Mock Up PSU Oerlikon Skyshield

Hasil ToT Program OffsetMock Up PSU Oerlikon Skyshield yang diproduksi oleh Depohar 10, 30, 50, dan 60 [Lembaga Keris] ☆

Menurut fb Lembaga Keris, Komandan Koharmatau beserta jajaran mengunjungi Depo Pemeliharaan 60 dalam rangka peninjauan terhadap pembuatan Mock Up PSU Oerlikon Skyshield yang dilaksanakan oleh Depohar 10, 30, 50, dan 60.

Setelah pembelian alutsista PSU Oerlikon Skyshield, Indonesia mendapatkan program ToT offset PSU yang terlampir dalam perjanjian jual beli alutsista.

Mengutip Kemhan, Dalam rangka membangun kemandirian Alpalhankam, membutuh dukungan Industri Pertahanan yang berkualitas, Indonesia menerapkan dari setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri program ToT offset untuk mendukung percepatan penguasaan teknologi.

Dalam pengadaan PSU Oerlikon Skyshiel, Indonesia melibatkan LEN, Pindad, INTI dan personel depohar 50 dan 60 dalam training Offset pengadaan PSU untuk TNI Angkatan Udara yang terdiri dari 6 Modul, salah satunya Mock up PSU Oerlikon Skyshield.

Modul yang dimaksud diantaranya : Module Repair, Intelectual Property, Test System sebanyak 3 Module, Automatic Test System (ATS) Calibration and Maintenance, Testing and Fault Diagnostic dan Certification.

Dengan kata lain, program ini memberikan kemudahan BUMNIS dalam memelihara maupun melakukan inovasi bila nantinya ingin meng-upgrade sesuai kemampuannya. (GM)

  ♖ Garuda Militer  

Alutsista Indonesia ke Luar Negeri

Anoa Pindad [def.pk]

Berawal dari pembuatan senjata dan amunisi, Pindad kini sudah berkembang menjadi perusahaan besar yang dipercaya untuk memproduksi kendaraan perang.

Salah satu produk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu yang sempat menjadi buah bibir di masyarakat Indonesia adalah Anoa. Kendaraan panser amfibi ini adalah hasil pengembangan Pindad yang dilakukan sejak 1993 silam.

Dari data yang ada di laman resmi Pindad, jumlah Anoa yang berhasil dijual hingga saat ini adalah 260 unit, dengan berbagai model serta spesifikasi. Untuk membuat Anoa, Pindad menggandeng Renault sebagai pemasok mesin dan transmisinya.

Renault bukan satu-satunya perusahaan luar yang bekerja sama dengan Pindad. Baru-baru ini, Direktur Umum Pindad, Abraham Mose, meneken nota kesepahaman dengan Tata Motors, pada November tahun lalu.

Tak tanggung-tanggung, kolaborasi ini langsung membidik sasaran besar. Rencananya, Pindad akan menjadi basis produksi untuk kendaraan tempur, dengan skala ekspor. Untuk awalnya, kolaborasi ini akan fokus pada menciptakan kendaraan perang jenis amfibi.

Abraham mengatakan, ada tiga pertimbangan utama yang membuat Pindad tertarik berkolaborasi dengan Tata Motors.

“Yang paling spesifik karena Tata Motors punya satu sasis yang bisa digunakan untuk berbagai macam kendaraan. Kedua, mereka mau berinvestasi. Dan ketiga, mau melakukan pengembangan bersama,” kata Abraham.

Kerja sama ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya yakni Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. Ia menuturkan, kolaborasi dengan Tata perlu dilakukan, jika Pindad ingin sukses merambah pasar dunia.

“Kalau mau besar, ya harus berani kerja sama strategis dengan pemain dunia. India, menurut Global Fire Power, berada pada posisi keempat kekuatan militer terbesar di dunia. Tata Motors telah memiliki pengalaman dalam memproduksi kendaraan militer,” ungkapnya.

Melalui kerja sama itu, Sukamta berharap adanya transfer teknologi. Sehingga, Pindad dapat menguasai semua hal yang dibutuhkan oleh negara-negara penggunanya.

“Selain itu, kami harapkan dengan kerja sama ini, Indonesia bisa memperluas pasar alutsista buatan dalam negerinya,” tuturnya.

