⚓️ 🤝 
ilustrasi KRI GNR 332 ketika latihan menembakan rudal Exocet (Dispenal)
Kementerian Pertahanan Cina menyatakan bahwa salah satu kapal perangnya dan sebuah fregat Indonesia akan melakukan "latihan pelayaran bersama" di sebelah timur Taiwan.
Kegiatan ini disebut akan "meningkatkan kemampuan operasional gabungan kedua angkatan laut" serta "bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan tersebut".
Merespons hal tersebut, pemerintah Taiwan mengecam rencana latihan Cina yang disebutnya "berbahaya". Taipei menyebut bahwa Beijing berusaha menciptakan kesan palsu kepada komunitas internasional seolah-olah mereka menguasai perairan tersebut.
Cina menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sebagai wilayahnya. Pada Juni 2026, Beijing memulai patroli penjaga pantai di lepas pantai timur wilayah administrasi Taipei. Langkah ini memicu kemarahan Taiwan serta kekhawatiran Amerika Serikat (AS) dan beberapa pihak Barat lainnya.
Pada Selasa (11/08) Kementerian Pertahanan Cina menyatakan bahwa latihan tersebut akan berlangsung pada pertengahan Agustus di sebuah lokasi yang belum dijelaskan, tetapi terletak di sebelah timur Taiwan. Kegiatan ini merupakan "latihan navigasi" bersama kapal angkatan laut Indonesia. Langkah ini dianggap sangat tidak biasa karena Cina pada umumnya tidak mengadakan latihan bersama militer asing di dekat Taiwan.
Merusak status quo
Pada Selasa (11/08) malam, Dewan Urusan Daratan Taiwan, lembaga yang bertanggung jawab terhadap kebijakan terkait Cina, menyatakan bahwa latihan tersebut merupakan "provokasi militer" dan Beijing harus "segera menghentikan perilaku berbahaya yang merusak status quo ini."
Dalam pernyataannya, dewan tersebut menyebut bahwa Cina kini berusaha menggelar latihan bersama "negara-negara terkait" di perairan sebelah timur Taiwan. Langkah ini menyusul serangkaian tindakan Cina belakangan ini, termasuk kegiatan yang disebut Taiwan sebagai "patroli penegakan hukum rutin" di wilayah administrasi Taipei.
"Hal ini, pada kenyataannya, merupakan manipulasi politik, 'tindakan yang hanya sekadar nama, tetapi pada kenyataannya merupakan ekspansi', yang bertujuan menciptakan kesan palsu di hadapan komunitas internasional bahwa komunis Cina memiliki yurisdiksi atas perairan di sebelah timur Taiwan," ujar dewan tersebut.
Dewan tersebut juga menegaskan bahwa Taiwan akan terus memantau dengan cermat perkembangan di wilayah sekitarnya dan mengambil "langkah-langkah yang diperlukan dan tepat".
Terkait informasi latihan gabungan Cina dan Indonesia ini, kantor berita Reuters dan AFP menyebut belum ada respons dari Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan Indonesia.
Tim DW Indonesia juga telah meminta keterangan terkait hal tersebut kepada Kementerian Pertahanan. Namun, masih belum ada respons hingga artikel ini diterbitkan.
Taiwan gelar latihan perang tahunan
Saat ini, Taiwan sedang menggelar latihan militer tahunan Han Kuang, tempat mereka melakukan simulasi terkait cara memukul mundur upaya serangan Cina.
Pengumuman Cina muncul ketika Wakil Menteri Pertahanan (Menteri Perang) Amerika Serikat bidang Kebijakan, Elbridge Colby, bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta pada Selasa (11/08).
Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kepada Colby bahwa perluasan kerja sama pertahanan tidak bertujuan untuk mendirikan pangkalan militer AS di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh pernyataan dari Kementerian Pertahanan Indonesia.
Cina sendiri tidak mengakui klaim kedaulatan pemerintahan Taiwan dan militer Beijing beroperasi hampir setiap harinya di sekitar Taipei.
Seperti kebanyakan negara, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, tetapi pulau itu adalah rumah bagi lebih dari 300.000 pekerja migran Indonesia.
Taipei mengatakan bahwa hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka dan telah berulang kali mengecam tekanan militer Cina.
