Indonesia kini menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki sistem rudal balistik modern yang biasanya hanya dimiliki kekuatan militer besar di luar kawasan 
Rudal Khan Turkiye (Roketsan)
TNI Angkatan Darat (AD) untuk pertama kalinya secara terbuka mengungkap keberadaan rudal balistik taktis KHAN buatan Turkiye yang telah didatangkan ke Indonesia.
Konfirmasi resmi ini menegaskan laporan CNA Indonesia pada 12 Agustus 2025 lalu mengenai sistem rudal jarak pendek produksi Roketsan yang terlihat di Kalimantan Timur dan disebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara.
Sistem rudal KHAN pertama kali diketahui publik ketika penghobi militer menemukan keberadaannya di Mako Raipur A Yonarmed 18 Buritkang (Yonarmed 18) di Tenggarong, Kalimantan Timur.
Temuan itu kini dipastikan kebenarannya oleh TNI AD, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki sistem rudal balistik modern yang biasanya hanya dimiliki kekuatan militer besar di luar kawasan.
Konfirmasi TNI AD
Asisten Logistik (Aslog) KSAD Mayjen TNI Adisura Firdaus Tarigan menjelaskan rudal dengan jangkauan hingga 280 kilometer itu sudah dikerahkan di Batalion Artileri Medan 18 di bawah Komando Kodam VI/Mulawarman.
“Sebenarnya ada, sudah dikirim ke Kalimantan Timur Roket KHAN ITBM-600, itu ada di Kalimantan Timur, baru tiba juga satu baterai. Di sini kita tidak bisa hadirkan, merujuknya ke pameran TNI AD Fair 2025 di Monas, Jakarta Pusat,” kata Adisura saat ditemui di Silang Monas, Sabtu (20/9), dikutip dari Kompas.com.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menambahkan bahwa pengiriman rudal KHAN yang datang ke Indonesia baru batch pertama dan masih dalam tahap proses.
“Memang sudah ada pengiriman, saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Sudah ada pengiriman dan sudah ada deploy di Batalion Artileri Medan 18 yang ada di Kalimantan Timur. Kenapa tidak dikirim ke sini? Karena itu masih berproses,” ungkap Wahyu.
Menurutnya, rudal KHAN belum diserahterimakan kepada TNI AD. Penyerahan resmi direncanakan pada awal 2026, bersamaan dengan kedatangan gelombang kedua.
“Nanti kalau sudah diserahterimakan, bisa totally operational deploy ke TNI AD,” kata Wahyu seperti dilansir Tempo.
Wahyu tidak merinci jumlah pasti rudal yang diterima, namun menegaskan batch pertama setara kekuatan satu batalion.
“Batch pertama itu kekuatan sesuai dengan satu kekuatan batalion. Batalion itu kan ada satu baterai markas dan empat baterai operasional. Satu kekuatan satu batalion, empat baterai,” ujarnya.
Alasan di Kalimantan Timur
TNI AD menjabarkan penempatan rudal KHAN di Kalimantan Timur didasari pertimbangan strategis.
Wilayah tersebut dinilai mampu menjangkau seluruh Tanah Air dan menjaga konsep pertahanan lima pulau besar yang menjadi doktrin nasional.
“Dipertimbangkan pada konsep pertahanan, yaitu bisa menjangkau seluruh wilayah Tanah Air,” urai Wahyu.
Ia menambahkan, jarak jangkau rudal dari Kaltim memungkinkan Indonesia menjaga perbatasan sekaligus memperkuat gelar pertahanan nasional.
“Kita bisa menjaga perbatasan karena pada prinsipnya kita menganut politik bebas dan aktif. Artinya, kita bersahabat dengan semua negara, dengan semua bangsa, tapi kita juga harus siap setiap saat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang jelas tujuannya adalah memperkuat gelar sistem pertahanan Indonesia,” tegasnya.
Rudal KHAN yang dikerahkan Indonesia memiliki jarak tembak hingga 280 kilometer. Bobotnya sekitar 2.500 kilogram dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi seberat 470 kilogram. Sistem pemandu menggunakan teknologi inersia yang didukung GNSS, sementara kendali dilakukan dengan aktuasi elektromekanis dan kontrol aerodinamis.
Rudal ini dapat diluncurkan dari Sistem Senjata KHAN buatan Roketsan maupun platform lain yang kompatibel dengan antarmuka integrasi. Roketsan mengklaim KHAN tahan segala cuaca dan medan, cepat dipersiapkan, serta memiliki akurasi tinggi.
Dalam pertempuran, rudal ini digunakan untuk menghancurkan artileri, sistem pertahanan udara, radar, konsentrasi pasukan, fasilitas logistik, dan target prioritas musuh lainnya.
Menurut Defence Security Asia, jangkauan rudal KHAN memungkinkan serangan hingga ke perairan sengketa, memperluas cakupan pertahanan sekaligus memberi dampak geopolitik signifikan.
