Bappenas dan Airbus Tingkatkan Kualitas SDM Industri Dirgantara

  Kerjasama dengan ITB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy (kanan) dan Executive Vice President International Airbus Wouter van Wersch dalam agenda penandatanganan Nota Kesepahaman antara Airbus dengan Airnav Indonesia dan ITB di Jakarta, Selasa (29/9/2026). (ANTARA/HO-Bappenas)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan ekosistem dirgantara Indonesia akan diperkuat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Adapun strategi yang dilakukan ialah mengembangkan kompetensi, pendidikan dan penelitian, serta penguatan kapasitas teknologi dirgantara Indonesia, melalui kerja sama antara Bappenas dengan Airbus untuk memperkuat pengembangan kompetensi, pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian bersama, serta eksplorasi pengembangan pusat riset di bidang dirgantara sebagai tindak lanjut Joint Declaration antara kedua belah pihak.

“Kemitraan kita dengan Airbus harus melangkah lebih jauh dari kepentingan komersial dan berkontribusi pada kemampuan teknologi, ketahanan industri, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Karena itu, kerja sama dengan ITB (Institusi Teknologi Bandung) harus mendukung pendidikan pascasarjana, pelatihan teknis yang intensif, dan penelitian bersama sehingga kita dapat memperkuat penguasaan teknologi Indonesia sekaligus membangun ekosistem dirgantara nasional yang lebih kuat,” ucapnya dalam agenda penandatanganan Nota Kesepahaman antara Airbus dengan Airnav Indonesia dan ITB, dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

Kolaborasi Airbus–ITB juga diharapkan terhubung dengan agenda yang lebih luas, termasuk pengembangan kemampuan industri PT Dirgantara Indonesia, sertifikasi pesawat NC212, pengembangan N219, peningkatan kemampuan A400M, ekosistem maintenance, repair, and overhaul (MRO), serta pengembangan ekosistem dirgantara Kertajati.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa implementasi kerja sama perlu dilengkapi dengan rencana kerja, target terukur, institusi penanggung jawab, jadwal, serta kebutuhan sumber daya yang jelas.

“Kerja sama ini bukan hanya antara Indonesia dan Airbus, tetapi harus memperkuat keseluruhan ekosistem dirgantara Indonesia. Kita membutuhkan keterlibatan pemasok lokal, transfer teknologi, peningkatan kemampuan tenaga kerja, serta partisipasi Indonesia yang semakin besar dalam rantai pasok dirgantara global. Komitmen tersebut harus kita terjemahkan menjadi implementasi nyata yang sejalan dengan rencana pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.

Executive Vice President International Airbus Wouter van Wersch menyatakan komitmen pihaknya untuk mengembangkan talenta lokal sebagai fondasi pertumbuhan industri dirgantara.

“Kami percaya Indonesia memiliki kemampuan dan talenta untuk melakukan hal tersebut. Dengan menggabungkan pengembangan industri, pembangunan talenta, dan pengembangan pesawat, kami tidak hanya menyediakan pesawat, tetapi juga membangun kemitraan strategis untuk jangka panjang,” ungkap Wouter.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menambahkan bahwa kerja sama ini telah ditindaklanjuti hingga Juli 2026 melalui kelompok kerja lintas sektor dan diselaraskan dengan kebutuhan industri, ketersediaan sumber daya, serta peta jalan pengembangan ekosistem dirgantara nasional.

  🤝  antara  

Indonesia Menyelesaikan Pembayaran Akhir Kontribusi Penyesuaian KF-21

  ★ 

Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

Telah dikonfirmasi bahwa Indonesia telah menyelesaikan pembayaran bagiannya dari biaya pengembangan bersama untuk jet tempur Korea KF-21.

Dengan berakhirnya perselisihan yang berkepanjangan mengenai pembagian biaya antara Korea dan Indonesia, hal ini diharapkan akan berdampak positif pada negosiasi di masa mendatang untuk pembelian 48 unit KF-21 oleh Angkatan Udara Indonesia.

