💰 Kebutuhan Rp 667 T
Pesawat tempur SU30 TS 3006 (antara)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut diajukan setelah kebutuhan anggaran pertahanan nasional dihitung mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sebesar Rp 139 triliun.
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan kebutuhan pertahanan negara terus meningkat seiring dengan dinamika tugas yang diemban Kemhan serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kedaulatan NKRI.
“Inti dari rapat tadi adalah penyampaian RKP dan RKA anggaran untuk 2027. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu dinamis dan selalu meningkat karena di mana-mana di seluruh dunia sistem pertahanan negara itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan negara yang khususnya kita Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sjafrie usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Sjafrie menjelaskan, Kemhan bersama TNI telah menyusun kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 667 triliun dengan mempertimbangkan berbagai prioritas pembangunan kekuatan pertahanan dan kebutuhan operasional.
“Oleh karena itu dalam tahun 2027 kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak Rp 667 triliun. Ini adalah konsep yang kita buat dengan terus memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara,” ujarnya.
Namun, berdasarkan arahan dari Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pagu indikatif yang diberikan kepada sektor pertahanan hanya sebesar Rp 139 triliun.
“Akan tetapi kami juga harus mengikuti arahan yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini adalah Rp 139 triliun,” ucapnya.
Karena selisih yang cukup besar antara kebutuhan dan pagu indikatif tersebut, Kemhan kemudian mengusulkan tambahan anggaran melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan ke Badan Anggaran DPR.
“Oleh karena itu kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp 195 triliun rupiah,” kata Sjafrie..
Anggaran untuk Tugas Pertahanan
Menurut dia, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara dan memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.
“Hal ini tentunya mempunyai makna yang sangat besar terhadap kedaulatan negara karena sistem pertahanan negara itu adalah safety belt dari pembangunan nasional dan kita juga harus siap untuk menghadapi dinamika tugas yang menurut undang-undang TNI ada beban tugas yang harus kita laksanakan untuk mendukung tugas-tugas pemerintah,” tuturnya.
Selain untuk kebutuhan pertahanan, Sjafrie mengatakan TNI juga menjalankan sejumlah tugas nonperang yang membutuhkan dukungan anggaran, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah serta penanganan dampak bencana alam.
“Di samping tugas-tugas sistem pertahanan negara, contoh adalah yang berhubungan dengan center of gravity baik itu di Papua dan juga di beberapa tempat lain. Ini memerlukan pembangunan kekuatan,” ujarnya.
“Di samping itu juga tugas-tugas dinamis kita untuk mendukung pemerintah di dalam hal pembangunan sarana dan prasarana yang kita sudah ketahui rusak akibat dari bencana alam. Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya,” lanjut Sjafrie.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menyebut pagu indikatif Kemneterian Pertahananan tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Dari pagu indikatif yang disediakan atau menurut Kementerian Keuangan dan Bappenas jumlahnya sebesar 139 triliun. Tentu kalau melihat pagu indikatif ini ada penurunan. Tahun lalu kita gedok di tanggal 19 September 2025 besar anggaran Kementerian Pertahanan adalah 187 triliun,” kata Utut.
Utut menyatakan, Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan tersebut untuk diteruskan ke Badan Anggaran DPR.
“Pak Menhan setelah melakukan simulasi untuk menjaga akselerasi dan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah, kedaulatan NKRI dirasakan perlu adanya tambahan. Dan tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran,” lanjutnya.
Adapun usulan tersebut sebelumnya dibahas dalam rapat kerja tertutup antara Komisi I DPR RI bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta para kepala staf angkatan terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemhan/TNI Tahun 2027.
TKDN mencapai 70%
Kendaraan lapis baja listrik Pandu Maung MV3 buatan Pindad (Pindad)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan perkembangan terbaru proyek mobil nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Kendaraan tersebut saat ini masih berada dalam tahap desain dan diharapkan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kendaraan yang saat ini beredar di Indonesia.
