Tampilkan postingan dengan label Artikel. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Artikel. Tampilkan semua postingan

Jumat, 28 Agustus 2026

Visi Strategis MRO di Bandara Kertajati Bagi Pertahanan Negara

  ðŸ‘· 🛩  Ilustrasi (Japos) 

Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) tidak semestinya dipandang sekadar sebagai proyek untuk meningkatkan utilisasi bandara. Lebih jauh, Kertajati memiliki peluang menjadi bagian dari strategi membangun kemandirian industri kedirgantaraan nasional.

MRO merupakan mata rantai penting dalam industri penerbangan. Pesawat yang diproduksi di dalam atau luar negeri tetap membutuhkan perawatan, perbaikan, modernisasi, penyediaan suku cadang, rekayasa, serta dukungan teknis sepanjang siklus hidupnya. Negara yang hanya mampu membeli pesawat, tetapi tidak mampu merawat dan meningkatkan kemampuannya secara mandiri, pada akhirnya tetap memiliki ketergantungan strategis.

Karena itu, pengembangan Kertajati perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas: sebagai upaya membangun ekosistem industri, sumber daya manusia, teknologi, dan jasa kedirgantaraan yang dapat memperkuat kepentingan ekonomi sekaligus pertahanan nasional.

 *Belajar dari MRO Negara Berkembang Lain*

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pusat MRO yang berhasil tidak lahir hanya karena memiliki hanggar dan landasan yang memadai. Daya saingnya dibangun melalui kombinasi tenaga kerja terampil, sertifikasi internasional, kemampuan rekayasa, ketersediaan suku cadang, dukungan logistik, lembaga pendidikan, industri komponen, dan kepastian regulasi.

Brasil memberikan pelajaran penting. Melalui Embraer, negara tersebut tidak hanya membangun kemampuan manufaktur pesawat, tetapi juga mengembangkan jaringan services and support yang mencakup pemeliharaan, perbaikan, peningkatan kemampuan, suku cadang, pelatihan, dan dukungan teknis.

Ekosistem kedirgantaraan di sekitar Embraer, kota São José dos Campos, juga menunjukkan pentingnya konsentrasi industri. Pusat riset, perguruan tinggi, perusahaan rekayasa, pemasok komponen, dan fasilitas pengujian berkembang dalam satu lingkungan. Kekuatan seperti itu sulit dibangun jika MRO hanya dipandang sebagai kegiatan perawatan pesawat.

Pengalaman Helibras di Brasil juga memperlihatkan bagaimana kemampuan pemeliharaan dapat berkembang menjadi kemampuan industri yang lebih luas melalui integrasi, modernisasi, pelatihan, dan dukungan sepanjang siklus hidup helikopter.

Di Asia, Malaysia dan Singapura memberikan pelajaran berbeda. Malaysia memiliki pengalaman panjang dalam MRO pesawat komersial dengan dukungan tenaga terlatih, jaringan penerbangan regional, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Singapura, melalui ST Engineering Aerospace, membangun jaringan MRO yang melayani berbagai pasar internasional.

Keduanya menunjukkan satu hal: menjadi pusat MRO regional bukan terutama persoalan ukuran wilayah atau jumlah hanggar. Yang menentukan adalah kualitas layanan, sertifikasi, keandalan, kemampuan teknis, logistik, serta kepercayaan pelanggan.

Maroko juga menarik untuk dicermati. Negara tersebut mengembangkan industri kedirgantaraan dengan menggabungkan MRO, manufaktur komponen, rekayasa, pendidikan vokasi, dan investasi asing. Dari sini terlihat bahwa MRO dapat menjadi pintu masuk menuju industri yang lebih dalam, termasuk produksi komponen dan pengembangan kemampuan rekayasa.

Meksiko menunjukkan pola serupa melalui pengembangan kawasan kedirgantaraan yang menghubungkan MRO, manufaktur komponen, pelatihan, dan jasa rekayasa. Sementara itu, Afrika Selatan memperlihatkan pentingnya kesinambungan kemampuan teknis, riset, serta hubungan antara kebutuhan pertahanan dan industri nasional.

Pengalaman negara-negara tersebut tidak dapat disalin begitu saja. Kondisi Indonesia berbeda. Namun, terdapat pola universal: MRO yang kuat selalu tumbuh dari ekosistem industri yang kuat.

 *Bukan Sekedar Hanggar Pemeliharaan*

Pelajaran dari MRO negara-negara lain sangat relevan bagi Kertajati. Kawasan ini sebaiknya tidak dirancang hanya sebagai tempat pesawat datang, diperbaiki, kemudian pergi kembali.

Kertajati perlu dipikirkan sebagai aerospace cluster yang menghubungkan MRO sipil dan militer dengan pendidikan, pelatihan, engineering, riset, industri komponen, pengujian, sertifikasi, perguruan tinggi, serta jaringan pemasok.

Jika ekosistem tersebut terbentuk, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar. Kertajati tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi teknisi, tetapi juga mendorong tumbuhnya perusahaan komponen, jasa rekayasa, logistik, pendidikan vokasi, dan penelitian.

Investasi asing juga sangat diperlukan. Namun, investasi seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas dan penciptaan lapangan kerja. Investasi harus menjadi instrumen transfer kemampuan.

Pelatihan teknisi Indonesia, sertifikasi tenaga kerja, pengembangan engineering, keterlibatan industri nasional, peningkatan kemampuan perbaikan komponen, dan penguasaan teknologi harus menjadi bagian dari desain kerja sama.

Ukuran keberhasilan investasi bukan hanya berapa besar modal yang masuk, tetapi berapa besar kemampuan yang menetap di Indonesia setelah investasi tersebut berlangsung.

 *MRO dan Pertahanan*

Perspektif ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pertahanan.

MRO pertahanan bukan sekadar persoalan efisiensi biaya. Ia berkaitan langsung dengan kesiapan operasional dan kedaulatan negara. Ketergantungan yang terlalu besar pada fasilitas pemeliharaan di luar negeri dapat menjadi persoalan ketika terjadi krisis, konflik, pembatasan ekspor, atau gangguan rantai pasok global.

Karena itu, kemampuan MRO nasional merupakan bagian dari defence industrial base. Setiap pengadaan alutsista semestinya tidak berhenti pada pembelian platform. Negara juga harus memikirkan bagaimana alutsista tersebut dirawat, diperbaiki, dimodernisasi, dan didukung selama puluhan tahun masa pakainya.

