Anggaran Pertahanan 2026 Naik ke Rp 337 T

  Industri Dalam Negeri Jadi Fokus Kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi (Navi Miltari Italiane)

Anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 naik signifikan menjadi sekitar Rp 337 triliun. Besaran ini menempatkan belanja pertahanan sebagai salah satu pos terbesar dalam postur fiskal tahun depan.

Pengamat geopolitik dari Human Studies Institute, Rasminto, menilai kenaikan anggaran tersebut menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam membangun industri pertahanan dalam negeri. Menurut dia, tanpa kebijakan penyerapan anggaran yang jelas, belanja pertahanan berpotensi kembali didominasi impor.

"APBN 2026 bisa menjadi momentum penguatan industri pertahanan nasional, atau sebaliknya, sekadar menjadi etalase belanja alutsista luar negeri dengan label modernisasi," kata Rasminto.

Dalam dokumen kebijakan fiskal, anggaran pertahanan 2026 diarahkan untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan organisasi dan personel TNI, serta peningkatan kesiapan pertahanan nasional. Namun, Rasminto menilai modernisasi kerap dimaknai sebagai pembelian platform impor, bukan penguatan kapasitas industri nasional.

Secara nominal, anggaran pertahanan 2026 menempati posisi kedua terbesar dalam APBN. Meski begitu, proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 1 persen. Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga kisaran 1-1,5 persen PDB dalam jangka menengah.

"Masalahnya bukan sekadar rasio terhadap PDB. Yang lebih krusial adalah struktur belanja. Apakah uang itu memperkuat ekosistem industri nasional, atau justru memperdalam ketergantungan pada pemasok luar negeri," ujar Rasminto.

KRI BPD 322, FMP pertama produksi PAL Indonesia kerjasama Babcock (PAL)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan pemenuhan kebutuhan alutsista melalui produksi dalam negeri, dengan impor sebagai opsi terakhir. Namun dalam praktiknya, skema pengadaan strategis bernilai besar dinilai masih minim keterikatan pada transfer teknologi, offset industri, maupun kewajiban produksi lokal.

Di sisi BUMN, pemerintah membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada April 2022 yang membawahi PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Holding ini ditujukan untuk mengonsolidasikan kemampuan produksi dan meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional.

Sejumlah kontrak modernisasi telah diberikan kepada anggota holding tersebut, seperti modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia serta modernisasi kapal perang TNI AL oleh PT PAL Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,1 miliar. Kontrak-kontrak ini kerap disebut sebagai bentuk keberpihakan pada industri dalam negeri.

Namun, Rasminto menilai kontrak tersebut masih bersifat terbatas. "Tanpa kepastian order jangka panjang dan keberanian mengunci belanja dalam negeri, industri pertahanan tetap berada dalam posisi reaktif, bukan strategis," katanya.

Di luar BUMN, keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) pertahanan mulai meningkat. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan dan memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis.

Selain itu, PT Republik Defensindo juga terlibat dalam produksi kendaraan militer serta pengembangan fasilitas produksi amunisi bersama BUMN pertahanan. Keterlibatan sektor swasta dinilai memperluas basis industri pertahanan nasional.

Rafale C T-0318 pesanan Indonesia sedang di ujiterbang, diperkirakan akan tiba pertengahan tahun 2026. (@Swiderek M)

Meski demikian, arah kebijakan pengadaan strategis dinilai masih menjadi tanda tanya. Rencana pengadaan 42 unit jet tempur Rafale, wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, serta modernisasi alutsista laut dan udara berpotensi menyerap anggaran besar jika tidak disertai kewajiban offset dan alih teknologi.

"Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Tanpa itu, APBN hanya menjadi pembiayaan industri pertahanan negara lain," kata Rasminto.

Ia mengakui kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun ketergantungan permanen juga dinilai bukan pilihan.

"Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri," ujarnya.

Selain struktur belanja, Rasminto juga menyoroti terbatasnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Menurut dia, akses terhadap perbankan nasional masih terkendala tingginya persepsi risiko dan panjangnya siklus produksi.

"Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian," katanya.

Dengan lonjakan anggaran pertahanan pada 2026, pemerintah dinilai berada pada persimpangan kebijakan. Pilihan belanja akan menentukan apakah APBN menjadi alat penguatan industri pertahanan nasional atau kembali terserap pada belanja impor berskala besar. (fdl/fdl)

  👷  detik  

Transformasi Industri Pertahanan Harus Dipercepat

  Untuk wujudkan kemandirian nasional KRI BPD 322, FMP pertama produksi PAL Indonesia kerjasama Babcock (PAL)

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menegaskan pemerintah perlu mempercepat transformasi industri pertahanan nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada produk luar negeri.

