Kapal OPV, Bukti Kapasitas Industri Pertahanan Swasta

Kapal OPV 90 DRU, KRI LRK 392 (Agus T)

PRESTASI membanggakan disuguhkan PT Daya Radar Utama (DRU). Perusahaan yang berbasis di Lampung tersebut sukses meluncurkan dua kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) 90M dan OPV dalam tempo dua hari, yakni pada Rabu (18/09/2024) dan Jumat (20/09/2024).

Capaian menunjukkan kapasitas industri galangan kapal swasta Tanah Air tidak jauh berbeda dengan PT PAL, karena sudah bisa dipercaya menggarap proyek kapal perang yang dianggap sekelas light fregat ini.

Prosesi ship-naming atau pemberian nama kapal dilakukan secara bersamaan, dengan dipimpin langsung Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, pada Jumat (20/9), di galangan PT DRU, di Lampung. Nama yang diberikan masing-masing adalah KRI Raja Haji Fisabilillah (RHF)-391 dan KRI Lukas Rumkorem (LRK)-392. Kedua tokoh yang dijadikan nama merupakan pahlawan nasional asal Melayu dan Papua.

Rencananya, kedua kapal OPV yang pembangunannya dimulai pada Agustus 2021 ini akan diperankan sebagai kapal kombatan sekaligus kapal patroli berkecepatan tinggi yang mampu beroperasi di seluruh perairan yurisdiksi Indonesia.

Konstruksi kapal berdesain monohull ini dirancang untuk memiliki performance yang baik pada kecepatan tinggi, yakni sekitar 28 knot, maupun pada kecepatan jelajah sekitar 20 knot.

Kapal ini juga dilengkapi dua loading ramp untuk peluncuran RHIB (rigid hull inflatable boat) yang ditempatkan di bagian buritan dan satu helipad. Diproyeksikan kapal dengan desain berbasis fregat RE Martadina class (Sigma 10514) tersebut untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kapal Eskorta (Satkor) TNI AL.

Sebagai taringnya, kapal akan dilengkapi dengan meriam 76 mm dan 40 mm Leonardo, meriam 20 mm Escribano, decoy atau therma, dan surface to surface missile 2x4 launcher system Roketsan dengan rudal yang akan disematkan, Atamca.Untuk melengkapi persenjataan dan combat management system (CMS), pengadaannya akan dilakukan terpisah atau model fitted for but not with(FFBNW).

Secara teoritis, seperti ditulis Bayu Pamungkas dalam Indomiliter.com edisi 18/09/2024, OPV dibuat untuk menjembatani gap antara kapal armada di Satuan Kapal Patroli (Satrol) dan kapal perang kelas korvet maupun fregat.

Segmen sama juga tengah dibangun Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia. Namun jika dilihat dari spesifikasi sistem persenjataan yang terbilang gahar, OPV TNI AL ini layak disebut light fregat.

Muhammad Ali menjelaskan, pembangunan kapal OPV merupakan langkah strategis TNI AL untuk meningkatkan kapabilitas operasionalnya demi menghadapi dinamika ancaman maritim yang semakin kompleks. Menurut dia, program modernisasi alutsista ini sejalan dengan Rencana Strategis Jangka Panjang yang bertujuan untuk mewujudkan TNI AL modern, berdaya gentar di kawasan, dan berproyeksi global.

’Selain itu, pembangunan kapal OPV merupakan wujud kontribusi TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri,’’ ujar dia. Pembangunan kapal OPV 90M ini merupakan wujud kontribusi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan laju perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.

Dalam sambutan Kabaranahan Kemhan yang dibacakan Staf Ahli Menhan bidang Politik Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Kosasih, diungkapkan bahwa pembangunan kapal OPV 90M merupakan bagian integral dari pembangunan sistem pertahanan negara,khususnya kekuatan TNI AL. Program ini sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ada, yang bertujuan untuk memenuhi jumlah minimal kapal yang bisa dioperasikan guna mendukung pemenuhan tugas TNI AL.

Kabaranahan Kemhan atas nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi kerja sama dan kerja keras PT DRU dan Satuan Tugas Yekda dalam negeri Kapal OPV 90M, dan kemampuannya membangun kapal sesuai kontrak. Kabaranahan Kemhan pun berharap agar industri pertahanan dalam negeri, dalam hal ini galangan kapal nasional, dapat meningkatkan kemampuan untuk mampu berkompetisi di pasar global melalui peningkatan kapasitas produksi, manajemen, serta teknologi modern sehingga mampu bersaing dengan kompetitor luar negeri.

Adapun Direktur PT DRU John Wijanarko dalam sambutannya menyatakan bahwa PT DRU merupakan galangan kapal pertama yang diberi kepercayaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membangun kapal OPV. Dengan persenjataan peperangan anti-serangan udara, permukaan laut, dan bawah air yang disematkan, kapal OPV tidak hanya memiliki fungsi sebagai kapal patroling force, tapi juga dapat dioperasikan menjadi kapal striking force untuk menambah kekuatan alutsista TNI AL.

  Peran Swasta Setara BUMN Inhan   KRI Canopus 936 hasil produksi Palindo Marine (Dispenal)
Kepercayaan yang diberikan kepada PT DRU untuk membangun kapal perang sekelas OPV bisa dianggap sebagai tonggak sejarah baru industri pertahanan swasta nasional. Realitas ini menunjukkan mereka tidak lagi menjadi perusahaan tier 2 yang hanya dipercaya mengerjakan kontrak kapal patrol atau landing ship tank (LST) saja, tapi juga kapal perang yang lebih besar, yang selama ini hanya dinikmati PT PAL saja.

Bagaimana galangan kapal swasta bisa memiliki hak setara dengan BUMN Inhan? Bukankah UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan hanya memberikan mandat lead integrator kepada BUMN Inhan saja, termasuk di dalamnya membuat alat utama menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama. Sedangkan perusahaan swasta hanya diberi porsi sebagai industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), serta industri bahan baku.

Namun, monopoli BUMN Inhan berakhir bersamaan dengan keluarnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang yang lazim disebut UU Omnibus Law itu memperbolehkan perusahaan swasta menjadi lead integrator industri pertahanan. Selain memberi peran setara kepada perusahaan swasta, Omnibus Law juga memberikan kesempatan kepada investor asing masuk dalam sektor industri pertahanan.

Publikasi www.neliti.com yang berjudul ‘’Perubahan Landasan Hukum Inudstri Pertahanan, UU Industri Pertahanan VS Omnibus’’ menjelaskan, UU Omnibus Law juga memberikan peran kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menentukan pihak-pihak swasta yang akan memproduksi alutsista tier 1, mengizinkan pihak lain menanamkan modal, serta perizinan kegiatan lain yang dijelaskan pada UU Omnibus Law.

Sebagai konsekuensi pemberian peran lebih kepada Kemhan, berdasar pasal 74 ayat 2 UU Omnibus Law, ada penghapusan tugas dan fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam menentukan pemenuhan alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara, serta keamanan dan ketertiban masyarakat atau alpahankam. Sebelumnya, KKIP memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pemerintahan kebutuhan alutsista dan memberikan pertimbangan atas pemasarannya.

Dengan demikian, perubahan regulasi yang terjadi dengan keluarnya UU Omnibus Law adalah pemberian kewenangan sangat kuat kepada Kemhan untuk menentukan arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional. Kemhan memegang peran krusial mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir, dan memberikan persetujuan dan izin industri pertahanan.

Terbitnya UU Omnibus Law memang banyak pro-kontra publik. Namun dari sisi positif, kehadirannya diharapkan membuka peluang industri pertahanan mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, memenuhi kwalitas dan kwantitas alutsista sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman, dan membangun deterrence effect terhadap negara lain.

