👷 Gendong ratusan mitra lokal di Proyek LD Filipina 
Kapal LD ketiga pesanan Filipina dalam penyelesaian (PAL)
Keberhasilan PT PAL Indonesia dalam memenangi kontrak ekspor kapal perang bukan sekadar prestasi di atas kertas atau pencapaian korporasi semata. Industri pertahanan.
Lebih dari itu, proyek pembangunan Landing Dock Philippines (LDP) nomor lambung pertama (#1) kini bertransformasi menjadi motor penggerak utama yang membawa ekosistem industri pertahanan (indhan) nasional naik kelas ke kancah global.
Tidak tanggung-tanggung, dalam menggarap proyek LDP #1 pesanan Angkatan Laut Filipina ini, PT PAL Indonesia melibatkan lebih dari 100 mitra lokal dari berbagai sektor industri pendukung.
Langkah strategis ini diambil guna membangun rantai pasok (supply chain) domestik yang tangguh sekaligus memenuhi standar kualifikasi internasional yang ketat.
Sinergi Menuju Kemandirian Indhan
PT PAL meyakini bahwa penguatan industri maritim dan pertahanan nasional tidak dapat berjalan secara parsial.
Diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara galangan kapal utama (main contractor) dan industri pendukung agar tercipta kemampuan nasional yang mandiri, kompetitif, dan berdaya saing global.
Chief Technology & Procurement Officer (CTRO) PT PAL Indonesia, Briljan Gazalba, menegaskan bahwa perusahaan memikul tanggung jawab besar untuk memastikan setiap proyek strategis yang diraih mampu memberikan multiplier effect bagi industri nasional.
“Ketika PT PAL mendapatkan kepercayaan dari pelanggan internasional, maka kepercayaan tersebut harus diterjemahkan menjadi kesempatan bagi industri pendukung nasional untuk tumbuh bersama. Semakin banyak industri lokal berkualitas yang terlibat, semakin kuat pula fondasi industri maritim dan pertahanan Indonesia di masa depan,” ujarnya.
Jembatan UMKM ke Pasar Internasional
Menurut Briljan, proyek ekspor ini menjadi ujian sekaligus ruang akselerasi bagi para mitra lokal.
Melalui pola kemitraan yang berkelanjutan, PT PAL melakukan asistensi ketat terkait peningkatan kualitas, efisiensi, serta standardisasi komponen.
Tujuannya jelas, agar produk-produk buatan dalam negeri tidak hanya terserap di pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar global.
Dampak positif dari proyek LDP Filipina ini langsung dirasakan di berbagai lini, mulai dari Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada alutsista laut, Penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan rekayasa engineering, Transfer teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja transnasional.
Dengan meningkatnya kepercayaan pasar global terhadap produk korporasi asal Surabaya ini, PT PAL berkomitmen penuh untuk terus menjadikan proyek-proyek ekspor strategis sebagai jembatan emas bagi industri lokal agar semakin kompetitif dan mampu berbicara banyak di panggung internasional. (PN)
KRI BPD 322 frigate pertama PAL dalam penyelesaian di Surabaya (PAL)
Pembangunan kapal Fregat Merah Putih (FMP) unit pertama ditargetkan selesai pada September 2026 untuk diserahterimakan kepada TNI dan TNI Angkatan Laut.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan, FMP unit pertama direncanakan ikut dalam sailing pass pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-81 TNI pada Oktober mendatang.
“Kami akan delivery pada September (2026), sehingga 5 Oktober (HUT TNI) nanti bisa melakukan sailing pass bersama-sama (KRI lain),” ujar Djenod kepada Indonesia Defense Magazine (IDM), Rabu (24/6).
Bersamaan dengan itu, FMP unit pertama akan dilengkapi persenjataan secara bertahap. Adapun FMP unit pertama diberi nama KRI Balaputradewa-322.
KRI Balaputradewa-322 dirancang sebagai kapal tempur modern berkemampuan multiperan.
