KRI BPD 322 frigate pertama PAL dalam penyelesaian sistem tempur dan kapal LPD pesanan Filipina yang dalam 5 bulan sudah mulai terlihat bentuknya di Surabaya (ss PAL)
Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau PT PAL Indonesia untuk memperkuat sinergi pengembangan industri galangan kapal nasional dan ekosistem maritim.
AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengapresiasi efisiensi produksi yang memangkas waktu pembangunan kapal secara signifikan. Kunjungan berlangsung di galangan kapal PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (21/5/2026).
AHY menyoroti pemangkasan durasi pembangunan kapal jenis Landing Platform Dock (LPD), yaitu kapal pengangkut pasukan dan kendaraan tempur.
“Dulu membangun satu LPD (Landing Platform Dock) memerlukan waktu kurang lebih dua tahun. Sekarang, berkat transformasi dan modernisasi yang dilakukan, bisa dikerjakan hanya dalam enam bulan. Artinya, dalam durasi yang sama, kita bisa membangun empat LPD,” kata AHY di PT PAL Indonesia, Surabaya, Kamis (21/5/2026).
Ia menyatakan tujuan pemerintah sejalan dengan visi mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat.
“Kami memiliki tujuan yang sama sesuai visi dan misi Presiden, yakni mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat melalui penguatan sektor industri yang berkelanjutan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh insan PT PAL dan bangga melihat transformasi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
AHY menyebut permintaan internasional terhadap produk PT PAL terus meningkat, baik untuk kapal perang maupun kapal niaga.
Penguatan industri galangan kapal dinilai memberikan efek gentar (deterrence effect) dalam menjaga keutuhan wilayah RI sebagai negara kepulauan.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyebut kunjungan tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan industri maritim nasional.
“PT PAL terus berkomitmen dalam menumbuhkan dan memperkuat industri maritim nasional. Tidak hanya kapal sebagai pendukung konektivitas, namun jembatan antar pulau merupakan infrastruktur industri maritim yang perlu diperkuat dan dikembangkan,” kata Kaharuddin Djenod di Surabaya, Kamis (21/5/2026).
Kaharuddin menyatakan pengembangan industri maritim perlu didukung peningkatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan kolaborasi strategis.
Dalam kunjungan kerja ini, AHY juga merespons proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara Jawa, yang cetak birunya ditargetkan selesai pada 2027.
Perkuat Bisnis Perawatan Pesawat dan Industri Pertahanan
Ketika Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menginspeksi langsung proses upgrade pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara di Garuda Maintenance Facility (GMF), Tangerang, Banten (Humas Kemhan)
Anak usaha Garuda Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), menargetkan pendapatan tahunan sebesar 542,8 juta dolar Amerika Serikat (AS) pada 2026.
Nilai tersebut setara Rp 9,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.716 per dolar AS.
GMFI juga memperkirakan laba bersih mencapai 35,1 juta dolar AS atau setara Rp 621,8 miliar.
Sementara itu kinerja keuangan GMFI pada awal 2026 menunjukkan performa solid. Kinerja tersebut ditopang fundamental operasional yang semakin sehat.
GMFI membukukan laba berjalan sebesar 6,76 juta dolar AS pada kuartal I 2026. Pendapatan usaha perseroan pada periode yang sama mencapai 114,94 juta dolar AS.
Sektor perawatan pesawat komersial masih menjadi salah satu penopang bisnis. GMFI mencatat sejumlah pelanggan lama seperti Korean Air, Vietjet Air, dan Cebu Pacific. Perseroan juga memperluas basis pelanggan baru, seperti One Air, Air Swift, dan Texel Air.
GMFI turut menyelesaikan reaktivasi 13 pesawat Airbus A320 milik Citilink dan dua pesawat Airbus A330 milik Garuda Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi Garuda Indonesia Group untuk mengoptimalkan kesiapan armada penerbangan nasional.
Sektor pertahanan juga ikut menopang kinerja GMFI. Perseroan menyelesaikan pekerjaan perawatan helikopter Bell 412 hingga unit keempat dan dua pesawat VIP Boeing 737 800.
GMFI juga memperluas kapabilitas industri pertahanan melalui kerja sama strategis dengan Dassault Aviation. Kerja sama tersebut terkait implementasi program Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Offset (IDKLO) untuk pesawat Rafale.
KRI BPD 322 frigate pertama PAL dalam penyelesaian sistem tempur dan kapal LPD pesanan Filipina yang dalam beberapa bulan sudah mulai terlihat bentuknya di Surabaya (ss Markicap)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya peran PT PAL Indonesia mengambil peran sebagai pilar kemandirian maritim dan pertahanan nasional.
Hal tersebut dilakukan saat melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia, Jawa Timur, Surabaya, Kamis (21/05/2026).