Di sinilah kebijakan pengadaan pertahanan perlu dihubungkan dengan kebijakan industri.

Pengadaan, transfer teknologi, pengembangan SDM, pembangunan fasilitas MRO, pengembangan komponen, riset, dan penguatan industri nasional harus dirancang sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan tersebut, setiap pembelian alutsista dapat menjadi kesempatan untuk memperbesar kemampuan industri dalam negeri.

Kertajati berpotensi menjadi salah satu titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

 *Dari Bandara Menjadi Ekosistem*

Dengan pasar penerbangan yang besar dan posisi geografis Indonesia yang strategis, Kertajati memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi salah satu simpul MRO di Asia Tenggara. Namun, peluang tersebut tidak boleh dianggap sebagai posisi yang sudah tercapai.

Untuk menjadi pusat MRO regional, Kertajati harus mampu menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar fasilitas fisik: kualitas teknisi, sertifikasi internasional, kecepatan pengerjaan, ketersediaan komponen, dukungan rekayasa, kepastian regulasi, dan kepercayaan pelanggan.

Jika kemampuan tersebut berhasil dibangun, pesawat dari negara-negara kawasan dapat dirawat di Indonesia. Devisa yang selama ini keluar untuk MRO luar negeri dapat dikurangi. Pada saat yang sama, Indonesia dapat memperoleh devisa dari ekspor jasa MRO.

Lebih penting lagi, terbentuk kemampuan teknologi yang menetap di dalam negeri.

Karena itu, pembangunan Kertajati sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak pesawat yang dapat ditangani atau berapa besar investasi yang masuk. Pertanyaan yang lebih strategis adalah: kemampuan apa yang akan dikuasai Indonesia dalam 10, 20, atau 30 tahun mendatang?

Jika jawabannya mencakup teknisi yang semakin unggul, industri komponen yang semakin kuat, kemampuan rekayasa yang semakin mandiri, sertifikasi internasional yang semakin luas, serta kemampuan merawat dan memodernisasi alutsista secara nasional, maka Kertajati benar-benar menjadi proyek strategis.

Kertajati pada akhirnya bukan sekadar persoalan sebuah bandara. Ia adalah kesempatan untuk membangun ekosistem kedirgantaraan Indonesia.

Jika dikembangkan dengan visi jangka panjang, didukung kebijakan yang konsisten, pembiayaan yang jelas, target terukur, serta keputusan resmi yang kuat, Kertajati berpeluang menjadi salah satu fondasi industri kedirgantaraan nasional dan, pada waktunya, berkembang menjadi pusat MRO regional.

Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berdirinya hanggar atau besarnya investasi. Ukuran yang sesungguhnya adalah lahirnya kemampuan nasional yang sebelumnya harus dibeli dari luar negeri.

Di situlah makna strategis Kertajati bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.

Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc)

  👷 
Japos  

Kamis, 27 Agustus 2026

Calon Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Bukan "Game Changer" Kekuatan TNI AL

   Akan tiba di RI Bulan Depan https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphym2zFh4V7VvkhMGw1tpQ52ALft9Vcff-dNKgnmIBBfdJ6rDRGBphjBBr1kl0bT2z9gzxU97BKGqb9SyOVYaePeoLEnYIWUYtGdpdCLOdfLoUSwAQZVcGuV9UDArUxbq38C6w3FyQXRCl4CnfYpP0jXrYwS4KbGKlV_7LIa8iVUrfSWyRrDQ495c_5S0/s1125/daftar-terbaru-negara-paling-berkuasa-di-dunia-ada-indonesia-1784271923568.jpeginfografic Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akan hadir bulan September  (CNBC)

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, bukanlah game changer bagi kekuatan TNI AL.

Menurut Connie, perubahan besar justru dapat terjadi jika Garibaldi dimanfaatkan untuk mentransformasi doktrin dan cara operasi TNI AL.

Menurut saya juga Garibaldi itu bukanlah game changer. Karena yang bisa jadi game changer itu adalah transformasi doktrin,” kata Connie kepada Kompas.com, Rabu (26/8/2026).

Ia menilai Garibaldi dapat menjadi bridge capability atau kemampuan transisi bagi Indonesia untuk belajar mengoperasikan kapal induk sekaligus membangun doktrin angkatan laut.

Menurut dia, Garibaldi dapat dimanfaatkan untuk membangun sejumlah kemampuan yang selama ini belum dimiliki TNI AL, mulai dari doktrin operasi kapal induk, pelatihan awak dek, penerbangan angkatan laut hingga struktur komando.

Dengan demikian, Garibaldi lebih tepat dipandang sebagai sarana belajar atau "sekolah" kapal induk bagi Indonesia, bukan sekadar simbol bahwa Indonesia kini memiliki kapal induk.

Kalau Garibaldi digunakan sebagai transitional carrier selama, misalnya, satu dekade untuk membangun doktrin, carrier aviation, deck crew gitu kan, command structure, ya Indonesia bisa menggunakan Garibaldi dengan nilai strategis yang besar,” ucap dia.

Namun, Connie mengingatkan agar Indonesia tidak berhenti pada kepemilikan platform.

Yang sekali lagi, dari platform-centric navy menjadi network maritime force,” tegas dia.

Ia menjelaskan, kapal induk tidak pernah beroperasi sendirian. Kapal tersebut membutuhkan kapal pengawal, kapal selam, pesawat pengintai, dukungan satelit, sistem komunikasi, hingga jaringan sensor yang terintegrasi.

Karena itu, tantangan Indonesia setelah Garibaldi tiba bukan hanya bagaimana mengoperasikan kapal tersebut, melainkan bagaimana menjadikannya bagian dari kekuatan armada yang terintegrasi.

Jadi, kalau kita bilang Garibaldi, sesungguhnya Indonesia itu dengan Garibaldi harusnya memaksa menjadi, atau belajar menjadi sesuatu yang lebih penting daripada hanya punya. Yaitu mengoperasikan sebuah kapal, how to fight as a fleet gitu. Jangan punya, hanya memiliki,” kata dia.

Connie menilai kemampuan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengejar prestise memiliki kapal induk.

