Gelar Tactical Floor Game 
Gelar Tactical Floor Game dalam pelaksanaan Sailing Pass Naval Parade yang direncanakan digelar di perairan Teluk Jakarta (Koarmada II)
Panglima Koarmada II Laksda TNI I G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., memimpin Tactical Floor Game (TFG) Sailing Pass Naval Parade dalam rangka memperingati HUT Ke-81 TNI, bertempat di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA) Koarmada II, Surabaya, Rabu (2/9).
TFG dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan dan pemahaman seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Sailing Pass Naval Parade yang akan digelar di perairan Teluk Jakarta. Kegiatan ini membahas secara detail manuver unsur KRI, Pesawat udara serta kesiapan seluruh prajurit pendukung demo laut, udara, dan Pasukan Khusus Laut (Pasusla).
Dalam arahannya, Pangkoarmada II menekankan pentingnya seluruh peserta memahami rangkaian kegiatan secara menyeluruh, sekaligus menguasai tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur.
“Secara umum seluruh kegiatan rangkaian harus dipahami, sehingga setiap unsur mengerti tahapan pelaksanaan dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,” tegas Pangkoarmada II.
Lebih lanjut disampaikan bahwa setiap tim dan unsur, baik KRI, Pesud maupun unsur pendukung lainnya, harus mempersiapkan diri secara matang sehingga tercipta orkestrasi yang tepat dan mampu bekerja sebagai satu kesatuan. Setiap unsur juga dituntut memahami setiap perubahan situasi dan manuver yang telah direncanakan.
Pangkoarmada II juga menekankan aspek keselamatan dan kesiapsiagaan. Seluruh unsur, termasuk pesawat yang terlibat, diminta senantiasa dalam kondisi siap dan memastikan seluruh perlengkapan telah diperiksa serta dipersiapkan dengan baik sesuai waktu yang tersedia.
Selain kesiapan unsur, komunikasi menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Naval Parade.
Pangkoarmada II mengingatkan agar jaring komunikasi antara Pengendali Utama dengan seluruh unsur demo laut, udara, dan Pasusla dapat terjalin dengan baik serta tidak mengalami kendala maupun kepadatan komunikasi.
“Kunci terakhir adalah komunikasi. Pengendali utama harus yakin bahwa komunikasi benar-benar terjalin dengan seluruh unsur,” tegasnya.
⚓️ 👷 
Tiga kandidat utama (wikimedia)
Gedung Putih dan Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy) dilaporkan tengah mempertimbangkan desain kapal fregat dari Jepang, Korea Selatan, dan Turkiye untuk memperkuat armada tempur masa depan mereka.
Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari dorongan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempercepat ekspansi armada militer secara masif.
Berdasarkan sumber industri yang dihimpun USNI News, rencana kompetisi internasional ini berpotensi memicu perubahan besar dalam kebijakan pertahanan AS.
Dalam rencana ini, dua kapal pertama akan dibangun di galangan kapal asing sebelum akhirnya dialihkan ke galangan kapal domestik AS.
Keputusan tersebut akan memecahkan tradisi dan aturan hukum konstruksi angkatan laut domestik AS yang telah bertahan lebih dari satu abad.
Dispensasi demi Keamanan Nasional AS
Pertimbangan untuk membeli kapal perang dari luar negeri ini mengemuka setelah Gedung Putih menerbitkan memo yang memberikan dispensasi (waiver) atas dasar kepentingan keamanan nasional.
Langkah ini membebaskan Pentagon dari batasan hukum AS yang sebelumnya melarang kapal perang buatan luar negeri masuk ke dalam jajaran Angkatan Laut AS.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Angkatan Laut AS, Hung Cao, telah memerintahkan jajarannya untuk memimpin pengkajian terhadap kapal kombatan internasional, kapal kargo roll-on/roll-off, hingga kapal tanker pengisi bahan bakar di laut (CONSOL) untuk Military Sealift Command. Hasil pengkajian ini ditargetkan selesai pada 12 November 2026.
Tiga Kandidat Utama
Tiga kandidat kapal perang utama yang masuk dalam radar kompetisi internasional ini mencakup versi ekspor dari fregat berpeluru kendali kelas Mogami buatan Mitsubishi Heavy Industries (Jepang), fregat kelas Chungnam dari Korea Selatan, dan fregat kelas Istanbul buatan galangan kawpal Turkiye.
