Selasa, 02 Juni 2026

Indonesia Dilaporkan Berencana Akuisisi 24 Unit Pesawat Tempur J-10CE Buatan China

 Berikut rudal PL 15E Pesawat J10 C  (DSA)

Indonesia dilaporkan telah memutuskan untuk menggandakan rencana akuisisi pesawat tempur multiperan J-10CE buatan China dari 12 menjadi 24 pesawat, mempercepat transformasi mendalam dalam keseimbangan kekuatan udara Asia Tenggara seiring Jakarta memperluas ketergantungan pengadaannya di luar ketergantungan tradisional yang berpusat pada Barat.

Dilaporkan pada 1 Juni oleh jurnalis penerbangan dan pertahanan terkemuka Alan Warnes segera meningkatkan pengawasan regional karena laporan tentang dimasukkannya rudal jarak jauh PL-15E memperkenalkan dinamika keterlibatan udara jarak jauh baru ke salah satu teater yang paling padat secara strategis di dunia.

Warnes menyatakan bahwa ia "mendapat informasi yang dapat diandalkan dari sumber-sumber TNI AU di Indonesia" bahwa pesanan tersebut telah meningkat secara signifikan, menunjukkan bahwa Jakarta mungkin sudah beralih dari diskusi pengadaan eksploratif menuju implementasi struktur kekuatan operasional.

Signifikansi strategis dari akuisisi yang dilaporkan ini melampaui jumlah pesawat karena J-10CE mewakili pesawat tempur generasi keempat ke atas yang paling matang dan berorientasi ekspor milik China, yang saat ini bersaing langsung dengan ekosistem pesawat tempur Barat dan Rusia di seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah.

Upaya Indonesia untuk mendapatkan J-10CE juga menandakan kalibrasi ulang geopolitik yang besar karena secara historis Jakarta menyeimbangkan akuisisi antara jalur modernisasi Barat, Rusia, dan domestik tanpa mengintegrasikan platform penerbangan tempur garis depan China secara besar-besaran ke dalam postur kekuatan militernya.

Integrasi rudal PL-15E yang dilaporkan menimbulkan konsekuensi regional yang lebih besar karena kemampuan panduan radar aktif jarak jauh rudal tersebut telah menjadi salah satu teknologi kedirgantaraan China yang paling dipasarkan secara strategis setelah perdebatan internasional yang luas seputar kinerja operasionalnya selama bentrokan udara India-Pakistan tahun 2025.

Strategi modernisasi Indonesia yang lebih luas, "Perisai Trisula Nusantara," semakin mencerminkan doktrin pertahanan yang berfokus pada pencegahan terdistribusi, arsitektur penolakan udara berlapis, dan proyeksi kekuatan respons cepat di seluruh wilayah kepulauan yang luas membentang dari Selat Malaka hingga Papua.

Lintasan modernisasi pesawat tempur Jakarta berlangsung bersamaan dengan meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di zona Laut China Selatan yang diperebutkan di dekat wilayah maritim Natuna, Indonesia, di mana kepentingan ekonomi dan strategis yang tumpang tindih terus menimbulkan gesekan antara aktor-aktor regional.

Hubungan pertahanan Indonesia-China yang sedang berkembang juga dipantau secara cermat di Washington, Paris, Seoul, Ankara, dan Moskow karena strategi diversifikasi pengadaan Jakarta semakin memengaruhi persaingan pasar pertahanan Indo-Pasifik yang lebih luas dan pola keselarasan regional jangka panjang.

Indonesia sudah mengoperasikan inventaris penerbangan tempur yang sangat beragam termasuk F-16AM/BM/C/D, Su-27 SK/SKM, Su-30 MK2, dan pesawat tempur Rafale, yang berarti potensi penambahan pesawat J-10CE akan menciptakan salah satu ekosistem pesawat tempur paling heterogen secara operasional di Asia.

Kerangka akuisisi yang dilaporkan juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di Asia Tenggara mengenai kerentanan rantai pasokan jangka panjang, paparan sanksi, ketergantungan suku cadang, dan ketidakpastian geopolitik yang terkait dengan ketergantungan berlebihan pada satu pemasok pertahanan tunggal.

Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia yang memvalidasi angka 24 pesawat yang diperluas atau penyertaan paket PL-15E, laporan tersebut selaras dengan upaya Jakarta yang semakin terlihat untuk mempercepat kesiapan tempur sebelum persaingan kekuatan regional semakin intensif selama akhir tahun 2020-an.
 di Prancis.

 Perubahan Struktural dalam Strategi Kekuatan Udara Regional

J10C n Rafale (AA)

Upaya Indonesia untuk memperoleh J-10CE semakin menunjukkan perhitungan strategis bahwa kemampuan kedirgantaraan China yang berkembang pesat tidak dapat lagi diabaikan dari keseimbangan militer Asia Tenggara, bahkan ketika sensitivitas geopolitik terus meningkat.

Laporan awal pada pertengahan tahun 2025 menunjukkan bahwa Jakarta awalnya mengevaluasi pesawat J-10B bekas dari inventaris Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina sebagai solusi berbiaya rendah untuk meningkatkan jumlah skuadron dengan cepat sambil mempertahankan fleksibilitas pengadaan.

Kerangka awal berubah secara signifikan setelah Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkonfirmasi paket pengadaan pesawat tempur senilai lebih dari US$ 9 miliar,

Usulan akuisisi tersebut segera menarik perhatian global karena Indonesia akan menjadi negara kedua setelah Pakistan yang dikonfirmasi mengoperasikan J-10CE, sehingga meningkatkan kredibilitas China sebagai pemasok pesawat tempur berteknologi tinggi di pasar Indo-Pasifik.

Keterbukaan Indonesia terhadap pengadaan peralatan kedirgantaraan dari Tiongkok juga menunjukkan bagaimana pembatasan ekspor, keterbatasan transfer teknologi, dan komplikasi pembiayaan dari sistem Barat semakin memengaruhi perhitungan strategis negara-negara di kawasan ini.

Pesawat J-10CE sendiri memegang posisi strategis penting dalam portofolio ekspor pertahanan China karena menggabungkan radar AESA, sistem peperangan elektronik modern, dan integrasi rudal canggih dalam paket yang lebih terjangkau.

Ketertarikan Jakarta pada pesawat tersebut juga menyoroti kebutuhan mendesak Indonesia untuk mengganti armada tempurnya yang sudah tua sekaligus memperluas perlindungan anti-proliferasi di wilayah maritim yang luas dan rentan terhadap tekanan zona abu-abu serta agresi jarak jauh.

Para pengamat regional memberikan perhatian khusus pada apakah angka 24 pesawat yang dilaporkan hanyalah batch operasional awal dalam rencana pengadaan jangka panjang yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 42 pesawat.

Model pengadaan yang terdiversifikasi di Indonesia juga mengurangi kerentanan terhadap pembatasan atau gangguan ekspor karena integrasi berbagai pemasok mempersulit kekuatan eksternal mana pun untuk menggunakan ketergantungan logistik sebagai alat tekanan politik.

Peningkatan jumlah pesawat yang dilaporkan bukan sekadar akuisisi aset tempur, tetapi juga menandakan pergeseran Indonesia menuju postur pertahanan strategis yang lebih otonom untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional seiring intensifikasi persaingan kekuatan besar.

 Integrasi PL-15E Mengubah Dinamika Pertempuran Jarak Jauhn


Rudal PL-15E( (DSA)

Penyertaan rudal PL-15E meningkatkan pentingnya strategis akuisisi J-10CE karena kemampuan tempur di luar jangkauan visual semakin menentukan keputusan dominasi udara modern sebelum pilot mendapatkan kontak visual dengan target.

China memasarkan versi ekspor PL-15E dengan jangkauan sekitar 145 kilometer, meskipun para analis pertahanan regional terus memperdebatkan apakah kinerja sebenarnya selama operasi tempur mungkin jauh melebihi parameter yang diumumkan secara resmi.

Perhatian internasional terhadap rudal tersebut meningkat tajam setelah konflik India-Pakistan pada tahun 2025 ketika keluarga PL-15 menjadi pusat perdebatan mengenai efektivitas rudal jarak jauh terhadap platform Barat modern.

