Di sepakati di Moskow 
Indonesia-Rusia Kerja Sama Pembangunan PLTN Terapung dan Kapal Cepat (ist)
Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati perluasan kerja sama infrastruktur maritim antara kedua negara.
Kesepakatan ini dicapai dalam agenda Konsultasi Bilateral Kedua antara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Penasihat Presiden sekaligus Ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai Patrushev, di Moskow, Senin, 1 Juni 2026.
Pertemuan ini menitikberatkan pada realisasi sejumlah rencana proyek strategis.
Di sektor energi dan manufaktur, PT PAL Indonesia dan perusahaan pelat merah Rusia, Rosatom, tengah merampungkan nota kesepahaman untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Terapung (Floating Nuclear Power Plant/FNPP), menyusul penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) pada April 2026.
Pada sektor galangan dan logistik, PT PAL juga mematangkan kerja sama pembuatan kapal dengan Ak Bars Shipbuilding Corporation. Sementara itu, PT Pelindo tengah menindaklanjuti pengembangan armada kapal berkecepatan tinggi bersama Cifrex.
Dari sisi pemenuhan tenaga kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sedang menyiapkan skema pengiriman tenaga terampil dari sektor galangan kapal ke Rusia.
AHY menegaskan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kebutuhan mendesak atas integrasi konektivitas antarmoda guna menekan tingginya biaya logistik nasional. Pengalaman Rusia di bidang teknologi maritim dan transportasi dinilai sejalan dengan kebutuhan infrastruktur Nusantara.
Guna memastikan seluruh rencana kerja tersebut tidak mandek, Indonesia dan Rusia resmi membentuk tiga kelompok kerja (Pokja) operasional. Pokja pertama ditugaskan untuk memacu pengembangan industri galangan kapal dan pelabuhan yang berkelanjutan.
Pokja kedua mengatur tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan Pokja ketiga difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, riset, serta pelatihan maritim.
Rangkaian kesepakatan ini merupakan manifestasi langsung dari Deklarasi Kemitraan Strategis yang sebelumnya disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada Juni 2025.
Mulai Senjata hingga Kapal Selam Mini 
Founder Republikorp Norman Joesoef, dan Chief Executive Officer Barzan Holdings Mohamed Alsadah menandatangani kerja sama pertahanan. (Foto/istimewa)
Republikorp dan Barzan Holdings menandatangani perjanjian Joint Venture strategis di Jakarta. Perjanjian ini menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dan Qatar.
Perjanjian tersebut ditandatangani Founder Republikorp Norman Joesoef, dan Chief Executive Officer Barzan Holdings Mohamed Alsadah. Penandatanganan ini disaksikan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, serta Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Negara Qatar, H.E. Sheikh Saoud Al Thani.
Founder Republikorp Norman Joesoef mengatakan, perjanjian Joint Venture ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang sebelumnya telah terjalin antara Republikorp dan Barzan Holdings, perusahaan industri pertahanan milik negara Qatar pada 20 Januari 2026 dalam ajang Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference (DIMDEX) 2026.
Perjanjian Joint Venture ini menjadi landasan pembentukan Republik Barzan, sebuah entitas strategis yang dibentuk untuk mendorong kolaborasi industri pertahanan antara Indonesia dan Qatar.
“Melalui Republik Barzan, Republikorp dan Barzan Holdings akan mengembangkan kapabilitas industri dan produksi strategis pada sejumlah sektor pertahanan utama, termasuk senjata ringan, kapal tanpa awak permukaan (unmanned surface vessels), kapal selam mini (midget submarines), serta berbagai teknologi pertahanan canggih lainnya,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan, mempercepat kolaborasi teknologi, serta mendukung kerja sama strategis jangka panjang antara dua negara.
🤝 🛡 
(kemhan)
Indonesia dan Qatar selangkah lagi menandatangani defence cooperation agreement (DCA) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) atau statement of intent terkait kerja sama pertahanan.
Penandatanganan dilakukan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar H.E. Sheikh Saoud bin Abdurrahman bin Hassan bin Ali Al Thani di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).
“Kami membahas beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu berkaitan kerja sama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain,” ujar Sjafrie saat menerima kunjungan Sheikh Saoud.
