🛩 👷 
🛩 Mock up mesin NTP (detik)
PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP), anak usaha PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI, mengembangkan bisnis perawatan mesin pesawat hingga menjangkau pasar Asia Pasifik.
VP Business Development & Marketing NTP Nicki Subianto mengatakan kapabilitas NTP bahkan digunakan untuk mendukung kebutuhan mesin pesawat militer Malaysia hingga Korea.
NTP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang maintenance, repair, and overhaul (MRO) mesin pesawat di Bandung. Selain mesin pesawat, perusahaan juga bergerak di bidang perawatan mesin gas turbin, steam turbin industrial, hingga rotating equipment.
Dalam pameran TNI Fair 2026, NTP menampilkan sejumlah mesin dan mock-up engine yang dapat ditangani perusahaan, salah satunya mesin yang digunakan pada pesawat CN235 dan NC212 buatan PTDI.
"Jadi, kami perlihatkan apa saja engine-engine yang kami mampu lakukan. Ini mulai dari brosurnya, engine apa saja yang bisa kami lakukan. Nama engine-nya Honeywell TPE331. Yang ini dipasang di pesawat buatannya PTDI. Ini produk unggulan PTDI, ini nama pesawatnya CN235, ini nama pesawatnya CASA 212," kata dia saat ditemui detikcom di TNI Fair di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).
Keunggulan mesin milik NTP disebut telah mendapatkan sertifikasi Authorized Maintenance Center (AMC) dari original equipment manufacturer (OEM) untuk sejumlah jenis mesin. Menurut NTP, untuk tipe engine tertentu yang ditampilkan, perusahaan menjadi satu-satunya AMC di Indonesia.
"Kita Authorized Maintenance Center. Kita diautorisasi oleh OEM langsung, dan di Indonesia kita satu-satunya," katanya.
Selain sertifikasi dari OEM, NTP juga mengantongi sertifikasi internasional, termasuk dari Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat (AS). Sertifikasi tersebut memungkinkan NTP melayani kebutuhan operator dari sejumlah negara.
"Kita juga tersertifikasi di Thailand, Nepal, Kanada. Sampai ke beberapa negara lain. Yang kalau mereka butuh, kita bisa compliance," ujarnya.
Militer Malaysia hingga Korea
Pasar NTP saat ini tidak hanya dari dalam negeri. NTP telah melayani sejumlah pelanggan di kawasan Asia Pasifik, meskipun mayoritas bisnisnya masih berasal dari sektor militer.
NTP memiliki kontrak jangka panjang dengan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Selain Malaysia, perusahaan juga memiliki pelanggan dari Thailand dan Korea.
Untuk Thailand, pelanggan NTP antara lain Royal Thai Air Force dan Royal Thai Navy. Sementara di Korea, NTP melayani Korean Coast Guard dan Korean Air Force.
"Kalau Korea, ada Korean Coast Guard, ada Korean Air Force. Itu juga engine-nya ini, ke kami," ujarnya.
Kembangkan Mesin Drone
Tak berhenti di bisnis MRO, NTP juga mulai mengembangkan mesin untuk drone atau pesawat tanpa awak. Menurut NTP, pengembangan tersebut dilakukan melihat pertumbuhan penggunaan drone dan UAV (Unmanned Aerial Vehicle/pesawat udara tanpa awak) di industri penerbangan.
"Ke depannya kami akan mulai dengan manufacturing engine drone. Kita coba, karena kan drone sedang booming. Dunia penerbangan sedang booming dengan drone, UAV, pesawat tanpa awak," terangnya.
NTP juga tengah mengembangkan engine Rolls-Royce Allison 556 untuk pesawat Hercules. Pengembangan tersebut saat ini masih dalam tahap pengerjaan. (ada/ara)
🛩 Diusulkan masuk Proyek Strategis Nasional 
UCAV Elang Hitam sukses terbang perdana (PTDI)
Lama tak terdengar kabarnya, Elang Hitam yang digadang-gadang menjadi drone MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) pertama karya anak bangsa, dipamerkan oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di ajang TNI Fair di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada 19-20 September 2026.
Drone ini dipajang di area pameran luar ruangan di booth Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI yang menampilkan sejumlah industri pertahanan dalam negeri. Dari tampilan ukurannya, drone ini tampak lebih kecil karena yang dipajang adalah mockup 1:2.
VP of Business Development & Marketing PTDI, Heber M.F. Panjaitan mengatakan, saat ini status drone MALE Elang Hitam sudah diusulkan masuk dalam proyek strategis nasional dan dalam tahap mengejar sertifikasi dari Kementerian Pertahanan di tahun 2027.