Menurut laporan komprehensif berdasarkan sumber lokal Indonesia dan liputan domestik pada tanggal 26, Indonesia baru-baru ini membayar saldo akhir sebesar 63,6 miliar won dari kontribusi pengembangan bersama yang harus dibayarkan kepada Korea Aerospace Industries (KAI). Dengan demikian, Indonesia kini telah membayar seluruh kontribusi penyesuaian sekitar 600 miliar won yang disepakati dengan pemerintah Korea.

Jet tempur Korea KF-21 dikembangkan dengan nama KF-X sekitar 20 tahun yang lalu. Namun, selama proses studi kelayakan awal, berulang kali dinilai kurang layak secara ekonomi. Hal ini karena ini merupakan upaya pertama Korea dalam pengembangan jet tempur, dan kemungkinan untuk mengamankan pasar ekspor masih belum pasti.

Akibatnya, lembaga penelitian milik negara, termasuk Institut Analisis Pertahanan Korea (KIDA), merekomendasikan agar pengembangan KF-X dilakukan melalui metode pengembangan bersama internasional.

Lembaga-lembaga terkait, termasuk Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, mengadakan konsultasi dengan Turki dan Indonesia untuk pengembangan bersama internasional KF-X.

Namun, diskusi dengan Turki gagal karena ketidaksepakatan mengenai kondisi negosiasi, seperti hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, Korea meluncurkan proyek pengembangan KF-21 secara serius dengan menandatangani 'Perjanjian Kerangka Kerja tentang Pengembangan Bersama KF-X' dengan Indonesia pada Januari 2016.

Menurut perjanjian awal, Indonesia akan menanggung 1,6 triliun won, atau sekitar 20% dari total biaya pengembangan sebesar 8,1 triliun won. Sebagai imbalannya, Indonesia akan menerima teknologi terkait produksi KF-21 dan satu pesawat prototipe, serta sekitar 10 insinyur Indonesia akan berpartisipasi dalam proses pengembangan.

Namun, Indonesia menunda pembayaran kontribusinya, dengan alasan situasi anggaran domestiknya. Pada tahun 2019, jumlah yang dibayarkan hanya mencapai 132 miliar won, dan sejak saat itu, isu kontribusi biaya pembangunan yang belum dibayar telah disebut sebagai risiko utama bagi proyek KF-21.

Lebih lanjut, hubungan pembangunan bersama antara kedua negara menghadapi tekanan yang meningkat seiring munculnya tuduhan kebocoran informasi rahasia oleh personel teknis Indonesia pada Februari 2024. Kasus tersebut diakhiri dengan keputusan untuk tidak menuntut setelah penyelidikan yang panjang.

Selanjutnya, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan memutuskan untuk menyesuaikan kontribusi pembagian biaya menjadi sekitar 600 miliar won setelah konsultasi dengan pemerintah Indonesia pada Agustus 2024.

Sebagai imbalannya, cakupan teknologi yang akan diberikan kepada Indonesia juga dikurangi. Dengan pembayaran sisa saldo, masalah pembagian biaya pengembangan bersama dengan Indonesia telah diselesaikan, dan ketidakpastian seputar proyek KF-21 sebagian besar telah teratasi.

Prosedur yang tersisa adalah transfer teknologi dan penyediaan aset dalam bentuk barang. Menurut laporan, sekitar 350 miliar won dari 600 miliar won biaya pengembangan yang dibayarkan oleh Indonesia akan dialokasikan untuk menyediakan prototipe KF-21 kelima kepada Indonesia.

Sisa sekitar 250 miliar won diharapkan akan dihitung berdasarkan nilai transfer teknologi dan penyediaan data pengembangan. Namun, dipahami bahwa negosiasi mengenai cakupan spesifik teknologi dan data pengembangan yang akan diberikan kepada Indonesia masih berlangsung.

Alasan mengapa perjanjian pengembangan bersama antara kedua negara tidak dibatalkan meskipun ada kontroversi mengenai kontribusi yang tertunggak dan kebocoran informasi rahasia terletak pada kenyataan bahwa proyek KF-21 bermula sebagai pengembangan bersama internasional.

Meskipun KF-21 adalah jet tempur pertama yang dikembangkan Korea Selatan secara independen, negara-negara pesaing seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Swedia telah mengumpulkan pengalaman pengembangan jet tempur selama beberapa dekade dan jaringan penjualan luar negeri.

