Indonesia Akan Tambah Pasukan Penjaga Perdamaian Jadi 4.000 Personel

Pada 2019 Kontingen Garuda ☆

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berencana akan mengirimkan tambahan personel pasukan penjaga perdamaian dari TNI ke sejumlah negara.

Alasannya Indonesia saat ini menjadi kontributor terbesar dalam misi menjaga perdamaian.

Sejauh ini, kata dia, sudah dikirim 2.179 personel untuk menjaga perdamaian dunia.

Pada 2019 Indonesia berencana mengirimkan 4.000 personel.

"4.000 personel pada 2019. Ini sudah menjadi komitmen Indonesia untuk menambah pasukan perdamaian," kata Retno di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (17/7/2017)

Dalam waktu dekat, jelas Retno, akan ada penambahan pasukan sebanyak satu batalyon dari TNI atau 800 personel.

Kemudian 140 anggota kepolisian serta 100 orang petugas administrasi (EPO) yang akan diberangkatkan untuk menjadi penjaga perdamaian.

Untuk pasukan dari TNI, kata Retno sudah tidak lagi menjadi masalah, tetapi untuk pasukan perdamaian dari unsur kepolisian, sedikit mengalami kendala pendanaan.

"Sebenarnya, tidak begitu masalah juga karena akan diganti UN setiap tiga bulan. Tapi bagaimanapun, kita juga harus menyiapkan seluruhnya baik pelatihan, pendanaan dan kesiapan lain," katanya.

  ★ Tribunnews  

140 Pasukan FPU 8 Telah Tiba dari Sudan

Kontingen Polisi Indonesia FPU di Darfur, Sudan [Tribratanews]✬

Pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang tergabung ke dalam Formed Police Units (FPU) ke-8 telah tiba di Tanah Air. Usai mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, mereka tak langsung bisa bertemu keluarganya. Kenapa?

Pasukan FPU tersebut baru saja melaksanakan misi perdamaian PBB di Sudan, Afrika Utara. Namun, mereka sempat tertahan kepulangannya hingga 43 hari karena ada dugaan penyelundupan senjata saat hendak diterbangkan ke Tanah Air.

Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Irjen Saiful Maltha‎ mengatakan, penyeludupan senjata yang dituding oleh United Nastions-African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) kepada Satgas Bhayangkara untuk misi perdamaian dunia, sama sekali tak terbukti.

"Semua pasukan sudah tiba dengan selamat semuanya," kata Saiful di Halim Perdanakusuma, Minggu (5/3/2017).

Saiful mengatakan, ke 140 pasukan FPU ke-8 yang sudah mendarat ‎akan dibawa dulu ke Pusat Pelatihan Multi Fungsi Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Tujuannya untuk dilakukan chek up kesehatan terhadap prajurit yang telah setahun bertugas di Sudan.

"Mereka akan dilakukan sterilisasi dulu ke Cikeas kita akan cek kesehatan dulu, cek perlengkapan perang yang diberikan harus dipertanggungjawabkan kemabali," jelas Saiful.

Ia menambahkan, bahwa Satgas Bhayangkara tidak akan diperkenankan untuk menemui keluarganya sebelum dipastikan tidak mengidap penyakit apapun setelah melakukan tugasnya di luar negeri.

"Nanti keluarga mungkin akan di sana. Kita cek, kalau kesehatan enggak benar kita enggak berani (pertemuakan dengan keluarganya)," imbuh Saiful.

Satgas FPU memiliki tugas melakukan pengendalian ketertiban umum dan perlindungan terhadap personel, fasilitas PBB, serta mendukung operasi Kepolisian yang membutuhkan bantuan FPU, termasuk melindungi warga sipil.

Satgas FPU juga terlibat aktif dalam kegiatan community policing terhadap para internally displaced persons (IDPs) atau pengungsi korban konflik di Darfur, Sudan.

Dalam hal ini, Polri berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia sejak 1989 dengan mengirimkan 50 personel civilian police ke misi perdamaian PBB, Untag ke Namibia yang ketika itu baru merdeka. Sejak saat itu Polri selalu aktif dalam misi PBB dengan mengirim anggota ke Kamboja, Mozambik, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Afghanistan, Haiti, Sudan, Somalia, dan Sudan Selatan.

Keikutsertaan ini disebut sebagai wujud komitmen Polri untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Polri pertama kali mengirim satgas Formed Police Unit (FPU) ke misi pemeliharaan perdamaian PBB-Uni Afrika di Darfur, Sudan pada 15 Oktober 2008. Program ini dilegalisasi dengan perjanjian atau MoU antara Indonesia dengan PBB.

Dalam MoU disebutkan Polri mengirimkan FPU Polri yang terdiri dari 140 personel polisi dengan penugasan selama 1 tahun. FPU ke-9 akan menggantikan FPU ke-8 yang sudah bertugas selama satu tahun. Namun, kepulangan FPU 8 tertunda lantaran kasus dugaan penyelundupan senjata yang membawa nama-nama FPU. (sal)

  ♞ Okezone  

Kontingen FPU 8 Besok Tiba di Indonesia

Tak Terbukti Selundupkan Senjata di SudanKontingen Polisi Indonesia FPU di Darfur, Sudan. ★

Kompolnas menyambut gembira kepulangan Kontingen FPU 8 Polri yang telah bertugas sebagai pasukan perdamaian di El Fasher, Darfur Utara – Sudan di bawah payung PBB dan Uni Afrika (UNAMID), pada hari Minggu pagi tanggal 5 Maret 2017 di Bandara Halim Perdanakusuma.

