✈ 🤝
Produksi pesawat tempur KF-21 Boramae (Asiae)
Korea Aerospace Industries (KAI) menyampaikan harapan agar PT Dirgantara Indonesia (PTDI) nantinya dapat menjadi bagian dari rantai pasok jet tempur KF-21 Boramae yang menjadi proyek pengembangan bersama antara Korea Selatan dengan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Team Leader International Business Development, Asia Team 2, KAI, Park Seonghee kepada waratawan Indonesia pada acara ‘Indonesian Next-Generation Journalist Network’ yang diselenggarakan Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia di Sacheon, Korea Selatan, Kamis (11/6).
Park menyampaikan bahwa KAI dan PT DI telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis di bidang pertahanan. Perjanjian tersebut mencakup tidak hanya program KF-21, tetapi juga pesawat latih dasar KT-1B, serta berbagai program rotary aircraft.
Park menjelaskan bahwa KF-21 yang satu dari enam purwarupanya akan dikirim ke Indonesia, telah mendapatkan sejumlah minat yang besar dari sejumlah calon pelanggan. Beberapa negara bahkan sudah mulai melakukan pembahasan mengenai program ini.
“Terkait program KT-1, kami juga berencana memindahkan lini produksi ke Indonesia sehingga fasilitas produksi di Indonesia dapat digunakan untuk mendukung program ekspor tambahan di masa depan,” kata Park.
Pada kesempatan yang sama, Director International Business Development Asia KAI, Jo Junhyun menyampaikan bahwa KAI sedang menjalankan program penguatan struktur pesawat KT-1B dan sebagian besar pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh PT DI.
Terkait KF-21 yang satu dari enam prototipenya telah disepakati akan dikirim ke Indonesia, KAI berharap nantinya pemerintah Indonesia akan melalukan pengadaan sebanyak 48 pesawat.
“Saat ini pembicaraan masih berfokus pada tahap pertama. Namun, kami juga telah memperluas diskusi mengenai pengadaan tambahan KF-21 di masa mendatang. Kami memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperluas kerja sama dengan Indonesia,” tambah Jo.
Bersamaan dengan penyerahan prototipe, Seoul dilaporkan kantor berita Yonhap telah bernegosiasi dengan Jakarta untuk menandatangani kesepakatan ekspor 16 unit jet tempur KF-21, yang akan menjadi penjualan luar negeri pertama jet tempur buatan dalam negeri tersebut.
👷 Kembali berjalan sesuai rencana 
Kapal LPD ketiga pesanan Filipina dalam penyelesaian (Jane's)
PT PAL Indonesia akan meluncurkan kapal pengangkut strategis atau strategic sealift vessel (SSV) jenis landing platform dock (LPD) ketiga Angkatan Laut Filipina pada 30 Juni, dengan program yang kini kembali berjalan sesuai rencana setelah penundaan sebelumnya dan revisi tahapan kontrak.
Berbicara kepada Janes selama kunjungan baru-baru ini ke fasilitas perusahaan di Surabaya, CEO Kaharuddin Djenod mengatakan gangguan jadwal sebelumnya telah diselesaikan melalui penyesuaian yang disepakati bersama dengan pemerintah Filipina.
Penyesuaian ini memungkinkan pembangunan untuk dilanjutkan dengan jadwal yang dipercepat, dengan kapal tersebut berkembang dari pemasangan blok lambung hingga peluncuran yang direncanakan dalam waktu enam bulan, kata Djenod.
Kapal tersebut, yang pertama dari dua kapal yang dipesan berdasarkan kontrak lanjutan tahun 2022, diperkirakan akan menjalani peluncuran dan pemasangan perlengkapan sebelum pengiriman pada tahun 2027.
Kontrak tersebut sebelumnya mengalami penundaan yang pertama kali dilaporkan oleh Janes pada Agustus 2025. Pada saat itu, dokumen menunjukkan bahwa PT PAL telah melewatkan empat tonggak penting, termasuk tanggal peluncuran dan pengiriman untuk kedua kapal.
Berdasarkan jadwal awal, kapal ketiga akan diluncurkan pada 22 Agustus 2024 dan dikirim pada 22 Januari 2025, sedangkan kapal keempat dijadwalkan untuk diluncurkan pada 22 Februari 2025 dan dikirim pada 22 Juli 2025.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada September 2025, PT PAL mengakui adanya keterlambatan jadwal. Perusahaan tersebut menghubungkan penundaan tersebut dengan kondisi geopolitik global yang memengaruhi rantai pasokan dan produksi, termasuk gangguan terhadap ketersediaan bahan baku, yang diperparah oleh distorsi terkait tarif dan kemacetan pelabuhan.