 Bisnis Alutsista 
Perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang industri strategis tidak hanya Pindad. Ada PT Dirgantara Indonesia (DI) yang merakit pesawat dan helikopter dan PT PAL Indonesia yang melayani pembuatan kapal perang.

Selain itu, ada juga PT Dahana sebagai penyedia bahan peledak dan PT INTI serta PT LEN yang bergerak dalam bidang elektronika. Menurut data yang ada di Kementerian BUMN, nilai ekspor alutsista yang didapat dari PAL Indonesia tahun lalu yakni Rp 524 miliar. Angka itu didapat dari penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) sebanyak satu unit.

Pembelinya adalah angkatan bersenjata Filipina. Secara total, Filipina memesan sebanyak dua kapal, dengan nilai penjualan lebih dari Rp 1 triliun.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan salah satu nilai tambah dari SSV yang dijual PT PAL adalah materialnya.

“Bajanya seratus persen Indonesia, dari PT Krakatau Steel,” ujarnya.

Sementara itu, PT DI dikabarkan akan menutup 2016 dengan total penjualan senilai Rp 1,1 triliun. Angka itu berasal dari penjualan pesawat ke Thailand, Korea Selatan dan Senegal, serta penjualan komponen pesawat ke beberapa negara lainnya.

Sayangnya, disebutkan oleh Fajar, penjualan itu adalah dalam bentuk pesawat biasa, bukan untuk kepentingan militer. Sejauh ini, PT DI baru menjual alutsista berupa helikopter ke tiga matra di TNI.

Jika ditotal, nilai penjualan alutsista dari semua industri strategis BUMN diprediksi mencapai Rp 1,8 triliun. Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp 1,2 triliun.

Meski demikian, bila dibandingkan dengan nilai ekspor nonmigas sepanjang 2016, angka itu masih sangat kecil. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, ekspor nonmigas 2016 mencapai US$ 144,43 miliar.

Kecilnya angka ekspor alutsista itu juga diakui oleh Fajar. Ia menuturkan, nilai ekspor yang didapat PT Pindad saat masih sangat rendah. “Masih kurang dari 15 persen dari total penjualan Pindad,” ungkapnya.

Persoalan seretnya penjualan alutsista ke luar negeri mendapat perhatian dari pengamat militer Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Kusnanto Anggoro. Ia mengatakan, salah satu penyebabnya adalah masalah kerja sama dengan pihak lain.

Ia mencontohkan, pada 2012 ada kesepakatan antara PAL Indonesia dengan Korea Selatan untuk membuat kapal selam di Indonesia. Sebanyak tiga unit.

Unit pertama akan dibuat di Korea Selatan, unit kedua dikerjakan bersama-sama dan unit ketiga digarap di Surabaya. “Namun ketika dilakukan assesment, PAL Surabaya tidak mempunyai kemampuan untuk itu, tidak memenuhi syarat dan seterusnya,” jelasnya.

Hal yang tidak jauh berbeda, diungkapkannya, juga terjadi saat kerja sama pembuatan peluru kendali dengan China. “Sampai sekarang macet dan tidak jalan. Karena China sudah menuntut, nanti kalau sudah jadi, kita (Indonesia) diminta ikut bantu jualan,” tuturnya.

Terkait kerja sama Pindad dengan Tata Motors, Kusnanto mewanti-wanti agar perjanjiannya diperjelas. Salah satunya berkaitan dengan transfer teknologi.

Menurutnya, transfer teknologi itu bukan hanya sekedar tenaga ahli Indonesia yang hanya dilatih dan dididik. Tetapi juga berapa banyak komponen lokal yang akan digunakan.

“Karena dalam banyak kasus, kita kerja sama dengan suatu negara, tapi kita hanya dipakai sebagai batu loncatan untuk menjual saja. Pada akhirnya, hanya profit sharing saja,” ujarnya.

  ✈ VIVAnews  

✭ Menhub dan Menristek Cek Radar Buatan Lokal di Bandara Soekarno-Hatta

✈ Radar buatan Indonesia ini dikembangkan oleh BPPT. ✭ Radar ADS-B. Diberitakan telah digunakan di 2 bandara [ADS-B]

Menristek Dikti M Nasir dan Menhub Budi Karya melakukan pengecekan sistem radar buatan anak negeri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Setelah pengecekan ini, produksi akan segera dilakukan.