Kepulangan FPU 8 sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 27 Desember 2016, akan tetapi jadwal rotasi tersebut tertunda karena kebutuhan Unamid direncanakan menjadi pada tanggal 21 Januari 2017. Maka pada saat durasi penundaan itu kontingen FPU 8 masih bertugas sebagaimana mestinya.

Jadwal kepulangan FPU 8 mengalami penundaan kembali, kali ini terhitung selama 43 (empat puluh tiga) hari sejak seharusnya terjadwal pada tanggal 21 Januari 2017, yaitu menjadi pada tanggal 4 Maret 2017, sebagai akibat ditemukannya 10 (sepuluh) tas berisi senjata api dan amunisi di teras Bandara Udara El Fasher pada Kamis tanggal 19 Januari 2017.

Pada saat itu aktivitas Bandara Udara El Fasher sesungguhnya memang dikhususkan untuk mempersiapkan kepulangan kontingen FPU 8, tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa ada rotasi pasukan lain dan kehadiran orang-orang lainnya di bandara tersebut.

Keberadaan anggota FPU 8 di Bandara El Fasher pada saat tersebut, adalah sedang melakukan proses bongkar muat dan X-ray bagasi dalam rangka rangkaian persiapan kepulangan ke Indonesia.

Pada mulanya, dugaan aparat kepolisian Sudan dan UNAMID mengarah kepada FPU 8. Akan tetapi sejak awal FPU 8 telah membantahnya, karena tas-tas tersebut tidak beridentitas, tidak dibawa atau tidak dalam penguasaan FPU 8, tidak ada label identitas pemilik yang dimiliki FPU 8 dan tidak termuat dalam daftar manifest barang-barang FPU 8 yang sudah disetujui UNAMID.

Sedangkan semua barang yang diakui milik FPU 8 adalah barang-barang yang berada dalam penguasaan FPU 8, semua memiliki identitas dan termuat dalam daftar manifest barang-barang FPU 8 yang disetujui UNAMID.

Untuk mengusut perkara ini, Pemerintah Indonesia – dalam hal ini Polri dan Kemenlu – membentuk TBHI (Tim Bantuan Hukum Indonesia) yang kemudian bersama-sama dengan UNAMID berperanserta dalam Joint Investigation Team (JIT) dan melakukan Administrative Fact Finding selama lebih dari satu bulan, dengan memeriksa saksi-saksi yang berasal baik dari FPU 8, staf UNAMID yang mengurus pergantian kontingen (MovCon), Military Police, petugas Air Ops bandara dan staf UNAMID yang mengurus keamanan bandara (UNDSS).

Dari hasil Administrative Fact Finding tersebut tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup akan keterlibatan FPU 8 – baik individual maupun institusi – dalam kasus penyelundupan senjata di Bandara El Fasher.

Oleh karena itu UNAMID dan kemudian Pemerintah Sudan mempersilahkan FPU 8 pulang ke tanah air.

Kompolnas sebagai lembaga eksternal yang bertugas mengawasi Polri telah melakukan kunjungan supervisi terhadap kinerja FPU 8 di Sudan pada tanggal 5-12 Desember 2016, dan melihat dengan jelas bahwa FPU 8 telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pujian dari UNAMID bahwa FPU 8 adalah FPU terbaik pada saat penyerahan medali penghargaan PBB kepada FPU 8, yang dilakukan oleh Joint Special Representative (JSR) selaku pimpinan tertinggi UNAMID dengan dihadiri para petinggi UNAMID.

Pujian kepada FPU 8 juga diberikan oleh Pemerintah Sudan, serta Pemerintah Daerah dan masyarakat Darfur. Bahkan beberapa waktu sebelum FPU 8 diijinkan pulang pada Sabtu 4 Maret 2017, beberapa pejabat tinggi UNAMID kembali menegaskan bahwa FPU 8 adalah “The Best Contigent”.

Kompolnas hadir kembali di Sudan sejak 31 Januari 2017 hingga 4 Maret 2017 bersamaan kepulangan FPU 8, guna mengawasi proses Administrative Fact Finding serta memberikan dukungan kepada FPU 8 dan TBHI.

Adanya pemberitaan dari media Sudan sebelumnya yang menyebutkan bahwa pasukan perdamaian Indonesia ditahan karena menyelundupkan senjata, adalah berita yang tidak benar dan telah mencemarkan nama baik, khususnya FPU 8, institusi Polri, bangsa dan negara Indonesia.

Sesungguhnya kontingen FPU 8 adalah pahlawan perdamaian yang menjadi korban fitnah dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini kemudian juga terbukti dari beberapa temuan dari Joint Investigation Team (JIT) bahwa diantaranya terdapat kelemahan protokol keamanan bandara El Fasher yang dapat dengan mudah dimasuki orang beridentitas atau berseragam, atapun dibawa oleh “aparat”, serta tidak adanya CCTV di bandara dan keluar-masuk kendaraan yang tidak selalu terdata.

Oleh karena itu, Kompolnas berharap Pemerintah Sudan dapat menemukan pelaku yang sebenarnya dan memproses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

Kompolnas berharap Polri dapat memberikan perhatian kepada FPU 8, khususnya bagi keberlanjutan pembinaan karier dan pendidikannya.

Kompolnas memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri Jendral Tito Karnavian beserta jajaran, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi beserta seluruh staf terkait, Duta Besar RI untuk Sudan dan Eritrea Bapak Burhanuddin Badruzzaman beserta para staf KBRI, Perwakilan Tetap RI di PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani beserta para staf PTRI, Tim Bantuan Hukum Indonesia (TBHI), dan Kontingen FPU 9 yang saat ini sedang bertugas di Sudan, atas seluruh kerja keras dan kerjasamanya.