Kontrak lanjutan untuk SSV ketiga dan keempat ini mengulangi pesanan sebelumnya senilai USD92 juta yang diberikan pada tahun 2014. Dua SSV dari kontrak tersebut dioperasikan sebagai BRP Tarlac pada Juni 2016 dan BRP Davao del Sur pada Mei 2017.
Proyek Mobil Nasional
Kendaraan lapis baja Maung MV3 buatan Pindad (Pindad)
Pemerintah Indonesia semakin serius memperkuat kemandirian industri otomotif dalam negeri.
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung progres pembangunan proyek National Car (Mobil Nasional) di Subang, Jawa Barat, pada Rabu (10/6/2026).
Proyek strategis ini ditargetkan menjadi pusat manufaktur otomotif terintegrasi dengan kapasitas produksi mencapai 300.000 kendaraan per tahun.
Dalam kunjungannya, Menteri Sjafrie didampingi oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo B. Revita dan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Marsda Yusuf Jauhari. Ia menegaskan industri manufaktur strategis merupakan pilar penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta penguasaan teknologi.
"Kawasan Mobil Nasional ini adalah instalasi strategis yang berperan penting dalam memperkuat industri nasional, penguasaan teknologi, dan pengembangan ekosistem manufaktur yang terintegrasi," ujar Sjafrie, seperti dikutip Antara, Rabu.
Pemerintah memproyeksikan kawasan seluas 539 hektare (Ha) ini tidak hanya menjadi pabrik perakitan, tetapi juga mencakup pusat rekayasa kendaraan, fasilitas pengujian, hingga pusat riset dan pengembangan (R&D). Selain itu, proyek ini diproyeksikan mampu menyerap 2.000 tenaga kerja ahli dan lulusan universitas.
Tahapan Pembangunan dan Target Produksi
Kendaraan lapis baja listrik Pandu Maung MV3 buatan Pindad (Pindad)
Direktur Utama PT Pindad Sigit Santosa menjelaskan, pembangunan akan dilakukan dalam tiga fase sepanjang 2026 hingga 2028. Pada tahap awal, konstruksi difokuskan pada lahan seluas 60 Ha dengan target kapasitas produksi sebesar 50.000 unit per tahun pada 2028. Setelah itu, kapasitas akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai target maksimal 300.000 unit per tahun.
"Kami telah berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia selama beberapa tahun terakhir, mulai dari perencana, teknisi, hingga tenaga ahli untuk mendukung skala besar pembangunan industri ini," tutur Sigit.
Selain mendorong kebangkitan industri otomotif konvensional, proyek ini juga menjadi ujung tombak Indonesia dalam memperkuat kemampuan teknologi kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) serta menciptakan rantai pasok lokal yang lebih luas di wilayah Subang dan sekitarnya.
Upaya pengembangan mobil nasional merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor kendaraan dan komponen otomotif asing. Dengan memanfaatkan keunggulan geografis Subang yang strategis sebagai hub industri baru di Jawa Barat, proyek ini diharapkan mampu mengakselerasi transfer teknologi otomotif global ke dalam negeri.
Selain itu, sejalan dengan tren global transisi energi, proyek ini dirancang untuk menjawab tantangan masa depan melalui pengembangan kendaraan listrik yang berkelanjutan.
Keterlibatan PT Pindad sebagai pelaksana utama mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendayagunakan BUMN untuk menggerakkan ekosistem industri manufaktur yang mandiri, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.
KSOT hasil rancangan PT PAL 
KSOT-001 dalam ujicoba di Laut (Sekpres)
PT PAL Indonesia telah meraih kontrak dari Kementerian Pertahanan Indonesia untuk sejumlah kapal selam otonom (KSOT) yang jumlahnya tidak diungkapkan, demikian disampaikan CEO perusahaan, Kaharuddin Djenod, kepada Janes.
Djenod mengungkapkan kontrak tersebut dalam sebuah wawancara baru-baru ini di kantor perusahaan di Surabaya. Komentarnya menandai konfirmasi pertama bahwa KSOT telah melewati tahap prototipe dan demonstrasi menuju pengadaan evaluasi.
Detailnya masih terbatas, tetapi Djenod mengatakan varian yang dikontrak akan jauh lebih besar daripada prototipe yang didemonstrasikan pada Oktober 2025 dan akan membawa delapan torpedo ringan.
Detail tambahan tentang kontrak dan kapal selam yang akan dipasok akan diungkapkan pada Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan 81 tahun Tentara Nasional Indonesia, kata Djenod.
Program KSOT Indonesia diresmikan oleh PT PAL di Indo Defence 2022 sebagai bagian dari upaya pengembangan kemampuan perang bawah laut dalam negeri.
Infogradis KSOT PAL (PAL)
Konsep awal berpusat pada platform berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan misi termasuk pengawasan, pengintaian, dan serangan, sambil mengurangi risiko terhadap personel.
