Kemhan Sebut TNI Akan Gelar Rudal di Perairan Strategis & ALKI

Ilnfografis rudal Khan (sindonew) ★

Kementerian Pertahanan RI akan meningkatkan kemampuan kapal-kapal perang TNI AL untuk memperkuat pembangunan wilayah pertahanan di laut. Selain itu, TNI menempatkan sejumlah Rudal di selat-selat strategis dan seluruh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Perkuatan juga akan dilakukan pada seluruh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) dan komando Operasi khusus (Koopsus) TNI. Kemudian Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) di Natuna, Saumlaki, Merauke dan Biak juga dilengkapi dengan kekuatan sensor terintegrasi.

Hal itu dikatakan Plt Sekjen Kemhan RI Marsdya (Purn) Donny Ermawan Taufanto saat menjelaskan tentang sinkronisasi gelar kekuatan TNI di seluruh NKRI. Dia mengatakan itu dalam seminar nasional bertajuk 'Perspektif Historis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua' di Jakarta, Senin (8/7).

“Gelar kekuatan TNI ini tertuang dalam kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024. Ini sesuai PP no.8 tahun 2021, yang pasal 1 nya merupakan pedoman untuk pengelolaan sistem pertahanan negara,” ujar Donny mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurutnya, gelar kekuatan militer Indonesia itu merupakan bagian dari upaya menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Apalagi sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia tidak luput dari permasalahan nasional yang dapat menjadi perhatian internasional.

“Seperti konflik laut Natuna Utara dan Papua. Ini apabila tidak ditangani secara konfrenhensif akan berpotensi membahayakan integritas bangsa dan negara," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, sangatlah penting bagi Indonesia untuk menyelesaikannya dengan bijaksana dan mencari solusi yang berkelanjutan. “Terutama untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah, sehingga kita perlu mengkaji dari berbagai aspek dalam menyelesaikan permasalahan konflik ini,” katanya.

  🚀 RRI  

Ada 30 Kapal Asing Dikawal Coast Guard China

Di NatunaKRI Tjiptadi dikerahkan untuk siaga mengamankan Laut Natuna (Antara Kepri/ Cherman) ☆

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I terus melakukan pengawasan dan pengamanan laut Natuna Kepri. Dari hasil pengawasan, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, ada 30 kapal ikan asing yang terdeteksi masuk wilayah kedaulatan NKRI dengan dikawal 3 kapal Coast Guard China.

"Melalui udara tadi pagi kita telah pantau, ada 30 kapal ikan asing dengan dikawal 3 kapal pengawas mereka, dan mereka sengaja menghidupkan AIS mereka, ini ada apa?" kata Yudo saat memberikan pengarahan kepada para prajurit di Paslabuh, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, seperti dikutip Antara, Jumat (3/1/2020).

Yudo menjelaskan, Kapal Republik Indonesia (KRI) dalam posisi siaga tempur untuk pengamanan laut Natuna. Sebanyak tiga kapal dikerahkan untuk mencegah pelanggaran kedaulatan di laut Natuna.

"Ada dua KRI kita kerahkan dan ditambah jadi tiga menyusul besok, ini kita lakukan karena ada pelanggaran kedaulatan di Laut Natuna," ujarnya.

KRI Teuku Umar dan KRI Tjiptadi diberangkatkan ke lokasi perairan tersebut. Dalam menjalankan operasi, dia mengingatkan kepada prajurit untuk tidak terpancing. Prajurit diminta untuk mengutamakan cara persuasif agar 30 kapal pencari ikan dan 3 kapal Coast Guard China keluar dari laut Natuna.

"Operasi ini kita melibatkan semua unsur, baik darat, laut dan udara," ujarnya menegaskan. (idn/idn)

 Kemenhub Kerahkan Kapal Patroli Amankan Nataru
Foto: Ditjen Hubla

Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) KN Sarotama P-112 milik Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Uban bertolak dari dermaga pelabuhan Tanjung Uban. Hal ini dilakukan dalam rangka kegiatan patroli rutin di wilayah perairan Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.