Menurut dia, Garibaldi baru akan memiliki nilai strategis apabila keberadaannya mendorong Indonesia membangun budaya, doktrin, dan kemampuan untuk mengoperasikan kekuatan laut secara terpadu.

Dengan kata lain, Garibaldi bukan tujuan akhir, melainkan platform bagi Indonesia untuk belajar menjadi kekuatan maritim yang mampu beroperasi sebagai sebuah armada.

Diberitakan sebelumnya, Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, mulai berlayar dari Italia menuju Tanah Air pada Senin (24/8/2026) malam atau Selasa (25/8/2026) dini hari waktu setempat.

Benar, sesuai rencana kapal Garibaldi akan bertolak dari Italia (Senin) malam ini,” kata Karo Infohan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/8/2026) malam.

Dalam perjalanan menuju Indonesia, Giuseppe Garibaldi direncanakan melintasi Terusan Suez dan singgah di Jeddah, Arab Saudi, serta Colombo, Sri Lanka.

Setelah itu, kapal akan melanjutkan pelayaran menuju Indonesia. “Untuk detail rute pelayaran selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana operasi dan navigasi kapal,” ungkap Rico.

Sebelum pelayaran ini, TNI Angkatan Laut (AL) mengonfirmasi bahwa sebanyak 100 prajuritnya telah bertolak ke Italia untuk menjemput Giuseppe Garibaldi.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul mengatakan, 100 prajurit TNI AL ini berlatih sebelum mengawaki kapal induk pertama Indonesia itu.

Saat ini perkembangannya, kru dari Garibaldi sudah berada di Italia untuk melaksanakan serangkaian pelatihan sebelum pelaksanaan penyeberangan,” ujar Tunggul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/7/2026).

Setelah itu, mereka akan membawa Giuseppe Garibaldi berlayar ke Indonesia dengan skema joint crew, yakni pengawak gabungan yang terdiri atas personel TNI AL dan Angkatan Laut Italia. “Kemudian setelah tiba di Indonesia akan dilaksanakan serah terima sampai dengan 100 persen pengawakan dari prajurit TNI Angkatan Laut,” jelas dia.


   Kompas   

Rabu, 26 Agustus 2026

Curhatan Korsel soal Proyek Jet KF-21 Bersama RI yang Sempat 'Molor'

  👷  ðŸ™…  Drama Korea
Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

Korea Selatan memastikan perubahan skema kerja sama pesawat tempur KF-21/IF-X tidak membuat Negeri Ginseng kapok melanjutkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia.

Political Section Chief Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Taeho mengatakan kedua negara memang sempat menghadapi sejumlah kendala dalam proyek pengembangan bersama KF-21. Namun, menurutnya, Indonesia dan Korea Selatan berhasil menyelesaikan persoalan tersebut melalui kesepakatan bersama.

"Kalau Anda bertanya kepada saya, apakah itu akan menghalangi kerja sama Korea dengan Indonesia ke depan? Saya akan mengatakan tidak, justru sebaliknya," kata Uhm dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Uhm mengatakan berbagai persoalan yang muncul selama proyek KF-21 justru menjadi pengalaman bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan.

Proyek KF-21 Boramae merupakan proyek jet tempur generasi 4,5 antara Korea Selatan dan Indonesia dengan semula skema kontribusi pembiayaan sebesar 60 persen Seoul dan 40 persen Jakarta.

Proyek bersama yang mulai Indonesia sepakati sejak 2010 ini sempat molor terutama terkait masalah pembiayaan hingga beberapa insiden. Semula, proyek bernilai 8,1 triliun won atau setara Rp 100 triliun ini ditargetkan rampung pada tahun ini.

"Kami telah melalui berbagai kendala dalam proyek ini. Ini merupakan aset yang sangat berharga bagi kami karena kami telah melalui semua itu dan mampu keluar darinya dalam kemitraan yang saling percaya. Saya pikir itu adalah contoh yang sangat baik. Dan kami senang dengan hasil dari proyek pengembangan bersama tersebut," ujarnya.

Menurut Uhm, kerja sama pengembangan KF-21 merupakan proyek pengembangan bersama pertama yang dilakukan Korea Selatan. Indonesia disebut menjadi negara pertama yang menjadi mitra Korea dalam pengembangan bersama sistem persenjataan.

"Indonesia benar-benar merupakan mitra penting dalam menciptakan dan mengembangkan industri pertahanan Korea. Sejarah kerja sama kedua negara di bidang pertahanan sangat luar biasa. KT-1 dan semuanya merupakan yang pertama bagi Korea," kata Uhm.

"Ini bukan hanya tentang Indonesia membeli senjata Korea, tetapi juga tentang Korea menerima Indonesia sebagai mitranya. Indonesia adalah negara pertama yang melakukan pengembangan bersama dengan kami," sambungnya.

 Nasib proyek pesawat tempur KF-21 saat ini

Uhm mengatakan kerja sama KF-21/IF-X telah memasuki kesimpulan fase pengembangan bersama. Ia menyebut pesawat tersebut bahkan memiliki dua bendera nasional sebagai simbol keterlibatan kedua negara.

"Kalau Anda melihat KF-21, pesawat itu memiliki dua bendera nasional. Tidak ada sistem persenjataan lain di Korea yang memiliki dua bendera nasional pada sebuah senjata," ujarnya.

Uhm mengatakan fase pengembangan bersama proyek tersebut berhasil diselesaikan pada bulan sebelumnya. Korea dan Indonesia juga menggelar seremoni bersama pejabat Kementerian Pertahanan RI untuk menandai penyelesaian fase tersebut.

Namun, ia mengatakan bentuk kerja sama pertahanan berikutnya belum ditentukan. Kedua negara masih melakukan pembahasan antara kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri masing-masing.

"Ini merupakan komitmen besar bagi Indonesia dan Korea untuk mengembangkan bersama sistem pesawat tempur generasi berikutnya. Ketika kita berbicara mengenai langkah selanjutnya, jika kita puas dengan hasil investasi Indonesia, investasi Korea, dan kemitraan yang kita miliki, saya pikir kita akan memasuki tahap berikutnya," kata Uhm.

"Namun, kami masih dalam proses pembahasan mengenai bentuk spesifik dari tahap kerja sama berikutnya," imbuhnya.