Pada hari ini, kata Sjafrie, Indonesia dan Qatar menandatangani satu kesepakatan jembatan menuju ke DCA. “Ini tentunya akan kita laksanakan sampai dengan DCA,” tutur Menhan RI.
Dalam rencana kerja sama pertahanan, terdapat pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang berkaitan dengan produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) matra darat dan laut.
“Ada penandatanganan MoU kerja sama industri pertahanan antara Barzan Holdings (Qatar) dan dengan industri pertahanan (Indonesia) melalui Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan RI,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait selepas pertemuan.
Selain pengembangan industri pertahanan, kerja sama juga membahas pendidikan militer, peningkatan sumber daya manusia (SDM) pertahanan hingga dialog strategis.
“Proses masih berjalan, karena itu akan membutuhkan framework dan working group untuk membahas DCA ke depannya seperti apa,” tutur Rico.
Sementara itu, Sheikh Saoud mengatakan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia telah ia bahas sebelumnya saat menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (1/6).
“Kami akan berdiskusi secara detail pada hari ini (dengan Sjafrie),” tutur Sheikh Saoud.
💥 IDM
Berikut rudal PL 15E 
Pesawat J10 C (DSA)
Indonesia dilaporkan telah memutuskan untuk menggandakan rencana akuisisi pesawat tempur multiperan J-10CE buatan China dari 12 menjadi 24 pesawat, mempercepat transformasi mendalam dalam keseimbangan kekuatan udara Asia Tenggara seiring Jakarta memperluas ketergantungan pengadaannya di luar ketergantungan tradisional yang berpusat pada Barat.
Dilaporkan pada 1 Juni oleh jurnalis penerbangan dan pertahanan terkemuka Alan Warnes segera meningkatkan pengawasan regional karena laporan tentang dimasukkannya rudal jarak jauh PL-15E memperkenalkan dinamika keterlibatan udara jarak jauh baru ke salah satu teater yang paling padat secara strategis di dunia.
Warnes menyatakan bahwa ia "mendapat informasi yang dapat diandalkan dari sumber-sumber TNI AU di Indonesia" bahwa pesanan tersebut telah meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa Jakarta mungkin sudah beralih dari diskusi pengadaan eksploratif menuju implementasi struktur kekuatan operasional.
Signifikansi strategis dari akuisisi yang dilaporkan ini melampaui jumlah pesawat karena J-10CE mewakili pesawat tempur generasi keempat ke atas yang paling matang dan berorientasi ekspor milik China, yang saat ini bersaing langsung dengan ekosistem pesawat tempur Barat dan Rusia di seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah.
Upaya Indonesia untuk mendapatkan J-10CE juga menandakan kalibrasi ulang geopolitik yang besar karena secara historis Jakarta menyeimbangkan akuisisi antara jalur modernisasi Barat, Rusia, dan domestik tanpa mengintegrasikan platform penerbangan tempur garis depan China secara besar-besaran ke dalam postur kekuatan militernya.
Integrasi rudal PL-15E yang dilaporkan menimbulkan konsekuensi regional yang lebih besar karena kemampuan panduan radar aktif jarak jauh rudal tersebut telah menjadi salah satu teknologi kedirgantaraan China yang paling dipasarkan secara strategis setelah perdebatan internasional yang luas seputar kinerja operasionalnya selama bentrokan udara India-Pakistan tahun 2025.
Strategi modernisasi Indonesia yang lebih luas, "Perisai Trisula Nusantara," semakin mencerminkan doktrin pertahanan yang berfokus pada pencegahan terdistribusi, arsitektur penolakan udara berlapis, dan proyeksi kekuatan respons cepat di seluruh wilayah kepulauan yang luas membentang dari Selat Malaka hingga Papua.
Lintasan modernisasi pesawat tempur Jakarta berlangsung bersamaan dengan meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di zona Laut China Selatan yang diperebutkan di dekat wilayah maritim Natuna, Indonesia, di mana kepentingan ekonomi dan strategis yang tumpang tindih terus menimbulkan gesekan antara aktor-aktor regional.
Hubungan pertahanan Indonesia-China yang sedang berkembang juga dipantau secara cermat di Washington, Paris, Seoul, Ankara, dan Moskow karena strategi diversifikasi pengadaan Jakarta semakin memengaruhi persaingan pasar pertahanan Indo-Pasifik yang lebih luas dan pola keselarasan regional jangka panjang.