Kepala Kantor Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Capt. Handry Sulfian mengatakan secara rutin Pangkalan PLP Tanjung Uban melakukan patroli rutin terkait penegakan hukum di laut. Patroli laut oleh Kapal Patroli KN. Sarotama P-112 tersebut selain merupakan patroli rutin, juga dilakukan dalam rangka pengawasan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020 serta penegakan hukum di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurut Handry, patroli rutin tersebut adalah hal yang biasa dilakukan oleh jajarannya sebagai bentuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan penegakan hukum di laut.

"Ini bentuk tanggung jawab kami untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi kapal-kapal yang berlayar di Perairan Indonesia," ujar Handry dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).

Handry menegaskan Pangkalan PLP Tanjung Uban bersinergi dengan kementerian atau lembaga lain untuk bersama-sama melaksanakan patroli bersama di laut.

Sebagai informasi, ada 5 pangkalan PLP milik Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut yang tersebar di penjuru tanah air yaitu PLP Kelas I Tanjung Priok, PLP Kelas II Tanjung Uban, PLP Kelas II Surabaya, PLP Kelas II Bitung, dan PLP Kelas II Tual dengan total armada kapal patroli sebanyak 39 unit kapal dari berbagai kelas. (akn/ega) 

  ☆ detik  

Panglima TNI Resmikan Kogabwilhan

Panglima TNI Resmikan Kogabwilhan (TNI AU)

Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto meresmikan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI I, II, dan III, di taxyway Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/09/2019).

Panglima TNI dalam amanatnya mengatakan, pembentukan Kogabwilhan TNI merupakan salah satu upaya pembangunan kekuatan TNI sebagai daya tangkal (detterence effect) terhadap berbagai potensi ancaman.

“Kehadiran ancaman yang dapat mengganggu kepentingan nasional tersebut perlu diantisipasi dan dicermati guna menyusun pembangunan kekuatan, pembinaan kemampuan, dan gelar kekuatan TNI di masa mendatang sehingga dapat bersifat adaptif,” ujar Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, Kogabwilhan TNI juga merupakan representasi konsep kemampuan interoperabilitas TNI yang saat ini menjadi kebijakan prioritas bagi pimpinan TNI.

“Ancaman dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang akan terus berevolusi, sehingga membutuhkan keterpaduan kekuatan matra darat, laut, dan udara dalam merespon ancaman tersebut,” tegas Panglima TNI.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI juga melantik Panglima Kogabwilhan I Laksamana Muda TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Panglima Kogabwilhan II Marsekal Muda TNI Fadjar Prasetyo, S.E., MPP, dan Panglima Kogabwilhan III Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito, S.E., M.M.

Sedangkan untuk kedudukan Makogabwilhan I berada di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Makogabwilhan II di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Makogabwilhan III di Sorong, Papua.

 Tugas Kogabwilhan TNI

Kogabwilhan TNI sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 27 tahun 2019 tentang pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI yang bertugas sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E, M.M, Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Ketua DPR RI, Gubernur Kepri, Gubernur Kalimantan Timur, dan para pejabat utama TNI serta kementerian dan lembaga.
 ♖ TNI AU  

Markas Kogabwilhan Akan Berada di Sekitar Area Kepulauan Riau

 Ilustrasi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan pihaknya dalam waktu dekat akan meresmikan satuan baru TNI bernama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI.

Ia menjelaskan markas komando satuan itu rencananya dipusatkan di sekitar Kepulauan Riau dan berada langsung di bawah komando Panglima TNI.

"Kogabwilhan nanti akan kami letakkan di wilayah tengah, antara Batam dan Tanjung Pinang. Sehingga corong sampai ke Natuna kena semua," ujar Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (31/1).

Hadi menyatakan pembentukan satuan baru tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 yang sebelumnya merevisi Perpres 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

Hadi lantas menyatakan bahwa di sekitar wilayah Kepri merupakan wilayah yang representatif menempatkan markas Kogabwilhan. Sebab, di sekitar wilayah tersebut terdapat beberapa komando wilayah pertahanan TNI lintas matra, seperti Pangkalan TNI AL (Lanal), Pangkalan Udara TNI AU (Lanud), dan Komando Resort Militer (Korem) TNI AD.

"Jadi bisa kita tempatkan pesawat-pesawat [tempur] seperti kemarin yang kita bisa mem-force down pesawat 777 yang begitu besar di Batam," kata dia.