Diketahui, Kementerian Pertahanan RI memesan dua unit fregat dari galangan asal Inggris, Babcock. PT PAL diberi mandat mengerjakan proyek tersebut, yang kemudian diberi nama Fregat Merah Putih.
PT PAL bekerja sama dengan Babcock membuat kapal perang berdasarkan desain Arrowhead 140.
📝 IDM
★ 
Pesawat tempur KF-21 Boramae kursi tunggal, kemungkinan yang akan dikirimkan ke Indonesia (Jetphotos)
Telah dikonfirmasi bahwa Indonesia telah menyelesaikan pembayaran bagiannya dari biaya pengembangan bersama untuk jet tempur Korea KF-21.
Dengan berakhirnya perselisihan yang berkepanjangan mengenai pembagian biaya antara Korea dan Indonesia, hal ini diharapkan akan berdampak positif pada negosiasi di masa mendatang untuk pembelian 48 unit KF-21 oleh Angkatan Udara Indonesia.
Menurut laporan komprehensif berdasarkan sumber lokal Indonesia dan liputan domestik pada tanggal 26, Indonesia baru-baru ini membayar saldo akhir sebesar 63,6 miliar won dari kontribusi pengembangan bersama yang harus dibayarkan kepada Korea Aerospace Industries (KAI). Dengan demikian, Indonesia kini telah membayar seluruh kontribusi penyesuaian sekitar 600 miliar won yang disepakati dengan pemerintah Korea.
Jet tempur Korea KF-21 dikembangkan dengan nama KF-X sekitar 20 tahun yang lalu. Namun, selama proses studi kelayakan awal, berulang kali dinilai kurang layak secara ekonomi. Hal ini karena ini merupakan upaya pertama Korea dalam pengembangan jet tempur, dan kemungkinan untuk mengamankan pasar ekspor masih belum pasti.
Akibatnya, lembaga penelitian milik negara, termasuk Institut Analisis Pertahanan Korea (KIDA), merekomendasikan agar pengembangan KF-X dilakukan melalui metode pengembangan bersama internasional.
Lembaga-lembaga terkait, termasuk Administrasi Program Akuisisi Pertahanan, mengadakan konsultasi dengan Turki dan Indonesia untuk pengembangan bersama internasional KF-X.
Namun, diskusi dengan Turki gagal karena ketidaksepakatan mengenai kondisi negosiasi, seperti hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, Korea meluncurkan proyek pengembangan KF-21 secara serius dengan menandatangani 'Perjanjian Kerangka Kerja tentang Pengembangan Bersama KF-X' dengan Indonesia pada Januari 2016.
Menurut perjanjian awal, Indonesia akan menanggung 1,6 triliun won, atau sekitar 20% dari total biaya pengembangan sebesar 8,1 triliun won. Sebagai imbalannya, Indonesia akan menerima teknologi terkait produksi KF-21 dan satu pesawat prototipe, serta sekitar 10 insinyur Indonesia akan berpartisipasi dalam proses pengembangan.
Namun, Indonesia menunda pembayaran kontribusinya, dengan alasan situasi anggaran domestiknya. Pada tahun 2019, jumlah yang dibayarkan hanya mencapai 132 miliar won, dan sejak saat itu, isu kontribusi biaya pembangunan yang belum dibayar telah disebut sebagai risiko utama bagi proyek KF-21.
Lebih lanjut, hubungan pembangunan bersama antara kedua negara menghadapi tekanan yang meningkat seiring munculnya tuduhan kebocoran informasi rahasia oleh personel teknis Indonesia pada Februari 2024. Kasus tersebut diakhiri dengan keputusan untuk tidak menuntut setelah penyelidikan yang panjang.
Selanjutnya, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan memutuskan untuk menyesuaikan kontribusi pembagian biaya menjadi sekitar 600 miliar won setelah konsultasi dengan pemerintah Indonesia pada Agustus 2024.
Sebagai imbalannya, cakupan teknologi yang akan diberikan kepada Indonesia juga dikurangi. Dengan pembayaran sisa saldo, masalah pembagian biaya pengembangan bersama dengan Indonesia telah diselesaikan, dan ketidakpastian seputar proyek KF-21 sebagian besar telah teratasi.
