TNI AD Tertarik Akuisisi Nexter LG-1 MK III

Satuan-satuan tempur di TNI, terutama TNI Angkatan Darat terus berbenah. 

Selain mendatangkan Meriam Swagerak Caesar, jajaran satuan Artileri medan juga berupaya mendatangkan meriam howitser jenis lain. Tak lagi mengandalkan meriam tua, Satuan Armed kini juga berupaya mendatangkan meriam LG-1 MK III.

Sebelumnya memang diketahui satuan Armed akan mendatangkan meriam KH-178 buatan Korea Selatan. 

Akan tetapi hasil uji tembak meriam negeri ginseng tersebut tidaklah memuaskan. 

Berbeda ketika TNI menguji meriam LG-1 MK III langsung di Perancis. 

Hasilnya sungguh memuaskan. Apalagi, versi terdahulu dari meriam ini, yaitu LG-1 MK II telah lama menjadi andalan Marinir TNI-AL.

Namun berbeda dengan LG-1 MK II, versi MK III telah mengalami sejumlah peningkatan. Mirip dengan Meriam Caesar, LG-1 MK III telah mengandalkan sistem elektronis dalam hal pembidikan dan kontrol tembak. 

Dengan demikian, waktu penyiapan meriam hingga peluru pertama terlontar menjadi lebih singkat.

Satu hal lain yang membuat Armed kesengsem, adalah bobot LG-1 MK III yang cukup ringan, yaitu hanya sekitar 1,5 ton. 

Bandingkan dengan meriam KH-178 yang berkaliber sama, namun memiliki bobot 4 ton lebih.

Sehingga, penggelaran meriam LG-1 MK III bisa menggunakan helikopter medium sekelas NBell-412.

Cukup untuk memenuhi requirement satuan Armed Kostrad, yang mengharuskan mampu penggeseran alutsista secara cepat. Jika menggunakan pesawat Hercules, sebanyak 4 buah meriam LG-1 MKIII mampu masuk ke dalam perutnya dan siap diterbangkan ke penjuru nusantara.

Nilai plus lainnya adalah adanya commonality antara Armed Marinir. Selain itu, Meriam LG-1 MK III juga bisa menggunakan munisi 105 mm lama.

Akan tetapi jika menggunakan munisi "extended range" lansiran Nexter, maka jarak tembak bisa terdongkrak hingga 17 km. Nah... apakah TNI-AD jadi menyusul Marinir sebagai pemakai LG-1 Family?

Spesifikasi LG-1 MK III

Bobot : < 1600 kg
Transport : helikopter, air transport (4 canons per C130),  air portable, Tarik oleh berbagai varian rantis 4x4.
Gun crew : 5

Waktu turun hingga siap tembak : kurang dari 30 detik
Firing rate : 12 tembakan/menit
Jarak tembak : munisi US M1: 11 km; munisi Nexter OE-LP G3: 17 km

© ARC

Militer Mampu Yakinkan DPR Loloskan Anggaran Optimalisasi

Sekretaris Kabinet dan aparat pemerintah lainnya diminta untuk merefleksikan keputusannya sendiri dalam proses pembangunan persenjataan TNI.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Jumat (30/11), menanggapi ribut-ribut pascaintervensi Seskab Dipo Alam dalam proses penganggaran dana optimalisasi APBN-P nonpendidikan di Kemenhan sebesar Rp 678 miliar.

Seskab Dipo Alam menduga dana yang akan digunakan untuk pembelian sejumlah alat enkripsi hingga alat selam itu berpotensi koruptif sehingga diduga dilaporkan ke KPK di tengah ribut-ribut kongkalikong anggaran di DPR.

Padahal, seperti dituturkan oleh Hasanuddin, mata anggaran dana optimalisasi itu adalah uang dari Kemenkeu yang dibagikan ke seluruh Departemen serta Kementerian.

Semua kementerian dan lembaga negara mendapatkannya Khusus untuk TNI, mendapat jatah Rp 678 miliar.

Untuk penggunaannya, Mabes TNI membuat daftarnya, lalu diajukan ke Kemenhan. Oleh lembaga terakhir, daftar itu dievaluasi lalu dikirimkan ke DPR untuk didiskusikan.

"Setelah diskusi kita setuju. Begitu setuju Komisi I DPR berkirim surat ke pimpinan DPR, yang lalu oleh Pimpinan dikirim ke Kemenkeu. Dan Menkeu keluarkan surat persetujuan anggaran. Pembahasannya dilakukan secara terbuka kepada publik," kata Hasanuddin.

"Lalu kok tiba-tiba ada dugaan mark up dan lain-lain?" tambahnya.

Saat ditanya apa alasan DPR menyetujui mata anggaran dana optimalisasi itu, Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan tak ada alasan bagi DPR untuk menolak permintaan itu.

"Pemerintah berhasil meyakinkan kami bahwa mereka butuh itu. Ya sudah," ucapnya.

Sementara bagi Seskab Dipo Alam, alasan untuk mengadakan beberapa alat untuk TNI dari alat enkripsi hingga alat selam itu tak terlalu urgen.