Bukan Latihan Perang
TNI AL angkat bicara terkait rencana latihan pelayaran antara militer China dan Indonesia di lepas pantai timur Taiwan. TNI AL mengatakan latihan tersebut bukanlah bersifat war fighting, melainkan tradisi navy secara universal.
"Passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting, tetapi sebagai tradisi navy secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/8/2026).
Diketahui, berdasarkan siaran pers Kemlu, Kapal Perang Indonesia KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332 tiba di Pier 33, Vladivostok, Federasi Rusia pada 23 Juli 2026. Kedatangan KRI Gusti Ngurah Rai tersebut untuk mengikuti Latihan Bersama (Latma) ORRUDA (Orel Garuda) 2026 antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Laut Federasi Rusia. Latihan itu dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Harbour Phase pada 24-26 Juli 2026 dan Sea Phase pada 27-28 Juli 2026.
Sementara itu, menurut Laksma Tunggul, selama perjalanan Lintas Laut (linla) KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-333 dari Vladivostok Rusia sampai kembali ke tanah air, akan dilaksanakan latihan passing exercise dengan negara-negara yang akan dilewati. Passing exercise adalah latihan bersama untuk menyambut dan mengantarkan kapal perang asing.
Laksma Tunggul mengatakan latihan tersebut merupakan bentuk kerja sama hubungan diplomatik di bidang maritim yang melekat pada kapal perang. Ia menegaskan kembali sikap politik Indonesia yang bebas aktif sehingga membuka peluang untuk bekerja sama dengan negara mana pun, termasuk latihan bersama.
"Passex ini juga merupakan goodwill engagement yang umum dilakukan angkatan laut di dunia sebagai wujud naval brotherhood serta diplomasi maritim yang melekat pada kapal perang," tuturnya.
"Politik luar negeri Indonesia bebas aktif memberikan peluang kerja sama menguntungkan dengan negara mana pun, termasuk giat Passex dengan sejumlah negara," katanya. (yld/imk)
Desain kapal fregat pertama Vietnam, dengan panjang 125 meter.(VTV8)
Vietnam telah memulai konstruksi fregat anti kapal selam terbesar dan tercanggih dengan kemampuan khusus mendeteksi dan memerangi kapal selam asing. Hal ini diumumkan surat kabar militer negara tersebut. Fregat yang dibangun di galangan kapal Song Thu milik Kementerian Pertanahan di kota Danang tersebut rencananya akan dilengkapi dengan persenjataan dan peralatan militer yang dikembangkan dan dirakit di dalam negeri, jelas surat kabar Quan Doi Nhan Dan pada Senin(10/8).
Ketegangan antara Cina dan negara-negara di zona perbatasan Laut Cina Selatan terus meningkat. Dalam sepekan terakhir, kapal Cina Coast Guard turut terlibat dalam beberapa konfrontasi dengan kapal pemerintah Filipina dan turut menggelar latihan militer di sekitar wilayah tersebut.
Vietnam yang telah lama terlibat dalam pusaran sengketa maritim Cina dan negara lainnya terkait Laut Cina Selatan berupaya memperluas kemampuan manufaktur pertahanan dalam negerinya sembari mengurangi ketergantungannya akan peralatan militer yang diimpor sebagian besar dari Rusia.
Pemerintah Vietnam dalam pernyataannya, menggadang proyek ini dapat mengembangkan industri pertahanan yang "otonom, mandiri, serbaguna, dan modern."
Grup telekomunikasi dan teknologi yang dikelola militer, Viettel, bersama unit-unit penelitian dan manufaktur pertahanan lainnya, mendukung angkatan laut dan Song Thu selama pembangunan kapal tersebut, termasuk pengembangan dan pemasangan senjata serta peralatan, demikian jelas lebih lanjut dalam laporan tersebut.
Angkatan Laut Vietnam telah menjalani upaya modernisasi besar-besaran selama beberapa dekade terakhir. Selain dengan pembelian kapal selam tipe Kilo dan fregat kelas Gepard buatan Rusia, Vietnam juga mengembangkan dan menambah jumlah armada kapal rudal dan kapal patroli buatan dalam negeri.
Akhir tahun mendatang, Vietnam akan menjadi tuan rumah Vietnam International Defence Expo. Acara dua tahunan yang telah digelar sejak 2020 itu menjadi ajang penting bagi negara tersebut memperluas kerja sama pertahanan dan mendiversifikasi produsen peralatan militernya.