Juru Bicara US Navy, Kolonel Ron Flanders, menyatakan AS tengah aktif mengembangkan berbagai opsi untuk memenuhi mandat presiden dalam mempercepat pengadaan kapal perang seraya memanfaatkan keahlian industri galangan kapal negara sekutu.
Skema pengadaan ini berencana mengadopsi apa yang dikenal sebagai “Model Finlandia”. Melalui pendekatan ini, pembangunan dua lambung kapal pertama akan dilakukan di galangan kapal asing, yang kemudian diikutsertakan dengan komitmen investasi asing ke dalam fasilitas dan infrastruktur galangan kapal domestik AS.
Konsep ini serupa dengan program Arctic Security Cutter milik US Coast Guard, di mana galangan kapal Finlandia membangun lambung awal berdasarkan desain Kanada sebelum mengalihkan seluruh proses manufaktur ke dalam negeri AS.
Direktur Office of Management and Budget (OMB), Russ Vought, menyuarakan dukungan penuh terhadap model ini guna mendorong kompetisi yang lebih terbuka di seluruh sektor galangan kapal Angkatan Laut AS.
Peran untuk Misi Sederhana
Urgennya pengadaan ini didasari oleh adanya celah kemampuan (capability gap) pada armada permukaan US Navy saat ini.
Kapal perusak kelas Arleigh Burke yang sejatinya dirancang untuk peperangan tingkat tinggi sering kali harus dikerahkan untuk misi-misi dasar yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh armada yang lebih sederhana seperti fregat.
Kehadiran fregat baru diharapkan dapat mengisi peran pengawalan bernilai tinggi serta pengoperasian di wilayah perairan yang kurang rawan, sehingga kapal perusak dapat difokuskan sepenuhnya pada misi-misi tempur utama.
Perlawanan Ketat dari Kongres
Program fregat baru ini juga muncul setelah pembatalan program fregat kelas Constellation (FFG-62) oleh Sekretaris Angkatan Laut sebelumnya, John Phelan, yang mengalihkan fokus ke program FFX berbasis National Security Cutter.
Meskipun demikian, langkah Gedung Putih untuk menggunakan desain dan galangan luar negeri mendapat perlawanan ketat dari Kongres AS.
Dalam rancangan Undang-Undang Kebijakan Pertahanan Tahun Anggaran 2027, Komite Angkatan Bersenjata Senat maupun House of Representatives berusaha membatasi wewenang eksekutif dengan menghentikan alokasi anggaran bagi kapal perang Amerika yang dibangun di galangan kapal asing.
Kendati masa depan anggaran tersebut masih diperdebatkan di Capitol Hill, dorongan untuk memanfaatkan teknologi manufaktur sekutu seperti Korea Selatan dan Jepang terus berjalan lewat rangkaian kunjungan pejabat tinggi US Navy ke berbagai galangan kapal di Asia. (RNS)
Super Garuda Shield 2026 
Latihan dimulai bersama 4 pasukan marinir dari 4 negara (US Marine corp)
Indonesia dan Amerika Serikat memulai latihan militer multinasional yang melibatkan 19 negara lainnya.
Upacara pembukaan "Super Garuda Shield" digelar di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (31/08/2026).
Panglima Divisi Infanteri ke-4 Angkatan Darat AS Mayor Jenderal Patrick Ellis mengatakan latihan tahunan ini penting karena lanskap keamanan Indo-Pasifik sangat kompleks dan kesiapan tidak dapat ditingkatkan secara tiba-tiba ketika krisis dimulai.
Militer Indonesia mengatakan lebih dari 4.700 personel berpartisipasi dalam latihan tahun ini. India ikut serta dalam latihan ini untuk pertama kalinya. Jepang mengirimkan Pasukan Bela Diri (SDF) untuk tahun kelima berturut-turut. Mereka akan berlatih turun dari pesawat angkut dan menghadapi wahana nirawak.
Indonesia telah memperdalam kerja sama keamanan dengan negara-negara seperti AS dan Australia. Negara ini juga telah menyatakan minat untuk mengakuisisi kapal perusak SDF Maritim Jepang dan berharap untuk memulai pembicaraan mengenai kemungkinan transfernya.
Sementara itu, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan diplomatik nonblok dan juga meningkatkan hubungan dengan Cina. Menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara mengadakan pembicaraan "dua plus dua" pada Agustus. Kedua negara sepakat untuk memperluas kerja sama pertahanan, termasuk mengadakan latihan bersama.