Dalam kunjungannya, AHY menilai transformasi yang dilakukan PT PAL Indonesia telah membawa industri strategis nasional itu naik kelas hingga mampu bersaing di tingkat internasional.
Menurutnya, sejak awal berdiri, PT PAL Indonesia menjadi simbol harapan bangsa untuk mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Ia menilai penguatan industri maritim sangat penting untuk menjaga wilayah laut sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi nasional.
Lebih lanjut, AHY menyebut kemampuan PT PAL Indonesia kini tidak hanya terbatas pada desain dan manufaktur kapal, melainkan telah berkembang menjadi pusat produksi untuk kebutuhan sipil, komersial, hingga pertahanan negara.
Transformasi tersebut, lanjut AHY, turut tercermin dari meningkatnya kapasitas produksi perusahaan. Ia menyebut proses pembangunan kapal kini dapat dilakukan lebih cepat dibanding sebelumnya.
“Dulu pengerjaannya membutuhkan waktu lebih lama, sekarang dalam waktu sekitar enam bulan sudah bisa dikerjakan lebih cepat dengan kapasitas yang semakin besar,” ujarnya.
Menurut AHY, peningkatan produktivitas PT PAL Indonesia juga membawa dampak positif terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan industri dalam negeri.
AHY menegaskan bahwa penguatan PT PAL Indonesia menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan kemandirian maritim Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.
Berpotensi Jadi Pangkalan Militer Terselubung
Infografis persetujuan Presiden (ist)
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati di Jawa Barat, sebagai fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules. Sebagaimana diketahui, hal tersebut merupakan usulan Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Menurut TB Hasanuddin, kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sebagai sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.
“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Sebagai informasi, kabar mengenai Bandara Kertajati yang akan dijadikan fasilitas MRO untuk pesawat Hercules milik AS disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat bersama Komisi I DPR pada Selasa (19/5) lalu.
Dalam kesempatan itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth memberi tawaran menarik kepada Pemerintah Indonesia terkait pemusatan program pemeliharaan (maintenance, repair, and overhaul/MRO) hingga perbaikan pesawat C-130 Hercules di seluruh Asia.
Nantinya, MRO atau pusat perawatan dan perbaikan seluruh pesawat angkut andalan Angkatan Udara AS (USAF) tersebut dipusatkan di Indonesia. Niatan Hegseth itu disampaikan kepada Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat keduanya bertemu di Pentagon, AS pada April 2026.
Terkait hal ini, TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut sebab apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” lanjut TB Hasanuddin.
Anggota Komisi Pertahanan DPR ini menegaskan, publik juga perlu memahami bahwa tawaran tersebut datang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, bukan dari pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni. Karena hal itu, TB Hasanuddin memandang aspek kepentingan strategis militer AS sangat kuat dalam rencana tersebut.
“Dan Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil,” ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.
Menurut TB Hasanuddin, apabila digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, maka perlu ada penyesuaian regulasi, tata kelola, serta pengaturan zonasi yang jelas lantaran status Bandara Kertajati yang merupakan bandara sipil.
“Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” tegas TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin menambahkan, di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina, kerja sama MRO dengan Amerika Serikat memang dilakukan untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Indo-Pasifik.
“Namun, fasilitas tersebut umumnya ditempatkan di kawasan industri khusus atau fasilitas milik industri perawatan pesawat domestik,” jelasnya.
Oleh karenanya, TB Hasanuddin meminta Pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
“Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” tutup TB Hasanuddin. (rdn)
KRI BPD 322 frigate pertama PAL dalam penyelesaian sistem tempur di Surabaya (PAL)
PT PAL Indonesia mempercepat penyelesaian Frigate Merah Putih pertama, KRI Balaputradewa-322, sebagai bagian dari komitmen mendukung visi pertahanan maritim modern dan mandiri di era Presiden Prabowo Subianto.
Setelah resmi diluncurkan pada 18 Desember 2025, kapal tempur multirole ini kini memasuki tahap penyelesaian instalasi equipment dan uji fungsi sebelum siap berlayar memperkuat armada TNI AL.
Dengan panjang 140 meter, kecepatan hingga 28 knot, serta kemampuan Multi-Mission untuk Anti Air Warfare, Anti Surface Warfare, dan Anti Submarine Warfare.
KRI Balaputradewa-322 hadir sebagai simbol kekuatan industri pertahanan nasional karya anak bangsa.
PT PAL Indonesia terus berkomitmen menghadirkan Alutsista unggulan untuk menjaga setiap jengkal kedaulatan NKRI.
KRI BPD 322 frigate pertama PAL dalam penyelesaian sistem tempur dan kapal LPD pesanan Filipina yang dalam 5 bulan sudah mulai terlihat bentuknya di Surabaya (ss PAL)
