KRI BPD 322 frigate pertama PAL dalam penyelesaian di Surabaya (PAL)
Pembangunan kapal Fregat Merah Putih (FMP) unit pertama ditargetkan selesai pada September 2026 untuk diserahterimakan kepada TNI dan TNI Angkatan Laut.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan, FMP unit pertama direncanakan ikut dalam sailing pass pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-81 TNI pada Oktober mendatang.
“Kami akan delivery pada September (2026), sehingga 5 Oktober (HUT TNI) nanti bisa melakukan sailing pass bersama-sama (KRI lain),” ujar Djenod kepada Indonesia Defense Magazine (IDM), Rabu (24/6).
Bersamaan dengan itu, FMP unit pertama akan dilengkapi persenjataan secara bertahap. Adapun FMP unit pertama diberi nama KRI Balaputradewa-322.
KRI Balaputradewa-322 dirancang sebagai kapal tempur modern berkemampuan multiperan.
Diketahui, Kementerian Pertahanan RI memesan dua unit fregat dari galangan asal Inggris, Babcock. PT PAL diberi mandat mengerjakan proyek tersebut, yang kemudian diberi nama Fregat Merah Putih.
PT PAL bekerja sama dengan Babcock membuat kapal perang berdasarkan desain Arrowhead 140.
📝 IDM
★ 
Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)
Telah dikonfirmasi bahwa Indonesia telah menyelesaikan pembayaran bagiannya dari biaya pengembangan bersama untuk jet tempur Korea KF-21.
Dengan berakhirnya perselisihan yang berkepanjangan mengenai pembagian biaya antara Korea dan Indonesia, hal ini diharapkan akan berdampak positif pada negosiasi di masa mendatang untuk pembelian 48 unit KF-21 oleh Angkatan Udara Indonesia.
Menurut laporan komprehensif berdasarkan sumber lokal Indonesia dan liputan domestik pada tanggal 26, Indonesia baru-baru ini membayar saldo akhir sebesar 63,6 miliar won dari kontribusi pengembangan bersama yang harus dibayarkan kepada Korea Aerospace Industries (KAI). Dengan demikian, Indonesia kini telah membayar seluruh kontribusi penyesuaian sekitar 600 miliar won yang disepakati dengan pemerintah Korea.
Jet tempur Korea KF-21 dikembangkan dengan nama KF-X sekitar 20 tahun yang lalu. Namun, selama proses studi kelayakan awal, berulang kali dinilai kurang layak secara ekonomi. Hal ini karena ini merupakan upaya pertama Korea dalam pengembangan jet tempur, dan kemungkinan untuk mengamankan pasar ekspor masih belum pasti.
Akibatnya, lembaga penelitian milik negara, termasuk Institut Analisis Pertahanan Korea (KIDA), merekomendasikan agar pengembangan KF-X dilakukan melalui metode pengembangan bersama internasional.
Lembaga-lembaga terkait, termasuk Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, mengadakan konsultasi dengan Turki dan Indonesia untuk pengembangan bersama internasional KF-X.
Namun, diskusi dengan Turki gagal karena ketidaksepakatan mengenai kondisi negosiasi, seperti hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, Korea meluncurkan proyek pengembangan KF-21 secara serius dengan menandatangani 'Perjanjian Kerangka Kerja tentang Pengembangan Bersama KF-X' dengan Indonesia pada Januari 2016.
Menurut perjanjian awal, Indonesia akan menanggung 1,6 triliun won, atau sekitar 20% dari total biaya pengembangan sebesar 8,1 triliun won. Sebagai imbalannya, Indonesia akan menerima teknologi terkait produksi KF-21 dan satu pesawat prototipe, serta sekitar 10 insinyur Indonesia akan berpartisipasi dalam proses pengembangan.
Namun, Indonesia menunda pembayaran kontribusinya, dengan alasan situasi anggaran domestiknya. Pada tahun 2019, jumlah yang dibayarkan hanya mencapai 132 miliar won, dan sejak saat itu, isu kontribusi biaya pembangunan yang belum dibayar telah disebut sebagai risiko utama bagi proyek KF-21.