Indonesia telah memesan rudal KHAN sejak 2022. Wakil General Manager Roketsan, Murat Kurtulus, saat itu menyebut Indonesia sebagai negara pertama di luar Turki yang membeli sistem tersebut.
Salah Satunya Transfer Teknologi 
Pesawat generasi kelima KAAN Turkiye (AA)
Langkah negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, membeli jet tempur hingga sistem rudal dari Turki telah menjadi berita utama media-media internasional. Yang digarisbawahi adalah Turki sebagai pemasok baru di lanskap pertahanan Asia Tenggara akhir-akhir ini.
Pengumuman kontrak senjata Turki, pengiriman, dan pengerahannya oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah menyoroti sumber senjata non-tradisional ini bagi negara-negara Asia Tenggara, yang sebelumnya cenderung bergantung pada sistem buatan Barat.
Para analis mengatakan konvergensi berbagai faktor membuat senjata Turki menarik.
Ini termasuk keterjangkauan, platform siap tempur yang disertai manfaat tambahan transfer teknologi, skema produksi bersama, dan lebih sedikit ikatan politik karena Ankara mencari lebih banyak pasar.
Namun, para pakar juga memperingatkan potensi tantangan seperti pemeliharaan dan interoperabilitas dengan senjata lain.
Khairul Fahmi, seorang analis militer di Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) yang berbasis di Jakarta, mengatakan kepada Channel News Asia (CNA) bahwa negara-negara Asia Tenggara harus memandang produk Turki sebagai bagian dari portofolio pertahanan mereka, dan bukan sebagai pengganti tunggal bagi pemasok lain.
“Ukuran keberhasilan kerja sama ini bukan hanya berapa banyak platform yang dibeli, tetapi bagaimana kesiapan tempur, ketersediaan sistem, dan kemampuan jangka panjang untuk mengoperasikan dan memeliharanya dapat dipertahankan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Jamil Ghani, kandidat doktor di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, mengatakan kepada CNA bahwa kemitraan baru dengan Turki ini tidak akan menggantikan pemasok tradisional dalam semalam.
“Namun, kemitraan ini menambah kompleksitas baru pada lanskap pertahanan kawasan—baik dari segi kapabilitas maupun lindung nilai strategis,” kata Jamil, yang bidang penelitiannya meliputi kebijakan pertahanan luar negeri dan nasional Malaysia.
Ekspansi Global Senjata Turki
Rudal balistik KHAN telah tiba di Indonesia (Yusuf Emir Isik)
Turki dengan cepat memperluas pengaruhnya dalam industri persenjataan, dengan permintaan untuk sistem pertahanannya—terutama drone dan kapal Angkatan Laut—datang dari importir utama seperti Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Uni Emirat Arab.
Pangsa ekspor senjata Turki di dunia telah meningkat dari 0,8 persen antara tahun 2015 hingga 2019 menjadi 1,7 persen antara tahun 2020 hingga 2024, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)—sebuah lembaga internasional independen yang didedikasikan, antara lain, untuk penelitian konflik.
Lima eksportir senjata terbesar antara tahun 2020 hingga 2024 adalah Amerika Serikat, Prancis, Rusia, China, dan Jerman. Kelima negara tersebut menyumbang 72 persen dari seluruh ekspor senjata global.
Industri senjata Turki telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam dekade terakhir, dengan ekspor yang meroket dari USD 1,6 miliar pada tahun 2013 menjadi USD 7,2 miliar yang memecahkan rekor tahun lalu, seiring dengan upaya Turki untuk menjadi pemain pertahanan global utama dan mitra penting bagi negara-negara yang ingin mendiversifikasi pengadaan militer mereka.
Belakangan ini, negara-negara Asia Tenggara juga menjadi bagian dari perbincangan tersebut.
Pada bulan Februari, Indonesia menandatangani kesepakatan untuk pengadaan 60 unit drone Bayraktar TB3 dan sembilan drone Akinci dari Baykar milik Turki, yang mencakup pembentukan usaha patungan dengan perusahaan Indonesia Republikorp untuk membangun pabrik drone di negara kepulauan ini.
Lima bulan kemudian, Indonesia pada bulan Juli menandatangani kontrak untuk dua fregat siluman kelas Istif dari grup galangan kapal Turki; TAIS Shipyards.
Pada bulan yang sama, Indonesia menandatangani "kontrak implementasi" untuk membeli 48 unit jet tempur KAAN dari Turki. Meskipun detail keuangannya belum diumumkan, dilaporkan bahwa kontrak tersebut bernilai USD 10 miliar, salah satu kontrak pertahanan terbesar yang pernah diraih Indonesia.
“Indonesia tidak hanya akan mengamankan peralatan militer berteknologi tinggi, tetapi juga mendapatkan peluang signifikan dalam mengembangkan kapasitas industri pertahanan dalam negerinya,” menurut Kementerian Pertahanan Indonesia.
KAAN adalah pesawat tempur nasional pertama Turki, dan telah menyelesaikan penerbangan perdananya pada Februari 2024, tetapi produksi massal diperkirakan baru akan dimulai pada tahun 2028.