Uhm mengatakan terlalu dini untuk membeberkan bentuk konkret kerja sama lanjutan tersebut. Menurutnya, proyek pertahanan memiliki skala besar sehingga metode, bentuk, dan waktu pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik maupun internasional.

"Agak terlalu dini untuk membicarakan secara spesifik, tetapi saya dapat memastikan bahwa ada pembahasan yang sangat substantif antara kedua negara. Saya berharap kami dapat membagikan lebih banyak detail kepada Anda ke depannya," ujarnya.

 Skema KF-21 Diubah

Pernyataan tersebut disampaikan Uhm ketika menjawab pertanyaan mengenai perubahan skema kerja sama KF-21/IF-X. Indonesia sebelumnya terlibat dalam skema pengembangan dan produksi bersama, tetapi pemerintah kemudian memilih skema pengadaan langsung.

Kementerian Pertahanan sebelumnya mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi internal pemerintah.

Pemerintah mengatakan perubahan skema KF-21 merupakan hasil evaluasi untuk memastikan kerja sama memberikan manfaat optimal bagi Indonesia, terutama dalam alih teknologi dan penguatan industri pertahanan nasional. Keputusan itu disebut tidak terkait isu lain yang berkembang di publik.

Menanggapi perubahan tersebut, Uhm mengakui proyek KF-21 memang sempat mengalami sejumlah kendala yang berdampak terhadap hubungan kedua negara.

"Kami memang mengalami beberapa kendala, kita semua tahu itu. Itu merupakan salah satu faktor yang benar-benar sempat menyeret hubungan kita," kata Uhm.

Namun, ia mengatakan kedua negara kemudian menyelesaikan persoalan tersebut melalui kesepakatan bersama dan menyesuaikan ketentuan proyek.

"Kami mampu mengatasi semua itu. Dan kami melakukannya melalui kesepakatan bersama, dengan persetujuan bersama. Kami dapat menyesuaikan ketentuannya dan mencapai kesepakatan mengenai bagaimana kami akan melanjutkan proyek pengembangan bersama KF-21/IF-X," ujarnya.

 Posisi Indonesia

Dari sisi Indonesia, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan kerja sama industri pertahanan menjadi salah satu bagian penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Korea.

Ia menyebut kerja sama tersebut tidak hanya mencakup KF-21/IF-X, tetapi juga kerja sama kapal selam serta pertemuan rutin yang melibatkan pelaku industri pertahanan kedua negara, baik perusahaan milik negara maupun swasta.

"Yang ketiga adalah mitra industri pertahanan. Kita mengetahui program pengembangan pesawat tempur KF-21/IF-X dan juga ada sejumlah kerja sama di bidang kapal selam. Indonesia dan Korea juga memiliki pertemuan tahunan yang melibatkan sejumlah pelaku industri pertahanan di Indonesia, bukan hanya perusahaan milik negara, tetapi juga perusahaan swasta yang bergerak di sektor industri pertahanan," kata Nabyl.

Terkait perubahan dalam proyek KF-21, Nabyl mengatakan terdapat perubahan prioritas di Indonesia maupun Korea Selatan sepanjang pelaksanaan kerja sama.

"Setelah penandatanganan perjanjian untuk melakukan kerja sama bersama ini, sejumlah hal muncul baik di Indonesia maupun Korea Selatan sehingga urutan prioritas kedua negara dapat berubah seiring waktu," ujarnya.

Meski demikian, Nabyl menyebut kedua negara akhirnya berhasil mencapai tujuan akhir proyek pengembangan KF-21.

"Namun, poin utamanya seperti yang telah disebutkan Pak Uhm adalah bahwa kami akhirnya mencapai tujuan akhir. Tahun ini, kami menyelesaikan kerja sama di sektor tersebut untuk pengembangan bersama KF-21," kata Vahd.

 KF-21 Jadi Pilar Hubungan Pertahanan

Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Mina Ryu mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia-Korea telah berkembang sejak kedua negara memperluas hubungan strategisnya.

Menurut Mina, Indonesia membeli pesawat latih dasar KT-1 Korea pada 2001 dan menjadi mitra ekspor pertahanan pertama Korea Selatan.

"Setelah berakhirnya Perang Dingin, kerja sama bilateral berkembang ke dimensi strategis yang lebih luas. Pada 2001, Indonesia membeli pesawat latih dasar KT-1 Korea dan menjadi mitra ekspor pertahanan pertama Korea," kata Mina.

Ia mengatakan kerja sama industri pertahanan kemudian menjadi salah satu pilar hubungan kedua negara. KF-21/IF-X menjadi salah satu contoh utama kerja sama tersebut.

"Sejak saat itu, kerja sama industri pertahanan menjadi salah satu pilar penting hubungan bilateral kami. Proyek pengembangan bersama pesawat tempur KF-21/IF-X adalah contoh utama," ujarnya.

Mina menjelaskan kesepakatan pengembangan KF-21 dibuat pada 2010 dan proyek dimulai pada 2016. Proyek yang berlangsung selama 10 tahun itu disebut telah selesai pada Juni 2026.

Pada 29 Juli, Korea Defense Acquisition Program Administration (DAPA) dan Kementerian Pertahanan RI juga menggelar acara bersama untuk merayakan penyelesaian proyek pengembangan bersama tersebut.

"Partisipasi Indonesia merupakan bagian penting dalam mewujudkan KF-21 yang ada saat ini. Proyek tersebut merupakan pencapaian dari kolaborasi bilateral," kata Mina. (del/rds)

  ★  CNN  

Selasa, 25 Agustus 2026

Departemen Perang AS Rilis Boeing Terima Kontrak Jet F-15 Eagle dari Indonesia

Kontrak mencakup produksi pesawat hingga sistem senjata F-15  Ilustrasi pesawat Boeing F15EX (Boeing)

Departemen Perang Amerika Serikat (AS) merilis kabar terbaru tentang sejumlah negara yang meneken kontrak pengadaan jet tempur F-15 Eagle.

F-15 Eagle Crest adalah nama program sistem senjata dan armada pesawat tempur F-15 milik Departemen Pertahanan AS.

