Kemhan Bantah Kesepakatan Beli 42 Pesawat J-10

 ✈ Jet tempur Chengdu J-10CE (Pakistan AF))

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang beredar mengenai rencana pembelian 42 unit jet tempur J-10 buatan China.

Pihak Kemhan memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan hingga saat ini belum ada kontrak maupun kesepakatan resmi terkait pengadaan alutsista tersebut.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan hal itu saat dikonfirmasi.

"Isu tersebut tidak benar. Hingga saat ini tidak ada kesepakatan sebagaimana yang beredar," ujarnya, Minggu (3/5/2026).

  Muncul dari Unggahan Media Sosial 
Isu ini mencuat setelah sebuah akun media sosial X bernama China Pulse mengunggah klaim bahwa Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian jet tempur tersebut.

Dalam unggahan itu disebutkan nilai kontrak mencapai 65 miliar Yuan atau sekitar USD 9 miliar untuk pengadaan 42 unit pesawat tempur J-10.

Namun, kabar serupa sebenarnya pernah muncul sebelumnya.

Pada pertengahan 2025, beredar rumor bahwa TNI Angkatan Udara telah memberikan persetujuan awal untuk mendatangkan jet J-10 guna memperkuat armada udara, termasuk mendampingi pesawat tempur Rafale asal Prancis.

Saat itu, Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil langkah ke arah pembelian tersebut.

  Pertimbangan Ketat dalam Pengadaan Alutsista 
Donny menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sejumlah kriteria ketat dalam menentukan pembelian pesawat tempur.

Selain mempertimbangkan kemampuan jarak tempuh dan daya angkut persenjataan, aspek integrasi dengan sistem pertahanan yang sudah ada menjadi faktor utama.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), M Tonny Harjono.

Ia menegaskan bahwa proses pengadaan alutsista tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Dewan Penentu Alutsista (Wantuwada).

"Penentuan pembelian alutsista perlu memerlukan proses matang dan waktu panjang yang juga melibatkan Dewan Penentu Alutsista atau Wantuwada," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keputusan pengadaan juga sangat bergantung pada dinamika lingkungan strategis kawasan serta kebijakan pertahanan nasional yang ditetapkan pemerintah.

  ✈  Tribunnews  

Marinir Bidik AlAV di AS

Menindaklanjuti rencana modernisasi alutsista Ilustrasi LVT7 Marinir (Wikipedia)

Korps Marinir menindaklanjuti rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS). Fokus utama dalam pertemuan ini adalah memastikan kelanjutan pengadaan kendaraan tempur Amphibious Assault Vehicle (AAV) serta penjajakan teknologi militer terbaru.

Asisten Logistik Panglima Korps Marinir (Aslog Pangkormar) Brigjen (Mar) Efhardian hadir mewakili Pangkormar Letjen (Mar) Endi Supardi dalam ajang Modern Day Marine 2026. Pameran ini merupakan kiblat inovasi teknologi operasi pesisir yang digelar di Washington D.C., pada 28-30 April 2026.

 Progres Pengadaan AAV

Dalam agenda tersebut, Efhardian mengadakan pertemuan khusus dengan Direktur Pengadaan Alutsista Korps Marinir AS (USMC), Brigjen Tamara Campbell. Diskusi ini membahas kepastian lini masa pengiriman dan teknis pengadaan kendaraan pengangkut personel amfibi tersebut.

“Kami hadir untuk memastikan kerja sama alutsista antara Korps Marinir Indonesia dan USMC berjalan lancar, termasuk keberlanjutan program AAV untuk memperkuat kesiapan operasional satuan,” kata Efhardian, dikutip dari keterangan Dispen Kormar, Selasa (5/5).

Efhardian menambahkan, Indonesia menitikberatkan pada aspek peningkatan kapabilitas pengawak melalui pelatihan dan transfer teknologi. “Kerja sama ini bukan sekadar pengadaan unit, tapi mencakup transfer ilmu agar personel kami memiliki kesetaraan kemampuan teknis dengan mitra internasional,” tegasnya.