Kementerian Pertahanan Turki menyebut jet tersebut sebagai pesawat generasi kelima dan mengatakan akan ditenagai oleh dua mesin General Electric F-110, yang juga digunakan pada jet Lockheed Martin F-16 generasi keempat.
Rencana Indonesia untuk pesawat KAAN ini merupakan tambahan dari pesanan 42 unit jet tempur Rafale buatan Prancis senilai USD 8,1 miliar, 24 unit jet tempur dari Boeing, dan 24 unit helikopter angkut dari Lockheed Martin di AS, keduanya dengan nilai yang tidak diungkapkan.
Kemudian pada bulan Agustus, blog-blog pertahanan ramai memberitakan tentang pengerahan sistem rudal balistik KHAN—platform dengan jangkauan 280 km yang dikembangkan oleh produsen senjata Turki, Roketsan—di Tenggarong, Kalimantan Timur, provinsi yang akan menjadi lokasi ibu kota masa depan; Nusantara.
Ini menjadikannya negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan sistem balistik taktis modern tersebut secara publik.
Indonesia telah memesan rudal KHAN pada November 2022 dan merupakan kekuatan militer pertama di luar Turki yang memiliki rudal tersebut dalam inventarisnya, ungkap Wakil Manajer Umum Roketsan, Murat Kurtulus, saat itu.
Sementara itu, program Kapal Misi Litoral Batch 2 milik negara tetangga; Malaysia, saat ini sedang berlangsung dengan tiga kapal baru berbasis desain korvet kelas Ada yang sedang dibangun di Turki.
Dalam kerangka kerja sama antarpemerintah, proyek ini dikelola oleh perusahaan pertahanan Turki; STM, dan akan mengintegrasikan berbagai subsistem pertahanan Turki, termasuk meriam Aselsan SMASH 30mm dan sistem rudal antikapal Roketsan Atmaca.
Malaysia juga telah membeli drone ANKA-S MALE yang diperkirakan akan digunakan di Pulau Labuan di lepas Laut China Selatan.
Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengatakan pada bulan Juli bahwa pihaknya menargetkan transfer teknologi pertahanan dari Turki di beberapa bidang yang telah diidentifikasi pada akhir tahun 2024.
Dia menambahkan bahwa transfer teknologi sangat penting untuk mengembangkan industri pertahanan Malaysia, yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan lokal, terutama di bidang-bidang seperti sistem manajemen, pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan persenjataan angkatan laut, serta pengoperasian pesawat nirawak.
Sementara itu, Filipina telah menerima enam unit helikopter serang T129 ATAK buatan Turki—dengan pasangan terakhir ditugaskan pada Mei 2024.
Dilaporkan bahwa Filipina telah menandatangani kesepakatan senilai USD 270 juta pada tahun 2020.
Menurut laporan berita lokal, helikopter ini dapat menjalankan berbagai misi, termasuk pertempuran dan serangan presisi, dengan kemampuan untuk beroperasi baik siang maupun malam dalam kondisi cuaca buruk.
“Helikopter serang khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional tempur PAF (Angkatan Udara Filipina) dan mengatasi kesenjangan kemampuan yang teridentifikasi dalam peperangan perkotaan,” kata PAF dalam sebuah pernyataan pada 2024.
Jamil dari RSIS mencatat bahwa perusahaan pertahanan Turki kini menjadi peserta tetap di pameran pertahanan regional seperti pameran Defence Service Asia Exhibition and Conference 2024 di Kuala Lumpur, tempat produsen seperti Aselsan dan STM memamerkan sistem-sistem baru.
Dia juga merujuk pada Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2025, di mana 17 perusahaan Turki berpartisipasi dan menandatangani berbagai Nota Kesepahaman (MoU) dengan mitra-mitra Malaysia serta memberikan paparan berkelanjutan di seluruh kawasan, termasuk kepada delegasi Thailand dan Singapura.
Mengapa Perubahan Ini Terjadi?
Obrolan Angkringan. (KERIS reborn)
Jadi, apa motivasi utama yang mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk semakin banyak memperoleh platform dan teknologi militer dari Turki, memperluas jangkauannya melampaui pemasok tradisional, antara lain, seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia?
Abdul Rahman Yaakob—seorang peneliti di Southeast Asia Program, Lowy Institute—mengatakan bahwa dalam kasus Indonesia, embargo senjata AS antara tahun 1999 hingga 2005 berdampak pada pemikiran strategis negara ini.
Embargo tersebut diberlakukan karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia, terutama selama krisis Timor Leste.
“Bagi Angkatan Bersenjata Indonesia, diversifikasi pemasok senjata merupakan strategi penting untuk memastikan mereka memiliki pasokan senjata yang stabil dan aman, serta tidak bergantung pada kekuatan tertentu,” kata Rahman.
Dia menambahkan bahwa keterikatan dengan teknologi asing merupakan kriteria utama ketika Jakarta memutuskan platform mana yang akan diakuisisi.
