KRI BPD 322 frigate pertama PAL (PAL)
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan strategis yang bergerak di industri pertahanan sempat ingin dijual ke pihak asing.
Ia secara khusus menyebut tiga perusahaan industri pertahanan, yakni PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan yang mau dijual, PT PAL, mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan! Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Prabowo kemudian memaparkan perkembangan industri pertahanan nasional yang disebutnya mulai menunjukkan hasil. Menurut dia, PT PAL kini telah memiliki kemampuan membangun berbagai kapal perang modern, termasuk kapal selam.
"PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih," ujarnya.
Sementara itu, PT Pindad disebutnya baru memperoleh kontrak ekspor dari Arab Saudi untuk penyediaan senjata.
"Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji," kata Prabowo.
Meski demikian, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut kapan rencana penjualan BUMN strategis tersebut sempat muncul maupun pihak yang dimaksud akan menjadi calon pembelinya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan pemerintahannya telah menutup 240 BUMN bermasalah. Jumlah itu akan bertambah hingga 250 perusahaan pada akhir Juli 2026, hingga 800 BUMN yang tidak efisien.
"31 Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup," kata Prabowo.
Menurutnya, langkah tersebut telah menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Pemerintah mengklaim berhasil menghemat hampir Rp 70 triliun hanya dari pengurangan biaya operasional dan gaji direksi perusahaan-perusahaan yang ditutup.
"Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun. Rp 70 triliun sudah kita hemat, saudara-saudara," ujarnya.
(mkh/mkh)
Dari Rafale - BrahMos 
Pesawat Rafale TNI AU (skuadron 12)
Indonesia resmi menambah daftar belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan menyetujui pembelian rudal BrahMos dan Astra dari India. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sekaligus memodernisasi kekuatan pertahanan nasional.
Kesepakatan tersebut dicapai saat Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Selasa dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, India menyepakati ekspor sistem rudal jelajah supersonik BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra kepada Indonesia dengan nilai sekitar US$ 630 juta atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 17.980 per dolar AS).
BrahMos merupakan rudal jelajah supersonik hasil pengembangan bersama India dan Rusia yang dikenal memiliki kemampuan diluncurkan dari berbagai platform, baik darat, laut, maupun udara. Sementara itu, Astra adalah rudal udara-ke-udara buatan India yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tempur pesawat tempur.
Pembelian BrahMos dan Astra semakin memperpanjang daftar pengadaan alutsista strategis Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2019, saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pemerintah secara agresif melakukan modernisasi alutsista dengan menggandeng berbagai negara mitra, mulai dari Amerika Serikat (AS), Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan (Korsel), hingga India.
Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda modernisasi pertahanan yang terus didorong Prabowo, baik saat memimpin Kementerian Pertahanan (Kemhan) maupun setelah menjabat sebagai Presiden. Penguatan dilakukan di seluruh matra, mencakup pesawat angkut, jet tempur, drone, radar, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal.
Sejumlah alutsista yang telah dipesan Indonesia antara lain pesawat angkut C-130J Super Hercules, Airbus A400M Atlas, jet tempur Rafale, dan drone TAI Anka-S. Ada pula radar pertahanan udara Thales Ground Master 403, fregat Merah Putih, serta kapal kepresidenan Bung Karno Class.
Di sektor pengadaan strategis, Indonesia juga memesan 42 unit jet tempur Dassault Rafale F4 dari Prancis senilai sekitar US$ 8,1 miliar. Ada juga dua kapal selam Scorpène Evolved dengan estimasi nilai US$ 2 miliar, serta dua kapal perang Brawijaya Class dari Fincantieri Italia senilai sekitar US$ 1,39 miliar.
Selain BrahMos dan Astra, Indonesia juga memperkuat kemampuan sistem persenjataannya melalui pengadaan rudal balistik jarak pendek Khan SRBM, rudal pertahanan udara Hisar-O MRSAM, serta rudal antikapal Roketsan Atmaca. Langkah ini menunjukkan strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pengadaan alutsista sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.
Lalu, Dari Mana Sumber Pembiayaannya?
Keinginan untuk membangun sistem pertahanan yang lebih modern tentu membutuhkan modal besar. Belanja alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, drone, hingga rudal bukan pengeluaran kecil.
Sebagian besar kontraknya juga menggunakan mata uang asing. Sehingga kebutuhan anggarannya ikut dipengaruhi pergerakan rupiah terhadap dolar AS maupun euro.
Dalam anggaran Kemhan, terutama untuk program modernisasi alutsista, sumber pembiayaan belanja pertahanan berasal dari Rupiah Murni APBN, serta juga dapat berasal dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan, pada 2026, anggaran Kemhan ditetapkan sebesar Rp 187,1 triliun.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua fungsi utama, yakni fungsi pertahanan dan fungsi pendidikan.
