Simulasi kapal induk di la udah Juanda (Dispenal)
TNI AL telah memulai persiapan untuk operasi penerbangan di masa mendatang di atas kapal induk bekas Italia, Giuseppe Garibaldi..
Dalam sebuah video yang kini telah dihapus yang diunggah di akun resmi Skuadron ke-100 TNI AL, terungkap bahwa pihak TNI telah membuat fasilitas simulasi untuk pelatihan operasi penerbangan di masa mendatang..
Skuadron yang berspesialisasi dalam operasi perang anti-kapal selam dan dilengkapi dengan helikopter AS565 Panther ini, menggambarkan fasilitas tersebut sebagai bagian dari persiapan untuk helikopter yang beroperasi ke/dari “ KRI Gajah Mada ” — nama yang dirumorkan untuk Garibaldi setelah memasuki armada Indonesia..
Sebagai catatan, Gajah Mada adalah seorang pemimpin militer dan Perdana Menteri Kekaisaran Majapahit pada abad ke-14 , yang wilayah kekuasaannya meliputi Indonesia dan Malaysia saat ini..
Fasilitas pelatihan tersebut terdiri dari sketsa dek penerbangan besar yang dilukis di salah satu area apron/helipad di sisi selatan Pangkalan Udara Angkatan Laut/Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, tempat skuadron ke-100 berada..
Fasilitas ini dimaksudkan untuk membantu pilot angkatan laut Indonesia dan awak dek membiasakan diri dengan operasi dek penerbangan kapal induk sebelum kedatangan kapal tersebut..
Dengan panjang sekitar 180 meter dan lebar 33 meter, garis luarnya sangat mirip dengan dimensi kapal induk Italia sebelumnya. Namun, jika dilihat lebih dekat, garis luar tersebut tidak secara akurat mereplikasi tata letak dek penerbangan Garibaldi yang sebenarnya..
Misalnya, apa yang tampak sebagai garis luar dua lift pesawat terletak di sisi kiri (port side) dan bukan di sisi kanan (starboard side)..
Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah bahwa fasilitas yang ada saat ini hanya ditujukan untuk pelatihan pengenalan awal yang mendasar, sementara fasilitas pelatihan kapal induk yang lebih akurat dan komprehensif dapat dibangun di kemudian hari..
Jadwal pasti transfer kapal induk tersebut masih belum jelas. Sebelumnya, Angkatan Laut Indonesia menyatakan bahwa mereka memperkirakan kapal tersebut akan tiba sebelum tanggal 5 Oktober tahun ini , bertepatan dengan perayaan Hari Angkatan Bersenjata Indonesia..
Namun demikian, dokumen yang diajukan oleh pemerintah Italia ke parlemen menyatakan bahwa proses transfer baru akan diselesaikan pada Desember 2026. Parlemen Italia sendiri telah menyetujui transfer tersebut pada tanggal 28 April..
Status operasional kapal yang sebenarnya di dalam Angkatan Laut Indonesia juga diperkirakan membutuhkan waktu. Seperti yang dilaporkan Naval News sebelumnya, berdasarkan kesepakatan transfer, kapal tersebut akan diserahkan tanpa kemampuan operasional ofensif..
Hanya sistem keselamatan penting, fasilitas kenyamanan di atas kapal, dan sistem propulsi yang akan dipertahankan untuk memungkinkan pelayaran transfer ke Indonesia..
Oleh karena itu, KRI Gadjah Mada di masa depan —atau apa pun nama yang akhirnya disematkan pada kapal tersebut—akan membutuhkan program modernisasi dan perbaikan yang signifikan dan panjang sebelum dapat memberikan kemampuan nyata bagi Angkatan Laut Indonesia.
KRI terbaru hasil produksi Palindo 
KRI Canopus 936 tiba di Indonesia (antara)
Sebagai garda terdepan pertahanan negara di laut, TNI AL dalam hal ini Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) terus memperkuat kemampuan survei, pemetaan, dan pengelolaan data kelautan nasional guna mendukung keamanan serta kedaulatan wilayah perairan Indonesia dengan hadirnya KRI Canopus-936.
Kedatangan KRI Canopus-936 disambut langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Marsekal TNI (HOR) (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., Para Kepala Staf Angkatan termasuk Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali beserta sejumlah pejabat tinggi TNI dan TNI AL di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (11/05/2026).
Kapal sepanjang 105 meter ini memiliki kemampuan operasi hingga 60 hari pelayaran serta mampu melaksanakan survei dari perairan dangkal hingga kedalaman laut mencapai 11.000 meter, kemampuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia membangun kemandirian data laut sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Kehadirannya juga diharapkan menjadi tulang punggung penyediaan data laut nasional yang akurat guna menjamin keselamatan pelayaran, mendukung eksplorasi sumber daya laut, serta memperkuat kedaulatan wilayah perairan Indonesia.