“Dalam jangka panjang, Jakarta berharap dapat mengakses teknologi canggih dari mitra eksternal untuk mengembangkan industri pertahanannya sendiri. Dalam hal ini, kita telah melihat Turki setuju untuk berbagi teknologi platform militer dengan Indonesia, terutama di bidang drone dan rudal, misalnya,” ujarnya.
Kesepakatan Indonesia untuk 48 unit jet tempur KAAN mencakup transfer teknologi, perakitan lokal, dan peran industri bagi PT Dirgantara dan PT Republik Aero Dirgantara, yang memungkinkan produksi bersama.
PT Dirgantara adalah perusahaan kedirgantaraan milik negara, sementara PT Republik Aero Dirgantara adalah perusahaan pertahanan swasta.
Rahman mengatakan bahwa Turki juga bekerja sama dengan Malaysia untuk mentransfer teknologi militer di bidang sistem manajemen serta pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan persenjataan Angkatan Laut.
Biaya merupakan faktor utama lainnya, sambung Rahman, yang meyakini bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki anggaran pertahanan yang terbatas dan banyak sistem persenjataan yang mahal.
Sementara itu, Jamil mengatakan bahwa platform Turki—khususnya kendaraan udara tak berawak (UAV) Bayraktar TB2, yang diperkirakan sekitar USD 5 juta per unit—jauh lebih murah daripada MQ-9 Reaper Amerika, yang dilaporkan berharga USD 30 juta per unit.
“Hal ini membuat mereka (Bayraktar TB2) secara luas dianggap hemat biaya sekaligus menawarkan kemampuan operasional,” ujarnya.
Analis pertahanan Lam Choong Wah dari Universitas Malaya mengatakan bahwa Malaysia beralih ke Turki karena pertimbangan politik, merujuk pada persahabatan antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
“Bagi Malaysia, terdapat pula unsur tambahan berupa kepercayaan politik dan identitas keagamaan bersama yang memperkuat hubungan jangka panjang. Hubungan politik merupakan alasan utama untuk setiap kesepakatan senjata,” ujarnya kepada CNA.
Senada dengan Lam, Khairul mengatakan bahwa fleksibilitas politik yang ditawarkan Turki, tanpa banyak ikatan politik, membuatnya lebih selaras dengan model kebijakan luar negeri yang dianut banyak negara di kawasan tersebut.
“Kerja sama ini mendorong strategi multi-mitra sehingga negara-negara Asia Tenggara tidak harus bergantung pada satu pemasok atau blok tertentu,” ujarnya.
Tantangan Berlimpah bagi Indonesia
Namun, meskipun pengadaan senjata Turki tampak menarik, para analis menyoroti beberapa kekhawatiran utama yang dapat mempersulit integrasi jangka panjang dan kesiapan operasional.
Khairul mengatakan bahwa tantangan utama bagi Indonesia dan Malaysia adalah integrasi platform baru ke dalam inventaris yang sangat beragam, yang mencakup peralatan pertahanan Barat, Rusia, dan China.
“Hal ini dapat menyebabkan masalah interoperabilitas,” ujarnya.
Rahman sependapat dan mengatakan Indonesia kemungkinan akan menghadapi masalah kritis dalam mengintegrasikan dan memelihara sistem baru tersebut, seraya mempertanyakan bagaimana pesawat KAAN akan beroperasi dengan Sukhoi Su-30 Rusia dan F-16 Amerika yang masih digunakan Angkatan Udara Indonesia.
Dia menambahkan bahwa masalah lain yang mungkin timbul adalah biaya pemeliharaan, yang seringkali diabaikan oleh Malaysia dan Indonesia.
"Banyak pesawat atau platform mahal bahkan tidak dapat beroperasi secara optimal dalam jangka panjang jika tidak dirawat dengan baik," ujarnya, memperingatkan.
Lam menambahkan bahwa faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam hal pemeliharaan adalah banyak komponen penting dalam persenjataan Turki, seperti avionik, mesin, dan sistem radar, masih bergantung pada pemasok dari AS, Inggris, dan Eropa.
Dia mempertanyakan apakah perusahaan-perusahaan Turki akan mampu memberikan dukungan untuk komponen-komponen ini atau perlukah kembali ke produsen peralatan asli.
Jamil mengatakan bahwa kekhawatiran yang sah telah memengaruhi bagaimana kesepakatan dipandang dan disusun.
Dia menunjukkan bahwa jet tempur KAAN—yang melakukan penerbangan perdananya pada Februari 2024—masih dalam tahap prototipe dan pengerahan operasional penuh diperkirakan akan dilakukan akhir dekade ini.
Dia mengatakan calon pembeli kemungkinan akan menuntut pengiriman bertahap, demonstrasi kinerja dalam kondisi yang relevan, paket dukungan yang kuat, dan garansi.
Dia menambahkan bahwa terdapat juga risiko seputar ketergantungan pada komponen non-asli seperti mesin, yang dapat dikenakan pembatasan lisensi atau ekspor.
