Utara.

Selama ini, kapal-kapal penjaga pantai China sering mengawal nelayan mereka masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia dengan asumsi bahwa Jakarta tidak akan mengambil tindakan militer secara terbuka.

Sehingga dengan BrahMos, kalkulasi risiko bagi China tentu akan berubah drastis. Risiko kehilangan kapal perang atau kapal penjaga pantai akibat serangan supersonik yang datang secara tiba-tiba dari pesisir akan menjadi deteren psikologis yang sangat kuat.

Hubungan antara Indonesia dan India pun diproyeksikan akan bertransformasi dari sekadar mitra dagang menjadi aliansi strategis yang akan saling mengunci.

India kini mulai muncul sebagai penyedia keamanan alternatif di kawasan, memecah ketergantungan negara-negara ASEAN pada teknologi Amerika Serikat atau China.

Bagi Indonesia, India akan menjadi mitra "selatan-selatan" yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga tatanan kawasan yang berbasis hukum internasional.

Kemitraan ini diprediksi akan terus berkembang ke arah penelitian bersama untuk varian rudal masa depan seperti BrahMos-NG.

Namun di sisi lain, tanggapan dari China diprediksi akan tetap bersifat “meragukan” secara publik, walaupun secara internal Beijing dipastikan akan cukup cemas juga.

Fakta bahwa senjata canggih India kini menjaga jalur energi dan perdagangan vital China di Selat Malaka dan Natuna, diakui atau tidak, akan menjadi pukulan strategis bagi Beijing.

Sementara itu, Amerika Serikat kemungkinan besar akan bersikap pragmatis. Meskipun BrahMos mengandung komponen Rusia, Washington nampaknya cenderung akan memberikan pengecualian sanksi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) bagi Indonesia karena akuisisi ini masih akan dianggap selaras dengan kepentingan AS untuk membendung ekspansi maritim China di Indo-Pasifik.

  🚀  Kompas  

Pengamat Nilai Indonesia Tidak Perlu Kembangkan Rudal ICBM

Rudal Seijil Iran, Pihak Barat ingin menghancurkan kemajuan teknologi rudal Iran. (Ist)

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Indonesia tidak membutuhkan pengembangan rudal balistik antarbenua atau ICBM di tengah eskalasi konflik global saat ini.

Menurut Fahmi, TNI AU saat ini sangat mendesak untuk memiliki skadron pesawat peringatan dini udara atau airborne early warning and control (AEW&C).

"Pesawat ini ibarat radar terbang yang mampu mendeteksi pergerakan pesawat siluman, rudal jelajah, dan kapal musuh dari jarak yang tidak bisa dijangkau oleh radar darat (GCI) kita, memberikan situational awareness dan waktu reaksi yang krusial bagi satuan tempur," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Khairul merespons pernyataan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal pentingnya memperkuat pertahanan udara untuk menjaga wilayah Indonesia dari serangan negara asing.

ICBM, tutur dia, tidak cocok dengan doktrin militerisme di Indonesia yang mengutamakan pertahanan aktif atau defensif yang tidak mempunyai ambisi ekspansionis ke benua lain.

"ICBM, dengan jangkauan ribuan kilometer, pada hakikatnya adalah senjata proyeksi kekuatan (power projection) ofensif yang biasanya didesain untuk membawa hulu ledak nuklir dengan tujuan strategic deterrence berskala global. Pengembangan ICBM sangat bertentangan dengan doktrin pertahanan aktif-defensif Indonesia yang tidak memiliki ambisi ekspansionis ke benua lain," ucapnya.

  Rudal Supersonik 
Rudal hipersonik Fattah milik Iran. Sulit Dideteksi Iron Dome, Rudal Hipersonik Iran Punya Kecepatan 16.000 Km per Jam! (Al Mayadeen)
Alih-alih membuang anggaran riset yang masif untuk ICBM, ujar dia, Indonesia jauh lebih membutuhkan pengembangan dan akuisisi rudal jelajah antikapal atau antiship cruise missiles (ASCM) berkecepatan supersonik serta rudal balistik jarak pendek hingga menengah (SRBM/MRBM) yang sangat presisi.

Fahmi menegaskan TNI AU juga perlu menguatkan kapasitasnya pada kepemilikan pesawat peringatan dini udara yang sangat diperlukan sesuai kebutuhan menghadapi kondisi geopolitik.

“Penguatan TNI AU tidak bisa direduksi sekadar pada kuantitas pembelian jet tempur generasi terbaru. Pesawat tempur secanggih apa pun akan buta dan tuli tanpa ekosistem pendukung yang terintegrasi. Fokus utama yang perlu dikejar saat ini adalah membangun arsitektur Network-Centric Warfare (NCW) dan kapabilitas Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR) yang mumpuni,” ucapnya.

Selain itu, Fahmi menyebutkan sistem pertahanan Indonesia dapat diperkuat dengan memperbanyak sistem pertahanan udara berbasis darat (Arhanud), yakni baterai rudal surface-to-air missile (SAM) jarak menengah, dan ditempatkan pada titik-titik objek vital nasional secara berlapis.

  🚀  antara