Meskipun banyak detail operasional konflik tersebut masih diperdebatkan dan dipengaruhi oleh pertimbangan politik, peristiwa tersebut tetap meningkatkan kesadaran global tentang teknologi rudal Tiongkok dan daya saingnya dibandingkan dengan sistem Barat.

Bagi Indonesia, integrasi PL-15E akan memberikan lapisan kemampuan strategis baru yang mampu memperluas zona serangan udara jauh melampaui kemampuan beberapa pesawat tempur lama yang masih digunakan di kawasan ini.

Pencari target radar aktif, profil serangan kecepatan tinggi, dan arsitektur integrasi berbasis jaringan menjadikan PL-15E sangat relevan bagi Indonesia karena mendukung operasi pertahanan udara maritim di berbagai jangkauan operasional yang sangat luas.

Angkatan udara regional yang beroperasi di dekat wilayah udara Indonesia kemungkinan perlu mengevaluasi kembali asumsi taktis terkait jarak aman, kemampuan bertahan dari peperangan elektronik, dan periode peringatan dini dalam skenario krisis di masa mendatang.

Akuisisi ini juga mempersulit perencanaan operasional kekuatan udara para pesaing karena kombinasi rudal jarak jauh dengan pesawat yang dilengkapi radar AESA menciptakan lingkungan penolakan udara yang lebih kompleks dan sulit diprediksi.

Ketertarikan Indonesia pada teknologi rudal canggih China juga menunjukkan bahwa ekosistem persenjataan kini sama pentingnya dengan platform pesawat tempur dalam menentukan arah kemampuan tempur jangka panjang suatu negara.

Komponen PL-15E bukan sekadar paket senjata biasa, tetapi melambangkan evolusi doktrin militer menuju peperangan udara berbasis jaringan jarak jauh dalam lanskap pertahanan Asia Tenggara yang semakin modern.

 Strategi Multi-Pemasok Indonesia Mencerminkan Persaingan Indo-Pasifik


Sepasang Rafale terbang di atas Bekasi (Skuadron 12)

Arsitektur pengadaan pertahanan Indonesia semakin mencerminkan tren yang lebih luas di Indo-Pasifik seiring dengan upaya negara-negara kekuatan menengah untuk membangun ketahanan strategis melalui beragam pembelian militer dari blok-blok geopolitik yang bersaing.

Upaya Jakarta untuk mendapatkan pesawat Rafale dari Prancis, kelanjutan negosiasi F-15EX dengan Amerika Serikat, dan kerja sama dengan Korea Selatan dan Turki menunjukkan strategi lindung nilai yang sangat luas untuk memaksimalkan akses ke teknologi.

Angkatan Udara Indonesia kini tampaknya semakin fokus pada pembangunan struktur kekuatan berlapis yang mampu mengintegrasikan sistem Barat, Asia, dan mungkin juga platform lokal ke dalam arsitektur kontra-pemberontakan jangka panjang yang fleksibel.

Pendekatan seperti itu membawa kompleksitas logistik yang signifikan karena menjaga kesiapan operasional armada tempur multi-sumber daya membutuhkan investasi tinggi dalam pemeliharaan, pelatihan pilot, manajemen suku cadang, dan interoperabilitas sistem misi.

Namun, para perencana pertahanan Indonesia tampaknya bersedia menanggung kompleksitas tersebut karena keragaman pemasok dapat mengurangi risiko gangguan ekspor, tekanan geopolitik, dan kerentanan terhadap sanksi selama krisis internasional.

Lingkungan pengadaan saat ini juga terjadi seiring dengan percepatan modernisasi militer China dan peningkatan operasi udara dan laut di Laut China Selatan, di mana Indonesia semakin menghadapi tekanan strategis di sekitar Natuna.

Oleh karena itu, strategi pengadaan Indonesia tidak mencerminkan keselarasan dengan blok tertentu, melainkan pendekatan pragmatis untuk mempertahankan otonomi strategis sekaligus memperkuat kredibilitas pencegahan dalam menghadapi tantangan keamanan regional yang semakin kompleks.

