Selasa, 21 Februari 2017

Indonesian PKR frigates feature Bakker Sliedrecht auxiliary propulsion

KRI REM 331 [Damen]

Dutch company Bakker Sliedrecht was responsible for the electrical auxiliary propulsion system installed on the first of two Perusak Kawal Rudal (PKR) guided missile frigates built for the Indonesian Navy Damen Schelde Naval Shipbuilding.

Key components of the electrical auxiliary propulsion system are two electric propulsion motors and two water-cooled variable-frequency drives with active front ends. Both frequency drives are cooled by one water-cool unit to save weight, space and costs.

After assembling the electrical drive systems in Bakker Sliedrecht workshop, the installations were delivered to Damen Shipyards were one of the ship segments was build. Damen installed the electrical propulsion system after which Bakker Sliedrecht conducted an installation check on the finished ship segmented. Then, the ship segment was shipped to Indonesia were all ship segments were connected to each other.

Each frequency drive is connected to the vessel’s power grid, without the use of a transformer, to save weight and space. Without certain measures, this direct (conductive) coupling can cause unwanted effects on sensitive operational equipment connected to the grid.

Bakker Sliedrecht participated in the sea trials that took place in Indonesian waters to verify the performance of the electrical auxiliary propulsion system.

  ⚓️ Navaltoday  

Indonesia satu-satunya negara tanpa UU Keamanan Nasional

Ilustrasi DMV Paskhas

D
irektur Bela Negara Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama TNI Muhammad Faisal, mengatakan, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki UU Keamanan Nasional.

"Karena pertahanan dan keamanan dipisahkan, Indonesia jadi tidak bisa merumuskan keamanan nasional atau national security. Itu merupakan hasil dari reformasi," kata Faisal, dalam suatu seminar, di Jakarta, Senin.

Singapura dan Malaysia, sebagai contoh negara-negara ASEAN, memiliki UU Keamanan Nasional yang begitu ketat mengatur berbagai hal terkait keamanan dan keutuhan negara itu.

Bukan saja tentang aspek pertahanan fisik, namun UU Keamanan Nasional di kedua negara ini --dengan nama-nama berbeda-- juga menyentuh aspek penyuaraan pendapat melalui saluran dan media publik.

Faisal mengatakan, reformasi 1998 telah memisahkan pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara menjadi wilayah TNI, sedangkan keamanan sipil menjadi wilayah Kepolisian Indonesia.

Posisi kedua instansi ini kemudian juga berbeda, karena TNI (alias ABRI sebelum 1999) ada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan sedangkan Kepolisian Indonesia langsung di bawah presiden.

Sempat ada wacana menempatkan Kepolisian Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri, mengingat urgensi polisi sebagai instrumen penegakan tertib sipil dan hukum nasional.

Pada masa Orde Lama, Kepolisian Indonesia ada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan ditarik ke dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia saat Soeharto berkuasa dengan Orde Baru-nya.

"Itu yang saat ini harus dipikirkan. Dulu kita memiliki program wajib militer, tetapi reformasi menghapuskan program itu," tuturnya.

Meskipun tidak ada program wajib militer dan UU Keamanan Nasional, Indonesia memiliki UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang didalamnya dirumuskan tentang bela negara.

Menurut UU Nomor 3/2002 itu, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai dengan kecintaan terhadap Indonesia yang utuh dan berdaulat, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi bangsa dan negara.

  Antara  

Senin, 20 Februari 2017

Nexter announces the signing of a new contract to supply additional CAESAR® artillery systems to the Indonesian National Armed Forces

Firing test Caesar TNI AD

N
exter, the leading French land defense company and part of KNDS Group, has been a longstanding partner supporting the modernization of the TNI (Tentara Nasional Indonesia) since entering into an initial contract in 2012 to supply 36 CAESAR® artillery systems. Today at the IDEX 2017 trade show, Nexter is proud to announce the signing of a new contract to supply a further 18 CAESAR® systems to the Indonesian National Armed Forces.