Meski begitu, Hadi menyatakan penempatan markas Kogabwilhan di sekitar wilayah Kepulauan Riau masih dalam tahap kajian dan sedang dilakukan secara bertahap.

Pertimbangan utamanya, ungkap dia, ialah faktor kesiapan berbagai sarana dan prasarana militer yang bisa menunjang satuan baru tersebut.

"Kira-kira [markasnya] adalah [sekitar] Tanjungpinang Batam yang rentang kendalinya lebih mudah apabila harus ke Natuna, juga kira-kira disitu dan masih dalam kajian," ungkapnya.

Diketahui, Kogabwilhan memiliki tugas utama untuk mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI yang tersebar di Natuna, Morotai, hingga Biak.

Kogabwilhan TNI sendiri nantinya akan dijabat oleh perwira tinggi yang memiliki pagkat Letnan Jendral atau bintang tiga. Struktur Kogabwilhan sendiri akan diisi satu orang berpangkat Mayor Jendral yang menjabat sebagai wakil komandan, serta enam asisten berpangkat Brigadir Jendral.

Rencananya, satuan baru berikut markas komando Kogabwilhan akan diresmikan tahun ini. (rad/fea)
 ♖ CNN  

TNI Akhirnya Bentuk Satuan Baru, Kogabwilhan

Sudah direncanakan sejak sekitar 8 tahun laluParade Alutsista TNI [antara]

Rencana TNI untuk membentuk satuan baru bernama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) akhirnya terealisasi. Pembentukkan satuan baru yang langsung di bawah tanggung jawab Panglima TNI itu sebenarnya sudah direncanakan sejak sekitar 8 tahun lalu.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, selain penambahan 60 jabatan baru, TNI juga membentuk satuan baru Kogabwilhan. “Ada organisasi baru bernama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang dipimpin panglima berpangkat bintang tiga dengan wakilnya bintang dua dan asistennya ada enam bintang satu. Otomatis, itu menarik kolonel juga di bawah,” kata Marsekal Hadi Tjahjanto kepada wartawan seusai pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1).

Fungsi dan peran Kogabwilhan akan mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI, seperti yang ada di Natuna, Morotai, hingga Biak. Pembentukan itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 yang sebelumnya direvisi dari Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa akan ada restrukturisasi organisasi di internal TNI. Marsekal Hadi memastikan bahwa restrukturisasi jabatan struktural itu dilakukan dengan tetap menjaga kestabilan organisasi TNI.

“Akan ada restrukturisasi di TNI. Ada jabatan perwira tinggi (pati) baru sebanyak 60 posisi yang nanti bisa diisi mulai dari kolonel ke jabatan bintang satu, bintang dua, dan bintang tiga,” ujar Panglima TNI.

Dikatakan, penambahan jabatan pati terdapat di semua matra. Contohnya, TNI Angkatan Darat untuk jabatan Komandan Korem (Danrem) tipe B akan dinaikkan menjadi tipe A sebanyak 21 Korem. Sehingga, otomatis levelnya akan dinaikkan menjadi bintang satu dan akhirnya berdampak ke bawah.

“Sama halnya dengan satuan Kostrad. Asistennya berpangkat kolonel, padahal Pangkostrad adalah bintang tiga, sehingga Asisten Kostrad pun dinaikkan menjadi bintang satu. Irkostrad yang sekarang bintang satu dinaikkan menjadi bintang dua, yang totalnya sekitar enam pati,” jelasnya.

Sementara, di TNI Angkatan laut ada peningkatan kelas, seperti Lakesgilut, kemudian bagian material dan sebagainya, kurang lebih 88 posisi. Sehingga, totalnya, bisa menarik 60 hingga 160 kolonel naik ke jabatan baru.

Panglima TNI juga mengatakan, pihaknya akan mengajukan revisi Pasal 53 dan 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Perubahan Pasal 53 yaitu penambahan usia pensiun bintara dan tamtama dari 53 menjadi 58 tahun.

“Hal ini dikarenakan harapan hidup orang Indonesia saat ini sudah lebih 70 tahun, sehingga pensiun di usia 53 tahun itu masih segar, masih muda, dan masih digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti di staf. Sementara, Pasal 47 tentang peluang jabatan di kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif,” kata Panglima TNI.
 ♖ Berita Satu