Industri pertahanan Barat juga memantau dengan cermat keputusan Jakarta karena Indonesia adalah salah satu pasar pertahanan terpenting di Asia Tenggara untuk penjualan di masa depan yang melibatkan teknologi kedirgantaraan, maritim, dan rudal.

Keberhasilan J-10CE dalam menembus pasar Indonesia berpotensi meningkatkan kredibilitas China sebagai pemasok alternatif yang mampu bersaing langsung dengan produsen kedirgantaraan Barat di pasar pertahanan negara berkembang tersebut.

Perkembangan kebijakan pengadaan Jakarta pada akhirnya mencerminkan tidak hanya prioritas modernisasi nasional tetapi juga sifat multipolar yang semakin meningkat dari persaingan industri pertahanan global dalam lingkungan keamanan Indo-Pasifik.
.

 
DSA  

Kesepakatan Rp 61 Triliun dari Prancis

🛰 Salah satunya bangun pabrik radar📡 (Bakom.ri)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari memaparkan sejumlah hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang menghasilkan kesepakatan bisnis dan investasi senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 61,25 triliun.

Menurut Qodari, kunjungan tersebut sejak awal diarahkan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis melalui kerja sama konkret di sektor pertahanan, pendidikan, energi, dan pengembangan mineral kritis.

"Jadwal resmi memang hanya ke Prancis," kata Qodari dalam konferensi pers PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Jakarta, seperti dikutip CNNIndonesia.

Ia menjelaskan lawatan itu merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 2025.

Qodari mengatakan pemerintah sebelumnya telah menetapkan sejumlah target kerja sama yang ingin dicapai selama kunjungan tersebut, termasuk penguatan sektor pertahanan melalui transfer teknologi.

"Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut," ujarnya.

Selain pertahanan, pemerintah juga mendorong penguatan kerja sama pendidikan, khususnya di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

"Jadi tidak sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi," kata Qodari. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia dan Prancis menyepakati sejumlah kerja sama strategis.

Berikut rinciannya,

 1.Kadin dan MEDEF Bentuk Dewan Bisnis

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International meluncurkan France-Indonesia High-Level Business Council (FI-HLBC). Forum tersebut akan menjadi wadah dialog tingkat tinggi antara pelaku usaha kedua negara untuk memperkuat investasi dan perdagangan bilateral. Melalui FI-HLBC, kedua negara menargetkan peningkatan nilai perdagangan hingga tiga kali lipat pada 2035 dari posisi saat ini sebesar US$ 2,6 miliar.

 2.Pertamina Gandeng Schlumberger.

PT Pertamina menandatangani kerja sama dengan SLB/PT Schlumberger Geophysics Nusantara untuk pengembangan teknologi migas dan energi bersih. Kolaborasi tersebut mencakup penerapan enhanced oil recovery (EOR), pengembangan migas nonkonvensional, digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI), serta program penurunan emisi melalui carbon capture and storage (CCS), efisiensi energi, dan pengembangan panas bumi.

 3.Perluas Kemitraan dengan TotalEnergies.

Pertamina juga memperluas kerja sama dengan perusahaan energi Prancis, TotalEnergies. Kesepakatan tersebut mencakup sektor hulu migas, LNG, perdagangan energi, biofuel, energi terbarukan, hingga pengembangan bisnis rendah karbon. Kedua perusahaan juga akan menjajaki proyek kilang hijau, CCS/CCUS, dan berbagai pengembangan energi masa depan.

 4.Danantara-Thales Bangun Pabrik Radar.

Di sektor pertahanan, Danantara melalui PT Len Industri memvalidasi Letter of Intent (LoI) dengan perusahaan pertahanan Prancis, Thales. Kesepakatan itu mencakup rencana pembangunan pabrik radar "Made in Indonesia", pengembangan tactical data link, sistem komando dan kendali, fasilitas pemeliharaan, serta program pelatihan radar. (DH)
 

  📡
IDN Financials  

Senin, 01 Juni 2026

India Menandatangani Kesepakatam Rudal BrahMos dengan Vietnam

 Indonesia dalam tahap akhir kesepakatan serupa Rudal jelajah supersonik BrahMos (Kamal Kishor/REUTERS)

India telah menandatangani kesepakatan dengan Vietnam di mana India akan memasok rudal BrahMos yang telah dikembangkan bersama dengan Rusia.

