Rudal CM-302 buatan China. (Foto/military people)
Iran hampir mencapai kesepakatan untuk membeli rudal jelajah anti-kapal supersonik dari China. Langkah ini dilakukan saat Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan serangan baru terhadap Republik Islam tersebut, menurut laporan Reuters pada hari Selasa (24/2/2026).
Laporan tersebut mengatakan negosiasi antara China dan Iran dimulai dua tahun lalu, tetapi telah meningkat sejak Juni 2025, ketika AS bergabung dengan perang Israel terhadap Iran untuk melancarkan serangan terhadap tiga fasilitas nuklir.
Persenjataan yang sedang dibahas adalah rudal CM-302 dengan jangkauan sekitar 290 kilometer dan kemampuan menghindari pertahanan kapal.
Pemerintahan Trump telah melakukan peningkatan besar-besaran pasukan AS di kawasan tersebut bahkan ketika terus bernegosiasi dengan Iran mengenai program nuklirnya. Mereka telah mengirimkan kapal perang ke Timur Tengah sebagai bagian dari peningkatan tersebut.
Grup serang kapal induk USS Abraham Lincoln sudah beroperasi di Laut Arab. Sementara itu, USS Gerald Ford berada di Mediterania Timur.
Middle East Eye adalah yang pertama mengungkapkan Iran dan China memperdalam hubungan pertahanan mereka setelah serangan AS.
MEE mengungkapkan pada Juni 2025 bahwa Iran telah membeli baterai rudal permukaan-ke-udara China untuk tujuan pertahanan.
Dua pejabat Arab tidak menyebutkan berapa banyak rudal permukaan-ke-udara yang diterima Iran saat itu dari China. Namun, salah satu pejabat Arab mengatakan Iran membayar rudal tersebut dengan pengiriman minyak.
China adalah importir minyak Iran terbesar, dan Badan Informasi Energi AS dalam laporan pada bulan Mei menyatakan hampir 90% ekspor minyak mentah dan kondensat Iran mengalir ke Beijing.
Terlepas dari hubungan historis mereka, beberapa diplomat di kawasan itu berspekulasi China mungkin waspada untuk terlalu terlibat dalam konflik tersebut. Beijing dan Washington sedang dalam semacam pendekatan setelah ketegangan perdagangan.
Pada hari Selasa, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan AS menginginkan hubungan yang stabil dengan China, tetapi tidak mempercayai negara tersebut.
Presiden Donald Trump diperkirakan akan menghadiri pertemuan puncak penting di China bersama mitranya, Presiden Xi Jinping, pada bulan April.
Hubungan China-Iran
China dan Iran memiliki hubungan pertahanan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Pada akhir tahun 1980-an, Iran menerima rudal jelajah HY-2 Silkworm dari China melalui Korea Utara ketika sedang berperang dengan Irak.
Republik Islam menggunakan rudal tersebut untuk menyerang Kuwait dan menghantam kapal tanker minyak berbendera AS selama apa yang disebut perang tanker. Pada tahun 2010, ada laporan bahwa Iran menerima rudal anti-pesawat HQ9 dari China.
Militer Iran dihancurkan oleh serangan gabungan AS dan Israel pada Juni 2025. Pada saat itu, Israel mencatat mereka telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Iran.
Republik Islam diyakini telah menggunakan S-300 Rusia, yang mampu menyerang pesawat dan UAV selain menyediakan beberapa kemampuan pertahanan rudal jelajah dan balistik.
Selain itu, para ahli mengatakan sistem tersebut memiliki sistem buatan China yang lebih tua dan baterai buatan lokal seperti seri Khordad dan Bavar-373.
Memberikan rudal jelajah anti-kapal kepada Iran akan dianggap lebih eskalatif, karena rudal tersebut merupakan senjata ofensif. Target yang jelas untuk rudal CM-302 adalah kapal perang AS.
Iran di masa lalu telah mengancam akan menutup Selat Hormuz, saluran maritim sempit yang dilalui sekitar 20% minyak dan produk petroleum yang diangkut melalui laut.
Pekan lalu, Iran menutup sementara saluran tersebut, yang hanya selebar 33 km pada titik tersempitnya antara Semenanjung Musandam di Oman dan Iran.
Iran, China, dan Rusia mengadakan latihan militer gabungan di Selat Hormuz, Teluk Oman, dan Samudra Hindia bagian utara pekan lalu.
Selat Hormuz terjebak dalam baku tembak perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, ketika pasukan Irak menyerang kapal tanker minyak Iran di dekat jalur air tersebut.
Meskipun Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, mereka tidak mewujudkannya. Perang tersebut awalnya menyebabkan penurunan 25% dalam pengiriman komersial dan kenaikan tajam harga minyak.
Namun, melancarkan serangan melalui laut dapat menjadi bumerang bagi Iran dan Beijing. Hampir 45% dari total impor minyak China melewati Selat Hormuz.