Lebih lanjut, hubungan pembangunan bersama antara kedua negara menghadapi tekanan yang meningkat seiring munculnya tuduhan kebocoran informasi rahasia oleh personel teknis Indonesia pada Februari 2024. Kasus tersebut diakhiri dengan keputusan untuk tidak menuntut setelah penyelidikan yang panjang.
Selanjutnya, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan memutuskan untuk menyesuaikan kontribusi pembagian biaya menjadi sekitar 600 miliar won setelah konsultasi dengan pemerintah Indonesia pada Agustus 2024.
Sebagai imbalannya, cakupan teknologi yang akan diberikan kepada Indonesia juga dikurangi. Dengan pembayaran sisa saldo, masalah pembagian biaya pengembangan bersama dengan Indonesia telah diselesaikan, dan ketidakpastian seputar proyek KF-21 sebagian besar telah teratasi.
Prosedur yang tersisa adalah transfer teknologi dan penyediaan aset dalam bentuk barang. Menurut laporan, sekitar 350 miliar won dari 600 miliar won biaya pengembangan yang dibayarkan oleh Indonesia akan dialokasikan untuk menyediakan prototipe KF-21 kelima kepada Indonesia.
Sisa sekitar 250 miliar won diharapkan akan dihitung berdasarkan nilai transfer teknologi dan penyediaan data pengembangan. Namun, dipahami bahwa negosiasi mengenai cakupan spesifik teknologi dan data pengembangan yang akan diberikan kepada Indonesia masih berlangsung.
Alasan mengapa perjanjian pengembangan bersama antara kedua negara tidak dibatalkan meskipun ada kontroversi mengenai kontribusi yang tertunggak dan kebocoran informasi rahasia terletak pada kenyataan bahwa proyek KF-21 bermula sebagai pengembangan bersama internasional.
Meskipun KF-21 adalah jet tempur pertama yang dikembangkan Korea Selatan secara independen, negara-negara pesaing seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Swedia telah mengumpulkan pengalaman pengembangan jet tempur selama beberapa dekade dan jaringan penjualan luar negeri.
Karena alasan ini, logika bahwa negara-negara pembeli potensial harus diamankan sebagai mitra pengembangan bersama telah berperan sejak awal proyek.
Namun, mengingat status industri pertahanan Korea saat ini, sangat disayangkan bahwa kemampuan industri pertahanan Korea dan potensi ekspornya dinilai terlalu konservatif pada saat itu.
Akibatnya, meskipun pengembangan bersama dengan Indonesia menimbulkan beban seperti biaya dan kontroversi mengenai keamanan teknis, hal itu sekaligus berfungsi sebagai jalan yang membuka pintu bagi kemungkinan pengadaan KF-21 pertama di luar negeri.
Dengan selesainya pembayaran kontribusi, perhatian beralih ke kontrak pembelian KF-21 Indonesia. Dilaporkan bahwa Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan rencana untuk mengakuisisi 48 unit KF-21 dalam tiga tahap, masing-masing terdiri dari 16 unit. Di antara tahap-tahap tersebut, negosiasi untuk memasok 16 unit pertama ke Angkatan Udara Indonesia sedang berlangsung terlebih dahulu.
Menurut gabungan sumber lokal Indonesia dan laporan domestik, konsensus yang signifikan dilaporkan telah tercapai mengenai harga pembelian dan jadwal pengenalan KF-21.
Namun, koordinasi anggaran internal dalam pemerintahan Indonesia masih berlangsung. Diketahui bahwa Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini sedang membahas metode pembiayaan untuk pembelian KF-21.
Variabel lain adalah fakta bahwa, karena sifat proyek pengadaan pertahanan Indonesia, diperlukan pinjaman luar negeri dan anggaran pengadaan domestik.