Dinamika politik yang terjadi memaksa UU Omnibus Law dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Apakah ada dampaknya terhadap industri pertahanan swasta?

Dalam artikel ‘’Pentingnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 0 Desember 2022 dalam Pembinaan Industri Pertahanan Indonesia’’ yang dirilis www.kemhan.go.id, dijelaskan bahwa di sektor industri pertahanan, Perppu Cipta Kerja memberikan peluang sama kepada BUMN Inhan maupun perusahaan swasta untuk ikut berperan dalam kegiatan produksi alat utama dalam industri pertahanan, di mana sebelumnya kegiatan produksi alat utama hanya dilakukan BUMN Inhan.

Dikatakan, pemberian peluang yang sama diharapkan akan memacu persaingan yang sehat dan kompetitif, terbangun kerja sama yang baik antar-industri pertahanan dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan aspek alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, Perppu juga memberikan kesempatan adanya proses transfer of technology (ToT) dalam bentuk investasi dari luar negeri.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif yang dinamis dan progresif terhadap kemampuan industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam negeri dan membangun kemampuan kompetisi di pasar internasional. Kerja sama antar-industri pertahanan Indonesia dengan perusahaan internasional diharapkan bisa membawa industri pertahanan nasional masuk dalam jaringan penyedia dan rantai pasok internasional.

Peran lebih yang diberikan UU Cipta Kerja ataupun Perppu Cipta Kerja seiring dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti termuat dalam rilis ‘’Menhan Prabowo Dorong Industri Pertahanan Dalam Negeri Jalankan Manajemen yang Baik’’ yang dirilis www.kemhan.go.id, pada 2 Februari 2022, dipaparkan bahwa Prabowo mengaku telah mendapat instruksi Presiden Jokowi untuk membesarkan industri pertahanan Indonesia secara keseluruhan.

Presiden terpilih pada Pemilihan Presiden 2024 ini menegaskan bahwa industri pertahanan dalam negeri adalah kebanggaan rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah senantiasa mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan, dari segi pemasaran maupun teknologi.

Salah satu bentuk dukungan adalah memaksimalkan ToT dan offset dalam akuisisi alutsista dari negara lain. Di lain pihak, Prabowo meminta industri pertahanan dalam negeri juga perlu senantiasa menyadari bahwa mereka adalah kebanggaan bangsa Indonesia, dan masyarakat mengharapkan kinerja terbaik mereka.

  Menunggu Tantangan Lebih Besar  KCR 60 Palindo kerjasama dengan perusahaan Turkiye (Dispenal)
Keberhasilan PT DRU menggarap dua kapal OPV untuk TNI AL membuktikan bahwa galangan kapal swasta nasional sudah tidak bisa dianggap sebelah mata. Jika sebelumnya mereka hanya diberi kesempatan membangun kapal landing ship tank (LST) atau kapal cepat rudal (KCR), kapasitas yang ditunjukkan PT DRU menegaskan bahwa galangan kapal swasta pun siap menerima tantangan baru menggarap kapal perang lebih besar.

Bahkan kasak-kusuk di dunia maya, perusahaan yang sebelumnya bernama Noahtu Shipyard tersebut diincar Fincantieri menggarap kapal PPA kelas Paolo Thaon Di Revel jika Indonesia menambah pemesanan kapal tersebut untuk batch 2. Hal tersebut terungkap dalam wawancara CEO Fincantieri dengan CNN. Disebutkan bahwa galangan kapal terkemuka asal Italia itu mendekati galangan kapal lokal Indonesia. Selain PT DRU, perusahaan swasta lain yang didekati adalah PT Batamec, Batam.

Proyek kapal perang jenis littoral combat ship (LCS) Maharaja Lela yang dibangun perusahaan kebanggaan Malaysia, Bousted Naval Shipyard bisa dijadikan perbandingan kapabiltas PT DRU dalam mengerjakan kapal perang. Sejak peletakan LUNAS pada 2016, karena berbagai sebab -termasuk korupsi di dalamnya, kapal tersebut baru diproyeksikan kelar pada 2026 nanti. Artinya, perusahaan yang kini berganti nama menjadi Lumut Naval Shipyard Sdn Bhd (LUNAS) itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk menggarap satu kapal.

Di sisi lain, capaian PT DRU memperkuat kepercayaan diri Kemhan atau TNI AL untuk memberikan tugas pembangunan kapal perang tidak hanya kepada PT PAL Surabaya saja, tapi kepada galangan kapal swasta.

Dengan demikian, Indonesia memiliki opsi lebih banyak untuk mengakselerasi pembangunan alutsista, terutama kapal perang, untuk mengejar target minimal dan memperkuat pertahahan matra.

Keputusan Kemhan dan TNI AL memberikan kepercayaan kepada PT DRU menggarap kapal OPV merupakan implementasi UU Omnibus Law/pembinaan kongkret agar galangan kapal swasta bisa belajar dan berkembang, serta untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Tanah Air.

Selain membutuhkan perhitungan matang, langkah ini juga diiringi keberanian dari para decision maker memberikan kontrak proyek OPV kepada PT DRU yang merupakan galangan kapal swasta pertama yang dipercaya membangun kapal OPV. Keputusan itu bisa dianggap sebagai test case, apakah galangan kapal swasta nasional mampu mendapatkan tugas tersebut atau tidak. Hasilnya bisa terbilang memuaskan.

Jika dilihat dari record, PT DRU memang layak diberi kepercayaan membangun kapal sekelas OPV, bahkan tidak mungkin diberi kontrak membangun kapal fregat mengingat kapasitas PT PAL sudah overload. Secara hitam putih, perusahaan yang beralamat Jl Alamsyah Ratu Prawiranegara KM 12, Kec Panjang, Kota Bandar Lampung itu sudah menjalani Uji Sertifikasi Fasilitas Galangan oleh Tim IMSA (Indonesian Military Seawothiness Authority) dan telah mendapat CoA (Certificate of Approval) dari Puslaik Kemhan RI.

Laporan www.airspace-review berjudul ‘’Mengenal PT Daya Radar Utama, Produsen Kapal Asal Lampung’’ memaparkan, PT DRU yang telah berdiri sejak 1972 dan pindah ke Lampung pada 2008, tercatat telah memiliki portofolio membangun sekitar 350 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran, mulai dari roll on roll off (RORO),cargo vessel, tanker,patrol vessel, navy,fast patrol boat,tug boat,offshore,hingga speed boat.

Di antara jenis kapal yang dibangun adalah LST atau kapal angkut tank sepanjang 120 M untuk TNI AL, kapal patroli seperti untuk Polisi Air, Kapal Pengawas Perikanan (Fisheries Patrol Vessel) (60 M) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan kapal Indonesia Coast Guard (61) untuk Bakamla RI. Untuk jenis LST, produknya antara lain KRI Teluk Bintuni-520 yang mampu berlayar di laut selama 20 hari. Kapal angkut ini memiliki kemampuan mengangkut 10 unit main battle tank (MBT) Leopard 2A4 berbobot 62,5 ton, mampu membawa 400 personel dan dilengkapi dua helipad.

Bukan hanya PT DRU yang memiliki kapasitas membangun kapal perang. Indonesia juga memiliki banyak galangan swasta lain, termasuk di antaranya sudah sering diberi kesempatan menggarap berbagai jenis kapal untuk TNI AL. Perusahaan dimaksud antara lain PT Palindo Marine, PT Bandar Abadi Shipyard, Karimun Anugerah Abadi, PT Citra Shipyard, PT Batamec, PT Dok Kodja Bahari, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Lundin Industry Invest, PT Tesco Indomaritim, PT Caputra Mitra Sejati, PT Infinity Global Mandiri, PT Republik Palindo, dan PT Steadfast Marine.