Sistem ini kemudian dibingkai sebagai kemampuan perang asimetris berbasis bawah laut, memungkinkan Angkatan Laut Indonesia untuk menghadapi musuh yang lebih besar dengan platform berbiaya rendah yang mampu meluncurkan torpedo dari jarak jauh.
Varian KSOT dengan panjang sekitar 15 m, dengan bobot sekitar 37 ton, telah digunakan dalam uji coba baru-baru ini, termasuk penembakan torpedo yang dilakukan di fasilitas Angkatan Laut Indonesia di Surabaya pada Oktober 2025.
Demonstrasi tersebut melibatkan peluncuran torpedo ringan dari apa yang tampak seperti tabung yang dipasang di luar.
Djenod mengatakan PT PAL juga mengantisipasi kontrak terpisah untuk torpedo ringan Piranha yang dikembangkan di dalam negeri..
💰 Kebutuhan Rp 667 T
Pesawat tempur SU30 TS 3006 (antara)
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut diajukan setelah kebutuhan anggaran pertahanan nasional dihitung mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sebesar Rp 139 triliun.
Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan kebutuhan pertahanan negara terus meningkat seiring dengan dinamika tugas yang diemban Kemhan serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kedaulatan NKRI.
“Inti dari rapat tadi adalah penyampaian RKP dan RKA anggaran untuk 2027. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa kebutuhan sistem pertahanan negara itu selalu dinamis dan selalu meningkat karena di mana-mana di seluruh dunia sistem pertahanan negara itu adalah faktor utama untuk menjaga kedaulatan negara yang khususnya kita Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sjafrie usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Sjafrie menjelaskan, Kemhan bersama TNI telah menyusun kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 667 triliun dengan mempertimbangkan berbagai prioritas pembangunan kekuatan pertahanan dan kebutuhan operasional.
“Oleh karena itu dalam tahun 2027 kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak Rp 667 triliun. Ini adalah konsep yang kita buat dengan terus memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara,” ujarnya.
Namun, berdasarkan arahan dari Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pagu indikatif yang diberikan kepada sektor pertahanan hanya sebesar Rp 139 triliun.
“Akan tetapi kami juga harus mengikuti arahan yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini adalah Rp 139 triliun,” ucapnya.
Karena selisih yang cukup besar antara kebutuhan dan pagu indikatif tersebut, Kemhan kemudian mengusulkan tambahan anggaran melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan ke Badan Anggaran DPR.
“Oleh karena itu kami tadi sudah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI untuk diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami bisa menambah anggaran sebanyak Rp 195 triliun rupiah,” kata Sjafrie..
Anggaran untuk Tugas Pertahanan
Menurut dia, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara dan memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.
“Hal ini tentunya mempunyai makna yang sangat besar terhadap kedaulatan negara karena sistem pertahanan negara itu adalah safety belt dari pembangunan nasional dan kita juga harus siap untuk menghadapi dinamika tugas yang menurut undang-undang TNI ada beban tugas yang harus kita laksanakan untuk mendukung tugas-tugas pemerintah,” tuturnya.
Selain untuk kebutuhan pertahanan, Sjafrie mengatakan TNI juga menjalankan sejumlah tugas nonperang yang membutuhkan dukungan anggaran, termasuk pembangunan infrastruktur di daerah serta penanganan dampak bencana alam.
“Di samping tugas-tugas sistem pertahanan negara, contoh adalah yang berhubungan dengan center of gravity baik itu di Papua dan juga di beberapa tempat lain. Ini memerlukan pembangunan kekuatan,” ujarnya.
“Di samping itu juga tugas-tugas dinamis kita untuk mendukung pemerintah di dalam hal pembangunan sarana dan prasarana yang kita sudah ketahui rusak akibat dari bencana alam. Jadi sekarang TNI juga sedang menjalankan tugas untuk membangun jembatan dan sebagainya,” lanjut Sjafrie.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menyebut pagu indikatif Kemneterian Pertahananan tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Dari pagu indikatif yang disediakan atau menurut Kementerian Keuangan dan Bappenas jumlahnya sebesar 139 triliun. Tentu kalau melihat pagu indikatif ini ada penurunan. Tahun lalu kita gedok di tanggal 19 September 2025 besar anggaran Kementerian Pertahanan adalah 187 triliun,” kata Utut.
Utut menyatakan, Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan tersebut untuk diteruskan ke Badan Anggaran DPR.
“Pak Menhan setelah melakukan simulasi untuk menjaga akselerasi dan kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah, kedaulatan NKRI dirasakan perlu adanya tambahan. Dan tambahan ini tentu bukan Komisi I yang menentukan, tetapi Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran,” lanjutnya.
Adapun usulan tersebut sebelumnya dibahas dalam rapat kerja tertutup antara Komisi I DPR RI bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta para kepala staf angkatan terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemhan/TNI Tahun 2027.