“Jadi drone MALE Elang Hitam ini baru kita usulkan masuk dalam proyek strategis nasional. Kita sudah uji terbang perdana pada Agustus 2025 lalu di Bandara Kertajati, Majalengka, tapi belum mendapatkan sertifikasi dari Kemhan. Targetnya sampai tahun depan,” ujar Heber kepada Airspace Review di lokasi pameran.
Heber menambahkan, proses pengembangan drone Elang Hitam menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait anggaran. Sejauh ini pengembangan dan pemeliharaan drone ini menggunakan dana mandiri dari PTDI.
“Pengembangannya tetap berjalan, tapi tidak bisa gaspol. Kami telah memasukkan usulannya ke Danantara juga untuk tambahan investasi pengembangannya,” ungkap Heber.
Target Operasional Tahun 2028
Berbicara soal target operasional di tahun 2028, menyesuaikan dengan rencana strategis dari Kemhan, PTDI optimistis dapat mengejar sertifikasi drone MALE ini.
Namun, diakui memang, PTDI harus membangun prototipe lagi untuk uji terbang dan lain-lain sesuai dengan rancang bangunnya dan ini membutuhkan tambahan anggaran.
Saat ini PTDI baru membuat dua drone Elang Hitam. Yang pertama adalah drone mockup yang ditampilkan saat peluncuran (rollout) perdana pada tahun 2019, dan yang kedua adalah prototipe yang digunakan untuk uji coba terbang perdana pada 2025.
“Sampai sekarang kami tetap pelihara prototipe uji terbang ini. Mulai dari engine, flight control systemnya, ground control station, dan sistem onboard di drone tersebut,” urai Heber.
Mengenai isu bahwa pengembangan drone Elang Hitam telah dialihkan untuk pangsa pasar sipil, Heber mengatakan hal itu tidak sepenuhnya benar.
Ditegaskan bahwa spek MALE Elang Hitam yang dikembangkan PTDI adalah untuk kebutuhan militer.
Adapun pengembangan untuk kebutuhan sipil, merupakan peluang pasar yang bisa dikerjasamakan lebih lanjut, misalnya dengan Kementerian Kehutanan atau badan-badan lain.
“Kebutuhan sipil ini adalah peluang dari pangsa pasar MALE yang ada, jadi tidak dialihkan dari kebutuhan militer ke sipil,” tegas Heber.
Spesifikasi Teknis dan Kemampuan Drone Elang Hitam
Elang Hitam merupakan pesawat udara nirawak (Unmanned Aerial Vehicle atau UAV) berkemampuan MALE yang dikembangkan oleh PTDI bersama konsorsium nasional guna memperkuat kemandirian teknologi pertahanan Indonesia.
Dirancang khusus untuk menjalankan misi Intelligent, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance (ISTAR) serta dapat dilengkapi dengan persenjataan (weaponized), drone ini memegang peran strategis dalam mengawasi kawasan perbatasan, wilayah terluar, hingga pengamanan jalur maritim dari berbagai ancaman penyusupan dan kegiatan ilegal.
Dari segi desain dan ukuran, Elang Hitam hadir dengan dimensi yang tergolong besar untuk kelas drone tempur dan pengawas.
Wahana ini memiliki panjang 8,73 meter, tinggi 3,27 meter, serta bentang sayap mencapai 16 meter dengan luas area sayap sebesar 12,8 meter persegi.
Dengan bobot maksimum lepas landas (Max Gross Take-Off Weight) dan pendaratan sebesar 1.300 kg, drone ini mampu menampung kapasitas bahan bakar hingga 420 liter serta membawa muatan atau payload hingga 300 kg untuk mengangkut berbagai sensor radar maupun sistem persenjataan.
Kemampuan jelajah dan efisiensi terbang Elang Hitam juga sangat andal untuk mendukung operasi ketahanan panjang.
Drone ini sanggup bertahan di udara (endurance) hingga kurun waktu kurang dari 30 jam dengan radius operasional Line of Sight (LOS) mencapai 250 km.
Elang Hitam dirancang untuk beroperasi pada ketinggian jelajah 3.000 hingga 5.000 meter dengan ketinggian maksimum (ceiling) mencapai 7.200 meter.
Dalam hal kecepatan, drone ini memiliki kecepatan jelajah antara 50 hingga 180 km/jam serta mampu memacu kecepatan jelajah maksimum hingga 235 km/jam.
Untuk pengoperasian di landasan, Elang Hitam membutuhkan jarak lepas landas dan pendaratan kurang dari 1.000 meter pada kondisi bobot maksimum di permukaan laut.