The CAESAR® 155mm wheeled self-propelled howitzer, deployed by the French Forces during operations in Mali, as well as in Lebanon, Afghanistan and Iraq, is recognized worldwide as striking the best balance between the simplicity of towed artillery and the mobility of a self-propelled system. Not only is the CAESAR® highly accurate and mobile, allowing it to evade counter-battery fire, it also has the lowest maintenance costs of any mobile artillery system on the market. It is in service with the armed forces of France, Indonesia, Thailand and a Middle Eastern country, and over 270 CAESAR® systems have already been produced. They have fired more than 80,000 rounds and covered a distance of over one million kilometers.

In addition to the artillery systems, Nexter will also provide its firing control system, FINDART®, CAESAR® simulators for training and over 50 artillery battalion auxiliary vehicles assembled in Indonesia by its local partner PT Pindad.

This latest success in Indonesia demonstrates that the impressive performances of CAESAR® meet the most demanding requirements on the ground in South-East Asia” commented Gilles Sarreau, Senior Vice President Artillery, Turret and Weapon System Programs.

  Nexter  

Heli Angkut Berat Adalah Keharusan

Bukan Lagi Kebutuhan helikopter AW 101 di hanggar TNI AU [def.pk]

U
sia helikopter yang dimiliki TNI AU saat ini sudah tua. Pada tujuh skuadron tempur yang ada di Indonesia, masing-masing butuh satu helikopter SAR. Selama ini di-back up heli kecil yang tak memenuhi syarat. Dalam konteks inilah, TNI AU merencanakan pengadaan heli angkut berat, AgustaWestland (AW) 101.

Masalahnya pengadaan helikopter ini belakangan memicu polemik. Menteri Pertahanan Jenderal (Purn.) Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saling mengaku tidak tahu tentang pembelian helikopter.

Kepala Staf Angkata Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto muncul sebagai perwira yang memberi kejelasan tentang status helikopter AW 101 yang terparkir di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta, kemarin. Demi meluruskan dan memberi kejelasan, Hadi pun membentuk tim investigasi internal TNI AU.

Terlepas dari benar-tidaknya proses pengadaan AW 101 kemarin, Hadi mengakui bahwa TNI AU memang membutuhkan armada helikopter angkut berat untuk menunjang operasional skadron tempurnya. “Minimal, tiap ada pesawat tempur yang terbang, ada helikopter SAR yang standby,” kata Hadi ketika ditemui GATRA di kantornya, di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa kemarin.

Berikut ini adalah wawancara Hadi Tjahjanto dengan Hidayat Gunadi, Cavin R. Manuputty, Anthony Djafar, dan pewarta foto Ardi Widi Yansyah dari GATRA:

Seperti apa proses pengadaan helikopter AW 101 ini?

Sesuai dengan postur TNI, kita memerlukan 4 skuadron heli angkut berat. Rencana strategis (Renstra) pertahanan tahap 2 (2014-2019) akan merealisasikan postur kebutuhan heli itu. 6 unit angkut ditambah 4 untuk VVIP. Jadi total jumlahnya 10 unit heli.

Memangnya ada apa dengan persediaan heli kita saat ini?

Yang kita punya itu buatan tahun 1978-1980an. Contohnya Puma. Ada juga buatan yang agak baru, yaitu Super Puma. Tapi bermasalah di suku cadang. Gearbox dan lainnya.

Apakah heli VVIP yang dipakai Presiden itu juga buatan tahun 1980-an?

VVIP itu pakai Super Puma tahun 2001. Itu sebabnya dalam Renstra ini kita minta tambahan. 6 pesawat angkut berat, dan 4 VVIP karena sudah tua.

Enam heli angkut berat itu sendiri rencananya ditempatkan di mana?

Sebenarnya syaratnya adalah satu heli SAR untuk setiap skadron tempur. Saat ini kita punya tujuh skadron tempur. Jadi setiap ada pesawat tempur yang terbang, harus ada satu heli yang standby untuk SAR. Karena masih belum mencukupi syarat, kita sekarang dibackup oleh heli kecil Kolibri. Itu sebenarnya tidak memenuhi syarat. Karena tidak bisa untuk mengambil korban dalam misi penyelamatan. Tidak ada hoist atau slang. Oleh sebab itu, keinginan kita kebutuhan ini segera dipenuhi.