Tidak lupa juga Kompolnas mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan UN/UNAMID Civillian, IPO Indonesia, MilOps/Staf Indonesia, yang selama ini dengan ikhlas memberikan dukungan moril dan materil kepada kontingen Indonesia, khususnya FPU 8.

  ♞ Tribratanews  

Personel FPU Segera Dipulangkan dari Sudan

Ilustrasi FPU Indonesia [reinhardjambi] ★

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengungkapkan keprihatinannya atas proses investigasi yang lambat dari PBB terkait tuduhan penyelundupan senjata yang dialami personel FPU (Force Police Unit) asal Indonesia di Darfur.

Berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Menlu Retno mengingatkan bahwa Indonesia memiliki komitmen sangat tinggi terhadap pasukan perdamaian PBB dan merupakan salah satu kontributor pasukan terbesar. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini tidak seharusnya dialami oleh pasukan Indonesia.

“Pasukan polisi Indonesia harus dapat segera dipulangkan, lebih lagi investigasi awal tidak menunjukan adanya bukti mereka melakukan hal yang dituduhkan,” tegas Menlu Retno pada pertemuan bilateral pertamanya dengan Guterres di Bonn, Jerman, seperti keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu 18 Februari 2017.

Menanggapi hal ini, Guterres mengakui bahwa kontingen FPU Indonesia memiliki reputasi yang sangat baik dan menyampaikan bahwa proses investigasi masih terus dilakukan. Namun demikian, Guterres menyampaikan bahwa kehadiran personel FPU asal Indonesia tidak lagi dibutuhkan di Darfur sehingga mereka bisa kembali ke Indonesia.

Setelah melakukan pertemuan dengan Guterres, Menlu Retno berkomunikasi melalui telepon dengan Menlu Sudan, menyampaikan bahwa PBB telah menyetujui personel FPU asal Indonesia untuk kembali ke tanah air. Ia meminta dukungan Menlu Sudan untuk membantu proses pemulangan FPU asal Indonesia.

“Alhamdulillah, FPU asal Indonesia dapat segera kembali ke Indonesia, dan Sudan akan membantu proses pemulangan polisi kita ke tanah air,” tuturnya.

Terkait isu Palestina, Menlu Retno mengharapkan Guterres dapat memainkan peran aktif dalam mendorong proses perdamaian Palestina-Israel. Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap two-state solution serta komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam proses perdamaian.

Selain itu, dibahas pula konflik Rakhine State di mana Guterres menyampaikan apresiasi kepada Menlu RI dan Indonesia atas diplomasi aktif dan pendekatan konstruktif yang dilakukan selama ini untuk masalah Rakhine State.

Mereka berdua sependapat mengenai kompleksnya masalah di Rakhine State. Untuk itu ditekankan penting bagi PBB maupun Indonesia untuk terus melakukan constructive engagement, dengan tetap memberi perhatian terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, namun terus memberi dukungan dan membantu serta bekerjasama dengan Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah.

“Indonesia siap memfasilitasi komunikasi antara masyarakat internasional termasuk PBB dengan Pemerintah Myanmar,” ujar Menlu Retno lagi.

Disampaikan pula oleh mantan duta besar RI di Belanda ini bahwa Indonesia selalu siap memainkan peran aktifnya di PBB dalam isu apapun.

  ♞ Metrotv  

Diperkirakan FPU Dipulangkan Setelah Tanggal 15

Senjata Selundupan di Sudan Bukan Milik Pasukan Perdamaian RI Ilustrasi FPU Indonesia [reinhardjambi] ☆

Tim bantuan hukum Indonesia berhasil melakukan rekonstruksi bersama otoritas Sudan terkait dugaan penyelundupan senjata oleh pasukan Formed Police Unit (FPU) VIII RI. Rekonstruksi bersama tersebut menghasilkan temuan bahwa ratusan senjata itu bukan milik pasukan Indonesia.

"Dalam kegiatan penyelidikan, kita berhasil melakukan joint investigation di sana bersama-sama. Kemudian di sana melakukan pemeriksaan, melakukan rekonstruksi, jadi lokasi-lokasi, titik-titik masing-masing, di mana orang, di mana koper, di mana pintu masuk, di mana pintu keluar," jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2017).

Dari hasil joint investigation itu dinyatakan bahwa ratusan senjata dan amunisi tersebut bukanlah milik pasukan FPU VIII Indonesia.

Tim bantuan hukum Indonesia yang dipimpin oleh Brigjen Johni Asadoma ini sudah bertemu dengan beberapa pihak, di antaranya pihak otoritas Sudan, pihak UNAMID, PBB, juga Kedutaan Besar Indonesia di Khartoum, Sudan.

"Dari sekarang kan makin jelas, tidak ada hal-hal yang ditemukan atau temuan yang menyatakan itu (senjata selundupan) bagian daripada barang-barang milik tim FPU VIII," ungkap Rikwanto.

Saat ini, Polri tengah menunggu keputusan dan kesimpulan dari UNAMID dan PBB mengenai tanggal pemulangan 139 personel pasukan FPU VIII ke Tanah Air.

"Informasi terakhir dari sana diperkirakan bisa dipulangkan setelah tanggal 15 (Februari) ya," pungkas Rikwanto. (brt/rvk)

  ★ detik  

Pasukan RI Masih Tertahan di Sudan

Asal Senjata Masih Diusut Ilustrasi FPU Indonesia [istimewa] ☆

Kontingen pasukan perdamaian Indonesia masih tertahan di Sudan. Polri menyatakan senjata terbungkus tas yang menjegal kepulangan Kontingen Formed Police Unit (FPU) VIII merupakan senjata yang pernah hilang karena dicuri.

