Di Galangan PT Bandar Abadi, Batam 
Pelaksanaan Keel Laying di Galangan PT Bandar Abadi, Tanjung Uncang, Batam (Kodaeral IV)
Komitmen pemerintah dalam memperkuat sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terus diwujudkan melalui pembangunan kapal pengawas PSDKP sepanjang 61 meter. Pembangunan kapal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Keel Laying di Galangan PT Bandar Abadi, Tanjung Uncang, Batam, Kamis 27 Agustus 2026.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Asisten Logistik Komandan Kodaeral IV Kolonel Laut (T) Herry Yunaldi, S.T., M.Tr.Hanla, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
Keel Laying merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan kapal karena menandai dimulainya konstruksi badan kapal. Tahapan ini menjadi tonggak awal sebelum kapal memasuki proses pembangunan lanjutan hingga nantinya siap digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan di laut.
Kapal pengawas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PSDKP dalam memantau aktivitas di wilayah perairan Indonesia, khususnya dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Kehadiran kapal dengan kemampuan operasional yang lebih memadai juga dapat mendukung pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai ketentuan.
Penguatan armada pengawasan menjadi semakin penting mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang luas serta berada di posisi strategis pada jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut menghadirkan peluang besar bagi sektor kelautan sekaligus membutuhkan sistem pengawasan yang kuat untuk melindungi sumber daya laut dan memastikan aktivitas di perairan berlangsung sesuai aturan.
Kehadiran Kodaeral IV dalam kegiatan tersebut turut menunjukkan pentingnya sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan unsur pertahanan dan keamanan dalam menjaga keamanan serta ketertiban di laut. Kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menghadapi beragam tantangan maritim, mulai dari pelanggaran perikanan hingga aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Pembangunan kapal pengawas PSDKP di Batam sekaligus memperkuat peran industri galangan kapal nasional dalam mendukung kebutuhan sarana dan prasarana maritim. Dengan bertambahnya kapasitas armada pengawasan, pemerintah diharapkan semakin optimal dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat keamanan serta kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Hubungan Turki-Indonesia saat ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah 
Rudal permukaan ke permukaan Cakir (infographic Roketsan)
Indonesia telah resmi mengakuisisi rudal Cakir dan sistem rudal lainnya dari Turki. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, mengumumkan, negaranya telah mengakuisisi rudal Cakir produksi Roketsan. Ke depannya, basis produksi bersama direncanakan akan didirikan antara Roketsan dan perusahaan Indonesia.
"Kami telah membeli rudal Cakir dan beberapa rudal lainnya," kata Rizal di Ankara dikutip Jumat (28/8/2026).
Dilaporkan Havahaber, menurut Rizal, pengadaan sistem rudal tidak terbatas pada pembelian produk, tetapi mewakili tahap yang lebih dalam dalam kerja sama industri pertahanan antara kedua negara. Dia menyatakan, Indonesia sangat mempercayai kemampuan teknologi Turki di industri pertahanan.
Rizal pun mengumumkan, usaha patungan telah didirikan antara Roketsan dan sebuah perusahaan Indonesia. "Bahwa basis produksi untuk roket dan rudal direncanakan akan didirikan di Indonesia dalam lingkup ini," katanya.
Menurut Rizal, langkah itu sekaligus menggeser kerja sama dari pengadaan ke produksi bersama dan berbagi teknologi. Dia menilai, hubungan antara kedua negara telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Bagi Rizal, perkembangan tersebut sebagai indikasi kerja sama strategis yang luas, tidak hanya di industri pertahanan.
Dikutip dari Ssbulten, Rizal melanjutkan, Indonesia juga telah menunjukkan minat pada proyek pesawat tempur udara KAAN dan drone Kizilelma. Indonesia bermaksud menjadi salah satu negara pertama yang berkomitmen untuk pengadaan sistem tersebut.
Perkembangan itu menunjukkan permintaan internasional terhadap produk industri pertahanan Turki dan kapasitas produksi bersama. Memperdalam kerja sama dengan Indonesia menciptakan pasar baru dan peluang kerja sama jangka panjang untuk ekspor industri pertahanan Turki.