“Faktor-faktor ini dapat menyebabkan beberapa negara melakukan lindung nilai—mempertahankan sistem yang lebih tua dalam layanan atau memperoleh alternatif yang telah terbukti selain (jet tempur) KAAN hingga keandalan dan beban pemeliharaannya dipahami dengan baik,” ujarnya.
Khairul mengatakan bahwa karena jet KAAN belum diuji, negara-negara selain Indonesia sebaiknya berhati-hati dan melihat kinerjanya di dunia nyata sebelum berkomitmen untuk membelinya.
“Sebaliknya, sistem yang telah teruji di medan perang, seperti Bayraktar TB2 dan UAV Akinci, lebih mudah diterima. Jadi, dalam jangka pendek, saya pikir negara-negara di kawasan ini akan lebih memilih sistem yang telah teruji sambil terus memantau proyek-proyek baru seperti (jet tempur) KAAN untuk jangka panjang,” ujarnya. (mas)
Untuk Melawan Israel
Sistem pertahanan rudal HQ-9B China, senjata yang dikerahkan Mesir di Semenanjung Sinai untuk melawan pontensi serangan Israel. (Foto/EurAsian Times)
Mesir dilaporkan telah mengerahkan sistem pertahanan rudal HQ-9B, yang diperoleh dari China, di Semenanjung Sinai untuk menghalau Israel di tengah meningkatnya ketegangan. Kairo tak ingin senasib dengan Qatar yang diserang jet-jet tempur Israel dengan dalih menargetkan pemimpin Hamas.
Menurut media regional seperti Middle East Monitor dan Arab Weekly, Mesir telah mengerahkan sistem pertahanan tersebut di lokasi-lokasi strategis di Semenanjung Sinai. Laporan pengerahan ini bertepatan dengan serangan darat baru yang diluncurkan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ke Kota Gaza.
Mesir menuduh Israel telah menciptakan kekacauan di kawasan tersebut dengan serangan terkoordinasinya di Gaza dan memperingatkannya agar tidak menciptakan pengungsian massal warga Palestina.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan bahwa arus masuk massal warga Palestina dari Gaza ke Mesir merupakan "garis merah", dan menegaskan bahwa Kairo tidak akan membiarkan pihak mana pun membahayakan keamanan nasional atau kedaulatan Mesir.
Selama Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel merebut Sinai dari Mesir, Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah.
Meskipun masih menguasai Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan, Israel mengembalikan Sinai ke Mesir setelah Perjanjian Damai Mesir-Israel 1979, dan kedua belah pihak juga menetapkan batas demiliterisasi di Sinai, terutama di zona dekat perbatasan Israel.
Jika laporan-laporan tersebut terkonfirmasi, pengerahan sistem rudal HQ-9B tersebut berarti Mesir mematuhi batasan perjanjian ini dengan menggunakan unit-unit bergerak untuk menghindari militerisasi permanen.
Hubungan antara Israel dan Mesir telah mencapai titik nadir akibat tindakan Israel di Gaza dan kawasan Asia Barat yang lebih luas. Sejak Oktober 2023, Israel telah menargetkan enam negara di kawasan tersebut untuk melenyapkan Hamas: Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, Iran, dan Qatar. Hal ini membuat negara-negara lain, termasuk Mesir dan Turki, khawatir.
Dengan meningkatkan retorika terhadap Israel, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sisi mengecam tindakan Israel pada pertemuan puncak darurat yang diselenggarakan oleh Qatar setelah serangan Israel di Doha.
“Serangan keji di wilayah Qatar merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan menciptakan preseden berbahaya. Saya memperingatkan bahwa perilaku Israel yang tidak terkendali akan memperburuk konflik dan mengganggu stabilitas kawasan,” kata Presiden el-Sisi.
“Saya katakan kepada rakyat Israel bahwa apa yang terjadi sekarang sedang menyabotase perjanjian damai yang ada, dan konsekuensinya akan mengerikan," ujarnya, yang dikutip EurAsian Times, Minggu (21/9/2025).
Dengan latar belakang tersebut, berbagai laporan media regional mengeklaim bahwa Mesir mengirimkan pesan yang jelas tentang pencegahan kepada Israel dan mengisyaratkan bahwa Israel sepenuhnya mampu melakukan pembalasan.
Sistem HQ-9B, dengan jangkauan hingga 260 kilometer dan kemampuan untuk melawan pesawat, drone, dan rudal jelajah, akan meningkatkan pencegahan Mesir terhadap potensi serangan udara Israel atau pelanggaran perbatasan.
Pengerahan ini juga menandakan meningkatnya ketidakamanan di antara negara-negara di kawasan tersebut, terutama karena Amerika Serikat terus memberikan dukungan yang teguh kepada Israel.
Mesir adalah salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, dan penerima bantuan AS terbesar setelah Israel. Namun, dukungan tanpa syarat yang diberikan AS kepada Israel telah menciptakan rasa tidak aman di seluruh kawasan.