"Boeing Co., St. Louis, Missouri, telah dianugerahi kontrak senilai 131.230.000.000 dolar AS (sekitar Rp 2.327 triliun), kontrak pengiriman/kuantitas tidak terbatas untuk F-15 Eagle Crest guna mendukung Kantor Program F-15," demikian keterangan Departemen Perang AS dikutip Republika di Jakarta, Selasa (25/8/2026).

Kontrak tersebut mencakup produksi pesawat, integrasi sistem, modernisasi, peningkatan, perbaikan, pemeliharaan, dan pembentukan kemampuan pemeliharaan depot organik untuk mengirimkan dan memelihara kemampuan Sistem Senjata F-15 Eagle yang penting bagi Angkatan Udara, Garda Nasional Udara, dan pelanggan Departemen Perang AS lainnya. Pekerjaan akan dilakukan di St. Louis, Missouri, dan diperkirakan akan selesai pada Agustus 2037.

Menariknya, Indonesia disebut dalam daftar negara yang menekan kontrak pembelian jet tempur F-15.

"Periode pemesanan diperkirakan akan berakhir pada 24 Agustus 2031, dengan opsi untuk memperpanjang periode pemesanan hingga 24 Agustus 2036. Kontrak ini melibatkan Penjualan Militer Asing ke Jepang, Israel, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, dan Polandia," begitu kata Departemen Perang AS.

Kontrak tersebut merupakan pengadaan sumber tunggal. Dana penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi tahun fiskal 2026 sebesar 343.740 dolar AS atau sekitar Rp 6 miliar dialokasikan pada saat pemberian kontrak. Pusat Manajemen Siklus Hidup Angkatan Udara, Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson, Ohio, adalah badan pelaksana kontrak (FA8634-26-D-B001).

Pada 22 Agustus 2023, Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan RI meneken nota kesepahaman (MoU) komitmen pada pembelian 24 unit jet tempur F-15EX baru di The Boeing Company, St. Louis, Missouri, AS. F-15EX merupakan jet tempur generasi 4,5.

Boeing telah memberikan kode khusus bagi Indonesia untuk penggunaan F-15EX, yakni F 15IDN. "Penandatanganan MoU komitmen pembelian 24 Unit Pesawat Tempur F-15EX," ucap Prabowo dalam unggahan foto di akun Instagramnya @prabowo.

Dalam unggahan tersebut terlihat Menhan Prabowo turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut dan menyempatkan melihat unit pesawat tempur tersebut di kantor Boeing bersama pejabat Kemenhan dan The Boeing Company. Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui potensi penjualan jet tempur F-15 dan peralatan terkait kepada RI pada Februari 2022.

"Kami tentu mendukung upaya Menhan Prabowo untuk terus memodernisasi sistem dan kemampuan pertahanan mereka dan kami ingin terus membantu dengan cara apapun yang kami bisa," kata Menteri Pertahanan AS Lloyd J Austin saat itu.

   
Republika  

Selasa, 11 Agustus 2026

81 Tahun Pertahanan Indonesia

  Kala Perang Tak Lagi Soal Tank dan Pesawat  
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, tantangan pertahanan Indonesia dinilai tidak lagi sebatas seberapa banyak alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki.

Perubahan karakter peperangan membuat kekuatan militer harus mampu menghadapi ancaman dari berbagai domain, mulai dari darat, laut dan udara hingga siber, ruang angkasa, spektrum elektromagnetik, bahkan perang informasi.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai pertahanan Indonesia saat ini berada dalam fase transisi menuju modernisasi, meski belum sepenuhnya mencapai kemampuan ideal.

Kemajuan terlihat dari pembangunan industri pertahanan, peningkatan profesionalisme prajurit hingga pengadaan sejumlah alutsista baru.

Namun, masih terdapat persoalan berupa keterbatasan anggaran, ketergantungan teknologi luar negeri, kesenjangan kemampuan antarmatra serta kesiapan menghadapi ancaman nonkonvensional.

"Secara umum, pertahanan Indonesia berada dalam fase transisi menuju modernisasi, namun belum sepenuhnya mencapai kemampuan pertahanan yang ideal," kata Selamat kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2026).

  Modernisasi alutsista mendesak 
Menurut Selamat, modernisasi alutsista merupakan kebutuhan mendesak.

Perkembangan teknologi militer berlangsung cepat sehingga penundaan dapat memperlebar kesenjangan kemampuan Indonesia dengan negara lain di kawasan.

Namun, modernisasi tidak cukup hanya dengan membeli ppesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur atau sistem persenjataan baru. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan tempur yang terintegrasi.

Kemampuan tersebut mencakup sistem komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian atau C4ISR yang merupakan singkatan dari command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance.

Interoperabilitas antarmatra, logistik, pemeliharaan, ketersediaan amunisi dan suku cadang hingga kualitas sumber daya manusia juga penting. Sebab, alutsista yang canggih tidak akan optimal jika tak didukung sistem informasi dan komando yang mampu menghubungkan seluruh kekuatan.

  Perang tak lagi hanya soal tank dan pesawat 
Selamat menilai alutsista Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perang modern. Indonesia mulai mengadopsi berbagai teknologi baru. Namun, tantangannya adalah mengintegrasikan kemampuan tersebut dalam satu sistem pertahanan.

Perang modern menuntut kemampuan multidomain yang menghubungkan operasi darat, laut, udara, siber, ruang angkasa dan spektrum elektromagnetik. Drone, kecerdasan buatan, satelit, sistem navigasi, peperangan elektronik dan pertahanan siber kini menjadi bagian penting dari kekuatan militer.

Karena itu, ukuran kekuatan pertahanan tidak lagi semata-mata dilihat dari jumlah kapal perang atau pesawat tempur.

Kemampuan memperoleh informasi secara cepat, membaca ancaman dan mengambil keputusan secara tepat juga menentukan keberhasilan operasi.

  Ancaman dari pintu siber 
Tantangan Indonesia semakin kompleks karena ancaman terhadap negara dapat muncul tanpa perang konvensional.

Serangan siber terhadap infrastruktur strategis, disinformasi, sabotase, penggunaan drone hingga operasi informasi merupakan bagian dari ancaman yang harus diantisipasi.

Selamat menyebut Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan siber, mengembangkan sistem anti-drone, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk analisis intelijen serta meningkatkan kemampuan peperangan elektronik.