Kombinasi spesifikasi unggulan ini menjadikan Elang Hitam sebagai simbol kemajuan sekaligus benteng pengawas kedaulatan wilayah Republik Indonesia di udara. (RNS).
Dorong Kontrak Pengadaan 16 Unit untuk TNI AU
Pesawat tempur KF-21 Boramae (KAI)
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah mengantongi Industrial Collaboration Agreement (ICA) dengan Korea Aerospace Industries (KAI) asal Korea Selatan untuk memproduksi 15% bagian airframe (kerangka pesawat) jet tempur KF-21 Boramae bagi TNI Angkatan Udara (TNI AU).
ICA ini merupakan kelanjutan dari selesainya Fase EMD (Engineering and Manufacturing Development) KF-21 antara PTDI dan KAI pada Mei lalu, yang memungkinkan pesawat untuk selanjutnya memasuki fase produksi massal dan tahap komersialisasi.
Saat ini PTDI dan KAI bersama-sama mendorong tercapainya kontrak pengadaan 16 unit KF-21 oleh Kementerian Pertahanan untuk TNI AU dengan perkiraan nilai mencapai 2,9 miliar dolar AS (sekitar Rp 51,65 triliun). Target pengiriman tiga pesawat pertama diproyeksikan pada akhir 2028 atau awal 2029.
VP of Business Development & Marketing PTDI, Heber M.F. Panjaitan, menyampaikan hal tersebut dalam perbincangan dengan Airspace Review di ajang TNI Fair yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Sabtu (19/9).
Ia menjelaskan, melalui kesepakatan ICA dengan KAI, PTDI akan memperoleh nilai tambah yang sangat krusial dalam memperkuat kapasitasnya sebagai entitas industri dirgantara nasional.
“Dengan membeli KF-21 ini, ada nilai tambah yang sudah kami susun dalam ICA tersebut yang akan didapatkan oleh PTDI untuk meningkatkan kemampuan menuju kemandirian industri dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, PTDI akan menerima kucuran investasi sekitar 100-an juta dolar AS (lebih dari Rp 1,78 triliun) guna memaksimalkan fasilitas produksi di hanggar milik Kementerian Pertahanan di Bandung. Investasi tersebut, merupakan bagian dari total nilai kontrak yang akan didapat Indonesia.
“Semua permesinannya akan direvitalisasi, plus diberikan kemampuan komposit oleh KAI. Ini yang paling diincar industri penerbangan, yaitu Automated Fiber Placement (AFP),” ungkap Heber.
Sebagai tambahan informasi, AFP merupakan teknologi fabrikasi otomatis berbasis lengan robotik untuk menyusun dan menempelkan pita serat karbon (carbon fiber tows/prepreg) ke cetakan (mandrel/mold) dengan tingkat presisi dan kecepatan tinggi.
Guna mendukung penguasaan teknologi ini, KAI selain akan melengkapi berbagai fasilitas yang dibutuhkan tersebut, juga akan memberikan pelatihan kualifikasi secara intensif bagi puluhan teknisi dan insinyur PTDI.
"Ini merupakan benefit yang luar biasa tentunya bagi PTDI, di mana kita membeli 16 unit jet tempur KF-21 dan sekaligus mendapatkan nilai-nilai tambah tersebut," pungkas Heber.
Dimulai pada 2010
Program KF-X/IF-X resmi dimulai pada 2010 melalui penandatanganan kesepakatan awal antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan untuk merancang jet tempur generasi 4,5 secara bersama.
Indonesia sepakat menanggung 20 persen biaya pengembangan dengan imbalan alih teknologi (transfer of technology) serta hak memproduksi pesawat untuk kebutuhan TNI AU.
Perjalanan panjang proyek kolaborasi ini melalui berbagai tahapan krusial, mulai dari fase pengembangan konsep (Technology Development), desain detail, hingga penyelesaian rancangan akhir (Critical Design Review).
Seiring berjalannya waktu, penamaan program ini berevolusi dan resmi diperkenalkan ke publik sebagai KF-21 Boramae saat peluncuran unit prototipe pertamanya pada April 2021.
Meskipun dinamika negosiasi ulang serta penyesuaian porsi pendanaan sempat mewarnai perjalanan kemitraan ini, kedua negara tetap mempertahankan komitmen utama untuk menyelesaikan program pengujian.
Keberhasilan penerbangan perdana prototipe KF-21 pada Juli 2022 menjadi bukti nyata pencapaian teknis dari kerja sama strategis Korea Selatan dan Indonesia.
