TNI Kian Dianaktirikan Negara
Pembakaran Polres |
Pengamat kepolisian pada Universitas Indonesia (UI) Profesor Bambang W Umar, mengatakan, masyarakat sebenarnya sudah paham ada kompetisi dalam hubungan Polri-TNI.
Meski sering ditutupi, kata Bambang, rentetan pertikaian Polri-TNI yang terendus masyarakat membuat kompetisi itu semakin tak dapat dipungkiri.
“Ini sudah jadi rahasia umum. TNI cemburu pada Polri. Masalah yang sebenarnya kecil, tapi karena dibumbui rasa cemburu yang klimaks mejadi besar,” kata dia pada Republika Ahad (10/2).
Menurut Bambang, TNI akan berubah sangat sensitif bila berurusan dengan orang-orang yang diketahui berasal dari kops baju cokelat.
''Wajar TNI merasa cemburu pada Polri,'' tutur Bambang. Menurutnya, kecemburuan itu bermula dari tidak intensifnya lagi keterlibatan TNI dalam menopang keamanan dalam negeri Indonesia.
Menurutnya, sejak lonceng era reformasi berdentang, saat itulah TNI kehilangan porsinya dalam menggalang tugas pengamanan Negara.
“Sekarang apa-apa soal kemananan polisi yang ditugaskan. Sampai penanganan teroris saja polisi yang tangani. Tentu saja TNI yang merasa punya kekuatan seperti tidak dihargai,” kata dia.
Minimnya peran TNI di masa kini, menurut dia, berbanding terbalik dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini pun berdampak pada perputaran uang yang melingkari institusi TNI.
Sejak Orde Baru tumbang, kata dia, polisi-polisi kaya semakin bermunculan. Bambang pun berkesimpulan, kekayaan dan peran kuat yang Polri miliki semakin membuat hati militer Indonesia tersayat.
Selain itu, masih menurutnya, lagak pamer yang kerap diperlihatkan polisi-polisi kaya ini pun berdampak pada hubungan TNI kepada Polri.
Bambang menilai TNI kian dianaktirikan oleh Negara. “Sudah segenap tenaga membangun kekuatan tapi seolah tak dimanfaatkan. Kesejahteraan juga kurang diperhatikan oleh pemerintah. Tak heran mereka menyasar kemarahan pada polisi yang sama-sama bertugas mengamankan negara tapi nasibnya lebih diperhatikan,” kata dia.
Maka dari itu, dia meminta kepada pemerintah agar segera memperhatikan serius poin kecemburuan dari setiap bentrokan Polri-TNI. Menurutnya, bila pemerintah tak dapat menyelesaikan hal ini, maka keributan Polri-TNI akan terus terulang.
Carikan TNI Pendapatan Tambahan
Guru besar sosiologi agama Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta,
Azyumardi Azra, mengatakan, konflik yang melibatkan anggota Kepolisian
RI dan Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),
Sumatera Selatan, terjadi lantaran adanya masalah yang tidak
terselesaikan pada masa sebelumnya.
"Menyangkut kepincangan posisi dan kepincangan sosial-ekonomi antara Polri dan TNI," kata Azyumardi, Ahad, 10 Maret 2013.
Ia mencontohkan, tidak banyak orang yang mengenal nama pimpinan di jajaran TNI saat ini. Sebaliknya, hampir semua orang mengetahui petinggi Polri. "Polri lebih banyak tampil ke publik karena berbagai urusan," ujar Azyumardi.
Menurut dia, kepincangan antara Polri dan TNI ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dua aparat penegak hukum itu. Apalagi, proyek-proyek besar dalam hal keamanan dan penegakan hukum sekarang ini berada di tangan Polri. "Sementara TNI dikembalikan ke barak."
Selain itu, Azyumardi menambahkan, tidak ada lagi sumber-sumber ekonomi untuk TNI. Contohnya, berbagai yayasan milik ABRI kini sudah menjadi yayasan-yayasan independen. "Ini yang mengakibatkan adanya kecemburuan," ucapnya.