Sistem navigasi penerbangan tersebut adalah Automatic Dpendent Survaelance-Broadcast (ADS-B) yang digunakan untuk menangkap informasi yang dipancarkan pesawat. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama PT INTI sejak empat tahun lalu.

"Hari ini kita menyaksikan ada alat penginderaan untuk penerbangan dinamakan ADS-B yang sudah diproduksi, dan selanjutnya proses sertifikasi. Proses sertifikasi kita berikan pada bulan ini," ujar Menhub Budi Karya di Jakarta Air Traffic Service Center, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Rabu (7/12/2016).

Sebagai regulator, lanjut Budi Karya, Kemenhub telah bersepakat untuk memberikan sertifikasi pada sistem tersebut. Ia meminta agar pihak Kemenristek Dikti dapat terus berinovasi dalam teknologi penerbangan.

"Kemenhub sudah sepakat memberikan sertifikat karena sudah diuji selama dua tahun dan berjalan baik. Kemudian kita minta nanti untuk bisa memproduksi. Kita inginkan 2017 alat-alat ini sudah dapat digunakan untuk memperlihatkan bangsa kita dapat bersaing," katanya.

Radar ADS-B ini telah terpasang di Posko Satgas Udara Airnav Indonesia [inovasi dan kreasi anak negeri]

Sementara itu, Menristek M Nasir mengungkapkan dengan sertifikasi tersebut akan lebih semangat berinovasi. Khususnya untuk berinovasi teknologi yang dapat digunakan dalam dunia usaha.

"Pesawat berada di mana saja bisa diawasi radar itu sendiri. Itu tugas nanti dari kementerian Kemenristek Dikti bersama BPPT. Itu yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan nanti satu tahap ini selesai tahap berikutnya kami akan menggiatkan proyek lain lagi," ungkap Nasir di lokasi yang sama.

"Kemenristek Dikti berupaya berinovasi sesuatu yang bisa digunakan di dunia usaha. Namun dalam hal ini yang berkaitan dengan dunia perhubungan khususnya perhubungan udara," tambahnya.

Saat ini Indonesia mempunyai 31 Ground Station ADS-B yang keseluruhannya masih menggunakan teknologi dari luar negeri. Sebelumnya, ADS-B buatan PT INTI bersama BPPT sudah diuji coba di dua Bandara, yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang sejak 2012 dan Bandara Husein Sastranegara sejak 2014.

Ditargetkan pada 2017 akan ada 8 bandara lagi yang akan dipasang sistem tersebut. (fdu/elz)

  ✈ detik  

PT INTI kecewa tak ditawari proyek radar Kemhan

Bila pemerintah memang meminta, PT INTI siap memproduksi radarSalah satu radar kapal produk PT INTI ☆

PT INTI (Persero) mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam proyek pengadaan radar Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT INTI Endang Yuliawaty menyayangkan keputusan pemerintah yang lebih memilih perusahaan swasta asing ketimbang BUMN.

Padahal, menurut dia, PT INTI memiliki kemampuan untuk meproduksi radar secara mandiri. “Bila ditinjau dari pengalaman dan kemampuan yang dimiliki PT INTI, kami sanggup memproduksi radar,” kata Endang kepada KONTAN, Selasa (8/9).

Sejak awal PT INTI bahkan sudah menyatakan diri sebagai BUMN yang sanggup memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista). Sayangnya, hingga kini pemerintah enggan melirik PT INTI.

“Sampai saat ini kami belum pernah memproduksi radar karena tidak pernah ada tawaran proyek dari pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, bila pemerintah memang meminta, PT INTI siap memproduksi radar. Asal tahu saja, Kemhan tengah membuka lelang bagi perusahaan swasta asing untuk terlibat dalam proyek pengadaan 12 radar yang diperuntukkan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejumlah perusahaan swasta asing, seperti dari Denmark dan Prancis telah mengajukan penawaran kerja sama untuk proyek tersebut.

Kemhan dengan tegas menyatakan tidak menggandeng BUMN dalam pengadaan radar tersebut. “Kami akan menunjuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),” kata Kepala Pusat Pengadaan Sarana Barang Pertahanan, Laksamana Madya Listiyanto.