Prosedur yang tersisa adalah transfer teknologi dan penyediaan aset dalam bentuk barang. Menurut laporan, sekitar 350 miliar won dari 600 miliar won biaya pengembangan yang dibayarkan oleh Indonesia akan dialokasikan untuk menyediakan prototipe KF-21 kelima kepada Indonesia.
Sisa sekitar 250 miliar won diharapkan akan dihitung berdasarkan nilai transfer teknologi dan penyediaan data pengembangan. Namun, dipahami bahwa negosiasi mengenai cakupan spesifik teknologi dan data pengembangan yang akan diberikan kepada Indonesia masih berlangsung.
Alasan mengapa perjanjian pengembangan bersama antara kedua negara tidak dibatalkan meskipun ada kontroversi mengenai kontribusi yang tertunggak dan kebocoran informasi rahasia terletak pada kenyataan bahwa proyek KF-21 bermula sebagai pengembangan bersama internasional.
Meskipun KF-21 adalah jet tempur pertama yang dikembangkan Korea Selatan secara independen, negara-negara pesaing seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Swedia telah mengumpulkan pengalaman pengembangan jet tempur selama beberapa dekade dan jaringan penjualan luar negeri.
Karena alasan ini, logika bahwa negara-negara pembeli potensial harus diamankan sebagai mitra pengembangan bersama telah berperan sejak awal proyek.
Namun, mengingat status industri pertahanan Korea saat ini, sangat disayangkan bahwa kemampuan industri pertahanan Korea dan potensi ekspornya dinilai terlalu konservatif pada saat itu.
Akibatnya, meskipun pengembangan bersama dengan Indonesia menimbulkan beban seperti biaya dan kontroversi mengenai keamanan teknis, hal itu sekaligus berfungsi sebagai jalan yang membuka pintu bagi kemungkinan pengadaan KF-21 pertama di luar negeri.
Dengan selesainya pembayaran kontribusi, perhatian beralih ke kontrak pembelian KF-21 Indonesia. Dilaporkan bahwa Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan rencana untuk mengakuisisi 48 unit KF-21 dalam tiga tahap, masing-masing terdiri dari 16 unit. Di antara tahap-tahap tersebut, negosiasi untuk memasok 16 unit pertama ke Angkatan Udara Indonesia sedang berlangsung terlebih dahulu.
Menurut gabungan sumber lokal Indonesia dan laporan domestik, konsensus yang signifikan dilaporkan telah tercapai mengenai harga pembelian dan jadwal pengenalan KF-21.
Namun, koordinasi anggaran internal dalam pemerintahan Indonesia masih berlangsung. Diketahui bahwa Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini sedang membahas metode pembiayaan untuk pembelian KF-21.
Variabel lain adalah fakta bahwa, karena sifat proyek pengadaan pertahanan Indonesia, diperlukan pinjaman luar negeri dan anggaran pengadaan domestik.
Jika konsultasi internal pemerintah berjalan cepat, ada kemungkinan anggaran untuk pembelian KF-21 akan disetujui sekitar kuartal ketiga. Namun, waktu persetujuan dapat tertunda tergantung pada metode pengadaan anggaran dan hasil koordinasi antar kementerian.
Meskipun demikian, dengan selesainya pembayaran kontribusi pengembangan bersama, diperkirakan bahwa negosiasi dengan Indonesia untuk pembelian KF-21 telah memasuki fase yang lebih maju daripada sebelumnya.
★ Bizhankook
👷 🤝 Dieselindo Dapat Transfer Teknologi Pertahanan
MPCS BWJ 320 (Fincantieri)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan industri dalam negeri di bidang mesin perkapalan mampu melakukan perawatan kapal perang, terkhusus dua kapal TNI AL buatan Fincantieri Italia yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321.
Hal tersebut dapat dipastikan setelah salah satu perusahaan anak bangsa PT Dieselindo Utama Nusa menerima offset atau imbal balik berupa mock up atau blok mesin tiruan mesin KRI dan fasilitas pelatihan sumber daya manusia (SDM) dari Fincantieri.