"Konon terakhir katanya, itu barang-barang (senjata) (hasil pencurian) yang pernah terjadi semacam peristiwa pencurian di sana," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2017).

Boy mengungkapkan saat ini tim investigasi gabungan dari otoritas lokal Sudan dengan African Union Mission in Darfur (UNAMID) masih mengusut asal muasal tas berisi senjata tersebut bisa berada di dekat tas miliki FPU VIII.

"Lagi diusut dari mana senjatanya berasal. Tapi sudah dinyatakan itu bukan dari kontingen kita," ujar Boy.

Sementara itu, Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menerangkan 9 anggota Polri yang dikirim sebagai pendamping hukum FPU VIII, tidak dimasukan UNAMID dalam joint investigation.

"(Polri) Sudah mendapatkan investigasi awal, yang belum selesai dilakukan pihak otoritas dan UNAMID. Kita tidak masuk dalam joint investigation mereka," jelas Martinus.

Dengan demikian, Polri tida mengetahui sejauh mana perkembangan investigasi dari mana senjata yang pernah dicuri itu berasal.

"Sebenarnya kita ingin mengetahui bagaimana proses awal ditemukannya senjata itu hingga dituduhkan ke FPU VIII," tutup Martinus. (aud/idh)

 Otoritas Sudan Nilai FPU Indonesia Sebagai yang Terbaik 

Pasukan Formed Police Unit (FPU) VIII dari Indonesia dituduh menyelundupkan senjata lewat bandara Al-Fashir, Sudan. Kini tim hukum dari Indonesia sudah sampai di Sudan dan terus mengupayakan pembebasan pasukan FPU dari tahanan di Al-Fashir.

Namun ternyata Gubernur Al-Fashir mengakui kontingen dari Indonesia adalah kontingen yang terbaik yang ada di Sudan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi.

"Jadi kontingen Indonesia itu dinilai oleh mereka, sekali lagi ini berdasarkan laporan yang kita peroleh dari lapangan, kontingen Indonesia dinilai sebagai salah satu kontingen yang terbaik," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Maka otoritas setempat akan mengusahakan yang terbaik demi membebaskan kontingen Indonesia itu dari tahanan, kemudian agar bisa pulang ke Indonesia.

Tim bantuan hukum dari Indonesia sampai di Khartoum, Sudan, pada 30 Januari, dan masuk ke Al-Fashir pada 31 Januari kemarin. Gubernur setempat sudah ditemui, begitu pula Deputi Joint Special Representative dan komisioner UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur) juga sudah ditemui. Tiga kali sehari, Retno berkoordinasi dengan tim yang sudah sampai di Sudan itu.

"(Pembicaraan dengan otoritas setempat) belum masuk ke substansi," kata Retno.

Rencananya, persoalan ini bakal beres diinvestigasi oleh tim hukum itu sampai 7 Februari. Namun waktunya juga bisa diperpanjang.

"Kedatangan tim kita juga sangat diapresiasi. Jadi kami ingin membuktikan apakah tuduhan mereka itu betul atau tidak. Itu saja," kata Retno. (dnu/jor)

  ★ detik  

Senjata yang Ditemukan Bukan Milik Pasukan Indonesia

Berbagai senjata yang coba diselundupkan di Darfur, Sudan. [Istimewa] ☆

Duta Besar Indonesia di Sudan, Burhanudin mengatakan, saat ini investigasi dugaan kasus penyelundupan senjata oleh anggota Pasukan Penjaga Perdamaian asal Indonesia masih berjalan. Investigasi itu dilakukan oleh PBB dan pemerintah Sudan.

Berbicara melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Selasa (24/1), Burhanudin turut menjelaskan kronologi awal mulai ditemukannya senjata-senjata tersebut. Dia menyatakan, senjata itu ditemukan saat anggota pasukan perdamaian Indonesia tiba di bandara El-Fahser.

"Pengiriman barang itu dilakukan berdasarkan protap yang sudah ditentukan oleh UNMAID. Satu persatu kontainer sudah diperiksa dan semuanya clear," kata Burhanudin.

"Saat diturunkan dari pesawat di bandara, tanpa disadari ada beberapa barang yang tidak terperiksa. Saat dibuka, di dalamnya terdapat senjata dan itu dituduhkan kepada pasukan kita," sambungnya.

Burhandin mengatakan, barang tersebut bukan milik pasukan UNMAID asal Indonesia dan tidak ada satupun anggota UNMAID yang merasa memiliki barang tersebut. "Maka dilakukan penghitungan ulang, karena tidak ada yang merasa membawa," ucapnya.

Meski demikian, Burhanudin menyatakan belum bisa mengambil kesimpulan terlebih dahulu, karena proses investigasi yang dilakukan PBB dan aparat Sudan masih berjalan.

Sementara itu, ketika ditanya apakah anggota UNMAID asal Indonesia saat ini berada di penjara Sudan, Burhanudin menegaskan anggota UNMAID Indonesia tidak ditahan. Mereka saat ini hanya tidak diperkenankan meninggalkan kota.

"Jadi begini, bukan ditahan, tapi pasukan kita itu memang tinggal di entitas sendiri. Pasukan kita hanya tidak diperbolehkan untuk keluar, pemberintaan yang beredar itu tidak benar," tukasnya. (esn)

 Daftar Senjata yang Diselundupkan 

Pasukan asal Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian (UNMAID) di negara bagian Darfur Utara, Sudan, ditangkap aparat keamanan di Bandara El-Fasher karena mencoba menyelundupkan senjata keluar dari wilayah itu. Kepolisian Darfur Utara merilis daftar senjata yang dicoba diselundupkan.