PT Palindo Marine, misalnya, tercatat sudah mengerjakan beberapa Kapal Cepat Rudal (KCR) Clurit Class, Kapal Patroli type PC 40M KRI Pari Class. Selain itu, perusahaan berbasis di Batam itu juga sukses membangun Kapal OPV KN Tanjung Datu untuk Bakamla, Kapal Pengawas Tipe C untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kapal SAR 50-60 meter dan Kapal SAR 40 meter untuk Basarnas. Selanjutnya tinggal bagaimana Kemhan memberikan kepercayaan kepada mereka dengan memberikan kontrak pembangunan kapal perang dengan kapasitas lebih besar dari yang mereka terima sebelumnya.

Teranyar, PT Palindo Marine sukses menyelesaikan pembangunan kapal Bantu Hidro Oseanografi (BHO) Ocean Going sepanjang 105 meter. Peluncuran kapal tersebut telah dilakukan Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi Mayjen TNI Steverly Parengkuan dan Wakil Komando Pusat Hidro Oseanografi TNI AL Laksamana TNI Rony Saleh pada Selasa (24/09/2024), di galangan kapal PT Palindo Marine di Kota Batam. Rencanannya, kapal BHO Ocean Going akan dibuat dua buah.

Dalam pembangunan yang dilakukan sejak September 2023, perusahaan mendapat bagian pengerjaan rangka dan badan kapal, serta instalasi mesin. Selanjutnya untuk pengerjaan instalasi peralatan survey, deteksi, dan pemetaan, pengadaannya oleh Kemhan diberikan kepada Abeking Rasmussen di Jerman. Untuk instalasi, setting to work hingga finalisasi kapal akan dibawa ke Jerman. Komandan Pushidrosakl Laksamana Madya TNI Budi Purwanto meyakinkan kapal kerja sama PT Palindo Marine dan Abeking Rasmussen akan lebih canggih dibanding KRI Spica-934 dan KRI Rigel-933 buatan OCEA, Les Sables d’Olonne, Prancis. (*) (hdr)

  👷  sindonews  

Media Asing Sebut Indonesia Berencana Beri Akses Transit (Blanket Overflight) bagi Pesawat Militer AS

Psawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Pangkalan Udara Adisutjipto, Kabupaten Sleman mendapat pengawalan udara dari TNI AU. (Foto/TNI AU)

Media asing The Sunday Guardian mengungkapkan sebuah dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat yang menjabarkan rencana untuk mengamankan akses penerbangan menyeluruh bagi pesawat militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia.

Kesepakatan tersebut sebagai langkah signifikan dalam memperluas jangkauan operasional A.S. di seluruh Indo-Pasifik.

Disebutkan, konsensus telah terjadi saat pertemuan bulan Februari antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Donald Trump pada Februari 2026 lali di Washington.

Seperti diketahui, Prabowo mengunjungi Washington D.C. pada tanggal 18 hingga 20 Februari 2026 untuk menghadiri Board of Peace Summit.

Selama kunjungan ini, beliau menyetujui proposal untuk mengizinkan izin penerbangan pesawat AS melalui wilayah udara Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Trump, sesuai dengan rincian yang terkandung dalam dokumen rahasia AS.

The Sunday Guardian memaparkan, untuk melaksanakan komitmen ini, Departemen Perang AS mengirimkan dokumen berjudul “Operasionalisasi Penerbangan AS” ke Kementerian Pertahanan Indonesia pada tanggal 26 Februari.

Dokumen tersebut mengusulkan kesepakatan formal yang menyatakan bahwa Indonesia akan mengizinkan pesawat militer AS transit di wilayah udaranya untuk operasi darurat, misi tanggap krisis, dan latihan militer yang disepakati bersama.

Konsensus tersebut kemungkinan besar mempunyai implikasi geopolitik yang lebih luas. Hal ini dapat mengubah keseimbangan mobilitas militer di Asia Tenggara dan dapat berkontribusi pada peningkatan ketegangan strategis, khususnya di tengah persaingan yang sedang berlangsung di antara negara-negara besar di Indo-Pasifik.

Lebih lanjut, di dalam teks dokumen menyatakan bahwa tujuan dari pengaturan ini adalah agar pemerintah Indonesia memberikan izin penerbangan penuh (blanket overflight) bagi pesawat AS yang melewati wilayah udara Indonesia untuk operasi darurat, tujuan tanggap krisis, dan kegiatan terkait latihan yang disepakati bersama.”

Peraturan ini lebih lanjut menetapkan bahwa “pesawat AS dapat transit langsung setelah adanya pemberitahuan hingga pemberitahuan penonaktifan berikutnya oleh Amerika Serikat,” yang secara efektif memungkinkan akses berkelanjutan setelah mekanisme tersebut diaktifkan.

Sistem berbasis pemberitahuan dan bukan izin kasus per kasus, sehingga secara signifikan mengurangi kendala prosedural pada mobilitas militer AS.

Perjanjian ini juga menguraikan mekanisme koordinasi, termasuk hotline langsung antara Angkatan Udara AS di Pasifik dan pusat operasi udara Indonesia, serta saluran komunikasi diplomatik dan militer paralel.

Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, disebut akan mengunjungi Washington pada tanggal 15 April mendatang, di mana ia diharapkan menandatangani perjanjian dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, yang meresmikan mekanisme tersebut.

The Sunday Guardian menghubungi Departemen Luar Negeri AS, Departemen Perang dan Kementerian Luar Negeri Indonesia serta kantor terkait lainnya untuk memberikan tanggapan terhadap perkembangan ini.

Menurut The Sunday tanggapan belum diterima ketika cerita itu dicetak. “Belum ada konfirmasi publik baik dari Washington maupun Jakarta terkait dokumen tersebut,” bunyi pernyataan tersebut.

Namun, serangkaian peristiwa yang diuraikan dalam naskah tersebut, termasuk persetujuan politik tingkat tinggi, konsensus antar pemerintah, dan jadwal penandatanganan yang akan segera dilakukan, menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mendekati finalisasi.

Posisi geografis Indonesia, yang mencakup jalur laut penting dan jalur udara antara Samudera Pasifik dan Hindia, menjadikan wilayah udaranya sangat strategis dan penting untuk penempatan pasukan dan proyeksi kekuatan secara cepat.

Di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat telah menetapkan akses pangkalan dan pengaturan penerbangan dengan sekutu utamanya termasuk Australia, Filipina, dan Jepang.

Penambahan Indonesia ke dalam jaringan ini akan memperluas kelangsungan operasional secara signifikan di seluruh kawasan.

  ✈️ Intip 24 news  

KRI Prabu Siliwangi Taklukkan Dua Samudra

 ⚓️ Ditempuh dalam 44 hari, pertama dalam 30 tahun MPCS KRI PSL 321. (Ficantieri)

Samudra Atlantik Utara dan hantaman gelombang Tanjung Harapan menjadi saksi bisu ketangguhan KRI Prabu Siliwangi-321. Kapal perang ini mengukir sejarah sebagai unit TNI AL pertama dalam tiga dekade terakhir yang berlayar melintasi Benua Afrika melalui Cape Town, Afrika Selatan.

Misi pelayaran lintas samudra selama 44 hari dari Italia ini bukan sekadar perpindahan unit. Rute sejauh ribuan mil laut ini sengaja dipilih untuk menguji durabilitas mesin dan mental prajurit melalui jalur yang dikenal sebagai salah satu titik laut paling ganas di dunia.