"Jadi, dengan kemampuan yang ada, kita harapannya sudah bisa melakukan perawatan mesin di dalam negeri," kata Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Laksda TNI Sri Yanto saat ditemui di kawasan Industri PT Dieselindo di kawasan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.
Sriyanto menjelaskan blok mesin tiruan itu digunakan untuk bahan pembelajaran para teknisi dari PT. Dieselindo. Dengan demikian, PT. Dieselindo mampu melakukan perawatan KRI secara rutin.
Selain itu, PT. Dieselindo juga akan mendapat keuntungan peningkatan kualitas SDM) karena teknisinya diberi fasilitas pendidikan perawatan mesin di Italia.
Tidak hanya di PT. Dieselindo saja yang mendapat offset dengan Fincantieri. Beberapa perusahaan dalam negeri di bidang perkapalan juga mendapat bagian kerja dengan Fincantieri.
Sri Yanto meyakini kerja sama itu akan membuat perusahaan perkapalan dalam negeri semakin maju dari bidang teknologi dan kualitas SDM.
"Untuk offset-nya bukan hanya kepada Dieselindo, ada beberapa perusahaan lain yang mendapatkan offset kaitannya dengan pengadaan kapal Fregat PPA (Pattugliatore Polivalente d’Altura) ini dan kapalnya sekarang semua sudah ada di Indonesia," katanya.
Dengan adanya kegiatan Transfer of Technology (TOT) tersebut, Sri Yanto berharap kapabilitas industri perkapalan dalam negeri bisa semakin meningkat sehingga mampu bersaing di kancah internasional.
👷 antara
👷 🤝 🚀 
Ilustrasi kapal selam Scorpene (Naval Group)
Sebuah laporan baru-baru ini menyebutkan bahwa dua kapal selam Scorpene Evolved pertama untuk Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), yang akan dibangun di dalam negeri oleh perusahaan milik negara PT PAL Indonesia di Jawa Timur, tidak akan memiliki kemampuan peluncuran rudal sejak awal. Namun, sumber-sumber yang terlibat dalam proyek tersebut telah mengkonfirmasi kepada Naval News bahwa laporan tersebut tidak benar.
Berbicara kepada Naval News, salah satu sumber industri menyatakan bahwa kemampuan untuk meluncurkan MBDA SM39 (varian rudal anti-kapal Exocet yang diluncurkan dari kapal selam) telah menjadi bagian dari program sejak hari pertama. Sumber tersebut menambahkan bahwa kemampuan tersebut termasuk dalam kontrak asli dan sudah menjadi fitur dasar dari desain Scorpène yang ditawarkan di seluruh dunia.
Oleh karena itu, dua kapal selam Scorpène Evolved pertama Indonesia tidak akan dibangun tanpa integrasi/kemampuan peluncuran rudal, karena kapal selam tersebut memang selalu direncanakan untuk memiliki kemampuan tersebut sejak awal.
Sementara itu, CEO PT PAL, Kaharuddin Djenod, mengatakan kepada Naval News bahwa pernyataan tentang integrasi rudal tersebut merujuk pada target PT PAL untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pekerjaan integrasi rudal di masa depan, termasuk mengamankan transfer teknologi terkait yang nantinya dapat diterapkan pada program lain, termasuk proyek kapal selam otonom (KSOT) perusahaan.
Laporan Naval News sebelumnya telah mencatat bahwa Naval Group menawarkan Scorpene Evolved kepada Indonesia dengan integrasi SM39 penuh, karena hal itu selaras dengan salah satu persyaratan utama Angkatan Laut Indonesia untuk armada kapal selam masa depannya.
Sumber lain mengkonfirmasi bahwa rudal anti-kapal Exocet SM39 yang diluncurkan dari kapal selam buatan MBDA merupakan bagian dari kontrak Scorpene Evolved yang ditandatangani antara Prancis dan Indonesia.
Kapal LD ketiga pesanan Filipina dalam penyelesaian (PAL)