Seperti dalam suratnya ke Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Menkeu Agus Martowardoyo, rencana pengadaan alat itu sifatnya belum tentu mendesak dan tak termasuk dalam Keppres No 35/2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Senjata (MEF) TNI Tahun 2010-2014.

Dipo menganggap nilai pembelian sebesar Rp 678 miliar tersebut lebih baik dimanfaatkan untuk pengadaan alutista yang pendanaannya sampai saat ini masih belum mencukupi.

Menanggapi itu, Hasanuddin, yang merupakan purnawirawan TNI bintang dua itu, mengatakan justru Dipo Alam serta aparat pemerintah lainnya merefleksikan hal itu kepada diri sendiri.

"Soal urgen atau tidak, saya pribadi tak setuju pengadaan Tank Leopard, tapi pemerintah tetap memaksa. Menurut Kemenhan alat itu penting sesuai kebutuhan TNI. Kedua, kenapa Jet F-16 rongsokan mau dibeli? Ya karena pemerintah meminta dan meyakinkan mereka butuh itu," beber Hasanuddin.

"Ya tanya saja pemerintahnya kenapa mereka memaksa beli Tank Leopard atau F-16 rongsokan itu," tukasnya.

© Berita Satu

Kasum TNI Tutup Latgab TNI Tingkat Brigade

Surabaya – Pelaksanaan Latihan Gabungan TNI tahun 2012, merupakan salah satu upaya awal untuk menjawab dan mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan dan batas kemampuan Brigade Gabungan TNI, bila dihadapkan dengan trend tantangan dan ancaman dimaksud.

Kesemuanya itu menuntut besarnya daya tanggap serta ketajaman evaluasi juga kecermatan dari seluruh perwira hingga unsur satuan terkecil terhadap hal-hal penting  dan perlu penyempurnaan serta perbaikan di segala sisi, demikian amanat Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. yang dibacakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsekal Madya TNI Daryatmo, S.IP. pada saat upacara penutupan Latihan Gabungan (Latgab) TNI Tingkat Brigade TA. 2012, di Dermaga Ujung Surabaya, Jumat (30/11/2012).

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, mencermati perkembangan ancaman dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat kecenderungan beberapa negara mengembangkan kemampuan militer tingkat brigade gabungan, karena dinilai memiliki kemampuan taktis dan strategis, serta mobilitas dan daya tempur yang efektif dan efisien, guna menghadapi karakteristik ancaman  modern di ruang globalisasi, yang cenderung mengeliminasi batas negara dalam konteks global village.

Di sisi lain, kata Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., penguatan kemampuan militer tingkat brigade gabungan memiliki dimensi politis dalam konteks kerjasama internasional, guna penanganan keamanan bersama di tingkat regional. Dalam kaitan tersebut, sebagai upaya peningkatan kemampuan satuan TNI, konsep Latgab TNI harus terus diintensifkan dan dikembangkan melalui skenario operasi militer dari berbagai trouble spots, yang diasumsikan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. “Tentunya intensifikasi tersebut harus dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat, baik di lingkup manajemen tempur, taktik dan strategi, maupun penguatan unsur-unsur bantuan lainnya, seperti unsur intelijen, logistik  dan lain-lain, tegas Panglima TNI.

“Memperhatikan kepentingan tersebut, evaluasi dan konsolidasi terhadap pelaksanaan latihan ini menjadi hal yang urgen dan esensial, guna mendapatkan perspektif yang lebih luas dalam rangka penyempurnaan bagi beberapa aspek terkait, baik doktrin, strategi, taktik, teknik dan prosedur, serta aspek psikologis dan litbang, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan inter-operability brigade gabungan TNI dalam skenario operasi militer”, ujar Panglima TNI.

Ditegaskan Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. bahwa disamping itu, upaya penyempurnaan tersebut juga bertujuan untuk memperoleh besaran yang proporsional dan efektif, baik pada aspek personel, alutsista, maupun dukungan administrasi logistik lainnya guna mendukung konsep pembangunan Minimum Essential Force-MEF, khususnya pada tataran penggunaan kekuatan, baik dalam konteks kepentingan OMP maupun OMSP.

Pelaksanaan latihan lapangan Latgab TNI Tingkat Brigade tahun 2012 dengan sandi Wibawa Yudha, berlangsung sejak 26 Oktober s/d 30 November 2012 di Sangatta dan Tarakan Kalimantan Timur. Turut hadir dalam upacara penutupan Latgab TNI TA. 2012, Pejabat Teras Mabes TNI, Mabes Angkatan, Direktur Latihan Gabungan TNI Mayjen TNI Djumadi, Panglima Komando Gabungan Latgab TNI Mayjen TNI Setyo Sularso.