Menggandeng Australia sebagai mitra
Dalam kesempatan terpisah di Australia, Presiden Vietnam, To Lam, menemui Perdana Menteri Anthony Albanese di Canberra pada Selasa (11/8). Kedua negara menyatakan akan memperluas kerja sama militer, melakukan latihan militer bersama, menguatkan dukungan keamanan maritim. Hal ini disampaikan di tengah perluasan pengaruh Beijing di Pasifik dan Laut Cina Selatan.
"Industri pertahanan serta angkatan bersenjata kami bekerja sama lebih erat lagi," kata Albanese kepada wartawan setelah pertemuannya dengan pemimpin tertinggi Vietnam tersebut. "Dunia yang penuh ketidakpastian saat ini berarti pentingnya interaksi antar negara sahabat di semua tingkatan dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan hidup guna menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita," tambahnya.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pada hari Selasa (11/8) bahwa kerja sama yang semakin erat dengan Vietnam akan "secara langsung berkontribusi pada stabilitas dan keamanan kawasan."
Kunjungan pemimpin Vietnam ke Australia ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran kedua negara terhadap peningkatan kekuatan militer Cina di kawasan. Australia juga sedang meningkatkan kemampuan militernya secara signifikan dan menyebutnya sebagai "ekspansi sekali dalam satu generasi". Australia turut mempererat kerja sama militernya dengan AS, meningkatkan kehadiran militer AS di Australia untuk mengimbangi kekuatan militer Beijing di kawasan.
Penguatan kerja sama militer kedua negara tersebut disertai serangkaian komitmen untuk memperkuat "ketahanan ekonomi" serta membuka kembali akses pasar bagi daging hewan buruan Australia ke Vietnam. (ita/ita)
Kala Perang Tak Lagi Soal Tank dan Pesawat
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, tantangan pertahanan Indonesia dinilai tidak lagi sebatas seberapa banyak alat utama sistem senjata (alutsista) yang dimiliki.
Perubahan karakter peperangan membuat kekuatan militer harus mampu menghadapi ancaman dari berbagai domain, mulai dari darat, laut dan udara hingga siber, ruang angkasa, spektrum elektromagnetik, bahkan perang informasi.
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai pertahanan Indonesia saat ini berada dalam fase transisi menuju modernisasi, meski belum sepenuhnya mencapai kemampuan ideal.
Kemajuan terlihat dari pembangunan industri pertahanan, peningkatan profesionalisme prajurit hingga pengadaan sejumlah alutsista baru.
Namun, masih terdapat persoalan berupa keterbatasan anggaran, ketergantungan teknologi luar negeri, kesenjangan kemampuan antarmatra serta kesiapan menghadapi ancaman nonkonvensional.
"Secara umum, pertahanan Indonesia berada dalam fase transisi menuju modernisasi, namun belum sepenuhnya mencapai kemampuan pertahanan yang ideal," kata Selamat kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2026).
Modernisasi alutsista mendesak
Menurut Selamat, modernisasi alutsista merupakan kebutuhan mendesak.
Perkembangan teknologi militer berlangsung cepat sehingga penundaan dapat memperlebar kesenjangan kemampuan Indonesia dengan negara lain di kawasan.
Namun, modernisasi tidak cukup hanya dengan membeli ppesawat tempur, kapal perang, kendaraan tempur atau sistem persenjataan baru. Yang lebih penting adalah membangun kemampuan tempur yang terintegrasi.
Kemampuan tersebut mencakup sistem komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian atau C4ISR yang merupakan singkatan dari command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance.
Interoperabilitas antarmatra, logistik, pemeliharaan, ketersediaan amunisi dan suku cadang hingga kualitas sumber daya manusia juga penting. Sebab, alutsista yang canggih tidak akan optimal jika tak didukung sistem informasi dan komando yang mampu menghubungkan seluruh kekuatan.
Perang tak lagi hanya soal tank dan pesawat
Selamat menilai alutsista Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perang modern. Indonesia mulai mengadopsi berbagai teknologi baru. Namun, tantangannya adalah mengintegrasikan kemampuan tersebut dalam satu sistem pertahanan.
Perang modern menuntut kemampuan multidomain yang menghubungkan operasi darat, laut, udara, siber, ruang angkasa dan spektrum elektromagnetik. Drone, kecerdasan buatan, satelit, sistem navigasi, peperangan elektronik dan pertahanan siber kini menjadi bagian penting dari kekuatan militer.