Karena itu, Azyumardi menilai perlu ada langkah terobosan untuk mengatasi kepincangan tersebut. Sebab, jika kepincangan dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraan ini masih ada, akan menjadi sebuah "bom waktu". "Bisa meledak di mana saja di Indonesia ini," kata Azyumardi.
Ia mengatakan, sudah semestinya TNI difungsionalisasikan secara lebih luas ke dalam masyarakat. Bukan berarti mengembalikan dwifungsi TNI. "Melainkan, misalnya, ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lebih luas yang bersifat nonpolitik," kata Azyumardi.
Atau, ia melanjutkan, melibatkan TNI dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah. "Kemudian dari situ mereka bisa mendapatkan tambahan pendapatan secara halal," ujar Azyumardi.
Selain itu, Azyumardi mengatakan, kesan bahwa TNI hanya sering digunakan sebagai "ban serep" atau hanya membantu Polri jika terjadi konflik sosial atau ketegangan di daerah tertentu harus dihilangkan. Menurut dia, kesan ini jelas menimbulkan ketidaknyamanan emosional bagi TNI.
"Menyangkut kepincangan posisi dan kepincangan sosial-ekonomi antara Polri dan TNI," kata Azyumardi, Ahad, 10 Maret 2013.
Ia mencontohkan, tidak banyak orang yang mengenal nama pimpinan di jajaran TNI saat ini. Sebaliknya, hampir semua orang mengetahui petinggi Polri. "Polri lebih banyak tampil ke publik karena berbagai urusan," ujar Azyumardi.
Menurut dia, kepincangan antara Polri dan TNI ini mempengaruhi kehidupan ekonomi dua aparat penegak hukum itu. Apalagi, proyek-proyek besar dalam hal keamanan dan penegakan hukum sekarang ini berada di tangan Polri. "Sementara TNI dikembalikan ke barak."
Selain itu, Azyumardi menambahkan, tidak ada lagi sumber-sumber ekonomi untuk TNI. Contohnya, berbagai yayasan milik ABRI kini sudah menjadi yayasan-yayasan independen. "Ini yang mengakibatkan adanya kecemburuan," ucapnya.
Karena itu, Azyumardi menilai perlu ada langkah terobosan untuk mengatasi kepincangan tersebut. Sebab, jika kepincangan dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraan ini masih ada, akan menjadi sebuah "bom waktu". "Bisa meledak di mana saja di Indonesia ini," kata Azyumardi.
Ia mengatakan, sudah semestinya TNI difungsionalisasikan secara lebih luas ke dalam masyarakat. Bukan berarti mengembalikan dwifungsi TNI. "Melainkan, misalnya, ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lebih luas yang bersifat nonpolitik," kata Azyumardi.
Atau, ia melanjutkan, melibatkan TNI dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah. "Kemudian dari situ mereka bisa mendapatkan tambahan pendapatan secara halal," ujar Azyumardi.
Selain itu, Azyumardi mengatakan, kesan bahwa TNI hanya sering digunakan sebagai "ban serep" atau hanya membantu Polri jika terjadi konflik sosial atau ketegangan di daerah tertentu harus dihilangkan. Menurut dia, kesan ini jelas menimbulkan ketidaknyamanan emosional bagi TNI.
TNI Terlalu Lama Tak Berkegiatan
Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meminta pasukan Tentara Nasional Indonesia lebih banyak melakukan interaksi sosial. Menurut Kalla, prajurit TNI yang terlalu lama tidak berkegiatan akan memiliki ekses berlebihan.
"Harus ada interaksi sosial yang lebih baik," kata Kalla saat menghadiri penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Taufiq Kiemas di kompleks parlemen, Senayan, Ahad, 10 Maret 2013. Dia menuturkan, atasan setiap pasukan juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya.
Menurut dia, persoalan di Ogan Komering Ulu merupakan persoalan atasan dengan bawahan. Dia menepis persoalan ini muncul hanya karena persoalan kesejahteraan. Selain itu, kedua belah pihak harus mencari penyebab kenapa hubungan dua institusi ini semakin renggang. Menurut Kalla, masalah ini bisa muncul karena prajurit-prajurit tidak disiplin. "Sifat taat asas sudah hilang," ujarnya.