Kemampuan menghadapi perang informasi juga menjadi penting. Karena itu, menurutnya pertahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer.
  Posisi Indonesia di tengah geopolitik Indo-Pasifik  
Tantangan pertahanan juga tidak bisa dilepaskan dari posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua serta memiliki wilayah laut yang luas dan jalur perdagangan strategis.

Persaingan negara-negara besar di kawasan membuat kemampuan menjaga wilayah maritim, udara dan jalur komunikasi laut semakin penting.

Menurut Selamat, Indonesia perlu memperkuat pertahanan maritim, pengawasan wilayah laut dan udara serta kesadaran domain maritim. Pada saat yang sama, diplomasi pertahanan tetap diperlukan.

Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan berbagai negara tanpa harus terikat dalam aliansi militer tertentu.

 Tantangan 5-10 tahun ke depan 

Di usia 81 tahun, pekerjaan rumah pertahanan Indonesia masih panjang. Selamat menilai setidaknya ada sejumlah hal yang perlu menjadi prioritas dalam lima hingga 10 tahun mendatang:

1. Modernisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan interoperabilitas dan kesiapan operasional.

2. Industri pertahanan nasional harus diperkuat melalui riset, inovasi dan penguasaan teknologi strategis agar ketergantungan terhadap luar negeri berkurang.

3. Sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk menguasai teknologi seperti kecerdasan buatan, siber dan ruang angkasa.

4. Sistem komando terpadu dan C4ISR perlu diperkuat agar seluruh matra mampu bekerja dalam satu sistem.

5. Peningkatan cadangan logistik dan kesiapan mobilisasi nasional, sehingga daya tahan pertahanan lebih kuat dalam situasi krisis berkepanjangan.

 Prabowo kumpulkan pimpinan TNI

Di tengah kebutuhan memperkuat pertahanan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan membahas perkembangan berbagai program strategis TNI, termasuk program yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah program yang dibahas antara lain pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026, pembangunan 3.000 titik air bersih serta program listrik masuk desa. Pertemuan itu juga membahas pelaksanaan bakti sosial TNI secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

 Menhan intensifkan diplomasi pertahanan

Selain modernisasi kekuatan militer di dalam negeri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Indonesia dan Thailand, misalnya, berencana menggelar pertukaran personel serta latihan bersama pasukan khusus. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral Sjafrie dengan Menteri Pertahanan Thailand Letnan Jenderal Adul Boonthumjaroen.

Sjafrie mengatakan pertukaran personel diperlukan untuk mendapatkan perbandingan kemampuan militer kedua negara.

Kedua negara juga membahas keamanan Selat Malaka dan peningkatan kolaborasi dalam berbagai forum multilateral ASEAN.

Sebelumnya, Sjafrie juga menerima Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soon Gu di Kementerian Pertahanan pada 14 Juli 2026.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Agenda yang dibahas antara lain mekanisme dialog pertahanan, pendidikan dan pelatihan, penguatan kerja sama industri pertahanan serta rencana pengembangan kerja sama di bidang sistem senjata.

Rangkaian diplomasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pertahanan Indonesia tidak hanya ditempuh melalui pengadaan alutsista, tetapi juga melalui kerja sama, pertukaran pengetahuan dan penguatan industri pertahanan.

Pada akhirnya, peta pertahanan Indonesia di usia 81 tahun bukan hanya soal apakah Indonesia memiliki senjata yang lebih modern. Pertanyaan lebih besar adalah apakah seluruh ekosistem pertahanan, mulai dari teknologi, industri, anggaran, sumber daya manusia, sistem komando hingga diplomasi sudah bergerak menuju kebutuhan perang masa kini.

  👷 Kompas  

Rabu, 29 Juli 2026

Rusia Terima Pengajuan Indonesia untuk Mengakuisisi Pesawat Tanker

  Pesawat Tanker Il-78MK-90A https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-vN_mEnblIc_ohmP_U8GGhtjqwuTbob5Q1uq3Bgn-c43QidTsH2bec9TbxF3BjIwsYDVtgDhtqKdYZ4LqxJCb15QY3JneZAPmqFOjK_9UXIp4HzEis28CPUSO1WIb2ooqk3RJ9k_E_AMr9mHcdTwi5Rll3aCV654bfyrMe9oToX4hQcbZK4K5h1Douy85/s800/QP8qMXf.jpgIl-78MK-90A (Aleksandr Guk)
P
emerintah Federasi Rusia melalui agen eksportir senjata negara, ROSOBORONEXPORT, menyatakan telah menerima daftar permintaan resmi (official request) dari Pemerintah Republik Indonesia terkait pengadaan persenjataan dan peralatan militer untuk periode 2025–2030. Salah satunya adalah jet tanker Ilyushin Il-78MK-90A.

Laporan dari media Rusia, www1.ru, menyebutkan portofolio permintaan dari Indonesia mencakup berbagai sistem pertahanan udara dan darat, dengan salah satu item kunci berupa pesawat pengisi bahan bakar di udara tersebut.

 Bedah Kemampuan Il-78MK-90A

Masuknya nama Il-78MK-90A dalam daftar belanja pertahanan Indonesia menarik perhatian para analis. Pesawat ini merupakan versi modernisasi mutakhir dari platform legendaris Il-78, yang dibangun berbasis pesawat angkut berat Il-76MD-90A.

Beberapa keunggulan teknis Il-78MK-90A meliputi berbagai hal, termasuk peran gandanya sebagai pesawat tankaer dan angkut berat untuk angkut personel maupun kargo.

Pesawat ditenagai mesin baru PS-90A-76, yang memberikan efisiensi bahan bakar lebih tinggi, jangkauan terbang lebih jauh, serta kapasitas angkut (payload) yang jauh lebih besar dibandingkan varian pendahulunya.

Pesawat Il-76MD-90A dilengkapi dengan sistem pod pengisian bahan bakar modern (UPAZ-1M) yang mampu melayani transfer avtur ke beberapa pesawat tempur secara bersamaan di udara.

 Penguat Jangkauan Strategis TNI AU

Kehadiran pesawat tanker kelas berat sangat krusial bagi geografis Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Pesawat mampu melakukan multiplikasi daya jelajah, yaitu menggandakan radius tempur armada jet tempur TNI AU tanpa perlu mendarat untuk pengisian bahan bakar.