Indonesia sudah mengoperasikan inventaris penerbangan tempur yang sangat beragam termasuk F-16AM/BM/C/D, Su-27 SK/SKM, Su-30 MK2, dan pesawat tempur Rafale, yang berarti potensi penambahan pesawat J-10CE akan menciptakan salah satu ekosistem pesawat tempur paling heterogen secara operasional di Asia.
Kerangka akuisisi yang dilaporkan juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di Asia Tenggara mengenai kerentanan rantai pasokan jangka panjang, paparan sanksi, ketergantungan suku cadang, dan ketidakpastian geopolitik yang terkait dengan ketergantungan berlebihan pada satu pemasok pertahanan tunggal.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia yang memvalidasi angka 24 pesawat yang diperluas atau penyertaan paket PL-15E, laporan tersebut selaras dengan upaya Jakarta yang semakin terlihat untuk mempercepat kesiapan tempur sebelum persaingan kekuatan regional semakin intensif selama akhir tahun 2020-an. di Prancis.
Perubahan Struktural dalam Strategi Kekuatan Udara Regional
J10C n Rafale (AA)
Upaya Indonesia untuk memperoleh J-10CE semakin menunjukkan perhitungan strategis bahwa kemampuan kedirgantaraan China yang berkembang pesat tidak dapat lagi diabaikan dari keseimbangan militer Asia Tenggara, bahkan ketika sensitivitas geopolitik terus meningkat.
Laporan awal pada pertengahan tahun 2025 menunjukkan bahwa Jakarta awalnya mengevaluasi pesawat J-10B bekas dari inventaris Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina sebagai solusi berbiaya rendah untuk meningkatkan jumlah skuadron dengan cepat sambil mempertahankan fleksibilitas pengadaan.
Kerangka awal berubah secara signifikan setelah Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkonfirmasi paket pengadaan pesawat tempur senilai lebih dari US$ 9 miliar,
Usulan akuisisi tersebut segera menarik perhatian global karena Indonesia akan menjadi negara kedua setelah Pakistan yang dikonfirmasi mengoperasikan J-10CE, sehingga meningkatkan kredibilitas China sebagai pemasok pesawat tempur berteknologi tinggi di pasar Indo-Pasifik.
Keterbukaan Indonesia terhadap pengadaan peralatan kedirgantaraan dari Tiongkok juga menunjukkan bagaimana pembatasan ekspor, keterbatasan transfer teknologi, dan komplikasi pembiayaan dari sistem Barat semakin memengaruhi perhitungan strategis negara-negara di kawasan ini.
Pesawat J-10CE sendiri memegang posisi strategis penting dalam portofolio ekspor pertahanan China karena menggabungkan radar AESA, sistem peperangan elektronik modern, dan integrasi rudal canggih dalam paket yang lebih terjangkau.
Ketertarikan Jakarta pada pesawat tersebut juga menyoroti kebutuhan mendesak Indonesia untuk mengganti armada tempurnya yang sudah tua sekaligus memperluas perlindungan anti-proliferasi di wilayah maritim yang luas dan rentan terhadap tekanan zona abu-abu serta agresi jarak jauh.
Para pengamat regional memberikan perhatian khusus pada apakah angka 24 pesawat yang dilaporkan hanyalah batch operasional awal dalam rencana pengadaan jangka panjang yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 42 pesawat.
Model pengadaan yang terdiversifikasi di Indonesia juga mengurangi kerentanan terhadap pembatasan atau gangguan ekspor karena integrasi berbagai pemasok mempersulit kekuatan eksternal mana pun untuk menggunakan ketergantungan logistik sebagai alat tekanan politik.
Peningkatan jumlah pesawat yang dilaporkan bukan sekadar akuisisi aset tempur, tetapi juga menandakan pergeseran Indonesia menuju postur pertahanan strategis yang lebih otonom untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional seiring intensifikasi persaingan kekuatan besar.
Integrasi PL-15E Mengubah Dinamika Pertempuran Jarak Jauhn
Rudal PL-15E( (DSA)
Penyertaan rudal PL-15E meningkatkan pentingnya strategis akuisisi J-10CE karena kemampuan tempur di luar jangkauan visual semakin menentukan keputusan dominasi udara modern sebelum pilot mendapatkan kontak visual dengan target.