Pembelian radar tersebut masuk dalam anggaran belanja alutsista yang mendapat jatah 30% dari total anggaran Kemhan sebear Rp 106 triliun. Pengadaan radar yang dilakukan Kemhan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF).

 Sejumlah negara ajukan diri produksi radar TNI 

Sejumlah negara menyatakan minatnya untuk melakukan kerja sama produksi radar dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Produksi radar tersebut merupakan bagian dari upaya Kemhan untuk memenuhi kebutuhan radar Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kami sedang memproses sejumlah tawaran dari negara asing soal produksi radar. Sekarang sedang dalam proses lelang tahap pertama,” kata Kepala Pusat Pengadaan Sarana Barang Pertahanan Laksamana Madya Listiyanto dalam wawancara telepon kepada KONTAN, Senin (7/9).

Listiyanto enggan menyebut negara mana saja yang berminat terlibat dalam proyek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Kemhan tersebut. Namun, dia mengakui bahwa Denmark telah mengajukan penawaran produksi radar.

Pada awal September lalu, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, HE Casper Clynge menyatakan, penawaran kerja sama Denmark dalam kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Listiyanto mengatakan, pihaknya masih belum memutuskan dan masih menimbang tawaran kerja sama Denmark tersebut.

Sebelum Denmark, Kemhan telah menyambut kehadiran Thales Group asal Prancis yang juga menyampaikan keinginan untuk bekerja sama.

Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigadir Jenderal Djundan, Kemhan membuka pintu bagi negara asing untuk melakukan kerja sama proyek radar karena Indonesia masih kekurangan 12 radar. Kemhan mencatat, saat ini jumlah radar yang dimiliki negara hanya 32 buah.

“Kemhan berupaya memenuhi kebutuhan radar tersebut dalam tiga tahap renstra (rencana strategis),” ujar Djundan.

“Pada tahap pertama Kemhan akan membeli empat radar, tahap kedua membeli empat radar, dan tahap ketiga juga empat radar,” sambungnya.

Renstra tahap pertama berlangsung pada 2010 hingga 2014, tahap dua 2015-2019, dan tahap tiga 2020-2024.

Pelaksanaan ketiga tahap tersebut dijadwalkan selesai pada 2024. Djundan mengakui, rencana pemenuhan radar tahap kedua molor dari jadwal yang direncanakan. ”Seharusnya lelang kedua pertama sudah selesai, tapi sekarang masih dalam proses evaluasi,” tutur dia.

Listiyanto menjelaskan, negara pemenang lelang nantinya akan bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi radar. Mengenai perusahaan lokal yang akan terlibat, Listiyanto mengatakan, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

“Kemhan sedang mengupayakan proses kemandirian supaya kita bisa memproduksi radar sendiri. Soal produksi radar secara mandiri ini juga telah diatur dalam undang-undang,” kata dia.

Listiyanto tidak merinci jumlah anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan radar tersebut. Namun, sebelumnya Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan kemhan mengatakan, pembelian radar tersebut masuk dalam anggaran alutsista yang mendapat porsi 30% dari total anggaran Kemhan yang mencapai Rp 106 triliun.

Pengadaan radar yang dilakukan Kemhan merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memenuhi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF). Selain radar, pemerintah juga sedang berupaya mengedepankan pengadaan alutsista sesuai permintaan dari Mabes TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. 

  ☆ Kontan  

Menhan Tinjau Kemampuan Industri Strategis Pembuat Radar dan Alkom di Bandung

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda TNI Rachmad Lubis dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemhan Prof. Dr. Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc., berturut – turut melakukan peninjauan kemampuan tiga perusahaan industri strategis pembuat radar dan Alat Komunikasi (Alkom) di Bandung, Senin (29/12).

Ketiga industri strategis yang ditinjau Menhan tersebut yaitu PT Len (Persero), PT Inti (Persero) dan PT CMI Teknologi. PT Len (Persero) dan PT Inti (Persero) merupakan perusahaan strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan PT CMI Teknologi merupakan perusahaan swasta nasional.