Pesawat dapat digunakan untuk mendukung pengamanan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan alur laut kepulauan secara berkala dengan durasi loitering (bertahan di udara) yang jauh lebih lama.

 Kerjasama Pertahanan Indonesia-Rusia

Menilik ke belakang, kerja sama teknis-militer antara Jakarta dan Moskow memiliki rekam jejak yang panjang. Indonesia sebelumnya telah mengoperasikan berbagai sistem kesenjataan buatan Rusia, mulai dari jet tempur Su-27SKM dan Su-30MK2, helikopter serang Mi-35M, helikopter angkut Mi-17, hingga kendaraan tempur amfibi BMP-3F untuk Korps Marinir TNI AL.

Langkah pengajuan daftar belanja periode 2025–2030 ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas-aktif serta kebijakan diversifikasi alutsista. Indonesia terus menjaga keseimbangan pasokan pertahanan dari berbagai produsen utama dunia demi memperkuat kedaulatan wilayah nasional.

Realisasi dari daftar permintaan ini diperkirakan akan melalui tahap negosiasi teknis, skema pendanaan, serta pembahasan kesepakatan imbal dagang (countertrade) dan transfer teknologi (ToT) sesuai dengan regulasi perundang-undangan pertahanan di Indonesia. (AF)

   Airspace Review  

Pesawat KF-21 Boramae Dijual dengan Harga 125 Juta USD/Unit ke Indonesia

  40 % lebih murah dari pesawat sejenis dari barat
Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)

KAI menawarkan 16 unit KF-21 Block 2 seharga $2 miliar sebagai alternatif yang diklaim lebih murah, tetapi harga tersebut tidak termasuk persenjataan, sementara F-35 mencapai $208-225 juta dan Rafale $225 juta dalam kesepakatan terbaru.

Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur terbarunya, KF-21 Boramae, ke Indonesia, dan untuk pertama kalinya ada kesempatan untuk setidaknya memperkirakan secara kasar berapa biaya pesawat tempur ini.

Korea menawarkan Indonesia pembelian 16 pesawat KF-21 Block 2 dengan harga sekitar $2 miliar — secara kasar, ini berarti $125 juta per pesawat, yang hingga saat ini mungkin merupakan harga ekspor pesawat tempur yang benar-benar demokratis.

Defense Express mencatat bahwa rincian proposal Korea Selatan untuk pesawat tempur KF-21 bagi Indonesia saat ini belum diketahui, sehingga tidak jelas apa saja yang termasuk dalam biaya ini — misalnya, jika ini hanya mencakup pesawat tanpa senjata, maka akan membutuhkan biaya yang cukup besar, atau apakah mesin termasuk dalam biaya dan sebagainya.

Jadi, 125 juta USD dapat dianggap sebagai titik awal, sementara biaya pesawat tempur sebenarnya secara komprehensif pada akhirnya mungkin lebih tinggi — dan ini bukan margin kecil tetapi kemungkinan jumlah tambahan puluhan juta dolar.

Pada saat yang sama, Korea Selatan mempromosikan pesawat tempur KF-21 terutama sebagai solusi dengan harga terjangkau, dan sebelumnya menekankan bahwa pesawat ini bisa hingga 40% lebih murah dibandingkan dengan pesaing Barat.

Sekarang, dengan mengetahui setidaknya perkiraan biaya ekspor pesawat tempur, kita dapat membandingkan apakah pesawat ini benar-benar semurah itu.

Pertama-tama, perlu disebutkan F-35 Amerika sebagai perwakilan khusus dari generasi kelima — dengan mempertimbangkan, sekali lagi, perbedaan biaya dari satu negara ke negara lain dan bergantung pada jumlah persenjataan, faktor lain termasuk seberapa besar jumlah pesawat yang direncanakan untuk dipesan.

Sebagai contoh, satu pesawat F-35 untuk Rumania pada tahun 2024 berharga sekitar $225 juta per pesawat tempur jika membeli total 32 pesawat. Dan ini tanpa persenjataan (tetapi ini bukan kesepakatan akhir, jadi ini mencakup biaya maksimum yang mungkin).

Untuk Republik Ceko dalam kontrak tetap, biaya pesawat tempur mencapai $208,3 juta. Dan ini mencakup harga beberapa tahun yang lalu, sementara saat ini biaya pesawat ini mungkin bahkan lebih tinggi.

Jumlah uang yang hampir sama dikeluarkan pembeli untuk satu pesawat tempur Rafale buatan Prancis — sebagai contoh, dapat disebutkan Serbia, yang pada tahun 2024 membeli 12 pesawat dengan harga €225 juta per unit.

Bahkan F-16 baru pun bisa berharga cukup mahal, bahkan lebih mahal daripada generasi kelima, contohnya di Filipina, yang tahun lalu menetapkan biaya maksimum hingga $279 juta per pesawat.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan jika mengambil biaya pesawat tempur modern dari $200 juta per unit, agar KF-21 40% lebih murah daripada para pesaingnya, biayanya seharusnya sekitar $120 juta per pesawat, sehingga pesawat Korea Selatan sudah tidak sesuai dengan indikator ini.

  ★  Defence  

Kamis, 23 Juli 2026

Indonesia Mengerahkan Frigat ke Rusia untuk Latihan 'Orruda' 2026

 ⚓️ Sembari Mengurangi Partisipasi dalam 'RIMPAC' di AS KRI GNR 332 menembakkan rudal Exocet B3 dalam Latopslagab 2026 menghancurkan target (eks KRI Teluk Hading) (Kodiklat)

TNI Angkatan Laut (TNI AL) telah mengerahkan frigat KRI I Gusti Ngurah Rai-332 ke Vladivostok untuk Latihan 'Orruda' 2026; ini merupakan pengerahan kapal perang Indonesia yang pertama kalinya ke Rusia untuk latihan bilateral tersebut.

Pengerahan ini dilakukan di saat Indonesia berpartisipasi dalam Latihan 'Rim of the Pacific' (RIMPAC) 2026 tanpa menyertakan kapal perang angkatan laut, sebagaimana tercantum dalam daftar peserta yang dirilis oleh Armada Pasifik AS.

Ini adalah kali pertama Indonesia tidak mengirimkan kapal ke RIMPAC sejak tahun 2014, tidak termasuk edisi tahun 2020 yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Partisipasi Indonesia dalam 'Orruda' 2026 dikonfirmasi melalui pernyataan TNI Angkatan Laut kepada Janes pada tanggal 21 Juli.