Jika konsultasi internal pemerintah berjalan cepat, ada kemungkinan anggaran untuk pembelian KF-21 akan disetujui sekitar kuartal ketiga. Namun, waktu persetujuan dapat tertunda tergantung pada metode pengadaan anggaran dan hasil koordinasi antar kementerian.
Meskipun demikian, dengan selesainya pembayaran kontribusi pengembangan bersama, diperkirakan bahwa negosiasi dengan Indonesia untuk pembelian KF-21 telah memasuki fase yang lebih maju daripada sebelumnya.
★ Bizhankook
👷 🤝 Dieselindo Dapat Transfer Teknologi Pertahanan
MPCS BWJ 320 (Fincantieri)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan industri dalam negeri di bidang mesin perkapalan mampu melakukan perawatan kapal perang, terkhusus dua kapal TNI AL buatan Fincantieri Italia yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321.
Hal tersebut dapat dipastikan setelah salah satu perusahaan anak bangsa PT Dieselindo Utama Nusa menerima offset atau imbal balik berupa mock up atau blok mesin tiruan mesin KRI dan fasilitas pelatihan sumber daya manusia (SDM) dari Fincantieri.
"Jadi, dengan kemampuan yang ada, kita harapannya sudah bisa melakukan perawatan mesin di dalam negeri," kata Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Laksda TNI Sri Yanto saat ditemui di kawasan Industri PT Dieselindo di kawasan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.
Sriyanto menjelaskan blok mesin tiruan itu digunakan untuk bahan pembelajaran para teknisi dari PT. Dieselindo. Dengan demikian, PT. Dieselindo mampu melakukan perawatan KRI secara rutin.
Selain itu, PT. Dieselindo juga akan mendapat keuntungan peningkatan kualitas SDM) karena teknisinya diberi fasilitas pendidikan perawatan mesin di Italia.
Tidak hanya di PT. Dieselindo saja yang mendapat offset dengan Fincantieri. Beberapa perusahaan dalam negeri di bidang perkapalan juga mendapat bagian kerja dengan Fincantieri.
Sri Yanto meyakini kerja sama itu akan membuat perusahaan perkapalan dalam negeri semakin maju dari bidang teknologi dan kualitas SDM.
"Untuk offset-nya bukan hanya kepada Dieselindo, ada beberapa perusahaan lain yang mendapatkan offset kaitannya dengan pengadaan kapal Fregat PPA (Pattugliatore Polivalente d’Altura) ini dan kapalnya sekarang semua sudah ada di Indonesia," katanya.
Dengan adanya kegiatan Transfer of Technology (TOT) tersebut, Sri Yanto berharap kapabilitas industri perkapalan dalam negeri bisa semakin meningkat sehingga mampu bersaing di kancah internasional.
👷 antara
👷 🤝 🚀 
Ilustrasi kapal selam Scorpene (Naval Group)
Sebuah laporan baru-baru ini menyebutkan bahwa dua kapal selam Scorpene Evolved pertama untuk Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), yang akan dibangun di dalam negeri oleh perusahaan milik negara PT PAL Indonesia di Jawa Timur, tidak akan memiliki kemampuan peluncuran rudal sejak awal. Namun, sumber-sumber yang terlibat dalam proyek tersebut telah mengkonfirmasi kepada Naval News bahwa laporan tersebut tidak benar.
Berbicara kepada Naval News, salah satu sumber industri menyatakan bahwa kemampuan untuk meluncurkan MBDA SM39 (varian rudal anti-kapal Exocet yang diluncurkan dari kapal selam) telah menjadi bagian dari program sejak hari pertama. Sumber tersebut menambahkan bahwa kemampuan tersebut termasuk dalam kontrak asli dan sudah menjadi fitur dasar dari desain Scorpène yang ditawarkan di seluruh dunia.
Oleh karena itu, dua kapal selam Scorpène Evolved pertama Indonesia tidak akan dibangun tanpa integrasi/kemampuan peluncuran rudal, karena kapal selam tersebut memang selalu direncanakan untuk memiliki kemampuan tersebut sejak awal.