Menhan memulai peninjauannya ke PT Len (Persero) dan diterima langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT Len (Persero) Abraham Mose yang didampingi jajarannya. Sebelum peninjauan dan melihat secara langsung fasilitas produksi PT Len(Persero), Menhan terlebih dahulu menerima paparan mengenai profile dan sejauh mana kemampuan PT Len (Persero) dalam mendukung dan memenuhi kebutuhan Alpalhankam.

Dirut PT Len (Persero) Abraham Mose menjelaskan, hingga saat ini kinerja PT Len (Persero) terus mengalami kenaikan baik di sektor bisnis transportasi maupun di sektor pertahanan. Khusus di sektor pertahanan, berbagai produk telah dikembangkan dan diproduksi oleh PT Len (Persero) baik di kelompok Combat System, Radar, Tactical dan Secure Communication System hingga Cyber System.

Selama periode tahun 2010 hingga 2014, PT Len (Persero) telah berkontribusi dalam mendukung pemenuhan Alutsista TNI diantaranya mendukung proyek pembangunan kapal PKR yaitu terlibat dalam pembuatan beberapa modul software untuk CMS PKR, pemenuhan sistem komunikasi pengamanan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur dan pembuatan sistem komunikasi terpadu untuk kapal Markas KRI Surabaya.

Usai kunjungan ke PT Len (Persero), selanjutnya Menhan melanjutkan peninjauannya ke PT Inti (Persero) dan diterima oleh Direktur Operasi Teknik PT Inti (Persero) Adiaris. Usai menerima paparan mengenai profile dan kemampuan PT Inti (Persero), Menhan dan rombongan juga berkesempatan meninjau fasilitas produksi PT Inti (Persero).

Direktur Operasi Teknik PT Inti (Persero) menyampaikan, bahwa kunjungan Menhan ini merupakan suatu kehormatan bagi PT Inti (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis, karena kunjungan ini merupakan kunjungan Menhan yang pertama ke PT Inti (Persero).

Dijelaskannya, meskipun tidak begitu besar keterlibatan PT Inti (Persero) dalam kegiatan pemenuhan peralatan pertahanan, namun PT Inti secara tidak langsung sudah terlibat dalam berbagai kegiatan antara lain membantu PT Pindad (Persero) menyelesaikan retrofit Tank AMX dalam konteks pelaralatan komunikasi interkom.

Selanjutnya usai kunjungan di PT Inti (Persero), Menhan mengakhiri peninjauannya ke PT CMI dan diterima oleh Dirut PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno. Dalam peninjauan ini, Menhan melihat secara langsung bagaimana PT CMI Teknologi memproduksi alat komunikasi yang dipesan oleh TNI. Menhan meninjau fasilitas produksi PT CMI Teknologi meliputi ruang mekanik dan fasilitas produksi perakitan radar dan Alkom.

PT CMI Teknologi merupakan perusahaan teknologi swasta yang fokus dalam mendesain dan memproduksi microwave radio. Saat ini, PT CMI sudah memiliki kontrak pengembangan sistem radar militer di Indonesia.

Dalam rangkaianya peninjauan ini, Menhan secara umum menyampaikan kesan sangat bangga dapat melihat secara langsung bagaimana produk-produk Alkom dan radar yang dibuat oleh industri strategis. Menurutnya produk dalam negeri tidak kalah dengan produksi dari negara maju lainnya.

Kedepan, Indonesia harus mampu secara mandiri membuat Radar dan mengurangi ketergantungan dari negara lain. Karena, radar merupakan sarana yang sangat penting sebagai mata dan telinga bagi negara terutama bagi angkatan bersenjata.

Lebih lanjut Menhan berpesan agar apa yang telah dicapai untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan serta disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Selain itu, industri strategis juga harus terus menyiapkan Sumber Daya Manusia secara berlapis dan jangan sampai terputus, sehingga kedepan akan bertambah maju lagi dan harapan Indonesia untuk lebih mandiri akan terwujud.

Selain Kabadan Ranahan Kemhan dan Kabalitbang Kemhan, turut pula mendampingi Menhan dalam peninjauan ini antara lain Staf Ahli Menhan Bidang Teknologi Industri Dr. Ir. Anne Kusmayati, M.Sc., dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim dan Dirtekin Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Zainal Arifin.