Selain KRI I Gusti Ngurah Rai-332, TNI Angkatan Laut juga telah mengirimkan personel pasukan khusus, penyelam, dan tim medis ke Vladivostok untuk latihan tersebut.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa pengiriman delegasi Indonesia ini merupakan kelanjutan dari kerja sama pertahanan yang dimulai melalui latihan perdana 'Orruda', yang diselenggarakan oleh Indonesia pada bulan November 2024.

Meskipun Indonesia masih tercantum sebagai salah satu dari 31 negara peserta 'RIMPAC' 2026, kontribusinya terbatas pada kontingen personel Korps Marinir Indonesia, menurut informasi yang dirilis oleh Armada Pasifik AS.

Kontingen tersebut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk latihan penembakan dengan peluru tajam, latihan infiltrasi fast-rope, latihan pertempuran jarak dekat, dan kegiatan latihan amfibi multinasional di Hawaii.

Berkurangnya kontribusi unsur angkatan laut ini berbeda dengan penyelenggaraan 'RIMPAC' sebelumnya.

Indonesia mengerahkan frigat KRI Raden Eddy Martadinata-331 ke 'RIMPAC' 2024, sementara latihan-latihan sebelumnya melibatkan kapal kombatan permukaan utama TNI Angkatan Laut, termasuk KRI I Gusti Ngurah Rai.

  🚀  Jane’s  

Di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi

  Italia Incar Proyek Pertahanan Rp 25 Triliun https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgphym2zFh4V7VvkhMGw1tpQ52ALft9Vcff-dNKgnmIBBfdJ6rDRGBphjBBr1kl0bT2z9gzxU97BKGqb9SyOVYaePeoLEnYIWUYtGdpdCLOdfLoUSwAQZVcGuV9UDArUxbq38C6w3FyQXRCl4CnfYpP0jXrYwS4KbGKlV_7LIa8iVUrfSWyRrDQ495c_5S0/s1125/daftar-terbaru-negara-paling-berkuasa-di-dunia-ada-indonesia-1784271923568.jpeginfografic Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi akan hadir bulan September  (CNBC)

Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) berupa satu unit kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia kepada Kementerian Pertahanan RI, Selasa (21/7/2026).

Persetujuan tersebut disahkan setelah lebih dulu mendapat lampu hijau dari Komisi I DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menegaskan seluruh fraksi menyepakati usulan tersebut. "Komisi I DPR RI secara bulat dan sepakat menyetujui penerimaan hibah Alpalhankam dari luar negeri," ujar Budi.

Persetujuan hibah mengacu pada surat Menteri Pertahanan Nomor B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026 yang mengusulkan penerimaan satu unit kapal induk dari Italia.

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Hendrikus Haris Haryanto menjelaskan, proses hibah bermula dari surat Representative of The Italian Coordination Committee Ministry of Defense pada 8 Mei 2026 yang kemudian ditindaklanjuti melalui kajian teknis TNI AL.

Menurut Haris, hibah tersebut dinilai mampu mempercepat pengadaan alutsista tanpa membebani APBN sekaligus memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia.

Giuseppe Garibaldi memiliki panjang sekitar 180 meter, lebar 33 meter, bobot sesaran 13.800 ton, dan mampu melaju hingga kecepatan 30 knot. Kapal itu dapat mengoperasikan helikopter maupun pesawat Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL) dengan kapasitas sekitar 550 personel.

"Penerimaan hibah ini memberikan efisiensi besar bagi negara karena mempersingkat waktu pengadaan, tidak membebani APBN, serta siap memperkuat pertahanan maritim maupun berbagai operasi kemanusiaan," kata Haris.

Di balik hibah tersebut, media Italia Infodifesa.it mengungkap alasan yang lebih jauh dibanding sekadar kerja sama pertahanan Italia-Indonesia.

Dalam laporannya pada 11 Maret 2026, kapal yang sebelumnya sempat ditawarkan sekitar 450 juta dolar AS itu disebut menjadi bagian dari paket kerja sama industri pertahanan senilai 1,53 miliar euro atau lebih dari Rp 25 triliun.

Paket tersebut mencakup penjualan enam kapal selam produksi Drass, 24 pesawat latih M-346 buatan Leonardo, hingga pesawat patroli maritim, sementara Fincantieri (perusahaan pembuat kapal asal Italia) juga telah lebih dulu mengamankan kontrak kapal perang dari Indonesia.

Media tersebut juga menyebut nilai sisa Giuseppe Garibaldi diperkirakan hanya sekitar 54 juta euro, jauh lebih kecil dibanding potensi keuntungan industri yang akan diperoleh Italia.

Selain itu, Italia harus mengeluarkan sekitar 5 juta euro per tahun untuk merawat kapal yang sudah tidak dioperasikan, sementara biaya pembongkarannya diperkirakan mencapai 18,7 juta euro.

Kondisi itu membuat opsi hibah dinilai lebih menguntungkan dibanding mempertahankan kapal tersebut di negaranya. Giuseppe Garibaldi sendiri diluncurkan pada 1985 dan pernah menjadi kapal andalan Angkatan Laut Italia dalam berbagai operasi internasional, mulai dari Somalia hingga Libya.

Kapal itu dipensiunkan pada 2024 setelah digantikan kapal generasi baru yang lebih modern. Di Italia, keputusan menghibahkan kapal ini sempat menuai kritik karena sebagian kalangan mengusulkan agar Garibaldi dijadikan museum terapung untuk kepentingan pariwisata.

Di Indonesia, rencana pengoperasian kapal induk bekas berusia sekitar 40 tahun itu juga memunculkan sorotan di DPR.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan usia kapal yang sudah mendekati batas normal masa pakai berpotensi membebani anggaran operasional TNI AL, mengingat biaya operasional diperkirakan mencapai 5 juta euro per bulan atau sekitar Rp 101 miliar, belum termasuk kebutuhan retrofit yang ditaksir berkisar Rp 7,2 triliun hingga Rp 16,8 triliun.

"Apakah ini tidak membebani anggaran TNI, khususnya TNI AL?" tanya Hasanuddin dalam rapat kerja Komisi I DPR RI.


   afu   
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...