Karena itu, ukuran kekuatan pertahanan tidak lagi semata-mata dilihat dari jumlah kapal perang atau pesawat tempur.
Kemampuan memperoleh informasi secara cepat, membaca ancaman dan mengambil keputusan secara tepat juga menentukan keberhasilan operasi.
Ancaman dari pintu siber
Tantangan Indonesia semakin kompleks karena ancaman terhadap negara dapat muncul tanpa perang konvensional.
Serangan siber terhadap infrastruktur strategis, disinformasi, sabotase, penggunaan drone hingga operasi informasi merupakan bagian dari ancaman yang harus diantisipasi.
Selamat menyebut Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan siber, mengembangkan sistem anti-drone, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk analisis intelijen serta meningkatkan kemampuan peperangan elektronik.
Kemampuan menghadapi perang informasi juga menjadi penting.
Karena itu, menurutnya pertahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer.
Posisi Indonesia di tengah geopolitik Indo-Pasifik
Tantangan pertahanan juga tidak bisa dilepaskan dari posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua serta memiliki wilayah laut yang luas dan jalur perdagangan strategis.
Persaingan negara-negara besar di kawasan membuat kemampuan menjaga wilayah maritim, udara dan jalur komunikasi laut semakin penting.
Menurut Selamat, Indonesia perlu memperkuat pertahanan maritim, pengawasan wilayah laut dan udara serta kesadaran domain maritim. Pada saat yang sama, diplomasi pertahanan tetap diperlukan.
Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan berbagai negara tanpa harus terikat dalam aliansi militer tertentu.
Tantangan 5-10 tahun ke depan
Di usia 81 tahun, pekerjaan rumah pertahanan Indonesia masih panjang. Selamat menilai setidaknya ada sejumlah hal yang perlu menjadi prioritas dalam lima hingga 10 tahun mendatang:
1. Modernisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan interoperabilitas dan kesiapan operasional.
2. Industri pertahanan nasional harus diperkuat melalui riset, inovasi dan penguasaan teknologi strategis agar ketergantungan terhadap luar negeri berkurang.
3. Sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk menguasai teknologi seperti kecerdasan buatan, siber dan ruang angkasa.
4. Sistem komando terpadu dan C4ISR perlu diperkuat agar seluruh matra mampu bekerja dalam satu sistem.
5. Peningkatan cadangan logistik dan kesiapan mobilisasi nasional, sehingga daya tahan pertahanan lebih kuat dalam situasi krisis berkepanjangan.
Prabowo kumpulkan pimpinan TNI
Di tengah kebutuhan memperkuat pertahanan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohamad Tonny Harjono.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan membahas perkembangan berbagai program strategis TNI, termasuk program yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program yang dibahas antara lain pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026, pembangunan 3.000 titik air bersih serta program listrik masuk desa. Pertemuan itu juga membahas pelaksanaan bakti sosial TNI secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Menhan intensifkan diplomasi pertahanan
Selain modernisasi kekuatan militer di dalam negeri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara lain.
Indonesia dan Thailand, misalnya, berencana menggelar pertukaran personel serta latihan bersama pasukan khusus. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral Sjafrie dengan Menteri Pertahanan Thailand Letnan Jenderal Adul Boonthumjaroen.
Sjafrie mengatakan pertukaran personel diperlukan untuk mendapatkan perbandingan kemampuan militer kedua negara.
Kedua negara juga membahas keamanan Selat Malaka dan peningkatan kolaborasi dalam berbagai forum multilateral ASEAN.
Sebelumnya, Sjafrie juga menerima Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soon Gu di Kementerian Pertahanan pada 14 Juli 2026.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan. Agenda yang dibahas antara lain mekanisme dialog pertahanan, pendidikan dan pelatihan, penguatan kerja sama industri pertahanan serta rencana pengembangan kerja sama di bidang sistem senjata.
Rangkaian diplomasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pertahanan Indonesia tidak hanya ditempuh melalui pengadaan alutsista, tetapi juga melalui kerja sama, pertukaran pengetahuan dan penguatan industri pertahanan.