Pihak USMC melalui Campbell menyatakan komitmennya untuk mengawal proses ini agar berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak.

 Diplomasi Militer dan Hubungan Bilateral

Selain membedah teknologi dari 350 industri pertahanan, delegasi Marinir juga menyambangi Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington D.C. untuk bertemu Duta Besar RI Indroyono Soesilo. Pertemuan ini bertujuan melaporkan progres diplomasi militer yang sedang dilakukan di AS.

Indroyono menilai langkah Korps Marinir ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam kerangka kerja sama pertahanan Major Defense Cooperation Partnership.

“Pemerintah mendukung penuh komunikasi strategis ini. Selain urusan alutsista, ini adalah bagian dari penguatan interoperabilitas atau kemampuan untuk bekerja sama dalam operasi gabungan antara TNI AL dan USMC,” ujar Indroyono.

 Pantau Teknologi Lintas Domain

Selama pameran, delegasi juga berdiskusi dengan Direktur Program Kerja Sama Material Internasional Angkatan Laut AS William Carty, serta Aslog USMC Letjen Stephen Sklenka. Pihak AS membuka peluang kerja sama seluas-luasnya, termasuk pada teknologi multi-domain operations yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara dalam satu sistem terintegrasi.

Langkah maraton di Washington ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi Korps Marinir untuk terus memperbarui sistem persenjataan sesuai dengan dinamika keamanan kawasan saat ini. (at)
  ♞ IDM  

Tidak Ada Pembelian Alutsista Dalam DCA dengan Jepang

  🤝 (detik)

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menyatakan bahwa poin pembelian alutsista tidak termasuk dalam cakupan Defence Cooperation Arrangement (DCA) dengan Jepang yang ditandatangani Senin (4/5).

"Belum ada kesepakatan spesifik terkait pengadaan tertentu," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemenhan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut Rico, ke dua belah pihak fokus menjalin kerja sama di beberapa bidang strategis seperti pengembangan teknologi militer dan penguatan pertahanan maritim.

Dua poin kerja sama itu dianggap sangat menguntungkan Indonesia karena dapat memperkuat teknologi alutsista dalam negeri serta memperketat pengawasan wilayah laut ke dua negara.

Kendati demikian, Rico tidak menutup kemungkinan adanya potensi kerja sama di bidang pengadaan alutsista.

Dia memastikan seluruh bentuk kerja sama harus mempertimbangkan kepentingan Indonesia.

"Seluruh potensi kerja sama tetap mengedepankan amanah konstitusi, kepentingan nasional, serta kontribusi terhadap stabilitas kawasan," kata Rico.

Sebelumnya, terdapat beberapa poin kerja sama di dalam Defence Cooperation Arrangement (DCA) yang telah ditandatangani Kemhan Indonesia dan Jepang.

Beberapa poin kerja sama tersebut di antaranya kerja sama pengembangan teknologi alutsista, pertukaran personel, pendidikan dan penelitian bidang militer, latihan bersama, kerja sama keamanan maritim, serta kerja sama dalam penanggulangan bencana.

DCA tersebut akhirnya ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, (4/5).

 ⚓️  antara  

RI dan Jepang Akan Latihan Militer Bersama hingga Kerja Sama Alutsista

  🤝 (detik)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Koizumi Shinjiro menyepakati kerja sama pertahanan atau defense cooperation arrangement (DCA) kedua negara. Indonesia dan Jepang akan kerja sama alutsista hingga latihan militer bersama.

Pertemuan tersebut digelar di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Menhan Jepang Koizumi Shinjiro mengatakan kerja sama ini akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian, khususnya di tengah situasi internasional yang memanas seperti di Iran.

"Di tengah situasi internasional yang semakin kompleks dan tegang seperti di Iran, pendalaman kerja sama di bidang pertahanan antara Jepang dan Indonesia yang mempunyai kesamaan dalam sebagai negara maritim dan kesamaan dari nilai-nilai dasarnya akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas, tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga bagi kawasan secara keseluruhan," ujar Shinjiro saat konferensi pers bersama.