"Mobil listrik kita rata-ratanya TKDN-nya 30 sampai 70%, walaupun memang nanti kita harapkan Mobnas yang sekarang sedang di-desain oleh Pindad itu akan memiliki nilai TKDN yang lebih tinggi," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI.
Pembahasan mengenai mobil nasional muncul ketika Kementerian Perindustrian menjelaskan tantangan yang masih dihadapi industri manufaktur Indonesia.
Persoalannya tidak hanya soal produk akhir yang diproduksi di dalam negeri, tetapi juga kemampuan industri nasional dalam membuat mesin produksi sendiri.
Agus menilai tidak cukup hanya mengejar angka TKDN pada produk jadi. Di balik sebuah produk, masih terdapat ketergantungan yang cukup besar terhadap teknologi dan mesin yang berasal dari luar negeri.
"Kalau saya mengunjungi pabrik-pabrik, pasti yang saya tanya TKDN-nya berapa persen. Ketika saya masuk dan melihat mesinnya, ternyata mesinnya impor. Itu challenge kita," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa Indonesia memasuki fase baru dalam perjuangan panjang mewujudkan kemandirian industri otomotif dan menyoroti pentingnya kawasan industri, rantai pasok, pengembangan teknologi yang terintegrasi, serta membentuk industri nasional yang punya daya saing yang kuat.
Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, menyampaikan bahwa proyek mobil nasional tidak boleh berhenti pada slogan. Pindad telah menyiapkan lahan industri di Subang dan menargetkan kapasitas produksi 500.000 unit per tahun, dimulai dengan 100.000 unit pada 2028 sebagai tahap awal fase produksi.
"Pesan yang sama dari semua komisi kepada Pindad adalah jangan jadi euforia kalah. Pengembangan mobil nasional tidak bisa hanya sekadar program, kita harus melakukan piloting untuk inovasi teknologi dan membangun ekosistemnya," katanya beberapa waktu lalu. (fys/wur)
KRI BPD 322 frigate pertama PAL dalam penyelesaian dan kapal LPD pesanan Filipina merupakan 2 kapal yang akan diluncurkan tahun ini di Surabaya (PAL)
PT PAL Indonesia menandai lima tahun perjalanan transformasi Industri Maritim 4.0 (IM4) dengan capaian sejumlah proyek strategis nasional dan target peluncuran empat kapal berukuran besar pada tahun 2026 ini.
Kaharuddin Djenod Direktur Utama PT PAL Indonesia mengatakan, transformasi yang dijalankan sejak 2021 itu untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan mempercepat penyelesaian berbagai proyek strategis nasional.
“Kami telah tunjukkan bahwa insan-insan PT PAL mampu bersatu dan membangun bersama dalam satu kekuatan yang luar biasa. Kami berhasil menghasilkan Frigate Merah Putih, menghasilkan Kapal Selam Otonom Tanpa Awak (KSOT), dan tahun ini kita akan melaunching empat kapal raksasa,” katanya, Minggu (7/6/2026).
Ia menjelaskan, percepatan pengerjaan proyek-proyek tersebut tidak lepas dari implementasi transformasi IM4 yang berfokus pada modernisasi proses bisnis, peningkatan efisiensi produksi, dan penguatan daya saing industri maritim nasional.
Tidak hanya berdampak pada perusahaan, ia mengatakan bahwa proyek-proyek yang dikerjakan PAL juga memberikan efek ekonomi yang luas.
Dalam setiap pembangunan kapal, PT PAL melibatkan berbagai industri dalam negeri, mulai dari galangan kapal, manufaktur komponen, jasa pendukung, hingga pelaku usaha kecil yang menjadi bagian rantai pasok industri maritim.
“Setiap proyek yang dikerjakan PT PAL tidak hanya menghasilkan produk strategis bagi negara, tetapi juga menggerakkan ekonomi. Di dalamnya terdapat ribuan tenaga kerja yang terlibat serta industri pendukung yang ikut bertumbuh,” kata Kaharuddin.