Pada akhirnya, peta pertahanan Indonesia di usia 81 tahun bukan hanya soal apakah Indonesia memiliki senjata yang lebih modern. Pertanyaan lebih besar adalah apakah seluruh ekosistem pertahanan, mulai dari teknologi, industri, anggaran, sumber daya manusia, sistem komando hingga diplomasi sudah bergerak menuju kebutuhan perang masa kini.
👷 Kompas
PT Len Industri mengadaptasi rekayasa sistem pertahanan untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik nasional, memastikan integrasi dan keandalan tinggi. 
(dok PT LEN)
PT Len Industri (Persero) berencana mengadaptasi kompetensi rekayasa sistem (systems engineering) yang selama ini digunakan dalam proyek strategis dan sistem mission-critical untuk mendukung pengembangan ekosistem mobilitas listrik nasional.
Sebagai induk holding BUMN industri pertahanan DEFEND ID, Len menyebut pengalaman mengintegrasikan berbagai teknologi dengan tuntutan keselamatan dan keandalan tinggi dapat menjadi acuan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang lebih terintegrasi.
Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Joga Dharma Setiawan mengatakan tantangan dalam modernisasi infrastruktur nasional saat ini salah satunya adalah fragmentasi sistem.
Menurutnya, peran system integrator diperlukan untuk mengelola kompleksitas tersebut melalui penerapan systems engineering yang disiplin.
“Tantangan utama dalam modernisasi infrastruktur nasional adalah fragmentasi sistem. Sebagai System Integrator, peran kami adalah mengelola kompleksitas tersebut melalui disiplin systems engineering yang ketat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (10/8/2026).
Len menyatakan kompetensi tersebut telah diterapkan dalam sejumlah proyek strategis nasional yang membutuhkan tingkat presisi, otomatisasi, dan keandalan operasional tinggi.
Pengalaman tersebut antara lain mencakup integrasi sistem Command, Control, Communication, Computer, and Intelligence (C4I) di sektor pertahanan serta pengelolaan sistem kelistrikan pada proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala nasional.
Menurut Len, pendekatan systems engineering tidak hanya berorientasi pada pemenuhan spesifikasi teknis.
Metodologi tersebut mencakup integrasi berbagai komponen agar dapat bekerja secara harmonis, termasuk sinkronisasi sensor, pengambilan keputusan secara real-time, serta aspek keselamatan.
Joga mengatakan pengalaman Len dalam membangun sistem dengan tuntutan keandalan tinggi menjadi fondasi untuk mendukung modernisasi mobilitas dan infrastruktur energi nasional.
“Dari pengalaman puluhan tahun mengintegrasikan sistem teknologi pertahanan dan infrastruktur kritikal dengan toleransi kesalahan nol [zero-error], kami membawa standar keselamatan dan keandalan tertinggi untuk memastikan bahwa seluruh ekosistem teknologi Indonesia, mulai dari manajemen daya hingga konektivitas data, dapat beroperasi secara akuntabel dan berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.
Ekosistem Kendaraan Listrik
Len selanjutnya akan membawa standar tersebut sebagai referensi desain dalam pengembangan ekosistem mobilitas listrik.
Penerapannya mencakup integrasi manufaktur komponen, jaringan pengisian daya, hingga sistem pelayanan purnajual kendaraan listrik.
Perusahaan menilai integrasi antarkomponen menjadi penting seiring berkembangnya ekosistem kendaraan listrik yang tidak hanya bergantung pada kendaraan, tetapi juga infrastruktur pengisian daya dan sistem manajemen energi.
Dengan pendekatan tersebut, Len ingin memastikan berbagai komponen dalam ekosistem kendaraan listrik dapat beroperasi dengan standar keselamatan dan keandalan yang terintegrasi.
Systems Engineering juga dinilai dapat menjadi pendekatan untuk menghubungkan aspek teknologi, energi, dan konektivitas data dalam satu ekosistem.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Len memperluas kompetensi sebagai system integrator dari sektor pertahanan ke sektor strategis lainnya.
Perusahaan menyebut pengalaman mengelola sistem mission-critical dapat dimanfaatkan untuk mendukung transformasi digital dan energi nasional.
Len menargetkan penerapan standar rekayasa sistem tersebut dapat membantu membangun ekosistem mobilitas listrik nasional yang lebih aman, terstandarisasi, dan berkelanjutan.