Shinjiro mengatakan kerja sama ini akan membahas kolaborasi Indonesia dan Jepang di bidang pertahanan. Hal tersebut meliputi latihan bersama hingga kerja sama pada alutsista dan teknologi pertahanan.

"Dalam pertemuan yang akan berlangsung setelah ini, saya ingin mendiskusikan secara mendalam dengan Bapak Menteri Sjafrie mengenai langkah-langkah kolaborasi konkret di berbagai bidang, termasuk keamanan maritim, latihan bersama, serta kerja sama alutsista dan teknologi pertahanan," katanya.

Shinjiro menyebut kesepakatan ini akan menjadi dasar arah kerja sama pertahanan kedua negara. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi tonggak sejarah yang krusial bagi hubungan pertahanan RI dan Jepang.

"Bapak Menteri Sjafrie mengusulkan penyusunan defense cooperation arrangement sebagai kompas besar yang akan menunjukkan arah kerja sama pertahanan kedua negara di masa depan. Dan hari ini kita akan menandatangani kesepakatan tersebut. Hari ini merupakan tonggak sejarah yang sangat krusial bagi hubungan pertahanan antara Jepang dan Indonesia," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pertemuan ini juga mendiskusikan bagaimana kedua negara melakukan pertukaran pandangan terkait pembangunan pertahanan. Dia menyebut kerja sama ini juga akan terjalin dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam.

"Kami akan melakukan pertukaran pandangan secara konstruktif mengenai pembangunan pertahanan kedua negara dan juga kita saling bekerja sama di dalam hubungan kemanusiaan dan untuk mengatasi bencana alam," kata Sjafrie. (rfs/rfs)

 ⚓️  Detik  

Bakamla Dapat Hibah “Drone” dari Australia

 Siapkan Unit Satuan Udara dan SDM Ilustrasi KN Bakamla

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan satuan khusus untuk operasional kendaraan nirawak atau drone dari Australia.

Terbaru, Bakamla RI telah menggelar rapat pembahasan teknis terkait rencana hibah drone dari Australia melalui Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water (DCCEEW), pada Kamis (30/4).

Direktur Operasi Udara Maritim Bakamla RI Laksma Bakamla Toni menekankan pentingnya kesiapan teknis serta kesesuaian spesifikasi drone dengan kebutuhan operasional Bakamla RI dalam mendukung pengawasan keamanan dan keselamatan laut nasional.

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari kunjungan delegasi Australia Border Force (ABF) di Kantor Bakamla Kalisari, Jakarta Timur, Selasa (28/4).

“Bakamla RI menyampaikan bahwa pengembangan unit satuan udara masih terus berjalan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung,” tulis siaran pers Humas Bakamla.

Dalam pertemuan di Kantor Bakamla Kalisari, pemimpin tim ahli drone ABF Isaac Palmer menyampaikan pengalaman dan pendekatan Australia dalam pengembangan serta pemanfaatan sistem drone guna mendukung operasi keamanan laut.

Delegasi ABF juga memaparkan konsep program yang komprehensif, meliputi penyediaan platform drone, pelatihan SDM, dukungan peralatan, hingga pemeliharaan dan keberlanjutan jangka panjang.

Diketahui, Australia berencana menghibahkan drone ke Bakamla RI untuk keamanan laut. Rencana itu pertama kali dibahas saat Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla RI Laksda TNI Samuel H. Kowaas menerima courtesy call atau kunjungan kehormatan dari Deputy Commissioner National Operations ABF Tim Fitzgerald di Markas Besar Bakamla RI, Jakarta Pusat, 27 Januari 2026. (nma)

  ★ IDM  

Peluncuran Rudal Exocet B3 KRI GNR 332

 ⚓️ 🚀 Latopslagab 2026 KRI GNR 332 menembakkan rudal Exocet B3 dalam Latopslagab 2026 menghancurkan target (eks KRI Teluk Hading) (Kodiklat)

Dalam menghadapi era peperangan modern, TNI melaksanakan Latihan Operasi Serangan Gabungan (Latopslagab) secara masif di Perairan Karimun Jawa, Kamis (23/4).