 Terjang Ombak 6 Meter di Titik Temu Dua Samudra

Komandan KRI Prabu Siliwangi-321, Kolonel Laut (P) Kurniawan Koes Atmaja, menceritakan pengalaman saat kapal berhadapan dengan alam di Cape Town. Wilayah ini merupakan pertemuan arus Samudra Atlantik dan Samudra Hindia dengan karakter ombak yang tak terduga.

“Kondisi ombak berubah-ubah dengan ketinggian mencapai di atas 5 sampai 6 meter. Ini menguji apakah ketangguhan teknologi kapal ini mampu bertahan dalam cuaca buruk yang jarang ada di Indonesia,” cerita Kurniawan saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (26/3).

Hasilnya, kapal jenis Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) ini tetap stabil menjinakkan gelombang ekstrem tersebut. Pilihan rute jauh ini juga menjadi strategi jitu untuk menghindari risiko keamanan di Laut Merah yang sedang memanas, meski harus memutar jauh lewat Maroko, Nigeria, hingga Mauritius.

 Bisa Angkut 2 Helikopter, Solusi Kirim Bantuan Bencana

Selain ketahanan lambung dan persenjataan meriam 127mm, KRI Prabu Siliwangi-321 membawa kemampuan yang krusial bagi kondisi geografis Indonesia, yakni dukungan logistik skala besar. Kapal sepanjang 143 meter ini dirancang multifungsi untuk misi kemanusiaan.

“Kemarin kejadian bencana beberapa kali kita kesulitan mengirim bantuan. Kapal ini memiliki kemampuan pengangkutan logistik yang cukup besar, termasuk sanggup membawa dua helikopter ukuran di atas Sea Panther,” jelas Kurniawan.

Tak hanya itu, kapal ini dilengkapi unit sea rider yang bisa diluncurkan langsung dari buritan untuk mempercepat pengiriman bantuan di area terpencil. Kemampuan ini menjadi nilai tambah strategis bagi TNI AL dalam mendukung penanggulangan bencana nasional di masa depan.

 Misi Diplomasi di Jalur ‘Baru

Selama pelayaran, KRI Prabu Siliwangi juga menjalankan misi diplomatik di wilayah Afrika yang selama ini jarang terjangkau armada Indonesia. Persinggahan di sejumlah negara menjadi wahana mengenalkan profil kekuatan maritim Indonesia di kancah global melalui diplomatic reception.

Kini, dengan jam terbang menaklukkan Samudra Atlantik di pundaknya, KRI Prabu Siliwangi-321 siap memperkuat Satuan Kapal Eskorta (Satkor) di bawah Komando Armada (Koarmada) II, Surabaya, Jawa Timur. Kapal yang tiba lebih cepat dari prediksi awal ini akan segera menjalani latihan tempur untuk menguji seluruh sistem sensor dan persenjataannya secara optimal. (at)

  ⚓️  IDM  

Parlemen Italia Bongkar Keterlibatan Broker Hibah Kapal Giuseppe Garibaldi

Indonesia minati kapal ITS Giuseppe Garibaldi, dapat hibah dan diharapkan tiba sebelum HUT TNI. (Marina militare)

Parlemen Italia yang dimotori Partai Demokrat dan Movimento 5 Star (Partai Lima Bintang) mempersoalkan keterlibatan Drass, pihak swasta yang terlibat dalam penjualan Kapal Induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia. Hal ini memicu penundaan pengambilan keputusan di parlemen.

Sorotan terhadap keberadaan Drass ini muncul Partai Demokrat dan Movimento 5 Star seperti ditulis Andrea Carli dalam ilsole24ore.com, edisi 16 Maret 2026.

Senator dari Partai Demokrat, Alessandro Alfieri dan Graziano Delrio, menunjukkan keputusan untuk menunda pemungutan suara juga didukung oleh sebagian kekuatan politik mayoritas. Faktanya, beberapa poin yang belum jelas masih ada, khususnya, peran perusahaan Italia Drass, yang diduga akan ditunjuk pihak Indonesia sebagai perantara operasi tersebut.

Namun, Drass sendiri sudah akan menjadi penerima manfaat tidak langsung dari kesepakatan keseluruhan, yang menurut informasi yang diberikan oleh kantor parlemen memiliki kontrak untuk pembangunan enam kapal selam senilai € 480 juta yang sedang dalam proses.

Kedua Senator itu, menyatakan mengingat situasi politik yang rumit, sangat penting agar Menteri Crosetto datang langsung untuk mengklarifikasi garis besar operasi tersebut guna menghilangkan keraguan apapun.

Partai Lima Bintang (M5S) juga mendesak untuk meminta dan memperoleh, bersama dengan oposisi lainnya, penundaan pemungutan suara atas dekrit tentang pengalihan kapal Garibaldi ke Indonesia, meminta informasi tambahan dari pemerintah tentang semua aspek yang tidak jelas dari urusan ini.

Pertama, mereka menuntut agar peran perantara perusahaan Drass yang diusulkan Kementerian Pertahanan di Jakarta diungkapkan sepenuhnya, dan hubungan antara penjualan ini dengan kontrak besar yang dimenangkan perusahaan kecil yang sama untuk pengadaan kapal selam, juga untuk Indonesia.

M5S ingin tahu mengapa Kementerian Pertahanan memilih untuk memberikan aset bersejarah Angkatan Laut yang masih bernilai lebih dari 50 juta euro dan oleh karena itu dapat dijual daripada diberikan sebagai hadiah.

Mereka menuntut transparansi mutlak mengenai hubungan antara Crosetto dan CEO Drass, Sergio Cappelletti, mengenai dugaan pertemuan mereka di Dubai beberapa hari terakhir dan mengenai hubungan antara perusahaan tersebut dan pesta Crosetto, yang telah didanai oleh perusahaan yang sama dalam beberapa tahun terakhir. “Kami mengharapkan jawaban yang jelas,” tulis pernyataan M5S.

Potensi Pertemuan Guido Crosetto dengan CEO Drass Sergio Cappelletti di Dubai muncul dalam pemberitaan Il Fatto Quotidiano pada 6 Maret 2026. Perjalanan ke Dubai seharusnya untuk menjual kapal. Indonesia akan menerima Garibaldi, senilai € 54 juta tetapi sekarang sudah usang menurut Kementerian Pertahanan.

Selama Guido Crosetto berada di Dubai, Uni Emirat Arab, Sergio Cappelletti, mitra dan presiden Drass Spa, yang memiliki kantor di Dubai, juga hadir.

Setelah beberapa rumor tentang kemungkinan pertemuan dengan Menteri Pertahanan, pengusaha tersebut menolak untuk menjawab pertanyaan Il Fatto Quotidiano tentang masalah tersebut. Cappelletti seharusnya melakukan perjalanan ke Indonesia untuk penjualan enam kapal selam dengan harga €480 juta (dua sudah dikirim pada bulan Februari).

Indonesia juga akan menerima, secara cuma-cuma, kapal induk Angkatan Laut Italia: Garibaldi, senilai €54 juta. Pengusaha tersebut saat ini terjebak di Dubai.

Situasi di Parlemen Italia, juga berpotensi merembet ke Indonesia mengenai keterlibatan pihak non pemerintah dalam pengalihan dan kontrak pengadaan kapal antara Indonesia dan Italia. Sebab, dari awal memang pihak swasta sudah menunjukkan inisiatif melalui pameran Alutsista pada 2025.(den)

  ⍟ Sinar Harapan  

Mengapa Pilihan Indonesia Jatuh pada Rudal BrahMos?