  ✈ DMC  

BUMN Produksi Alat Radar Untuk Militer

Ilustrasi Radar Pantai IINTI

Jakarta ☆ PT INTI (Persero) salah satu BUMN dibidang teknologi, mampu membuat produk radar canggih untuk menjaga perairan Indonesia yang dapat mengawasi pantai dari penyusup seperti kapal perang negara lain.

PT. INTI dan BPPT Kerjasama Ciptakan Sistem Radar Batas Pantai.

"Kami menyediakan sistem radar batas pantai. Radar ini kita desain dengan bekerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)," ujar Humas PT INTI, Andy Nugroho kepada detikFinance, Minggu (23/2/2014).

Andy mengungkapkan, radar ini dibuat untuk mengawasi pantai dan pengaturan lalu lintas pelabuhan.

"Kelebihan radar ini dapat bekerja dengan daya listrik rendah, tidak terdeteksi oleh radar pemindai, dan dalam kategori radar tenang," ucapnya.

Untuk kelas radar ini untuk militer, maka untuk pembeliannya tidak bisa di jual bebas oleh masyarakat umum.

"Kalau membeli harus melalui kontrak penjualan berbasis kerjasama atau kontrak," tutupnya.

  ♞ detik  

★ Radar Pantai Menuju Komersial

 Radar Pantai Lokal

ISRA Mobile (Foto audryliahepburn)

LISENSI produksi massal radar pantai buatan Indonesia pertama sudah berumur satu tahun. Tantangan bagi PT Inti (Persero), yang menerima lisensi itu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, makin besar untuk memasarkan inovasi teknologi deteksi pantai dan kelautan ini.

Radar pantai buatan sendiri ini sangat kompetitif, dibandingkan radar impor,” kata Kepala Bidang Telekomunikasi pada Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPET LIPI) Mashury Wahab, Kamis (5/1), ketika dihubungi di Bandung, Jawa Barat.

Mashury memulai riset pengembangan radar pantai yang diberi nama Isra (Indonesian Sea Radar) sejak tahun 2006. Pada Januari 2011, LIPI memberikan lisensi untuk diproduksi massal oleh PT Inti.

Kepala LIPI Lukman Hakim, pada kegiatan LIPI Expo 2011 bulan November lalu di Jakarta, menyatakan, tidak mudah untuk meyakinkan penggunaan radar pantai produksi dalam negeri ini. Hingga saat itu, belum ada pembelian radar pantai tersebut.

Mashury mengatakan, prototipe radar Isra dibuat sebanyak tiga buah. Dua radar didirikan secara permanen di Pantai Anyer dan Merak. Tujuannya untuk memantau pergerakan dan arus kapal di Selat Sunda.

”Satu prototipe lain dibuat transportable di atas truk. Radar ini bisa dipindah-pindahkan,” kata Mashury.

Penempatan radar pada ketinggian tertentu sangat menentukan jangkauan pemantauan. Pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, radar Isra bisa untuk memantau wilayah dengan radius 33 kilometer.

Maksimum jangkauan pemantauan radar Isra diperkirakan mencapai 64 kilometer dengan penempatan pada ketinggian sekitar 200 meter. Untuk menyiasati pembuatan menara tinggi yang mahal, penempatan radar dapat dilakukan di puncak-puncak bukit di tepi pantai.

 Penyelundupan

Mashury mengatakan, radar pantai sebetulnya banyak dibutuhkan di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Radar ini banyak diperlukan untuk mendeteksi penyelundupan atau transaksi ilegal yang merugikan negara.

”Dengan radar ini dapat dipantau transaksi ilegal di atas kapal yang berusaha menghindari proses pajak,” kata Mashury.

Pendeteksian transaksi ilegal di kapal melalui radar dapat ditengarai, misalnya dari pemantauan kapal yang berimpitan. Dua kapal berimpitan yang terpantau di radar dapat diduga melakukan alih muat barang secara ilegal.

”Transaksi ilegal seperti ini banyak terjadi untuk komoditas perikanan hasil tangkapan nelayan kecil,” kata Mashury.

Kapal besar penangkap ikan dapat membeli secara langsung ikan-ikan hasil tangkapan kapal nelayan di atas laut. Dikhawatirkan, transaksi ilegal ini melibatkan kapal-kapal besar milik asing yang sengaja membeli ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia secara ilegal.