Meskipun China dan Iran memiliki jalur kereta api, minyak mentah yang diangkut melalui laut masih merupakan sebagian besar ekspor Iran ke China. (sya)
Tentara Ukraina meletakkan hulu ledak nuklir di kontainer untuk pemindahan pada 1992. (Foto/sputnik)
Rusia harus menggunakan senjata apa pun, termasuk senjata nuklir non-strategis, terhadap target di Ukraina jika terjadi transfer teknologi nuklir ke Kiev. Ancaman itu diungkap Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada hari Selasa (24/2/2026).
"Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dalam skenario seperti itu, Rusia harus menggunakan semua jenis senjata, termasuk senjata nuklir non-strategis, terhadap target di Ukraina yang menimbulkan ancaman bagi negara kita," kata Medvedev kepada media Rusia.
Sebelumnya pada hari itu, Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) mengatakan Inggris dan Prancis sedang bersiap mentransfer senjata nuklir ke Kiev.
Pada Februari 2022, beberapa hari sebelum dimulainya konflik skala penuh dengan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengancam akan mencabut status non-nuklir Ukraina. Itu bukan ancaman pertama, dan bukan yang terakhir. Berikut ringkasan kronologisnya:
Juli 2021: David Arakhamia, kepala faksi parlemen Zelensky, menyebut penolakan Ukraina terhadap senjata nuklir sebagai "kesalahan fatal."
"Kita bisa saja memeras seluruh dunia, mereka akan memberi kita uang untuk jasa kita, seperti yang sekarang terjadi di banyak negara lain," kata politisi itu, memberikan wawasan yang mengerikan tentang pandangan dunia elite Ukraina pasca-Maidan.
Desember 2021: Dmitry Yarosh, kepala neo-Nazi Right Sector, yang saat itu menjabat sebagai asisten panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, menyatakan kesiapan Belarusia untuk menampung senjata nuklir Rusia berarti Ukraina "harus meminta sekutu kita, AS dan Inggris," untuk melakukan hal yang sama.
Ini "akan menjadi pemenuhan nyata dari Memorandum Budapest, yang akan menjamin kekebalan perbatasan kita dan perdamaian di tanah kita. Ini juga akan mencegah Putin dari tindakan agresif apa pun terhadap Ukraina. Rusia hanya memahami bahasa kekerasan," ujar Yarosh.
Februari 2022: Berbicara di Konferensi Keamanan Munich, Zelensky menuntut konsultasi segera dalam kerangka Memorandum Budapest. “Jika konsultasi tersebut tidak dilakukan lagi atau hasilnya tidak menjamin keamanan bagi negara kita, Ukraina berhak untuk percaya bahwa Memorandum Budapest tidak berfungsi dan semua keputusan paket tahun 1994 diragukan.”
Saat ini, “kita tidak memiliki [senjata nuklir]. Kita juga tidak memiliki keamanan,” kata Zelensky, memperingatkan bahwa yang dimiliki Ukraina adalah “hak untuk menuntut perubahan dari kebijakan peredaan menjadi jaminan keamanan dan perdamaian.” (sya)
Pengembangan rocket laubcer (Batekhan Kemhan RI)
Badan Teknologi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan penandatanganan kontrak kerjasama pengembangan dan pengadaan sistem rocket launcher sebagai bagian dari upaya strategis penguatan Alutsista nasional. 13/02/2026.
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kemhan RI dalam meningkatkan kemandirian industri pertahanan, memperkuat kemampuan teknologi dalam negeri, serta mendukung modernisasi sistem persenjataan TNI secara berkelanjutan.
Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong percepatan transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi pertahanan nasional.
Dengan sinergi yang solid antara pemerintah dan mitra strategis, pembangunan kekuatan pertahanan negara terus dilaksanakan secara terukur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing global.
Bertekad Kuat, Berteknologi Maju, untuk Pertahanan Negara yang Mandiri.
Resmi siap mengudara 
Bom BNT-250 produk Dahana(Dispenau)
PT Dahana menerima penyerahan Design Approval Type Certificate (TC) Bomb BNT-250 serta Sertifikat Defence Production Facility dari Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan (Puslaik Kemhan). Penyerahan dilaksanakan di kantor Puslaik Kemhan pada Jumat (20/2).
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Teknologi & Pengembangan PT Dahana Yusep Nugraha Rubani beserta jajaran, serta pejabat Puslaik Kemhan, di antaranya Kepala Puslaik Kemhan Marsma TNI Catur Martowo Aji, M.Eng, Kabidlaik Udara Kol. Tek BRP Sianturi, MBA, serta para Perwira Kelaikan Udara.