Deputi Gubernur Darfur Utara Mohamed Hasab al-Nabi mengatakan senjata dan amunisi yang diselundupkan berstatus ilegal. Menurutnya, pemerintah negara bagian Darfur Utara mengambil prosedur hukum yang diperlukan dan menyerahkan kasus itu ke Pemerintah Federal Sudan.

Sementara itu, Direktur Kepolisian Darfur Utara Asim Hamid mengatakan kepada Sudan Tribune, yang dikutip Senin (23/1/2017), bahwa unit kepolisian di Bandara El-Fasher telah menangkap pasukan Indonesia atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal.

Daftar senjata yang diselundupkan di Sudan [Istimewa]

Senjata-senjata yang dicoba diselundupkan itu antara lain 29 senapan Kalashnikov, 4 senapan, 6 senapan GM3 dan 61 pistol berbagai jenis. Sisanya amunisi dalam jumlah besar.

Hamid menekankan bahwa pasukannya siap untuk melindungi keamanan negara dan menjamin keselamatan penumpang pesawat di bandara. Dia memuji polisi setempat yang membongkar praktik penyelundupan senjata di El-Fasher. (mas)

 Tak Mungkin Anggota Polri Selundupkan Senjata 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berharap kasus penyelundupan senjata api yang dituduhkan Otoritas Sudan terhadap personel Polri cepat selesai.

Wiranto menegaskan keyakinannya anggota Polri yang tergabung dalam Formed Police Unit (FPU) VIII di Darfur Sudan tidak melakukan perbuatan itu.

"Kenyataannya kontingen dari kita sendiri tidak mengakui itu," ujar Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Kemudian Wiranto menjelaskan tentang awal kasus tersebut. Tuduhan tersebut bermula saat kontingen Indonesia keluar dari pemeriksaan di Bandara Al Fashir. Saat itu, kata Wiranto, tidak ditemukan barang yang mencurigakan seperti senjata api.

Namun saat berada di lapangan terbang Sudan, kata Wiranto, Otoritas Sudan menemukan berbagai macam pucuk senjata di dalam tas. "Itu dari mana, tidak tahu. Siapa yang menaruh, juga tidak tahu, tapi sudah terlanjur diperiksa," ungkapnya.

Untuk itu, kata Wiranto, pemerintah melalui kepolisian mengirim tim investigasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Bahkan, lanjut dia, Duta Besar Indonesia di Sudan juga sudah turun langsung memberikan pendampingan kepada pasukan perdamaian asal Indonesia itu.

‎"Saya kira ini ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik karena menyangkut martabat bangsa," ucapnya. (dam)

  ★ Sindonews  

Anggota Pasukan Perdamaian PBB Asal RI Ditangkap di Sudan

FPU merupakan personel Polri yang akan menjadi polisi perdamaian PBB dan dikirimkan ke daerah konflik di Sudan (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) ✬

Pemerintah Sudan menangkap anggota pasukan perdamaian PBB asal Indonesia yang bertugas di Darfur, Sudan. Penangkapan itu terkait dugaan penyelundupan senjata.

Dilaporkan media lokal, Sudanese Media Centre dan Sudan Tribune, seperti dikutip detikcom pada Senin (23/1/2017), pasukan perdamaian Indonesia yang ditahan merupakan anggota pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNAMID. Penangkapan dilakukan di Bandara Al-Fashir pada Jumat (20/1) waktu setempat.

Mengutip sumber pemerintahan di North Darfur, Sudanese Media Centre menyebut penangkapan itu terkait upaya penyelundupan senjata dan amunisi serta sejumlah mineral berharga.

Disebutkan senjata dan amunisi yang diselundupkan termasuk 29 pucuk senapan Kalashnikov, empat senjata api, 6 senjata tipe GM3 dan 61 pistol berbagai jenis, serta sejumlah besar amunisi. UNAMID dilaporkan masih melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden itu.

 KBRI Khartoum Beri Pendampingan 

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) membenarkan penangkapan itu namun meragukan informasi awal senjata itu milik pasukan polisi Indonesia.

"Kita sudah mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dari informasi awal yang diterima," terang Juru bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir merespons permintaan konfirmasi detikcom melalui keterangan tertulis, Senin (23/1/2017).

"Informasi awal yang kita terima dari Pasukan Polisi Indonesia bahwa barang tersebut bukan milik Pasukan Polisi Indonesia," imbuhnya.

Arrmanatha menjelaskan, kasus ini masih diselidiki PBB dan pihak KBRI Khartoum akan memberi pendampingan. Dia tidak menyebut lebih lanjut jumlah polisi Indonesia yang ditangkap di Darfur.

"Duta Besar RI di Khartoum sudah di lokasi untuk memberikan pendampingan kepada Pasukan Polisi Indonesia," terangnya.

"Tim Polri akan segera berangkat untuk memberikan bantuan hukum dan mencari kejelasan dari permasalahan," tandas Arrmanatha. (nvc/nwk)

 Polri akan Dalami 

Pemerintah Sudan menangkap anggota pasukan perdamaian PBB asal Indonesia diduga terkait penyelundupan senjata. Mabes Polri akan mendalaminya.

"Kami sedang dalami, kami sedang telaah informasinya karena di luar negeri," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).

Rikwanto tidak mau berkomentar lebih lanjut tentang konsekuensi yang akan diberikan pada anggotanya di Pasukan Perdamaian PBB itu, bila benar yang bersangkutan menyelundupkan senjata.