KRI Canopus-936 di wilayah yurisdiksi Indonesia. (Dok. Wing Udara 1 Puspenerbal)
Dalam pelayaran perdananya menuju Indonesia dengan sandi “Operasi Dhruva Samudra-26”, KRI Canopus-936 yang dikomandani Kolonel Laut (P) Indragiri Y. Wardhono menempuh jarak kurang lebih 12.798,5 Nautical Mile (Nm) dari galangan Abeking & Rasmussen, Lemwerder, Jerman sejak 14 Maret 2026, dengan sejumlah persinggahan internasional sebelum akhirnya tiba di Jakarta. Selain memastikan kesiapan operasional, pelayaran tersebut juga mengemban misi diplomasi TNI AL di berbagai negara sahabat.
Di hadapan awak media, Kasal menyampaikan bahwa selain fungsi ilmiah, KRI Canopus merupakan kapal survei yang juga dapat difungsikan sebagai kapal SAR kapal selam atau submarine rescue pertama yang dimiliki TNI AL.
Kapal ini memiliki kemampuan mendukung operasi militer dan keamanan laut, termasuk pemetaan jalur kapal selam, deteksi ranjau laut, patroli keamanan, serta dukungan intelijen maritim.
Kasal juga menegaskan bahwa TNI AL juga telah melaksanakan berbagai pelatihan bagi para pengawak KRI Canopus-936 guna meningkatkan profesionalisme serta penguasaan teknologi modern kapal survei. Selain di luar negeri, pelatihan juga dilaksanakan di Indonesia yang telah memiliki sekolah hidrografi sebagai sarana pendidikan dan pengembangan kemampuan personel TNI AL di bidang hidro-oseanografi.
KRI BPD 322 frigate pertama PAL dan KSOT (Ist)
Ketergantungan terhadap luar negeri dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dinilai tidak lagi dapat dipertahankan di tengah situasi geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menegaskan kemandirian industri pertahanan kini menjadi kebutuhan strategis nasional.
“Industri pertahanan yang kuat adalah deterrence itu sendiri,” tegasnya saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI), Bandung, Kamis (8/5).
Dalam forum bertajuk “Peran Strategis Industri Pertahanan dalam Menghadapi Perkembangan Situasi Geopolitik dan Geostrategis Global Saat Ini untuk Mendukung Kesiapan Pertahanan RI” tersebut, Kaharuddin menegaskan industri pertahanan nasional harus bertransformasi, tidak lagi sekadar menjadi perakit, tetapi juga produsen yang mampu melahirkan inovasi dan penguasaan teknologi strategis.
Ia mencontohkan transformasi yang tengah dijalankan PT PAL melalui implementasi sistem digital berbasis kecerdasan buatan, yakni Industri Maritim 4.0 (IM4). Transformasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan kapasitas dan kecepatan produksi, sekaligus memperkuat perolehan kontrak strategis nasional. Saat ini, PT PAL juga tengah memasuki fase end-stage transformation sebagai bagian dari penguatan perusahaan menuju peran yang lebih besar sebagai national consolidator industri galangan kapal nasional beserta ekosistem pendukungnya.
Tidak hanya itu, PT PAL juga berhasil mengembangkan berbagai produk inovatif, seperti Torpedo dan Kapal Selam Otonom (KSOT), yang seluruhnya dikembangkan oleh talenta dalam negeri. Transformasi tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam memperkuat kapasitas PT PAL agar mampu mengintegrasikan potensi industri maritim nasional, memperluas kolaborasi dengan industri pendukung, serta meningkatkan kemandirian alutsista nasional di tengah dinamika global.
“Ketika dunia melihat Indonesia mampu merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem senjata secara mandiri, mulai dari kapal perang hingga torpedo dan kapal selam, itu adalah pesan yang lebih kuat daripada sekadar jumlah alutsista yang kita miliki,” ujarnya.
Kaharuddin menambahkan, capaian PT PAL tidak terlepas dari dukungan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan strategis. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa industri pertahanan telah menjadi bagian penting dalam arsitektur pertahanan nasional.
“PT PAL hadir bukan sekadar sebagai galangan kapal. Kami adalah bagian dari arsitektur pertahanan nasional yang sedang kita bangun bersama,” pungkasnya.