Karena alasan ini, logika bahwa negara-negara pembeli potensial harus diamankan sebagai mitra pengembangan bersama telah berperan sejak awal proyek.

Namun, mengingat status industri pertahanan Korea saat ini, sangat disayangkan bahwa kemampuan industri pertahanan Korea dan potensi ekspornya dinilai terlalu konservatif pada saat itu.

Akibatnya, meskipun pengembangan bersama dengan Indonesia menimbulkan beban seperti biaya dan kontroversi mengenai keamanan teknis, hal itu sekaligus berfungsi sebagai jalan yang membuka pintu bagi kemungkinan pengadaan KF-21 pertama di luar negeri.

Dengan selesainya pembayaran kontribusi, perhatian beralih ke kontrak pembelian KF-21 Indonesia. Dilaporkan bahwa Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan rencana untuk mengakuisisi 48 unit KF-21 dalam tiga tahap, masing-masing terdiri dari 16 unit. Di antara tahap-tahap tersebut, negosiasi untuk memasok 16 unit pertama ke Angkatan Udara Indonesia sedang berlangsung terlebih dahulu.

Menurut gabungan sumber lokal Indonesia dan laporan domestik, konsensus yang signifikan dilaporkan telah tercapai mengenai harga pembelian dan jadwal pengenalan KF-21.

Namun, koordinasi anggaran internal dalam pemerintahan Indonesia masih berlangsung. Diketahui bahwa Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini sedang membahas metode pembiayaan untuk pembelian KF-21.

Variabel lain adalah fakta bahwa, karena sifat proyek pengadaan pertahanan Indonesia, diperlukan pinjaman luar negeri dan anggaran pengadaan domestik.

Jika konsultasi internal pemerintah berjalan cepat, ada kemungkinan anggaran untuk pembelian KF-21 akan disetujui sekitar kuartal ketiga. Namun, waktu persetujuan dapat tertunda tergantung pada metode pengadaan anggaran dan hasil koordinasi antar kementerian.

Meskipun demikian, dengan selesainya pembayaran kontribusi pengembangan bersama, diperkirakan bahwa negosiasi dengan Indonesia untuk pembelian KF-21 telah memasuki fase yang lebih maju daripada sebelumnya.

  ★  Bizhankook    

Airbus Kepincut RI

 Buka Peluang Bangun Pabrik Pesawat CN235 MPA TNI AL hasil produksi PTDI, merupakan pesawat terbesar yang telah diproduksi. (Prime Kurniawan)
Produsen pesawat terbesar di Eropa, Airbus, menyatakan minatnya untuk ikut meningkatkan ekosistem industri dirgantara dan dalam jangka panjang memiliki pabrik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pesawat domestik selama 20 tahun ke depan.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menjelaskan selama ini Airbus hanya memiliki empat pabrik pesawat di Eropa, yakni di Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Di luar itu, produsen pesawat tersebut juga berencana membangun pabrik di kawasan Asia, yakni di China dan India.

"Airbus kan selama ini ekspor, jadi dia punya perusahaan itu sekarang ada di 4 yang besar tadi ada Spanyol, Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Dia sudah mulai 2 tahun lalu, dia mulai mengembangkan juga, dibikin pabriknya nih, India sama China," kata Vivi usai acara penandatanganan JDI dengan Airbus di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Di sisi lain, pemerintah memperkirakan tingkat perjalanan udara masyarakat Indonesia saat ini berada di kisaran 0,4 perjalanan per kapita per tahun. Namun angka ini diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 1,4 perjalanan per kapita per tahun dalam dua dekade.

Sejalan dengan hal itu, trafik penumpang udara diperkirakan tumbuh rata-rata 7,4% per tahun dan akan mencapai sekitar 477 juta penumpang. Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan global yang berada di kisaran 3,6%.

Berdasarkan proyeksi tersebut, kebutuhan pesawat Indonesia diperkirakan naik tiga kali lipat, dari sekitar 550 unit armada aktif saat ini menjadi sekitar 1.900 unit pada 2045.

"Nah karena kita juga secara domestik tadi ada hitung-hitungannya growing ya kebutuhan pesawat kita, dia juga ingin buat pabrik di Indonesia," ujarnya.