"Ya jangan kalau-kalau. Kami dalami dulu saja," imbuhnya.

Dilaporkan media lokal, Sudanese Media Centre dan Sudan Tribune, seperti dikutip detikcom pada Senin (23/1/2017), pasukan perdamaian Indonesia yang ditahan merupakan anggota pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNAMID. Penangkapan dilakukan di Bandara Al-Fashir pada Jumat (20/1) waktu setempat.

Mengutip sumber pemerintahan di North Darfur, Sudanese Media Centre menyebut penangkapan itu terkait upaya penyelundupan senjata dan amunisi serta sejumlah mineral berharga.

Disebutkan senjata dan amunisi yang diselundupkan termasuk 29 pucuk senapan Kalashnikov, empat senjata api, 6 senjata tipe GM3 dan 61 pistol berbagai jenis, serta sejumlah besar amunisi. UNAMID dilaporkan masih melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden itu.

Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) membenarkan penangkapan itu namun meragukan informasi awal senjata itu milik pasukan polisi Indonesia.

"Kita sudah mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dari informasi awal yang diterima," terang Juru bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir merespons permintaan konfirmasi detikcom melalui keterangan tertulis, Senin (23/1/2017).

 Polri Bantah Senjata yang Diselundupkan di Sudan Milik Pasukan RI 

Otoritas Sudan mengamankan anggota pasukan perdamaian PBB dari RI yang diduga menyelundupkan senjata. Polri membantah anggapan bahwa senjata yang diduga diselundupkan itu merupakan milik pasukan Garuda Bhayangkara II Kontingen Formed Police Unit (FPU) VIII.

"Tanggal 15 Januari pagi berangkat pasukan dari Garuda Camp tempatnya. Di situ barang dimasukkan semua, sudah ada pemeriksaan di sana. Masuklah barang-barang mereka ke dalam dua kontainer. Sebanyak 40 orang mengawal kontainer itu (anggota FPU) sampai di bandara 3 jam berikutnya, 40 orang ini membantu menurunkan barang," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).

Saat di Bandara Al-Fashir, lanjutnya, sekitar 10 meter dari tumpukan barang milik pasukan Indonesia, ada barang lain yang warnanya berbeda dengan barang milik Indonesia serta tidak ada label Indonesia.

"Sekitar 10 meter dari tumpukan, ada tumpukan lain yang kemudian orang Sudan (polisi Sudan) nanya, 'Ini Indonesia punya?' Dijawab 'bukan', sampai tiga kali bertanya ya," sambung Martinus.

Kemudian, ada WN Sudan yang memasukkan barang itu ke pemeriksaan sinar-X. Lalu, petugas melihat ada tumpukan senjata di kontainer itu.

"Tiba-tiba satu orang memanggil temannya dan memasukkan tumpukan itu ke X-ray, ketemulah senjata itu, kemudian ada tuduhan kepada FPU VIII ingin menyelundupkan senjata," lanjutnya.

"Dipastikan itu bukan berasal dari pasukan Indonesia menurut Komandan Satgas FPU VIII," tegasnya. (Bartanius B Dony/fdn)

 Polri Kirim Anggota ke Sudan 

Pasukan perdamaian RI di Sudan tertahan karena diduga menyelundupkan senjata. Atas kejadian itu, Polri mengirim lima personel dari Divisi Hubungan Internasional ke Sudan untuk berkomunikasi dengan pihak terkait.

"Polri akan mengirim personel ke Sudan untuk melihat bagaimana proses tersebut, untuk mendalami, dan berkomunikasi dengan pihak terkait di sana. Kedubes kita ada di sana, lalu ke UNAMID," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (23/1/2017).

Martinus menegaskan Pasukan FPU VIII pimpinan AKBP Jhon Huntal Hutajulu itu bukan ditangkap, melainkan tertahan.

"Saya tegaskan, mereka bukan ditangkap, tapi tertahan untuk kepulangan mereka. Bukan ditangkap ya, mereka tinggal di transit camp di sana. Karena tempat mereka di Garuda Camp sudah diisi FPU IX," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pasukan Garuda Bhayangkara II FPU VIII telah selesai menyelesaikan tugasnya dan akan kembali ke Tanah Air. Namun mereka tertahan karena petugas Bandara Al-Fashir, Sudan, menemukan kontainer berisi senjata yang diduga akan diselundupkan.

Namun Martinus menjelaskan barang tersebut sudah ada sebelum pasukan dari RI tiba di bandara. Bahkan warna benda tersebut berbeda dengan milik Indonesia. Ketika semua kontainer milik pasukan Indonesia lolos, ada seorang WN Sudan yang memasukkan kontainer asing tersebut ke mesin sinar-X dan petugas menduga itu adalah senjata yang hendak diselundupkan oleh pasukan RI.

"Warnanya beda, bukan pakai label Indonesia. Dipastikan itu bukan berasal dari pasukan Indonesia menurut komandan satgas FPU VIII," imbuh Martinus. (idh/fdn)

 TNI Pastikan Tak Ada Anggotanya yang Ikut Ditangkap di Sudan 

Pemerintah Sudan diberitakan menangkap anggota pasukan perdamaian PBB dari Indonesia karena menyelundupkan senjata. Dalam pemberitaan media setempat, anggota yang ditangkap berasal dari UNAMID (United Nations-African Union Missions in Darfur).

"Terkait adanya berita tentang anggota pasukan penjaga perdamaian di Sudan ditangkap karena mencoba menyelundupkan senjata, perlu diketahui bahwa saat ini di Sudan terdapat dua misi perdamaian Indonesia di bawah bendera PBB, pertama UNAMID, kedua dari kepolisian Indonesia Satgas FPU (Formed Police Unit)," kata Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto di markasnya, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/1/2017).