Kini, dengan tuntasnya Fase EMD dan dimulainya kesepakatan produksi komponen airframe oleh PTDI, sejarah panjang KF-X/IF-X memasuki babak baru yang makin konkret.
Pencapaian ini menegaskan transformasi hubungan kedua negara dari sekadar kerja sama riset menjadi kemitraan manufaktur pertahanan tingkat lanjut. (RNS)
Antar logistik ke Papua hingga Bantuan Kemanusiaan 
Penampakan helikopter Mi35M penerbad (KERIS reborn)
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membeberkan alasan TNI AD membeli helikopter Mi-35M dari Rusia.
Menurut Maruli kehadiran helikopter ini mengakhiri ketergantungan TNI AD yang selama puluhan tahun menyewa helikopter dari pihak luar negeri.
“Helikopter Mi-35M adalah heli yang bisa membawa beban. Kalau dulu dibilangnya Kamov untuk di Papua. Jadi selama ini kita hanya bisa menyewa heli yang orang luar negeri punya. Sudah berpuluh tahun ya,” kata Maruli kepada wartawan di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (19/9).
Maruli menjelaskan fungsi operasional Helikopter ini nantinya ditujukan untuk mendukung pergerakan personel, pasokan logistik, serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di daerah terisolir, contohnya di Pegunungan Papua yang memiliki ketinggian di atas 2.000 mdpl.
“Sekarang kita punya heli yang bisa mengangkat beban secara spek bisa sampai 5 ton. Tapi kalau ketinggian, mungkin kita amannya 3 ton. Sehingga ini juga bisa sekalian mendukung personel kita, juga bisa membantu masyarakat. Selama ini masyarakat di pegunungan di Papua ini bantuan-bantuannya sulit, ya. Karena keterbatasan penerbangan. Nanti ke depan ini, operasional bulan 10 untuk membantu masyarakat,” kata Maruli.
Untuk diketahui, seperti dilansir dari Defence Security Asia, TNI AD baru saja kedatangan dua helikopter serang Mi-35M buatan Rusia. Helikopter ini masuk ke dalam jajaran penerbangan TNI Angkatan Darat (Penerbad).
Keberadaan dua Helikopter Mi-35M itu terungkap ke publik pada awal September 2026 melalui foto yang beredar di media sosial.
Kedua helikopter tersebut nantinya akan bergabung dengan lima Mi-35P yang telah menjadi bagian dari kemampuan helikopter serang Indonesia sejak 2003..
🛩 👷 🚑 
Setelah perintah Presiden, TNI AU merubah salah satu helikopternya menjadi ambulan udara (dispenau)
Pengembangan ambulans terbang tengah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI.
VP Business Development & Marketing PTDI Heber M. F Panjaitan mengatakan saat ini prosesnya masih tahap pengkajian.
Meski begitu, pihaknya menilai pesawat yang dapat fleksibel untuk kebutuhan ambulans terbang adalah pesawat NC212.
"Kita juga sedang explore untuk ambulans terbang. Jadi kita melihat platform NC212 ini cukup fleksibel untuk digunakan sebagai ambulans terbang, karena loading-unloading untuk orang sakit itu lebih mudah," ujar dia kepada detikcom dalam TNI Fair, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, pengembangan ambulans terbang tersebut terbuka untuk dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
"Ini bisa kita kerja samakan dengan BRIN atau pihak-pihak lain. Jadi platformnya bisa 212, bisa N219, bisa juga RM200," terangnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan membuat ambulans udara menggunakan helikopter dan pesawat kecil untuk membantu masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.
Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Agustus 2026 lalu.
"Negara harus hadir sedekat mungkin dengan rakyat, untuk itu kita akan buat ambulans udara dengan heli dan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, pasir, sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa tidak dievakuasi ketika dia sakit," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan masih ada masyarakat yang harus menempuh perjalanan hingga 7-9 jam untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut, menurutnya, juga menyebabkan ibu yang hendak melahirkan kesulitan mendapatkan pertolongan medis.
"Untuk itu kita harus cari terobosan, salah satu jalan ada ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang," ujarnya.
Gagasan tersebut kemudian direspons BRIN dengan mematangkan ekosistem pesawat N219 dan varian amfibinya, N219A, untuk mendukung visi ambulans terbang dan logistik medis.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan N219 dikembangkan bersama PTDI dan memiliki kemampuan Short Take-Off and Landing (STOL), sehingga dapat beroperasi dari landasan yang relatif pendek. Sementara N219A dikembangkan sebagai varian amfibi yang dapat beroperasi di wilayah perairan.
Dengan karakteristik tersebut, N219 dan N219A diproyeksikan dapat mendukung evakuasi medis, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. (ada/ara)