Dia berharap setiap institusi bisa menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, dia berharap peran Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Politik untuk menuntaskan konflik di Mapolres OKU tersebut.
Sebelumnya, puluhan anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengamuk di Markas Polres OKU, Kamis, 7 Maret 2013. Amukan ini mengakibatkan lima anggota Polri dan warga sipil mengalami luka-luka. Kepala Kepolisian Sektor Martapura, Komisaris Polisi M. Ridwan, pun kritis dihajar sejumlah anggota TNI.
"Harus ada interaksi sosial yang lebih baik," kata Kalla saat menghadiri penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Taufiq Kiemas di kompleks parlemen, Senayan, Ahad, 10 Maret 2013. Dia menuturkan, atasan setiap pasukan juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya.
Menurut dia, persoalan di Ogan Komering Ulu merupakan persoalan atasan dengan bawahan. Dia menepis persoalan ini muncul hanya karena persoalan kesejahteraan. Selain itu, kedua belah pihak harus mencari penyebab kenapa hubungan dua institusi ini semakin renggang. Menurut Kalla, masalah ini bisa muncul karena prajurit-prajurit tidak disiplin. "Sifat taat asas sudah hilang," ujarnya.
Dia berharap setiap institusi bisa menyelesaikan persoalan ini. Selain itu, dia berharap peran Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Politik untuk menuntaskan konflik di Mapolres OKU tersebut.
Sebelumnya, puluhan anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengamuk di Markas Polres OKU, Kamis, 7 Maret 2013. Amukan ini mengakibatkan lima anggota Polri dan warga sipil mengalami luka-luka. Kepala Kepolisian Sektor Martapura, Komisaris Polisi M. Ridwan, pun kritis dihajar sejumlah anggota TNI.
Keputusan Politik yang mengedepankan "Civil Society" dimana tulang punggung aspek Keamanan di limpahkan kepada pihak Kepolisian Negara dan memposisikan pihak TNI back to barack sesuai dengan rumusan negara modern dan meninggalkan sama sekali aspek budaya dan sejarah berdirinya Negara Republik Indonesia menuai banyak "Gesekan" atau friksi antara TNI dan Polisi.
BalasHapusSejarah berdirinya Republik Indonesia kita ini tidak karena perjuangan satu atau dua golongan namun seluruh eksponen bangsa Indonesia ikut berperan dimana pada aspek Pertahanan dan Keamanan unsur tentara juga ikut berperan secara nyata.
Namun pada perjalanan dan perkembangan oleh para civilian militer selama Orde Baru dianggap sudah melampaui batas kewenangan konstitusi dengan terjadinya ekses yang menyakiti masyarakat sipil.
Dengan adanya Reformasi hal itu menjadi pertimbangan untuk mengurangi peranan TNI di kegiatan sosial politik dan menjadikan TNI hanya sebagai komponen Pertahanan saja.
Peranan Keamana dialihkan sepenuhnya kepada pihak Polisi Negara.
Namun para politisi yang mendewakan konsep civilian society ini agaknya melupakan bahwa
pak boler ..
BalasHapusdi tungguin sama fans nya di blog indo defense tu.. hhkhkwkwhkwhw
gmn Prajurit TNI nya ga kesel,saya yg warga sipil aja kesel klo liat lagaknya polisi2 yg baru lulus aja sdh main pamer macam2...ya barang2 mewah,motor,mobil ampe rumah,.padahal gw tau sndiri gaji mrka ga nyampe setengahnya gaji saya (pengusaha aja kalah bro,ga tau jg klo ortunya pengusaha tajir..hehehe)
BalasHapusya pastilah terjadi kecemburuan sosial,ama sesama aparat aja polisi suka mempersulit apalagi ama warga sipil...lapor di tipu polisi 170jt rupiah besoknya malah duluan di masukan ke penjara,..ampun2 dah hukum di indonesia ini
Kalo semisal tni disuruh mengatasi keamanan dalam negara sama luar negara..
BalasHapusBisa efektiv nggak ya??
Kalo efektiv ya mending gt aja.