Penampakan Rudal Brahmos versi land based, Indonesia akan mendanai pembelian rudal BrahMos dengan pinjaman luar negeri senilai $ 100 juta. (AMR)

KEPUTUSAN Indonesia mengakuisisi sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dari India menandai pergeseran perlahan doktrin pertahanan maritim nasional dalam tiga dekade terakhir.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Jakarta nampaknya tidak lagi sekadar bermain di zona nyaman alias diplomasi pasif, tapi mulai membangun taring kinetik.

Tentu akuisisi kali ini adalah hasil kalkulasi geostrategis yang cukup matang oleh para punggawa pertahanan nasional di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan raksasa di Indo-Pasifik.

Pilihan pada BrahMos menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengejar kemampuan Anti-Access/Area Denial (A2/AD) untuk mengimbangi asimetri kekuatan militer di kawasan.

Dengan kecepatan yang mencapai Mach3, rudal ini secara teknis berada di kelas tersendiri, melampaui kemampuan rudal subsonik yang selama ini menjadi tulang punggung banyak angkatan laut di Asia Tenggara.

Bagi para perencana pertahanan di Jakarta, nampaknya BrahMos adalah jawaban yang tepat untuk memenuhi kebutuhan "payung supersonik" yang mampu menjangkau titik-titik sempit strategis dari Selat Malaka hingga perairan Natuna.

Secara formal, kesepakatan ini telah dikonfirmasi pada Maret 2026, setelah negosiasi intensif di mana puncaknya terjadi pada kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke New Delhi pada November 2025.

Indonesia menyusul jejak Filipina sebagai pelanggan ekspor kedua bagi mahakarya hasil kerja sama India dan Rusia ini.

Namun, di balik kecanggihan misil ini, juga terdapat struktur kontrak dan konsekuensi ekonominya, mulai dari skema pembiayaan perbankan hingga kemungkinan terjadinya barter otomotif yang sempat memicu perdebatan di ruang publik Indonesia belum lama ini.

Kendati demikian, dari kacamata geostrategis, memang sangat penting untuk memahami bahwa pembelian Brahmos dilakukan saat dunia sedang membicarakan bagaimana senjata supersonik bisa mengubah peta kekuatan kawasan.

Dan nampaknya Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam perlombaan teknologi di halaman rumah sendiri.

Dengan kata lain, langkah ini dipandang sebagai investasi untuk memastikan kedaulatan Indonesia tidak "diremehkan", apalagi diganggu, karena lemahnya sistem pertahanan.

  Siasat Pembiayaan  
Jika ditelisik lebih dalam, Indonesia tidak hanya membeli barang jadi. Salah satu pilar utama dari kesepakatan ini adalah komitmen transfer teknologi (Transfer of Technology/ToT).

Klausul ToT ini sangat krusial karena mandat Undang-Undang Industri Pertahanan mewajibkan adanya keterlibatan lokal dalam setiap pengadaan alutsista asing.

Dalam konteks BrahMos, entitas strategis seperti PT PAL dan PT Pindad diproyeksikan akan mendapatkan peran dalam integrasi sistem serta manufaktur komponen tertentu secara lokal.

Tentu ini perlu diapreaisi karena menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa dalam jangka panjang, Indonesia memiliki kemandirian dalam merawat dan mengembangkan sistem pemukul jarak jauh secara mandiri.

Nilai kesepakatan final untuk pengadaan tahap awal ini dilaporkan mencapai 450 juta dollar AS (sekitar Rp 7 triliun). Angka tersebut mencakup pengadaan tiga baterai rudal varian pesisir (shore-based anti-ship missile system) dengan jadwal pengiriman selama 36 bulan ke depan.

Struktur pembiayaannya nampaknya dirancang dengan sangat hati-hati untuk menjaga stabilitas fiskal.

Alih-alih bergantung sepenuhnya pada pinjaman luar negeri yang sering kali memiliki persyaratan politik mengikat, Indonesia menggunakan mekanisme kredit ekspor melalui lembaga keuangan India seperti Exim Bank, yang dikoordinasikan dengan bank domestik nasional.

Pilihan menggunakan perbankan domestik juga cukup bisa dipahami karena menunjukkan kedewasaan manajemen ekonomi pertahanan Indonesia saat ini.

Dengan skema ini, ketergantungan pada mata uang asing tertentu dapat dimitigasi, sementara hubungan perbankan antara Jakarta dan New Delhi akan semakin erat ke depannya.

Harga per unit rudal yang berada di kisaran 4,75 juta dollar AS memang tergolong mahal jika dibandingkan dengan rudal subsonik tradisional. Namun, efektivitasnya dalam menembus sistem pertahanan udara kapal perang modern dipastikan akan menjadikannya investasi yang cukup pantas.

Setidaknya dalam kalkulasi militer, pengorbanan beberapa juta dolar untuk melumpuhkan kapal perusak seharga miliaran dolar akan dianggap sebagai bentuk efisiensi operasional yang layak diterima.

Dan karena itu, pemerintah tentu harus menjelaskan semua ini kepada rakyat melalui DPR, agar pembelian ini bisa semakin legitimate secara politik.

Selain pengadaan unit misil, kontrak juga mencakup paket pelatihan intensif bagi operator dari TNI AL dan pembangunan infrastruktur pendukung di titik-titik pangkalan.

New Delhi bahkan mengusulkan pembentukan komite kerja sama industri pertahanan bersama untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan di masa depan.

Artinya, hal ini menegaskan bahwa India tidak hanya melihat Indonesia sebagai pembeli, tapi juga sebagai mitra strategis jangka panjang dalam rantai pasok pertahanan global.

  Track Record Superioritas Supersonik  
Penampakan 1 baterai sistem rudal BrahMos Filiphina, Indonesia dikabarkan akan membeli 1 baterai untuk pertahanan pantai senilai $ 100 juta. (RTVM)
Pertanyaan kritis yang sering muncul belakangan adalah mengapa pilihan jatuh pada BrahMos, bukan rudal lain?

Keunggulan utama BrahMos terletak pada kombinasi antara kecepatan ekstrem dan profil terbang rendah yang sangat sulit dideteksi radar.

Sebagai rudal “dua tahap” dengan mesin “liquid ramjet”, BrahMos mampu mempertahankan kecepatan konstan Mach 3 di sepanjang lintasannya.

Sebagai perbandingan, rudal Harpoon buatan Amerika Serikat bersifat subsonik, yang berarti jauh lebih mudah diintersepsi oleh sistem pertahanan jarak dekat kapal perang modern.

Kecepatan Mach3 memberikan energi kinetik terminal yang luar biasa besar. Secara saintifik, dampak fisik dari hantaman objek yang bergerak secepat satu kilometer per detik mampu melumpuhkan kapal perang besar hanya melalui kekuatan benturan, bahkan jika hulu ledaknya gagal meledak.

Selain itu, kemampuan “sea-skimming” BrahMos (terbang hanya setinggi 3 hingga 10 meter di atas permukaan laut) membuatnya mampu bersembunyi di balik kurvatur bumi dan gangguan radar permukaan hingga jarak yang sangat dekat dengan target.

Apalagi, keandalan BrahMos juga telah teruji dalam kondisi konflik riil, sebuah faktor yang nampaknya juga sangat dipertimbangkan oleh militer Indonesia.

Dalam "Operasi Sindoor" pada Mei 2025, militer India mengerahkan BrahMos secara ekstensif untuk menghancurkan infrastruktur strategis Pakistan dengan presisi yang cukup tinggi.

BrahMos terbukti mampu menembus sistem pertahanan udara buatan China (seperti HQ-9) yang dimiliki Pakistan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi supersonik memang memiliki peluang tembus yang sangat tinggi.