Dunia internasional telah mengecam perang brutal Israel di Gaza. Sebuah komisi independen PBB baru-baru ini menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza—sebuah tuduhan yang telah ditolak oleh Israel sebagai tuduhan yang menyimpang dan fiktif.
Pensiunan Mayor Jenderal Angkatan Darat Mesir, Samir Farag, secara terbuka menyatakan dalam sebuah wawancara pada Juli 2025 bahwa sistem HQ-9B telah diintegrasikan ke dalam jaringan pertahanan udara Mesir, termasuk penempatan di Semenanjung Sinai.
Sistem pertahanan udara HQ-9B buatan China juga ditampilkan dalam latihan gabungan Angkatan Udara "Eagles of Civilization 2025" antara Mesir dan China, yang diadakan awal tahun ini.
Meskipun latihan tersebut terutama difokuskan pada operasi udara, termasuk pertempuran superioritas udara, pertahanan udara supresif, dan pengisian bahan bakar udara, HQ-9B terutama diintegrasikan untuk menunjukkan interoperabilitas dengan platform China.
Dikembangkan dan diproduksi oleh China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC), sebuah perusahaan pertahanan China yang berbasis di Beijing, HQ-9 adalah sistem rudal permukaan-ke-udara (SAM) jarak jauh yang dirancang untuk mencegat berbagai ancaman udara, termasuk pesawat terbang, rudal jelajah, rudal udara-ke-permukaan, dan rudal balistik taktis.
HQ-9 adalah sistem rudal yang mobile dan andal. Sistem yang dipasang di truk untuk penyebaran cepat, menggunakan sasis roda Taian TAS-5380 8x8 untuk mobilitas tinggi di berbagai medan. Sistem ini menggunakan sistem vertikal "peluncuran dingin", di mana rudal dikeluarkan melalui gas sebelum dinyalakan, memungkinkan penembakan 360 derajat tanpa orientasi peluncur.
Satu baterai HQ-9 terdiri dari 192 rudal, 48 kendaraan peluncur rudal, enam kendaraan kendali, enam kendaraan radar penargetan, enam kendaraan radar pencari, satu kendaraan pemosisian, satu kendaraan komunikasi, satu kendaraan catu daya, dan satu kendaraan pendukung.
Varian HQ-9B, yang dilaporkan telah diakuisisi Mesir, memiliki jangkauan lebih dari 260 kilometer dan dapat mencegat 8 hingga 10 rudal secara bersamaan. Sistem ini memiliki pencari ganda yang meningkatkan probabilitas kena sasaran terhadap target yang kurang teramati atau target dengan ECM yang berat, sementara tautan data memungkinkan pembaruan di tengah perjalanan dari sensor eksternal.
Sering dibandingkan dengan S-400 Rusia karena jangkauannya yang luas dan kemampuan multi-targetnya, HQ-9B menekankan mobilitas, ketahanan radar, dan integrasi ke dalam jaringan pertahanan berlapis.
Bahkan, media pemerintah China sebelumnya menyatakan bahwa HQ-9B sebanding dengan sistem pertahanan rudal Patriot buatan Amerika Serikat. Keduanya merupakan sistem SAM multi-peran jarak jauh yang dirancang untuk pertahanan wilayah, melindungi infrastruktur penting, dan menangkal berbagai ancaman, termasuk pesawat tempur, pesawat pengebom, pesawat nirawak, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis.
Media China secara rutin menyebutkan kinerja HQ-9 dalam latihan lokal dan internasional, dengan menyatakan bahwa sistem ini memiliki tingkat intersepsi yang tinggi dalam situasi simulasi.
Misalnya, latihan Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah menunjukkan kemampuan HQ-9 untuk menyerang target yang terbang rendah, ancaman hipersonik, dan serangan rudal saturasi. (mas)
Salah Satunya Transfer Teknologi 
Infografis pesawat generasi kelima KAAN Turkiye (Katadata)
Dari jet tempur di Jakarta hingga drone di Kuala Lumpur dan perjanjian pertahanan baru di Hanoi, Turki memperluas jejaknya di Asia Tenggara dengan perangkat keras dan pragmatisme—menawarkan kemampuan tanpa hambatan.
Itu menunjukkan bagaimana Turki bergerak cepat untuk memperkuat posisinya di lanskap keamanan Asia Tenggara, mencapai ekspor pertahanan melalui beberapa kunjungan tingkat tinggi.
Seberapa penting kunjungan bersejarah Menteri Pertahanan Turki Guler ke Vietnam? Bagi pemerintah daerah yang berada di antara Washington dan Beijing, tawaran Turki cukup lugas: perangkat keras yang teruji, persyaratan yang fleksibel, dan produksi bersama yang membangun industri lokal—tanpa ikatan politik.