Anda sempat menyebut, pengadaan Agusta ini ada hubungannya dengan India?

Di India memang ada masalah internal dengan merek yang sama ini. Mereka memutuskan tidak jadi beli. Ternyata dampaknya ke Indonesia.

Mengapa berdampak ke sini?

Yang jelas, jangan sampai kita seperti India. Sehingga pada 2015 pemerintah memutuskan untuk tidak beli [AW 101]. karena memang ada tekanan dari media juga. waktu itu pemerintah memutuskan 2015 itu untuk tidak beli, karena memang tekanan dari media.

Semua pesanan AW 101 dibatalkan?

Khusus pada waktu itu, pemesanan untuk VVIP saja. Tapi untuk enam pesawat angkut itu belum dilaksanakan pengajuan usulan permintaan (UP).

Lalu mengapa AW 101 kemarin tetap datang ke Indonesia?

Januari 2016 itu uangnya sudah ada, tapi karena pemerintah menghentikan, jadi anggarannya diberi tanda bintang di Dirjen Anggaran. Tidak bisa dicairkan. Nah, kepala staf TNI AU yang lalu berpikir, kita masih punya kepentingan. Ada kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga KSAU pada waktu itu mengajukan perubahan spesifikasi, dari VVIP menjadi heli angkut berat. Di situlah saya membentuk tim investigasi untuk melihat alirannya.

Sejauh ini, seperti apa alur perubahannya?

KSAU mengirim surat kepada Menteri Pertahanan untuk ijin mengganti spesifikasi. Kemudian, KSAU juga bersurat kepada Dirjen anggaran untuk mengganti spesifikasi dari VVIP menjadi angkut. Kemudian ditindaklanjuti surat itu oleh kementerian pertahanan kepada dirjen anggaran untuk rapat mengubah spek. Waktu itu ada perwakilan dari beberapa instansi terkait untuk melepas tanda bintang. Setelah lepas, proses dimulai lagi dari UP.

Artinya, proses penganggaran ini sebetulnya semua tahu dan terlibat di sesi terakhir?

Tahu, tahu.

Apakah mungkin ada salah satu yang luput? Mabes TNI misalnya?

Enggak [ada]. Karena dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ada lampiran yang tentu semuanya tahu. Yang jelas, yang tahu banget pengadaan ini adalah Kementerian Pertahanan sebagai pembina kekuatan dan pemberi kebijakan.

Tim investigasi ini sekarang akan fokus ke tahapan apa saja?

Saya akan menginvestigasi proses perencanaan sampai proses pengadaan. Proses perencanaan itu sudah mulai dari dokumen perubahan dari VVIP menjadi angkut, sampai pada kontrak. Dan sejauh ini, itu sudah memenuhi [SOP] karena tidak sepihak. Melibatkan banyak pihak. Apalagi untuk menghilangkan tanda bintang.

Jadi sampai saat ini tidak ada temuan istimewa?

Sampai saat ini tidak ada temuan istimewa. Saya hanya melihat dari dokumennya saja.

Status heli ini sendiri sudah terbayar atau belum?

Kalau melihat dari yang saya sampaikan tadi, kontrak sampai datang tanggal 27 Januari 2016 itu artinya itu pesawat sudah dibayar penuh.

Apakah US$ 55 juta tidak kemahalan?

Dari segi harga, saya kira itu udah bagus. Karena ada paket pelatihan, pemeliharaan sekian tahun, kemudian ada paket tools kit, dan lainnya.

Walaupun sudah dibayar, apakah bisa dibatalkan juga seperti di India? Atau mungkin helinya dikembalikan?