Bahkan, insiden peluncuran tidak sengaja ke wilayah Pakistan pada tahun 2022 membuktikan bahwa rudal Brahmos mampu terbang sejauh 124 kilometer ke dalam wilayah Pakistan tanpa bisa dideteksi oleh radar.

Jika dibandingkan dengan pesaing dari China seperti CM-302, BrahMos memiliki keunggulan akurasi yang jauh lebih tinggi dengan Circular Error Probable (CEP) hanya satu meter, sementara sistem China dilaporkan berada di kisaran 5 hingga 7 meter.

Apalagi menggunakan teknologi buatan China untuk mempertahankan wilayah dari klaim agresi China di Natuna juga dipandang sangat berisiko secara politik dan teknis karena potensi adanya "pintu belakang" (backdoor) pada sistem tersebut.

Sementara itu, rudal Naval Strike Missile (NSM) dari Norwegia memang memiliki fitur siluman. Namun kecepatan subsoniknya tidak memberikan efek intimidasi kinetik sehebat BrahMos dalam doktrin pertahanan Indonesia.

  Antara Perisai Laut dan Armada Pikap?  
Di balik kecanggihan teknologi supersonik, terdapat sisi ekonomi yang memicu polemik domestik yang cukup hangat.

Entah masuk ke dalam paket kerja sama atau tidak, setidaknya akuisisi ini sempat diduga kuat memiliki keterkaitan dengan skema imbal dagang otomotif.

Indonesia setuju untuk mengimpor sekitar 105.000 unit kendaraan pikap dari dua raksasa otomotif India, Mahindra & Mahindra serta Tata Motors, dengan nilai total mencapai Rp 40 triliun.

Kendaraan-kendaraan ini direncanakan untuk memperkuat logistik pedesaan melalui program Koperasi Desa Merah-Putih.

Kebijakan impor massal ini memicu penolakan keras dari asosiasi industri otomotif dalam negeri (seperti Gaikindo) serta organisasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin.

Mereka menilai langkah ini kontradiktif dengan semangat hilirisasi dan perlindungan industri manufaktur nasional.

Kekhawatiran utama adalah potensi hilangnya penyerapan tenaga kerja lokal dan pelemahan ekosistem otomotif domestik yang sebenarnya memiliki kapasitas produksi hingga satu juta unit per tahun.

Ada ancaman nyata bahwa ratusan ribu pekerja di sektor otomotif bisa terdampak jika pasar tiba-tiba dibanjiri produk impor dalam jumlah sebesar itu.

Kabar terbaru, rencana tersebut ditunda karena desakan dari berbagai pihak, terutama DPR. Namun jika dilihat dari perspektif pemerintah, langkah ini dianggap sebagai bagian dari "transaksi besar" demi mendapatkan akses ke teknologi militer paling sensitif dari India.

Apalagi, kendaraan India seperti Mahindra Scorpio dipilih karena memiliki spesifikasi 4x4 yang dianggap lebih tangguh dan harga yang lebih murah (selisih sekitar Rp 50 juta per unit) dibandingkan produk rakitan lokal untuk medan berat di pedesaan.

Sebagai bagian dari kewajiban offset, Mahindra dan Tata Motors juga berkomitmen untuk membangun pabrik perakitan atau pusat suku cadang di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Dinamika ini sebenarnya menggambarkan betapa rumitnya manajemen pertahanan di era modern. Kedaulatan wilayah di laut sering kali harus dibayar dengan konsesi ekonomi di sektor lain.

Meskipun memicu friksi internal, barter ini dipandang sebagai jalan tengah untuk memperkuat daya pukul TNI sekaligus melakukan modernisasi infrastruktur pedesaan secara cepat.

Secara geopolitik, kepemilikan BrahMos tentu akan menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang jauh lebih kuat di Asia Tenggara.

Bersama Filipina, Indonesia kini menjadi bagian dari "benteng maritim" supersonik di tepi selatan Laut China Selatan.

Penempatan baterai BrahMos di Natuna secara otomatis akan menciptakan zona penolakan akses (A2/AD) yang sangat berbahaya bagi kapal perang asing.

Dengan jangkauan 290 kilometer, setiap kapal yang melakukan intrusi ke ZEE Indonesia akan berada dalam jangkauan misil yang hampir mustahil untuk diintersepsi.

Langkah ini, meskipun tak diakui secara eksplisit oleh Jakarta, nampaknya adalah respons langsung atas taktik "zona abu-abu" China di Laut Natuna Utara.

Selama ini, kapal-kapal penjaga pantai China sering mengawal nelayan mereka masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia dengan asumsi bahwa Jakarta tidak akan mengambil tindakan militer secara terbuka.

Sehingga dengan BrahMos, kalkulasi risiko bagi China tentu akan berubah drastis. Risiko kehilangan kapal perang atau kapal penjaga pantai akibat serangan supersonik yang datang secara tiba-tiba dari pesisir akan menjadi deteren psikologis yang sangat kuat.

Hubungan antara Indonesia dan India pun diproyeksikan akan bertransformasi dari sekadar mitra dagang menjadi aliansi strategis yang akan saling mengunci.

India kini mulai muncul sebagai penyedia keamanan alternatif di kawasan, memecah ketergantungan negara-negara ASEAN pada teknologi Amerika Serikat atau China.

Bagi Indonesia, India akan menjadi mitra "selatan-selatan" yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga tatanan kawasan yang berbasis hukum internasional.

Kemitraan ini diprediksi akan terus berkembang ke arah penelitian bersama untuk varian rudal masa depan seperti BrahMos-NG.

Namun di sisi lain, tanggapan dari China diprediksi akan tetap bersifat “meragukan” secara publik, walaupun secara internal Beijing dipastikan akan cukup cemas juga.

Fakta bahwa senjata canggih India kini menjaga jalur energi dan perdagangan vital China di Selat Malaka dan Natuna, diakui atau tidak, akan menjadi pukulan strategis bagi Beijing.

Sementara itu, Amerika Serikat kemungkinan besar akan bersikap pragmatis. Meskipun BrahMos mengandung komponen Rusia, Washington nampaknya cenderung akan memberikan pengecualian sanksi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) bagi Indonesia karena akuisisi ini masih akan dianggap selaras dengan kepentingan AS untuk membendung ekspansi maritim China di Indo-Pasifik.

  🚀  Kompas  

Blue-Water TNI AL

  Antara Ekspansi Armada dan Kualitas Daya Tangkal  
Ilustrasi Frigate Merah Putih, produksi pertama PT PAL Indonesia (PAL)
Modernisasi TNI AL saat ini kerap dipandang sebagai transisi menuju kemampuan laut lepas atau blue-water reach. Namun, pergeseran ini sejatinya bukanlah sesuatu yang mengejutkan, melainkan sebuah keniscayaan strategis.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan intensitas kompetisi maritim yang kian tajam, menjadi wajar apabila Indonesia mulai mengadopsi orientasi yang lebih outward-looking. Transisi tersebut mencerminkan evolusi bertahap dari postur pertahanan yang berfokus pada pesisir menuju postur yang mampu mempertahankan kehadiran, memproyeksikan pengaruh, serta melaksanakan pengendalian laut secara selektif di luar perairan teritorial.

Pada tataran permukaan, pergeseran ini paling terlihat dari rencana akuisisi platform baru. Sejumlah media melaporkan bahwa kapal induk Garibaldi dijadwalkan akan diterima TNI AL sebelum peringatan HUT TNI pada Oktober tahun ini. Kehadiran kapal tersebut dipandang sebagai lompatan dalam kemampuan proyeksi kekuatan Indonesia ke berbagai kawasan.