Menurutnya, penguatan industri pertahanan merupakan bagian penting dari strategi besar kemandirian nasional sekaligus upaya menjaga ketahanan negara.

“Kita tidak boleh terus-menerus berada pada posisi pembeli berbagai produk sistem pertahanan dari luar negeri. Indonesia harus naik kelas menjadi produsen dan bahkan eksportir alat pertahanan,” ujar Oleh Soleh.

Ia menekankan langkah tersebut harus dimulai dari konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya terkait kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

Optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan alutsista dinilai menjadi salah satu kunci utama.

Selain itu, diperlukan penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan nasional yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, BUMN, swasta, serta lembaga riset.

Pemerintah juga didorong memberikan insentif fiskal dan nonfiskal, seperti kemudahan perpajakan dan dukungan terhadap riset serta pengembangan teknologi.

“Transfer of technology yang dilakukan harus terukur, bukan sekadar perakitan, tetapi benar-benar menguasai desain dan rekayasa,” kata legislator dari Dapil Jawa Barat XI tersebut.

Oleh Soleh menilai tren anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penguatan modernisasi alutsista.

Skema pembiayaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN strategis juga telah berjalan.

Sejumlah BUMN industri pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia disebut telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi. Hal itu terlihat dari kemampuan memproduksi kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

Namun, ia mengingatkan agar pembiayaan tidak hanya difokuskan pada pembelian produk jadi, melainkan juga diarahkan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional dan investasi teknologi.

“Ke depan, pembiayaan harus memperkuat industri dalam negeri, bukan sekadar membeli produk jadi dari luar,” tegasnya.

Terkait kemungkinan pengadaan tanpa impor, Oleh Soleh menyebut Indonesia sudah mampu memproduksi beberapa jenis alutsista dan suku cadang tertentu secara lokal, seperti kendaraan taktis, amunisi, kapal patroli, serta layanan perawatan dan overhaul (MRO).

Meski demikian, untuk sistem berteknologi tinggi seperti radar canggih, jet tempur generasi terbaru, dan sistem pertahanan udara jarak jauh, kolaborasi internasional masih diperlukan.

Ia juga menilai peran BUMN industri pertahanan saat ini cukup signifikan, tetapi perlu diperkuat melalui konsolidasi dan sinergi rantai pasok.

Keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) juga perlu diperluas agar industri pertahanan tidak hanya bertumpu pada beberapa perusahaan besar.

Selain itu, Oleh Soleh menyoroti pentingnya dukungan sektor perbankan dan lembaga keuangan nasional. Menurutnya, industri pertahanan merupakan sektor strategis yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko yang terukur. (Ykb)

  👷  IDM  

Koarmada RI Geser 6 Kapal Perang ke Tanjung Pinang

  Perkuat Koarmada I KRI FTH 361, Dua unit kapal Fatahillah class perkuat Koarmada I (TNI AL)

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI, Laksamana Madya Denih Hendrata, mengambil langkah strategis untuk memperkuat pertahanan laut wilayah barat. Ia resmi mengalihkan kendali pembinaan enam unit Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) ke jajaran Koarmada I yang berpusat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Denih memimpin langsung upacara peresmian alih bina tersebut di atas geladak KRI Dewaruci yang tengah bersandar di Kesatrian Pondok Dayung, Jakarta, Jumat (6/2).

Dalam amanatnya, Denih menjelaskan alasan utama pergeseran kekuatan alutsista ini. Menurutnya, TNI AL perlu menata ulang kekuatan tempur untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang kian dinamis.

“Alih bina KRI ini merupakan langkah strategis Koarmada RI dalam menata kekuatan. Kita ingin mengoptimalkan pola operasi serta meningkatkan kesiapsiagaan unsur TNI Angkatan Laut,” tegas Denih, dikutip dari keterangan Dispen Koarmada RI.

Jenderal bintang tiga ini juga menekankan tujuan vital lainnya. Ia menyebut pergeseran kapal-kapal ini akan mempertebal keamanan di jalur-jalur krusial.

“Langkah ini bertujuan menjamin keamanan wilayah laut dan jalur pelayaran strategis nasional,” tambah Denih.

  Daftar kapal yang pindah tugas 
Acara peresmian alih bina 6 kapal perang di atas Geladak KRI Dewaruci, Jumat (6/2). (Dok. Koarmada RI)
Berdasarkan keputusan tersebut, Koarmada I menerima tambahan kekuatan signifikan dari Koarmada II dan Koarmada III.

Berikut rincian kapal yang mengalami alih bina:

Satuan Kapal Ranjau: KRI Pulau Rengat (PRE-711) dan KRI Pulau Rupat (PRP-712) beralih dari Koarmada II ke Koarmada I.