Kehadiran PT PAL dalam Diskusi Panel Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 menjadi penegas bahwa industri pertahanan tidak dapat dipisahkan dari strategi nasional. Industri pertahanan harus tumbuh dan bergerak selaras dengan kebutuhan TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Indonesia. tetapi juga produsen yang mampu melahirkan inovasi dan penguasaan teknologi strategis.
Ia mencontohkan transformasi yang tengah dijalankan PT PAL melalui implementasi sistem digital berbasis kecerdasan buatan, yakni Industri Maritim 4.0 (IM4). Transformasi tersebut dinilai berhasil meningkatkan kapasitas dan kecepatan produksi, sekaligus memperkuat perolehan kontrak strategis nasional. Saat ini, PT PAL juga tengah memasuki fase akhir end-state transformation sebagai bagian dari penguatan perusahaan menuju peran yang lebih besar sebagai national consolidator industri galangan kapal nasional beserta ekosistem pendukungnya.
Tidak hanya itu, PT PAL juga berhasil mengembangkan berbagai produk inovatif, seperti Torpedo dan Kapal Selam Otonom (KSOT), yang seluruhnya dikembangkan oleh talenta dalam negeri. Transformasi tersebut sekaligus menjadi fondasi dalam memperkuat kapasitas PT PAL agar mampu mengintegrasikan potensi industri maritim nasional, memperluas kolaborasi dengan industri pendukung, serta meningkatkan kemandirian alutsista nasional di tengah dinamika global.
“Ketika dunia melihat Indonesia mampu merancang, membangun, dan mengintegrasikan sistem senjata secara mandiri, mulai dari kapal perang hingga torpedo dan kapal selam, itu adalah pesan yang lebih kuat daripada sekadar jumlah alutsista yang kita miliki,” ujarnya.
Kaharuddin menambahkan, capaian PT PAL tidak terlepas dari dukungan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan strategis. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa industri pertahanan telah menjadi bagian penting dalam arsitektur pertahanan nasional.
“PT PAL hadir bukan sekadar sebagai galangan kapal. Kami adalah bagian dari arsitektur pertahanan nasional yang sedang kita bangun bersama,” pungkasnya.
Kehadiran PT PAL dalam Diskusi Panel Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 menjadi penegas bahwa industri pertahanan tidak dapat dipisahkan dari strategi nasional. Industri pertahanan harus tumbuh dan bergerak selaras dengan kebutuhan TNI sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan Indonesia.
⚓ 💁
KRI Sampari tembakan rudal C705 (Dispenal)
PAL Indonesia terus memperkuat peran dalam mendukung pertahanan maritim nasional. Melalui Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 meter, perusahaan mendorong penguatan kedaulatan laut Indonesia.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan armada laut yang cepat dan responsif. Kapal ini dirancang untuk patroli, pengamanan perbatasan, dan operasi tempur maritim.
Kapal Cepat Rudal 60 meter dikembangkan insinyur PT PAL sejak awal 2000-an. Kehadirannya menjadi bukti berkembangnya industri pertahanan nasional yang mandiri.
Pembangunan kapal melibatkan berbagai industri pendukung dalam negeri. Komponen mencakup manufaktur, kelistrikan, perpipaan, sensor, dan sistem persenjataan.
COO PT PAL, Diana Rosa, menekankan pentingnya kolaborasi industri. Menurutnya, penguatan pertahanan tidak bisa dibangun oleh satu perusahaan saja.
KRI HLS bayang2i Kapal Induk (DispenaI)
“Penguatan industri maritim membutuhkan kolaborasi galangan, teknologi, dan sumber daya manusia,” ujar Diana, dikutip dari PAL Indonesia, Kamis, 14 Mei 2026. Ia menyebut KCR 60 meter bagian dari konsolidasi industri maritim nasional.
Diana menegaskan setiap proyek strategis harus memberi dampak luas bagi industri nasional. Dampaknya meliputi peningkatan kandungan lokal, transfer pengetahuan, dan penciptaan lapangan kerja.
“PT PAL ingin memastikan proyek strategis memperkuat daya saing industri nasional,” katanya. Ia berharap Indonesia mampu bersaing di tingkat regional dan global.
Ketangguhan KCR 60 meter dibuktikan melalui latihan gabungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kapal ini menunjukkan kemampuan manuver dan akurasi sistem persenjataan.
Melalui pengembangan KCR 60 meter, PT PAL menegaskan komitmen kemandirian industri maritim. Langkah ini penting untuk menjaga kedaulatan bangsa dan daya saing pertahanan nasional.
KRI BPD 322 frigate pertama PAL (PAL)
Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan.
Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.
Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.
Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.
Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.
Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.
Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.
Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.
“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).
Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.
“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.
Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.
Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.
“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya. Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.
“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.
Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.
Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.
“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.
Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.
“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya. (cip)