Fungsi pertahanan menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp 186,6 triliun. Sementara itu, fungsi pendidikan mendapat anggaran Rp 490 miliar.
Jika dilihat dari programnya, pos terbesar berada pada Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarana Prasarana Pertahanan. Nilainya mencapai Rp 84,48 triliun atau sekitar 45,1% dari total anggaran Kemhan 2026.
Menariknya, sumber dana terbesar untuk program modernisasi tersebut justru berasal dari pinjaman luar negeri. Dari total Rp 84,48 triliun, pinjaman luar negeri mencapai Rp 46,5 triliun, lalu Rupiah Murni sebesar Rp 33,44 triliun, pinjaman dalam negeri Rp 3,69 triliun, SBSN Rp 800 miliar, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak sekitar Rp 60 miliar.
Komposisi ini menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja langsung dari kas negara. Untuk pengadaan besar seperti pesawat tempur, kapal perang, radar, hingga sistem rudal, pemerintah juga menggunakan skema pembiayaan lain, terutama pinjaman luar negeri.
Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran Kemhan sendiri bergerak naik. Pada APBN 2024, Kemhan mendapatkan alokasi sekitar Rp 139,26 triliun. Pada APBN 2025, angkanya naik menjadi sekitar Rp 166,26 triliun.
Namun, angka 2025 itu kemudian mengalami penyesuaian besar menjadi Rp 364,1 triliun. Mengutip dari Kemhan, kenaikan tersebut diarahkan untuk modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, kemandirian industri pertahanan, serta validasi organisasi.
Rencana 2027 juga tidak kalah besar. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 195 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Usulan itu muncul karena kebutuhan anggaran pertahanan nasional disebut mencapai Rp 667 triliun, sementara pagu indikatif yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 139 triliun. Jika tambahan Rp 195 triliun disetujui, anggaran Kemhan 2027 dapat naik ke kisaran Rp 334 triliun.
Besarnya kebutuhan anggaran itu memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya soal daftar belanja alutsista, tetapi juga soal ruang pembiayaan. Makin besar kebutuhan pengadaan, makin besar pula kebutuhan pemerintah untuk membiayainya.
Untuk mempersenjatai SU 30 TNI AU
Pesawat SU30 TNI AU dengan rudal Rusia (Dispenau)
Indonesia resmi menyepakati membeli rudal Astra dan rudal supersonik BrahMos dari India sebagai bagian dari penguatan kemitraan strategis dan pertahanan antara kedua negara.
Kesepakatan ini dicapai dalam kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India, Narendra Modi, saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 7 Juli 2026.
Total nilai paket kerja sama pertahanan yang mencakup pengadaan sistem rudal canggih ini, dilaporkan mencapai 630 juta USD (sekitar Rp 10,2 triliun).
Rudal Udara ke Udara Jarak Jauh
Khusus untuk Astra, merupakan rudal udara ke udara jarak jauh melampaui cakrawala BVRAAM (Beyond-Visual-Range Air-to-Air Missile) pertama yang dikembangkan secara mandiri oleh India.
Rudal Astra dirancang oleh DRDO (Defence Research and Development Organisation) dan diproduksi oleh perusahaan pertahanan Bharat Dynamics Limited (BDL).
Rudal canggih ini dirancang khusus untuk melacak dan menghancurkan pesawat musuh yang memiliki kelincahan tinggi dari jarak jauh dengan tingkat akurasi presisi tinggi.
Untuk Mempersenjatai Su-30
Saat ini tersedia dua varian utama, pertama Astra Mk-1, dengan jangkauan tembak efektif antara 80 hingga 110 km.
Rudal ini melaju dengan kecepatan maksimum 4,5 Mach dan dilengkapi pemandu Terminal Active Radar Homing.
Varian kedua Astra Mk-2, merupakan generasi terbaru yang sedang dipercepat proses pengembangannya oleh DRDO.
Astra Mk-2 memiliki jangkauan serang yang ditingkatkan, mampu memburu pesawat musuh hingga jarak 160–240 km.
Sejak awal rudal Astra dirancang agar kompatibel dengan berbagai jet tempur mutakhir milik Angkatan Udara India dan Angkatan Laut India, termasuk Sukhoi Su-30MKI, HAL Tejas, dan MiG-29K.
Di Indonesia, rudal ini rencananya akan diintegrasikan pada jet tempur Sukhoi Su-30 TNI Angkatan Udara yang dioperasikan oleh Skadron Udara 11. (RBS)
Perkuat Diplomasi Maritim TNI AL Bersama Russian Navy 
(Dispenal)
TNI Angkatan Laut melalui Koarmada II secara resmi melepas Satuan Tugas (Satgas) Latihan Bersama ORRUDA 2026 yang akan mengikuti pelayaran dan latihan bilateral bersama Russian Navy di Vladivostok, Rusia. Pelepasan dipimpin Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI I G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., di Markas Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/7/2026).