"Saya dapat mengatakan bahwa hubungan Turki-Indonesia saat ini telah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah," jelas Rizal.
Jelang Kedatangan Garibaldi Bulan Depan 
TNI Angkatan Udara (AU) menguji kemampuan helikopter beroperasi dari kapal perang menjelang kedatangan Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, yang akan menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut (AL).( (DOK. Dinas Penerangan Angkatan Udara)
TNI Angkatan Udara (AU) menguji kemampuan helikopter beroperasi dari kapal perang menjelang kedatangan Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, yang akan menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut (AL).
Pengujian dilakukan melalui latihan Ship Board Operation (SBO) dengan mendaratkan helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU di Landing Platform Dock (LPD) KRI Makassar, Surabaya, pada 24-26 Agustus 2026.
“Helikopter H-3218 Skadron Udara 6 TNI AU melaksanakan take off dan landing di LPD KRI Makassar dalam rangkaian latihan SBO terintegrasi yang melibatkan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU,” kata Kadispenau Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Sebelum mendarat di kapal, para penerbang terlebih dahulu mengikuti pembekalan dan simulasi take off serta landing di helideck simulator.
“Tahapan ini memberikan pembekalan kepada penerbang mengenai prosedur, teknik, dan aspek keselamatan dalam pelaksanaan operasi helikopter berbasis kapal,” ujar dia.
Mereka juga berlatih menggunakan replika flight deck dengan siluet kapal induk Garibaldi.
Setelah itu, helikopter H-3218 melakukan take off dan landing di flight deck KRI Makassar yang berada di Dermaga Batoe Poron.
Helikopter tersebut diterbangkan Letkol Pnb Sofan Hasani sebagai Pilot in Command (PIC).
Latihan disupervisi Danwing Udara 2.1 Grup 2 Heli Kolonel Pnb A. Mauludin Mulyono.
“Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI AU meningkatkan kemampuan dan kesiapan penerbang dalam melaksanakan operasi helikopter dari dan menuju kapal, sekaligus memperkuat interoperabilitas antarmatra dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan,” ujar dia.
Latihan SBO tersebut juga menjadi bagian dari persiapan rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81, termasuk Naval Parade dan peresmian Giuseppe Garibaldi yang direncanakan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada.
“Penguasaan Ship Board Operation menjadi salah satu bentuk kesiapan TNI AU dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara terpadu sesuai tuntutan tugas di masa mendatang,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, setelah lebih dari empat dekade berlayar di bawah bendera Italia, kapal perang Giuseppe Garibaldi kini memulai perjalanan baru.
Pada Senin (24/8/2026) malam waktu Indonesia atau Selasa (25/8/2026) dini hari waktu Italia, kapal yang nantinya menjadi kapal induk pertama Indonesia itu meninggalkan Italia menuju Tanah Air.
Pelayaran ini menjadi bagian dari proses hibah kapal yang nantinya akan menjadi kapal induk pertama Indonesia, yang rencananya tiba di Tanah Air pada pertengahan September 2026.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membenarkan keberangkatan Giuseppe Garibaldi dari Italia.
“Benar, sesuai rencana kapal Garibaldi akan bertolak dari Italia (Senin) malam ini,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/8/2026).
👷 🛩 
Ilustrasi (Japos)
Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) tidak semestinya dipandang sekadar sebagai proyek untuk meningkatkan utilisasi bandara. Lebih jauh, Kertajati memiliki peluang menjadi bagian dari strategi membangun kemandirian industri kedirgantaraan nasional.
MRO merupakan mata rantai penting dalam industri penerbangan. Pesawat yang diproduksi di dalam atau luar negeri tetap membutuhkan perawatan, perbaikan, modernisasi, penyediaan suku cadang, rekayasa, serta dukungan teknis sepanjang siklus hidupnya. Negara yang hanya mampu membeli pesawat, tetapi tidak mampu merawat dan meningkatkan kemampuannya secara mandiri, pada akhirnya tetap memiliki ketergantungan strategis.