”Wilayah transaksi perikanan secara ilegal itu mungkin bisa dilakukan di sekitar perbatasan sehingga tidak melanggar hukum. Tetapi, transaksi di atas kapal seperti itu merugikan negara dan selama ini masih sulit dipantau,” kata Mashury.

Menurut Kepala LIPI Lukman Hakim, untuk seluruh wilayah perairan Indonesia, diperkirakan butuh 600 radar pantai. Potensi ini sekaligus menjadi peluang pemasaran radar Isra buatan LIPI. Namun, sejauh ini masih ada kendala persaingan dengan produk impor.

”Para pengusaha yang mendatangkan radar pantai produk impor sekarang juga berupaya supaya produk yang mereka jual bisa kompetitif,” kata Lukman.

 Keunggulan

Mashury menjelaskan, radar Isra menggunakan metode frekuensi terus-menerus untuk memancarkan sinyal pemantauan, atau dikenal sebagai Frequency-Modulated Continuous Wave (FMCW). Daya pancar radar Isra rendah, yaitu 1 watt.

”Pengoperasian radar dengan daya pancar rendah ini tidak mengganggu sistem operasional radar lain,” kata Mashury.

Sistem operasional radar lain yang dimaksud misalnya milik otoritas pelabuhan atau kesatuan militer. Keunggulan dengan daya pancar yang rendah memungkinkan pengoperasiannya tidak terdeteksi oleh radar scanner (pendeteksi keberadaan radar).

Keunggulan tersebut menguntungkan untuk berbagai aktivitas atau pengusutan kasus ilegal. Keberadaan radar yang tidak terdeteksi dapat lebih optimal mengungkap berbagai pelanggaran.

Frekuensi kerja radar Isra pada pita X-Band 9,4 gigahertz (GHz) dengan dua antena pemancar dan penerima yang bekerja bersamaan. Untuk meningkatkan jangkauan, selain mengatur peningkatan ketinggian penempatan radar, juga dapat dilakukan dengan peningkatan daya pancar sampai 10 watt.

Radar Isra juga memiliki kemampuan Doppler, yaitu kemampuan untuk mendeteksi benda bergerak, seperti kapal-kapal yang melintasi area perbatasan secara lebih akurat.

Ada pula sistem penelusuran target (target tracking) sesuai Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) yang ditetapkan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Hasil pemantauannya dapat diintegrasikan ke dalam jaringan radar untuk memperluas area pemantauan.

”Saya tidak kompeten untuk menyebutkan harga komersial radar Isra. Yang jelas, kemampuannya sama dengan produk impor dan harganya sangat kompetitif,” kata Mashury.

Lebih penting lagi, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. (Kompas, 6 Januari 2012/ humasristek)

- ristek -

 Sang Pengintai

Radar Indonesia (Foto Kompas)

Indonesia mestinya memiliki sistem pemantauan radar yang menjangkau seluruh wilayah mengingat sebagian besar berupa laut. Namun, sarana pengintai kapal penyusup itu hanya ada beberapa sehingga kita sering kecolongan. Membangun kemandirian dalam penyediaan fasilitas strategis itu dimulai Indonesia dengan menciptakan Indera dan Isra.

Wilayah Nusantara membujur sepanjang 6.000 kilometer lebih di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luasnya 5,18 juta km persegi dan 60 persen berupa laut. Sebagai negara maritim terluas di dunia, Indonesia tentu memerlukan radar pengawas pesisir dan kapal patroli dilengkapi radar navigasi dan penjejak.

Data dari Direktorat Jenderal Perhubungan menyebutkan, hanya ada 11 sistem vessel traffic service (VTS). Bila melihat lokasi VTS, sebagian besar berada di kawasan barat Indonesia, sedangkan kawasan tengah dan timur belum termonitor. Untuk menutup daerah kosong itu, Kementerian Perhubungan akan menambah 47 radar VTS dalam beberapa tahun mendatang.

Penambahan itu belum mencukupi. Idealnya, menurut Hari Purwanto, Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam), diperlukan ratusan radar pantai untuk tujuan hankam.

Kurangnya sarana pemantau membuat Indonesia rawan dari praktik ilegal, seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah perairan oleh kapal asing.