Latihan ini melibatkan 20 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan pesawat tempur F-16 TNI AU yang berhasil menghancurkan sasaran eks-KRI Teluk Hading dengan cepat melalui serangan terintegrasi.

Kegiatan diawali dengan penembakan Rudal Exocet MM40 Block 3 oleh unsur KRI, dilanjutkan Operasi Udara Lawan Laut (OULL) oleh tiga pesawat F-16 yang menjatuhkan bom MK-12 dengan presisi tinggi.

Selain itu, dilaksanakan pula Artillery Duel oleh Striking Force TNI AL yang berhasil menghancurkan sasaran darat di Pulau Gundul.

Latihan ini merupakan demonstrasi kekuatan nyata (show of force) dan bukti interoperabilitas matra laut dan udara. Selain menguji kemampuan teknis, kegiatan ini juga berfungsi sebagai daya tangkal (deterrence) guna menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  🚀  Garuda Militer  

ALIT Jajaki Kerja Sama TNI AU di Bidang UAV dan Ruang Angkasa Indonesia

🛩  🚀 🤝  Wakasau Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S. saat menerima audiensi Chairman ALIT China di Mabesau (22/4/2026) guna membahas pengembangan teknologi UAV dan kolaborasi ruang angkasa Indonesia. (Dispenau)

Perusahaan pertahanan terkemuka asal China, Aerospace Long-March International Trade Co., Ltd. (ALIT), resmi menjajaki peluang kolaborasi strategis dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU) pada Rabu (22/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Markas Besar TNI AU ini fokus pada pengembangan teknologi dirgantara mutakhir, mencakup penguatan armada pesawat tanpa awak (UAV), sistem pertahanan udara, hingga program ruang angkasa.

Langkah ini merupakan bagian dari visi strategis untuk memperkuat Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) guna mewujudkan kekuatan TNI AU yang AMPUH.

 Key Takeaways (Ringkasan Utama):  

💥 Pertemuan Strategis: Audiensi antara Chairman ALIT China dengan Wakasau Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S. pada 22 April 2026 di Mabesau.
💥 Fokus Kolaborasi: Pengembangan pesawat tanpa awak (UAV), sistem pertahanan udara, dan program ruang angkasa (space program).
💥 Visi TNI AU: Langkah memperkuat Alpalhankam menuju visi TNI AU yang AMPUH.
💥 Skuadron Baru: Pembentukan Skuadron UAV 53 di Lanud Anang Busra Tarakan yang direncanakan mengoperasikan drone CH-4.
💥 Kemampuan Alutsista: UAV CH-4B milik TNI AU telah dilengkapi kemampuan serang dengan rudal AR-2 dan sistem komunikasi satelit.

 Pertemuan Pimpinan ALIT China dan Wakasau di Mabesau. 

Chairman of Aerospace Long-March International Trade Co., Ltd. (ALIT) dilaporkan TNI AU lewat rilis akun Instagramnya pada 23 April 2026, baru saja melakukan audiensi dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi S. di Ruang CC Wakasau, Markas Besar TNI AU, Rabu (22/4/2026).

TNI AU menyebut Pertemuan strategis ini membahas sejumlah peluang kerja sama antara TNI AU dan ALIT Co., Ltd. dalam pengembangan teknologi dirgantara, dengan fokus utama pada bidang pesawat tanpa awak, sistem pertahanan udara, dan space program.

"Audiensi ini juga merupakan kesempatan perkenalan pimpinan CEO yang baru, sekaligus menjadi langkah penting dalam membangun kolaborasi yang solid dan berkelanjutan guna memperkuat Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) TNI AU, sejalan dengan visi mewujudkan TNI AU yang AMPUH," terang rilis akun Instagram @militer.udara dalam unggahannya.

 Profil ALIT: Divisi Ekspor Teknologi Roket dan Rudal China 

Dilansir dari rilis resmi Kemhan pada 20 Februari 2012, Aerospace Long March International Trade & co., Ltd. (ALIT), adalah salah satu perusahaan berada di bawah State Administration for Science, technology and Industry for National Defence (SASTIND), China yang memproduksi roket dan rudal serta ruang angkasa termasuk ICBM dan Roket peluncur satelit Long March.