Karena itu, pengembangan Kertajati perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas: sebagai upaya membangun ekosistem industri, sumber daya manusia, teknologi, dan jasa kedirgantaraan yang dapat memperkuat kepentingan ekonomi sekaligus pertahanan nasional.
*Belajar dari MRO Negara Berkembang Lain*
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pusat MRO yang berhasil tidak lahir hanya karena memiliki hanggar dan landasan yang memadai. Daya saingnya dibangun melalui kombinasi tenaga kerja terampil, sertifikasi internasional, kemampuan rekayasa, ketersediaan suku cadang, dukungan logistik, lembaga pendidikan, industri komponen, dan kepastian regulasi.
Brasil memberikan pelajaran penting. Melalui Embraer, negara tersebut tidak hanya membangun kemampuan manufaktur pesawat, tetapi juga mengembangkan jaringan services and support yang mencakup pemeliharaan, perbaikan, peningkatan kemampuan, suku cadang, pelatihan, dan dukungan teknis.
Ekosistem kedirgantaraan di sekitar Embraer, kota São José dos Campos, juga menunjukkan pentingnya konsentrasi industri. Pusat riset, perguruan tinggi, perusahaan rekayasa, pemasok komponen, dan fasilitas pengujian berkembang dalam satu lingkungan. Kekuatan seperti itu sulit dibangun jika MRO hanya dipandang sebagai kegiatan perawatan pesawat.
Pengalaman Helibras di Brasil juga memperlihatkan bagaimana kemampuan pemeliharaan dapat berkembang menjadi kemampuan industri yang lebih luas melalui integrasi, modernisasi, pelatihan, dan dukungan sepanjang siklus hidup helikopter.
Di Asia, Malaysia dan Singapura memberikan pelajaran berbeda. Malaysia memiliki pengalaman panjang dalam MRO pesawat komersial dengan dukungan tenaga terlatih, jaringan penerbangan regional, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Singapura, melalui ST Engineering Aerospace, membangun jaringan MRO yang melayani berbagai pasar internasional.
Keduanya menunjukkan satu hal: menjadi pusat MRO regional bukan terutama persoalan ukuran wilayah atau jumlah hanggar. Yang menentukan adalah kualitas layanan, sertifikasi, keandalan, kemampuan teknis, logistik, serta kepercayaan pelanggan.
Maroko juga menarik untuk dicermati. Negara tersebut mengembangkan industri kedirgantaraan dengan menggabungkan MRO, manufaktur komponen, rekayasa, pendidikan vokasi, dan investasi asing. Dari sini terlihat bahwa MRO dapat menjadi pintu masuk menuju industri yang lebih dalam, termasuk produksi komponen dan pengembangan kemampuan rekayasa.
Meksiko menunjukkan pola serupa melalui pengembangan kawasan kedirgantaraan yang menghubungkan MRO, manufaktur komponen, pelatihan, dan jasa rekayasa. Sementara itu, Afrika Selatan memperlihatkan pentingnya kesinambungan kemampuan teknis, riset, serta hubungan antara kebutuhan pertahanan dan industri nasional.
Pengalaman negara-negara tersebut tidak dapat disalin begitu saja. Kondisi Indonesia berbeda. Namun, terdapat pola universal: MRO yang kuat selalu tumbuh dari ekosistem industri yang kuat.
*Bukan Sekedar Hanggar Pemeliharaan*
Pelajaran dari MRO negara-negara lain sangat relevan bagi Kertajati. Kawasan ini sebaiknya tidak dirancang hanya sebagai tempat pesawat datang, diperbaiki, kemudian pergi kembali.
Kertajati perlu dipikirkan sebagai aerospace cluster yang menghubungkan MRO sipil dan militer dengan pendidikan, pelatihan, engineering, riset, industri komponen, pengujian, sertifikasi, perguruan tinggi, serta jaringan pemasok.
Jika ekosistem tersebut terbentuk, manfaat ekonominya akan jauh lebih besar. Kertajati tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi teknisi, tetapi juga mendorong tumbuhnya perusahaan komponen, jasa rekayasa, logistik, pendidikan vokasi, dan penelitian.
Investasi asing juga sangat diperlukan. Namun, investasi seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas dan penciptaan lapangan kerja. Investasi harus menjadi instrumen transfer kemampuan.