Wuryanto kemudian menegaskan, anggotanya yang tergabung di UNAMID tak terlibat dalam kasus ini. Dia sudah melakukan konfirmasi kepada petugas yang berwenang.

"TNI kontingen UNAMID tidak ada hubungannya dengan peristiwa ini," imbuh Wuryanto.

Dia menambahkan, penugasan pasukan UNAMID dengan FPU berbeda di lapangan. Menurut dia, anggota TNI yang tergabung di UNAMID akan segera kembali ke Tanah Air.

"Pasukan UNAMID masih utuh 850 orang di Sudan akan kembali bulan Maret yang akan datang," kata Wuryanto.

Lalu siapa yang ditangkap? Pihak Polri membantah jika senjata yang diduga diselundupkan itu merupakan milik pasukan Garuda Bhayangkara II Kontingen Formed Police Unit (FPU) VIII. Memang ada insiden penundaan keberangkatan gara-gara ada yang menuduh anggota FPU menyelundupkan senjata tertentu. (bag/fjp)

  ♞ detik  

[Foto] Garuda di Belantara Konfik Dunia

✈ Serba-serbi kontingen Garuda di Luar negeri

Terimakasih Pada Dunia. Kontingen Garuda awalnya adalah sebuah tanda terimakasih Soekarno terhadap dunia internasional yang telah mendukung kemerdekaan Indonesia. Sejak pertamakali bertugas tahun 1957 untuk menjaga perbatasan Mesir, TNI hingga kini telah bertugas di setidaknya 70 misi perdamaian PBB.

11 Kontingen di Libanon. Salah satu operasi terbesar TNI di luar negeri adalah mengawal perdamaian di Libanon pasca serangan Israel tahun 2006 silam (UNIFIL). Untuk misi pelik tersebut TNI menurunkan hingga 11 kontingen yang menggabungkan kekuatan udara, laut dan darat.

Srikandi TNI. Untuk misi di Libanon TNI tidak segan membawa prajurit perempuan. Tampak dalam gambar adalah Sri Sulistyowati yang ditugaskan sebagai perawat di klinik milik UNIFIL di kota Taibe. Seluruhnya TNI menugaskan 13 perempuan untuk mengawal masa damai di Libanon.

Taring Laut. Pasukan Garuda yang paling spektakuler adalah kontingen 28H. Dalam misi tersebut TNI AL mengirimkan 107 prajurit beserta kapal fregat jenis terbaru milik TNI, KRI Bung Tomo-357, untuk mengawasi perairan Libanon.

Pasukan Lintas Negara. Sebelum mengirimkan KRI Bung Tomo, TNI juga pernah menempatkan kapal korvet kelas Sigma buatan Belanda, KRI Sultan Iskandar Muda, di Libanon. Di sana TNI bergabung bersama angkatan laut negara lain dari Jerman, Brazil dan Turki untuk mencegah penyelundupan senjata oleh kelompok Hizbullah di Libanon Selatan.

Keberatan Israel. Israel sempat mengutarakan keberatan ketika PBB berniat menunjuk Indonesia sebagai komandan baru angkatan laut UNIFIL buat menggantikan Italia. Pemerintah negeri Yahudi itu berdalih, sikap Indoensia yang menolak mengakui kedaulatan Israel bisa mempersulit kerjasama antara pasukan kedua negara di lapangan.

Damai di Tanah Darah. Misi besar lain TNI adalah mengawal damai di kawasan Sudan yang remuk dilanda perang, Darfur (UNAMID). Hingga setengah juta orang kehilangan nyawa dalam perang antara pemerintah dan pasukan pemberontak. Militer Sudan berulangkali melanggar resolusi PBB dengan melancarkan serangan udara yang kebanyakan menewaskan warga sipil.

Pasukan Spesial. Di Sudan TNI/Polri bertugas mengawal bantuan kemanusiaan dan melindungi warga sipil dari pertempuran. Awal 2015 silam Indonesia mengirimkan sekitar 800 pasukan yang dilengkapi dengan 24 Panser ANOA, 30 truk angkut dan 34 kendaraan ringan. Kontingen tersebut terhitung spesial karena dididik khusus untuk mengemban misi damai di Darfur.

Bahaya Maut Mengintai. Prajurit TNI dan anggota Polri tidak cuma ditugaskan mengawal pengiriman bantuan kemanusiaan, tetapi juga ikut turun ke lapangan untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan. Bertugas di Darfur bukan tanpa bahaya. Sejak pertama kali diterjunkan, sudah sebanyak 192 prajurit UNAMID yang tewas saat bertugas.

Kenyang Menjaga Damai. Kontingen Garuda termasuk yang paling rajin ditugaskan dalam misi damai PBB. Selain Darfur, TNI pernah mengirimkan kontingen besar ke Mesir, Kongo dan Kamboja. Secara keseluruhan hampir 30.000 prajurit TNI pernah terlibat dalam misi menjaga perdamaian di seluruh dunia. [Penulis: rzn/ap dari berbagai sumber]
  ✈ DW  

Kisah Bripka Anra

Bisa Jadi Pimpinan 2 Jenderal dan Belasan Kolonel di Polisi PBBBripka Anra Nosa ☆

Awalnya cukup berat bagi Anra Nosa (33), anggota Bintara Kepolisian Daerah (Polda) Riau itu meninggalkan istri yang sedang hamil muda ke Sudan demi melaksanakan tugas negara.

Polisi berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka) itu sempat bertugas sebagai penyidik di Reserse Kriminal Polda Riau.