Selain itu, ALIT merupakan divisi ekspor dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).

 Perbandingan Varian UAV CH-4 untuk Ekspor 

Berdasarkan data operasional, ALIT menawarkan dua varian utama untuk pasar internasional:

💢Fitur Varian CH-4A Varian CH-4B Konfigurasi Utama Pengintaian (Reconnaissance) Serang (Strike-Oriented)
💢 Daya Tahan Terbang 30 Jam 14 Jam
💢 Muatan Senjata - 760lb (345kg)
💢Kemampuan Khusus Pengamatan Jarak Jauh Penyerangan Presisi.

 Rekam Jejak Produk ALIT di Indonesia 

Sebelum melakukan penjajakan kerja sama terbaru ini, ALIT sebenarnya sudah menjual produk pertahanan udara kepada Indonesia.

Terkait operasionalnya, Asian Military Review edisi 16 September 2022 memberikan laporan mendalam sebagai berikut:

"Angkatan Udara Indonesia (TNI AU) mengakuisisi sejumlah UAV CH-4B yang tidak diungkapkan jumlahnya, yang telah dilengkapi dengan sistem komunikasi satelit untuk memperluas jangkauan operasinya hingga 1.080 mil laut (2.000 km).

TNI AU diyakini sebagai angkatan udara Asia Tenggara pertama yang memiliki kemampuan UAV bersenjata, setelah menerima rudal berpemandu presisi AR-2 untuk armada CH-4B pada April 2021.

Sebuah pod peperangan elektronik, kemungkinan untuk misi komunikasi atau pengumpulan intelijen sinyal, juga telah diamati terpasang pada setidaknya salah satu UAV CH-4 milik TNI AU," terang Asian Military Review dalam artikelnya.

 Persiapan Skuadron UAV 53 Tarakan dan Operasional CH-4 

Antara edisi 10 Oktober 2025 lalu melaporkan Pangkalan Udara Anang Busra Tarakan akan membangun Skuadron Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau skuadron 53 dan naik status Lanud dari tipe B menjadi tipe A.

Skuadron 53, yang direncanakan diresmikan pada 2026 oleh pimpinan TNI AU, akan mengoperasikan drone militer jenis CH-4.

Terkait spesifikasi dan peran strategis drone ini, Komandan Lanud Anang Busra memberikan penjelasan detail:

“CH-4 dapat dipersenjatai dengan rudal atau bom, sehingga memiliki fungsi ganda, baik untuk intelijen, pengintaian, dan pengawasan (ISR) maupun sebagai drone serang,” kata Komandan Lanud Anang Busra, Marsekal Pertama TNI Andreas A. Dhewo.

Beliau menambahkan mengenai pentingnya penempatan unit ini di wilayah perbatasan:

“Dengan kemampuan drone ini, kami dapat memantau wilayah secara efektif dan memberikan respons cepat terhadap potensi ancaman,” tambahnya.

Keberadaan Skuadron 53 di Tarakan diharapkan dapat memperkuat pengawasan udara di wilayah Kalimantan Utara, khususnya untuk mencegah dan mengidentifikasi aktivitas penyelundupan di perbatasan.

Drone CH-4 ini dilaporkan memiliki jangkauan terbang hingga 5.000 kilometer dan mampu beroperasi di udara selama 30 hingga 40 jam negara.***

  🛩 Time Moments  

Jepang Longgarkan Transfer Alutsista

⚓️ Indonesia Disebut jadi Mitra Strategisa Kapal selam oyashio class Jepang, dikabarkan diminati Indonesia (wikipedia)

Pemerintah Jepang telah melakukan perubahan signifikan terhadap kebijakan transfer peralatan dan teknologi pertahanan. Kebijakan baru ini menghapus pembatasan lama yang sebelumnya hanya mengizinkan transfer untuk lima kategori terbatas.

