⚓ Keputusan pengadaan alutsista didasarkan prioritas strategis nasional, ketersediaan anggaran, serta kesiapan infrastruktur dan personel dalam pengoperasiannya.
ITS Garibaldi, LHD bekas yang diminati TNI AL (marina.difesa)
Rencana Indonesia untuk membeli kapal induk perlu pengkajian yang komprehensif. Adanya kebutuhan untuk penanggulangan bencana alam serta kemampuan dan dukungan keuangan menjadi pertimbangan.
”Kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) terutama, ya,” kata Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali sebelum membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025).
Ali ditanya wartawan terkait adanya rencana pembelian kapal induk pada tahun 2025 seperti yang disampaikan di dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2025.
"Untuk masalah pembangunan kekuatan itu kan memang ranahnya Kemhan, tapi kita mengusulkan. Dari Angkatan mengusulkan apa yang akan dikembangkan di TNI Angkatan Laut terkait dengan alutsista terutama," kata Ali.
Dikonfirmasi tentang hal ini, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Frega Wenas mengatakan, rencana pembelian kapal induk ini dilatarbelakangi konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan yang sering ada bencana alam. Kapal induk menjadi sarana yang memudahkan untuk memberikan bantuan secara lebih cepat.
Ia menggarisbawahi, yang dimaksud dengan kapal induk bukanlah kapal induk berdimensi panjang yang memiliki runway untuk menerbangkan pesawat tempur. Indonesia juga tidak merencanakan kapal induk ini untuk proyeksi kekuatan ke luar wilayah Indonesia.
Akan tetapi, kapal induk ini lebih pada kapal induk yang memungkinkan untuk short take off and vertical landing (STOVL), seperti helikopter untuk mengangkut logistik ketika ada bencana.
"Semua masih dalam kajian. Salah satu opsinya memang LHD, Landing Helicopter Dock," kata Frega.

Rencana Indonesia untuk membeli kapal induk perlu pengkajian yang komprehensif. Adanya kebutuhan untuk penanggulangan bencana alam serta kemampuan dan dukungan keuangan menjadi pertimbangan.
”Kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) terutama, ya,” kata Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali sebelum membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut di Markas Besar Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025).
Ali ditanya wartawan terkait adanya rencana pembelian kapal induk pada tahun 2025 seperti yang disampaikan di dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2025.
"Untuk masalah pembangunan kekuatan itu kan memang ranahnya Kemhan, tapi kita mengusulkan. Dari Angkatan mengusulkan apa yang akan dikembangkan di TNI Angkatan Laut terkait dengan alutsista terutama," kata Ali.
Dikonfirmasi tentang hal ini, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Frega Wenas mengatakan, rencana pembelian kapal induk ini dilatarbelakangi konstelasi geografis Indonesia yang berbentuk negara kepulauan yang sering ada bencana alam. Kapal induk menjadi sarana yang memudahkan untuk memberikan bantuan secara lebih cepat.
Ia menggarisbawahi, yang dimaksud dengan kapal induk bukanlah kapal induk berdimensi panjang yang memiliki runway untuk menerbangkan pesawat tempur. Indonesia juga tidak merencanakan kapal induk ini untuk proyeksi kekuatan ke luar wilayah Indonesia.
Akan tetapi, kapal induk ini lebih pada kapal induk yang memungkinkan untuk short take off and vertical landing (STOVL), seperti helikopter untuk mengangkut logistik ketika ada bencana.
"Semua masih dalam kajian. Salah satu opsinya memang LHD, Landing Helicopter Dock," kata Frega.
💂 Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.