Pelatihan teknisi Indonesia, sertifikasi tenaga kerja, pengembangan engineering, keterlibatan industri nasional, peningkatan kemampuan perbaikan komponen, dan penguasaan teknologi harus menjadi bagian dari desain kerja sama.
Ukuran keberhasilan investasi bukan hanya berapa besar modal yang masuk, tetapi berapa besar kemampuan yang menetap di Indonesia setelah investasi tersebut berlangsung.
*MRO dan Pertahanan*
Perspektif ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan pertahanan.
MRO pertahanan bukan sekadar persoalan efisiensi biaya. Ia berkaitan langsung dengan kesiapan operasional dan kedaulatan negara. Ketergantungan yang terlalu besar pada fasilitas pemeliharaan di luar negeri dapat menjadi persoalan ketika terjadi krisis, konflik, pembatasan ekspor, atau gangguan rantai pasok global.
Karena itu, kemampuan MRO nasional merupakan bagian dari defence industrial base. Setiap pengadaan alutsista semestinya tidak berhenti pada pembelian platform. Negara juga harus memikirkan bagaimana alutsista tersebut dirawat, diperbaiki, dimodernisasi, dan didukung selama puluhan tahun masa pakainya.
Di sinilah kebijakan pengadaan pertahanan perlu dihubungkan dengan kebijakan industri.
Pengadaan, transfer teknologi, pengembangan SDM, pembangunan fasilitas MRO, pengembangan komponen, riset, dan penguatan industri nasional harus dirancang sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan tersebut, setiap pembelian alutsista dapat menjadi kesempatan untuk memperbesar kemampuan industri dalam negeri.
Kertajati berpotensi menjadi salah satu titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
*Dari Bandara Menjadi Ekosistem*
Dengan pasar penerbangan yang besar dan posisi geografis Indonesia yang strategis, Kertajati memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi salah satu simpul MRO di Asia Tenggara. Namun, peluang tersebut tidak boleh dianggap sebagai posisi yang sudah tercapai.
Untuk menjadi pusat MRO regional, Kertajati harus mampu menawarkan sesuatu yang lebih dari sekadar fasilitas fisik: kualitas teknisi, sertifikasi internasional, kecepatan pengerjaan, ketersediaan komponen, dukungan rekayasa, kepastian regulasi, dan kepercayaan pelanggan.
Jika kemampuan tersebut berhasil dibangun, pesawat dari negara-negara kawasan dapat dirawat di Indonesia. Devisa yang selama ini keluar untuk MRO luar negeri dapat dikurangi. Pada saat yang sama, Indonesia dapat memperoleh devisa dari ekspor jasa MRO.
Lebih penting lagi, terbentuk kemampuan teknologi yang menetap di dalam negeri.
Karena itu, pembangunan Kertajati sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan berapa banyak pesawat yang dapat ditangani atau berapa besar investasi yang masuk. Pertanyaan yang lebih strategis adalah: kemampuan apa yang akan dikuasai Indonesia dalam 10, 20, atau 30 tahun mendatang?
Jika jawabannya mencakup teknisi yang semakin unggul, industri komponen yang semakin kuat, kemampuan rekayasa yang semakin mandiri, sertifikasi internasional yang semakin luas, serta kemampuan merawat dan memodernisasi alutsista secara nasional, maka Kertajati benar-benar menjadi proyek strategis.
Kertajati pada akhirnya bukan sekadar persoalan sebuah bandara. Ia adalah kesempatan untuk membangun ekosistem kedirgantaraan Indonesia.
Jika dikembangkan dengan visi jangka panjang, didukung kebijakan yang konsisten, pembiayaan yang jelas, target terukur, serta keputusan resmi yang kuat, Kertajati berpeluang menjadi salah satu fondasi industri kedirgantaraan nasional dan, pada waktunya, berkembang menjadi pusat MRO regional.
Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berdirinya hanggar atau besarnya investasi. Ukuran yang sesungguhnya adalah lahirnya kemampuan nasional yang sebelumnya harus dibeli dari luar negeri.