Meski begitu, menurutnya cita-cita Airbus untuk membangun pabrik di Indonesia masih memerlukan waktu panjang. Sebab, untuk memiliki pusat produksi pesawat sendiri, tidak hanya dibutuhkan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia serta teknologi produksi.

Atas dasar itulah Airbus sepakat untuk terlebih dahulu ikut mengembangkan industri dirgantara di Indonesia, mencakup pengembangan sumber daya manusia, sistem perawatan dan pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO), serta peningkatan kapasitas industri.

"Tentunya buat pabrik itu kan tidak cuma sekadar investasi bangun pabriknya, tapi kita perlu SDM-nya, perlu memperkuat komponennya, kemudian juga standarisasi gitu ya. Nah itu yang akan dikerjakan atau mendukung Indonesia untuk membangun ekosistem industri kedirgantaraan," jelas Vivi.

Melalui penguatan industri kedirgantaraan ini, Vivi berharap dalam 20 tahun ke depan Indonesia sudah siap untuk memiliki pabrik pesawat sendiri, atau setidaknya menjadi bagian penting dari rantai pasok komponen pesawat dunia, termasuk untuk Airbus.

"Ya mudah-mudahan 20 tahun ke depan kita sudah jadi bagian dari global value chain," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Airbus Asia-Pacific Anand Stanley mengatakan kerja sama produksi komponen pesawat dengan Indonesia telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun sejak 1976. Saat ini, Indonesia sudah menjadi bagian dari rantai pasok komponen pesawat A320, A330, A350, dan H225.

"Komponen A320, A330, A350, H225 diekspor dari Indonesia. Anda juga telah membantu kami dalam mendukung pembangunan kapital manusia selama 50 tahun. Lebih dari itu, kami juga mendukung pembangunan kapital manusia, mulai dari pilot, engineer, hingga teknisi. Salah satu bagian besar dari perkembangan yang Airbus percaya adalah di daerah MRO," ujarnya.

Bersamaan dengan itu, Stanley kembali membagikan perhitungan terkait kebutuhan pesawat di Indonesia selama 20 tahun ke depan hingga 2045. Menurutnya, proyeksi ini menjadi peluang bagi Airbus dan pemerintah untuk mengembangkan industri pesawat di Tanah Air.

Untuk itu, perusahaan setuju membangun kerja sama strategis dengan pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk ikut mengembangkan ekosistem dirgantara di Indonesia.

Airbus ingin Indonesia memperkuat industri dirgantara, termasuk pengembangan SDM dan teknisi pemeliharaan pesawat. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan lini produksinya di Indonesia.

"Kami, sebagai Airbus, di masa lalu telah menerapkan peta jalan seperti ini dalam 20-30 tahun terakhir di negara-negara seperti China dan India. Namun sekaranglah saatnya bagi kami untuk sepenuhnya memulai perjalanan ini dengan Indonesia," ucapnya.

"Visi kami adalah untuk menjadi warga negara Indonesia dalam 20 tahun ke depan, di mana kami dapat memiliki satu proposisi penerbangan Airbus di seluruh ekosistem, dan mampu mencakup tidak hanya pesawat komersial, tidak hanya pesawat militer, tidak hanya helikopter sipil, tidak hanya helikopter militer, dan tidak hanya satelit, tetapi juga sumber daya manusia dan ekosistem rantai pasok," jelas Stanley.

  ✈  Detik  

Pindad Siapkan Pabrik Mobil Nasional di Subang

  Produksi 500.000 unit 
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas, Himpunan Kawasan Industri (HKI), dan PT Pindad untuk memperkuat perencanaan kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2025?2029. (dok.Bappenas)
PT Pindad dilaporkan telah menyiapkan lahan industri di Subang, Jawa Barat sebagai upaya mendorong program mobil nasional yang tengah didorong pemerintah RI.

Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung produksi kendaraan hingga mencapai kapasitas 500.000 unit per tahun, dengan tahap awal produksi direncanakan mulai bergulir pada 2028, sebanyak 100.000 unit.

“Pengembangan mobil nasional tidak bisa hanya sekadar program, kita harus melakukan piloting untuk inovasi teknologi dan membangun ekosistemnya,” kata Direktur Utama Pindad, Sigit P. Santosa, Selasa (9/12/2025).