Pada momentum peringatan HUT ke-46 PT PAL Indonesia, Kaharuddin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan atas kontribusi mereka selama lima tahun perjalanan transformasi perusahaan. Menurutnya, berbagai pencapaian yang diraih merupakan hasil kerja keras, inovasi, dan kolaborasi seluruh insan perusahaan.
“Hasil kerja keras satu tahun terakhir adalah hasil dari semua usaha-usaha, inovasi-inovasi dari semua,” ucapnya.
Dengan mengusung tema “United, Transformed, Unstoppable”, peringatan ulang tahun galangan tersebut menurutnya jadi penegasan komitmen perusahaan untuk melanjutkan transformasi, memperkuat industri maritim nasional, serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dan kemandirian industri pertahanan Indonesia. (ris/iss).
★ 
Pesawat tempur KF-21 Boramae (Jetphotos)
Indonesia telah menyelesaikan kontribusi keuangannya untuk proyek prototipe jet tempur buatan Korea Selatan, KF-21 Boramae, dan siap untuk penyerahan.
"Salah satu dari enam prototipe KF-21 telah disepakati untuk dikirim ke Indonesia. Semoga ini dapat terwujud dalam waktu dekat," kata Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Cecep Herawan pada acara "Jaringan Jurnalis Generasi Berikutnya Indonesia", yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Seoul, Korea Selatan, Selasa (9 Juni).
Herawan mengatakan pengembangan bersama KF-21 telah selesai pada Juni 2026 setelah lebih dari satu dekade. Ke depannya, Kedutaan Besar Indonesia akan membahas proses tindak lanjut untuk program KF-21, khususnya mengenai penggunaan hasil produksi.
Duta Besar mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Korea Selatan di industri pertahanan. Indonesia telah menjadi salah satu pelanggan pertama produk pertahanan Korea Selatan sejak tahun 1979.
Transfer pengetahuan, kata Herawan, memainkan peran penting dalam memajukan pengembangan sumber daya manusia di industri pertahanan.Ia mengatakan bahwa Korea Selatan telah memperoleh pengalaman berharga dari kerja sama pertahanannya dengan Amerika Serikat, dan menambahkan bahwa Indonesia kini mendapat manfaat dari keahlian dan wawasan Korea Selatan tentang akuisisi teknologi.
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Persahabatan Parlemen Korea Selatan-Indonesia, Kim Gi-hyeon, menyatakan bahwa industri pertahanan Korea Selatan memproduksi beberapa senjata paling canggih di dunia sambil mempertahankan biaya yang kompetitif.
Ia menambahkan bahwa peralatan pertahanan Korea Selatan telah menunjukkan kinerja yang kuat dalam berbagai situasi konflik, termasuk konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah.
"Saya percaya akan sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan Korea. Korea Selatan tidak hanya menyediakan transfer teknologi, tetapi juga membantu mengembangkan dan melatih sumber daya manusia untuk mengoperasikan dan mengelola sistem ini," katanya.
Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati penyerahan prototipe KF-21 satu tempat duduk untuk uji verifikasi, termasuk pengisian bahan bakar di udara. Paket transfer yang diperkirakan senilai 600 miliar won ini mencakup biaya jet tempur sebesar 350 miliar won serta berbagai biaya terkait pengembangan lainnya.
★ antara
Tahun 2026 
(Yonarmed 22)
DDanyonarmed 22/Kesumawira, Letkol Arm Novihardi, S.E., M.H.I., memimpin acara pembukaan latihan Incountry Training Transfer of Knowledge Trak MLRS ITBM (Indonesia Tactical Ballistic Missile) secara resmi dimulai.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperdalam pengetahuan, meningkatkan kompetensi teknis, serta memperkuat pemahaman operasional dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem MLRS ITBM.
Melalui transfer ilmu dan pengalaman yang berkelanjutan, diharapkan seluruh peserta mampu menguasai teknologi yang ada secara optimal guna mendukung kesiapan satuan dalam menjalankan setiap tugas yang diemban.
🚀 Yonarmed 22