Di luar nilai simboliknya sebagai penanda status dan ambisi strategis, kapal induk juga dapat membuka ruang bagi pengembangan penerbangan angkatan laut berbasis kapal induk-apabila Indonesia konsisten membangunnya dalam 15 hingga 20 tahun ke depan-serta memperluas kapasitas dalam operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Sejalan dengan itu, pengadaan kapal permukaan dan kapal selam juga menunjukkan akselerasi. Indonesia telah mengakuisisi dua kapal patroli lepas pantai multiguna (PPA) dari Italia, yakni KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Program Fregat Merah Putih-yang mengadopsi desain Arrowhead 140-mencatatkan kemajuan penting tahun lalu dengan peluncuran unit perdananya.

Di ranah bawah laut, TNI AL menantikan pembangunan kapal selam Scorpene Evolved pertama, sebuah platform yang diproyeksikan meningkatkan daya tangkal bawah laut secara signifikan. Sementara itu, pengadaan kapal berukuran lebih kecil tetap berjalan.

OPV kelas Raja Haji Fisabilillah serta sejumlah kapal cepat rudal (KCR) terus diproduksi oleh galangan dalam negeri. Secara keseluruhan, kehadiran berbagai platform tersebut tidak hanya memperkuat pertahanan pesisir, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan struktur kekuatan laut yang berlapis, adaptif, dan lebih tangguh.

Namun demikian, untuk mencapai kemampuan blue-water reach yang berdaya tangkal dan kredibel, tidak semata-mata bergantung pada penambahan jumlah kapal. Pandangan ini juga disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Muhammad Ali, pada 11 Februari lalu.

KRI PBS 321 TNI AL
Ia menyatakan bahwa pada 2026 TNI AL akan memprioritaskan pengadaan platform berkemampuan tinggi, khususnya fregat dan kapal selam. Pilihan diksi tersebut mengisyaratkan bahwa orientasi TNI AL tidak berhenti pada tonase atau kuantitas, melainkan pada keunggulan kualitatif tiap platform.

Meski tidak dijabarkan secara rinci apa yang dimaksud dengan "berkemampuan tinggi", prinsip dasar peperangan laut sejak lama menekankan bahwa kualitas-dalam hal sensor, persenjataan, integrasi sistem, dan kesiapan tempur-jauh lebih menentukan dibanding sekadar simbolisme atau label prestise.

Secara konseptual, aset kemampuan tinggi bertumpu pada kombinasi fleksibilitas misi, kematangan sistem, survivabilitas, serta integrasi yang mudah dengan struktur dan satuan kekuatan yang lebih luas. Secara kolektif, elemen-elemen tersebut membentuk tingkat kinerja yang lebih tinggi sekaligus menghadirkan efek operasional yang menentukan.

Kualitas ini tercermin pada daya jelajah dan fleksibilitas penggelaran sebuah kapal, integrasi sistem sensor dan persenjataannya, hingga resiliensi arsitektur komando, kendali, komunikasi, dan komputer (C4). Di era yang ditandai oleh kontestasi spektrum elektromagnetik, disrupsi siber, dan ancaman asimetris, ketahanan serta redundansi sistem kerap menjadi faktor penentu apakah sebuah platform mampu mempertahankan fungsinya ketika berada di bawah tekanan tempur.

Dalam konteks kemampuan blue-water reach TNI AL, konsep operasi (CONOPS) bagi platform berkemampuan tinggi diposisikan sebagai bagian dari Satuan Kapal Eskorta (Satkorta) atau tergabung dalam Gugus Tempur Laut (Guspurla), khususnya dalam format Surface Action Group (SAG) yang bertugas menyelenggarakan pertahanan area (area defence).

Di banyak angkatan laut, peran ini umumnya diemban oleh kombatan permukaan kelas atas dan berkemampuan tinggi, terutama yang memiliki spesialisasi dalam peperangan anti-kapal selam (ASW) dan peperangan anti-udara (AAW). Jumlah kapal tersebut umumnya lebih sedikit, namun berperan sebagai inti pelindung formasi, membangun pertahanan berlapis terhadap ancaman bawah laut, udara, maupun rudal.

Pada dasarnya, platform-platform tersebut bertindak sebagai "payung" protektif-menciptakan gelembung perlindungan yang memungkinkan kapal lain, termasuk kapal amfibi, kapal bantu logistik, maupun kapal induk, beroperasi dengan tingkat survivabilitas dan manuver operasional yang lebih tinggi, bahkan ketika digelar jauh dari perairan nasional.

Konsep operasional semacam ini menjadi semakin esensial seiring evolusi ancaman yang kian kompleks dan mematikan. Perkembangan serta proliferasi munisi presisi jarak jauh berkecepatan tinggi, drone, serta kemampuan peperangan elektronik telah secara fundamental mengubah karakter pertempuran maritim.

Krisis di Laut Merah, misalnya, menegaskan urgensi kemampuan peperangan anti-udara yang tangguh. Proliferasi drone jarak jauh, rudal anti-kapal, dan ancaman udara asimetris menunjukkan bahwa keamanan maritim kini tak terpisahkan dari sistem pertahanan udara berlapis.

KRI LRK 392 (Agus Triwahyudi)
Dalam konteks ini, aset AAW berperan menentukan-bukan hanya untuk melindungi jalur komunikasi laut (sea lines of communication/SLOC), tetapi juga untuk menjamin survivabilitas unit angkatan laut lainnya, termasuk kapal induk. Indonesia sendiri memiliki pengalaman langsung terkait dinamika tersebut.

Penugasan KRI Diponegoro dalam Misi United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) Maritime Task Force (MTF) ke kawasan Laut Merah dan Mediterania memberikan pembelajaran operasional berharga mengenai kompleksitas serta intensitas ancaman udara dan rudal kontemporer.

Ranah peperangan anti-kapal selam (ASW) juga berkembang menjadi semakin kompleks dan menantang. Penggunaan baterai lithium-ion, misalnya, membuat kapal selam konvensional mampu beroperasi lebih lama di bawah permukaan sekaligus mengurangi jejak akustiknya-dalam beberapa kasus bahkan lebih senyap dibanding varian air-independent propulsion (AIP).

Pada saat yang sama, kapal selam bertenaga nuklir semakin banyak beroperasi di kawasan Indo-Pasifik. Selama ini, platform tersebut dianggap sebagai standar tertinggi dalam hal daya tahan, kecepatan, dan stealth.

Namun, meningkatnya kehadiran mereka menunjukkan bahwa kapabilitas semacam itu tidak lagi bersifat eksklusif di masa mendatang. Selain itu, kemajuan pesat Unmanned Underwater Vehicles (UUV) menghadirkan risiko baru terhadap infrastruktur bawah laut kritis seperti kabel komunikasi, pipa energi, dan instalasi lepas pantai.

Sistem-sistem ini semakin terjangkau, otonom, dan lebih sulit dideteksi. Adopsi UUV yang relatif mudah juga membuka peluang bagi berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, untuk melakukan disrupsi secara lebih luas.

Pada akhirnya, aspirasi KSAL untuk menghadirkan kapal-kapal berkemampuan tinggi merupakan konsekuensi logis dari transisi TNI AL menuju jangkauan laut lepas yang lebih luas. Memperluas radius operasi tanpa memperkuat tulang punggung perlindungan armada justru berisiko menciptakan ketimpangan-membuat angkatan laut lebih rentan, membatasi ruang manuver, dan pada akhirnya menggerus nilai daya tangkal dari kehadiran maritim Indonesia.