Sementara itu, CEO PT PAL, Kaharuddin Djenod, mengatakan kepada Naval News bahwa pernyataan tentang integrasi rudal tersebut merujuk pada target PT PAL untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pekerjaan integrasi rudal di masa depan, termasuk mengamankan transfer teknologi terkait yang nantinya dapat diterapkan pada program lain, termasuk proyek kapal selam otonom (KSOT) perusahaan.
Laporan Naval News sebelumnya telah mencatat bahwa Naval Group menawarkan Scorpene Evolved kepada Indonesia dengan integrasi SM39 penuh, karena hal itu selaras dengan salah satu persyaratan utama Angkatan Laut Indonesia untuk armada kapal selam masa depannya.
Sumber lain mengkonfirmasi bahwa rudal anti-kapal Exocet SM39 yang diluncurkan dari kapal selam buatan MBDA merupakan bagian dari kontrak Scorpene Evolved yang ditandatangani antara Prancis dan Indonesia.
Tandatangani kontrak pengadaan 2 unit DGK 
(DRASS)
Kami dapat mengungkapkan secara eksklusif kepada pembaca elSnorkel.com bahwa DRASS — sebuah perusahaan Italia dengan tradisi selama satu abad dalam pembangunan kapal selam kompak, penerus langsung dari COSMOS yang bersejarah — telah menandatangani kontrak dengan Republik Indonesia untuk pembangunan dan pengiriman dua (2) kapal selam kompak kelas DGK baru. elSnorkel.com melaporkan bahwa DRASS — sebuah perusahaan Italia dengan tradisi selama satu abad dalam pembangunan kapal selam kompak, penerus langsung dari COSMOS yang bersejarah — telah menandatangani kontrak dengan Republik Indonesia untuk pembangunan dan pengiriman dua (2) kapal selam kompak kelas DGK baru.
Ini bukan nota kesepahaman. Ini bukan surat pernyataan niat. Ini adalah kontrak. Dua unit. Dua DGK yang akan berlayar di bawah bendera kepulauan terbesar di dunia.
Untuk memahami signifikansi berita ini, perlu dipahami apa itu DGK, mengapa Indonesia memilihnya, dan mengapa kontrak ini lebih dari sekadar kesuksesan komersial.
Apa itu DGK?
DGK — Drass Galeazzi K, di mana K menunjukkan penggerak diesel-elektrik konvensional, nomenklatur NATO yang sama yang mendefinisikan "pembunuh senyap" legendaris dari produsen besar — bukanlah pesawat kecil biasa. Ini adalah kategori tersendiri.
Spesifikasi kapal :
§ Berat : 270 ton terendam
§ Panjang : 34 meter
§ Awak kapal: 9 awak kapal selam + hingga 6 operator pasukan khusus
§ Jangkauan: hingga 4.000 mil laut pada kecepatan 4 knot
§ Persenjataan: hingga 4 torpedo berat
§ Muatan opsional: ranjau, UUV, SDV (termasuk DRASS DS8), torpedo mini, peralatan operasi khusus.
Kombinasi dimensi, kapasitas persenjataan, dan jangkauan operasional ini unik di antara kapal selam kompak di pasar global. Kapal selam mini konvensional—kapal dengan berat 100 hingga 150 ton—tidak memiliki rangkaian sensor lengkap, kemampuan komando dan kontrol canggih, dan daya tahan yang berkelanjutan. Kapal selam besar, dengan bobot lebih dari 1.000–1.550 ton, tidak mampu beroperasi di perairan dangkal: pergerakan mereka sangat terbatas, risiko deteksi meningkat secara kritis, dan jika ditemukan, mereka tidak memiliki peluang realistis untuk menghindar.
Di tempat yang tidak dapat mereka jangkau, dia beroperasi. Di tempat mereka terlalu terlihat, dia tak terlihat. Di tempat mereka membutuhkan kedalaman, dia mengubah keterbatasan perairan dangkal menjadi keunggulan taktis yang menentukan.