Satuan Kapal Eskorta: KRI Fatahillah (FTH-361) dan KRI Malahayati (MLH-362) beralih dari Koarmada III ke Koarmada I.

Kapal latih legendaris: KRI Arung Samudera (ARS-930) dan KRI Dewaruci (DWR-900) beralih dari Koarmada II ke Koarmada I.

Menutup amanatnya, Denih memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit pengawak KRI tersebut. Ia meminta para prajurit segera beradaptasi dengan lingkungan tugas yang baru.

“Seluruh unsur yang mengalami alih bina agar segera menyesuaikan diri dan meningkatkan soliditas. Kalian harus melaksanakan tugas dengan profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab demi mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AL,” perintah Denih. (at)

 ⚓️  IDM  

BRIN dan PT LEN Kembangkan Teknologi NVG dan Thermal Imaging

(LEN)

Melalui BRIN Goes to Industry, Len - BRIN berupaya untuk mempercepat riset, pengembangan, dan hilirisasi teknologi agar siap dimanfaatkan oleh industri strategis nasional.

Salah satunya adalah Teknologi NVG dan Thermal Imaging yang merupakan komponen krusial dalam operasi pertahanan, keamanan, dan perlindungan wilayah strategis Indonesia.

Untuk itu, Len bersama BRIN menghadirkan teknologi "mata malam" pertahanan nasional melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan teknologi Night Vision Goggle dan Thermal Imaging Devices.

Kolaborasi antara Len dan BRIN menjadi penting karena menyatukan kekuatan riset nasional dengan kapabilitas industri strategis dalam satu ekosistem inovasi terintegrasi.

BRIN berperan sebagai pusat unggulan riset dan penguasaan teknologi dasar, sementara Len memiliki pengalaman dan kapasitas dalam rekayasa sistem, industrialisasi, serta integrasi teknologi pertahanan.

Sinergi ini memungkinkan hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dihilirisasi menjadi produk siap pakai yang memenuhi kebutuhan pengguna dalam negeri.

Melalui kerja sama ini diharapkan lahir inovasi pertahanan yang andal, kompetitif, dan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kolaborasi ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun kemandirian teknologi, memperkuat ketahanan nasional, serta menjaga kedaulatan Indonesia di tengah dinamika global.

  🤝  LEN Industri  

Pindad Gandeng Perusahaan Ashok Leyland, asal India

  Kembangkan Bus Listrik (Pindad)

Perusahaan otomotif asal India yang merupakan bagian dari Hinduja Group, Ashok Leyland, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Pindad pada Rabu (4/2) di kantor pusat Pindad Bandung. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dan India di sektor mobilitas berkelanjutan dan teknologi pertahanan.

Ashok Leyland dikenal sebagai salah satu produsen kendaraan komersial dan pertahanan global. Sementara itu, PT Pindad merupakan BUMN yang bergerak di bidang peralatan pertahanan dan industri. Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan dan manufaktur bersama Bus Listrik (EV) serta kendaraan pertahanan yang dirancang sesuai kebutuhan mobilitas dan keamanan nasional Indonesia.

Kerja sama tersebut menggabungkan pengalaman global Ashok Leyland dalam platform kendaraan listrik komersial dan solusi mobilitas pertahanan dengan kapabilitas rekayasa serta kekuatan manufaktur lokal PT Pindad. Sinergi ini juga diharapkan memperkuat ekosistem industri pertahanan dan otomotif nasional.

Penandatanganan MoU dihadiri oleh Direktur Utama PT Pindad, Sigit P Santosa; Presiden Operasi Internasional, Pertahanan, LCV & PSB Ashok Leyland, Amandeep Singh; serta Advisor to the Board Hinduja Auto, Lord Tariq.

Indonesia saat ini tengah mempercepat transisi menuju transportasi berkelanjutan sekaligus memodernisasi kemampuan pertahanannya. Kerja sama ini dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong adopsi kendaraan listrik, efisiensi energi, serta peningkatan produksi platform pertahanan di dalam negeri.

Fokus utama dalam MoU mencakup pelaksanaan pengembangan bersama bus listrik dan kendaraan pertahanan. Produk yang dikembangkan nantinya ditargetkan mampu menjawab tantangan kondisi geografis, infrastruktur, dan kebutuhan operasional di Indonesia.

“Kemitraan dengan Pindad memungkinkan kami untuk bersama-sama mengembangkan produk yang secara khusus sesuai dengan kondisi medan, infrastruktur, dan kebutuhan operasional Indonesia,” ungkap Amandeep Singh melalui keterangan resminya. (UDA)

  🤝  Medcom