6 Alasan Jet Tempur KAAN Turki Diborong Indonesia dan Malaysia, Salah Satunya Transfer Teknologi
1. Menawarkan Teknologi dan Pelatihan
“Tidak seperti kekuatan lain, Turki tidak memiliki beban sejarah di Asia Tenggara,” ujar Associate Professor Murat Yas dari Universitas Marmara di Istanbul kepada TRTWorld,
“Turki tidak ikut campur dalam Perang Vietnam dan tidak memiliki warisan kolonial di sini. Catatan bersih ini memungkinkan Ankara menampilkan diri bukan sebagai patron yang menuntut keselarasan, tetapi sebagai mitra yang menawarkan teknologi, pelatihan, dan kerja sama industri dengan syarat-syarat yang menghormati kedaulatan.”
2. Adanya Transfer Teknologi dan Pembagian Kerja Lokal
Obrolan Angkringan, alokasi dana pesawat Gen V. (KERIS reborn)
Dalam mosi kepercayaan paling mencolok di kawasan ini, Indonesia menandatangani kontrak pembelian 48 jet tempur generasi kelima KAAN, ekspor pertama pesawat tempur lokal Turki.
Jakarta menyebut kesepakatan itu sebagai pilar modernisasi jangka panjangnya, dengan ketentuan transfer teknologi dan pembagian kerja lokal; bagi Ankara, kesepakatan ini menandai terobosan di pasar Indo-Pasifik.
3. Fleksibilitas
Altay Atli, seorang peneliti hubungan Turki-Asia di Universitas Koc di Istanbul, mengatakan momen ini sesuai dengan pola strategis yang lebih luas. "Turki adalah anggota NATO dan kandidat Uni Eropa, tetapi juga mengejar otonomi strategis—melibatkan Timur dan Barat sambil menghindari pilihan yang dipaksakan," ujarnya kepada TRTWorld. "Bahasa itu bergema di Asia Tenggara, di mana negara-negara menginginkan opsi, bukan keberpihakan."
Malaysia telah mulai mengoperasikan drone ANKA-S buatan Turki sebagai alat pengawasan maritim di perairan yang disengketakan, sebagai bagian dari upaya diversifikasi yang mencakup proposal untuk kapal tempur permukaan dan sistem angkatan laut.
Kontrak untuk tiga ANKA ditandatangani di Pameran Maritim dan Dirgantara Internasional Langkawi (LIMA 2023); Pengiriman dan pangkalan di Labuan, wilayah federal kepulauan Malaysia, menggarisbawahi dorongan Kuala Lumpur untuk memperluas pengawasan Laut Cina Selatan dan jalur laut di sekitarnya.
“Fleksibilitas Turki—kesiapannya untuk melokalisasi produksi, menanamkan teknologi, dan menyesuaikan paket—adalah yang membedakannya,” kata Yas, seraya menekankan bahwa koproduksi dan pelatihan merupakan hal penting untuk mempertahankan kapabilitas tanpa mengikis kedaulatan.
4. Tidak Mengancam
Menurut Yas, ‘Empat Tidak’ Vietnam yang telah lama berlaku—tidak ada aliansi militer, tidak berpihak pada satu kekuatan, tidak ada pangkalan asing, dan tidak ada penggunaan atau ancaman kekuatan—hanya menyisakan sedikit ruang bagi kemitraan yang terikat perjanjian. Namun, hal tersebut tidak menghalangi modernisasi atau kerja sama industri.
Para pejabat Turki menekankan bahwa jalur baru Vietnam akan berfokus pada pelatihan, hubungan industri pertahanan, penjagaan perdamaian PBB, dan pertukaran di bidang angkatan laut, udara, siber, dan keamanan non-tradisional—bidang-bidang yang selaras dengan doktrin non-blok Hanoi sekaligus membangun kapasitas praktis.
“Ini adalah kerja sama yang dibangun di atas pragmatisme dan kepercayaan,” kata Yas. “Baik Ankara maupun Hanoi adalah kekuatan menengah yang bertekad melindungi kedaulatan, membangun ketahanan, dan menghindari ketergantungan pada satu kekuatan besar mana pun.”
5. Memiliki Industri Pertahanan yang Berkembang
Obrolan Angkringan. (KERIS reborn)
Atli memandang gelombang aktivitas saat ini terdiri dari dua hal yang saling memperkuat: jangkauan multilateral ke ASEAN, dan jaringan hubungan antarnegara yang lebih erat.
“Keduanya bukanlah alternatif,” katanya. “Keduanya adalah pilar pelengkap dari kehadiran yang berkelanjutan.”
Para pejabat Ankara menggaungkan narasi tersebut, menjadikan Asia Tenggara sebagai tempat pembuktian bagi ekonomi pertahanan Turki yang telah berkembang—drone, senjata presisi, kapal perang, dan kini jet generasi kelima—yang telah teruji pertempuran dari Kaukasus hingga Afrika Utara.
Pesan di Hanoi serupa: Turki ingin menerjemahkan kebangkitan industrinya menjadi kemitraan jangka panjang yang membangun kapasitas lokal dan mengurangi risiko pemasok tunggal.