Kita kalau lihat India, India pembeliannya adalah G to G. Kalau kita G to B, pemerintah langsung pada Leonardo (induk perusahaan AgustaWestland). Kita langsung kepada prinsipal. Itu yang agak sulit. Jadi saya mengamankan aset negara yang sudah dikeluarkan. Itu Rp 740 milyar sekian uang rakyat.

Dengan adanya garis polisi ini, apakah garansinya bisa tidak berlaku?

Nah itu. Warranty itu ada jatuh temponya. Jangan sampai jatuh tempo.

Kapan jatuh temponya?

Tanggal 20 Februari nanti.

Lalu bagaimana kalau ternyata terlewat?

Garansi mesin dan spare partnya hangus. Makanya saya katakan, helikopter itu harus tetap kita gunakan. Tapi juga tidak mengabaikan bila proses perencanaan itu ada kekeliruan. Kita jalan seiring.

Rugi bandar dong?

Kita kan tidak ingin rugi bandar. Saya juga berpikir untuk menyelamatkan uamg negara.

Bila yang satu ini saja bermasalah, bagaimana rencana kelanjutan pengadaan heli angkut berat sisanya? Yang enam alat angkut sisanya itu tetap diproses. Statement saya adalah selalu mendukung pemerintah. Jadi sisanya itu kita tawarkan kepada industri pertahanan dalam negeri.

Maksudnya?

Kan kita punya PTDI. Melalui KKIP kemudian PTDI, bisa untuk mengadakan pesawat angkut itu. Atau joint production dengan negara lain. Kita bisa minta PTDI. Tapi kita menyampaikan bahwa spesifikasi saya adalah angkut berat. Karya saya cuma bisa menyampaikan usulan pengadaan dan operational requirement kepada Kemhan. Nanti mereka lah yang akan menentukan. Entah nanti jatuhnya Agusta atau apa, yang penting spesifikasinya sesuai. Hal itu akan saya sampaikan dalam Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) di Kemhan. Kalau tidak sesuai, ya saya tolak.

Apabila produksi dalam negeri tidak bisa, ya KKIP akan menghitung beli dari luar negeri. Kami libatkan semuanya. Yang penting, saya perlu helikopter. Karena skadron saya buth helikopter. Waktu pengirimannya pun harus tepat. Karena saya tidak bisa operasi tanpa heli, jumlahnya pun harus sesuai.

Jadi pada akhirnya nanti kita akan punya tujuh heli angkut berat?

Iya, VVIP belum kita pikirkan lagi.

Bagaimana ceritanya sehingga Panglima dan Menhan sempat saling mengaku tidak tahu tentang pengadaan heli ini?

Ya sebenarnya yang disampaikan Menhan atau Panglima itu bukan di rapat dengan DPR, tapi di luar ruangan. Lagipula kemarin itu bukam membahas heli. Melainkan program kerja.

Bahwa memang kebutuhan heli itu ada ya ?

Sangat

Mengapa tidak pesan yang bisa dibikin oleh PTDI?

EC725 Super Puma ini kita setting untuk heli tempur SAR. Ini pesan 6 unit dari 2012. Baru datang dua unit di 2016. itupun masih dalam kondisi belum bisa operasional. Padahal kita keperluannya kan segera. Makanya saya akan buka komunikasi dengan PTDI. Supaya kita bisa carikan solusi.

Bukankah makin banyak varian, malah makin repot dan mahal perawatannya?

Berdasarkan pengalaman personil, mereka memang sudah terbiasa memelihara varian super puma. Pilot juga demikian. Tapi tentu ada alasan untuk bisa menggunakan Agusta. Karena memang dari spesifikasi itu sudah beda. Dari segi mesin, dia punya 3 engine. Puma 2 engine. Lalu Agusta lebih stabil karena ada wingtip di rotornya. Penumpangnya pun bisa lebih banyak. Sampai 50 orang. Dan punya ramp door. Meski pintu itu lebih mahal, tapi lebih mudah dan cocok jadi pesawat angkut.

Lalu bagaimana dengan transfer teknologinya?

Itu saya serahkan kepada KKIP, biar mereka kalkulasi sendiri.