Di situlah makna strategis Kertajati bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
Oleh: Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc)
Ketiganya sepakat untuk mempromosikan kerja sama pertahanan bilateral dan trilateral. 
Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Shinjiro Koizumi bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka, Prefektur Kanagawa. (Kemenhan)
Menteri pertahanan (menhan) Jepang, Australia, dan Indonesia mengadakan pembicaraan trilateral pertama mereka pada Rabu (25/8/2026). Hal itu berlangsung beberapa hari, setelah kesepakatan antara Jakarta dan Beijing untuk meningkatkan hubungan militer menyusul latihan angkatan laut bersama di sebelah timur Taiwan.
Dalam pembicaraan telepon antara Menhan Shinjiro Koizumi, Menhan Australia Richard Marles, dan Menhan RI, ketiganya sepakat untuk mempromosikan kerja sama pertahanan bilateral dan trilateral, menurut Kementerian Pertahanan di Tokyo. Ketiganya pun berbincang dengan isu terkini di Indo-Pasifik.
"Ketiga menteri bertukar pandangan tentang lingkungan keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan, dengan mempertimbangkan seluruh Indo-Pasifik secara luas, sepakat untuk bekerja sama untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional dan global melalui kerja sama trilateral," kata kementerian dalam siaran pers pertemuan tersebut.
Dikutip dari NHK, Jepang telah meningkatkan hubungan pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Australia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar langkah itu dalam upaya untuk melawan pengaruh militer China dan meningkatnya sikap agresif di Indo-Pasifik.
Namun, China juga aktif dalam mendekati negara-negara regional, termasuk Indonesia. Pekan lalu, Menhan China Laksamana Dong Jun bertemu Sjafrie di Jakarta. Keduanya mencapai kesepakatan tentang transfer teknologi pertahanan dan pengembangan bersama pabrik amunisi di Indonesia, selama pembicaraan di Jakarta.
Pembicaraan tersebut menyusul latihan militer China-Indonesia pada pertengahan Agustus 2026. Hal itu menjadi latihan angkatan laut pertama Beijing dengan militer negara lain di perairan rawan konflik di sebelah timur Taiwan.
TNI AL mengklarifikasi bawah hal itu adalah "latihan rutin" — dan tidak terkait dengan "pertempuran" — yang dilakukan saat salah satu fregatnya kembali dari latihan bersama di Vladivostok, Rusia. Para pengamat mengatakan Jakarta telah berupaya memperdalam hubungan militer dengan China, Jepang, dan AS.
Hal itu karena Indonesia berupaya mempertahankan kebijakan luar negeri non-bloknya yang telah lama ada dan menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar lainnya. Di tengah latar belakang tersebut, Tokyo telah menjalin hubungan pertahanan yang lebih erat dengan Jakarta.
Pada Juni 2026, kedua negara memulai pembicaraan tingkat kerja tentang ekspor kapal perusak kelas Asagiri Angkatan Laut Bela Diri Jepang ke Indonesia. Hal itu menjadi langkah terbaru Jepang untuk mentransfer peralatan pertahanan ke mitra yang berpikiran sama setelah pelonggaran aturan yang mengatur transfer peralatan militer awal tahun ini.
Dalam upaya untuk lebih mempererat hubungan, Menhan Koizumi telah berusaha untuk membina ikatan pribadi yang kuat dengan Sjafrie, dengan bertemu dengannya beberapa kali. Keduanya bahkan mengadakan pembicaraan di Tokyo pada awal Juni dan kemudian melakukan perjalanan minggu berikutnya ke Indonesia untuk diskusi lebih lanjut.
Pada Mei lalu, Jepang dan Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan yang memperluas kolaborasi dalam bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, latihan bersama, dan kerja sama maritim. Tetapi, kedua negara juga membuka peluang untuk kerja sama dalam peralatan dan teknologi pertahanan.
Jakarta juga telah menyatakan minat untuk membeli fregat kelas Mogami Jepang yang telah ditingkatkan. Namun, keputusan tentang kapal-kapal tersebut diperkirakan baru akan diambil setelah kesepakatan kapal perusak kelas Asagiri diselesaikan.