Seleksi menjadi UN Police yang diumumkan Mabes Polri, dengan tempat penugasan di Darfur, Sudan Selatan menggerakkan pria tegap ini ikut mendaftar.

Melewati seleksi ketat, ia terpilih bersama 14 polisi terbaik (dari total ribuan) se-Indonesia.

Pelatihan khusus pun diikutinya. Akhirnya ia dan rekan-rekannya mewakili Indonesia menjadi Polisi perdamaian PBB ke Sudan Selatan sekitar 2014 lalu.

"Awal bertugas langsung ada unjuk rasa besar dari pengungsi Sudan," kisah Anra, seperti diposting dalam laman Facebook Divisi Humas Polri, Jumat (4/3/2016).

Seorang anggota UN Police berpangkat Kolonel dari Negara Jerman memerintahkan tim untuk memasukkan puluhan orang pengunjuk rasa ini ke Holding Facility (semacam penjara).

Namun Anra menolak kebijakan Kolonel tersebut. Baginya, para pengunjuk rasa harus ditangani secara layak dan baik.

Anra pun berinisiatif membuka komunikasi dengan para pendemo.

"Mereka itu ingin diwadahi ke WFP (Worl Food Suplemen, Organisasi PBB yang menangani soal makan pengungsi, red)," urainya mengisahkan kejadian itu saat bertandang ke Humas Polda Riau, disela-sela masa cutinya dari tugas sebagai polisi dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau UN Police.

Segera Anra menyelesaikan inti permasalahan (problem solved) tersebut dengan caranya.

Pengunjuk rasa pun dapat menerima pendekatan humanis yang dilakukannya dengan baik.

Artinya, tidak perlu ada pihak yang disakiti, melalui pendekatan yang dilakukan Anra.

Rupa-rupanya, cara penyelesaian Anra yang humanis itulah yang membuat aksinya terdengar hingga ke atas.

Tak lama berselang, Anra yang mengantongi gaji USD 2.550 dari UN Police, dipanggil oleh Senior Representatif Secretary General (SRSG) yang dipimpin seorang Jenderal wanita dari Angkatan Darat Negara Inggris.

Jenderal itu menilai Anra punya kecakapan yang cukup untuk mengemban jabatan sebagai team leader UN Police.

Meski baru berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka), pria berumur 33 tahun tersebut diangkat menjadi team leader di United Nation Police (polisi PBB).

Kini Anra membawahi 35 anggota dari berbagai negara di dunia.

Bahkan diantara mereka ada yang berpangkat Jenderal (2 orang) dan belasan anggota berpangkat Kolonel serta Letnan Kolonel.

Sementara ia sendiri hanyalah Bintara Polri yang berpangkat Bripka (setara Sersan Mayor di TNI).

Kini Anra kembali ke tanah air, dalam rangka cuti dari tugas sebagai polisi dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau UN Police.

Anra Nosa, menjadi salah satu anak bangsa yang sukses mengharumkan nama bangsa, khususnya Polri di kancah dunia. 

  ☠ Tribunnews  

Polri Harus Ikut Jaga Ketertiban Dunia

Polri memberangkatkan kontingen Garuda Bhayangkara 2016 sebanyak 140 personel untuk bergabung dengan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Sudan. Anggota Satgas FPU Indonesia VIII memperagakan yel saat mengikuti upacara pemberangkatan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 17 Desember 2015. Polri memberangkatkan sebanyak 140 personel kontingen Garuda Bhayangkara 2016 untuk bergabung dengan misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Sudan. (Antara/Muhammad Adimaja) ☆

Polri kembali mengirimkan satuan tugas Formed Police Unit (FPU) gelombang VIII sebagai misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)-Uni Afrika ke Sudan, Afrika.

Upacara pemberangkatan Satgas FPU bersandi Garuda Bhayangkara itu dipimpin Kapolri Badrodin Haiti di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Rabu (17/12).

"Saya mengapresiasi saudara yang telah mengorbankan waktu demi mengembangkan nama besar Polri dan Indonesia, diharapkan Anda mampu memberi rasa aman dan damai di Sudan yang telah dilanda konflik," kata Badrodin.

Polri, menurut Badrodin, ikut aktif untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Juga ikut menghapus dan menuntaskan praktik-praktik kolonialisme.

"Pencapaian itu telah kita lakukan dengan berperan aktif di bawah bendera PBB. Polri harus ikut serta nyata dan berpartisipasi aktif. Ada 1.300 personel Polri yang berdinas di bawah misi PBB sejak 1989," sambungnya.

Para personel Polri itu selama ini telah ikut penugasan misi perdamaian di Sudan, Sudan Selatan, Bosnia, Haiti, dan Mozambik.

"Kita patut berbangga karena kita juga telah mendapatkan apresiasi positif, disiplin dalam melaksanakan tugas, dan jadi contoh teladan," sambungnya.

Untuk diketahui sudah sejak 2008, Polri mengirimkan FPU ke Darfur di bawah PBB yang menggelar misi bernama Unamid (United Nations-African Union Mission in Darfur).

Unamid adalah operasi penjaga keamanan terbesar, beranggotakan sekitar 17.000 tentara dan 5.000 polisi dari berbagai negara.

Unamid bertugas menjaga keselamatan penduduk sipil di Darfur, titik perlawanan kelompok pemberontak yang sering melakukan tindak kekerasan sejak tahun 2003.

Dalam perkiraan PBB, konflik telah menewaskan sekitar 300.000 orang. Sedangkan perhitungan pemerintah sekitar 10 orang tewas. 

  ☆ Brita Satu