Langkah Pindad ini berjalan berdampingan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas, Himpunan Kawasan Industri (HKI), dan PT Pindad untuk memperkuat perencanaan kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2025–2029.

Kesepakatan tersebut juga menjadi motor percepatan Program Mobil Nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pondasi awal penyelarasan kebijakan industri otomotif nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut kolaborasi ini sebagai fase baru dalam perjalanan menuju kemandirian industri otomotif. Ia menekankan bahwa membangun pabrik belum cukup tanpa dukungan kawasan industri dan rantai pasok yang kuat.

“Ini sejarah baru untuk melanjutkan milestone yang belum selesai. Membuat mobil bisa, membuat pabrik mobil bisa, tapi membuat industri mobil nasional belum tentu bisa," kata dia.

"Tanpa ada kawasan, pembangunan industri mobil nasional yang baik harus juga membangun ekosistem rantai pasoknya,” lanjut Rachmat.

Ketua HKI Ahmad Ma’ruf Maulana turut menegaskan bahwa 170 kawasan industri siap mendukung pelaksanaan PSN dan hilirisasi.

Ia berharap MoU tersebut dikawal hingga tahap implementasi agar hambatan lapangan dapat diselesaikan lebih cepat, sambil mengiringi pembahasan regulasi dan promosi kawasan Indonesia secara global.

Melalui MoU ini, ketiga pihak sepakat membangun kawasan industri berwawasan lingkungan, memperkuat rantai pasok otomotif dalam negeri, serta mengembangkan teknologi manufaktur berstandar tinggi.

  ♘ Kompas  

Indonesia Setujui Rencana Pendanaan Akuisisi Kapal Induk

 Dengan pinjaman luar negeri Bappenas setujui rencana pendanaan akuisisi kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi (Marina militare)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyetujui rencana pembiayaan melalui pinjaman luar negeri untuk akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi (C-551) milik Angkatan Laut Italia yang resmi dipensiunkan pada 2024, usai bergabungnya kapal serbu amfibi ITS Trieste (L9890) ke armada negeri tersebut.

Menurut dokumen yang diperoleh Janes, keputusan itu dituangkan dalam surat tertanggal 29 Agustus dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam lampiran surat disebutkan batas maksimal pendanaan sebesar US$ 450 juta untuk pembelian kapal beserta perlengkapan operasionalnya.

Dana tersebut dapat diperoleh melalui lembaga kredit ekspor, kreditur bilateral, maupun institusi swasta.

Dalam dokumen yang sama, Bappenas juga menyetujui pendanaan eksternal untuk pengadaan helikopter angkut baru dengan nilai hingga 250 juta dolar AS serta kendaraan utilitas hingga US$ 300 juta.

Rencana Indonesia mengakuisisi Giuseppe Garibaldi semakin mencuat saat pameran Indodefence di Jakarta pada Juni 2025.

Dalam kesempatan itu, perusahaan Italia Fincantieri menegaskan kesiapan kapal yang masih memiliki masa pakai antara 15–20 tahun setelah melalui proses refitting sesuai kebutuhan TNI AL.

Pada pameran yang sama, perusahaan lokal Republikorp memamerkan model konseptual kapal induk dengan nama Giuseppe Garibaldi, namun dengan desain berbeda, termasuk dua menara (islands) alih-alih satu.

Model tersebut menampilkan drone Bayraktar TB3 buatan Baykar Technologies asal Turki di geladaknya. Perwakilan perusahaan Turki itu menyebut Indonesia berminat membeli sekitar 60 unit TB3, baik versi darat maupun laut.

Pada Juli 2025, Fincantieri mengirim delegasi ke Jakarta untuk secara resmi mempresentasikan proposal konversi Giuseppe Garibaldi menjadi kapal induk drone.

Delegasi ini mencakup mantan komandan kapal Marco Guerreiro, mantan direktur teknik Nicola Tria, serta kepala proyek refitting Fincantieri saat ini, Corrado Canepa.

Presentasi tersebut dibagi dalam empat bidang kerja, meski rincian terkait modifikasi, jadwal pengerjaan, maupun biaya final belum diungkapkan.