DGK mengisi kekosongan itu. Dan ia mengisinya dengan torpedo sungguhan, sensor berkinerja tinggi, dan kemampuan untuk beroperasi selama berminggu-minggu tanpa dukungan eksternal.
Mengapa Indonesia memilih DGK?
Kapal selam DGK (DRASS))
Indonesia bukan sekadar klien biasa; Indonesia adalah pemain strategis kunci di Indo-Pasifik. Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia: 17.000 pulau, lebih dari 50.000 kilometer garis pantai, selat-selat yang penting secara strategis—Malakka, Sunda, Lombok, Makassar—dan zona ekonomi eksklusif seluas 3,2 juta kilometer persegi. Mempertahankan perairan ini membutuhkan platform kapal selam yang mampu beroperasi secara efektif tidak hanya di laut lepas tetapi juga di lingkungan pulau dan pesisir dengan kompleksitas taktis yang ekstrem.
DGK menawarkan apa yang dibutuhkan Indonesia: platform yang ringkas, sangat senyap, mampu beroperasi di perairan dangkal kepulauan, dengan kemampuan tempur nyata dan siklus hidup yang mudah dikelola untuk angkatan laut yang berkembang pesat.
Pemilihan DRASS bukanlah kebetulan: ini adalah hasil dari proses evaluasi yang ketat yang menghargai pengalaman historis pembuatnya, pewaris tradisi berabad-abad dalam pembangunan kapal selam kecil, kematangan teknologi platform, dan kemampuan Italia untuk mendampingi klien dalam pelatihan, dukungan, dan transfer teknologi.
Garis yang tak pernah terputus
Yang membuat kontrak ini semakin signifikan adalah konteks historisnya. DRASS bukanlah pemain baru di pasar kapal selam kompak: mereka adalah pewaris langsung tradisi Italia sebagai pembuat kapal selam kecil yang selama beberapa dekade menjadi tolok ukur dunia absolut dalam kategori ini, dengan ekspor ke Pakistan, Korea Selatan, Kolombia, dan Taiwan.
Tradisi ini bukan sekadar warisan katalog. Ini adalah warisan pengetahuan yang terakumulasi selama beberapa dekade: penguasaan propulsi senyap, integrasi sistem di ruang yang sangat terbatas, rekayasa yang diarahkan untuk meminimalkan jejak akustik, dan pemahaman mendalam tentang apa yang dibutuhkan angkatan laut operasional dalam kondisi dunia nyata. Dalam DGK, pengetahuan ini telah menemukan ekspresi paling matangnya—sebuah platform yang dirancang untuk skenario yang mendefinisikan peperangan kapal selam kontemporer: garis pantai yang kompleks, perairan dangkal, dan lingkungan pulau yang padat dengan lalu lintas dan ancaman, di mana paradigma kapal selam samudra tidak lagi cukup atau memadai.
Kontrak dengan Indonesia bukanlah kembalinya Italia ke pasar kapal selam. Ini adalah konfirmasi bahwa Italia tidak pernah meninggalkannya.
Indonesia bukanlah tujuan akhir — melainkan titik awal.
DGK menjawab kebutuhan nyata yang ada di puluhan marina di seluruh dunia. Kepulauan, daerah pesisir yang kompleks, perairan dangkal, kebutuhan untuk mengendalikan ruang bawah air yang menantang dengan platform yang lincah, tenang, dan efisien secara operasional: profil pelanggan potensial DGK sangat luas, dan distribusi geografisnya bersifat global.
Indonesia adalah pelanggan pertama yang secara terbuka mengumumkan pilihannya. Dan ini bukan yang terakhir.
Kami yakin bahwa kesuksesan konsep kapal selam baru ini akan terus berlanjut. Apa yang kami umumkan hari ini dari Indonesia hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan yang telah divalidasi oleh pasar—dan yang akan terus menghasilkan berita di bulan-bulan mendatang.
KRI BPD 322 frigate pertama PAL dalam penyelesaian di Surabaya (PAL)