Meski demikian, ambisi tersebut harus ditopang oleh perencanaan yang matang. Pengadaan platform berkemampuan tinggi bukan sekadar soal pembelian, tetapi juga menyangkut beban pemeliharaan, interoperabilitas, serta kesiapan dan regenerasi awak. Tanpa fondasi kelembagaan dan logistik yang kuat, kemampuan blue-water reach berisiko berubah menjadi simbol ambisi semata-bukan instrumen daya deteren yang kredibel. (miq/miq)

  📝  CNBC  

Drone Murah Iran Kuras Rudal Mahal Amerika

🛩  ⦻ Efektif kuras rudal mahal Drone kamikaze Iran (Ist)

Drone kamikaze Shahed-136 Iran kembali menjadi sorotan, setelah digunakan dalam serangan balasan terhadap Amerika Serikat (AS) dan Israel di kawasan Teluk Arab akhir pekan lalu.

Setelah terbukti efektif dan relatif murah di medan perang Ukraina, drone tersebut kini dilepaskan ke sejumlah negara Teluk, menimbulkan kerusakan signifikan di tengah eskalasi konflik yang oleh AS dinamai Operasi Epic Fury.

Video terverifikasi New York Times pada Sabtu (28/2/2026) menunjukkan Shahed-136 menghantam bangunan di Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Rekaman dari Manama, ibu kota Bahrain, memperlihatkan drone berbentuk segitiga itu menabrak sisi gedung apartemen bertingkat tinggi hingga memicu kebakaran, membuat puing-puing berhamburan.

Suara dengungan khas mesin drone terdengar jelas sebelum benturan terjadi.

  Drone murah kuras rudal mahal  
Spesifikasi drone Shahed-136 buatan Iran yang dipaparkan Badan Distribusi Informasi Visual Pertahanan (DVIDS) Amerika Serikat, dari puing-puing yang diambil Angkatan Laut AS pada 16 November 2022.(DVIDS via AFP)
New York Times melaporkan, Shahed-136 merupakan bagian dari keluarga drone Shahed yang dalam bahasa Persia berarti “saksi”.

Drone ini dirancang sebagai kendaraan udara tak berawak berbiaya rendah, yang dapat berfungsi seperti rudal berpemandu karena terbang menuju target yang telah ditentukan.

Pengembangannya dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), cabang militer ideologis yang melindungi sistem pemerintahan Iran.

Iran memproduksi Shahed-136 setidaknya sejak 2021 dan pernah menggunakannya di Irak sebelum konflik terbaru.

Drone serang satu arah ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan rudal tradisional, terutama dari sisi biaya.

Satu unit Shahed-136 dapat diproduksi dengan biaya "hanya" 35.000 dollar AS (Rp 590 juta) dan memiliki jangkauan hingga 2.000 kilometer.

Sebaliknya, biaya untuk mencegat satu drone oleh militer Amerika bisa mencapai antara 500.000 dollar AS (Rp 8,4 miliar) hingga 4 juta dollar AS (Rp 67,4 miliar).

Seth Frantzman, ahli perang drone, menilai efektivitas Shahed tidak terletak pada kecanggihannya, melainkan pada kombinasi harga murah dan kemampuan diproduksi massal.

“Mereka memberi Iran sistem senjata murah sekelas angkatan udara,” kata Frantzman, penulis buku Drone Wars: Pioneers, Killing Machines, Artificial Intelligence, and the Battle for the Future (2021), dilansir dari Daily Mail, Senin (2/3/2026).

Menurut dia, meskipun tidak seefektif senjata lain dalam hal presisi atau daya hancur, drone ini kadang mampu menghindari sistem pertahanan udara mahal dan menyebarkan kekacauan.

  Contoh penggunaan drone Shahed  
Drone Shahed Iran menghantam sistem radar Pangkalan Angkatan Laut AS di Bahrain. (ist)
Dalam eskalasi terbaru, Iran meluncurkan serangan ke Israel serta pangkalan AS dan sekutunya di Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Arab Saudi.

Dengan menyebarkan serangan di lebih dari lima medan operasi sekaligus dan mempertahankan lebih dari 2.500 drone per hari, Teheran memaksa lawan-lawannya membagi pertahanan.

Setiap pencegat yang digunakan untuk melindungi satu pangkalan tidak dapat dialihkan ke lokasi lain karena jumlahnya terbatas.

Kondisi tersebut memaksa perencana militer menyebarkan sumber daya di ribuan kilometer wilayah, sehingga perlindungan di tiap titik menjadi lebih lemah.

Data intelijen sumber terbuka dan analisis pertahanan memperkirakan, total armada Shahed di semua varian mencapai antara 80.000-100.000 unit.

Produksi yang masih berjalan sekitar 500 unit per bulan memungkinkan Iran, jika mengerahkan kapasitas penuh, meluncurkan gelombang lebih dari 2.500 drone per hari selama sebulan.

  Stok rudal pencegat menipis  
Perisai udara Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) saat ditempatkan oleh militer Amerika Serikat di Israel pada 4 Maret 2019. Senjata ini kembali disiapkan dalam ancang-ancang serangan AS ke Iran, Januari 2026. (DVIDS/CORY PAYNE via AFP)
Sejumlah pejabat dan analis Barat memperingatkan, persediaan pencegat akan kesulitan mengimbangi laju tersebut.

Tekanan terhadap stok amunisi sudah terlihat sejak pertempuran pada Juni 2025 yang menguras persediaan secara signifikan.

Selama konflik musim panas lalu, Amerika Serikat menembakkan sekitar 150 pencegat THAAD dalam 12 hari untuk mempertahankan Israel, setara sekitar seperempat dari total persediaannya.

Setiap pencegat THAAD bernilai sekitar 15 juta dollar AS (Rp 253 miliar) dan memerlukan waktu tiga hingga delapan tahun untuk diproduksi ulang.

Saat ini sistem yang sama digunakan di berbagai negara sekaligus karena intensitas serangan Iran terus berlanjut.

Keterbatasan tidak hanya terjadi pada pencegat, tetapi juga pada rudal jelajah Tomahawk (TLAM) yang diluncurkan dari laut, serta senjata yang diluncurkan dari pesawat.

Situasi ini terjadi setelah AS-Israel melancarkan serangan terhadap kepemimpinan serta situs militer Iran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, penguasa Iran selama 37 tahun.

Iran kemudian membalas dengan rudal dan drone ke berbagai negara Timur Tengah yang menampung pasukan AS.

Ali Larijani, pejabat senior Iran, menulis di media sosial pada Minggu bahwa Iran tidak menyerang negara-negara Arab. Ia menyatakan sasaran Iran adalah pangkalan yang digunakan oleh pasukan AS.

  Rusia juga pakai, AS tiru model Shahed  
Drone kamikaze tiruan amerika gagal dan jatuh di Iraq (X)
Di luar kawasan Teluk, Shahed-136 sebelumnya digunakan Rusia untuk menyerang infrastruktur sipil di Ukraina.

Rusia memproduksi versi dalam negeri yang dikenal dengan nama Geran di pabrik terpencil timur negara itu, lalu memodifikasinya selama invasi ke Ukraina.

Akhir tahun lalu, AS mengumumkan pengerahan drone serang satu arah bernama LUCAS, hasil rekayasa balik Shahed oleh perusahaan Arizona, SpectreWorks.

Komando Pusat AS (Centcom) menyatakan, drone tersebut dikerahkan untuk kali pertama dalam kampanye melawan Iran, tetapi klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen.

Presiden AS Donald Trump baru saja mengatakan bahwa perang dapat berlanjut hingga empat minggu ke depan.

Jika konflik berkepanjangan, persediaan pencegat dan amunisi mahal AS berpotensi menjadi persoalan serius di tengah gelombang serangan drone murah Iran yang terus berlanjut.

  🛩 Kompas