Satgas ORRUDA 2026 akan melaksanakan pelayaran selama 42 hari, mulai 7 Juli hingga 18 Agustus 2026, dengan menggunakan KRI I Gusti Ngurah Rai-332 serta diperkuat 145 personel yang terdiri dari prajurit KRI, personel Kopaska, penyelam, kru heli, dokter, safety officer, dan penerangan. Latihan ini merupakan implementasi kerja sama Navy to Navy Talks (NTNT) antara TNI AL dan Russian Navy serta menjadi penyelenggaraan ORRUDA kedua setelah kembali diaktifkan pada tahun 2024.
Dalam amanatnya, Pangkoarmada II menegaskan bahwa para prajurit yang tergabung dalam Satgas ORRUDA bukan sekadar melaksanakan latihan militer, tetapi juga mengemban amanah sebagai duta bangsa yang membawa nama baik TNI Angkatan Laut dan Indonesia di forum internasional. Melalui latihan ini, diharapkan terjalin hubungan kerja sama yang semakin erat sekaligus meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi dinamika operasi maritim.
Pangkoarmada II juga menekankan agar seluruh personel memanfaatkan latihan secara maksimal untuk meningkatkan kemampuan Maritime Interdiction Operation (MIO), penanganan ancaman Unmanned Surface Vessel (USV), Search and Rescue (SAR), serta Medical Evacuation (MEDEVAC). Selain itu, para prajurit diminta mengoptimalkan kegiatan Subject Matter Expert Exchange (SMEE) sebagai sarana bertukar pengetahuan, pengalaman, dan memperkuat interoperabilitas kedua angkatan laut.
Sebelum mengakhiri amanatnya, Pangkoarmada II memberikan penekanan kepada seluruh personel agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengutamakan zero accident melalui penerapan prinsip safety first, menjaga nama baik TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara, serta menyerap ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya selama pelaksanaan latihan sebagai bekal untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme prajurit.
Keikutsertaan Satgas ORRUDA 2026 sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam memperkuat diplomasi pertahanan, meningkatkan interoperabilitas dengan angkatan laut negara sahabat, serta memperkokoh kesiapan operasional prajurit guna mendukung stabilitas dan keamanan maritim di kawasan maupun tingkat global.
Juga diteken kerja sama pertahanan produksi rudal AAM antara Bharat Dynamics dan Republikorp 
Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026) (antara)
Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyaksikan kontrak penandantangan pembelian rudal Brahmos di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).
Kontrak itu diteken antara Brahmos Aerospace dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.
Selain itu, juga diteken kerja sama pertahanan produksi rudal udara ke udara antara Bharat Dynamics Limited dan Republikorp.
Presiden RI Prabowo menjelaskan, kedua pihak sepakat semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intenstitas kunjungan tingkat tinggi.
"Koordinasi lebih erat melalui konsultasi bilateral dan penguatan kerja sama antarlembaga, termasuk lembaga think tank dan parliamentary friendship group yang baru dibentuk," kata Prabowo.
Sementara PM Modi menjelaskan, kerja sama angkasa antara India dan Indonesia akan membawa manfaat besar bagi kedua negara. "Kita juga akan kerja sama meningkatkan teknologi dan kapasitas," kata Modi.
Dia juga menyampaikan, India dan Indonesia menjalin kemitraan baru terkait baja dan tanah jarang. "Kami juga sangat senang sistem pembayaran di India akan diimplementasikan di Indonesia. Ini akan semakin memudahkan pembayaran," ujar Modi.
Sebelumnya, iring-iringan kendaraan PM Modi memasuki halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.23 WIB. Dia dikawal 17 motoris dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan 120 pasukan berkuda.
Presiden Prabowo yang telah berada di Serambi Barat Istana Merdeka lalu menyambut langsung ketibaan PM Modi setelah turun dari kendaraan yang ditumpanginya. Kedua pemimpin negara saling bersalaman dan berpelukan lalu menuju beranda Istana Merdeka.
Upacara penyambutan diawali dengan dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, yaitu lagu kebangsaan India dan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia, "Indonesia Raya". Setelah itu, Prabowo memperkenalkan delegasi dari Indonesia yang turut mendampinginya.
Di antaranya, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Prabowo kemudian mempersilakan PM Modi memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan kedua negara.
Selanjutnya, keduanya melangsungkan pertemuan empat mata di ruang kerja RI 1, dilanjutkan pertemuan bilateral, jamuan kenegaraan di Istana Negara, serta ditutup dengan pernyataan bersama.
KRI BPD 322 frigate pertama PAL (PAL) 