⚓ ¥
Fregat Mogami varian Upgrade (Naval Power)
The Japan Times melaporkan, Jakarta juga telah menyatakan minat untuk membeli fregat kelas Mogami dari Jepang yang telah ditingkatkan (New FFM). Namun, keputusan mengenai kapal-kapal tersebut diperkirakan baru akan diambil setelah kesepakatan kapal perusak kelas Asagiri diselesaikan untuk dikirimkan ke Indonesia.
Tokyo telah memasok tiga kapal pertama dari rencana armada 11 fregat kelas Mogami yang telah ditingkatkan untuk menggantikan kapal perang kelas Anzac ke Angkatan Laut Australia yang sudah tua. Mogami termasuk ke dalam pembicaraan trilateral antara ketiga menteri pertahanan (menhan), dengan Tokyo memberikan wawasan kepada Jakarta mengenai pembelian serupa.
Sebelumnya, Menhan Shinjiro Koizumi, Menhan RI, dan Menhan Australia Richard Marles menggelar pembicaraan trilateral. Ketiganya sepakat untuk mempromosikan kerja sama pertahanan bilateral dan trilateral, menurut Kementerian Pertahanan di Tokyo.
Langkah Menhan Koizumi dilakukan tidak lama setelah Menhan RI menggelar pertemuan dengan Menhan China Laksamana Dong Jun di Jakarta. Pun sebelumnya Angkatan Laut China dan TNI AL menggelar latihan melewati laut timur Taiwan, sepulang kapal perang Indonesia dari Vladivostok, Rusia.
Jepang telah melonggarkan aturan mengenai transfer alutsista ke-17 negara, termasuk Indonesia. Langkah itu dilakukan Jepang untuk semakin mendekatkan diri dengan negara-negara yang bisa diajak kerja sama, khususnya dalam mengantisipasi ancaman China. Menhan Koizumi secara pribadi juga memperkuat hubungan personal dengan Menhan Sjafrie.
Di Galangan PT Bandar Abadi, Batam 
Pelaksanaan Keel Laying di Galangan PT Bandar Abadi, Tanjung Uncang, Batam (Kodaeral IV)
Komitmen pemerintah dalam memperkuat sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terus diwujudkan melalui pembangunan kapal pengawas PSDKP sepanjang 61 meter. Pembangunan kapal tersebut ditandai dengan pelaksanaan Keel Laying di Galangan PT Bandar Abadi, Tanjung Uncang, Batam, Kamis 27 Agustus 2026.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya TNI (Purn.) Dr. Didit Herdiawan Ashaf hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Asisten Logistik Komandan Kodaeral IV Kolonel Laut (T) Herry Yunaldi, S.T., M.Tr.Hanla, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
Keel Laying merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan kapal karena menandai dimulainya konstruksi badan kapal. Tahapan ini menjadi tonggak awal sebelum kapal memasuki proses pembangunan lanjutan hingga nantinya siap digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pengawasan di laut.
Kapal pengawas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PSDKP dalam memantau aktivitas di wilayah perairan Indonesia, khususnya dalam mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Kehadiran kapal dengan kemampuan operasional yang lebih memadai juga dapat mendukung pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai ketentuan.
Penguatan armada pengawasan menjadi semakin penting mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang luas serta berada di posisi strategis pada jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut menghadirkan peluang besar bagi sektor kelautan sekaligus membutuhkan sistem pengawasan yang kuat untuk melindungi sumber daya laut dan memastikan aktivitas di perairan berlangsung sesuai aturan.
Kehadiran Kodaeral IV dalam kegiatan tersebut turut menunjukkan pentingnya sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan unsur pertahanan dan keamanan dalam menjaga keamanan serta ketertiban di laut. Kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menghadapi beragam tantangan maritim, mulai dari pelanggaran perikanan hingga aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
Pembangunan kapal pengawas PSDKP di Batam sekaligus memperkuat peran industri galangan kapal nasional dalam mendukung kebutuhan sarana dan prasarana maritim. Dengan bertambahnya kapasitas armada pengawasan, pemerintah diharapkan semakin optimal dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat keamanan serta kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Gelar Tactical Floor Game dalam pelaksanaan Sailing Pass Naval Parade yang direncanakan digelar di perairan Teluk Jakarta (Koarmada II)