Kelimanya adalah operasi penyelamatan, transportasi, peringatan dini, pengawasan, dan penanggulangan ranjau. Hal ini disampaikan Kuasa Usaha ad interim Jepang untuk Indonesia, Myochin Mitsuru.

Dengan dihapusnya pembatasan tersebut, Jepang kini dapat mentransfer berbagai jenis peralatan pertahanan. Termasuk pesawat tempur dan kapal pengawal, tanpa dibatasi oleh tujuan penggunaan tertentu.

Meski demikian, Myochin menegaskan, setiap transfer tetap akan dievaluasi secara ketat berdasarkan kasus per kasus. Jepang tetap menerapkan mekanisme pengendalian, khususnya untuk memastikan bahwa peralatan yang ditransfer tidak digunakan untuk konflik bersenjata.

Tak hanya itu, Jepang juga akan memastikan peralatan tersebut tidak disalurkan kepada pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan instabilitas. Dalam hal ini, transfer hanya dapat dilakukan kepada negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama pertahanan dengan Jepang.

“Indonesia merupakan salah satu dari sekitar 17 negara yang memiliki perjanjian tersebut dengan Jepang. Sehingga memungkinkan adanya kerja sama transfer peralatan dan teknologi pertahanan,” ujar Myochin Mitsuru di Jakarta, Kamis, 24 April 2026.

Myochin menambahkan, perubahan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh dinamika global. Hal ini, menurutnya, menuntut kerja sama antarnegara dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Tidak ada negara yang bisa bertahan sendirian. Jadi, kita membutuhkan kerjasama,” ucapnya.

Dalam konteks tersebut, Jepang memandang Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki kesamaan pandangan strategis. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pertahanan kedua negara.

Kendati demikian, langkah ini tidak berarti Jepang meninggalkan prinsip pascaperang sebagai negara yang menjunjung perdamaian. Sebaliknya, menurutnya, penguatan kerja sama pertahanan justru bertujuan untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

 ⚓️  RRI  

Sjafrie Ingin Industri Pertahanan Nasional Punya Mentalitas Produsen

UCAV Elang Hitam sukses terbang perdana, diharapkan dapat diproduksi massal . (PTDI)

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meminta industri pertahanan nasional memiliki mentalitas produsen.

Hal itu disampaikan Menhan Sjafrie saat menghadiri rapat kerja dan leadership development program DEFEND ID 2026 di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4).

“Saya ingin industri pertahanan kita memiliki mentalitas produsen. Hilangkan ego sektoral dan pastikan kita bergerak dalam satu irama sebagai tulang punggung kedaulatan bangsa,” kata Sjafrie, dikutip dari siaran pers Biro Infohan Kemhan, Senin (27/4).

Dalam arahannya, Sjafrie mendorong agar seluruh entitas di bawah DEFEND ID terus berinovasi untuk mencapai kemandirian teknologi.

“Kita tidak sedang membangun industri biasa. Kita sedang membangun fondasi kemandirian bangsa yang menuntut kepemimpinan kuat, arah yang jelas, dan keberanian untuk melangkah maju bersama,” tutur Sjafrie.

“Dulu kita berjalan di bawah, hari ini kita mulai berdiri di atas. Tugas kita bukan hanya menjaga posisi itu tetapi memastikan kita tidak pernah kembali bergantung,” kata Menhan RI.

Sementara itu, Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Joga Dharma Setiawan menyatakan komitmen untuk membawa DEFEND ID sebagai penguasa teknologi, bukan sekadar pengguna.

Adapun kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-4 DEFEND ID. Kegiatan diselenggarakan selama tiga hari, diikuti oleh ratusan pejabat Eselon I yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kepemimpinan di sektor industri pertahanan nasional. (nma).

  🛩 IDM  

RI-Prancis Garap Produksi Alutsista

Industri lokal akan produksi amunisi kaliber besar Caesar TNI AD diberitakan akan ditambah (Dispenad)

Kerja sama pertahanan jadi salah satu fokus kerjasama strategis antara Indonesia dan Perancis. Dari tiga pilar modernisasi alutsista RI-Prancis--laut, udara, dan darat--sektor darat belum masuk tahap kontrak. Sistem artileri swagerak CAESAR disebut jadi kandidat utama.