China memasarkan versi ekspor PL-15E dengan jangkauan sekitar 145 kilometer, meskipun para analis pertahanan regional terus memperdebatkan apakah kinerja sebenarnya selama operasi tempur mungkin jauh melebihi parameter yang diumumkan secara resmi.
Perhatian internasional terhadap rudal tersebut meningkat tajam setelah konflik India-Pakistan pada tahun 2025 ketika keluarga PL-15 menjadi pusat perdebatan mengenai efektivitas rudal jarak jauh terhadap platform Barat modern.
Meskipun banyak detail operasional konflik tersebut masih diperdebatkan dan dipengaruhi oleh pertimbangan politik, peristiwa tersebut tetap meningkatkan kesadaran global tentang teknologi rudal Tiongkok dan daya saingnya dibandingkan dengan sistem Barat.
Bagi Indonesia, integrasi PL-15E akan memberikan lapisan kemampuan strategis baru yang mampu memperluas zona serangan udara jauh melampaui kemampuan beberapa pesawat tempur lama yang masih digunakan di kawasan ini.
Pencari target radar aktif, profil serangan kecepatan tinggi, dan arsitektur integrasi berbasis jaringan menjadikan PL-15E sangat relevan bagi Indonesia karena mendukung operasi pertahanan udara maritim di berbagai jangkauan operasional yang sangat luas.
Angkatan udara regional yang beroperasi di dekat wilayah udara Indonesia kemungkinan perlu mengevaluasi kembali asumsi taktis terkait jarak aman, kemampuan bertahan dari peperangan elektronik, dan periode peringatan dini dalam skenario krisis di masa mendatang.
Akuisisi ini juga mempersulit perencanaan operasional kekuatan udara para pesaing karena kombinasi rudal jarak jauh dengan pesawat yang dilengkapi radar AESA menciptakan lingkungan penolakan udara yang lebih kompleks dan sulit diprediksi.
Ketertarikan Indonesia pada teknologi rudal canggih China juga menunjukkan bahwa ekosistem persenjataan kini sama pentingnya dengan platform pesawat tempur dalam menentukan arah kemampuan tempur jangka panjang suatu negara.
Komponen PL-15E bukan sekadar paket senjata biasa, tetapi melambangkan evolusi doktrin militer menuju peperangan udara berbasis jaringan jarak jauh dalam lanskap pertahanan Asia Tenggara yang semakin modern.
Strategi Multi-Pemasok Indonesia Mencerminkan Persaingan Indo-Pasifik
Sepasang Rafale terbang di atas Bekasi (Skuadron 12)
Arsitektur pengadaan pertahanan Indonesia semakin mencerminkan tren yang lebih luas di Indo-Pasifik seiring dengan upaya negara-negara kekuatan menengah untuk membangun ketahanan strategis melalui beragam pembelian militer dari blok-blok geopolitik yang bersaing.
Upaya Jakarta untuk mendapatkan pesawat Rafale dari Prancis, kelanjutan negosiasi F-15EX dengan Amerika Serikat, dan kerja sama dengan Korea Selatan dan Turki menunjukkan strategi lindung nilai yang sangat luas untuk memaksimalkan akses ke teknologi.
Angkatan Udara Indonesia kini tampaknya semakin fokus pada pembangunan struktur kekuatan berlapis yang mampu mengintegrasikan sistem Barat, Asia, dan mungkin juga platform lokal ke dalam arsitektur kontra-pemberontakan jangka panjang yang fleksibel.
Pendekatan seperti itu membawa kompleksitas logistik yang signifikan karena menjaga kesiapan operasional armada tempur multi-sumber daya membutuhkan investasi tinggi dalam pemeliharaan, pelatihan pilot, manajemen suku cadang, dan interoperabilitas sistem misi.
Namun, para perencana pertahanan Indonesia tampaknya bersedia menanggung kompleksitas tersebut karena keragaman pemasok dapat mengurangi risiko gangguan ekspor, tekanan geopolitik, dan kerentanan terhadap sanksi selama krisis internasional.