Menteri Pertahanan India Rajesh Kumar Singh mengatakan, India juga berada dalam tahap akhir untuk kesepakatan serupa dengan Indonesia.

Mengutip Reuters, Sabtu (30/5/2026), Singh mengatakan, India memiliki komitmen yang kuat terhadap negara-negara ASEAN, tanpa mengungkapkan detail lebih lanjut tentang kesepakatan terkait BrahMos.

Singh berbicara di forum pertahanan utama Asia, Shangri-La Dialogue.

India, yang telah membangun manufaktur pertahanan dalam negeri untuk penggunaan lokal dan ekspor, telah menjual rudal jelajah supersonik ke Filipina.

Sebelumnya Reuters mengutip sebuah sumber melaporkan, kesepakatan dengan Vietnam bisa bernilai sekitar 60 miliar rupee ($629 juta), termasuk pelatihan dan dukungan logistik.

  🚀 
Kontan  

Minggu, 31 Mei 2026

BTN Kucurkan Kredit Rp 1,5 Triliun ke Pindad

  Sokong Produksi Maung MV3   (JPNN)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan kolaborasi strategis dengan PT Pindad melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Loan Facility sebesar Rp 1,5 triliun di Jakarta pada Jumat (29/5).

Kerja sama itu menegaskan komitmen kuat BTN dalam mendukung kemandirian industri pertahanan sekaligus menyukseskan berbagai program unggulan nasional.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, penguatan industri pertahanan dalam negeri menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional.

Terlebih, pemerintah saat ini menempatkan industri pertahanan sebagai salah satu sektor prioritas nasional, yang tecermin dari anggaran pertahanan Indonesia pada APBN 2026 yang telah mencapai lebih dari Rp 180 triliun.

Ini menjadikannya salah satu anggaran terbesar dalam APBN tahun ini.

"Kami berharap dengan dukungan BTN ini akan meningkatkan kapasitas produksi Pindad yang tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap industri baja, logam, elektronika, manufaktur, logistik, serta menyerap ribuan tenaga kerja nasional," ujar Nixon di Jakarta.

Pindad sendiri memegang peran sentral dalam ekosistem tersebut melalui produksi kendaraan taktis, kendaraan tempur, munisi, senjata, hingga berbagai peralatan khusus yang digunakan oleh TNI dan Polri.

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai proyek strategis, BTN mengucurkan fasilitas Corporate Loan Facility senilai Rp 1,5 triliun yang terdiri dari Fasilitas Cash Loan atau KMK Kontraktor sebesar Rp 125 miliar serta Fasilitas Non-Cash Loan berupa Bank Garansi, SKBDN, dan LC dengan sub-limit Trust Receipt sebesar Rp 1,250 triliun.

Nixon menjelaskan dukungan pembiayaan ini diberikan untuk memastikan kelancaran berbagai proyek strategis Pindad yang berasal dari Kementerian dan Lembaga Negara, baik bersumber dari APBN Murni maupun APBN berasal dari skema pinjaman dalam dan luar negeri.

Pada tahap awal, fasilitas pendanaan ini akan difokuskan untuk mendukung beberapa program unggulan nasional milik Pindad, antara lain produksi Maung MV3, produksi berbagai jenis amunisi untuk mendukung kesiapan pertahanan nasional, serta produksi Water Canon untuk mendukung kebutuhan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kerja sama ini sekaligus menjadi bukti nyata dari transformasi bisnis berkelanjutan yang sedang digalakkan oleh BTN melalui strategi Beyond Mortgage.

Sebagai bank yang selama ini dikenal luas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, BTN terus bertransformasi menjadi bank yang lebih modern, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Melalui transformasi ini, BTN tidak lagi hanya hadir dalam pembiayaan perumahan rakyat, tetapi juga mulai mengambil peran yang lebih luas dan agresif dalam mendukung sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas utama pemerintah.