Sumber dari Istana Élysée yang dikutip La Tribune menyebut Indonesia telah menyampaikan minat menambah pembelian CAESAR.

Pemerintah Prancis juga mulai menyiapkan aspek teknis. Pada Februari 2026, Armament Attaché DGA mengunjungi fasilitas PT Pindad di Bandung untuk mengecek kesiapan produksi, termasuk amunisi kaliber besar dan kendaraan pendukung.

Langkah ini merupakan lanjutan dari MoU antara PT Pindad dan KNDS pada Indo Defence 2025.

Kerja sama mencakup perakitan sistem artileri hingga produksi amunisi di dalam negeri.

Skema yang dibahas bukan sekadar pembelian, tapi juga produksi lokal. Pemerintah mendorong setiap pengadaan alutsista disertai alih teknologi dan manufaktur.

"Komitmen kami adalah untuk melakukan transfer perakitan, manufaktur, dan teknologi terhadap Indonesia dalam rangka memberikan kontribusi pada roadmap pemerintah Indonesia untuk kemandirian industri pertahanan nasional," ujar Gerard, Chief Representative KNDS Indonesia.

Saat ini Indonesia menjadi operator CAESAR terbesar di Asia Tenggara dengan 56 unit. Penambahan unit dinilai lebih efisien jika dibarengi produksi dalam negeri.

Jika proyek ini berjalan, industri pertahanan dalam negeri berpeluang memproduksi amunisi kaliber besar yang selama ini masih bergantung pada impor.

Pertemuan lanjutan akan digelar dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Prabowo dijadwalkan kembali ke Prancis untuk membahas tindak lanjut kerja sama.

"Dan seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan pribadi antar kedua Presiden merupakan sesuatu yang sangat dekat, yang akan merupakan sebuah modal besar dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis," ujar Sugiono. (fdl/fdl) 

  ♞ detik  

Kampus Muhammadiyah Sukses Buat Rudal Anti-Pesawat

🚀 Gandeng TNI Rudal Merapi (UAD)

Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Prof Muchlas, mengungkapkan perkembangan signifikan dalam proyek pengembangan rudal anti-pesawat Merapi-R yang digarap bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

Rudal tersebut bahkan dinilai berpotensi menjadi embrio sistem pertahanan udara mirip “Iron Dome” versi Indonesia.

Prof Muchlas menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari tim peneliti, uji fungsi rudal Merapi-R telah menunjukkan hasil yang menjanjikan.

“Secara uji fungsi, Rudal Merapi siap dikembangkan menjadi senjata untuk keperluan perang, bahkan sangat taktis untuk dikembangkan menjadi embrio Iron Dome versi Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (30/3/2026).

Meski demikian, dia menegaskan bahwa tidak semua spesifikasi teknis dapat dipublikasikan secara terbuka.

Hal ini berkaitan dengan aspek strategis dan keamanan nasional. Namun, sejumlah spesifikasi umum telah diungkap kepada publik.

"Spesifikasi tidak dapat disampaikan secara terbuka, tetapi secara umum telah dirilis," ucapnya.

Rudal Merapi-R diketahui merupakan jenis rudal panggul atau Man Portable Air Defence System (MANPADS)/dengan kaliber 70 mm.

Sistem ini dirancang untuk digunakan secara mobile oleh prajurit di lapangan. Dengan bobot sekitar 10 kilogram, rudal ini tergolong ringan dan mudah dibawa.

Dari sisi performa, rudal ini memiliki jangkauan efektif hingga 3.000 meter dan mampu melesat dengan kecepatan lebih dari 650 kilometer per jam.

Sistem pemandunya menggunakan teknologi penjejak inframerah (infrared seeker) dengan fitur fire and forget, yang memungkinkan rudal mengunci target secara otomatis setelah diluncurkan.