Lingkungan pengadaan saat ini juga terjadi seiring dengan percepatan modernisasi militer China dan peningkatan operasi udara dan laut di Laut China Selatan, di mana Indonesia semakin menghadapi tekanan strategis di sekitar Natuna.
Oleh karena itu, strategi pengadaan Indonesia tidak mencerminkan keselarasan dengan blok tertentu, melainkan pendekatan pragmatis untuk mempertahankan otonomi strategis sekaligus memperkuat kredibilitas pencegahan dalam menghadapi tantangan keamanan regional yang semakin kompleks.
Industri pertahanan Barat juga memantau dengan cermat keputusan Jakarta karena Indonesia adalah salah satu pasar pertahanan terpenting di Asia Tenggara untuk penjualan di masa depan yang melibatkan teknologi kedirgantaraan, maritim, dan rudal.
Keberhasilan J-10CE dalam menembus pasar Indonesia berpotensi meningkatkan kredibilitas China sebagai pemasok alternatif yang mampu bersaing langsung dengan produsen kedirgantaraan Barat di pasar pertahanan negara berkembang tersebut.
Perkembangan kebijakan pengadaan Jakarta pada akhirnya mencerminkan tidak hanya prioritas modernisasi nasional tetapi juga sifat multipolar yang semakin meningkat dari persaingan industri pertahanan global dalam lingkungan keamanan Indo-Pasifik..
🛰 Salah satunya bangun pabrik radar
📡 (Bakom.ri)
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari memaparkan sejumlah hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang menghasilkan kesepakatan bisnis dan investasi senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 61,25 triliun.
Menurut Qodari, kunjungan tersebut sejak awal diarahkan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis melalui kerja sama konkret di sektor pertahanan, pendidikan, energi, dan pengembangan mineral kritis.
"Jadwal resmi memang hanya ke Prancis," kata Qodari dalam konferensi pers PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Jakarta, seperti dikutip CNNIndonesia.
Ia menjelaskan lawatan itu merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 2025.
Qodari mengatakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan sejumlah target kerja sama yang ingin dicapai selama kunjungan tersebut, termasuk penguatan sektor pertahanan melalui transfer teknologi.
"Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut," ujarnya.
Selain pertahanan, pemerintah juga mendorong penguatan kerja sama pendidikan, khususnya di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM).
"Jadi tidak sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi," kata Qodari. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia dan Prancis menyepakati sejumlah kerja sama strategis.
Berikut rinciannya,
1.Kadin dan MEDEF Bentuk Dewan Bisnis
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International meluncurkan France-Indonesia High-Level Business Council (FI-HLBC). Forum tersebut akan menjadi wadah dialog tingkat tinggi antara pelaku usaha kedua negara untuk memperkuat investasi dan perdagangan bilateral. Melalui FI-HLBC, kedua negara menargetkan peningkatan nilai perdagangan hingga tiga kali lipat pada 2035 dari posisi saat ini sebesar US$ 2,6 miliar.
2.Pertamina Gandeng Schlumberger.
PT Pertamina menandatangani kerja sama dengan SLB/PT Schlumberger Geophysics Nusantara untuk pengembangan teknologi migas dan energi bersih. Kolaborasi tersebut mencakup penerapan enhanced oil recovery (EOR), pengembangan migas nonkonvensional, digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta program penurunan emisi melalui carbon capture and storage (CCS), efisiensi energi, dan pengembangan panas bumi.
3.Perluas Kemitraan dengan TotalEnergies.
Pertamina juga memperluas kerja sama dengan perusahaan energi Prancis, TotalEnergies. Kesepakatan tersebut mencakup sektor hulu migas, LNG, perdagangan energi, biofuel, energi terbarukan, hingga pengembangan bisnis rendah karbon. Kedua perusahaan juga akan menjajaki proyek kilang hijau, CCS/CCUS, dan berbagai pengembangan energi masa depan.
4.Danantara-Thales Bangun Pabrik Radar.
Di sektor pertahanan, Danantara melalui PT Len Industri memvalidasi Letter of Intent (LoI) dengan perusahaan pertahanan Prancis, Thales. Kesepakatan itu mencakup rencana pembangunan pabrik radar "Made in Indonesia", pengembangan tactical data link, sistem komando dan kendali, fasilitas pemeliharaan, serta program pelatihan radar. (DH)