Nixon melanjutkan, BTN juga percaya bahwa sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proyek-proyek strategis nasional dapat berjalan tepat waktu, tepat kualitas, dan memberikan manfaat optimal bagi negara.

"Kami berharap kerja sama ini menjadi awal dari kolaborasi yang jauh lebih luas antara BTN dan Pindad di masa mendatang. Kami juga siap untuk terus menjadi mitra keuangan strategis bagi Pindad dalam mendukung ekspansi bisnis, penguatan industri pertahanan nasional, serta berbagai proyek strategis lainnya yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Nixon.

Direktur Utama Pindad Prof. Sigit Puji Santosa mengatakan dukungan pembiayaan dari BTN akan memperkuat kapasitas produksi Pindad dalam memenuhi berbagai kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.

Kami mengapresiasi kepercayaan BTN kepada Pindad melalui fasilitas pembiayaan ini. Dukungan tersebut akan memperkuat kemampuan kami dalam menjalankan berbagai proyek strategis nasional, mulai dari produksi kendaraan operasional Maung MV3, amunisi, hingga berbagai produk pertahanan dan keamanan lainnya yang dibutuhkan negara,” ujar Sigit.

Dia menambahkan sinergi antara industri pertahanan dan sektor perbankan nasional menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian industri strategis Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Kami berharap kerja sama dengan BTN dapat terus berkembang untuk mendukung ekspansi bisnis Pindad dan mempercepat terciptanya ekosistem industri pertahanan nasional yang mandiri, modern, dan berkelanjutan,” tutur Sigit. (jpnn)


  💰 JPNN  

Sabtu, 30 Mei 2026

Prabowo Bawa Pulang Capaian Kerja Sama Rp 61,25 T

 🤝 Hasil Lawatan ke Prancis PAL Indonesia akan membangun dua unit kapal selam Scorpene Evolved berkonfigurasi LiB di Surabaya. (Naval Group)

Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air setelah kunjungan kenegaraan ke Prancis. Prabowo membawa pulang capaian kerja sama bernilai Rp 61,25 triliun. Dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Sabtu (30/5/2026), Indonesia dan Prancis memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan.

Salah satu capaian utama kunjungan tersebut adalah peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha kedua negara. Forum tersebut turut menghasilkan sejumlah kesepakatan komersial baru.

"Momentum peluncuran dewan bisnis tersebut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai USD 3,5 miliar atau Rp 61,25 triliun (asumsi kurs Rp 17.500/USD) yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan," tulis Bakom.

Selain agenda kenegaraan, Prabowo juga menyempatkan bertemu dan bersilaturahmi dengan diaspora Indonesia di Paris, termasuk melaksanakan salat Idul Adha bersama masyarakat Indonesia. Kepulangan Presiden Prabowo menandai berakhirnya rangkaian kunjungan kenegaraan di Prancis.

 Perkuat Kemitraan Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council Rosan menilai forum tersebut menjadi tonggak penting dalam mempererat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis.

Peresmian dewan bisnis tingkat tinggi itu berlangsung pada 28 Mei 2026 dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara," ujar Rosan melalui keterangan tertulis yang dirilis oleh Biro Pers Media dan Informasi.

Forum tersebut mempertemukan 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar mencapai USD 1,3 triliun. Dewan bisnis ini dipimpin bersama oleh Chair France-Indonesia Business Council MEDEF International yang juga CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Menurut Rosan, peluncuran dewan bisnis ini juga menghasilkan empat kesepakatan komersial baru dengan nilai total USD 3,5 miliar. Kesepakatan tersebut mencakup sektor ketahanan energi, perdagangan, hingga kerja sama pertahanan.

"Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif," kata Rosan.

Seperti diketahui, dilihat di siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, pesawat Garuda Indonesia GA-1 yang ditumpangi Prabowo mendarat di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta tadi pagi. Prabowo turun dari pesawat sekitar pukul 10.19 WIB.

Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Prabowo sempat berbincang-bincang. (whn/dhn)

  🤝  detik  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...