Jadi nanti siapa yang putuskan apa yang dibeli?

Panglima TNI secara organisasi. Tapi secara anggaran di Kemhan.

Mengapa Basarnas bisa beli Agusta tanpa kerepotan ini?

Mereka kan kebutuhan sipil, tidak melalui KKIP. Mereka juga tidak dibatasi aturan terkait industri pertahanan.

Mengapa TNI AU atau bahkan Presiden masih mau mengoperasikan Super Puma, padahal di-grounded dimana-mana?

Sewaktu saya di Sekretaris Militer Presiden, saya sendiri yang mengoperasikan pesawatnya. Saya minta service buletin, rutin, dan saya punya hotline langsung ke Eurocopter.

Mengapa harus beli empat heli VVIP?

Setiap penerbangan itu standarnya tiga heli. Pertama untuk presiden, ke dua untuk cadangan, ke tiga untuk perangkat seperti paspampres. Yang ke empat itu untuk sirkulasi, pengganti sewaktu-waktu dari yang tiga tadi. Tapi sekarang, presiden sering terbang pakai pesawat yang bukan VVIP. Kadang pakai bell 412 punya angkatan darat atau angkatan laut. Kita negara besar. Menurut saya, Presiden harus menggunakan pesawat yang lebih aman. Bukan sekadar kebutuhan, tapi keharusan. Kalau bisa pengadaan heli ini jangan diundur lagi. Saya dalam kondisi bahaya untuk menjaga pesawat-pesawat tempur saya. Karena setiap mereka terbang, harus ada helikopter yang standby di situ.

 Berikut video liputan detik dari Youtube : 


  Gatra  

Pindad dan Multimatics Teken MoU di Bidang Pelatihan Cyber Security

PT Pindad (Persero), diwakili oleh Direktur Utama Abraham Mose menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi di bidang cyber security dengan PT Multimatics yang diwakili oleh Executive Director Agus Setiawan. Penandatanganan ini dilakukan di Auditorium Gedung Direktorat pada Jumat, 17 Februari 2017.

Abraham Mose menuturkan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal perusahaan untuk menyiapkan sistem cyber security di PT Pindad. “Pindad ingin memaksimalkan kompetensi yang dimiliki di bidang cyber security, tapi jujur saja infrastruktur kita belum menggambarkan seacara utuh mengenai hal tersebut. Oleh karena itu kita butuh partner kerjasama untuk set up hal-hal apa saja yang diperlukan untuk Pindad masuk ke dalam industri cyber security,” tuturnya.

Agus Setiawan, Executive Director Multimatics mengatakan bahwa pihaknya berharap akan terlibat dalam kerjasama jangka panjang dengan Pindad untuk menguasai cyber security.Kami berterimakasih karena dilibatkan dalam suatu kerjasama dengan Pindad, perusahaan yang posisinya sangat strategis di Indonesia. Satu hal yang ingin kami sampaikan adalah teknologi dan sarana penting, namun operatornya harus kompeten juga, maka kami fokus ke capacity building,” tuturnya.

Buat training itu mudah, namun yang penting adalah sertifikasi, maka kerjasama kita diharapkan dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Kerjasama kita nanti akan memastikan, Pindad ini akan jadi authorized testing center,” lanjut Agus.

Kerjasama antara Pindad dan Multimatics meliputi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi di bidang IT Security dan cyber security kepada tenaga kerja di lingkungan perusahaan Pindad, pemberian dukungan bagi Pindad dalam menjalankan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi dibidang cyber security kepada klien/pelanggan Pindad melalui pengembangan usaha Pindad Cyber Academy, termasuk pula dukungan dalam melakukan pemasaran kepada klien/pelanggan potensial.

Kedua pihak berharap agar penandatanganan MoU ini tidak hanya menjadi dokumen MoU belaka, dan berharap kerjasama ini akan ditindaklanjuti di masa depan. “Kerjasama ini diharapkan bisa punya value yang baik untuk kita bersama,” tutup Abraham. (Anggia)

  Pindad  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...