“Turki dan Asia Tenggara memiliki kesamaan bahasa: keduanya menginginkan tatanan internasional yang lebih seimbang, sistem tata kelola global yang lebih inklusif, dan dunia di mana kekuatan menengah tidak direduksi menjadi pion dalam persaingan negara adidaya,” ujar Atli.
Pandangan dunia bersama ini memperkuat logika politik dan strategis hubungan Turki–ASEAN. Agar hubungan dapat berkelanjutan, keduanya harus bertumpu pada fondasi ekonomi—dan bukan hanya perdagangan, tetapi juga investasi jangka panjang. Terutama relevan mengingat Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).”
RCEP, yang menyatukan 15 negara termasuk anggota ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan, merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia.
“Turki bukan anggota, dan sekilas, ini tampak merugikan. Namun, ada sisi "setengah penuh" dari gelas itu,” kata Atli.
“Jika sebuah perusahaan Turki mendirikan produksi di Vietnam, ia dapat mengekspor bebas tarif ke semua 15 anggota RCEP. Sebaliknya, perusahaan Asia Tenggara yang berinvestasi di Turki dapat memanfaatkan Uni Pabean Turki dengan Uni Eropa untuk menjangkau pasar Eropa.”
6. Mendorong Arsitektur Keamanan di ASEAN
Apakah momentum ini akan menguat menjadi peran regional yang berkelanjutan akan bergantung pada pelaksanaannya: pengiriman tepat waktu ke Indonesia, operasionalisasi yang lancar di Malaysia, dan proyek-proyek konkret di Vietnam.
Untuk saat ini, Turki telah menempatkan penanda di ketiga bidang tersebut—dan di kawasan yang waspada terhadap pilihan biner, tawaran kapabilitas tanpa keterlibatannya semakin menarik.
“Kekuatan menengah sedang membentuk arsitektur keamanan Asia yang multipolar,” ujar Yas kepada TRT World. “Jika dikelola dengan cermat, kemitraan Turki dapat menjadi contoh—dibangun bukan di atas aliansi atau paksaan, melainkan di atas rasa saling menghormati, pragmatisme teknologi, dan otonomi strategis bersama.” (ahm)
Telah diproduksi massal untuk TNI AD dan TNI AL 
Mortir (Metro TV)
PT Hariff Dipa Persada (Hariff Defense) resmi memproduksi Sistem Penembakan Mortir berbasis Komputer (Sisbak Mortir) dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 51,98 persen. Dengan sertifikasi TKDN melampaui ketentuan minimal, produk ini juga telah mengantongi hak merek dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham pada 2022.
Sisbak Mortir merupakan hasil riset dan pengembangan Hariff Defense bersama Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI AD sejak 2015. Setelah melewati uji coba panjang dan sertifikasi, sistem ini kini telah diproduksi massal serta digunakan di satuan Infanteri TNI AD dan Marinir TNI AL.
“Sisbak Mortir adalah bukti komitmen kami menghadirkan solusi pertahanan unggul yang sepenuhnya dikembangkan SDM dan industri nasional,” kata Direktur Utama Hariff Defense Adi Nugroho dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 September 2025.
Hariff Defense mendapat apresiasi dari Kementerian Perindustrian melalui Penghargaan Rintisan Teknologi Industri (Rintek) 2025, yang diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam ajang Indonesia 4.0 Conference & Expo 2025.
“Penghargaan ini bentuk apresiasi pemerintah atas invensi teknologi yang dihasilkan perusahaan nasional. Harapannya inovasi seperti ini bisa memperkuat daya saing industri pertahanan lokal sekaligus mendukung visi Making Indonesia 4.0,” ujar Agus.
Tingkatkan akurasi dan efisiensi
Keunggulan utama Sisbak Mortir terletak pada kemampuan mempercepat dan meningkatkan akurasi tembakan. Sistem ini terdiri atas tiga unit, yaitu Jaupan (Peninjau Depan), Pusturbak (Pusat Pengatur Tembakan), dan Pucuk (Firing Center).
Didukung perangkat Infantry Targeting Device (ITD) buatan Hariff Defense yang dilengkapi Laser Range Finder (LRF) hingga 3 km, sistem mampu mengunci target dengan presisi tinggi. Data jarak dan koordinat langsung diproses komputer, menghasilkan kalkulasi tembakan yang jauh lebih efisien dibanding metode konvensional plotting board dan Morcos.
Penganugerahan Rintek 2025 kepada Hariff Defense menjadi momentum penting bagi ekosistem industri pertahanan nasional. Selain meningkatkan kemandirian, inovasi ini diharapkan mendorong perusahaan-perusahaan pertahanan lain untuk mengembangkan teknologi serupa.
“Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi industri pertahanan nasional lainnya untuk senantiasa berinovasi dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” ujar Adi.
Dengan Sisbak Mortir, Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya terjadi di sektor industri sipil, tetapi juga menyentuh ranah pertahanan. Ke depan, pencapaian ini diharapkan memperkuat kedaulatan teknologi pertahanan dalam negeri di tengah dinamika geopolitik kawasan.
Rudal Khan Turkiye (Roketsan) 