Penyerahan Type Certificate Bomb BNT-250 menandai bahwa produk bom BNT-250 yang dikembangkan melalui kerja sama antara PT Dahana, Dislitbangau, dan PT Sari Bahari telah melalui seluruh tahapan verifikasi dokumen dan lapangan, meliputi evaluasi desain, analisis teknis, serta witnessing pada uji operasional. Berdasarkan hasil proses tersebut, bom BNT-250 dinyatakan telah lolos sertifikasi dan siap digunakan oleh user, khususnya TNI Angkatan Udara.
Selain itu, PT Dahana juga menerima Sertifikat Defence Production Facility yang menyatakan bahwa fasilitas produksi bom perusahaan telah memenuhi standar kelaikan dari Puslaik Kemhan. Sertifikasi ini mencakup fasilitas produksi bom P-Series (P-100L, P-250L, P-500L) serta fasilitas produksi bom BNT-250, yang telah diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan lapangan meliputi aspek peralatan, sumber daya manusia, keselamatan, serta sistem pendukung lainnya.
Direktur Teknologi & Pengembangan PT Dahana menyampaikan bahwa sertifikasi ini menjadi bukti kesiapan perusahaan dalam mendukung kebutuhan pertahanan nasional.
“Sertifikasi ini menegaskan bahwa Bom BNT-250 dan fasilitas produksi PT Dahana telah memenuhi standar kelaikan Kementerian Pertahanan. PT Dahana siap mendukung produksi massal guna memenuhi kebutuhan alutsista nasional, khususnya TNI Angkatan Udara,” ungkap Yusep.
Sertifikat fasilitas produksi tersebut merupakan bagian dari proses sertifikasi berkala yang dilakukan setiap tahun oleh Puslaik Kemhan guna memastikan kesiapan fasilitas produksi pertahanan tetap memenuhi standar kualitas dan keselamatan.
Melalui pencapaian ini, PT Dahana menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas, keselamatan, serta kesiapan produksi dalam mendukung kemandirian industri pertahanan nasional.
Dalam 45 lembar dokumen Agreement of Reciprocal Trade (ART), termuat antara lain kewajiban Indonesia terhadap Amerika Serikat (AS). 
(setneg)
DALAM 45 lembar dokumen Agreement of Reciprocal Trade (ART), termuat antara lain kewajiban Indonesia terhadap Amerika Serikat (AS) sebagai hasil kesepakatan perjanjian resiprokal yang ditandatangani kedua negara pada Jumat, 20 Februari 2026.
Dalam dokumen kesepakatan itu, Amerika Serikat menuntut Indonesia untuk memenuhi setidaknya 217 kewajiban. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki sekitar enam kewajiban terhadap Indonesia dari perjanjian itu. Adapun total kewajiban antara kedua negara mencakup tiga poin.
Salah satu tuntutan Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah membatasi ekspor dan investasi dari negara lain yang masuk ke dalam daftar boikot pemerintah Amerika Serikat. Tuntutan itu termaktub dalam Pasal 5.2 tentang Export Controls, Sanctions, Investment Security, and Related Matters.
Dalam pasal yang sama, Amerika Serikat mewajibkan Indonesia menetapkan dan menerapkan mekanisme untuk meninjau investasi asing yang masuk terkait dengan risiko keamanan nasional, serta bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal yang berkaitan dengan keamanan investasi.
Jika Amerika Serikat menilai Indonesia kooperatif dalam menangani isu keamanan nasional dan ekonomi yang dihadapi bersama, Amerika Serikat dapat mempertimbangkan kerja sama tersebut dalam membentuk undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kontrol ekspor, peninjauan investasi, dan langkah-langkah lainnya.
Dalam pasal yang sama, Indonesia dituntut bekerja sama dengan Amerika Serikat melalui regulasi untuk mengatur perdagangan teknologi dan barang yang sensitif terhadap keamanan nasional melalui kerangka kerja kontrol ekspor multilateral yang sudah ada, menyelaraskan dengan kontrol ekspor Amerika Serikat, dan memastikan perusahaannya tidak melanggar atau melemahkan kontrol tersebut.
Kewajiban tersebut menjadi sorotan Center of Economic Law and Studies (Celios). Analisis Celios menyatakan kewajiban itu membuat posisi politik luar negeri Indonesia berubah, tidak lagi bebas aktif. Selain itu, kewajiban ini akan mempersulit hubungan Indonesia dengan negara selatan dan BRICS yang dianggap musuh Amerika Serikat.
Poin-poin kesepakatan ini akan berlaku setelah 90 hari atau sekitar 20 Mei 2026 dan masih ada waktu selama 60 hari untuk negosiasi setelah ada pemberitahuan dari kedua belah pihak.
Celios mewanti-wanti, jika perjanjian dagang ini diratifikasi dan menjadi peraturan teknis bakal menimbulkan gugatan di WTO dan retaliasi. “Konsekuensi ini nampaknya belum ada mitigasinya,” mengutip analisis tertulis Celios. Celios menilai Indonesia berpotensi dianggap diskriminatif terhadap mitra, seperti Cina, jika hanya memberikan preferensi untuk AS.