Ruang udara kita juga rawan pelanggaran oleh pesawat asing, baik sipil maupun militer. ”Setengah ruang udara di atas Indonesia belum terpantau radar,” kata Timbul Siahaan, Staf Ahli Menteri Pertahanan bidang Teknologi dan Industri.

”Perlu upaya sungguh-sungguh mengatasi dan mandiri dalam penguasaan teknologi radar hingga penerapan,” kata Hari.

 Prioritas

Radar Isra untuk pengawasan pantai(Foto Defense Studies)

Sebagai teknologi yang berbasis pada teknologi telekomunikasi dan elektronika, radio detection and ranging (radar) telah lama digunakan sebagai pendeteksi dan pengukuran jarak suatu obyek dengan menggunakan gelombang elektromagnet, khususnya gelombang radio.

Antena pemancar radar akan memancarkan gelombang radio, lalu pantulannya pada suatu obyek ditangkap antena penerima radar. Dengan demikian, jarak obyek dapat diketahui.

Teknologi radar terus dikembangkan kapasitas jangkauan dan aplikasinya. Semula untuk keperluan militer, kemudian masuk ke sektor sipil, yaitu memantau lalu lintas kapal dan penerbangan. Selain itu, juga untuk mengamati kondisi cuaca dan pemetaan.

Penelitian dan pengembangan hingga penerapan teknologi radar di Indonesia ditetapkan sebagai program prioritas bidang industri hankam. Hal ini diungkapkan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata dalam Seminar Radar Nasional V 2011 yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta.

Untuk itu akan dibentuk konsorsium yang menghimpun semua pihak, termasuk berkontribusi dalam pembiayaan. Kementerian Riset dan Teknologi tahun lalu mengalokasikan anggaran Rp 20 miliar, di antaranya penelitian dan pengembangan radar yang dilakukan LIPI.

 Isra dan Indera

Radara Indera untuk navigasi kapal (Foto Defense Studies)

Tahun lalu LIPI menghasilkan prototipe radar Isra (Indonesian Surveilance Radar) yang terpasang di Anyer, Banten, untuk memantau lalu lintas kapal di Selat Sunda. Prototipe yang dibuat PT Inti itu merupakan karya bersama LIPI dengan ITB dan International Research Centre for Telecomunication and Radar, Technological University Delft, Belanda.

Selain itu, ada radar untuk navigasi kapal yang dibuat oleh swasta nasional, yaitu RCS (Radar & Communication System) Solusi 247. Radar yang disebut Indera (Indonesian Radar) ini diuji coba, Kamis (21/4/2011), oleh TNI AL di dua KRI.

Menurut Andaya Lestari, Kepala Divisi RCS, dibandingkan radar maritim yang umumnya menggunakan teknologi pulsa berdaya hingga 15 kilowatt, Indera menggunakan sistem FMCW (frequency modulation-continuos wave) berkapasitas 2 watt. Karena itu, keberadaan kapal sulit terdeteksi sehingga menunjang operasi pengintaian.

Bila uji coba berhasil, radar itu dapat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan hankam dalam negeri. Paling tidak 60 kapal perang di Indonesia dapat dilengkapi dengan Indera.

Menurut Ketua Asosiasi Radar Indonesia Mashuri yang juga Kepala Bidang Telekomunikasi Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, radar yang umum digunakan di Indonesia adalah radar yang menggunakan sinyal pulsa seperti sinyal digital. Sistem radar pulsa menggunakan satu antena untuk memancarkan dan menerima sinyal secara bergantian.

Selain itu, dikembangkan pula radar gelombang kontinu (continuous wave/CW). Radar ini menggunakan dua antena untuk radar pemancar dan penerima. Ada pula radar Doppler untuk menjejak atau melacak kecepatan pergerakan obyek.

Program Radar Nasional tahap pertama akan berlangsung hingga tahun 2014 untuk menghasilkan satu prototipe generasi baru, antara lain model PSR (Primary Surveillance Radar) untuk mendeteksi dini sasaran, prototipe material, dan komponen peralatan radar. Teknologi radar terus dikembangkan, antara lain untuk membuat radar senjata (radar penjejak optoelektronika) serta pemantauan lalu lintas laut dan udara.

(Kompas)