✈ 🚀 💂
Alutsista terbaru TNI dalam latihan gabungan TNI (Dispenau)
Indonesia, yang akan berusia 81 tahun, terus memperkuat sekaligus memodernisasi kekuatan pertahanan nasional. Terbaru, pemerintah menyetujui pembelian rudal BrahMos dan Astra dari India.
India menyepakati ekspor sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra kepada Indonesia dengan nilai sekitar US$ 630 juta atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 17.980 per dolar AS). Kesepakatan tersebut dicapai saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Selasa dan bertemu Presiden Prabowo Subianto.
BrahMos adalah rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Astra adalah rudal udara-ke-udara buatan India yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat tempur.
Pembelian BrahMos dan Astra memperpanjang daftar pengadaan alutsista strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pemerintah secara agresif melakukan modernisasi alutsista dengan menggandeng berbagai negara mitra, mulai dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan (Korsel), hingga India. Penguatan dilakukan mencakup pesawat angkut, jet tempur, drone, radar, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal.
Sejumlah alutsista yang telah dipesan Indonesia antara lain pesawat angkut C-130J Super Hercules, Airbus A400M Atlas, jet tempur Rafale, dan drone TAI Anka-S. Ada pula radar pertahanan udara Thales Ground Master 403, fregat Merah Putih, serta kapal kepresidenan Bung Karno Class.
Di sektor pengadaan strategis, Indonesia juga memesan 42 unit jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis senilai sekitar US$ 8,1 miliar. Ada juga dua kapal selam Scorpène Evolved dengan estimasi nilai US$ 2 miliar, serta dua kapal perang Brawijaya Class dari Fincantieri Italia senilai sekitar US$ 1,39 miliar.
Selain BrahMos dan Astra, Indonesia juga memperkuat kemampuan sistem persenjataannya melalui pengadaan rudal balistik jarak pendek Khan SRBM, rudal pertahanan udara Hisar-O MRSAM, serta rudal antikapal Roketsan Atmaca. Langkah ini menunjukkan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pengadaan alutsista sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.
Sumber Dana Modernisasi Alutsista
Rudal BrahMos dari India akan memperkuat pertahanan NKRI (missilethreat)
Belanja alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, drone, hingga rudal bukan pengeluaran kecil. Sebagian besar kontraknya juga menggunakan mata uang asing, sehingga kebutuhan anggarannya ikut dipengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS maupun euro.
Dalam anggaran Kemhan, terutama untuk program modernisasi alutsista, sumber pembiayaan belanja pertahanan berasal dari Rupiah Murni APBN, serta juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan, pada 2026, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.
Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp 186,6 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp 490 miliar.
Jika dilihat dari programnya, pos terbesar berada pada Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Nilainya mencapai Rp 84,48 triliun atau sekitar 45,1% dari total anggaran Kemhan 2026.
Menariknya, sumber dana terbesar untuk program modernisasi tersebut justru berasal dari pinjaman luar negeri. Dari total Rp 84,48 triliun, pinjaman luar negeri mencapai Rp 46,5 triliun, lalu Rupiah Murni sebesar Rp 33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 3,69 triliun, SBSN Rp 800 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 60 miliar.
MPCS BWJ 320 (Ficantieri)
Komposisi ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja langsung dari kas negara. Untuk pengadaan besar seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, hingga sistem rudal, pemerintah juga menggunakan skema pembiayaan lain, terutama pinjaman luar negeri.
Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran Kemhan sendiri bergerak naik. Pada APBN 2024, Kemhan mendapatkan alokasi sekitar Rp 139,26 triliun. Pada APBN 2025, angkanya naik menjadi sekitar Rp 166,26 triliun.
Namun, angka 2025 itu kemudian mengalami penyesuaian besar menjadi Rp 364,1 triliun. Mengutip dari Kehman, kenaikan tersebut diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.
Rencana 2027 juga tidak kalah besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp195 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Usulan itu muncul karena kebutuhan anggaran pertahanan nasional disebut mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 139 triliun. Jika tambahan Rp 195 triliun disetujui, anggaran Kemhan 2027 dapat naik ke kisaran Rp 334 triliun.
Besarnya kebutuhan anggaran itu memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya soal daftar belanja alutsista, tetapi juga soal ruang pembiayaan. Makin besar kebutuhan pengadaan, makin besar pula kebutuhan pemerintah untuk membiayainya.
ilustrasi KRI GNR 332 ketika latihan menembakan rudal Exocet (Dispenal) 