Giuseppe Garibaldi dibangun oleh Fincantieri dan mulai bertugas pada 1985.

Selama hampir 40 tahun, kapal ini menjadi salah satu aset utama Angkatan Laut Italia bersama kapal induk Cavour (C-550), dengan rekam jejak operasi menggunakan pesawat AV-8B Harrier II serta helikopter SH-3D dan AW101 di berbagai misi internasional. (DK)

  ⍟ IDN finacials  

PT DI dan Bappenas Optimalkan Pesawat N219 untuk Pariwisata Bali

✈ N219  [PTDI]

Sebagaimana rencana strategis yang diluncurkan oleh Kementerian PPN RI/Bappenas pada tahun 2021 untuk mengembangkan sektor ekonomi di Bali, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai satu-satunya industri kedirgantaraan nasional mengambil perannya dalam pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan di Provinsi Bali dalam rangka mendukung Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.

Kolaborasi pengembangan ekosistem industri kedirgantaraan di Provinsi Bali tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama oleh Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana dan Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali (16/2).

Bali merupakan wilayah kedua dimana PTDI diberikan kesempatan oleh Bappenas untuk berpartisipasi dalam program transformasi ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan pesawat N219 produksi PTDI setelah sebelumnya di Kepulauan Riau, dimana untuk pengembangan ekosistem industri dirgantara di Bali kali ini akan dimulai dengan mengusung konsep Aviation Training Tourism.

“Kegiatan ini akan memberikan nilai tambah bagi Provinsi Bali, khususnya dalam mendorong penciptaan lapangan kerja yang diharapkan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Bali, serta yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas SDM, khususnya dalam bidang high-tech aviation,” jelas Gita Amperiawan, Direktur Utama PTDI.

Pada kesempatan ini, PTDI yang diwakili Direktur Niaga, Teknologi & Pengembangan, Moh Arif Faisal juga tanda tangani kesepakatan kerja sama pengembangan pusat pelatihan kedirgantaraan dengan Bali International Flight Academy (BIFA); pembangunan fasilitas MRO untuk pesawat terbang dengan PT Mulya Sejahtera Technology (MS Tech); pembangunan fasilitas MRO untuk engine & propulsi pesawat terbang dengan Anak Perusahaannya, dalam hal ini PT Nusantara Turbin & Propulsi (PT NTP); dan pengembangan tourism flight di Bali dengan PT Wisarada Sarana Aviasi (Wise Air).

Adapun N219 merupakan pesawat terbang 100% buatan anak bangsa, hasil kerja sama PTDI dengan Badan Riset & Inovasi Nasional (sebelumnya LAPAN) yang pada tanggal 16 Agustus 2017 telah melakukan uji terbang perdana dan pada tanggal 10 November 2017 diberi nama “Nurtanio” oleh Presiden RI, Joko Widodo, hingga akhirnya berhasil memperoleh Type Certificate (TC) pada tanggal 22 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Kementerian Perhubungan RI, dengan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar 44,69% yang kemudian akan terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan dampak pertumbuhan (spin-over) terhadap ekosistem industri dalam negeri, termasuk industri di daerah, salah satunya dalam hal pengoperasian maupun kegiatan maintenance/pemeliharaan pesawat.

Pesawat komuter kategori CASR 23, N219 dikembangkan secara khusus untuk dapat mendukung pembangunan konektivitas dan aksesbilitas daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) dengan kemampuan Short Take Off Landing di landasan yang panjangnya kurang dari 800 meter dan tidak beraspal.

Dalam pemanfaatannya, pesawat N219 dapat digunakan dengan berbagai konfigurasi sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk angkut penumpang, logistik, maupun medical evacuation dan flying doctor.

Pengembangan ekosistem kedirgantaraan di Bali merupakan langkah awal yang strategis dalam mensukseskan komersialisasi pesawat N219, terlebih dengan pengembangan lanjutan pesawat N219 versi basic menjadi versi amphibious yang akan dimulai pada awal tahun 2024 dengan dukungan penuh dari Bappenas, yang kemudian kedua versi pesawat tersebut akan memiliki peran penting dalam peningkatan konektivitas wilayah Bali, khususnya sebagai hub pariwisata Indonesia.

  ✈ Kabar Penumpang