Kaji Ulang Latgab TNI TA. 2012

Sebelum dilaksanakan upacara penutupan Latgab TNI Tingkat Brigade, dilaksanakan kaji ulang yang diikuti oleh para pelaku dan penyelenggara. Kaji ulang ini merupakan evaluasi dalam rangka penyempurnaan  bagi beberapa aspek terkait, baik doktrin, strategi, taktik, teknik dan prosedur, serta aspek psikologis dan litbang, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Kampanye Militer. Pada kaji ulang ini disampaikan oleh Direktur Latihan Gabungan TNI Mayjen TNI Djumadi, Panglima Komando Gabungan Latgab TNI Mayjen TNI Setyo Sularso, Ketua Tim Penilai Laksma TNI RM. Haraharap, Ketua Wasit dan Pengendali Brigjen Hinsa Siburian.

Dalam kegiatan kaji ulang tersebut mendapat pengarahan dari Kasum TNI Marsdya  TNI Daryatmo mewakili Panglima TNI. Kasum TNI mengatakan, perlunya beberapa penyempurnaan baik aspek pengorganisasian, piranti lunak, operasional dan material. “jaga terus soliditas dan solidaritas TNI demi tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tegas Kasum TNI.

Dansatgaspen Latgab TNI 2012
Letkol Laut (KH) Drs. Edys Riyanto, M.Si

© Poskota

Pemerintah Belum Miliki Kebijakan Berorientasi Maritim

Kapal Perang Republik Indonesia
(Foto Republika)

Surabaya - Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM) Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan mengemukakan, pemerintah belum memiliki kebijakan yang berorientasi pada pengembangan sektor maritim, padahal sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. 

"Bahkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan MP3EI (Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), fokus pemerintah masih pengembangan infrastuktur wilayah daratan," kata Mangindaan di Surabaya, Kamis.

Pernyataan Robert Mangindaan itu disampaikan pada seminar nasional "Membangun Kembali Kejayaan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Maritim" yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Kobangdikal.

"Sekitar 70 persen wilayah Indonesia adalah laut dan sudah seharusnya pemerintah memiliki kebijakan yang lebih berorientasi pada pengembangan maritim. Tapi, kami melihat hal itu belum banyak dilakukan," kata Mangindaan yang saat ini aktif menjadi Tenaga Profesional Tetap di Lemhanas.

Menurut ia, posisi maritim Indonesia dipengaruhi tiga faktor utama, yakni globalisasi perdagangan, keamanan wilayah perairan dan dominasi kekuatan maritim negara-negara besar.

Sementara untuk pengelolaan wilayah maritim, ada tiga elemen yang menangani, yakni bidang kelautan, pelayaran dan instrumen keamanan dalam hal ini TNI Angkatan Laut.

"Untuk membangun kesadaran maritim di Indonesia, diperlukan adanya peran politik, dukungan teknologi, pendanaan, dan regulasi dari pemerintah," tuturnya.

Pakar statistik ITS Drs Kresnayana Yahya Msc dalam kesempatan sama mengatakan, kontribusi sektor maritim terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) saat ini masih sangat rendah sekitar 10 persen, padahal potensi yang bisa dikembangkan sangat besar.

"Dengan wilayah laut yang sangat luas, potensi maritim itu sebenarnya mencapai 1,2 triliun dolar AS pertahun. Ini salah satu modal besar untuk mendukung perekonomian," ucapnya.

Pimpinan lembaga konsultan bisnis Enciety itu menambahkan, selain kekayaan sumber daya laut yang melimpah, sektor layanan jasa kemaritiman juga belum digarap secara maksimal.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dalam sambutan pembukaan seminar mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya laut, lebih disebabkan pupusnya visi maritim dan kurangnya kesadaran komponen bangsa.

"Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kelautan memerlukan penguasaan teknologi rekayasa maritim yang sarat 'high tech' dan 'high cost'," ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Asisten Personel KSAL Laksda TNI Sudirman.

KSAL menambahkan, TNI AL berupaya menjadi pelopor dalam membangun budaya kemaritiman yang sejalan dengan program pemerintah dan bertanggung jawab secara moril untuk ikut membangun kembali kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim.

Seminar yang diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan itu, juga menghadirkan pembicara lain, yaitu pakar kelautan dan perkapalan ITS Prof Daniel Rosyid PhD, yang mengupas pembangunan visi maritim melalui pendidikan.

© Antara

★ TNI Miliki Simulator Perang

Simulator pesawat tempur lokal (Foto Berita HanKam)

Jakarta - Baru-baru ini beredar kabar adanya simulator perang yang dimiliki aparat keamanan TNI. Komisi I DPR mengakui kebenaran kabar tersebut. Sehingga, selain Kepolisian yang memiliki simulator SIM, aparat keamanan TNI juga ternyata memiliki simulator perang.

Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi pertahanan), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengakui bahwa aparat TNI memiliki simulator perang. Menurut Agus, simulator perang itu sudah ada sejak lama. "Simulator perang itu ada," ujarnya di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (30/11).

Namun, ketika ditanya waktu pengadaan simulator perang itu, Agus malah berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti terkait pengadaan alat latihan perang TNI tersebut. "Tapi saya tidak tahu kapan pengadaannya. Kemungkinan saya sedang keluar dan tidak ikut rapat," kilah politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, beredar kabar angin yang meresahkan dan mengagetkan masyarakat yakni adanya simulator perang yang dimiliki TNI. Namun, kabar tersebut masih simpang siur adanya.

© Republika