Secara desain, Merapi-R dilengkapi sirip lipat (canard dan fin-tail) yang akan terbuka setelah keluar dari tabung peluncur, guna menjaga stabilitas dan akurasi saat menuju sasaran.

Pengembangan rudal ini melibatkan kolaborasi lintas lembaga, yakni tim CIRNOV UAD bersama PT Dahana, Dislitbangad, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kolaborasi ini menjadi bukti kontribusi perguruan tinggi dalam penguatan teknologi pertahanan nasional.

Dia berharap pengembangan Merapi-R dapat terus berlanjut hingga tahap produksi dan operasional, sehingga mampu memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia di masa depan.

Project Leader sekaligus Kepala CIRNOV UAD, Prof Hariyadi menyampaikan bahwa penyempurnaan akan selalu dilakukan agar kualitas produk riset itu dapat memenuhi standar industri pertahanan dan keamanan (hankam) dan digunakan oleh TNI sebagai suatu persembahan anak bangsa kepada negara Indonesia tercinta.

   🚀 Republika  

Wamenhan RI Jajaki Transfer Teknologi dengan China

Dorong Kemandirian Industri Pertahanan (Kemhan)

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI), Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, menerima kunjungan CEO Aerospace Long-March International, Li Dong, dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kerja sama di bidang teknologi pertahanan, dengan fokus pada pengembangan sistem pertahanan terintegrasi berbasis teknologi kedirgantaraan dan luar angkasa.

Dalam diskusi, kedua pihak menekankan pentingnya pendekatan sistemik guna menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah luas dan kompleks.

Selain itu, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong kemandirian industri pertahanan nasional.

Salah satu poin utama yang dibahas adalah peluang penerapan skema transfer teknologi, yang dinilai strategis untuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri.

Melalui langkah ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat kemampuan pengembangan dan produksi sistem pertahanan secara mandiri di masa depan. (ard)

  🤝 Metropolitan Postr  

TNI AL Punya ‘Shahed’ Versi Lokal

Kenali KI50: Drone Kamikaze Delta Wing Buatan Dalam NegeriDrone kamikaze KI50 dalam Latopslagab 2026 (Dispenal)

Kemunculan drone kamikaze HDS NSS (Next-gen Strike System) buatan Malaysia yang berdesain ala ‘Shahed-136’ di Defence Services Asia (DSA) 2026, telah memantik perhatian netizen di Tanah Air, pasalnya, Indonesia sebenarnya lebih dulu menampilkan, bahkan telah menguji coba drone kamikaze (loitering munition) bersayap delta tersebut.

Punya dimensi mini mirip HDS NSS, drone kamikaze yang dimaksud adalah KI50 Loitering Attack Drone, produk pengembangan dari Batekhan Kemhan dan PT AKM Teknologi Nuswantara, yang telah digunakan oleh TNI AL dalam latihan pertempuran.

Drone Kamikaze ini telah beberapa kali menjalani uji coba dan sudah masuk produksi massal.

Sketsa desain drone KI50 (ist)

Dari spesifikasi yang beredar di media sosial, disebut KI50 punya lebar bentang sayap (wingspan) 1,5 meter, sebagai perbandingan HDS NSS punya Malaysia lebar bentang sayapnya 1,2 meter. Panjang badan keseluruhan KI50 adalah 1,2 meter dan berat maksimum saat lepas landas (MTOW) mencapai 12 kg.

Drone kamikaze yang dioperasikan TNI AL ini mengandalkan propusli elektrik, sistem pemandu mengadopsi Global Navigation Satellite Systems (GNSS).

Bicara aspek serangan, KI50 mengusung hulu ledak HE (High Explosive) fragmentation dengan berat 3 kg. Diluncurkan dengan catapult (ketapel), KI50 mampu melesat dengan kecepatan jelajah 90 km per jam, dan kecepatan saat serangan lebih dari 130 km per jam.

Beroperasi di ketinggian rendah, ketinggian terbang KI50 adalah 150 meter dan mampu mengudara (endurance) terbang selama kurang lebih 40 menit. (Bayu Pamungkas)

 ♖ Indomiliter